Logistics Desember No. 215/Desember 2019
Cov Des 2019

Editorial -Vuca Diakhir 2019
VUCA itu apa ? Mengapa dan ada apa dihubungkan dengan akhir tahun 2019 ? VUCA adalah untuk menggambarkan situasi terkini dan akan terus berlangsung sampai dalam dekade-dekade selanjutnya. Baik dalam masalah ekonomi, hukum, politik maupun sosial budaya. Memang yang sering dibahas dan dikaji dari sisi masalah ekonomi, karena munculnya istilah VUCA ini karena respon dari situasi perekonomian saat ini.
Volatility (penuh gejolak), Uncertainty (ketidak pastian), Complexity (kerumitan) dan Ambiguity (pengaburan/ketidakjelasan). Empat karakteristik tersebut sedang dihadapi oleh pelaku usaha dari sektor apapun dan dari skala usaha kecil sampai besar. Persoalan dasarnya bukanlah kemampuan bertahan atau kekuatan permodalan yang akan mempermudah menghadapi situasi yang dinamakan VUCA ini.
Siapapun pelaku usaha akan dihadapkan pada VUCA yang pada hakikatnya adalah sebuah produk dari puncak sebuah ikhtiar tanpa batas, khususnya sacara ambisius ingin selalu mendapatkan kecepatan dalam apapun. Kecepatan dalam pelayanan, keuntungan, bahkan pengembangan perusahaan baru. Semua itu secara terus menerus dipacu dengan perangkat yang dinamakan teknologi informasi, sehingga semua bentuk usaha tidak ada yang tidak memanfaatkan perangkat teknologi informasi.
Teknologi informasi adalah anak kandung dari kreativitas yang tak berujung. Dunia ekonomi dengan segala pernak-perniknya hanya mampu bertahan jika mampu lebih jeli dalam mengembangkan kreativitas dalam hal apapun yang memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Sebesar apapun kapitalisasi yang dimiliki suatu perusahaan namun tidak memiliki potensi pengembangan kreativitas, maka lambat atau cepat akan tergilas.
Penuh gejolak (volatility) dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan perekonomian terus melambat, tapi dari sisi kegiatan ekonomi yang menggunakan digitalisasi pelayanan maupun pemasarannya justru tumbuh tidak terlalu terpengaruhi. Gejolak perdagangan yang terus dipicu dengan perseteruan perdagangan antara USA dan China akan menjadikan suasana ketidakpastian (uncertainty) terhadap bisnis yang ada di dalam negeri khususnya yang menggantungkan pada komoditi ekspor pergerakan ekonominya. Diperparah dengan beban hutang negara yang belum ada solusi yang tepat terhadap defisit dari anggaran belanja negara.
Semakin ketidakpastian kondisi ekonomi global dalam lima tahun terakhir maka akan mempengaruhi tingkat kerumitan dari pengambil kebijakan di skala middle manager sampai pemimpin perusahaan, termasuk pula pengambil kebijakan dari sisi pemerintah. Dimana kebijakan pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah bahkan mendongkrak kemajuan berusaha, jika melihat situasi yang dilanda oleh pelaku usaha saat ini. Kerumitan (complexity) ini tidak menentunya situasi ekonomi global dengan bagaimana pemerintah dan perusahaan bisa bersikap dan beradaptasi secara cepat menghadapi situasi ini.
Ambiguity (ketidak jelasan) sedang melanda di setiap segmen usaha. Contoh perpajakan, saat penerimaan pajak melemah, justru dikeluarkan berbagai kebijakan perpajakan yang semakin melemahkan pelaku usaha. Namun tidak begitu lama diambil suatu kebijakan perpajakan yang berusaha mempermudah pelayanan dan besaran tarif pajak yg dikenakan. Padahal sumber utamanya mengapa pendapatan pajak menurun, karena bisnis sedang lesu. Harapan pengusaha mendapatkan insentif bunga bank, sehingga dari sektor manufaktur bisa bergerak. Namun realitasnya perbankan tidak berani memberikan bunga murah, sehingga pelaku usaha tidak punya modal memadai untuk menggerakkan roda usahanya.
Bagi dunia usaha forwarder apakah sudah dilanda dengan “VUCA syndrome”, ilustrasinya, ketidak jelasan dan ketidak pastian terhadap selalu “CIESA down“ hampir tiap minggu yang tidak pernah ada solusinya selain menunggu normal kembali. Hari gini sistem digital yang bernama CIESA mengalami down tanpa solusi sudah berbilang tahun ke tahun. Inilah yang disebut tidak ada kepastian dan kejelasan terhadap sistem layanan yang menjadi tulang punggung lalu lintas data kepabeanan.
Post audit, baik masalah kepabeanan maupun perpajakan menambah deretan keluhan yang menimpa perusahaan forwarder setiap tahunnya. Bahkan sudah menjadi 'hantu' yang siap-siap menampakkan pada perusahaan yang sedang naas. Inilah ilustrasi faktual tentang kerumitan yang dihadapi oleh pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah yang menargetkan pendapatan negara agar dapat menutupi defisit anggaran negara. Maka instansi yang menjadi pengumpul dana melalui pajak, bea masuk dan cukai akan menjadi 'state debt collector' yang harus memenuhi target. Jika tidak memenuhi target akan mempengaruhi kredit poin jabatan yang sedang dipangku saat ini.
Memperinci situasi ekonomi Indonesia di penghujung 2019 ini memang benar-benar dijangkiti 'VUCA Syndrome', baik pemerintah maupun pelaku usahanya. Siapa yang bisa membantu situasi ini bisa sedikit memberikan cahaya harapan. Tidak lain adalah pengusaha itu sendiri, yaitu melalui usaha yang lebih keras lagi dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi lebih dalam lagi potensi kreatif yang bisa dikembangkan oleh SDM yang ada di perusahaan. SDM tidak lagi disekat-sekat dengan bagian-bagian pekerjaan yang harus dilakukan secara konvensional. Beri kesempatan sharing session kepada semua SDM yang ada di perusahaan untuk memberikan pendapatnya bagaimana agar perusahaan ini lebih maju. Harapannya adalah menemukan mutiara dimulut ayampun akan sangat berharga daripada lolongan anjing yang sedang galau. (guslim-des'2019)

Luhut Minta Konsultan Evaluasi Proyek KA Semicepat Jakarta-Surabaya
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta konsultan Indonesia bisa mengevaluasi proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya yang akan dikerjakan bersama pihak Jepang.
Menurutnya, hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa waktu lalu.
"Soal [proyek kereta] Jakarta-Surabaya, saya bilang ke Jepang, 'Kalian harus mau konsultan kami mengevaluasi.' Jangan seperti MRT, MRT itu kami terlalu dikunci. Enggak mau lagi mengulangi masa lalu. Tersentak juga mereka," katanya dalam coffee morning bersama wartawan di Jakarta seperti dikutip Antara, Selasa (10/12/2019).
Luhut menuturkan evaluasi atas proyek kerja sama dengan negara lain juga telah dilakukan, termasuk proyek China. Dia menjelaskan semua proyek China yang ada di Idonesia juga dievaluasi. "Tim BPPT itu reguler mengecek semua," katanya.
Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan preparatory survey, Tim Konsultan JICA pada Mei 2020, akan menyajikan hasil kajian sementara atau interm report untuk memutuskan kelanjutan dari proyek kereta semicepat.
Dengan adanya hasil kajian sementara sampai dengan Mei 2020, Pemerintah Indonesia berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif untuk pengambilan keputusan, baik secara teknis, skema pembiayaan proyek maupun kebijakan operasional.
Proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta-Surabaya merupakan salah satu proyek strategis nasional sesuai penugasan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah resmi menandatangani kesepakatan teknis untuk proyek kereta api semicepat Jakarta-Surabaya dalam Summary Record on Java North Line Upgrading Project pada 24 September 2019.
-
Republik Cheska Berminat Danai Proyek KA Bandara YIA
Pemerintah Republik Cheska berkeinginan menggandeng Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di bidang transportasi yakni mendukung konektivitas transportasi dari dan ke bandara baru yakni Yogyakarta International Airport (YIA).
Dikutip dari siaran resmi Pemprov DIY, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan pertemuan dengan Sekretaris Negara Menteri Urusan Luar Negeri Republik Cheska Miloslav Stasek pada Senin (9/12/2019) di Komplek Kepatihan, Yogyakarta.
Sri Sultan mengungkapkan kerja sama dalam hal transportasi ini akan dilakukan oleh beberapa perusahaan asal Cheska yang terkait dengan kereta.
“Kerja sama ini sudah terkonsolidadi dan akan dilakukan dengan PT KAI [Kereta Api Indonesia]. Namun, memang lokasi kerja sama ada di Jogja. Pertama, akan ada kereta yang menghubungkan bandara dengan Kota Yogyakarta, kedua, bandara dengan objek wisata Borobudur,” paparnya.
Sri Sultan mengatakan pembicaraan terkait kerja sama di bidang transportasi ini sudah diinisiasi sejak tahun lalu. Pihak PT KAI juga sudah melakukan pengecekan.
Nantinya, kereta menghubungkan bandara dengan Kota Yogyakarta adalah model kereta dari Cheska yang berstandar Jerman, tetapi dengan harga lebih murah.
Sementara itu, Miloslav Stasek mengatakan kedatangannya untuk bertemu dengan Gubernur DIY ialah membicarakan potensi yang bisa dikerjasamakan antara DIY dan Republik Cheska.
Dalam hal ini bidang yang menjadi sasaran kerja sama ialah transportasi yakni penyediaan kereta sebagai pilihan transportasi terbaik untuk menghubungkan beberapa tempat di DIY.
“Sudah ada pembicaraan untuk kami ikut berpartisipasi terkait konektivitas yang menghubungkan antara bandara yang baru dengan Kota Yogyakarta, serta bandara dengan Borobudur dan sudah ada minat yang ditunjukkan beberapa perusahaan Cheska untuk kerja sama ini,” paparnya.
Stasek juga mengungkapkan pihaknya berdiskusi terkait penyediaan transportasi bagi warga Cheska untuk ke Yogyakarta. Dengan adanya jalur penerbangan dari Cheska ke Yogyakarta, dia berharap tidak hanya warga Cheska yang terfasilitasi, tapi juga warga Indonesia yang ingin berkunjung ke Cheska.
“Bagi kami Yogyakarta merupakan daerah pariwisata utama, sehingga harus dipikirkan pula kedatangan turis asal Cheska. Karena itu, kami juga mendiskusikan membuka penerbangan langsung dari Cheska,” ujarnya.
-
PT KCI Akan Tambah Perjalanan Lintas Bekasi
Mulai Sabtu (7/12/2019), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali menambah perjalanan di lintas Bekasi.
Penambahan perjalanan lintas Bekasi tersebut sebagai bentuk upaya memenuhi harapan para pengguna melalui rekayasa pola operasi, sehingga perjalanan KRL pada jam-jam sibuk dapat bertambah.
VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KCI terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GAPEKA 2019 agar jadwal perjalanan KRL lebih sesuai dengan kebutuhan para pengguna.
"Mulai Sabtu 7 Desember 2019, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali menambah perjalanan di lintas Bekasi," ujarnya, Sabtu (7/12/2019).
Perjalanan yang ditambah adalah relasi Manggarai - Tambun dan kembali lagi dengan relasi Tambun - Manggarai.
Jadwal keberangkatannya adalah sebagai berikut: KLB D1/10358 (Manggarai - Tambun) yang berangkat pukul 05.05 WIB, dan KLB D1/10367 (Tambun - Manggarai) yang berangkat pukul 06.18 WIB.
"Penambahan ini melengkapi rekayasa pola operasi sebelumnya yang telah dimulai sejak Kamis (5/12/2019), yaitu KA 1327 (Bekasi - Manggarai - Jakarta Kota) yang berangkat pukul 06.13 WIB dan KA 1331 (Bekasi - Manggarai - Jakarta Kota) yang berangkat pukul 06.26 WIB," terangnya.
PT KCI mengharapkan masyarakat terutama yang biasanya naik dari Stasiun Tambun dapat memanfaatkan tambahan jadwal keberangkatan ini.
Setelah kereta mengakhiri perjalanan di Stasiun Manggarai pengguna dapat transit untuk berganti kereta ke stasiun tujuannya.
"Dengan pilihan jadwal keberangkatan yang semakin bertambah, pengguna juga dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan, tidak berdesakan dan memaksakan diri naik ke dalam KRL yang telah penu," ujarnya. (Logistics/Bisnis.com/hd)

KEMENHUB : Tol Elevated Jakarta-Cikampek Beroperasi 20 Desember 2019
KARAWANG (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan pastikan tol elevated atau tol layang Jakarta-Cikampek akan beroperasi jelang arus puncak lalu lintas Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 pada 20 Desember 2019 mendatang.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memastikan tol elevated akan digunakan pada prediksi puncak arus lalu lintas Nataru, Jumat 20 Desember 2019.
"Kita bersepakat tol elevated digunakan mulai 20 Desember 2019, tol elevated mulai bisa dipakai. Kita memang membatasi kecepatan dengan 60 Km per jam," jelasnya saat meninjau tol layang Japek, Minggu (8/12/2019).
Dia menegaskan, penggunaan mulai 20 Desember tersebut karena masih ada berbagai hal yang harus disiapkan untuk kenyamanan pengguna tol.
Dia menuturkan selama beroperasi pada Nataru kali ini, akan ada ditugaskan petugas kepolisian setiap 4 Km untuk melakukan pengawasan apabila ada keadaan darurat dan pelanggaran kecepatan.
Budi menegaskan tol layang Japek akan dibuka gratis selama periode Nataru kali ini. Selain itu, tol ini dikhususkan bagi pengguna yang ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kota Bandung, sementara untuk pengguna tol jarak dekat Jakarta hingga Karawang Barat dapat melalui jalur bawah.
"Kalau dari sisi komersial [biaya tol] bisa Januari bisa Februari tergantung pembicaraan Jasa Marga dan regulator," paparnya.
Adapun Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani, mengatakan pihaknya masih harus memperhalus jalur tol tersebut karena setiap 180 meter ada sambungan yang membuat jalur kurang begitu mulus.
"Kenyamanannya kalau fisik kekuatan sudah diuji, semua sudah memenuhi tapi kenyamanannya, karena setiap 180 meter ada sambungan ada yang cukup nyaman ada yang kurang nyaman," jelasnya.
-
Proyek Tol Semarang - Demak Akan Berlanjut Hingga Tuban
Proyek pengusahaan jalan tol Semarang—Demak rencananya dilanjutkan hingga ke Tuban dan Gresik, Jawa Timur.
Selain itu, jalur-jalur penghubung ruas tol tersebut juga akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Pulau Jawa memiliki jaringan tol yang lengkap dan terkoneksi.
Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jalur-jalur sirip juga dibutuhkan agar konektivitas antardaerah semakin luas.
"Kami pasti juga akan butuh yang sirip-siripnya, misalnya, dari Cirebon ke Purwokerto. Tahun ini juga akan kami lelang dari Cigatas [Ciawi—Garut—Tasikmalaya] langsung ke Kulonprogo dan Solo ke Yogyakarta dan Bawen ke Yogyakarta," ujarnya, Senin (23/9/2019).
Ruas tol Semarang—Demak akan melengkapi jalan tol Trans-Jawa di jalur utara dan akan dilanjutkan dengan rute Kudus—Pati—Rembang—Tuban. Kemudian di jalur selatan akan dibangun jalan tol yang menghubungkan Ciawi—Garut—Tasikmalaya—Cilacap—Kulonprogo, dan Yogyakarta—Solo.
Basuki menambahkan bahwa pengusahaan ruas Semarang—Demak akan rampung pada 2022 dan pengerjaan ruas tol lanjutannya akan dimulai tahun depan.
"Jadi, semua sudah lengkap. Mudah-mudahan pergerakan ekonomi lebih baik lagi di Pulau Jawa," kata Basuki.
Proyek jalan tol Semarang—Demak akan mulai dibangun seusai ditandatanganinya perjanjian pengusahaan jalan tol tersebut di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Keberadaan ruas tol ini diharapkan akan berdampak pada perubahan perilaku dan pertumbuhan ekonomi di dua daerah tersebut.
-
Tarif Tol Semarang-Demak pada 2020
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ruas tol Semarang—Demak menjadi awal terkoneksinya jalur dari Jakarta ke Surabaya di jalur utara.
"Hari ini akan kita mulai pelaksanaan [pembangunan] tol meneruskan dari Semarang ke Surabaya di jalur utara. Pada awalnya dari Semarang ke Demak sepanjang 27 kilometer," ujarnya pada acara penandatanganan kontrak tol Semarang—Demak.
Ruas tol yang lelangnya dimenangi oleh konsorsium yang dipimpin PT PP (Persero) Tbk. ini nantinya terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut Kota Semarang.
Menteri Basuki berharap supaya integrasi ruas tol ini dengan tanggul laut dengan ruas tol akan mencegah banjir rob yang kerap melanda Semarang.
Basuki menambahkan bahwa proyek dengan nilai investasi dari proyek mencapai Rp15,30 triliun ini rencananya dilanjutkan hingga ke Tuban.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keberadaan ruas tol ini akan sedikit banyak mengubah perilaku masyarakat di wilayah yang terkoneksi, termasuk para pelaku ekonomi. Artinya, dengan akses yang lebih cepat, maka akan memengaruhi efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di sana.
"Semarang—Demak dari sisi jalan tol merupakan salah satu jalan ekonomi yang tersibuk dan diharapkan akan memberi dampak positif bagi para pelaku ekonomi dalam menurunkan biaya," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan tarif untuk jalan tol Semarang—Demak untuk tahun 2020 mendatang.
Kepala Bidang Investasi Badan Pengatur Jalan Tol Denny Firmansyah mengatakan bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang itu, Kementerian PUPR menginformasikan bagi pengendara kendaraan golongan I akan dikenai tarif sebesar Rp1.124 per km pada 2020.
"Perlu kami sampaikan, dalam surat penetapan pelelangan dari Bapak Menteri [Menteri PUPR Basuki Hadimuljono] disebutkan bahwa tarif tol awal golongan I adalah Rp1.124 per km pada tahun 2020," katanya di Kantor BPJT, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Denny mengatakan bahwa pihak konsorsium wajib membentuk badan usaha jalan tol untuk kemudian dilanjutkan proses penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol paling lambat 2 bulan setelah penetapan pemenang lelang.
"Badan usaha atau konsorsium pemenang lelang diwajibkan membentuk badan usaha jalan tol untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal surat penetapan," ujarnya.
Pembangunan jalan tol Semarang—Demak menelan biaya investasi Rp15,30 triliun dan ditargetkan berlangsung selama 2 tahun. (Logistics/bisnis.com/hd)

PT AP II Optimis Proyek Bandara Silangit Tuntas Awal 2020
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II (Persero) optimistis pengerjaan proyek pengembangan gedung terminal Bandara Silangit di Siborong-borong bisa rampung pada Januari 2020.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan sejak beberapa tahun terakhir fokus dalam melakukan pengembangan secara berkelanjutan di Bandara Silangit. Hal tersebut seiring keputusan pemerintah menetapkan kawasan Danau Toba di Sumatera Utara sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas.
"Pengembangan yang sedang dilakukan sejak awal 2019 adalah pembangunan atau perluasan terminal agar memiliki kapasitas 750.000 penumpang per tahun. Pekerjaan ini ditargetkan tuntas pada Januari tahun depan," kata Awaluddin, Minggu (8/12/2019).
Dia menambahkan pengembangan yang sudah dilakukan adalah modernisasi dan revitalisasi terminal menjadi berkapasitas 500.000 penumpang per tahun. Selain itu, peningkatan kapasitas runway agar bisa melayani penerbangan pesawat narrow body seperti Boeing 737 dan sejenis.
Menurutnya, pengembangan kapasitas terminal diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan penumpang supaya standar pelayanan dapat terjaga dan semakin meningkat. Di sisi lain, pengembangan juga dilakukan pada sisi udara (air side) berupa apron yang bisa menampung lima unit pesawat berlorong tunggal (single aisle).
Pertumbuhan jumlah penumpang di Bandara Silangit cukup signifikan sejak dibuka untuk penerbangan langsung dari dan ke Jakarta. Berdasarkan data AP II, pada 2016 jumlah penumpang tercatat 155.214 orang, pada 2017 menjadi 282.586 orang, dan pada 2018 sebanyak 425.476 orang.
Pihaknya berpendapat peningkatan penumpang berbanding lurus dengan terkenalnya Danau Toba sebagai destinasi utama di Indonesia. Bandara Silangit menjadi gerbang utama menuju destinasi tersebut.
Awaluddin juga telah menyiapkan infrastruktur digital berupa Airport Digital Journey Experience melalui mesin self check-in, E-kiosk, digital banner, digital feedback, digital feedback, flight information display system (FIDS), serta informasi dan layanan di aplikasi Indonesia Airports yang dapat diakses langsung dari smartphone. Penumpang juga bisa menemukan Millennial Corner sebagai tempat bersantai dan berkumpul di bandara.
“Airport Digital Journey Experience sudah menjadi standar layanan di seluruh bandara kami, termasuk di Silangit, untuk mengakomodir kebutuhan traveler yang saat ini lebih banyak berasal dari kalangan millennial,” ujarnya.
Awaluddin menuturkan Bandara Silangit melayani sejumlah penerbangan rute domestik dan internasional. Rute-rute yang dilayani adalah dari dan ke Jakarta, Kualanamu, Gunung Sitoli, Subang (Malaysia), dan Kuala Lumpur (Malaysia).
Bandara Silangit adalah bandara terdekat dengan kawasan Danau Toba, jarak keduanya dapat ditempuh dengan waktu berkisar 30 menit hingga 1 jam menggunakan kendaraan bermotor.
-
PT AP I Pastikan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Siap Tampung Penumpang Internasional
Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin siap menyambut penumpang dari seluruh dunia untuk datang ke Kalimantan Selatan.
"Ukuran dan kapasitas Bandara Syamsudin Noor yang baru dapat membawa seluruh penumpang udara dari seluruh dunia datang ke Kalsel," ujarnya usai doa bersama 2.000 anak yatim di Banjarbaru, Senin (9/12/2019).
Doa bersama ribuan anak yatim yang berasal dari pondok pesantren dan panti asuhan dilakukan menjelang persiapan operasional terminal baru bandara yang resmi dioperasikan pada 10 Desember 2019.
Dia mengatakan saat ini tersedia slot penerbangan untuk maskapai yang beroperasi dari dan ke Banjarmasin selain total 11 maskapai yang melayani penumpang angkutan udara di bandara itu.
Kemudian, ditambah dengan rute internasional berupa penerbangan umroh dan haji sehingga sangat memungkinkan bagi Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor untuk menarik maskapai penerbangan.
"Bandara Internasional Syamsudin Noor tentu bisa dioperasikan untuk mendukung konektivitas yang akan memfasilitasi penumpang udara dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Banjarmasin lebih nyaman," ucapnya.
Di sisi lain, pembangunan Bandara Syamsudin Noor yang baru adalah salah satu bentuk dukungan PT Angkasa Pura I terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang pariwisata.
Dia menyebutkan Pemprov Kalsel telah memosisikan pariwisata sebagai program prioritas tahun 2016 - 2021 dan 32 kegiatan kepariwisataan 2020 siap menarik kedatangan wisata nasional maupun internasional.
"Wacana puluhan agenda wisata itu membuat Pemprov Kalsel memasang target kunjungan wisatawan nusantara pada 2020 sebanyak 1 juta dan wisatawan mancanegara 100.000 orang," paparnya.
Untuk diketahui, pembangunan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor merupakan salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diamanatkan pemerintah kepada Angkasa Pura I.
Tujuannya, mengatasi masalah lack of capacity dan dibangun terminal baru dengan luas 77.569 meter persegi atau delapan kali lebih luas dibandingkan dengan terminal lama yang memiliki luas 9.043 meter persegi.
Proyek meliputi pembangunan sisi darat yang meliputi pembangunan terminal baru dan gedung kargo serta pembangunan sisi udara yang meliputi perluasan apron.
Terminal baru berkapasitas 7 juta penumpang per tahun, lima kali lebih besar dibandingkan terminal lama. Terminal baru juga ditunjang 42 unit konter check-in, 3 conveyor belt, dan ruang tunggu 5.185 meter persegi.
Tersedia pula, lahan parkir yang jauh lebih luas dibandingkan area parkir di terminal lama yakni seluas 34.360 meter persegi untuk kendaraan roda empat dan 2.420 meter persegi untuk kendaraan roda dua.
Dibangun pula terminal kargo baru berkapasitas 44.000 ton per tahun dari 22.297 ton per tahun yang ada saat ini. Sedangkan apron, bertambah menjadi 129.812 meter persegi dan mampu menampung 16 pesawat narrow body dari yang sebelumnya hanya 80.412 meter persegi dan hanya dapat menampung 8 pesawat narrow body.
-
Kemenhub Minta Operator Bandara Terapkan System Berbasis Internet
Kementerian Perhubungan meminta operator bandara untuk menerapkan sistem berbasis internet dalam pengelolaan sisi darat di bandara Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan permintaan itu guna mewujudkan safety, security, service and compliances di penerbangan.
"Kami punya tagline Selamanya. Selamat Aman dan Nyaman, sarana dan prasarana harus memenuhi standar dan persyaratan yang sesuai dan mempertimbangkan perkembangan teknologi 4.0 untuk mempermudah proses bagi pengguna jasa serta passenger experience," katanya dalam pembukaan Seminar Airport Solution Indonesia 2019 di Jakarta seperti dikutip Antara, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, sistem yang bisa diterapkan di antaranya Terminal Operations Management Systems (TOMS), Slot Allocation Management Systems (SAMS), Ground Handling Management Systems (GHAMS), Airport Collaborative Decision Making (ACDM) dan lain-lain.
Untuk itu, lanjut dia, diperlukan peran serta Ikatan Ahli Bandara Indonesia (IABI) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) serta pelaku industri.
Melalui kegiatan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengharapkan tiap pemangku kepentingan di dalam ekosistem transportasi udara berperan aktif guna menjaring ide dan inovasi serta memetakan potensi dan hambatan guna mewujudkan implementasi Airport 4.0.
Polana juga mengimbau kepada penyelenggara bandara di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan bandara yang dikelolanya yang bertujuan meningkatkan pelayanan terhadap calon pengguna jasa transportasi udara.
Setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) agar meningkatkan kebersihan dan kerapian dan juga meningkatkan pelayanan di bandara.
Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri PM No 178 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan penggunaan jasa bandar udara .
“Kami meminta agar para penyelenggara bandara untuk memberi perhatian lebih terhadap terpenuhinya standar pelayanan pengguna jasa bandar udara, dan diharapkan masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan,” tutur Polana.
Selain itu, Polana juga menginstruksikan kepala bandara untuk intensif melakukan pengawasan 3S + 1C (safety, security, service and compliance) dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan.
“Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap bandara di dalam wilayah kerjanya dan memastikan keselamatan dan keamanan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur,” katanya. (Logistics /bisnis.com/hd)

Pengamat : Proyek Strategis Perhubungan Yang Tertunda Mesti Dibundling
AKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah diminta mem-bundling sejumlah proyek strategis nasional (PSN) bidang perhubungan yang konstruksinya tertunda dengan proyek lain.
Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi mengatakan perlu perencanaan pembangunan yang bernilai tambah agar bisa dihasilkan dampak dan manfaat yang optimal pada proyek tersebut.
"Bundling proyek infrastruktur dengan konsensi dan insentif, bundling proyek kereta api cepat dengan konsensi pembangunan bisnis dan wilayah untuk meningkatkan kelayakan proyek, konsensi pengembangan transit oriented development [TOD] dengan MRT dan loop line KA," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/12/2019).
Menurutnya, pemerintah harus mulai melihat berbagai skema investasi yang menarik bagi swasta, sehingga modal dan kapitalisasi aset meningkat.
Selain itu, katanya, untuk proyek PSN di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua perlu bundling alias penggabungan dengan pengembangan bisnis dan industri pengolahan sumber daya alam.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kemenhub mengelola 33 PSN yaitu 16 proyek kereta api, tujuh bandara, dan 10 proyek pelabuhan laut.
Sejauh ini terdapat setidaknya tujuh PSN yang pembangunannya ditunda dari rencana awal. Total anggaran yang dibutuhkan untuk ketujuh proyek tersebut mencapai Rp251,8 triliun.
Ketujuh proyek tersebut terdiri atas empat proyek kereta api, yaitu revitalisasi kereta api Jakarta - Surabaya senilai Rp102,3 triliun, kereta api Purukcahu - Bangkuang Kalimantan Tengah senilai Rp77 triliun, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North - South senilai Rp39,5 triliun, serta elevated loop line DKI Jakarta Rp27 triliun.
Sementara itu, tiga proyek lainnya termasuk di angkutan laut, yakni Inland Waterways Cikarang - Bekasi - Laut Jawa (CBL) Rp3,4 triliun; pembangunan Pelabuhan Sorong Seget, Papua Barat Rp2,4 triliun; serta pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu), Sulawesi Tengah Rp209 miliar.
-
Pemerintah Terima Usulan 71 Proyek Strategis Nasional
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menerima usulan 71 Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang Juni-Desember 2019.
Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019) seusai rapat terbatas membahas program akselerasi program infrastruktur.
Airlangga mengatakan usulan itu berasal dari Kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta. "Presiden mengatakan minta (PSN) itu dilanjutkan," kata Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Menurutnya, proyek yang diusulkan itu berupa proyek jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan, pasar, transportasi, pengolahan sampah dan limbah, kawasan industri, smelter, kereta api, transit oriented development (TOD), pusat logistik, pengendali banjir, kanal, bendungan, penanganan sungai dan pantai, peningkatan kualitas udara dan sebagainya.
Sampai Desember 2019, Airlangga mengatakan jumlah PSN yang telah diselesaikan mencapai 88 proyek dengan nilai investasi sekitar Rp421 triliun. Proyek yang selesai itu antara lain proyek jalan, bandara, jalan, smelter, bendungan, teknologi informasi, pelabuhan dan sebagainya.
Airlangga memperkirakan 144 PSN dengan nilai sekitar Rp815 triliun akan selesai pada kuartal IV/2020. Airlangga mengatakan 30 proyek itu sekarang dalam tahap konstruksi dan proyek-proyek lainnya dalam tahap financial closing, persiapan dan sebagainya.
-
Proyek Infrastruktur Non Pemerintah Bakal Dibiayai Sebesar US$6 miliar
Sebelumnya, Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah membidik fasilitas pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya sebesar US$6 miliar sepanjang 2019.
CEO Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto mengatakan bahwa target yang dibidik pada tahun ini terbilang ambisius karena realisasi pada 2018 mencapai Rp47 triliun. Pasalnya, target yang diusung pada 2019 meningkat 77,82% dibandingkan dengan 2018.
Pada kuartal pertama 2019, katanya, PINA menargetkan sejumlah realisasi pemenuhan pembiayaan pada proyek jalan tol senilai US$600 juta atau setara Rp8,35 triliun.
Eko menerangkan bahwa PINA tengah gencar menggaet investor dan institusi pemilik dana jangka panjang di luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek di Tanah Air.
Dia menyebutkan bahwa sejumlah skema pembiayaan kreatif bakal disiapkan agar dapat menarik minat calon nvestor.
"Kami menawarkan proyek-proyek yang umumnya proyek strategis nasional. Tidak terbatas pada proyek jalan tol saja, kami juga menawarkan proyek lain seperti industri, satelit, dan oil storage," ujarnya kepada Bisnis.com melalui sambungan telepon, Rabu (6/2/2019).
Untuk menarik minat calon investor, PINA melakukan berbagai pertemuan dengan calon investor di sejumlah kota di dunia, antara lain di London, Inggris pada Rabu (6/2/2019).
Eko mengungkapkan bahwa calon investor yang berbasis di London berminat menanamkan modal pada sejumlah proyek jalan tol secara tidak langsung melalui instrumen portofolio atau surat berharga.
Investasi portofolio memungkinkan investor menanamkan modalnya pada lebih dari satu ruas tol dalam satu satu produk surat berharga.
Beberapa instrumen surat berharga yang bisa dibuat untuk menampung dana investor, menurutnya, antara lain reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Real Estat.
Selain Inggris, PINA juga akan menjajaki calon investor di negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia.
-
PINA Fasilitasi Kerjasama Investasi Senilai Rp. 47 Triliun
Sementara itu, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA Center Bappenas memfasilitasi kerja sama investasi senilai Rp47 triliun.
Fasilitas kerja sama itu mencakup proyek jalan tol, energi terbarukan, dan perkebunan. Penandatanganannya dilakukan di sela-sela Annual Meeting IMF-World Bank Group (WBG),
Sabtu (13/10/2018), dan disaksikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Bambang mengatakan proyek-proyek tersebut sudah mencapai tahap financial closing dan segera dimulai pembangunannya.
“Pembiayaan alternatif non APBN adalah hal yang sangat elementer untuk menjadi efek pengungkit dalam pembangunan sektor prioritas," tuturnya.
Kesepakatan yang ditandatangani tersebut meliputi 2 kerja sama di bidang energi terbarukan senilai Rp590 miliar, 1 kesepakatan kerja sama di bidang perkebunan Rp2 triliun, dan 3 kesepakatan kerja sama pengembangan jalan tol dengan perkiraan total nilai Rp44,5 triliun.
Turut ditandatangani pula kesepakatan kerja sama PT Nusantara Infrastucture Tbk. melalui anak perusahaannya, PT Energi Infranusantara (EI), dan PT Carpediem Elektrikal Nusantara (CEN) dengan perkiraan nilai investasi Rp290 miliar. EI menyatakan kesediaan awal untuk membiayai pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kalimantan Barat yang diprakarsai CEN.
Kemudian, Preliminary Investment Agreement antara PINA Center Bappenas bersama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan dengan PT PNM Investment Management dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pengembangan infrastruktur perkebunan.
Dalam kerja sama ini, PNM Investment Management memberikan komitmen menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) atas Surat Utang Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) yang akan diterbitkan dengan nilai hingga Rp2 triliun.
Selanjutnya, kerja sama konstruksi antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) dengan PT Girder Indonesia dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk pembangunan jalan tol ruas Ancol Timur-Pluit (elevated) sebagai bagian penambahan ruang lingkup Jalan Tol ruas Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.
Sementara itu, PT Citra Marga Lintas Jabar dengan Girder Indonesia dan Wijaya Karya untuk pembangunan North South Link Bandung sepanjang 14,3 kilometer (km) sebagai bagian penambahan lingkup jalan tol ruas Soreang-Pasir Koja. Nilai investasi kedua proyek tersebut sebesar Rp21.5 triliun.
Berikutnya, kemitraan Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak swasta dalam mendorong energi terbarukan dengan pembiayaan yang akan difasilitasi oleh PINA Center Bappenas.
Penandatanganan kerja sama dilakukan antara PT Kaltimex Energy dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulawesi Selatan untuk mengupayakan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy) dengan menggunakan pengolahan sampah Kota Luwuk sebesar 70 ton/hari menjadi tenaga listrik dengan kapasitas 4 MW.
PINA Center Bappenas juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Konsorsium PT Daya Mulia Turangga (DMT), GAMA Group, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk fasilitas pembiayaan pembangunan jalan tol ruas Solo–Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) sepanjang 91,93 km sebagai pendukung akses menuju bandara di Kulon Progo dengan nilai investasi sebesar Rp22,5 triliun.
Bambang menegaskan penandatanganan nota kesepahaman ini menandai dimulainya proses fasilitasi pembiayaan PINA Center Bappenas pada proyek-proyek tersebut.
“Kami mendorong pengembangan skema pembiayaan alternatif tersebut untuk memanfaatkan dana investor swasta melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema PINA sehingga swasta dan badan usaha juga dapat bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan Indonesia,” terangnya.
Dirut CMNP Tito Sulistio menyatakan selain dari pembiayaan internal, pendanaan untuk proyek jalan tol tersebut juga diupayakan datang dari perbankan dan cara lain yang dimungkinkan seperti sekuritisasi.
"Proyek jalan tol ini sangat mendesak dibangun karena untuk mengurai kemacetan dan memperlancar mobilitas masyarakat dan perekonomian," ucapnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

51 Pelabuhan Laut Dipetakan Kelayakannya Untuk Sambut Libur Natal dan Tahun Baru
AKARTA (LOGISTICS) : Jelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut terus melakukan uji petik kelaiklautan kapal penumpang yang melayani dan menjadi armada angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di 51 pelabuhan.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono mengatakan bahwa 51 pelabuhan tersebut dipantau secara khusus selama masa angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
"Selain menurunkan tim Marine Inspector dari Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta, uji petik kelaiklautan kapal penumpang juga melibatkan Marine Inspector dari kantor UPT di 51 pelabuhan pantau," ujarnya, Sabtu (7/12).
Menurutnya hal itu untuk mempercepat pelaksanaan uji petik kapal yang melayani angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dengan jumlah mencapai hampir1.300 kapal.
Adapun tim uji petik Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut yang terdiri dari para Marine Inspector diturunkan di 15 lokasi pelabuhan diantaranya adalah Kupang, Ambon, Sibolga, Tanjung Perak yang dimulai sejak 4 November 2019 dan akan berakhir di Pelabuhan Tanjung Priok pada 24 Desember 2019.
Sementara itu, Marine Inspector Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungwangi telah melakukan uji petik pada seluruh kapal penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Sebanyak 56 kapal penyebrangan yang beroperasi di rute Ketapang Banyuwangi - Gilimanuk Bali secara bergiliran dilakukan uji petik kelayakan beroperasi sejak Rabu (4/12).
Uji petik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan kapal, baik secara kesehatan mesin, fungsi tombol diruang kontrol, hingga kesiapan ruangan serta kesiapan faktor alat keselamatan penumpang.
"Ini dilaksanakan atas instruksi Dirjen Perhubungan Laut untuk kapal penumpang dalam rangka persiapan liburan Natal dan tahun baru," ujarnya.
Sementara itu, Plh Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, KSOP Tanjungwangi, Ade Sucipto menambahkan bahwa dari KSOP Tanjung Wangi, telah menyiapkan 6 tim untuk melakukan uji petik pada 56 kapal.
Salah satu kapal penumpang yang dilakukan uji petik ini adalah kapal Satya Kencana II milik Dharma Lautan Utama yang hasil uji petiknya adalah kapal laik laut sehingga dipastikan kapal Satya Kencana II ini dapat melayani angkutan laut Natal dan Tahun Baru.
"Jika operator kapal tidak bisa memenuhi alat keselamatan yang kurang, maka kapal tersebut tidak diizinkan berlayar. KSOP akan menunda keberangkatan kapal sampai kekurangan yang ditemukan dipenuhi," ujar Ade
-
Pelni Laporkan Ada Lonjakan Volume Penumpang 38%, Januari-April 2019
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni melaporkan penumpang kapal dalam 4 bulan terakhir pada hari-hari biasa melonjak hingga 38 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero) Yahya Kuncoro mengatakan penumpang kapal pada Januari-April 2019 naik dari 852.255 menjadi 1.172.143 orang.
"Jumlah penumpang naik rata-rata 38 persen per bulan dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Yahya dalam siaran pers pada Minggu (2/6/2019).
Dia menambahkan dalam menghadapi angkutan lebaran Pelni menempuh beberapa strategi dalam memaksimalkan pelayanan, utamanya dalam meningkatkan kapasitas angkut dengan mengevaluasi rute, meningkatkan jumlah voyage dengan rekayasa operasi.
Selain langkah tersebut, Pelni juga melayani tiket dispensasi. Penambahan penjualan tiket dispensasi tetap menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, namun kenyamanan akan berkurang.
Penambahan tiket dispensasi disebabkan keterbatasan armada kapal, Pelni belum mampu menambah armada. Sejak beberapa waktu sebelum Ramadan Pelni telah mengimbau para calon pemudik agar mengatur waktu bepergian sesuai dengan ketersediaan tiket pada moment angkutan Lebaran 2019.
Realisasi data pemudik dari H-15 (21/5) hingga H-5 (1/6/2019), penumpang naik 34 %. Tahun lalu 169.919 orang, sedangkan tahun ini 226.996 penumpang.
Tiket dispensasi tetap mengutamakan keselamatan, tetapi akan mengurangi kenyamanan pelanggan. Penumpang non-seat akan menempati lorong-lorong dekat tangga dan ruang-ruang terbuka yang biasanya kosong di dekat masjid yang pada masa normal menjadi tempat bersantai," ujarnya.
Pada Lebaran 2019, Pelni mengoperasikan 26 kapal trayek nusantara dengan 83 pelabuhan singgah melayani 1.239 ruas dengan total kapasitas angkut menjadi 54.608 pax atau seat sudah termasuk kapasitas toleransi yang telah disetujui Kementerian Perhubungan.
BUMN itu juga melayani 46 trayek kapal perintis menyinggahi 305 pelabuhan, 4.620 ruas, dengan kapasitas 13.961 pax per hari.
-
PT Samudra Indonesia Tingkatkan Kapasitas Pelabuhan Palaran
PT Samudera Indonesia Tbk. bakal meningkatkan kapasitas terpasangnya sebagai antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Direktur Pelaksana PT Samudera indonesia Tbk. Bani M. Maulana mengatakan Pelabuhan Samudera Palaran di Kalimantan akan meningkatkan kapasitas terpasangnya dengan rencana menambahkan 1 Ship To Ship (STS) Container Crane dan 3 Rubber Tyred Gantry (RTG) pada 2020.
Adapun, rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur merupakan potensi yang besar bagi emiten berkode SMDR.
"Kami akan meningkatkan kapasitas terpasang menjadi 400.000 TEUs. Saat ini kapasitas terpasang baru 250.000 TEUs," katanya dalam siaran pers, Jumat (6/12/2019).
Dia menambahkan pemindahan Ibu Kota Negara akan berimplikasi pada pemindahan orang, aktivitas ekonomi dan pemenuhan barang dan jasa yang akan bertumbuh secara masif.
Secara umum kebutuhan ini harus dipenuhi dari luar Kalimantan sehingga membutuhkan banyak aktivitas logistik.
Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana (heavy equipment), lanjutnya, juga menjadi potensi ke depan. Terminal domestik yang berlokasi di Tanjung Priok, SMDR akan mengoperasikan 2 tambahan Harbour Mobile Crane (HMC) guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan.
Untuk menciptakan ekosistem yang lebih andal dan efisien, imbuhnya, SMDR sudah melakukan integrasi dan digitalisasi sistem berupa aplikasi online untuk layanan port pairing dan port performance.
Secara umum, akhir 2019 menyiratkan tahun yang penuh perjuangan baik di tataran global, nasional maupun di industri pelayaran. SMDR menyikapi hal ini dengan keputusan besar menjual dua kapal Supramax pengangkut dry-bulk di pelayaran internasionalnya pada tahun ini.
Terlepas dari faktor loss on disposal dari keputusan tersebut, SMDR masih mencatatkan operating profit sebesar US$9,7 juta pada Kuartal III/2019.
Dia optimis di tahun mendatang kontribusi di pengembangan infrastruktur logistik akan lebih baik. Berbekal pengalaman panjang dalam pengelolaan pelabuhan peti kemas di Tanjung Priok dan Samarinda, SMDR yakin memiliki credentials yang baik dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban yang sedang dalam tahap pembangunan.
Tak hanya di Indonesia, unit usaha SMDR yang ada di Dubai juga sudah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). SMDR ditunjuk sebagai Logistics Partner untuk project Divisi Luar Negeri Area 1 WIKA.
SMDR juga ditunjuk sebagai Logistics Partner untuk Pavilion Indonesia dalam ajang pameran berskala internasional, yaitu Expo 2020 Dubai yang akan diikuti oleh 192 negara.
-
INFA Dukung Kenaikan Tarif Penyeberangan INFA Dukung Kenaikan Tarif Penyeberangan
Indonesian National Ferryowners Association (INFA) mendukung kenaikan tarif penyeberangan yang diputuskan Kementerian Perhubungan rata-rata 10,16 persen.
Ketua DPP INFA Eddy Oetomo menuturkan sejumlah isu menjadi fokus INFA di angkutan penyeberangan terutama terkait peningkatan tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi.
"Kelihatannya program penetapan tarif baru angkutan penyeberangan ini akan dibarengi dengan penerapan standar pelayanan minimal yang lebih ketat. Oleh karena itu, INFA berkomitmen mendukung pelayanan angkutan penyeberangan yang prima," jelasnya, Kamis (5/12/2019).
Dia melanjutkan implementasi pelayanan minimal angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi berkaitan dengan dorongan pemerintah untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik, khususnya untuk mendukung pariwisata.
Selain itu, perkembangan operasional sistem manifes pada angkutan penyeberangan menjadi salah satu fokus INFA.
Dia menyebut operasi sistem manifes ini berkaitan dengan peningkatan sistem pendataan penumpang menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu persyaratan keselamatan berlayar, yang harus diselenggarakan secara cepat, tepat dan terkontrol dengan baik.Adapun, pengoperasian Ship Traffic Control (STC) pada Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni perlu dibahas agar dalam penerapannya nanti di masing-masing lintasan dapat berjalan dengan baik.
Tedapat 11 perusahaan kapal ferry yang tergabung dalam INFA dan jumlah kapal yang tergabung dalam INFA ada 74 kapal Ferry, sementara kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry yang berjumlah 155 kapal. (Logistics/bisnis.com/hd)