Logistics Edisi : 225 / Oktober 2020
cover okb 2020
 
 
Editorial : Bertahan & Mempertahankan
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Senin 2 November 2020, menyampaikan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2020 berada di minus 3%. Artinya, Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah pada kuartal sebelumnya, laju ekonomi minus 5,32%. Selain itu, JOKOWI menyatakan realisasi investasi juga masih buruk pada kuartal III 2020. Ia memperkirakan investasi berpotensi minus lebih dari 5%. Demikian kutipan dari portal cnnindonesia.com Senin, 02/11/2020, 14.02.
Fakta di atas sedang berlangsung sampai dengan akhir tahun 2020. Dunia ekonomi nasional tidaklah beranjak membaik di tengah pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya atau kapan akan menuju melandai. Dinamika sektor usaha riil terus menurun, khususnya di sektor manufaktur, kalaupun ada yang masih bergerak di sektor pangan atau konsumsi masyarakat. Realitas tersebut ikut mempengaruhi dunia usaha logistik dan forwarder.
Kegiatan usaha logistik dan forwarder sangat dipengaruhi oleh dinamika yang berada di kawasan industri. Jikalau kegiatan manufaktur melemah di kawasan industri, maka berbanding lurus dengan kegiatan usaha jasa forwarder akan melemah juga. Demikian pula kegiatan investasi yang menurun sampai lebih dari minus 5% juga akan mempengaruhi pergerakan logistik yang mendukung realisasi investasi.
Namun yang diherankan masih ada permohonan menjadi anggota baru ALFI Jawa Timur. Minimal setiap bulan ada satu perusahaan yang mengajukan permohonan menjadi anggota. Artinya, optimisme tetap ada dan membara tak pernah padam dari kalangan pelaku usaha forwarder untuk terus bergerak dan berusaha. Memang bukanlah hal yang mudah untuk bertahan dalam situasi pandemi global plus ditambah resesi ekonomi ini.
Bertahan adalah strategi dasar yang harus dilakukan oleh pelaku usaha forwarder dalam menghadapi situasi usaha yang serba tidak menentu (pendemi & resesi ekonomi). Tentunya harus punya bekal awal yang lebih dari cukup untuk bisa bertahan. Tidak hanya modal operasional tapi juga lebih cermat lagi dalam memberikan pelayanan jasa. Karena pelaku usaha jasa yang sama di bidang forwarder akan melakukan yang sama.
Lebih lengkap lagi selain bertahan adalah melakukan proses mempertahankan diri selama situasi pandemi dan resesi ini. Konotasi aktif dan terus agresif lebih melekat dalam upaya mempertahankan daripada bertahan. Niat yang kuat untuk mempertahankan agar kelangsungan berusaha dapat terus dilakukan tidaklah mudah tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan.
Usaha forwarder dalam rutinitas kesehariannya selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan teknis yang bersifat administratif. Hambatan ini seharusnya sudah bisa diminimalisir dengan semakin bagusnya fasilitas teknologi informasi yang digunakan. Namun realita yang ada hambatan justru seringnya sistem down yang menyebabkan banyaknya proses yang tertunda. Hampir semua bentuk komplain yang ada di WhatsApp Group semuanya masalah teknis administratif dan pemahaman teknis yang tidak sama antara petugas lapangan dari pihak pemerintah dengan pihak forwarder. Hambatan ini sudah dilakukan upaya sosialisasi secara berkala, khususnya dari pihak bea cukai cukup proaktif melakukan edukasi sesuai dengan regulasi yang baru diberlakukan.
Bertahan dan diteruskan dengan mempertahankan adalah jalan yang harus dilakukan pelaku usaha forwarder untuk sebuah spektrum optimistik yang harus dijaga agar dapat memberikan kontribusi pada optimistik kebijakan makro ekonomi. Harapan 2021 tetap tumbuh sampai di kisaran 1-3%, maka menjadi pijakan untuk menggerakkan usaha forwarder yang harus lebih jeli lagi adanya perubahan wujud cargo. Asa tidak hanya digantung tapi dituntun ke arah perwujudan yang lebih nyata. (guslim-Oktober'20)


ALFI Usulkan Indonesia Jadi Hub Logistik ASEAN
JAKARTA (LOGISTIK) : Pelaku usaha logistik dan pemerintah Indonesia harus memperhatikan peran Indonesia dalam sektor logistik dalam cakupan Asean. Seharusnya, potensi pertumbuhan sektor ini terutama pergudangan dapat melesat lebih tinggi.
Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan Indonesia mempunyai posisi, potensi, dan kekuatan logistik berkaitan rantai pasok di Asean.
"Indonesia selalu bicara potensi pasar dari jumlah penduduk 270 juta, di Asean Indonesia negara terbesar, berpenduduk 42 persen dari warga Asean. Jadi kalau ingin menjadi salah satu hub logistik di Asean, harus bicara 650 juta penduduk Asean," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (15/10/2020).
Menurutnya, sudah waktunya tidak lagi berbicara mengenai 270 juta populasi Indonesia, karena sangat wajar pertumbuhan sektor logistik dan pergudangan meningkat dengan jumlah penduduk dan sejumlah kemudahan investasi yang tengah digenjot melalui omnibus law.
Dia menjelaskan ketika Indonesia mampu menarik investasi dan perdagangan internasional sudah tentu logistik terutama pergudangan akan turut meningkat. Dengan demikian, sudah waktunya pelaku usaha mengambil kue yang lebih besar yakni pasar Asean dan tidak hanya menjadi menonton potensi yang ada.
"Analisa dari pelaku logistik harusnya pertumbuhan sektor ini bisa lebih tinggi dari saat ini, dengan jumlah penduduk yang dimiliki, pertumbuhan rata-rata logistik yang dua kali dari pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Menurutnya, terlepas dari kondisi Covid-19 Indonesia tetap dapat bertumbuh dengan lompatan tinggi terutama di sektor logistik. Dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi, investasi yang masuk dengan adanya omnibus law seharusnya pertumbuhan logistik Indonesia dalam 5 tahun ke depan bisa antara 70-85 persen.
“Itu yang saya bilang kalau mau ambil kue besar di Asean tidak hanya menonton dan bisa menarik investasinya di sini, semakin besar investasi masuk ke Indonesia, akan jadi basis industri terbesar di Asean, dan potensi terbesar di bidang logistik terutama pergudangan," katanya.
--
Pergudangan Logistik di Indonesia Didorong Menggunakan Proses E-Commerce
Meningkatnya permintaan pergudangan logistik di Indonesia sebagai pengaruh dari perubahan model pengiriman barang e-commerce. Kini, aktivitas dagang elektronik cenderung menaruh stok di wilayah pemasarannya sehingga mempercepat waktu pengiriman serta mengurangi biaya.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita menuturkan permintaan pergudangan logistik meningkat pada 2 tahun terakhir, karena banyak pelantar dagang elektronik yang mengubah model pengirimannya.
"Mereka mengubah dengan memakai banyak tempat penyimpanan stok barang agar bisa mengurangi ongkos kirim tetapi waktunya cepat. Jadi penggerak utamanya dari sektor e-commerce," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (15/10/2020).
Tren ini terangnya akan berlanjut terus sampai 5 tahun ke depan karena memang faktor geografis Indonesia yang kepulauan membutuhkan banyak gudang, dan operasional gudang yang dibutuhkan oleh pelantar dagang-el memang berbeda dengan gudang-gudang yang biasa dipakai distributor perdagangan luar jaringan (luring).
Saat ini mayoritas gudang di Indonesia adalah model lama dan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar, sehingga investasi pergudangan yang masif juga diperlukan guna menggantikan gudang-gudang lama yang secara lokasi dan desain tidak tepat.
Di sisi lain, persentase gudang modern di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara di Asean lainnya, bahkan Vietnam. Dengan demikian, investor baik asing maupun domestik yang masuk ke segmen ini akan sangat banyak.
Selain itu, kebutuhan gudang pendingin atau cold storage juga sangat besar di Indonesia karena kebutuhan mengakomodasi hasil perikanan, farmasi, dan bahan-bahan segar. Hal ini juga menjadi faktor pendorong tumbuhnya industri pergudangan dalam negeri.
"Kalau faktor perang dagang AS-China, saya agak meragukan karena lebih banyak industri yang pindah ke Vietnam atau Kamboja daripada Indonesia. Hal ini bergantung juga siapa Presiden AS berikutnya, bisa jadi perang dagang akan reda kalau Presidennya bukan Donald Trump," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia dikatakan akan memperoleh keuntungan besar karena meningkatnya ketegangan China–AS memicu pergeseran strategis dalam rantai nilai manufaktur dan logistik ke Asia Tenggara. Indonesia disebutkan akan memimpin pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate/CAGR) di bidang properti logistik sebesar 41 persen dari 2015 hingga 2025 karena memperluas cakupan pergudangan ke kota-kota lapis kedua, bahkan hingga perdesaan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
KEMENHUB Kapal Ro-Ro Senilai Rp34,71 Miliar di Pulau Meranti
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan Peletakan Lunas (Keel Laying) Kapal Penyeberangan Ro-Ro 300 GT lintas Pecah Buyung-Alai Insit, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang ini dilakukan di Galangan PT. Multi Ocean Shipyard, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kapal ini memakan biaya senilai Rp34,71 miliar yang terdiri dari Rp33,21 miliar untuk pekerjaan pembangunan fisik kapal dan supervisi senilai Rp1,5 miliar.
Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) Kemenhub Marwanto Heru Santoso mengungkapkan dengan kehadiran kapal ini nantinya diharapkan dapat memperlancar konektivitas dan aksesibilitas masyarakat maupun barang.
“Secara kontraktual terdapat 4 unit kapal penyeberangan Ro-Ro yang akan selesai masa pembangunannya pada tahun ini. Namun, pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang lintas Pecah Buyung-Alai Insit ditargetkan akan berakhir masa kontraknya pada 9 Oktober 2021,” ujarnya, Rabu (14/10/2020).
Lebih lanjut, Heru menjabarkan bahwa pembangunan kapal ini memakan waktu selama 17 bulan dimulai sejak Agustus 2020 dan direncanakan akan selesai pada akhir 2021.
Kapal Ro-Ro 300 GT ini mempunyai ukuran utama panjang keseluruhan LOA (length over all) 39,38 meter, panjang antara garis tegak LBP (length between perpendicular) 34,50 meter, lebar modul 11 meter, tinggi modul 3,30 meter, sarat air 2,35 meter, kecepatan percobaan 10,00 knot, daya mesin induk 2 x 441 Kw serta daya mesin bantu 2 x 80 kVa.
Pada tahun ini ini, Heru menyampaikan sejumlah Kapal Penyeberangan dan Bus Air yang juga sedang dalam proses pembangunan yaitu; 2 unit Bus Air untuk Danau Sentani; 1 unit Bus Air untuk Kabupaten Morotai; Kapal Penyeberangan Ro-Ro 1500 GT Lintas Dompak-Matak-Penagi TA (2020-2021); Kapal Penyeberangan Ro-Ro 500 GT Lintas Kaledupa-Tomia-Binongko TA (2020-2021); Kapal Penyeberangan Ro-Ro 500 GT Lintas Bombana-Tanjung Pising TA (2020-2021); Kapal Penyeberangan Ro-Ro 300 GT Lintas Pecah Buyung-Alai Insit TA (2020-2021); dan Kapal Penyeberangan Ro-Ro 150 GT Lintas Sri Menanti-Karang Baru TA (2020-2021).
“Dengan ini juga saya berharap PT Multi Ocean Shipyard dapat memaksimalkan SDM dan fasilitas yang ada sehingga dapat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan spesifikasi kapal dan waktu yang telah ditetapkan di dalam Surat Perjanjian,” ujarnya.
--
PT ASDP Kembangkan Dermaga IV Pelabuhan Merak-Bakuheni Senilai Rp379 Miliar
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghabiskan anggaran Rp379 miliar untuk mengembangkan Dermaga IV Pelabuhan Merak-Bakauheni. Kini, dermaga tersebut mampu disandari kapal ukuran 6.000-10.000 GRT.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan revitalisasi dan peningkatan kapasitas dermaga Moveable Bridge (MB) IV di Merak dan Bakauheni, diharapkan akan meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di lintasan tersibuk ini.
"Pembangunan dermaga IV Merak-Bakauheni telah rampung tepat waktu dalam 1 tahun, yang diharapkan akan meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di lintasan tersibuk ini. Dalam waktu dekat, dermaga ini dapat mendukung operasional layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru mendatang," tuturnya Senin (12/10/2020).
Proyek dermaga IV Merak-Bakauheni senilai Rp379 miliar ini dibangun oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. yang tentunya telah memenuhi syarat baik klasifikasi dan kualifikasi dalam pekerjaan proyek ini. Pengerjaannya selesai dalam 1 tahun.
Dermaga IV Merak dengan tipe Breasting Dolphin, memiliki panjang 120 meter dengan pola sandar buritan mampu disandari kapal ukuran 6000-10.000 GRT. Adapun, untuk dermaga Bakauheni, dengan tipe Quay Wall, panjang 150 meter dengan pola sandar haluan juga mampu disandari kapal ukuran 6.000-10.000 GRT.
"Keberadaan dermaga IV di Merak dan Bakauheni dengan asumsi masing-masing dapat disandari oleh 5 kapal, akan menambah kapasitas minimal 4 perjalanan kapal per 24 jam atau 20 perjalanan per dermaga dari satu sisi. Kini, total kapasitas perjalanan di Pelabuhan menjadi rata-rata maksimal 140 perjalanan dari total 7 dermaga yang beroperasi per 24 jam," tuturnya.
Dia menambahkan Pelabuhan Merak dan Bakauheni menjadi salah satu prasarana vital dan penting dalam roda perekonomian di Indonesia karena menghubungkan dua pulau besar yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Penyeberangan Merak-Bakauheni menjadi lintasan tersibuk yang dikelola ASDP dengan total sekitar 60 kapal yang beroperasi di lintasan ini.
Secara khusus, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan Dermaga IV Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni yang diharapkan mendukung layanan operasional angkutan Natal dan Tahun Baru.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan pembangunan Dermaga IV Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni merupakan peningkatan dari dermaga yang sudah ada sebelumnya. Kini, Dermaga IV dapat melayani kapal - kapal penyeberangan dengan kapasitas 6.000 – 10.000 GRT.
"Kesiapan dermaga IV untuk beroperasi merupakan solusi agar kegiatan mobilisasi barang maupun manusia antara Pulau Jawa dan Sumatra berjalan lancar," ujarnya, Senin (12/10/2020).
Dia menyoroti bahwa pelabuhan memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dan daerah yakni untuk menjamin kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan berlayar, maka pemeliharaan fasilitas pelabuhan mutlak dilaksanakan.
Menurutnya, hal ini juga harus menjadi perhatian PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator pelabuhan bahwa pemeriksaan fasilitas pelabuhan secara rutin merupakan alat untuk dapat melaksanakan langkah tindak lanjut dalam melaksanakan pemeliharaan berkala.
Pihaknya berharap tidak akan terjadi kerusakan yang bersifat mayor dan gagal fungsi pada fasilitas pelabuhan. Selain terjaminnya keselamatan pelayaran, tantangan bersama adalah peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa terkait dengan kepastian waktu dan pemenuhan standar pelayanan minimal.
Dia menuturkan dengan bertambahnya dermaga akan bertambah pula frekuensi keberangkatan maupun kedatangan kapal setiap harinya. Saat ini, terdapat keterbatasan alur keluar/masuk khususnya di Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Kondisi ini terangnya, harus diantisipasi dengan pola operasi dan pengaturan jadwal yang optimal serta peningkatan kinerja angkutan penyeberangan. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pemerintah Memastikan Pelabuhan Patimban Beroperasi Akhir 2020 ini
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah menyatakan bahwa Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, yang merupakan proyek strategis nasional dijadwalkan mulai beroperasi Desember 2020.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G.L. Kalake mengungkapkan bahwa pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok ini siap menghubungkan berbagai wilayah produktif di Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya.
"Kami terus bersinergi serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder lainnya untuk finalisasi pembangunan Pelabuhan Patimban,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (12/10/2020).
Asisten Deputi Infrastuktur Konektivitas Kemenko Marves Rusli Rahim berharap sekitar 2 bulan waktu yang masih tersisa ini bisa dimanfaatkan untuk menyinergikan berbagai kementerian/lembaga. “Dengan demikian, Pelabuhan Patimban dapat dioperasikan sesuai rencana.”
Terkait dengan masalah pemberdayaan nelayan yang terkena dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu bersinergi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban.
Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Gunaryo menjelaskan bahwa pihaknya sudah sudah berdiskusi dengan sekitar 100 nelayan di dua tempat pendaratan ikan Genteng dan Terungtum. "Kami pun siap membantu nelayan, baik berupa pengadaan kapal dan alat tangkapnya maupun permodalannya. Hal ini penting karena sebelum ada pembangunan pelabuhan, nelayan dengan kapal di bawah 2 GT bisa menangkap ikan di perairan sekitarnya. Hasilnya, mereka bisa membawa uang Rp1,5 juta—Rp2 juta tiap hari berlayar,” ujarnya.
KSOP Patimban bekerja sama dengan JICA sudah melakukan sejumlah pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi proyek, seperti pelatihan bongkar muat, kuliner, pengoperasian kapal nelayan 10 GT, keamanan, dan layanan kebersihan.
Terkait rencana pengoperasian Pelabuhan Patimban, perwakilan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia sangat mengapresiasi hal tersebut. Beberapa hal yang menjadi harapan HKI di antaranya konektivitas dan akses jalan harus berstandar internasional, serta tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai di pelabuhan.
--
ABUPI Sebut Mayoritas Badan Usaha Swasta yang Ikut Lelang Pelabuhan Patimban
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mengungkapkan mayoritas peserta lelang operator Pelabuhan Patimban hingga Selasa (13/10/2020) berasal dari badan usaha swasta. Total terdapat 10 badan usaha dengan dua entitas usaha yang bergerak di bidang infrastruktur.
Ketua Umum ABUPI Aulia Febri menuturkan pengelola Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat memang harus perusahaan swasta murni agar dapat memaksimalkan potensi kawasan industri di wilayah tersebut.
"Memang harus swasta murni, dari data yang saya terima, dari yang sudah ambil dokumen prakualifikasi, ada 10 perusahaan dan dua perusahaan jadi pertanyaan, karena tidak bergerak di pelabuhan, melainkan perusahaan investasi dan infrastruktur," paparnya kepada Bisnis.com, Rabu (14/10/2020).
Adapun, kesepuluh badan usaha peserta yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi tender operator Patimban yakni PT Indika logistik Support Services; PT Samudera Terminal Indonesia; PT CTCorp Infrastruktur Indonesia; PT UC Services; PT Hasnur Jaya International; PT Hasnur Resources Terminal; PT Wahyusamudra Indah; PT Kaltim Kariangau Terminal; PT Waskita Karya Infrastruktur; dan PT Temas Tbk.
Dia berpendapat dengan masuknya PT CTCorp Infrastruktur Indonesia dan PT Waskita Karya Infrastruktur menunjukan bahwa bisnis pelabuhan tidak harus dikelola oleh ahli di bidang pelabuhan atau pelayaran.
"SDM mudah direkrut, teknologi tinggal beli, dunia terbuka tidak perlu hanya ahli di pelayaran atau pelabuhan yang dapat berbisnis jadi operator pelabuhan. Itu arogansi namanya," ujarnya.
Namun, dia menuturkan dua perusahaan tersebut belum memiliki izin sebagai badan usaha pelabuhan (BUP), sehingga mesti menyiapkan izin BUP terlebih dahulu. Kendati demikian, keduanya tetap dapat mengikuti lelang karena dalam persyaratan izin usaha BUP yang penting ada rencana investasi di kepelabuhanan.
"Begitu menang, tinggal masukan jadi persyaratan perizinan, izin BUP, izin usaha, tinggal online di online single submission [OSS] keluar, tinggal pemenuhan komitmen OSS setelah beroperasi," katanya.
Lebih lanjut, menurutnya tinggal memastikan dari 10 badan usaha ini badan usaha mana saja yang lolos dari tahap prakualifikasi tersebut. Febri menilai selain persyaratan teknikal dan persyaratan investasi bagi BUP dengan masa konsesi 40 tahun dan nilai investasi Rp16 triliun.
"Masa konsesi hanya 40 tahun, nilai investasi Rp16 triliun, apakah itu bisa balik modal, itu harus dihitung dengan detail. Bagaimanapun ini kabar gembira bagi kami sebagai BUP swasta, bagus teman-teman bergerak," ujarnya.
--
CT Corp dan Waskita Karya Infrastruktur Ikut Lelang Pelabuhan Patimban
PT CTCorp Infrastruktur Indonesia hingga PT Waskita Karya Infrastruktur diklaim muncul dalam daftar peserta lelang operator Pelabuhan Patimban.
Dua perusahaan tersebut akan bersaing dengan delapan nama lain dalam dokumen prakualifikasi lelang yang dibeberkan oleh Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febri. Hingga Selasa (13/10/2020), sebagian besar pesertanya berasal dari badan usaha swasta.
"Memang harus swasta murni, dari data yang saya terima, dari yang sudah ambil dokumen prakualifikasi, ada 10 perusahaan dan dua perusahaan jadi pertanyaan, karena tidak bergerak di pelabuhan, melainkan perusahaan investasi dan infrastruktur," paparnya kepada Bisnis.com, Rabu (14/10/2020).
Adapun, kesepuluh badan usaha peserta yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi tender operator Patimban yakni PT Indika logistik Support Services; PT Samudera Terminal Indonesia; PT CTCorp Infrastruktur Indonesia; PT UC Services; PT Hasnur Jaya International; PT Hasnur Resources Terminal; PT Wahyusamudra Indah; PT Kaltim Kariangau Terminal; PT Waskita Karya Infrastruktur; dan PT Temas Tbk.
Dia berpendapat dengan masuknya PT CTCorp Infrastruktur Indonesia hingga PT Waskita Karya Infrastruktur menunjukan bahwa bisnis pelabuhan tidak harus dikelola oleh ahli di bidang pelabuhan atau pelayaran.
Hal tersebut memang sesuai dengan harapannya, agar pengelola Pelabuhan Patimban adalah pengusaha swasta, bukan BUMN yang sudah mengelola pelabuhan. Dengan waktu pengumpulan formulir secara elektronik paling lambat Rabu (14/12/2020) dan penyerahan langsung Kamis (15/10/2020), dia optimistis operator Pelabuhan Patimban akan dipegang pengusaha swasta.
Dia menegaskan jika pengelola Pelabuhan Patimban adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau anak usahanya, mereka akan melakukan penyeimbangan volume pengelolaan barang antara Patimban dan Tanjung Priok. Hasilnya, tujuan Pelabuhan Patimban guna mendukung kawasan industri sekitarnya menjadi tidak maksimal.
"Begitu menang, tinggal masukan jadi persyaratan perizinan, izin BUP, izin usaha, tinggal online di online single submission [OSS] keluar, tinggal pemenuhan komitmen OSS setelah beroperasi," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pelindo I Gandeng BP Batam Guna Tekan Biayai Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Operasional Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dibangun sebelumnya pada 2018. Terdapat beberapa hal yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dari Pelindo 1.
“Implementasi IT, dan operational excellence sehingga performance operasional di Batam menjadi lebih baik. Kita sebagai pelayan masyarakat diharapkan mampu menurunkan total logistic cost khususnya di Batam. Kita yakin value added dari kerja sama kedua belah pihak ini bisa berkontribusi baik untuk pelayanan kepada masyarakat ke depan,” jelasnya melalui siaran pers, Sabtu (17/10/2020).
Dalam kerja sama ini, Pelindo 1 akan memberikan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, tenaga pandu di wilayah wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan jangka waktu selama lima tahun. Perairan wajib pandu di wilayah Batam tersebut meliputi Batu Ampar, Kabil, Sekupang, dan Tanjung Uncang.
Dani menambahkan dalam kerja sama ini juga akan meningkatkan implementasi layanan berbasis IT atau digitalisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Pelindo 1 dan BP Batam akan melakukan implementasi sistem IT untuk penyampaian data operasional yang dapat dilakukan secara real time sehingga mampu meningkatkan kecepatan pelayanan yang lebih baik serta menjalankan prinsip GCG.
Tak hanya itu, Dani juga mengharapkan adanya peluang sinergi di bidang usaha lainnya Pelindo 1 dan BP Batam di luar kegiatan seperti depo kontainer, depo logistik, pengembangan pelabuhan, maupun kegiatan usaha lainnya.
Senada dengan hal tersebut, Deputi IV Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin menerangkan BP Batam memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pengusaha, termasuk BUMN untuk melakukan kerja sama dengan BP Batam.
“Pengelolaan kegiatan-kegiatan usaha BP Batam perlu sentuhan pengusaha yang berpengalaman dan profesional seperti Pelindo 1, sehingga mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk melakukan kerja sama pada banyak hal lainnya di kemudian hari,” jelasnya.
--
Sikap Pelindo II Atas Pembangunan Pelabuhan Patimban
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC mengungkapkan pihaknya memilih tak mengikuti kegiatan lelang calon operator Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
IPC menyebut pihaknya akan memfokuskan pengembangan bisnis untuk pelabuhan yang ada di Jakarta yakni Pelabuhan Tanjung Priok.
Dengan kepastian ini, maka Pelabuhan Tanjung Priok akan bersaing memperebutkan pasar yang sama dengan Pelabuhan Patimban. Kedua pelabuhan memiliki keunggulan untuk terminal kendaraan hingga barang-barang elektronik.
Direktur Utama IPC Arif Suhartono menuturkan hingga proses penutupan lelang operator Pelabuhan Patimban pada Kamis (15/10/2020) kemarin, pihaknya tidak memasukkan berkas.
"Terkait dengan Pelabuhan Patimban, kami dari IPC belum mengikuti proses lelang, saat ini lebih [fokus] ke pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (18/10/2020).
Menurutnya, dengan memperbaiki layanan di Pelabuhan Tanjung Priok dapat meningkatkan daya saing IPC sehingga dapat lebih baik dari pada kompetitor lainnya termasuk Pelabuhan Patimban.
Arif menilai jika Pelabuhan Patimban dikelola oleh pihak swasta, maka akan berdampak baik bagi Indonesia. Perbedaan operator ini akan menumbuhkan model persaingan yang lebih terbuka yang pada akhirnya membawa dampak positif dalam industri.
Ketika ditanya mengenai alasan tidak meneruskan rencana turut serta menjadi operator pelabuhan tersebut, Arif hanya menyebut, "banyak pertimbangannya".
IPC sebelumnya disebut cukup tertarik menjadi salah satu operator Pelabuhan Patimban. Perseroan telah melayangkan surat pernyataan minat atau letter of intent (LoI) kepada Kemenhub selaku regulator sejak Agustus 2019. Perseroan bahkan sempat menyusun rencana strategis secara pasti setelah proses pelelangan.
Namun dengan kepastian ini, maka pihak swasta akan menjadi pengelola pelabuhan strategis itu.
Setelah tahap pengambilan formulir prakualifikasi ditutup, Bisnis merangkum informasi sedikitnya terdapat 10 perusahaan yang berminat dengan mengambil formulir. Lelang yang bersifat terbuka ini bisa diikuti oleh BUMN maupun pihak swasta. Baik lokal maupun bekerjasama dengan pihak asing.
Selanjutnya terkaot progres Lelang proyek Pelabuhan Patimban telah ada sejumlah perusahaan yang melakukan pendaftaran lelang.
Sejumlah perusahaan masih menyelesaikan persyaratan administrasi untuk mengikuti lelang operator Pelabuhan Patimban.
Dua perusahaan yang memastikan keikusertaannya mengikuti lelang tersebut yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Temas Tbk.
Sekretaris Perusahaan Waskita Karya (WSKT) Ratna Ningrum mengatakan bahwa PT Waskita Karya Infrastruktur anak usahanya, tengah mengikuti proses lelang operator Pelabuhan Patimban.”
PT Waskita Karya Infrastruktur [WKI] sebagai perusahaan investasi infrastruktur tengah berpartisipasi pada tender operator Pelabuhan Patimban. Saat ini WKI masih mengikuti proses tender tersebut dan dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi," katanya kepada Bisnis, Minggu (18/10/2020).
Sejumlah perusahaan yang melantai di bursa memang menyatakan kesiapan untuk mengikuti lelang operator Pelabuhan Patimban, Jawa Barat baik secara langsung maupun melalui afiliasinya. Pelabuhan Patimban menarik minat calon operator dari perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Lelang operator dikabarkan akan segera dituntaskan menyusul pembangunan tahap pertama yang ditarget rampung November 2020.
Corporate Secretary PT Temas Tbk. Marthalia Vigita membenarkan bahwa perseroan memasukkan surat minat atas penyelenggaraan tender. Kendati demikian, perseroan tidak membeberkan lebih lanjut terkait mitra dan alasan membidik proyek tersebut.
“Saat ini kami sedang melengkapi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam tender sesuai tahapannya,” ujarnya kepada Bisnis.
Selain Waskita Karya Infrastruktur dan TMAS, terdapat delapan badan usaha lain yang sudah mengambil formulir prakualifikasi dalam lelang Pelabuhan Patimban.
Kedelapan perusahaan tersebut adalah PT Indika logistic Support Services, PT Samudera Terminal Indonesia;, PT CTCorp Infrastruktur Indonesia, PT UC Services, PT Hasnur Jaya International, PT Hasnur Resources Terminal, PT Wahyusamudra Indah, dan PT Kaltim Kariangau Terminal.
Dari kesepuluh perusahaan tersebut, PT Waskita Karya Infrastruktur dan PT CTCorp Infrastruktur tidak memiliki rekam jejak di bidang pelabuhan karena lebih dominan di industri investasi dan infrastruktur. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT AP I Catat Kinerja Kargo Internasional Turun Hingga 65%
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I mencatat kinerja pengiriman kargo internasional turut terdampak minimnya aktivitas angkutan udara penumpang internasional yang memasuki Indonesia.
Selama pandemi, AP I mencatat adanya penurunan aktivitas kargo terjadi hingga 65 persen.
Vice President Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan menuturkan kondisi pandemi dan adanya aturan larangan sementara orang asing masuk ke Indonesia melalui Permenkumham No.11/2020 turut memengaruhi arus lalu lintas kargo internasional di bandara yang dikelolanya.
“Sepanjang 1 April - 30 September 2020 kami telah melayani kargo internasional hingga 14.217 ton atau turun 65 persen dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya [2019] dimana kami melayani sebanyak 40.762 ton melalui 13 bandara internasional yang kami kelola," jelasnya kepada Bisnis, Senin (12/10/2020).
Pada umumnya, aktivitas kargo internasional sangat mengandalkan aktivitas penerbangan penumpang internasional. Biasanya, maskapai mengangkut penumpang di badan pesawat dan kargo di lambung pesawat.
Ketika aktivitas penumpang internasional terhenti, otomatis ruang kargo yang dimanfaatkan pun turut hilang. Walhasil, para pengirim barang maupun agen kargo hanya dapat memanfaatkan pesawat freighter atau angkutan sewa khusus kargo.
Adapun 13 bandara yang melayani kargo internasional di bandara AP I antara lain Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara El Tari Kupang, Bandara Lombok Praya, dan Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo.
Dia bercerita secara total sejak awal tahun atau pada 1 Januari - 30 September 2020, pihaknya telah melayani kargo hingga 33.411 ton atau mengalami penurunan hingga 47 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang melayani hingga 62.542 ton di 13 bandara internasional tersebut.
Handy menuturkan Bandara Internasional Juanda Surabaya menjadi bandara yang terdampak penurunan cukup besar pada periode 1 Januari - 30 September 2020 hanya melayani 12.279 ton atau turun hingga 49 persen dibandingkan pada periode yang sama pada 2019 yang melayani 24.444 ton.
Selain itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menjadi yang terdampak penurunan trafik kargo internasional terbesar kedua pada periode 1 Januari - 30 September 2020 dengan melayani 11.901 ton atau turun hingga 47 persen jika dibandingkan pada periode yang sama pada 2019 yang melayani 22.747 ton.
--
Citilink Raih Penghargaan Atas Inovasi Travelogistic
Maskapai penerbangan Citilink meraih penghargaan khusus sebagai perusahaan dengan inovasi respon strategis di masa pandemi atas inovasi Travelogistic dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia yang diselenggarakan oleh IDX Channel.
"Seiring menurunnya pendapatan penumpang di masa pandemi dan meningkatnya industri e-commerce, serta kebutuhan pasar logistik di Indonesia, Citilink mengambil peluang Travelogistic, yakni inovasi pengembangan lini bisnis kargo," ujar Direktur Utama Citilink Juliandra, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Rabu (3/9/2020).
Pengembangan bisnis kargo dilakukan, antara lain dengan mengonversi pesawat penumpang berjenis B737-500 menjadi freighter, membuka layanan charter kargo ke berbagai destinasi, dan menambah kapasitas bisnis kargo dengan mendayagunakan pesawat-pesawat reguler penumpang untuk mengangkut kargo.
Ia menyebutkan pengembangan lini bisnis kargo tersebut telah menjadi sumber pendapatan utama Citilink di awal masa pandemi dengan kontribusi pendapatan yang meningkat dari 9 persen menjadi 45 persen.
Selama masa pembatasan penerbangan, perusahaan memaksimalkan utilisasi pesawat dengan mengoperasikan 20 persen armadanya sebagai angkutan kargo.
Hingga Agustus 2020, Citilink telah mengangkut kargo ke berbagai destinasi seperti Makassar, Medan, Balikpapan, Kendari serta beberapa rute internasional Singapura, China, dan berbagai rute lainnya dengan total muatan kargo yang diangkut sekitar 18 ribu ton.
“Ke depannya, kami akan melakukan ekspansi bisnis kargo ke Kawasan Timur Indonesia," kata Juliandra.
Penghargaan Travelogistic menjadi penghargaan keempat yang diraih Citilink tahun ini, setelah penghargaan Best Asean Tourism Photo dan Best Asean Airline Program dari Asean Tourism Association dan penghargaan Best Low-Cost Airline in Asia dari TripAdvisor.
Selain itu, Citilink juga berhasil mempertahankan berbagai predikat kelas dunia di tahun 2019 lalu sebagai "4-Star Low-Cost Airline" versi Skytrax dan "4-Star Low-Cost Airline" versi Airline Passenger Experience (APEX).
“Ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerja keras karyawan Citilink untuk terus berinovasi memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh pengguna jasa. Ke depannya, Citilink berkomitmen untuk terus menciptakan berbagai inovasi lainnya agar dapat berkontribusi dalam mengembangkan industri penerbangan, khususnya di Indonesia," pungkas Juliandra.
Direktur Utama Citilink Juliandra (dua kanan) menunjukkan tropi penghargaan khusus atas inovasi Travelogistic dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia yang diselenggarakan oleh IDX Channel di Jakarta, Selasa (1/9/2020). (Logistik/ bisnis.com/antara/hd)

 
Pelni Catat Kinerja Angkut Kargo Kapal Barangnya Naik 230% Jadi 2.370 TEUs
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelayaran Nusantara (Pelni) mencatat kinerja kapal barang pada triwulan III/2020 naik 230 persen menjadi 2.370 Teus dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 725 Teus.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Yahya Kuncoro menambahkan kinerja kapal barang di triwulan III 2020 juga mengalami kenaikan sebanyak 530 TEUs atau naik sebesar 29 persen dari 1.840 TEUs di triwulan II 2020 dengan dua trayek yang padat muatan.
Dia menjelaskan selama pandemi Covid 19, tol laut khususnya rute Surabaya-Morotai memiliki tingkat okupansi paling tinggi. Muatan balik tol laut tidak dalam keadaan kosong saat kembali dari Morotai ke Surabaya. Biasanya komoditas yang diangkut dari dan ke Morotai adalah ikan, kopra serta batang kelapa sedangkan dari Surabaya biasanya mengangkut ikan.
Saat ini rute tol laut sesuai dengan yang ditetapkan dan jadwal tetapi jika muatan masih ada yang kosong di kapal tol laut dan waktunya sudah harus berangkat kapalnya maka boleh diisi barang komersial. Namun, kata dia, dengan catatan harga komersial berbeda dengan harga tol laut.
“Fungsi komersial biasanya dipenuhi untuk muatan baliknya agar memenuhi okupansi, karena muatan berangkat full dengan tol laut,” jelasnya dikutip Sabtu (17/10/2020).
Saat ini trayek penugasan Pelni dari tol laut sebanyak 8 trayek yang terdiri atas tiga homebase yakni Bitung, Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Yahya pun mendorong Pemda yang memiliki tol laut, agar dapat membuka potensi yang dimiliki supaya dapat menambah suplai Tol Laut seperti pada rute Morotai –Surabaya.
Pelni juga berharap untuk masalah penugasan kapal perintis dan tol laut oleh pemerintah tetap bisa sesuai dengan kontrak pso yang diperjanjikan. Pelni akan mengupayakan untuk memenuhi target trayek tetapi pemerintah juga harus berkomitmen adanya kesesuaian dengan anggaran.
Selain kapal barang, Pelni justru mengalami penurunan untuk muatan kapal ternak pada triwulan III/2020 sebanyak 745 ekor sapi atau turun 47 persen dari 1581 ekor di triwulan II 2020. Hal ini dikarenakan pada bulan Agustus 2020 terjadi proses perpanjangan kontrak dengan Kementerian Perhubungan, sehingga tidak ada muatan yang diangkut pada Voyage 9.
--
Stategi Pelni Untuk Hadapi New Normal
PT Pelayaran Indonesia (Persero) atau Pelni memproyeksikan masih dapat mengantongi laba hingga akhir tahun ini dan cenderung lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan moda lainnya seperti kereta api dan pesawat dengan sejumlah pengaturan arus kas yang tepat.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Yahya Kuncoro menuturkan kinerja triwulan II/2020 memang cukup turun karena adanya Pandemi Covid-19 dan larangan mudik. Namun, mulai masuk triwulan III/2020 kinerjanya membaik dan adanya kenaikan penumpang
"Kami memprediksi pada triwulan IV/2020 akan meningkat karena sebanyak 26 kapal penumpang akan beroperasi dan pelabuhan sudah mulai dibuka, sebanyak 65 pelabuhan dan 18 masih ditutup. Namun, penurunan jumlah penumpang yang saat ini mencapai hingga 70 persen dibandingkan tahun lalu belum dapat menutup terlalu banyak kinerja tahun ini sehingga keuntungan perusahaan masih minim," kata Yahya, Jumat (16/10/2020).
Berdasarkan rencana lima tahunan perusahaan semestinya tahun ini Pelni sudah berhasil menggenggam pertumbuhan besar selama triwulan pertama tahun ini dibandingkan dengan pada tahun lalu tetapi dibuyarkan oleh pandemi dan masuk kembali kepada fase bertahan.
Pada Januari tahun ini Pelni berhasil mengalami kenaikan penumpang menjadi 533.237 orang dari sebelumnya periode yang sama tahun lalu sebanyak 452.396 orang. Berlanjut pada Februari sebanyak 326.679 orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 270.070 orang.
Di luar itu, mengacu kepada aturan dari pemerintah, Pelni mendukung kebijakan pemerintah agar operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan good corporate governance. Dia memerinci selama ini efisiensi biaya banyak dilakukan untuk bahan bakar yang memiliki porsi sebesar 60 persen dari total biaya operasional.
“Masih laba mudah-mudahan akhir tahun, tetapi enggak sebesar tahun lalu. Kalau dibandingkan dengan KAI dan maskapai, kami relatIf stabil karena juga ada efisiensi biaya,” jelasnya.
Yahya memerinci sejumlah biaya yang dikeluarkan perseroan saat ini hanya biaya yang bersifat wajib di antaranya gaji karyawan, BBM, dan suku cadang. Bahkan untuk suku cadang ini, perseroan melakukan repowering, yakni mengembalikan kekuatan mesin dulunya persentasenya sebesar 50 persen menjadi 70 persen.
--
Pelni Operasikan 26 Kapal Hingga Akhir 2020
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengoperasikan seluruh kapalnya yang terdiri atas 26 kapal penumpang dan sebanyak 45 trayek perintis tol laut pada akhir Desember 2020 guna mengantisipasi kepadatan penumpang.
Head of Corporate Secretary PT Pelni Yahya Kuncoro menjelaskan sejauh ini telah mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi penumpang dan Awak Badan Kapal (ABK). Hal itu guna mencegah jangan jangan sampai ABK terpapar penumpang begitupun sebaliknya, karena waktu perjalanan yang cukup lama.
Perseroan memberlakukan persyaratan untuk membeli tiket adalah penumpang wajib melakukan rapid test, kecuali untuk kapal perintis yang memang wilayahnya tidak memiliki alat rapid dan wilayahnya merupakan zona hijau.
“Persiapannya kami Oktober semua kapal akan dioperasikan tetapi ada yang masih docking [perawatan ataupun perbaikan], November desember sudah selesai jadi full beroperasi. Regulasi servisnya yang kami jaga sebanyak 26 kapal penumpang 45 trayek perintis jalan tol laut juga,” jelasnya, Jumat (16/10/2020).
Tak hanya itu, Pelni juga telah membuat jalur khusus yang memisahkan antara ABK yang melayani penumpang dan yang bukan penumpang. Penumpang dan ABK tidak bisa dengan sembarangan memasuki deck lainnya.Perseroan bahkan menyiagakan agar ABK yang bersentuhan langsung dengan penumpang bersentuhan menggunakan pakai Alat Perlindungan Diri (APD).
Pelni pun sudah memberlakukan pembelian tiket secara elektronik sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dan mengontrol jumlah penumpang. Saat ini pembayaran virtual memang baru bekerja sama dengan bank BNI tetapi kedepannya Yahya menyebut juga akan menggandeng bank BRI dan bank-bank lainnya.
Pelni tetap memberikan ketentuan tingkat okupansi maksimal penumpang sebesar 50 persen kendati mengoperasikan seluruh armadanya.
Yahya memproyeksikan pada akhir tahun ini akan ada penaikan penumpang hingga 40 persen dibandingkan dengan masa awal pembatasan wilayah dilakukan. Kondisi ini memang jauh berbeda dengan tahun lalu di mana Pelni justru melonggarkan kapasitasnya hingga 130 persen menjelang natal dan tahun baru.
Berdasarkan data Pelni, sepanjang September 2020, terdapat 18 Pelabuhan yang masih tutup untuk kegiatan aktivitas penumpang. Hingga akhir September, Pelni mengoperasikan 23 kapal, dan 3 kapal melaksanakan docking.
Pada awal Oktober 2020, terdapat 18 Pelabuhan yang masih tutup untuk kegiatan aktivitas penumpang. Pada Oktober 2020 ini, Pelni mengoperasikan 25 kapal, dan 1 kapal melaksanakan docking (KM Pangrango). (Logistik/bisnis.com/hd)

PT INKA Proyeksikan Jaringan KA di Kongo Senilai US$11 Miliar
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Industri Kereta Api (Inka) memproyeksikan proyek Kereta Api Kinsasha di Kongo, yang terdiri atas dua fase senilai US$11 miliar atau setara Rp162,1 triliun, akan rampung selama 10 tahun ke depan dengan sejumlah antisipasi yang disiapkan sejalan dengan dimulainya proyek selama masa pandemi.
Senior manager PKBL, CSR & Stakeholder Relationship PT Inka Bambang Ramadhiarto menjelaskan untuk proses produksi gerbong kereta selama pandemi ini dilakukan dengan protokol penanggulangan bahaya Covid-19, di antaranya pekerja yang menggunakan masker, rapid test berkala, jam kerja shift hingga penyediaan lebih banyak fasilitas cuci tangan.
“Pengiriman selama pandemi sama dengan proyek Bangladesh. Kereta kami desinfektan lalu dikirim. Jika ada karyawan Inka yang diberangkatkan, akan dilakukan tes PCR sebelum berangkat dan setelah pulang,” jelasnya, Jumat (16/10/2020).
Bambang menjabarkan proyek kereta api ini total akan membutuhkan waktu penyelesaian hingga 10 tahun. Proyek dengan nilai total sekitar US$11 miliar ini akan dikerjakan secara bertahap.
Budi menuturkan pada fase pertama memiliki target penyelesaian 4 tahun yang dimulai pada 2021. Lingkup kerja pada fase pertama ini meliputi proyek kereta api Kinsasha Urban Loop Line yakni transportasi di daerah perkotaan kemudian dilanjutkan jalur Kinsasha menuju Matadi Port dan Banana Port.
Panjang jalur kereta untuk fase pertama ini sekitar 580 kilometer dengan target Kinsasha Urban Loop Line dan jalur kereta menuju Matadi Port dan Banana Port. Setelah Fase I nantinya akan dilanjutkan ke fase berikutnya hingga total jalurnya 4.100 kilometer terbangun mencakup wilayah utara dan selatan DRC. Fase dua akan dimulai enam bulan setelah fase satu dimulai.
Sebelumnya, Inka telah menindaklanjuti kesepakatan bersama berupa Master Framework Join Development Agreement (MFJDA) dengan Democratic Republic of the Congo (DRC) beberapa waktu lalu. Inka melibatkan empat BUMN lainnya, yakni PT Barata Indonesia (Persero), PT LEN (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), serta PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Inka akan menjadi project developer untuk perkeretaapian dan intermoda di DRC. INKA akan memasok lokomotif, gerbong barang, KRDE (Kereta Rel Diesel Elektrik), dan KRL (Kereta Rel Listrik). Kemudian perseroan akan mengajak sejumlah BUMN karya di Indonesia untuk mengerjakan infrastruktur perkeretaapian di sana.
Lebih jauh, PT Industri Kereta Api bersama dengan investor asal Amerika Serikat TSG Group menyepakati Master Implementation Join Development Agreement (MIJDA) dan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) untuk menggarap proyek transportasi di wilayah Democratic Republic of the Congo senilai US$11 miliar.
Direktur PT INKA (Persero) Budi Noviantoro menjelaskan hal itu merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama berupa MFJDA dengan Democratic Republic of the Congo beberapa waktu lalu.
Untuk mengerjakan sejumlah proyek di Kongo, Inka tak hanya seorang diri saja tetapi juga melibatkan empat BUMN lainnya, yakni PT Barata Indonesia (Persero), PT LEN (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) serta PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Budi menyampaikan INKA akan memproduksi kebutuhan transportasi di Kongo. Dia menjelaskan berbagai jenis kereta nantinya akan diproduksi termasuk dalam hal infrastruktur perkeretaapiannya yang akan dikerjakan BUMN lain di Indonesia.
“PT INKA [Persero] akan menjadi project developer untuk perkeretaapian dan intermoda di DRC. INKA akan supply lokomotif, gerbong barang, KRDE [Kereta Rel Diesel Elektrik], dan KRL [Kereta Rel Listrik]. Kemudian akan kita ajak beberapa BUMN karya di Indonesia untuk mengerjakan infrastruktur perkeretaapiannya di sana,” jelasnya, Kamis (15/10/2020).
Proyek dengan nilai total sekitar US$11 miliar ini akan dikerjakan secara bertahap. Budi menuturkan pada fase pertama memiliki target penyelesaian 4 tahun yang dimulai pada 2021.
Lingkup kerja pada fase pertama ini meliputi proyek kereta api Kinsasha Urban Loop Line yakni transportasi di daerah perkotaan kemudian dilanjutkan jalur Kinsasha menuju Matadi Port dan Banana Port.
Panjang jalur kereta untuk fase pertama ini sekitar 580 kilometer dengan target Kinsasha Urban Loop Line dan jalur kereta menuju Matadi Port dan Banana Port.
Setelah Fase, perseroan akan melanjutkan ke fase berikutnya hingga total jalurnya 4.100 kilometer terbangun mencakup wilayah utara dan selatan DRC.
Ekspansi ke Kongo ini akan menambah supply record PT INKA (Persero) ke pasar luar negeri setelah 250 kereta Bangladesh dikirim awal Oktober 2020.
Proyek lain yang sedang dikerjakan PT INKA (Persero) yakni 3 Lokomotif dan 15 Kereta Commuter ke Filipina senilai Rp363 miliar dan 31 Trainset LRT untuk PT KAI (Persero) senilai Rp3,9 triliun. (Logistik/bisnis.com/hd)