Logistics Edisi : 226 / November 2020
cover nov 2020
 
Editorial : Optimisme
East Java Investifal Forum yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Atap, 26 November 2020, di Sheraton Hotel. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur menyampaikan sambutan dalam acara tersebut dengan sebuah optimisme luar biasa pada perekonomian Jawa Timur di tahun 2021.
“Jawa Timur sebagai HUB untuk kawasan Indonesia akan memberikan kontribusi yang sangat prospektif kepada ekonomi nasional. Jawa Timur pertumbuhan ekonominya ada di kisaran 7% dengan tingkat inflasi berada di 3%. Tentu prediksi ini didasarkan kesiapan Jawa Timur untuk memacu perekonomiannya setelah lepas dari tekanan pandemi covid-19. Jawa Timur ini perekonomiannya ibarat per kendaraan yang sedang ditekan, semakin keras tekanannya maka efek membalnya juga akan semakin tinggi. Sehingga ekonomi di Jawa Timur akan segera memasuki kecepatan yang signifikan, tidak lagi seperti mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc. Tapi sudah bisa bergerak dengan kecepatan seperti mobil dengan kapasitas 2.000 cc.”
Paparan asumsi di atas tentunya memerlukan pergerakan seluruh elemen dan sektor perkonomian yang ada di Jawa Timur untuk menggeliat secara simultan dan hampir bersamaan. Tidak hanya di sektor kawasan industri tapi juga sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM. Tentunya semua upaya di setiap sektor tersebut tidak akan bergerak kalau tidak ada topangan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Kecepatan respon lembaga keuangan dalam memacu kecepatan kegiatan ekonomi akan berbanding lurus dengan harapan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan seperti di atas.
Saat ini yang bisa disegerakan adalah sektor pangan, karena yang masih cukup luas peluangnya adalah kegiatan usaha di sektor pangan dan mata rantai usaha yang terkait. Kebutuhan konsumsi pangan akan tetap berjalan walau mengalami perlambatan karena pandemi covid-19. Sehingga sektor ini akan tetap bisa dikembangkan dengan catatan sektor pendukung lainnya juga harus bisa saling menopang, khususnya daya beli masyarakat harus dikerek naik juga. Sektor lainpun kalau dapat berjalan, namu tetap akan mengalami saling terkait dengan sektor lainnya yang saling menopang dan melengkapi.
Forwarder sebagai usaha jasa yang menjadi “darah penghantar” dari suatu tempat ke tempat lainnya, tetap akan terpengaruh dengan volume pergerakan barang. Baik di kawasan domestik maupun internasional. Jika pergerakan volume barang bisa sesuai dengan prediksi seperti di atas, yaitu pertumbuhan 7%, maka akan ada perbaikan yang luar biasa. Pertumbuhan yang diprediksikan ini harus mendapatkan asupan dari sektor lain. Jika asupan dari kegiatan ekonomi sektor lain tidak berimbang, maka darah penghantar tidak mendapatkan kelengkapan materi asupan akhirnya dapat menjadikan lesu darah. (gus’liem-Nov’20)

 
Tantangan Logistik Bukan Lagi Infrastruktur Teknologi Yang Masih Konvensional
JAKARTA (LOGISTICS) : Pelaku logistik menyebut tantangan utama sektor logistik nasional ialah model bisnis yang masih sangat konvensional. Untuk itu, kehadiran National Logistic Ecosystem (NLE) diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis sektor logistik.
Ivan Kamadjaja, Ketua Bidang Angkutan Multimoda Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengatakan, sebelum era pemerintah Jokowi, kendala logistik selalu terkait dengan infrastruktur. Pemerintah telah membangun infrastruktur baik itu jalan atau pelabuhan.
“Itu sangat membantu meskipun ada kekurangan di sana sini. Pembangunan [infrastruktur] sudah cukup baik,” ujarnya ketika webinar Bisnis Indonesia bertema 'Dampak Pandemi Covid-19 dan Perubahan Lanskap Industri Logistik Nasional,' Selasa (3/11/2020).
Ivan menyebutkan kendala sektor logistik saat ini adalah bisnis model yang masih sangat konvensional. Pergerakan barang antarmoda juga belum ada standarisasi yang baik sehingga tidak terintegrasi.
Hal itu membuat sistem hard copy masih digunakan, konsumen masih meminta stempel basah. Padahal, saat ini telah memungkinkan semua dokumen dilakukan secara digital seperti halnya yang dilakukan oleh beragam e-commerce.
Dia menyebutkan kehadiran sejumlah startup digital yang berupaya untuk membuat logistik semakin efisien telah sedikit membantu. Startup itu berupaya menghubungkan pemilik barang dengan pemilik truk yang membutuhkan muatan.
“Kami harapkan NLE bisa menyatukan beberapa platform mulai dari payment, terminal operation, tracking, warehouse dan lainnya. Kalau kita tidak bisa bersatu kemudian datang pemain asing besar dan mereka jadi leading, makan akan sulit, kita akan mengikuti pemain besar,” tambahnya.
Seperti diketahui saat ini model bisnis logistik nasional masih sangat konvensional. Untuk aktivitas ekspor impor misalnya, importir harus melakukan hampir 17 transaksi layanan sehingga butuh penyederhanaan melalui NLE.
--
Sektor Logistik Masih Merugi Saat Pandemi Covid-19 Berlangsung
Selama pandemi Covid-19, sektor logistik mengalami penurunan hingga 60 persen. Peningkatan pada aktivitas transaksi antara pelaku usaha ke pelanggan (BtoC) dan pelanggan ke pelanggan (CtoC) belum mampu menutupi penurunan dari anjloknya transaksi bisnis ke bisnis (BtoB).
Ketua Bidang Angkutan Multimoda Organda Ivan Kamadjaja menuturkan secara umum masih terjadi penurunan 50-60 persen pada angkutan logistik lintas sektoral baik dari lintas industrinya maupun lintas moda angkutannya.
“Beberapa pemain logistik bisa lebih bertahan, tapi bergantung sektor yang dilayani. Kami juga melihat pangsa pasar mengecil, akibat dari pelemahan daya beli masyarakat, dampak pandemi juga banyak usaha tak bisa meneruskan usaha," ujarnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dengan tema 'Dampak Pandemi Covid-19 dan Perubahan Lanskap Industri Logistik Nasional', Selasa (3/11/2020).
Lebih lanjut, dia melihat peningkatan permintaan di pasar cenderung hanya pada jenis barang tertentu saja, seperti produk fast moving consumer goods ( FMCG), kesehatan, dan makanan. Adapun, pertumbuhan permintaan aktivitas logistik dari sektor dagang elektronik pun terbatas karena terkait turun daya beli dan barang yang permintaannya berjalan hanya jenis barang tertentu.
Berdasarkan temuannya, kenaikan permintaan pada aktivitas transaksi bisnis ke pelanggan (BtoC) dan pelanggan ke pelanggan (CtoC) masih lebih rendah dibandingkan dengan penurunan yang terjadi dari transaksi antarbisnis (B2B). Dengan demikian, pelaku logistik tetap mengalami penurunan transaksi dan pendapatan.
"Kami masih perlu bantuan pemerintah guna mendorong pergerakan ekonomi dan membantu pelaku usaha logistik, kemudahan yang dibutuhkan antara lain bunga murah di bawah 5 persen," paparnya.
Menurutnya, penurunan kinerja ini tidak dibarengi dengan relaksasi dari lembaga keuangan non perbankan yang memberikan kredit pembelian armada. Pasalnya, keringanan bunga ataupun penundaan membayar cicilan sulit terwujud pada lembaga keuangan ini.
"Pada saat kami ada kredit, lembaga keuangan non perbankan kesulitan mendapatkan keringanan, sementara teman-teman di perbankan sudah cukup membantu, banyak yang turun dan ada yang naik juga," katanya.
Bahkan terangnya, karena risiko yang semakin meningkat di masa pandemi Covid-19 ini, pelaku logistik darat kesulitan mendapatkan pinjaman keuangan membeli truk baru. Alasannya, risiko yang meningkat membuat persyaratan uang muka atau down payment (DP) pembelian truk baru meningkat dari yang hanya 20 persen menjadi 30 persen.
--
ALFI Nilai Butuh Lanskap Baru Tentang Sektor Logistik Pasca Pandemi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai dibutuhkan tata ruang baru yang berbasis digital guna mengembangkan sektor logistik pasca pandemi Covid-19. Pelaku usaha pemenang merupakan yang dapat berkolaborasi melalui digitalisasi layanan.
Ketua DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan pandemi Covid-19 memang telah mempercepat proses digitalisasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha di berbagai sektor termasuk logistik. Penggunaan teknologi disebut dapat memberikan efisiensi dan optimalisasi ketika permintaan akan logistik menurun di masa sulit ini.
"Digital memang tidak menyelesaikan masalah, tetapi dengan digitalisasi perusahaan yang punya data baik, yang dikelola baik, ke depan dia akan jadi pemenang. Kami rasakan bisnis rintisan sudah bekerja sama dengan produsen, yang akan memutus rantai tengahnya, terhadap logistik, sehingga perlu inovasi ke depan," paparnya dalam webinar Bisnis Indonesia bertema 'Dampak Pandemi Covid-19 dan Perubahan Lanskap Industri Logistik Nasional,' Selasa (3/11/2020).
Lebih lanjut, menurutnya, kata kunci revolusi industri 5.0 atau setelah 4.0 yang berkaitan dengan internet of things (IoT) dan digitalisasi yakni industri yang bisa saling berkolaborasi. Dengan demikian, revolusi industri 5.0 berkaitan dengan kolaborasi antar pelaku usaha.
Dia memperkirakan model pemulihan perekonomian global mulai berbalik tumbuh dengan beberapa catatan. Pada 2022 akan terjadi pemulihan domestik, sementara secara intern
"Bayangkan 2 tahun dan 4 tahun ke depan harus mulai sesuatu hal-hal baru dalam situasi dan kondisi sekarang, penting menyiapkan strategi bertahan hidup, penyesuaian dan transformasinya," katanya.
Lebih lanjut, tata ruang atau lanskap logistik terangnya akan bergeser menjadi digital melalui kolaborasi pada pelantar atau platform yang sangat besar. Hal ini difasilitasi oleh pemerintah melalui national logistic ecosystem (NLE) atau ekosistem logistik nasional.
"Kami butuh pelantar besar, pemerintah tak masuk hubungan BtoB tapi menyediakan pelantar yang memfasilitasinya. Hal ini dapat menyelaraskan aktivitas barang, dokumen, sisi internasional, sarana pengangkut barang dan hinterland seluruhnya terhubung," ujarnya.
Melalui perubahan ini terangnya, Indonesia dapat mengejar posisi logistic performance index (LPI) supaya dapat masuk ke 30 besar sehingga dapat masuk ke 3 besar di Asean.
--
Pengembangan Bandara Internasional Lombok Akan Dorong Peningkatan Infrastruktur Nasional
Pengembangan Bandara Internasional Lombok disebut dapat menjadi pendorong peningkatan infrastruktur di Indonesia. Pelibatan investor asing dapat membantu memperbaiki kualitas infrastruktur di Indonesia.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Prita Amalia mengungkapkan sebenarnya pengembangan Bandara Internasional Lombok sama halnya dengan pengembangan beberapa bandara lainnya.
"Ini sama halnya dengan beberapa bandara yang memang dibuka kemungkinannya untuk mendapatkan investasi asing dalam pengembangan bandara. Bandara Labuan Bajo adalah salah satu contoh yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan diumumkan pemenang lelangnya di akhir 2019," jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (2/11/2020).
Perbedaannya, hanya pada PJPK atau penanggung jawab proyek kerja samanya. Ketika Bandara Labuan Bajo tanggung jawabnya dipegang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sementara Bandara Lombok dipegang oleh Angkasa Pura I.
Prinsipnya, kedua bentuk kerja sama pengembangan bandara ini baik KPBU maupun BtoB merupakan pengembangan investasi yang tinggi dan BUMN harus mampu. Semangatnya, peningkatan infrastruktur dan bentuknya dapat berbagai macam.
Prita yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal University Network Indonesia Infrastructure Development mengatakan terhadap investasi infrastruktur ini juga berlaku prinsip-prinsip penanaman modal yang berlaku pada umumnya.
“Adapun, mengenai pergantian direksi tidak menjadi masalah besar dalam hal pelaksanaan suatu kerja sama. Hal tersebut adalah salah satu hal yang wajar dan biasa terjadi, selama tidak ada kebijakan yang merugikan investor," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo I Jajaki Anak Usaha Pelindo II Bidang Terminal Kendaraan
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 kerja sama dengan anak usaha Pelindo II PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia terkait Pengelolaan Terminal Kendaraan dan Peralatan Pelabuhan.
Direktur Utama Pelindo 1, Dani Rusli Utama mengatakan Pelindo 1 bekerja sama dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik sehingga diharapkan mampu menggali potensi serta membuka peluang besar dari bisnis yang dijalankan Pelindo 1.
Sinergi ini selaras dengan tiga hal yang dijalankan Pelindo 1 yakni: revenue enhancement (peningkatan pendapatan), cost effectiveness (efektivitas biaya), dan operational excellence (operasional yang unggul).
"Model bisnis saat ini sudah tidak bisa dilakukan secara individual lagi, sehingga kita harus saling berkolaborasi dengan harapan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan efisien,” jelasnya," katanya, Kamis (12/11/2020).
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. bergerak di bidang pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta sebagai penyedia fasilitas terminal kendaraan (car terminal) di Tanjung Priok. Ruang Lingkup kerjasama yang disepakati dalam MoU antara lain adalah pengelolaan terminal kendaraan di pelabuhan yang dikelola Pelindo 1.
Sedangkan, PT Jasa Peralatan Pelabuhan yang bergerak di bidang penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan meliputi penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan, pelayanan bongkar muat barang kecuali pergudangan.
Ruang Lingkup dari kerjasama antara kedua belah pihak tersebut meliputi hal pengoperasian, pemeliharaan, penyediaan peralatan bongkar muat, jasa konsultasi dan penyediaan suku cadang peralatan Pelabuhan di Pelindo 1.
Plh. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Arif Isnawan menuturkan melihat potensi peluang yang cukup besar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo 1 baik itu untuk pasar domestik maupun internasional.
"Kami akan terus menjajaki peluang-peluang tersebut ke depannya sehingga harapannya kita bisa bertumbuh bersama dengan memberikan pelayanan yang efisien bagi para pengguna jasa,” jelasnya.
Adapun kesepahaman ini ditandatangani untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan terminal kendaraan dan pengoperasian peralatan pelabuhan di wilayah Pelindo 1.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Operasional dan Komersial Pelindo 1 Ridwan Sani Siregar, Plh. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Arif Isnawan dan Direktur Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Bunyamin Syukur yang disaksikan oleh Direktur Utama Pelindo 1, Dani Rusli Utama pada Kamis, 12 November 2020 di Jakarta.
--
Kinerja Pelabuhan Kuala Tanjung Semakin Cemerlang
Kinerja Pelabuhan Kuala Tanjung yang dikelola anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 terus meningkat dengan semakin banyaknya kunjungan kapal serta aktivitas bongkar muat petikemas, curah cair, dan general cargo.
Pelindo 1 pun terbuka bagi investor. Hingga September 2020, Pelabuhan Kuala Tanjung melakukan bongkar muat peti kemas sebanyak 34.857 box, tumbuh 52,41 persen dari realisasi 2019 yang sebesar 22.870 box.
Dalam satuan TEUs, realisasi bongkar muat peti kemas sampai dengan September 2020 sebesar 36.775 TEUs, naik 53,63 persen dari realisasi 2019 sebesar 23.937 TEUs.
Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama mengatakan kenaikan throughput ini diikuti juga dengan kenaikan bongkar realisasi bongkar muat curah cair sampai dengan September 2020 mencapai 252.597 ton. Realisasi ini tumbuh lebih dari dua kali lipat dari capaian 2019 yang sebesar 102.200 ton.
Realisasi bongkar muat general cargo sampai dengan September 2020 sebesar 54.879 ton, atau tumbuh hampir 4 kali lipat dari pencapaian 2019 yang mencapai 16.970 ton.
“Pelabuhan Kuala Tanjung mencatat tren pertumbuhan yang positif yang menandakan respon baik dan positif dari pasar. Pelindo 1 didukung dan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, operasional terintegrasi dengan KEK Sei Mangkei yang dikelola PTPN 3 melalui anak perusahaannya," katanya, Jumat (9/10/2020).
Peningkatan konektivitas antara pelabuhan, kereta api, dan jalan tol, terangnya, akan menjadi motor untuk penguat kemajuan operasional Pelabuhan Kuala Tanjung.
"Pelindo 1 siap menerima investor untuk bekerjasama dan mendukung kegiatan investasi di Sumatera, khususnya Kuala Tanjung. Saat ini, kami terus melakukan koordinasi dan penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Kuala Tanjung,” jelasnya.
Dani memaparkan bahwa pada tahap I rencana pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung akan dikembangkan selama tiga tahun (2020 – 2022) sesuai dengan Penetapan Lokasi (Penlok) yang diperoleh Pelindo 1 dari pemerintah kabupaten Batu Bara seluas 1.128 hektar.
“Untuk itulah, kami mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari percepatan pengadaan tanah, aspek pendanaan, maupun perizinan kawasan industri di Kuala Tanjung,” terangnya.
Pelindo 1 mengharapkan dukungan untuk pengembangan Kuala Tanjung Industrial Estate antara lain kemudahan memperoleh izin bagi investor untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnisnya.
Tak hanya itu, perseroan juga membutuhkan kemudahan pengelolaan pasokan energi, air, telekomunikasi dan limbah; ketersediaan dan kualitas prasarana transportasi; dan kebijakan tarif kompetitif dalam penyediaan listrik dan gas bagi tenant.
Di samping itu, diperlukan pula kebijakan investasi pembangunan kilang minyak di Kuala Tanjung Industrial Estate. Plt.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ayodhia G.L. Kalake mengatakan Kemenkomarves mendukung percepatan pengembangan Kuala Tanjung yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga akan dijadikan hub internasional.
"Potensi Kuala Tanjung sangat besar yang bisa dilihat dari kemajuan angka trafiknya, sudah banyak kapal yang memanfaatkan operasional Pelabuhan Kuala Tanjung. Kemenkomarves membantu akselerasi pengembangannya dan melakukan mapping hambatan yang dihadapi untuk dapat membantu mencarikan jalan keluarnya," katanya.
Menurutnya, kemajuan proyek ini juga tergantung dari konektivitas, akses jalan dan kereta api yang harus mendukungnya. Apabila semua infrastrukturnya selesai maka operasional Kuala Tanjung juga akan optimal.
Disisi lain, Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung masuk tahap persiapan pengadaan lahan yang diperkirakan selesai pada 2023 mendatang.
Dalam Pengumuman Nomor: 590/2881 tentang penetapan lokasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan hub internasional dan fasilitas penunjang pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatra Utara, disebutkan lokasi rencana pengadaan tanah berada di Desa Kuala Tanjung dan Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara selaku Ketua Tim Persiapan, Sakti Alam Siregar pada tanggal 8 Mei 2020. Sakti dikutip dari pengumuman tersebut pada Selasa (12/5/2020), menjelaskan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, luas tanah yang dibutuhkan sekitar 1.128 hektare.
Pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan hub internasional dan fasilitas penunjang pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, diselenggarakan melalui 4 tahap. Yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
Pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan pada 2020 hingga 2023 yang akan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan diperkirakan pada 2022 hingga 2025.
Rencana pengembangan pelabuhan hub internasional dan fasilitas penunjang pelabuhan Kuala Tanjung merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung di Sumatra Utara. PT Pelindo I (Persero) ditugaskan untuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola pelabuhan hub internasional dan fasilitas penunjang pelabuhan Kuala Tanjung.
Pelabuhan hub internasional dan fasilitas penunjang pelabuhan Kuala Tanjung bertujuan untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan perekonomian di wilayah barat Indonesia, khususnya Sumatra Utara, serta membuka peluang hingga 90.000 lapangan pekerjaan.
--
Pelindo I Dukung Kegiatan Ekspor dan Impor di Belawan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo 1 mendukung kegiatan ekspor impor dengan memberikan pelayanan masa penumpukan petikemas ekspor selama 3 hari.
Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 terus memastikan dan menjaga kelancaran layanan logistik selama 24 jam dalam 7 hari dan terus meningkatkan layanan operasional petikemas baik domestik maupun internasional secara efektif dan efisien.
GM TPK Belawan Indra Pamulihan mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan untuk efektivitas layanan operasional khususnya dalam mendukung kegiatan ekspor di TPK Belawan adalah dengan memberikan 3 hari atau 72 jam free time untuk memasukkan petikemas ekspor ke terminal petikemas (gate in) sampai dengan petikemas tersebut dimuat ke atas kapal atau dikenal dengan istilah masa 1 penumpukan ekspor.
"Masa ini meliputi kegiatan petikemas masuk ke terminal atau open stack hingga batas waktu cargo masuk dan barang dimuat di kapal," paparnya, Sabtu (24/10/2020).
Cargo gate in atau open stack adalah waktu dimana eksportir dapat membawa masuk petikemasnya ke dalam terminal petikemas (cargo gate in) atau open stack hingga closing time.
Closing time adalah waktu dimana eksportir sudah tidak dapat memasukan lagi petikemasnya ke dalam terminal petikemas atau batas waktu petikemas masuk ke terminal petikemas.
Dengan penerapan masa 1 penumpukan selama 3 hari, kegiatan operasional di TPK Belawan lebih terkendali, dengan pelayanan kapal yang dibuka dalam satu waktu adalah 4 sampai 5 kapal.
Dengan demikian, kapasitas block ekspor mencukupi/ideal, jumlah alat yang bekerja cukup, tingkat ke padatan gate bisa diken dalikan, dan arus petikemas masuk dan keluar lebih lancar, sehingga dapat men dorong per cepatan ope rasional pelabuhan dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa.
TPK Belawan juga menerapkan layanan 24/7 sehingga para eksportir bisa memanfaatkan operasional 24/7 ini dengan memasukkan kargo/petikemas diluar jam sibuk, yaitu pada jam 22.00 - 13.00 WIB.
Adapun, pada jam tersebut petikemas yang masuk lebih sedikit dan bisa memaksimalkan waktu sebelum closing time sehingga juga tidak terkena masa penumpukan yang lebih lama di terminal jika melebihi 3 hari. Masa peak hour atau jam sibuk di TPK belawan adalah dari jam 13.00 – 22.00 WIB.
“Hal ini merupakan salah satu upaya kami mempercepat dalam meningkatkan pelayanan di terminal Petikemas Belawan khususnya dalam mendukung penuh layanan ekspor impor, mendukung efisiensi biaya logistik dan bisa maksimal dalam melayani 4 hingga 5 kapal dalam satu waktu,” jelasnya. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
Muatan Balik Tol Laut dari Kupang Bakal Diisi Komoditas Hewan Ternak
Menhub Budi Karya Sumadi menyebut Pemerintah Daerah menyatakan siap mendukung upaya peningkatan muatan tol laut dengan menyediakan barang-barang yang menjadi komoditas di Provinsi NTT.
Dia menyebutkan Gubernur NTT sudah siap mengisi muatan balik seperti garam, jagung, hingga sapi. Bahkan jika nanti ada yang ingin membangun pabrik pengolahan daging Pak Gubernur siap menyediakan lahan.
“Jadi sapi dipotong disini dan dibawa ke wilayah barat sudah dalam bentuk kemasan,"ujarnya, Kamis (12/11/2020).
Oleh karena itu Menhub memberikan waktu satu minggu kepada jajarannya bersama BUMN terkait untuk menyampaikan laporan tindak lanjutnya.
Selain muatan balik, Menhub juga berencana akan menjadikan Kupang sebagai hub and spoke dari program Tol Laut. Sehingga nantinya kapal dari Surabaya menuju Kupang akan diangkut secara komersial.
Kupang, sebut Menhub, nanti akan menjadi HUB, dari Surabaya ke Kupang akan menggunakan peti kemas komersial. Dari Kupang akan pindah ke kapal tol laut muter ke pelabuhan kecil. Dengan begitu maka kepastian waktu kedatangan kapal akan lebih terjamin.
"Saya minta kepada jajaran Ditjen Perhubungan Laut terus meningkatkan sinergi dengan BUMN seperti PT Pelindo III, PT Pelni, dan pemerintah daerah untuk tingkatkan keterisian muatan balik tol laut. Dalam hal ini hewan ternak sapi banyak di Kupang, ini didorong untuk menjadi muatan balik kapal Tol Laut.
--
KEMENHUB Sebut 5 Tahun Program Tol Laut Telah Alami Perbaikan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim sejak diluncurkan pada 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya terus bersinergi dengan seluruh stakeholder baik dari Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga serta operator agar implementasi program tol laut dapat mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
“Jumlah trayek tol laut meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari hanya tiga trayek pada 2015 kemudian enam trayek rute [2016] yang seluruhnya merupakan penugasan berkembang menjadi 26 trayek pada tahun 2020 dan 100 pelabuhan singgah,” tuturnya dalam keterangan, Selasa (27/10/2020).
Pada tahun kelima pen yelenggaraan tol laut ini, pihaknya menyiapkan beberapa instrumen guna memaksimalkan operasional tol laut, diantaranya pengadaan kapal baru, penetapan trayek rute dari beberapa pelabuhan pangkal ke berbagai kota dan pulau di wilayah 3TP dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta penambahan sarana bongkar muat pelabuhan di wilayah 3TP dan KTI.
Beberapa instrumen kebijakan pelaksanaan program tol laut disiapkan meliputi pengadaan kapal baru, penetapan trayek rute dari beberapa pelabuhan ke pulau di wilayah 3TP dan wilayah Indonesia bagian timur, penambahan sarana bongkar muat pelabuhan seperti forklift, reach stacker, dan rigid truck container, minicon di pelabuhan wilayah 3TP.
"Kami juga melakukan digitalisasi dengan menetapkan pelabuhan Tol Laut sebagai pilot project dengan pengaturan pola jaringan pelabuhan hub and spoke yang bersumber dan melihat beberapa daerah sebagai pelabuhan utama [hub] dan ada daerah sebagai pelabuhan pengumpan [Spoke],” kata Budi.
Tol Laut pada 2020 melibatkan sinergi K/L lain guna mengefisiensi biaya pengiriman barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) dan muatan balik hasil industri daerah yang tidak dapat optimal jika hanya menjadi beban pelayaran dan pelabuhan.
Sinergi ini dilakukan dengan terus memperbaharui regulasi yang berlaku dengan menyesuaikan tantangan dan dinamika selama pelaksanaan Tol Laut, diantaranya dengan melakukan sinergi dengan Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), sinergi dengan program Gerai Maritim dan Rumah Kita, penetapan Bapokting berbasis kebutuhan dan stimulus muatan balik.
Selain itu, tol laut terangnya menjadi bagian dari program pengendalian biaya logistik dan pengawasan bersama perguruan tinggi dan asosiasi dan melakukan program penguatan pengamanan laut. Kemenhub juga terus meningkatkan performa sistem manajemen logistik yang terus berinovasi mengikuti kemajuan teknologi.
“Tol Laut harus terus hadir dengan performa baru dengan sistem manajemen logistik dan digitalisasi yang terus berinovasi untuk memberi kemudahan bagi regulator maupun pelaku usaha, seperti dalam aplikasi layanan Sistem Informasi Tol Laut atau SITOLAUT merupakan Logistic Communication System (LCS) Versi 02 Berbasis Mobile Apps, Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) , Delivery on Line, Inaportnet, Simlala dan layanan lainnya,” ujar Menhub.
Hingga saat ini, negara telah hadir dan sudah membangun lebih dari 50 pelabuhan, 293 unit kapal yang terdiri dari 116 unit kapal perintis, 14 unit kapal kontainer, 6 unit kapal ternak dan 18 unit kapal rede dengan 2 unit digunakan sebagai kapal rumah sakit yang telah dioperasikan dan 138 kapal pelayaran rakyat telah dihibahkan kepada pemerintah daerah.
--
Ketersediaan Reefer Container Jadi Hambatan Kargo Perikanan Indonesia
Ketersediaan kontainer berpendingin atau reefer container masih menjadi masalah dalam distribusi perikanan Indonesia.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arief Priadi mengatakan ketersediaan kontainer berpendingin masih sangat terbatas di dalam kapal tol laut.
Masing-masing kapal terangnya, hanya dapat memuat 3-5 kontainer, karena keterbatasan sumber listrik. Belum lagi, desain awal kapal memang bukan untuk kontainer berpendingin.
“Ketersediaan reefer container ini juga kalau lihat pertumbuhan kargo ikan semakin banyak menjadi kekhawatiran, nantinya harus ada solusi, kapal tol laut itu awalnya tidak didesain sebagai angkutan muatan beku dalam reefer," ujarnya, Rabu (11/11/2020).
Keterbatasan desain awal tersebut diakuinya membuat kapasitas pengangkutan ikan menjadi terbatas karena jumlah kontainer berpendingin yang dapat diangkut terbatas.
"Rata-rata hanya 3-5 reefer plat, ini juga terkait ketersediaan energi listrik di kapal, ini yang kami lihat dari 3-5 unit, kapasitas hanya 60-100 ton, ini semakin meningkat dan kebanyakan dibawa ke Surabaya dan kebanyakan yang diangkut itu diekspor lagi ke luar negeri," paparnya.
Menurutnya, khusus kargo perikanan ini perlu dipikirkan agar pusat ekspor tidak perlu berada di Pulau Jawa. Pusat ekspor bisa dibuat di satu titik misalnya di Bitung atau Sorong.
Antoni menegaskan tujuan ekspor dari sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) itu ke negara-negara seperti China, Taiwan, Jepang atau Korea yang berada di utara Indonesia. Sebaliknya, titik-titik pusat ekspor ada di selatan yakni Pulau Jawa.
Dengan begitu demi efisiensi bisa saja dibuat pusat ekspor di wilayah yang lebih ke utara. Adapun jumlah kontainer berpendingin yang dimiliki oleh kapal-kapal tol laut yakni sebanyak 67 unit. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan angkut perikanan apalagi jika seluruhnya melalui kapal tol laut.
Di sisi lain, trayek tol laut tidak dapat melakukan pelayaran langsung dari SKPT ke wilayah konsumsi seperti Pulau Jawa. Kapal tol laut mesti singgah di sejumlah pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).
"Jalur tol laut memang tidak bisa langsung direct yang dapat memperpendek waktu pelayaran, tetap harus mampir ke tempat-tempat disinggahi," katanya.
Di sisi lain, tarif kontainer berpendingin tol laut memiliki harga yang jauh lebih murah dari tarif komersial biasanya. Tarif komersial bahkan dapat lebih mahal 2-3 kali dari tarif tol laut karena tarif tol laut bersubsidi. Kondisi ini membuat produsen saling berebut kursi.
--
KKP Ungkap Logistik Perikanan Sisakan Tantangan Dari Hulu Hingga Hilir
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan logistik perikanan masih menyisakan tantangan dari hulu ke hilir supaya dapat menguntungkan bagi pelaku industri perikanan.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiati mengatakan sektor perikanan masih menghadapi persoalan klasik yang belum tertangani hingga saat ini. Tantangan tersebut yakni bagaimana sektor perikanan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.
"Permasalahan sektor perikanan ada hal klasik yang belum tertangani, ada tantangan, kegiatan perikanan dapat memberi kan ke untungan semua pihak. Produksi hulu nelayan dan pem budidaya mendapatkan ke untungan wajar, di sisi lain konsumen juga berharap ada harga yang terjangkau," katanya, Rabu (11/11/2020).
Menurutnya, sektor hulu yakni nelayan dan pembudidaya acap kali dihadapkan pada tekanan harga yang kurang wajar atau dapat dikatakan murah.
Di sisi lain, konsumen pun acap merasakan harga yang terlalu tinggi. Tuntutan hulu hilir ini, terangnya, menjadi tantangan aktivitas logistik yang berada di tengah.
Dengan demikian, peningkatan fungsi melalui pengembangan logistik supaya tercipta efisiensi untuk pengangkutan dari wilayah produksi ke konsumen menjadi krusial.
“Dengan demikian, secara keseluruhan jadinya dapat menguntungkan semua pihak," imbuhnya.
Lebih lanjut, berdasarkan statistik produksi perikanan 2019 mencapai 23,9 juta ton, terdiri dari perikanan tangkap dan budi daya. Tetapi, dari sisi perikanan tangkap sentra industri ada dari Indonesia Timur, sedangkan konsumen berada di Indonesia Barat.
"Bicara spesifik, Pulau Jawa menampung 60 persen populasi Indonesia, sentra konsumen besar jadinya Pulau Jawa. Sementara, perikanan tangkap masih punya gambaran sama [banyaknya di Indonesia Timur], sifat ikan mudah rusak, produksi bersifat musiman, sentra tersebar di berbagai tempat," terangnya.
Dia menegaskan perlu adanya dukungan distribusi yang benar-benar mumpuni guna menjamin pemanfaatan hasil perikanan dapat diangkut dari sentra di timur ke daerah sentra konsumen dengan efisien.
"Masalah logistik masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi Indonesia, tak hanya di perikanan tapi di sektor lain. Sementara kami, fokus bicara logistik yang sektor perikanan," katanya.
--
SCI Kirim 5 Rekomendasi Untuk Logistik Sektor Perikanan
Pengembangan logistik perikanan dinilai perlu guna meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kinerja dari perikanan di Indonesia. Pasalnya, dengan begitu, nelayan dapat menjual dengan harga yang baik dan konsumen tetap dapat harga yang wajar.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyampaikan lima rekomendasi pengembangan jasa logistik perikanan. Sejumlah tantangan domestik distribusi produk kelautan dan perikanan yaitu biaya angkut dari kawasan timur ke kawasan barat Indonesia yang tinggi, kurang tersedianya sarana penyimpanan pasca panen dan kapal angkut ikan, dan penurunan mutu produk perikanan pasca panen dan distribusi.
Masalah lain adalah disparitas sumber daya ikan akibat ketidaksesuaian antara sentra produksi ikan dan industri pengolahan/pemasaran. Sebanyak 81 persen produksi perikanan tangkap di luar Jawa, sedangkan hampir 50 persen produksi unit pengolahan ikan (UPI) di Jawa.
“Pertama, peningkatan kapabilitas penyedia jasa logistik mencakup peningkatan kemampuan teknologi dan peralatan, termasuk pembangunan cold storage serta penyediaan sarana penanganannya di bandara dan pelabuhan, serta di sarana pengangkut seperti kapal dan kereta api," katanya, Rabu (11/11/2020).
Kedua, penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas cold chain untuk pemetaan, pendataan, dan analisis potensi produksi dan konsumsi termasuk dengan pemanfaatan digitalisasi dan big data analytics.
Ketiga, implementasi manajemen rantai pasok dengan mengintegrasikan proses-proses bisnis dari para pemangku kepentingan, tidak hanya pelaku dalam saluran distribusi, tetapi juga penyedia jasa infrastruktur.
Keempat, pengembangan infrastruktur, terutama pelabuhan khusus perikanan beserta fasilitas penanganan dan penyimpanan komoditas perikanan yang terintegrasi multimoda.
Kelima, dukungan kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pengembangan kapabilitas penyedia jasa logistik perikanan.
"Selain dalam bentuk bantuan dana untuk UMKM yang dialokasikan sebesar Rp123,46 triliun dalam program itu, juga perlu dialokasikan dari bantuan insentif usaha yang dianggarkan sebesar Rp120,61 triliun," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
ASDP Bakal Operasikan 4 Kapal Perintis Baru Tahun 2021
(JAKARTA – LOGISTICS) : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap mengoperasikan 4 unit kapal perintis baru yang ditargetkan rampung pembangunannya pada anggaran 2020. Salah satunya, KMP Takabonerate berukuran 500 GT telah selesai dibangun dan akan diserahterimakan pada Desember tahun ini.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, ASDP terus mendukung layanan angkutan penyeberangan perintis untuk menghubungkan daerah satu dengan lainnya guna meningkatkan pengembangan di wilayah tersebut. Apalagi, tahun ini ASDP meraih kontrak subsidi perintis senilai Rp377 miliar yang ditargetkan dapat melayani 187 lintasan perintis di seluruh Indonesia dengan 73 unit kapal dan 76.654 perjalanan.
"Layanan perintis ASDP di sejumlah wilayah menjadi andalan dan selalu dinantikan. Tidak hanya mendukung konektivitas dan logistik, tetapi juga menjadi penunjang destinasi pariwisata di Indonesia," tuturnya, Senin (9/11/2020).
Angkutan penyeberangan perintis menjadi salah satu moda transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dimana Indonesia berbentuk kepulauan, dan layanan ini menjadi jalan pembuka terisolasinya suatu daerah untuk menghubungkan daerah satu dengan lain guna meningkatkan perkembangan wilayah.
Shelvy mengakui, ASDP telah menyatakan kesanggupannya dalam mengoperasikan 4 kapal perintis baru yang dibangun Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Keempatnya ditarget rampung pada anggaran 2020.
"Rencananya, ASDP akan mengoperasikan 3 unit KMP jenis Roro berukuran 200 GT untuk di Danau Toba, Danau Matano, dan Danau Towuti, serta 1 unit KMP jenis Roro berukuran 500 GT untuk Kepulauan Selayar, yakni KMP Takabonerate," ungkapnya.
Pada Rabu (4/11/2020), Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi hadir di Galangan Kapal PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Makassar, Sulawesi Selatan untuk peluncuran KMP Takabonerate yang akan melayani Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan serta melakukan peletakan lunas (Keel laying) Ro-Ro 500 GT lintas Kaledupa- Tomia- Binongko, Sulawesi Tenggara.
KMP Takabonerate ini senilai Rp34,5 miliar dengan kapasitas penumpang 265 orang dan ABK 18 orang. Spesifikasi KMP Takabonerate ini yaitu panjang seluruh 46,80 meter, lebar 12 meter, tinggi 3,70 meter dengan kecepatan dinas 13 knot.
--
PT ASDP Memodernisasi Penjualan Tiket Lintas Ajibata-Ambarita Danau Toba
Mulai Rabu (28/10/2020), penjualan tiket feri akan berbasis QR Code dengan metode pembayaran selain tunai, juga dapat menggunakan kartu uang elektronik (nontunai).
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan upaya modernisasi penjualan tiket penyeberangan feri ini sejalan dengan PM No. 19 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik yang akan diterapkan di seluruh lintasan dan pelabuhan yang dikelola ASDP.
“Sejak tahun lalu kami fokus dan konsisten dalam digitalisasi bisnis sebagai wujud komitmen kami mengubah wajah penyeberangan menjadi lebih modern," ujarnya pada Selasa (27/10/2020).
Lintasan Ajibata-Ambarita yang dilayani KMP Ihan Batak adalah salah satu jalur tersibuk menuju destinasi pariwisata favorit Danau Toba yang juga merupakan salah satu dari program pariwisata super prioritas.
Dia berharap dengan hadirnya layanan ASDP dapat lebih meningkatkan kemajuan sektor pariwisata Danau Toba agar semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Ira mengungkapkan dengan penerapan digitalisasi ini metode penjualan berubah dari yang sebelumnya menggunakan karcis fisik, sekarang menjadi tiket berbasis QR Code, dengan pembelian masih secara go-show.
"Kini metode pembayaran juga dimodernisasi dengan nontunai menggunakan kartu uang elektronik yang dilakukan bertahap dalam masa transisi digitalisasi lintasan ini. Untuk perdana 28 Oktober 2020, pengguna jasa dapat membayar hanya dengan kartu uang elektronik Brizzi (BRI)," ujarnya.
Selanjutnya, pihaknya mengharapkan dapat juga menggunakan Tap Cash (BNI), E-Money (Mandiri), dan Flazz (BCA).
Adapun langkah-langkah yang dapat diikuti oleh pengguna jasa yang akan naik kapal feri di lintasan Ajibata Ambarita sebagai berikut :
1. Pengguna jasa datang ke loket penjualan tiket di area Pelabuhan Ajibata atau Ambarita.
2. Pengguna jasa mendaftar untuk pengisian manifes.
3. Pengguna jasa melakukan pembayaran tiket menggunakan kartu uang elektronik (tahap awal Brizzi) atau dengan uang tunai.
4. Pengguna jasa mendapatkan bukti pembayaran tiket.
5. Pengguna jasa dipersilakan melakukan embarkasi ke dalam kapal untuk menyeberang.
"Pembayaran dengan nontunai atau kartu uang elektronik menjadi salah satu opsi yang dibuka dalam masa transisi digitalisasi selain pembayaran tunai. Tentunya, tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna jasa. Untuk biaya pembelian dan pengisian ulang kartu uang elektronik mengikuti ketentuan bank penerbit dari masing-masing kartu prepaid tersebut," jelasnya.
ASDP melayani lintasan Ajibata–Ambarita dengan mengoperasikan KMP Ihan Batak sejak 27 Desember 2018 dan hingga saat ini antusiasme pengguna jasa sangat tinggi dengan kehadiran kapal berukuran 546 Gross Tonage (GT) yang dibangun pertama kali oleh Kementerian Perhubungan di Kawasan Danau Toba tersebut.
Respons positif atas layanan KMP Ihan Batak diungkapkan sejumlah pengguna jasa di kawasan Danau Toba, dan ASDP berkomitmen terus menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin nyaman, aman, dan selalu memprioritaskan aspek keselamatan.
KMP Ihan Batak dibangun Kementerian Perhubungan oleh PT Dok Bahari Nusantara di Desa Parparean II Porsea Tobasa memiliki kapasitas penumpang 280 orang dan kendaraan campuran 32 unit, yang dioperasikan di lintasan Ajibata–Ambarita di bawah koordinasi ASDP Cabang Sibolga. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
AP I Optimis Oktober 2021 Bandara Internasional Lombok Sudah Miliki Mitra
MATARAM (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura I (Persero) optimistis pada Oktober 2021 sudah miliki mitra investor untuk mengembangkan Bandara Internasional Lombok menjadi pintu masuk destinasi utama wisata Mandalika sekaligus MotoGP 2021.
VP Corporate Secretary Handy Heryudhitiawan menuturkan dalam rencana yang telah diumumkan saat ini kepada calon mitra strategis pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Lombok, fase pengumpulan dokumen prakualifikasi akan dimulai pada pertengahan Desember 2020. Pengumuman peserta prakualifikasi akan dilakukan pada pertengahan Januari 2021 kemudian dilanjutkan dengan penerbitan dokumen request for proposal (RFP) kepada peserta Kualifikasi.
"Kami menjadwalkan pada Mei 2021 proposal penawaran telah kami terima. Adapun, untuk pengumuman pemenang seleksi mitra strategis pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Lombok akan dilakukan pada Oktober 2021," katanya kepada Bisnis.com, Senin (9/11/2020).
Dia menjelaskan skema yang AP I tawarkan kepada calon mitra strategis melingkupi penyediaan dan pengoperasian bandara dengan bentuk B-O-T (Build-Operate-Transfer) serta B-O-O-T (Build-Own-Operate-Transfer) untuk Airport City.
Adapun perkiraan nilai proyek ini adalah sebesar Rp10,3 triliun dengan pengembalian investasi kerja sama dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran oleh pengguna jasa dalam bentuk tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Handy menuturkan sejauh ini pada tahap awal proses peminatan seleksi mitra global dan lokal sudah mendaftarkan diri. "Kami bersyukur dalam tahap awal proses peminatan seleksi mitra strategis ini mendapat respon yang cukup baik tidak hanya dari perusahaan pengelola bandara terbaik di dunia tapi juga berasal dari perusahaan infrastruktur terbaik di Tanah Air," ujarnya.
Pada tahap aanwijzing awal Oktober 2020 lalu, terdapat 26 perusahaan yang telah lolos proses prakualifikasi dan mengikuti tahapan proses aanwijzing, yaitu Royal Schiphol, Incheon Airport, Changi Airport, GMR Airport, Malaysia Airport BHD, Munich Airport, Vinci Airport, Fraport, Egis International, Titan Global Group, China Construction, Bechtel Enterprise, Scott Brownrigg, Lotte E&C, CU Phosco, Serco, Itochu Corporation, DAA International, AENA Internacional, AERTEC Solutions, ADP International, Toyota Tsusho, Mitsubishi, ASTRA Infra, Adhi Karya, dan Waskita Karya.
Dia juga menjamin keberlanjutan proyek besar ini bagi para investor, karena proyek ini sudah masuk dalam proyek jangka panjang AP I, sehingga pergantian direksi dan rencana pelaksanaan holding BUMN Pariwisata dan Pendukung tidak akan mengganggu investasi ini.
“Program ini merupakan kebijakan jangka panjang perusahaan demi mendukung peningkatan wisatawan di Lombok serta menjadikan Bandara Internasional Lombok menuju kelas dunia melalui peningkatan fasilitas, kualitas pelayanan serta mengembangkan konsep Airport City yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari bisnis non aeronautika secara berkelanjutan," ujarnya.
--
PT AP II Sebut Mampu Realisasikan Capaian 30 Juta Penumpang 2020, Kejar 35 Juta Penumpang
PT Angkasa Pura II (Persero) menyambut penumpang pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA 207 rute Yogyakarta – Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta seiring dengan realisasi 30 juta penumpang di seluruh bandara kelolaan hingga 8 November 2020.
Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi mengatakan penerbangan tersebut secara simbolis menandakan terlewatinya angka 30 juta penumpang di bandara di bawah kelolaan PT Angkasa Pura II pada tahun ini.
Pada periode 1 Januari 2020 – 7 November 2020, lanjutnya, jumlah penumpang khusus di Bandara Soekarno-Hatta mencapai sekitar 17 juta orang atau sekitar 56 persen dari total penumpang di 19 bandara.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai bentuk terima kasih, kami melakukan penyambutan terhadap penumpang Garuda Indonesia GA 207 pada hari ini,” jelasnya, Minggu (8/11/2020).
Dia meyakini Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat dan berkontribusi terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, upaya untuk mempertahankan pergerakan penumpang akan dicapai dengan berkomitmen menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
Hal itu juga supaya berdampak positif juga terhadap peningkatan pergerakan penumpang di bandara-bandara lainnya.
Operator pelat merah tersebut memproyeksikan pada dua bulan terakhir tahun ini, rute domestik diperkirakan semakin bergeliat dan rute internasional semakin bergairah.
Salah satu pendorong meningkatnya penerbangan rute domestik adalah adanya hari libur panjang cuti bersama pada Desember.
Sementara itu, rute internasional akan semakin meningkat seiring dengan dibukanya penerbangan umrah serta Travel Corridor Arrangement (TCA) antara Indonesia dengan beberapa negara yakni Uni Emirat Arab, Korea Selatan, China, Singapura dan menyusul Jepang.
Selanjutnya, Hingga awal November 2020, PT Angkasa Pura II telah menembus angka psikologis jumlah penumpang di atas 30 juta orang di 19 bandara kelolaannya. Adapun, proyeksi hingga akhir tahun ini mencapai 35 juta penumpang pesawat.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan secara total kumulatif sepanjang tahun ini secara year-to-date atau pada 1 Januari – 7 November 2020, jumlah penumpang mencapai 30,04 juta orang.
Seiring dengan itu, jumlah pergerakan pesawat tercatat 340.416 penerbangan dan angkutan kargo 561,27 juta kilogram.
“Jumlah penumpang per 7 November tersebut tergolong cukup tinggi mengingat beratnya perjalanan sepanjang tahun ini akibat dampak dari pandemi Covid-19,” kata Awaluddin melalui siaran pers, Minggu (8/11/2020).
Operator pelat merah tersebut memperkirakan jumlah penumpang sepanjang tahun yang berat di tengah pandemi ini dapat mencapai sekitar 34 – 35 juta penumpang.
Menurut Awal di tengah hantaman keras Covid-19 ini PT Angkasa Pura II dan stakeholder tetap berkomitmen mengoperasikan bandara dengan operasional dan layanan sesuai standar yang ditetapkan regulator, ditambah dengan protokol kesehatan guna mencegah Covid-19 dan berbagai prosedur lain seperti misalnya terkait keimigrasian dan kepabeanan.
Awal meyakini dengan upaya-upaya tersebut akan membuat masyarakat tetap yakin beraktivitas dan melakukan penerbangan dari bandara-bandara PT Angkasa Pura II. Perlahan, jumlah penumpang di 19 bandara meningkat hingga sekarang melewati angka psikologis 30 juta penumpang.
Selain tentunya dengan memberikan insentif passenger service charge [PSC] bagi sejumlah bandara termasuk yang dikelola AP II.
Di samping itu, PT Angkasa Pura II dan maskapai juga berkoordinasi erat untuk optimalisasi slot time penerbangan, mengaktifkan kembali rute-rute yang sempat ditutup dan meningkatkan frekuensi penerbangan di rute eksisting.
Adapun, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 207 rute Yogyakarta – Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 November sekitar pukul 13.30 WIB adalah penerbangan yang secara simbolis menandakan terlewatinya angka 30 juta penumpang di bandara PT Angkasa Pura II pada tahun ini. (Logistics/bisnis.com/hd)

 

Garuda Indonesia Segera Layani Bisnis Kargo Udara Denpasar-Hongkong
Garuda Indonesia kembali menyiapkan rute kargo udara baru guna mendukung ekspor komoditas asal Indonesia. Kali ini, maskapai pelat merah tersebut akan membuka rute kargo udara Denpasar--Hong Kong.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan pandemi Covid-19 telah menurunkan secara drastis kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kekhawatiran. Sebagai maskapai yang mencoba bertahan hidup, pihaknya terus memikirkan cara-cara baru mendapatkan keuntungan.
"Kami melakukan refocusing segmen bisnis lain, salah satu yang dilakukan untuk logistik dan charter pesawat. Kargo cukup menarik, dia tidak terpengaruh pandemi, e-commerce meningkat drastis dengan keengganan bepergian," jelasnya, Selasa (3/11/2020).
Menurutnya, selama pandemi, terjadi peningkatan permintaan terhadap komoditas asal Indonesia semenetara jadwal penerbangan ke negara-negara tujuan menurun.
Dia menegaskan terus menjajal pembukaan rute internasional khusus kargo secara bertahap. Upaya ini bukan hanya sekedar mencari keuntungan tetapi membantu pemulihan ekonomi di seluruh Indonesia.
"Komoditas ikan dari Indonesia timur itu primadona, banyak negara konsumsi ikan meningkat, selain rute Manado-Jepang, Makassar-Singapura yang sepekan sekali, kami akan buka rute Denpasar-Hong Kong sepekan sekali," paparnya.
Dia menekankan pembukaan rute ekspor baru komoditas ini dapat membantu meningkatkan kinerja UKM di bidang perikanan, perkebunan dan peternakan. Dengan demikian, tak menutup kemungkinan ada pembukaan rute kargo baru lainnya.
"Kami menyaksikan pertumbuhan peningkatan volume kargo, Makassar ke Singapura 25 ton, Manado ke Jepang 20 ton, dari Denpasar ke Hong Kong kami harapkan bisa 25 ton," imbuhnya.
Padahal, terang Irfan biasanya jumlah kargo yang ditangani lebih sedikit ketika sebelum pandemi karena harus rutenya harus melalui Jakarta terlebih dahulu. Dengan begini, aktivitas ekspor dapat menjadi lebih singkat dan murah.
"Denpasar-Hong Kong kalau saya bilang segera, berarti hitungannya hari, kalau tidak ada halangan bisa di akhir pekan ini. Semua sudah bulat, di Garuda dan luar negeri suasananya cukup menariklah," ujarnya.
Dan secara khususus, Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mulai hari ini, Sabtu (7/11/2020), melayani penerbangan rute khusus kargo Denpasar – Hongkong guna mendukung peningkatan daya saing komoditas ekspor unggulan nasional.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan pada penerbangan perdana Garuda Indonesia mengangkut sebanyak 30 ton kargo yang terdiri dari komoditas perikanan dan hasil bumi lainnya dari Bali.
"Penerbangan rute khusus kargo menjadi salah satu peluang bisnis yang secara berkelanjutan akan kami perkuat selaras dengan tren kebutuhan pengangkutan kargo yang terus tumbuh," ujarnya, Sabtu (7/11/2020).
Penerbangan khusus kargo Rute Denpasar - Hongkong dilayani sebanyak 1 kali setiap minggunya dengan armada Airbus A330-300 yang memiliki daya angkut mencapai 30-40 ton di setiap penerbangannya.
Rute khusus kargo Denpasar - Hongkong ini berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar pada pukul 07.00 WITA dan tiba di Hongkong pada pukul 12.00 waktu setempat.
Dengan pengembangan jaringan penerbangan kargo ini, dia berharap kegiatan direct export di bidang perikanan, perkebunan dan peternakan lokal maupun komoditas unggulan lainnya dari kawasan Bali dapat mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Terlaksananya rute penerbangan khusus kargo ini merupakan inisiatif bersama Garuda Indonesia dan Gubernur Bali Wayan Koster dalam mendukung peningkatan daya saing komoditas ekspor unggulan provinsi Bali, melalui penyediaan layanan penerbangan langsung dengan waktu pengiriman yang lebih singkat tanpa transit, sehingga kualitas dan kesegaran produk menjadi lebih terjaga serta dengan cost logistik yang lebih kompetitif," kata Irfan.
Gubernur Bali Wayan Koster mengharapkan tambahan layanan penerbangan kargo ini dapat meningkatkan gairah produksi UMKM dan memperbaiki diversifikasi produk ekspor Bali sehingga ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara berkualitas dan tangguh.
Koster menginginkan agar layanan ini dapat dikembangkan lebih jauh dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaku UMKM dan ekspor Bali.
Sejalan dengan upaya optimalisasi pasar kargo dan dukungan terhadap daya saing komoditas unggulan nasional, Garuda Indonesia sebelumnya telah melayani penerbangan khusus kargo Manado - Narita dan Makassar - Singapura. (Logistik/bisnis.com/hd)