Logistics Edisi : 227 / Desember 2020
cover des 2020
 
Editorial : Tahun 2021
Di penghujung tahun 2020 secara beruntun dan berurutan tercetus beberapa peristiwa yang di luar bidang ekonomi, dimana menenggelamkan atau mengalihkan perhatian tentang problem ekonomi yang sebenarnya sedang terjadi di penghujung tahun ini. Bulan Desember 2020 di mulai kepulangan yang dikategorikan sebagai tokoh oposisi yang rentetan peristiwa ikutan sampai saat ini masih diolah terus pemberitaannya. Ditangkap tangannya Menteri Sosial karena penyalahgunaan dana bantuan Covid-19 yang dalam perkembangan pemeriksaan oleh KPK sudah merambah kemana-mana. Hantu berupa virus Caovid-19 sampai saat ini belum kembali ke alamnya, matah semakin meninggi dan banyak memakan korban. Problem pandemi ini memang sangat dilematis dalam mengupayakan penyelesaiannya.
Rentetan dan runtutan peristiwa di atas memang selalu ada upaya penyeimbang dari pihak pemerintahan dan lembaga yang menghimpun pelaku usaha, khususnya di Jawa Timur, untuk terus senantiasa memberikan motivasi dalam menggerakkan perekonomian di tingkat regional. Bahkan di bulan November sampai Desember terus digenjot dengan berbagai even-even skala regional maupun nasional yang semuanya fokus pada upaya serius dalam menggerakkan perekonomian regional. Untuk upaya-ikhtiar tersebut pemerintah provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur berani mematok prediksi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada kisaran 5-7 %.
Angka 5-7 % bukanlah sekedar angka hasil kalkulasi yang bersifat prediktif tapi juga secara tersirat dan tersurat dalam perspektif motivasi bagi para pelaku usaha di Jawa Timur. Karena tiga indikator besar ekonomi dikatakan bergerak menuju positif, jika seperti sektor perbankan, sektor industri dan sektor daya beli masyarakat juga bergerak menuju positif. Apakah di ketiga sektor di tahun 2021 mampu menunjukkan pergerakan menuju positif dalam arti dapat tergambar dalam lapangan usaha yang sesungguhnya. Atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha dari berbagai sektor usaha.
Jakarta, CNBC Indonesia - 22-12-2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi penyaluran kredit pada tahun depan akan tumbuh menjadi 6-7 %, sementara Bank Indonesia (BI) meramal nilai laju kredit tak jauh berbeda meski lebih tinggi yakni akan tumbuh antara 7-9 % seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) juga diprediksi tumbuh double digit 10-12 % pada tahun depan. Sebelumnya, per Oktober 2020, laju penyaluran kredit perbankan tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,47 % secara tahunan, sedangkan DPK tumbuh 12,12 % yoy (year on year).
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan untuk tahun ini laju kredit berat lantaran belum adanya pemulihan dari kredit-kredit korporasi, lantaran kredit ditopang oleh UMKM saat ini. Sumber pertumbuhan yang ada didorong dari konsumsi, karena sekarang pertumbuhan kredit itu dari UMKM. Korporat memang ada kendala, karena korporat ini lebih banyak masih belum genjot produksi secara full, karena demand belum menyerap produksi full," katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2021, secara virtual yang disaksikan di Hotel Kempinski, Selasa (22/12/2020).
Kedua alinea di atas isinya saling kontradiktif, ada alinea yang menggambarkan ekonomi Indonesia 2021 sangat optimis bahkan over optimistik sedangkan alinea selanjutnya daya dorong dari indikator utama justru sangat berat untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Ilustrasi di alinea yang menyatakan laju kredit berat lantaran belum adanya pemulihan kredit-kredit korporasi adalah gambaran jujur atau sebenarnya yang akan dihadapi di tahun 2021. Tentunya dengan catatan tidak terlalu berat jika pandemi sudah bisa dikendalikan dan mereda, tetapi itupun membutuhkan waktu recovery atau tidak cukup 6 bulan pertama tahun 2021.
Namun sepertinya nada koor kebijakan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional sudah diorkestrasi oleh Bank Indonesia dan OJK dan juga akan jadi panutan mulai dari pemerintah pusat dan daerah sebagai sebuah lantunan lagu riang gembira penuh optimisme. Selamat Tahun Baru 2021, semoga perekonomian Indonesia dapat menyongsong dengan Suasana penuh atmosfir motivasi ini dan penuh keriangan ini akan menambah immun dan semakin menekan perluasan pandemi Covid-19. (guslim-des'20)

 
ALFI : Kontainer Kosong Akibat Persaingan Tidak Seimbang
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesia sulit mendapatkan kontainer kosong akibat persaingan yang tidak seimbang pada perdagangan internasional. Pasalnya, pelayaran menuju Amerika Serikat (AS) lebih menarik dibandingkan dengan internal Asia.
Ketua DPP Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan saat ini kelangkaan kontainer ekspor di Indonesia salah satunya akibat dari perdagangan ke AS yang dinilai lebih menarik.
"International shipment sangat dipengaruhi oleh perdagangan USA, butter and bread industri shipping adalah angkutan ke AS keuntungannya besar sementara angkutan intra Asia kurang menguntungkan sehingga secara urutan daya tarik angkutan adalah menuju AS, Eropa , baru angkutan intra asia," jelasnya kepada Bisnis, Senin (14/12/2020).
Lebih lanjut, menurunnya perdagangan global termasuk aktivitas ekspor AS mengakibatkan industri pelayaran merasionalisasi biaya dengan melakukan penundaan pelayaran, ditambah impor oleh AS yang tidak diimbangi dengan ekspornya mengakibatkan petikemas bekas impor tertahan di AS, sehingga terjadi kelangkaan petikemas secara global termasuk Indonesia.
Dia menuturkan, wacana intervensi pemerintah untuk atasi kelangkaan container kurang efektif apabila menggunakan insentif karena perlu biaya sangat besar, sementara secara alami naiknya harga pengiriman akan normal pada saat perdagangan dunia sudah pulih kembali, layaknya mekanisme pasar.
"Kelangkaan petikemas dan ruang kapal memberikan windfall [durian runtuh] kepada operator pelayaran dunia akibat hukum supply and demand contohnya freight dari Jakarta ke Eropa saat ini naik menjadi 500 persen," urainya.
Di sisi lain, tingginya biaya angkutan untuk pelayaran internasional Indonesia dipengaruhi perilaku industri dan perdagangan nasional. Pasalnya, terdapat ketidakcocokan jenis kontainer antara ekspor dan impor di Indonesia.
"Impornya adalah heavy cargo yang menggunakan petikemas ukuran 20 kaki, sementara untuk ekspor umumnya adalah light comodities seperti alas kaki, elektronik dan furnitur menggunakan petikemas 40 kaki," katanya.
Dampaknya, setiap kali kegiatan impor, pelayaran harus mereposisi peti kemas 20 kaki dan untuk keperluan ekspor harus mendatangkan peti kemas kosong 40 kaki yang semuanya diperhitungkan dalam biaya angkut.
--
Kelangkaan Kontainer Kosong Pengaruhi Laju Perbaikan Kinerja Industri Pelayaran 2021
Kelangkaan kontainer kosong bagi eksportir dapat mempengaruhi laju perbaikan kinerja industri pelayaran pada 2021. Pasalnya, kelangkaan ini diprediksi terus berlanjut mengikuti tren perdagangan dunia.
Pakar Maritim ITS Surabaya Raja Oloan Saut Gurning menuturkan container shortage atau kekurangan kontainer ini dapat men gurangi laju pemulihan sektor pelayaran.
"Saya pikir bisa saja terjadi, ketika kekurangan kontainer ini dapat mengurangi laju balik dari usaha pelayaran. Namun, persoalan container shortage sepertinya akan terus terjadi, baik aliran perdagangan pada 2021 meningkat atau tidak," katanya kepada Bisnis, Senin (14/12/2020).
Dia menjelaskan, kekurangan kontainer dapat berlanjut pada 2021 karena persoalan-persoalan mendasar ketidakseimbangan perdagangan selalu menjadi faktor fundamental yang sudah lama belum terpecahkan.
Oleh karena itu, terang Saut, faktor utama yang menentukan semakin baiknya geliat industri pelayaran nasional pada 2021 sangat dipengaruhi oleh faktor penguatan ekonomi dan perdagangan lewat laut atau seaborne trade pada tahun-tahun mendatang.
"Terkait ketidakseimbangan level ketersediaan kontainer atau container shortage memang semakin kuat menggejala dimana-mana. Ini biasanya akibat permintaan ekspor jauh lebih dari besaran permintaan importasi; dan juga volume kontainer kosong yang dilepas [empty release movement] dari kontainer masih lebih besar dari baliknya kontainer kosong [empty return]," urainya.
Saut menjelaskan, biasanya pelaku usaha pelayaran akan melakukan reposisi kontainer dari wilayah yang ketersediaannya kontainer tinggi ke wilayah yang rendah, termasuk yang terjadi di Indonesia, baik reposisi kontainer internasional maupun domestiknya.
"Ada yang menentukan biaya reposisi murah atau bersaing dan ada juga yang menam bahkannya ke dalam biaya angkut [freight] pengiriman. Intinya memindahkan kontainer dari wilayah surplus ke daerah defisit," ujarnya.
Cara lain yang juga dapat dilakukan dengan slot sharing antara pemilik barang atau antar perusahaan pelayaran yang kesulitan mendapatkan kontainer kosong.
Opsi lainnya, dengan pilihan penggunaan ukuran kontainer yang berbeda. Walau pilihan ini tidak nyaman bagi pemilik barang.
"Intinya kolaborasi mungkin perlu menjadi aksi produktif antarperusahaan pelayaran baik utk aktivitas transportasi dan distribusi di darat. Juga dengan terminal dan operator depo yang juga tentu kolaborasinya melibatkan pemilik barang langsung," imbuhnya.
--
IPC Sebut Kelangkaan Kontainer Bakal Teratasi 2021
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC mengungkapkan optimismenya bagi bisnis maritim pada 2021 seiring perbaikan kinerja industri.
Di sisi lain, pihaknya belum ada rencana pemberian insentif biaya kepelabuhanan guna membantu mengurangi kelangkaan kontainer kosong.
Sekretaris Perusahaan IPC Ari Santoso menuturkan terdapat tren perbaikan industri dan ekonomi dunia pada 2021. Dengan demikian, kunjungan kapal ke Indonesia pun akan meningkat.
“Untuk 2021, kami melihat tren perbaikan industri dan ekonomi dunia yang harapannya akan berdampak pada peningkatan kunjungan kapal dan arus barang ke pelabuhan-pelabuhan yang dikelola IPC dari negara-negara produsen utama," ujarnya kepada Bisnis, Senin (14/12/ 2020).
Hal ini terangnya, sekaligus dapat membantu meningkatkan jumlah kontainer yang masuk ke Indonesia untuk kepentingan ekspor.
Peningkatan impor ini sekaligus dapat menjadi solusi kelangkaan kontainer ekspor yang merupakan bagian dari aktivitas perdagangan internasional.
Lebih lanjut, Ari mene rangkan, kelangkaan kontainer kosong untuk rute internasional ini disebabkan oleh kegiatan ekspor impor yang tidak seimbang dan hal ini tidak berkaitan langsung dengan kegiatan di terminal pelabuhan.
"Terlepas dari hal tersebut, pada era pandemi ini, IPC telah memberikan insentif pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasa berupa penurunan besaran uang jaminan dari 110 persen menjadi 50 persen dan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran nota jasa pelayanan barang dari sebelumnya 8 hari kerja menjadi 15 hari kerja," paparnya.
Insentif, katanya, telah diberikan kepada pengguna jasa alias perusahaan pelayaran dari Mei hingga November 2020. Adapun, saat ini IPC belum ada rencana menambah insentif biaya pelabuhan lainnya bagi pelayaran.
--
INSA Sebut Kontainer Kosong Akibat Persaingan Antar Negara
Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengungkapkan, terjadi persaingan antar negara dalam menarik kontainer kosong ukuran 40 kaki.
Pemerintah perlu memberikan insentif guna menyaingi China yang juga memberikan insentif bagi pelayaran internasional.
Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto menuturkan sebenarnya pihak asosiasi dan pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam permasalahan kelangkaan kontainer ekspor yang tengah terjadi karena hal ini merupakan masalah bisnis ke bisnis (BtoB).
Pihaknya dan pemerintah hanya dapat membantu mempertemukan eksportir dan pelayaran internasional untuk mendapatkan titik temu permintaan dan penawaran kontainer kosong.
"Kami minta Kemendag mendata kira-kira berapa kontainer yang diperlukan saat ini dan tujuan ke negara mana barangnya apa saja. Ke depan akan duduk bersama eksportir dan pelayaran internasional, untuk melihat kira-kira bisa bantu tidak pelayaran internasional ini walaupun sudah turun kontainernya di Indonesia," jelasnya, Senin (14/12/2020).
Lebih lanjut, saat ini eksportir Indonesia tengah bersaing dengan eksportir China guna mendapatkan kontainer kosong untuk kebutuhan ekspor.
Kedua negara sudah mulai pulih dan kembali dapat melaksanakan ekspor, tetapi kontainer masih terbatas karena pandemi membuat kinerja logistik di sejumlah negara melambat.
Dia menerangkan, negara China membantu para eksportir dengan memberikan subsidi dan kemudahan di pelabuhan sehingga para pelayaran cenderung mengarahkan kontainer kosongnya ke negara China untuk dilanjutkan ke negara lain.
"Indonesia perlu bersaing menarik kontainer, pemerintah harus beri hal yang sama berupa insentif ke pelayaran, kelihatannya ada solusi dan bertahap, dan sangat bergantung pada hasil negosiasi eksportir dan pelayarannya," paparnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemenhub Beri Hak PTB Untuk Penguasaan BUP Untuk Terminal Muara Berau
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Laut memberi hak kepada PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) terkait pemberian izin pengusahaan pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Direktur Operasi PTB Ario Bandoro Saputro mengatakan pemberian hak tersebut menjadikan perusahaan bisa melaksanakan pengusahaan pelabuhan pada terminal dan fasilitas yang ada di area konsesi.
"Menteri Perhubungan telah menetapkan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang [ship to ship transfer] Muara Berau di Pelabuhan Samarinda," kata Ario, Jumat (4/12/2020).
Dia menambahkan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang Muara Berau di Pelabuhan Samarinda telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Atas dasar ini, penandatanganan perjanjian konsesi dilangsungkan.
Sementara itu, Business Development PTB Kamaruddin Abtami mengatakan perjanjian kerja sama perizinan (konsesi) ini sekaligus memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan BUP PT PTB.
"Termasuk efisiensi kegiatan pengusahaan di pelabuhan," ujar Kamaruddin.
Pada 2010 Kemenhub menetapkan Lokasi Pelabuhan untuk Kegiatan Alih Muat Barang melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 382/2010 tentang Penetapan Lokasi untuk Kegiatan Alih Muat Barang di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 244/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. 382/2010 tentang Penetapan Lokasi untuk Kegiatan Alih Muat Barang di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
PTB diberikan kepercayaan dari Menteri Perhubungan untuk jadi operator pelabuhan di Muara Jawa dan Muara Berau, Kalimantan Timur dalam kegiatan Ship To Ship (STS) transfer yang bertugas memberikan pelayanan pemanduan, penundaan, dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh para nakhoda kapal-kapal pengangkut batu bara di wilayah Muara Jawa dan Muara Berau.
--
Kemenhub Pastikan Peresmian Pelabuhan Patimban pada Desember 2020
Kementerian Perhubungan menyatakan bakal meresmikan Pelabuhan Patimban di bulan Desember ini. Rencananya, soft launching akan dilakukan pada pekan ketiga Desember.
Kendati demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak merinci waktu persis tanggal soft launching yang rencananya dihadiri Presiden. Yang jelas, menurutnya pembangunan infrastruktur, termasuk Pelabuhan Patimban, tidak boleh terlambat jadwalnya.
“Paling tidak minggu ke-3 akan hadir pak Presiden di acara soft launching. Pak Presiden katakan protokol kesehatan harus dilakukan, tapi pembangunan juga tidak boleh terlambat," ujar Budi Karya saat meninjau Pelabuhan Patimban, Kamis (3/12/2020).
Dia menegaskan sesuai permintaan Presiden, Patimban harus diresmikan pada Desember 2020 sehingga pihaknya pun berupaya tetap sesuai jadwal. Dia menjelaskan di awal peresmian akan ada terminal kendaraan bermotor berkapasitas 218.000 CBU per tahun yang bisa digunakan di Pelabuhan Patimban.
Kemudian ada juga terminal bongkar muat kontainer dengan kapasitas 250.000 TEUs. Terminal ini ditargetkan bisa dapat dimanfaatkan setelah kuartal I/2021.
"Di awal ini kami akan memiliki kapasitas 218.000 CBU pertahun dan 250.000 TEUs untuk kontainer. Di masa mendatang jadi 600.000 CBU, jadi mayoritas ke sini ekspor, dan lebih dari 7 juta TEUs kontainer," ujar Budi Karya.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Anwar. Menurutnya, estimasi waktu peresmian pelabuhan memang akan dilakukan di pekan ke-3 Desember.
"Estimasi waktunya ya memang segitu, kan kami juga nanti koordinasikan ketersediaan waktu pimpinan, Pak Presiden, dan kesediaan kargonya. Jadi makanya kira-kira pertengahan Desember. Dua tiga minggu dari sekarang," terangnya.
--
Terminal Petikemas Patimban Akan Beroperasi Maret 2021
Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat akan mulai beroperasi bulan depan yang difokuskan pada terminal kendaraan alias car terminal. Sementara terminal kontainer ditargetkan beroperasi pada Maret 2021.
Kepala KSOP Kelas II Patimban Anwar menuturkan pelaksanaan terminal kontainer masih sesuai jadwal yakni pada kuartal I/2020. Sebagai pelaksana operator sementara, pihaknya, sangat bergantung terhadap proses pemilihan operator.
"Pengelolaan kami bergantung proses di Kemenhub pemilihan operatornya. mungkin sudah selesai tetapi kan ada proses negosiasi financial call dan lain-lain. Untuk terminal kontainer semua ini sedang disiapkan prosesnya [Maret 2021]," ujarnya di Pelabuhan Patimban, Kamis (4/12/2020).
Dia melanjutkan pengelolaan terminal kontainer yang ditargetkan beroperasi pada Maret 2021 bergantung pada hasil lelang operator. Menurutnya, jika operator sudah terpilih akan dilakukan oleh mereka, tetapi jika belum, KSOP akan menjadi pengelola sementara.
"Kalau operator sudah, bisa ya sama dia, kalau belum ya sama KSOP dahulu sementara. Mungkin akan kerja sama dengan tenaga lain yang berpengalaman menangani kargo kontainer," terangnya.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pada awal 2021 Patimban akan dalam melayani pengiriman domestik dan ekspor impor kendaraan. Dia menargetkan bongkar muat kontainer akan mulai dilakukan antara Februari atau Maret 2021.
“Apa yang dilakukan di Patimban awalnya adalah bangun car terminal, tapi di masa mendatang bahkan Februari nanti akan mulai ada kontainer dijalankan di sana. Jadi Desember ini car dulu, Februari atau Maret akan mulai kontainer, meski tak besar kapasitasnya," lanjutnya.
Adapun kapasitas pelayanan bongkar muat kontainer di Pelabuhan Patimban sudah selesai dibangun pada tahap pertama dengan kapasitas 250.000 TEUs per tahun. Kemudian bertahap pembangunan dilakukan untuk mendapatkan kapasitas 7,5 juta TEUs per tahun.
"Untuk kami sampaikan bahwa memang untuk sementara operator yang ditunjuk yang nantinya akan dikawal secara baik oleh panel dan juga dengan pengacara negara dari Kejaksaan, yang Insya Allah telah final pada bulan April [2021], sementara ini akan dikelola oleh KSOP," urainya.
Sementara itu, kapasitas terminal kendaraan alias car terminal di Pelabuhan Patimban ada sekitar 218.000 CBU per tahun yang sudah siap dioperasikan. Lalu akan bertahap dibangun menjadi kapasitas penuh 600 ribu CBU.
Lebih jauh, Kementerian Perhubungan menyatakan bakal meresmikan Pelabuhan Patimban di bulan Desember ini. Rencananya, soft launching akan dilakukan pada pekan ketiga Desember.
Kendati demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak merinci waktu persis tanggal soft launching yang rencananya dihadiri Presiden. Yang jelas, menurutnya pembangunan infrastruktur, termasuk Pelabuhan Patimban, tidak boleh terlambat jadwalnya.
"Paling tidak minggu ke-3 akan hadir pak Presiden di acara soft launching. Pak Presiden katakan protokol kesehatan harus dilakukan, tapi pembangunan juga tidak boleh terlambat," ujar Budi Karya saat meninjau Pelabuhan Patimban, Kamis (3/12/2020).
Dia menegaskan sesuai permintaan Presiden, Patimban harus diresmikan pada Desember 2020 sehingga pihaknya pun berupaya tetap sesuai jadwal. Dia menjelaskan di awal peresmian akan ada terminal kendaraan bermotor berkapasitas 218.000 CBU per tahun yang bisa digunakan di Pelabuhan Patimban.
Kemudian ada juga terminal bongkar muat kontainer dengan kapasitas 250.000 TEUs. Terminal ini ditargetkan bisa dapat dimanfaatkan setelah kuartal I/2021.
"Di awal ini kami akan memiliki kapasitas 218.000 CBU pertahun dan 250.000 TEUs untuk kontainer. Di masa mendatang jadi 600.000 CBU, jadi mayoritas ke sini ekspor, dan lebih dari 7 juta TEUs kontainer," ujar Budi Karya.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Anwar. Menurutnya, estimasi waktu peresmian pelabuhan memang akan dilakukan di pekan ke-3 Desember.
"Estimasi waktunya ya memang segitu, kan kami juga nanti koordinasikan ketersediaan waktu pimpinan, Pak Presiden, dan kesediaan kargonya. Jadi makanya kira-kira pertengahan Desember. Dua tiga minggu dari sekarang," terangnya. (Logistics /bisnis.com/hd)

 
Ang We Li : Semoga Ekonomi Cepat Pulih
PT Primamas Segara Unggul Berkomitmen Tidak Ada PHK, Meski Pandemi Covid-19 Belum Usai
Perusahaan Depo Kontainer yang berlokasi di kawasan industri Jalan Kalianak Barat 55 A Surabaya ini termasuk yang tertua di wilayah Jawa Timur khususnya yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kinerja Usahanya tidak perlu diragukan lagi dalam ranah bisnis penyimpanan petikemas serta depo logistik di Surabaya khususnya dan Jawa Timur secara umum.
PT Primamas Segara Unggul ini berdiri sejak tgl. 08 Juni 1991 yang awalnya bernama PT. Prima Manggalindo, perubahan nama tersebut tercatat dalam Kepmenkumham RI tgl. 17 Desember 1998. Saat memulai usaha depo petikemas tersebut, PT. Prima Manggalindo masih menggunakan lahan usaha seluas 10.000 meter persegi alias 1 Ha. Posisi usaha depo petikemas tersebut saat itu didesain tidak terlalu jauh dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya khususnya PT Terminal Petikemas Surabaya, sekitar 5 km.
Posisi serta letak PT. Prima Manggalindo, embrio PT Primamas Segara Unggul itu juga tidak terlalu jauh dari terminal baru yang dikembangkan PT Pelindo III yaitu Terminal Teluk Lamong yang dikenal sebagai salah satu terminal ramah lingkungan tersebut. Dengan kondisi tersebut maka dipastikan secara umum usaha depo petikemas akan semakin berkembang dan khusus untuk menampung petikemas yang mendapat kebijakan Lini 2 juga akan berdampak positif didalam perkembanganya.
--
Fase Perkembangan
Secara khusus saat dijumpai di kantornya, Presiden Direktur PT Primamas Segara Unggul Ir. Ang We Li. MM, MH. menjelaskan tentang bagaimana perkembangan usaha depo petikemas yang telah digelutinya hingga berkembang seperti saat ini.
“Luasan lahan areal CY [container yard] awal 1 Ha, terus berkembang, bertambah 0,5 Ha, tambah lagi 1,6 Ha dan bertambah 2,2 Ha hingga totalnya 5,4 Ha. Saat total areal lahan 5,4 Ha itu nama perusahaan berubah jadi PT Primamas Segara Unggul,” kata Ir. Ang We Li. MM, MH, Kamis (19/11/2020).
“Perkembangan usaha depo petikemas semakin tahun sangat positif sekali khususnya dengan adanya kebijakan lini 2 dari masa penumpukan petikemas di Terminal Petikmas Surabaya. Pengembangan lokasi lahan usaha CY (Container Yard) baru berada di Jln. Kalianak Barat 108 Surabaya dengan luasan lahan penumpukan 2,3 Ha. Artinya total luasan areal CY atau penumpukan petikemas sebesar 7,7 Ha,” terang pengusaha yang juga menjadi anggota DPW Asosiasi Logistik, Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Jawa Timur dan Pengurus KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur Periode th. 2020 sd 2025 juga sebagai Alumni Lemhanas RI Angkatan VI Th. 2020.
--
Ragam Fasilitas dan Usaha
Ir. Ang We Li. MM, MH menyampaikan perusahaan yang saat ini telah mempunyai produk jasa seperti Lift On/Off, Cleaning Container, Maintenance & Repair serta PTI dengan SDM yang berkualitas, juga dibidang IT (Informasi Tehnology), maka semua produk yang kita miliki ini terintegrasi langsung dengan system Program Computer baik internal dan eksternal karena tingkat kemudahan dalam mengakses data sangat diperlukan, hal ini sangat penting bagi kami dan juga Customer kami.
Selain ke 4 produk tersebut kami {PT Primamas Segara Unggul} juga mempunyai Warehouse yang mendapat ijin sebagai TPS (Tempat Penimbunan Sementara) dan TPP (Tempat Penimbunan Pabean), jadi lengkaplah semua & sesuai dengan Visi PT Primamas Segara Unggul “ Integrated Services for Integrated satisfaction, “ tegasnya.
Secara detail, Ir. Ang We Li. MM, MH menyebutkan sejumlah fasilitas yang dimiliki perusahaannya antara lain; 2 Unit Reach Stacker dengan kapasitas 50 ton, 6 Unit Side Loader dengan kapasitas 20 Ton, 8 Unit Forklif FD 70Ton, 6 Unit Forklift FD 25Ton, 3 unit generator 250 KVA disertai 88 Plugging for Electrical Supply Reefer Container,2 Area Cleaning Container dilengkapi masing masing 3 jalur Trailler untuk area Cleaning Container dengan perlengkapan 2 unit High Pressured Karcher of 150 bar, 2 unit Kranzie Pressurized of 250 bar, 1 unit Kranzie Pressurized of 400 bar, juga kita mempunyai Sistem Program yang terintegrasi secara menyeluruh yang selalu dimonitor oleh tim ITE yang berpengalaman.
Sesuai keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Nomor: 2167/WPJ 11/2011 tanggal 30 Desember 2011 PT. Primamas Segara Unggul mendapat penghargaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan di tahun 2011 tumbuh diatas rata rata.
Fasilitas PT Primamas Segara Unggul sanggup untuk melakukan proses pengangkutan serta bongkar muat petikemas dengan kapasitas CY (Container Yard) mencapai 10.000 TEUS, guna pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen telah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis termasuk mengikuti perkembangan global.
“Kita mengadakan acara gathering tiap tahun dengan membawa motto/semangat “ One Team One Spirit “ agar team work yang kita miliki tetap solid dan mampu berinovasi dan salah satu hasil yg kita dapati adalah sertifikat IICL5 (Institute of International Container Lessors) tentang Standar tertinggi didalam perawatan dan perbaikan peti kemas ,” tegas Ir. Ang We Li. MM, MH.
“Kita [PT Primamas Segara Unggul] berpengelaman didalam aktivitas perbaikan body kontainer, electric supply, kemudian manajemen juga punya warehouse konsul LCL untuk Import, pada th. 2016 kita juga mendapat penghargaan resmi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak sebagai Perusahaan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) yang paling responsive di wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Perak, ini sebagai jawaban atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bea&Cukai yang telah menunjuk PT. Primamas Segara Unggul sebagai lini 2 di Kawasan pabean sejak th 2010, “ungkap Ir. Ang We Li. MM, MH.
--
CSR upaya membangun Komitmen untuk Lingkungan
Pada kesempatan yang sama, Ir. Ang We Li. MM, MH menyampaikan jika manajemen PT Primamas Segara Unggul secara konsisten dan rutin setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk program Corporate Social Responsibility.
“Manajemen PT Primamas Segara Unggul juga secara rutin mengadakan sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan memberikan bantuan dan santunan, juga Zakat Fitrah, Zakat Mal, Qurban, ataupun bantuan yang lain seperti sembako kepada panti asuhan serta warga sekitar, kita juga memperkerjakan warga sekitar untuk menjadi bagian dari tenaga kerja perusahaan, “ ujarnya.
Secara terbuka Ir. Ang We Li. MM, MH menyatakan penataan kawasan sekitar wilayah usahanya juga menjadi perhatian perusahaannya. Hal ini disampaikan karena pihaknya yang mendorong dan bersama sejumlah perusahaan yang ada dikawasan yang sama untuk melakukan pembenahan akses jalan.
Sedikitnya ada 90 Perusahaan yang ada diwilayah kawasan Industri Kalianak Barat yang tergabung didalam Organisasi PPK (Perkumpulan Pengusaha Kalianak) dimana Ir. Ang We Li. MM, MH ditunjuk sebagai Dewan Pembina.
“Faktanya yang perlu diketahui, bila semua akses masuk serta jalan saat ini sudah full paving,dan saluran air yang memadahi hal ini termasuk program CSR lingkungan dari sejumlah perusahaan yang ada, meski akses jalan itu juga dipakai oleh warga perumahan di luar areal kawasan Industri, dan ini merupakan hasil karya nyata dari PPK,” tegasnya.
--
Berhasil Meraih 4 Sertifikat ISO
Pada awal 2020, manajemen PT Primamas Segara Unggul telah berhasil dengan gemilang meraih 4 macam Sertifikasi ISO sekaligus guna menunjukkan ke publik bahwa manajemen memang memiliki kapasitas, kompetensi dan standarisasi mutu layanan yang sangat terukur dan terjamin kualitasnya.
“Dari hasil kerja keras kita [PT Primamas Segara Unggul ] akhirnya 4 sertifikat ISO yang berhasil kita peroleh adalah: ISO 9001:2015 tentang Sistem manajemen Mutu, ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja), dan ISO 28000: 2007 mengenai Sistem Manajemen Keamanan pada Supply Chain, termasuk CT Pad didalamnya pada Oktober 2020.
--
Komitmen Tidak Mem-PHK
Secara terbuka Ir. Ang We Li. MM, MH, selaku Direktur PT Primamas Segara Unggul mengakui bahwa perekonomian pada 2020 sangat berat, hal ini terjadi akibat adanya dampak pandemi Covid-19 yang merupakan bencana global.
Di masa pandemi covid-19, kata Ir. Ang We Li. MM, MH, meski diketahui bersama kondisi ekonomi sangat berat, namun pihaknya sama sekali tidak melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja maupun mengurangi kesejahteraan karyawan.
"154 pegawai masih tetap dipertahankan meski pandemi covid-19 tetap berlangsung, semoga pandemi covid-19 segera berakhir sehingga harapannya ekonomi bisa segera bergerak pulih seperti sedia kala meski itu semua tetap melalui proses,” harap Ir. Ang We Li. MM, MH menutup pembicaraan. (redaksi Logistics)

 
Kemenhub Tawarkan 6 Terminal Tipe A ke Investor
Kini, pemerintah tengah mencari investor yang dapat berkolaborasi mengisi penggunaan lahan kosong di terminal tersebut.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan sejumlah 6 terminal tipe A sudah rampung dibuat, yakni Terminal Anak Air, Padang; Guntur Melati, Garut; Mangkang, Semarang; Bulupitu, Purwokerto; dan Entrop, Jayapura.
“Konsep pengembangan terminal tipe A dengan memperhatikan peluang objek yang bisa dikerjasamakan dan pola kerja sama. Pemaparan peluang dan konsultasi bisnis, kami lakukan dari sana, menghitung nilai dan pola kerja sama bagi calon investor," jelasnya, Selasa (1/12/2020).
Dia berharap para investor dapat mengisi peluang dari terminal-terminal tipe A yang sudah selesai ditingkatkan kualitasnya oleh Kemenhub.
Pihaknya juga berharap hadirnya terminal-terminal ini dapat membantu pemulihan ekonomi yang dapat diwujudkan pada 2021.
Risal menargetkan terminal-terminal ini pun dapat beroperasi pada musim puncak Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
"Kami berharap terminal sudah berfungsi, dalam waktu dekat terminal akan ramai dan difungsikan terutama terminal tipe A Mangkang," ujarnya.
Saat ini, kondisi pelayanan jasa transportasi khususnya pelayanan terminal angkutan jalan di berbagai daerah sampai saat ini masih belum optimal, untuk itu melalui amanat Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah pusat akan bersinergi dengan Daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna transportasi.
Adapun, Kemenhub tidak ingin terminal hanya diisi sebagai tempat naik turun penumpang saja. Lebih daripada itu, terminal dapat menjadi pusat aktivitas bisnis dan gaya hidup dengan fungsinya yang dikolaborasikan dengan berbagai fungsi lain, seperti pusat keramaian dan leisure.
Di sisi lain, Kemenhub berupaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan dan di antaranya revitalisasi terminal penumpang.
Lebih jauh, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selesai merevitalisasi enam terminal tipe A. Revitalisasi terminal-terminal tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, seperti di negara lain.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan kehadiran investor dalam terminal-terminal yang baru saja selesai dibangun ini dapat menjadi stimulus agar terminal bus di Indonesia tidak kalah dari negara lain.
"Kami ingin terminal berikutnya akan sama seperti negara lain, ketika konvensional utilitas hanya untuk naik turun penumpang, kami ingin mengubah itu semua. Terminal lama berubah sama sekali, dengan memanfaatkan tenant branding nasional dan lokal," ujarnya, Senin (1/12/2020).
Dia menjelaskan enam terminal awal tersebut sudah dalam kondisi baru setelah direnovasi sehingga dapat dimanfaatkan sesuai pengembangan kota di wilayah tersebut. Penggunaannya dapat digabungkan dengan pusat perbelanjaan, tempat wisata, hingga pusat perkantoran.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub Risal Wasal menyebutkan enam terminal tipe A yang selesai direnvasi itu adalah Terminal Anak Air, Padang; Guntur Melati, Garut; Mangkang, Semarang; Bulupitu, Purwokerto; dan Entrop, Jayapura.
“Konsep pengembangan terminal tipe A dengan memperhatikan peluang objek yang bisa dikerjasamakan dan pola kerja sama. Pemaparan peluang dan konsultasi bisnis, kami lakukan dari sana, menghitung nilai dan pola kerja sama bagi calon investor," jelasnya, Selasa (1/12/2020).
Dia berharap para investor dapat mengisi peluang dari terminal-terminal tipe A yang sudah selesai ditingkatkan kualitasnya oleh Kemenhub. Pihaknya juga berharap hadirnya terminal-terminal ini dapat membantu pemulihan ekonomi pada 2021.
Risal menargetkan terminal-terminal itu dapat beroperasi pada musim puncak Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
"Kami berharap terminal sudah berfungsi, dalam waktu dekat terminal akan ramai dan difungsikan terutama terminal tipe A Mangkang," ujarnya.
Saat ini, kondisi pelayanan jasa transportasi khususnya pelayanan terminal angkutan jalan di berbagai daerah diakuinya masih belum optimal.
Melalui amanat Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat akan bersinergi dengan daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal demi kenyamanan pengguna transportasi.
--
Kemenhub Bakal Bangun Terminal Sukabumi Dengan Mall dan Hotel
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mulai membangun Terminal Tipe A KH A Sanusi di Kota Sukabumi. Terminal ini akan menjadi percontohan terminal penggunaan campur yang terdiri atas terminal, mal dan hotel.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan pemanfaatan terminal dengan penggunaan campuran tersebut merupakan skema baru yang dirintis sejak 2017, ketika seluruh terminal tipe A dipindahtangankan pengelolaannya dari daerah ke pemerintah pusat.
"Puncaknya 2020 dalam waktu dekat akan groundbreaking satu terminal sempurna sebagai wujud terminal baru di Terminal Sukabumi. Perjalanan panjang 2019 skema terminal kerjasama pemanfaatan [KSP] di Solo yang sudah jadi dibangun sempat tak berjalan baik," ujarnya, Selasa (1/12/2020).
Dia akhirnya dapat menyelesaikan terminal sukabumi agar mendapat kucuran dana swasta dengan skema KPBU. Hal ini sebagai hasil dari komunikasi yang baik antara Kemenhub dan Kementerian Keuangan.
"Kami gol-kan terminal sukabumi, ada hotelnya, ada mallnya, namun beberapa terminal dengan skema kerja sama lain, seperti terminal Merak kerja sama dengan ASDP. Kami koordinasi dengan para BUMN, yang awal tertarik untuk itu semua," paparnya.
Kemenhub akan membangun Terminal Bus Sukabumi Jawa Barat sebagai proyek percontohan terminal pengembangan berorientasi transit dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan pendanaan swasta hingga Rp700 miliar.
"Terminal Sukabumi itu akan dibangun swasta Rp700 miliar, ada terminal ada hotel, ada mal juga, ballroom, co-working space, ada lokasi pariwisata di belakangnya," paparnya.
Dia menuturkan dalam waktu dekat proyek terminal bus tipe A K.H. Ahmad Sanusi Sukabumi tersebut akan segera dikerjakan. Pengembangan terminal tersebut dilakukan dengan orientasi penggunaan campuran atau mix uses.
Orientasi ini menjadi bagian dari pencanangan transit oriented development (TOD) terminal yang akan mulai dikerjakan pada 2020 mendatang. Melalui skema tersebut, dia mengharapkan tidak hanya lalu lintas harian (LHR) terminal yang meningkat tetapi perekonomian di daerah juga dapat berkembang.
Langkah itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja pembangunan infrastruktur selama ini, supaya fungsi terminal sebagai tempat transit dapat meningkat pula menjadi tempat tujuan dengan keberadaan tempat hiburan, perkantoran ataupun penginapan.
--
PT Jasa Marga Dukung Operasional Terminal Bus Trans-Jawa di Ruas Tol
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mendukung program operasional bus Trans-Jawa, serta rencana pembangunan terminal bus di jalan tol.
Agus Setiawan, Corporate Secretary PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), menjelaskan bahwa dengan adanya operasional bus tol Trans-Jawa, hal itu bisa membantu kelancaran pergerakan orang dan barang khususnya di Pulau Jawa.
"Kami mendukung program pemerintah dalam operasional bus Trans-Jawa ini. Untuk terminal bus di rest area nantinya bisa direalisasikan, setelah ketentuan dan regulasinya disiapkan pihak terkait," ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/11/2020).
Agus mengaku dengan adanya terminal bus di rest area tol tentu akan memudahkan pengelola bus dan penumpang untuk naik turun serta memindahkan barang bawaan.
Selain itu, adanya terminal bus juga diharapkan ikut membantu pergerakan ekonomi masyarakat ke depannya.
Berdasarkan catatan Bisnis pada 2019, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, masih belum melakukan persiapan apapun untuk menggunakan rest area atau tempat istirahat dan pelayanan (rest area) sebagai tempat alih moda pengguna bus tol Trans-Jawa yang direncanakan meluncur 27 Mei 2019.
Kepala BPJT Danang Parikesit menuturkan bahwa kegiatan pindah moda membutuhkan ruang dan infrastruktur pendukung sehingga memang perlu dibahas lebih lanjut antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
"Selain fungsi itu belum ada di Permen PUPR yang ada saat ini. Kalau untuk keperluan sementara di saat Lebaran sifatnya fungsional dan makan masih bisa diakomodasi," terangnya saat Bisnis hubungi, Minggu (19/5/2019).
Lebih dalam, Menyoal wacana terminal di dalam rest area tol Trans Jawa, Organda menilai pentingnya menyiapkan titik terminal yang tepat.
Selain itu, perlu juga dibentuk desain rest area yang dapat terhubung dengan jalan nasional atau provinsi.
Ketua Bidang Angkutan Penumpang Organda Kurnia Lesani Adnan menuturkan wacana pemerintah memfasilitasi operasi bus tol Trans Jawa dengan menyediakan terminal di dalam tol perlu persiapan teknis yang matang.
“Semua bergantung titik terminalnya, kalau hub terminal jauh dari jalan provinsi rasanya tidak akan mudah juga. Posisi hub terminal ini harus dekat dengan jalan provinsi agar bus perkotaan dan AKDP setempat dapat menyambut penumpang yang datang dan mengantar yang akan bepergian," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/11/2020).
Lebih lanjut, dia menegaskan harus benar-benar sesuai segala sesuatunya, termasuk regulasinya. Pasalnya, dalam aturan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area, tidak diizinkan terjadi aktivitas alih moda seperti yang terjadi dalam terminal.
Selain itu, dia menekankan pentingnya membuat desain TIP yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses jalur keluar dan masuk terminal di tol tersebut, tanpa mengganggu ketertiban jalan tol.
Bahkan terangnya, jika perlu, TIP dibentuk sedemikian rupa sehingga satu sisi terhubung dengan jalan nasional atau jalan provinsi, sementara sisi lainnya terhubung dengan jalan tol. Dengan begitu, penumpang tidak perlu repot keluar masuk lewat pintu tol lagi.
"Jadi, bus tidak perlu keluar tol untuk mengantar atau menjemput dan angkutan lokal bisa masuk menjemput atau mengantarkan penumpang tanpa harus masuk jalan tol," katanya. (Logistics /bisnis.com/hd)

INSA : 2021 Harus Dimanfaatkan Untuk Pemulihan Industri Pelayaran Nasional
JAKARTA (LOGISTICS) - Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengungkapkan pada 2021 terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan industri pelayaran pasca pandemi Covid-19.
Dalam proyeksi INSA, pelayaran nasional masih memiliki sejumlah peluang makro yang bisa ditangkap dan mengoptimalkan kinerja perusahaan pelayaran.
Setidaknya terdapat 5 peluang utama yakni kebijakan beyond cabotage, angkutan fame setelah pemerintah menetapkan B40, wisata bahari, pemindahan Ibu Kota negara, serta pengiriman material mentah dan BBM.
Wakil Ketua I DPP INSA Darmansyah Tanamas menuturkan, sejumlah peluang tersebut perlu untuk ditangkap para pengusaha pelayaran nasional. Tren pemulihan dipastikan terjadi pada 2021 dan terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan.
"Peluang dari beyond cabotage, ini peluang karena masih terbuka, beyond cabotage ini yakni pemerintah memberdayakan pelayaran untuk angkutan ekspor, guna mengurangi defisit transaksi jasa. Ini masih terbuka berdasarkan Permendag No.65/2020 saat ini diwajibkan ekspor menggunakan pelayaran nasional dengan kapasitas angkutan 10.000 DT," katanya, Senin (14/12/2020).
Dia menjelaskan, angka tersebut masih dapat berkembang bergantung kesiapan perusahaan pelayaran, kemauan pemilik kargo, dan keseriusan pemerintah dalam program pemberdayaan pelayaran.
Wakil Ketua V DPP INSA Buddy Rakhmadi menambahkan kebijakan beyond cabotage ini sudah dari jauh-jauh hari sebelum pandemi dan mengharapkan adanya kesetaraan level dengan pelayaran internasional agar pengusaha nasional dapat berdaya dalam aktivitas pengiriman ocean going.
"Ada hal-hal yang krusial di sisi pembiayaan, kami harus bisa mendapatkan insentif perbankan nasional apalagi kondisi saat ini bisa dapat investasi lebih menarik dan jangka panjang," ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua II DPP INSA Darmadi Go menuturkan selain peluang angkutan internasional, peluang lainnya datang dari pengangkutan fatty acid methyl ester (FAME) yang menjadi bahan campuran dari kelapa sawit untuk membuat biosolar.
Pemerintah baru saya menetapkan kewajiban B30 (campuran biodiesel 30 persen FAME dan 70 persen solar) menjadi B40.
"Dari segi angkutan pelayaran nasional bagus, berarti sawit yang diproduksi dalam negeri, otomatis dapat angkutannya, dari pemilik sawit biasa ekspor, sebagian fame dimasukkan, porsi impor solar pun berkurang, ini bisa buka peluang angkutan meningkat," urainya.
Peluang lainnya datang dari pelayaran wisata bahari yang menjadi salah satu faktor kunci percepatan pemulihan yang jadi andalan pemerintah yakni pariwisata.
"Seiring hasil vaksinasi lihat perkembangan daripada kebijakan pemerintah kegiatan wisata dan yang dibatasi saat ini. Selain kondisi Covid-19 sebenarnya peluang ini ada tantangan pengembangan daerah wisata harus diikuti kondisi daratannya," katanya.
Pemerintah pun pada 2021 akan melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota, sehingga menjadi peluang bagi pelayaran dalam angkutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Ibu Kota negara baru.
Terakhir, peluang pengangkutan material mentah dan BBM tetap menjadi hal yang menarik pada 2021. Apalagi, pemerintah sudah menetapkan sejumlah smelter baru yang mulai dibangun.
--
2021, Industri Pelayaran Bergantung Pada Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19
Pertumbuhan industri pelayaran pada 2021 sangat bergantung pada kebangkitan ekonomi yang merata pasca pandemi Covid-19. Pengiriman menggunakan kontainer menjadi salah satu yang kembali pulih cukup cepat.
Pakar Maritim ITS Surabaya Raja Oloan Saut Gurning menuturkan pada 2021 secara umum industri maritim termasuk pelayaran terus mengikuti tren perkembangan ekonomi apalagi setelah ditemukannya vaksin membawa sentimen positif.
"Kalau tahun depan secara umum industri bisnis maritim termasuk pelayaran tentu mengikuti patron perkembangan ekonomi sebagai bangkitan permintaan jasanya.
Jika disrupsi perdagangan akibat ketersediaan vaksin di akhir tahun ini menjadikan geliat ekonomi kembali mulai bangkit atau resiko gangguan dapat dikendalikan mungkin ada perbaikan ekonomi," jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (14/12/2020).
Menurutnya, walau intensitas Covid-19 masih tetap tinggi di awal hingga pertengahan tahun, jika resiko gangguan dan ketersediaan vaksin benar dapat dilaksanakan tetap akan ada perbaikan pasar pelayaran dalam kuartal I/2021 dan kuartal II/2021.
Berdasarkan sektor pelayaran khususnya kontainer, jelasnya, terjadi tren kenaikan dalam periode semester II/2020 hingga akhir tahun, baik internasional maupun domestik.
"Walau tentu tidak semua entitas perusahaan merasakan profitabilitas yang cenderung menguat tersebut," katanya.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan kinerja logistik pada 2021, posisinya sangat bergantung dengan pergerakan ekonomi.
"Kami juga prediksi terjadi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2021 positif 5,05 persen, lebih konservatif dari bank dunia dan yang lain. Ini dengan catatan, perjalanan masih rumit, pasalnya kinerja ekonomi dunia hanya China tumbuh positif," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan negara Asia Tenggara lainnya pun masih mengalami pertumbuhan negatif seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Pada 2021 diperkirakan akan berbalik tumbuh seperti yang terjadi di Indonesia.
Dia melanjutkan berdasarkan pengalaman pertumbuhan sektor logistik termasuk di dalamnya maritim dan pelayaran akan tumbuh dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, sektor logistik diperkirakan bisa tumbuh 11 persen.
--
KEMENHUB Sebut Muatan Balik Tol Laut Dari Papua Mulai Membaik
Kementerian Perhubungan melaporkan masalah muatan balik pada program Tol Laut yang masih minim di wilayah Indonesia bagian timur mulai menunjukkan titik terang. Terbaru, terdapat 19 kontainer yang diangkut dari Papua.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priyadi mengatakan Kapal KM Logistik Nusantara 2 telah mengangkut 19 kontainer produk unggulan Kabupaten Merauke, Papua. Sebelumnya, kapal tersebut hanya mengangkut sebanyak 16 kontainer dari Merauke.
"Kali kedua ini, jumlah kontainer yang diangkut meningkat. Sebanyak 14 kontainer berisi beras dan sisanya 5 kontainer berupa produk unggulan lainnya. Sehingga total ada 19 kontainer yang diangkut dari Merauke dimana sebelumnya hanya mengangkut 16 kontainer saja," ujarnya melalui siaran pers yang dikutip, Senin (14/12/2020).
Dia berharap angkutan dan muatan asal Merauke dapat terus meningkat dan memberikan ragam pilihan konsumsi masyarakat di wilayah Jawa.
Khusus Merauke ini, kata dia, harus terus didorong agar bisa seperti daerah lain yang sudah berjalan dengan baik pendistribusian barang melalui Tol Laut seperti, daerah Maluku Utara, Morotai, Sulawesi bahkan sudah baik, dan yang akan dikuatkan juga di wilayah Nusa Tenggara.
"Nantinya hasil bumi dari Papua selain Merauke akan dilakukan penguatan dengan mendorong muatan balik kapal Tol Laut dan pada akhirnya bisa menggerakan roda perekonomian yang ada di wilayah Indonesia Timur sehingga tidak saja menjadi daerah konsumtif tapi juga produktif untuk memasarkan hasil buminya,” ujarnya.
Adapun dari jumlah angkutan sekitar 499 ton ini dikirim dari Merauke melalui lima perusahaan distributor lokal. Lima perusahaan tersebut adalah PT Berkah Mutiara Laut, PT Irian Jaya Logistik, PT Jamarindo, PT Orat Logistik, dan PT Sarana Citra Mandiri Utama. (Logistics/bisnis.com/hd)