Logistics Edisi : 224 / September 2020
cover septb 2020
 
Editorial : Ekonomi Memberat
Dalam ilmu ekonomi, negara bisa disebut resesi jika ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Ekonomi Indonesia sendiri sudah minus pada kuartal II 2020 sebesar 5,32 persen. “Untuk itu, kuartal III 2020 yang kami masih punya waktu satu bulan, Juli, Agustus, September 2020 Kami masih punya kesempatan di September 2020. Kalau masih berada pada posisi minus, artinya Indonesia masuk resesi," ungkap Jokowi dalam video conference, Selasa (1/9). Dikutip dari CNN Indonesia, 1 September 2020.
Telah lewat bulan September 2020 ini, perekonomian Indonesia semakin memberat dalam arti semakin terpuruk dalam palung resesi. Mengutip kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020. “Pada kuartal III, perekonomian Indonesia kemungkinan akan mengalami konstraksi minus 2,9 % hingga minus 1,1%. Sebelumnya, pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami minus 5,32%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV juga akan negatif. Dengan kondisi ini, tidak menutup untuk terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Pernyataan yang mengambang atau tidak ditegaskan bahwa Indonesia sudah memasuki resesi. Penegasan itu perlu sehingga ada kepastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas apa yang harus dilakukan dalam menghadapi resesi ini.
“Resesi ekonomi bisa berlanjut ke depresi ekonomi jika kuartal II dan III tahun 2021 masih belum positif pertumbuhan PDBnya. Titik terendah ekonomi belum terlihat,” ujar ekonomi INDEF Bhima Yudistira, Rabu 30/9/2020, seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia.
“Jadi penurunan growth di kuartal IV bisa lebih dalam dibanding kuartal III. Selain itu dorongan satu-satunya yang berasal dari belanja pemerintah sulit diandalkan. Apakah stimulus PEN bisa 100% cair nampaknya hampir mustahil kalau dilihat sejauh ini berada di bawah 40% progresnya,” kata Bhima.
Potongan-potongan berita dan pendapat pakar dalam menghadapi resesi ekonomi Indonesia di atas, apakah akan mempengaruhi bisnis forwarder yang kita geluti ini. Bisnis forwarder ini sumber dasar dalam mendapatkan pekerjaannya adalah dari perusahaan swasta, BUMN, perorangan maupun pemerintah. Prosentasenya dalam mendapatkan pekerjaan lebih banyak dari perusahaan swasta, khususnya kalangan industri.
Adanya resesi ekonomi ini, dimana yang menerima dampak lebih berat adalah sektor swasta. Maka usaha forwarder akan menerima dampak yang serius dari perlemahan ekonomi ini. Sepanjang daerah kawasan industri tidak bergerak atau melemah, maka usaha forwarderpun akan melemah pula denyut nadi aktivitasnya. Kebanyakan komoditi yang dihandle untuk perusahaan skala besar adalah impor bahan baku dan ekspor produk, dalam jumlah yang besar pula.
Sedangkan dari sisi kegiatan BUMN yang di topang oleh kegiatan forwarder frekuensi kegiatannya tidak bisa diukur secara pasti seperti kegiatan di perusahaan industri pada umumnya. Kebanyakan kalangan BUMN dalam berhubungan bisnis dengan forwarder sifatnya close relationship, maksudnya dilakukan seleksi sangat ketat dan dalam jumlah terbatas. Artinya sekali memakai salah satu atau beberapa forwarder maka sangat kecil membuka peluang bagi pelaku usaha forwarder lainnya untuk masuk. Khususnya BUMN migas dan pertambangan. Berbeda dengan perusahaan industri umumnya relatif lebih cair, pergantian forwarder dalam menghandle produk sangat simpel, diukur berapa biaya jasa yang ditawarkan oleh forwarder.
Pekerjaan atau proyek pemerintah yang memanfaatkan jasa forwarder adalah pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar. Khususnya dalam pergerakan material bahan pekerjaan proyek dalam jumlah dan bentuk ukuran besar membutuhkan keahlian dan ketrampilan tertentu dalam penanganan transporternya. Pihak perorangan atau perdagangan yang ada saat ini dan masih terus berlangsung walau volumenya juga menurun karena resesi sudah dihandle oleh forwarder domestik antar pulau berbagi dengan usaha ekspedisi perorangan non forwarder.
Faktor kebijakan pemerintah sangat dominan dalam upaya keluar dari resesi ini selain peran swasta. Skema kebijakan seperti apa yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap swasta besar, menengah dan kecil. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah sudah memulai ikhtiarnya. Namun hasilnya belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang masih negatif sampai akhir tahun ini. Ada kekeliruan yang cukup mendasar dari program PEN, karena sebagian besar yang melaksanakan praktik dilapangan adalah pemerintah sendiri bersama perangkatnya. Disini pemerintah sepertinya tidak terlalu percaya terhadap asosiasi perusahaan yang lama bergelut melakukan pembinaan terhadap anggotanya.
KADIN dan asosiasi perusahaan dapat dijadikan partner langsung pemerintah untuk melalukan upaya pemulihan ekonomi. Karena lembaga ini yang tahu secara persis dari sisi mana dapat mulai dilakukan terapi pemulihan ekonomi yang diinginkan. Janganlah KADIN dan asosiasi dijadikan nara sumber dalam gegap gempitanya webinar, tapi dalam praktik lapangannya dikerjakan sesuai selera sendiri dari masing-masing kementerian terkait.
Dapat dipastikan model treatmentnya akan berbeda antara pemerintah dan KADIN, maka hasilnya juga akan berbeda. Pemerintah sepertinya lebih pada program etalase dengan hingar bingar seremonialnya atau webinarnya. Sedangkan KADIN berserta asosiasi perusahaan dapat dipastikan akan menyentuh langsung pada problem dasarnya.
Memang yang memiliki uang adalah pemerintah yang punya program juga pemerintah. Uang didapat dari hutang, jika diserahkan pada lembaga atau orang lain bisa salah kelola. Apakah akan ditagihkan pada lembaga non pemerintah jika ada macetnya dana dari hasil utangan tersebut? Lebih baik dikelola pemerintah sendiri walau ada potensi salah kelola karena salah sasaran atau salah treatment. Toh yang akan ditagih oleh kreditur adalah pemerintah yang berhutang, pokoknya yang bertanggung jawab atas hutang adalah pemerintah maka yang mengelola uang hutang ya harus pemerintah. Titik. (guslim-sept'20)

 
ALFI Usulkan Gagasan Pembangunan Industri Cold Chain Guna Antisipasi Tantangan
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan sejumlah gagasan pengembangan industri cold chain kepada pemerintah untuk mengantisipasi beberapa tantangan.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyebutkan dibalik potensi bisnis cold chain juga terdapat berbagai tantangan seperti menyangkut teknologi untuk sistem pengiriman, maupun asuransi penyedia layanan, serta terbatasnya platform e-commerce yang mengin formasikan kemampuan cold chain.
Apalagi, kata dia, jumlah kegagalan logistik dalam penyimpanan dan distribusi tetap tinggi yakni masing-masing 10 persen dan 20 persen. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kemauan yang kuat dari pemerintah, industri, serta lembaga pendidikan untuk mempromosikan dan meningkatkan keunggulan industri cold chain di Indonesia.
“Sebagai solusi, ALFI juga mengusulan ke pemerintah untuk mengembangkan cold chain yakni; perbaikan sarana dan prasarana untuk menampung hasil pertanian dan perikanan, menyiapkan connected hub and spoke dalam transportasi maupun distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi," kata Yukki dalam siaran pers, Sabtu (19/9/2020).
Selain itu, lanjutnya, dengan menyiapkan platform pendidikan berbasis IT yang lebih kuat, dan adanya regulasi yang mengatur pasar serta industri terhadap pertumbuhan produk pertanian.
Dia menambahkan, pada tataran global, Taiwan telah dikenal sebagai produsen kualitas pertanian dan perikanan yang sukses dengan segudang pengalaman dan teknologi yang handal.
“Kami berharap industri cold chain Indonesia dapat belajar dan mereplikasi kesuksesan tersebut," ujar Yukki.
--
Industri Cold Chain Pada Rantai Logistik Nasional Alami Pertumbuhan Signifikan
Aktivitas layanan cold chain atau sistem rantai pendingin pada industri logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.
Pertumbuhan rata-rata per tahunnya mencapai 6 persen seiring dengan berkembangnya layanan e-commerce serta pandemi Covid-19.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, terlepas dari kondisi Pandemi Covid-19 bahwa pertumbuhan industri cold chain di dalam negeri setiap tahunnya rata-rata mencapai 4 persen hingga 6 persen.
“Bahkan untuk lima tahun kedepan, pasar cold chain Indonesia diperkirakan akan tumbuh 8-10 persen lantaran bermunculan permintaan baru," katanya, Minggu (20/9/2020).
Tingkat pertumbuhan itu didorong kian menggeliatnya populasi atau penikmat e-Commerce yang sekarang ini cenderung memilih berbelanja secara online termasuk untuk kebutuhan bahan pokoknya seperti makanan, minuman dan sejenisnya.
Selain itu, pertumbuhan cold chain juga dipicu meningkatnya kegiatan pengiriman industri farmasi, komoditi pertanian dan barang.
Dia mengatakan, peningkatan permintaan makanan dan minuman beku serta bangkitnya waralaba di dalam negeri juga menjadi faktor tersendiri dalam berkontribusi menumbuhkan industri cold chain di Indonesia.
Yukki mengungkapkan, pasar cold chain secara global, khususnya yang diproyeksikan berasal dari kebutuhan konsumen maupun pertanian dan perikanan pada tahun 2030 masing-masing bisa mencapai US$1.070 miliar dan US$450 miliar.
Bahkan pada 2030, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar terbesar ke-7 di dunia, lantaran populasi konsumennya yang mencapai ratusan juta jiwa (McKinsey).
Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan produk melalui e-commerce juga menopang pasar logistik, sebab dengan permintaan produk yang tinggi maka pengiriman akan meningkat.
Oleh karena itu, Yukki mengingatkan supaya para pebisnis di industri cold chain dapat melakukan investasi serta perluasan pasar yang lebih luas, salah satunya dengan menambah kantor cabang atau perwakilannya seiring dengan meningkatnya aktivitas industri itu di dalam negeri.
Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk yang mudah rusak dan pengiriman cepat turut mendorong aktivitas logistik ekspres dan cold chain yang mengarah pada tingginya kebutuhan fasilitas pergudangan di Indonesia.
Yukki mengungkapkan pasar logistik cold chain di Indonesia kini digarap oleh beberapa perusahaan terkemuka antara lain; Diamond Cold Storage, Kiat Ananda Cold Storage, MGM Bosco, Dua Putera Perkasa, GAC Samudera, dan Adib Cold Logistics
Berdasarkan karakteristik industri cold chain, kata Yukki, pertumbuhan pasar pada industri itu seiring dengan peningkatan barang-barang yang mudah rusak termasuk makanan beku, farmasi, daging, makanan laut dan produk susu.
"Karakter logistik cold chain di Indonesia sebagian besar adalah Business to business (B2B) meskipun permintaan business to customer (B2C) cukup banyak akhir-akhir ini," paparnya.
Dia juga mengatakan diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang tersistem baik dan perangkat pendukungnya, terutama terhadap komoditi pertanian dan perikanan melalui penyimpanan dan pengiriman yang berkualitas.
Sementara itu sebelumnya, Industri rantai pendingin memangkas pertumbuhan produksi rantai pendingin hingga 50 persen hingga akhir tahun. Hal tersebut disebakan oleh berkurangnya aktivitas logistik di dalam negeri.
Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) menyatakan penambahan fasilitas rantai pendingin atau cold storage baru pada akhir tahun ini maksimal hanya 150.000 ton untuk gudang pendingin.
Sementara itu, pertumbuhan produksi kendaraan pendingin maksimal hanya akan bertambah sekitar 950 ton.
“Jadi, manufakturing fasilitas rantai pendingin cuma separuh kinerjanya karena 6 bulan itu mereka hanya mempertahankan pelanggan saja," kata Direktur Eksekutif ARPI Hasanuddin Yasni kepada Bisnis, Kamis (11/6/2020).
Hasanuddin mengatakan produksi kendaraan pendingin dan gudang pendingin baru akan dimulai pada awal kuartal IV/2020. Namun demikian, lanjutnya, mayoritas pabrikan baru akan memulai proses produksi pada awal kuartal I/2021.
Hasanuddin menyampaikan pada tahun ini akan ada pergeseran tren produksi gudang pendingin. Menurutnya, produksi gudang pendingin berkapasitas 200 ton akan menopang lebih dari 90 persen gudang pendingin baru pada tahun ini.
Hasanuddin menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga ayam potong dan ikan kecil lantaran minimnya fasilitas gudang pendingin untuk dua komoditas tersebut. Menurutnya, harga ayam potong anjlok sampai 70 persen dari harga normal karena minimnya gudang pendingin untuk menyimpan ayam potong tersebut.
"[Mereka] butuh cold storage skala kecil sekitar 200 ton. Itu [produk] yang paling banyak diminati tahun ini," katanya.
Selain itu, Hasanuddin menyatakan pembangunan gudang pendingin berskala besar seluruhnya ditunda. Menurutnya, penundaan tersebut disebabkan oleh menurunnya aktivitas penangkapan ikan laut maupun impor daging potong.
Di samping itu, Hasanuddin mengatakan minimnya aktivitas logistik membuat waktu penyimpanan di gudang-gudang pendingin lebih lama. Alhasil, lanjutnya, okupansi gudang pendingin naik ke level 100 persen.
Hasanuddin mencatat okupansi gudang pendingin pada keadaan normal berada di kisaran 70-80 persen. Walau okupansi naik, Hasanuddin mencatat arus kas rata-rata gudang pendingin tetap tertekan lantaran mayoritas pengguna gudang pendingin meminta penundaan pembayaran.
Di sisi lain, minimnya aktivitas logistik membuat okupansi kendaraan pendingin anjlok sekitar 30-50 persen ke kisaran 40-60 persen. Alhasil, pabrikan kendaraan pendingin menunda produksi kendaraan pendingin hingga Oktober 2020.
"Tapi, sejauh ini mereka [industriawan rantai pendingin] belum melakukan PHK [pemutusan hubungan kerja]. Paling shift separuh-separuh. Jadi, istilah lembur itu hampir tidak ada [saat ini]," ucapnya.
Oleh karena itu, Hasanuddin meminta kepada pemerintah agar ada keringanan pembayaran tarif listrik selama pandemi masih berlangsung. Menurutnya, asosiasi telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara untuk memberikan diskon sebesar 25 persen dari biaya per Kilowatt hour (kWh).
Walaupun kondisi arus kas berat, Hasanuddin menilai pandemi Covid-19 juga memberikan dampak positif bagi industri rantai pendingin. Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat konsumen sadar akan keunggulan makanan beku (frozen foods) dibandingkan panganan segar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
ALFI ingatkan resiko kegagalan industri cold chain, ungkap sejumlah tantangan
Industri cold chain atau rantai pendingin di Indonesia menghadapi tantangan berupa kegagalan logistik terkait dengan sistem distribusi yang cukup tinggi hingga 20 persen dari total distribusi.
Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan di balik potensi bisnis cold chain juga terdapat berbagai tantangan seperti menyangkut teknologi untuk sistem pengiriman, maupun asuransi penyedia layanan, serta terbatasnya platform e-Commerce yang menginformasikan kemampuan cold chain.
"Apalagi, jumlah kegagalan logistik dalam penyimpanan dan distribusi tetap tinggi yakni masing-masing 10 persen dan 20 persen," tuturnya, Minggu (20/9/2020).
Oleh karena itu, kata Yukki, diperlukan kolaborasi dan kemauan yang kuat dari pemerintah, industri, serta lembaga pendidikan untuk mempromosikan dan meningkatkan keunggulan industri cold chain di Indonesia.
Sebagai solusi, ALFI juga mengusulkan ke pemerintah untuk mengembangkan cold chain yakni; perbaikan sarana dan prasarana untuk menampung hasil pertanian dan perikanan, menyiapkan connected hub and spoke dalam transportasi maupun distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi.
Selain itu, menyiapkan platform Pendidikan berbasis IT yang lebih kuat, dan adanya regulasi yang mengatur pasar serta industri terhadap pertumbuhan produk pertanian.
Dia bercerita di tataran global, Taiwan telah dikenal sebagai produsen kualitas pertanian dan perikanan yang sukses dengan segudang pengalaman dan teknologi yang handal.
“Kami berharap industri cold chain Indonesia dapat belajar dan mereplikasi kesuksesan tersebut. Melalui seminar ini diharapkan agar kedua belah pihak dapat meningkatkan kerjasama," ujar Yukki.
--
Industri E-Commers Atau Layanan Cold Chain Alami Perkembangan
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mencatat aktivitas layanan cold chain atau sistem rantai dingin pada industri logistik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, terlepas dari kondisi pandemi Covid-19, pertumbuhan industri cold chain di dalam negeri setiap tahunnya rata-rata mencapai 4 persen hingga 6 persen.
Tingkat pertumbuhan itu didorong oleh kian menggeliatnya populasi atau pengguna e-commerce yang sekarang ini cenderung memilih berbelanja secara daring termasuk untuk kebutuhan bahan pokoknya seperti makanan, minuman, dan sejenisnya.
“Selain itu, pertumbuhan cold chain juga dipicu meningkatnya kegiatan pengiriman industri farmasi, komoditi pertanian dan barang konsumsi," ujar Yukki dalam siaran pers, Sabtu (19/9/2020).
Dia mengatakan peningkatan permintaan makanan dan minuman beku serta bangkitnya waralaba di dalam negeri juga menjadi faktor tersendiri dalam berkontribusi menumbuhkan indutri cold chain di Indonesia.
Yukki mengungkapkan, pasar cold chain secara global, khususnya yang diproyeksikan berasal dari kebutuhan konsumen maupun pertanian dan perikanan pada 2030 masing-masing bisa mencapai US$1.070 milliar dan US$450 milliar.
Dia melanjutkan bahkan pada 2030, menurut laporan McKinsey, Indonesia diproyeksikan menjadi pasar terbesar ke-7 di dunia, lantaran populasi konsumennya yang mencapai ratusan juta jiwa.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa permintaan produk melalui e-commerce juga menopang pasar logistik, sebab dengan permintaan produk yang tinggi maka pengiriman akan meningkat," ujarnya (Logistics/ bisnis.com/hd).

 
KEMENHUB : PSBB Tidak Pengaruhi Arus Angkutan Laut Termasuk Tol Laut
JAKARTA (LOGISTICS) : Secara umum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak dilakukan di setiap daerah pada awal pandemi telah berpengaruh kepada penurunan penumpang di angkutan laut tetapi tidak untuk muatan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan penurunan angkutan penumpang laut terutama terjadi di daerah timur. Pasalnya, penetapan pembatasan ditetapkan oleh ketua Satgas yang ada di wilayah timur melalui surat edaran dengan memper timbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan Covid-19.
“Namun kalau saat ini Jakarta PSBB dibandingkan dengan PSBB yang sebelumnya ke angkutan laut enggak ada pengaruh signifikannya ya. Karena di Jakarta pelabuhan juga cuma Tanjung Priok,” jelasnya, Selasa (15/9/2020).
Hal senada disampaikan, Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo yang mengatakan pada masa pandemi sejumlah kepala daerah menutup pelabuhannya untuk mengendalikan penyebaran yang lebih luas. Namun saat ini kapal-kapal kargo sudah bisa berlayar ke wilayah-wilayah tersebut.
Saat ini, pihaknya mendorong industri supaya melakukan kegiatan dengan baik agar kapal yang beroperasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) juga memiliki muatan balik. Termasuk sinergi dengan asosiasi dan angkutan lainnya.
“Caranya melalui asosiasi seperti INSA bagaimana terjadi konektivitas dengan angkutan lain di T3. Dengan dirjen darat juga di Papua bagaimana kapal laut sampai di sana lalu diangkut melalui darat atau udara dan men-supply ke daerah yang tidak terjangkau,” ujarnya.
Tak hanya untuk angkutan barang, hal serupa, kata dia, juga berlaku untuk angkutan penumpang. Saat ini pesawat tetap beroperasi di wilayah timur tetapi untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi tetap memerlukan aktivitas laut sebagai penghubung.
--
Pemerintah Tidak Jadi Pangkas Anggaran Tol Laut Rp. 400 miliar
Pemerintah urung memangkas anggaran program tol laut senilai kurang lebih Rp400 miliar yang semula dilakukan pada awal pandemi Covid-19.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan anggaran tol laut sudah dikembalikan untuk melayani 26 rute. Saat ini penyerapan anggaran subsidi untuk program tol laut pun sudah mencapai 40 persen.
Jumlah penyerapan tersebut, kata dia, masih sesuai dengan rencana untuk dilakukan evaluasi pada akhir tahun. “Program tol laut memang ada pengurangan anggaran awalnya pandemi, tetapi sudah dikembalikan kembali. Anggaran tetap, kurang lebih Rp400 miliar untuk 26 rute,” jelasnya, Selasa (15/9/2020).
Dia menjelaskan saat ini program tol laut melayani wilayah 3T (terpencil, terluar, terdepan) dan perbatasan NKRI dengan fokus utamanya mempromosikan perdagangan. Namun, memang saat ini dengan sebanyak 26 kapal tol laut masih berbanding jauh dengan total jumlah armada kapal komersial nasional.
Selain itu, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, program tol laut hingga akhir tahun ini adaah sebanyak 100 pelabuhan yang disinggahi. Menurutnya peran pemerintah daerah untuk membantu proyek tol laut sangat penting tetapi memang sulit dilakukan karena pemda di daerah 3 TP sendiri juga kesulitan dalam mengakses konektivitas.
Antoni menyebut sejauh ini, dari program yang berjalan baru terdapat sejumlah daerah yang mengajukan tambahan kapasitas kontainer seperti Sangihe Talaud. Namun, kendalanya memang masih terletak pada kapasitas muat balik. Dia mencontohkan seringkali kontainer yang disiapkan sudah tersedia tetapi ternyata hasil produksinya yang belum ada.
“Jadi untuk itu saat ini kami mencoba terus sampai nanti memang daerah tertentu bisa dilayani kami alihkan komersial, sehingga tol laut bisa kami alihkan ke titik lainnya karena saat ini baru 100 wilayah. Jadi dibandingkan ribuan pulau-pulau kecil di Indonesia masih jauh,” imbuhnya.
--
KEMENHUB Gandeng KEMENTAN dan BPS Guna Masifikasi Program Tol Laut
Kementerian Perhubungan mengajak Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, hingga Badan Pusat Statistik untuk membantu dan mendapat gambaran arus pusat logistik yang tepat dalam program tol laut.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi membenarkan saat ini hanya rute pelayaran Morotai dan Sangihe Talaud dalam program tol laut yang berhasil karena pemdanya sudah memahami pengaturan dan kapal-kapal ke wilayah itu sudah memiliki muatan balik.
Saat ini, kata dia, yang dibutuhkan untuk mengem bangkan potensi wilayah lainnya dalam ke berhasilan program tol laut adalah kola borasi dengan beberapa kementerian/lembaga supaya bisa mendeteksi pergerakan logistik pada waktu yang tepat. Setelah mengetahui pola dan waktu aktivitas logistik yang tepat, pihaknya bisa menyesuaikan diri dengan menyiapkan kapal angkutan.
Dia mencontohkan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ternyata hanya ramai angkutan ternak pada saat lebaran tetapi minim pergerakan pada awal tahun. Setelah mengetahui hal ini kapal dapat berlayar sesuai pola yang terbentuk, sehingga muatan balik tidak kosong.
“Kami saat ini berkomunikasi dengan kementerian lainnya. Kami ingin dapat gambaran pusat logistik pada waktu tertentu. Pusat logistik ini yang harus kami cari tau. Kami sudah ke Kementan untuk urusan ternak ini,” jelasnya, Selasa (15/9/2020).
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi juga men yampaikan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini salah satu program transportasi laut yang berperan langsung dalam menciptakan kesetaraan dan pemerataan ekonomi yaitu Tol Laut tetap dilanjutkan.
Program yang telah dimulai pada 2015 ini, sampai dengan 2020 telah mengoperasikan 26 trayek angkutan barang tol laut, 110 trayek pelayaran perintis dan 6 trayek kapal ternak.
Kemenhub akan banyak mengandalkan pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 2020 untuk mengembangkan sektor maritim Indonesia. Terdapat Pelabuhan Seba, NTT, Menara Suar di Tarakan, Kalimantan Utara, melakukan intensifikasi tol laut.
Dia menyebut salah satu upaya efisiensi tol laut yakni mengembangkan Kupang sebagai hub di wilayah NTT dan Selatan Maluku supaya komersial dapat menuju Kupang. Alhasil tol laut dapat tetap memastikan harga sembako terjangkau.
--
KEMENHUB Apresiasi Peran Stakeholder Atas Program Tol Laut
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mengapresiasi peran pemerintah daerah (Pemda), operator kapal dan operator pelabuhan dalam menjalankan program Tol Laut pada masa pandemi Covid-19.
Direktur Lalu Lintas dan Angkuran Laut Ditjen Hubla Capt. Wisnu Handoko mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kinerja, pelayanan dan partisiapasi para pihak baik operator pelabuhan, kapal serta pemda dalam pengembangan tol laut
"Peranan pemda sangat penting terutama dalam mengoptimalisasi ruang muat kapal Tol Laut untuk mengangkut muatan barang pokok, barang penting dan lainnya yang dibutuhkan di daerahnya serta mengupayakan adanya muatan balik yang merupakan potensi unggulan daerah," kata Wisnu dalam siaran pers, Minggu (19/7/2020).
Dia menambahkan Selama ini muatan unggulan di daerah mungkin sudah ada, tetapi belum ada sarana pengangkutnya atau kauntitasnya belum banyak, sehingga diharapkan pemda bisa mengupayakan peningkatan muatan dari waktu ke waktu.
Selain peran pemda dalam implementasi program Tol Laut, lanjutnya, peran para pengelolan dan operator kapal juga sangat penting. Pemberian penghargaan kepada pengelola kegiatan dan operator kapal perintis dalam bidang perawatan kapal, akan memacu para operator untuk melakukan perawatan kapal dengan baik.
Pihanknya meminta operator kapal perintis juga wajib malaksanakan plan maintenance system agar pemeliharaan kapal negara dapat berjalan baik dan terencana. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali operator harus melaporkan kondisi kapal negara yang dioperasikannya agar secara transparan.
Sementara itu, Kasubdit Angkutan Laut Khusus, Capt. Bharto Ari Rahardjo memerinci pemenang yang diberikan kepada operator Tol Laut dengan kategori sebagai berikut pertama operator dengan kategori total muatan terbanyak dengan total muatan 1.407 teus diraih oleh PT Pelni (Persero).
Kedua operator dengan kategori load factor tertinggi sebesar 88,67 persen diraih oleh PT Djakarta Lloyd (Persero). Ketiga operator dengan kategori capaian voyage terbanyak (capaian realisasi dibandingkan dengan target voyage) diraih oleh PT Temas Tbk.
"Penghargaan untuk pemda diberikan kepada Kabupaten Pulau Morotai, total muatan berangkat sebanyak 381 teus melalui Pelabuhan Morotai. Lalu Kabupaten Sangihe, total muatan berangkat sebanyak 341 teus melalui Pelabuhan Tahuna. Berikutnya Kabupeten Nunukan, total muatan berangkat sebanyak 309 teus melalui Pelabuhan Nunukan Sebatik," katanya.
Penghargaan kepada pemerintah daerah dengan pengirim muatan balik terbanyak, program tol laut adalah Kabupaten Pulau Morotai, total muatan balik sebanyak 408 teus, Kabupaten Sangihe, total muatan balik sebanyak 170 teus, dan Kabupeten Halmahera Tengah, total muatan balik sebanyak 117 teus.
"Penghargaan untuk operator BUMN dengan load factor terbaik kegiatan angkutan khusus ternak diraih oleh PT Pelni, yang mengoperasikan KM. Cemara Nusantara 1 mengangkut sebanyak 3.518 sapi dengan 7 voyage," ujarnya.
Penghargaan untuk operator swasta dengan load factor terbaik kegiatan angkutan khusus ternak diraih oleh PT Pelayaran Wirayuda Maritim, yang mengoperasiakn KM. Camara Nusantara 2 mengangkut sebanyak 4.041 sapi dengan 7 voyage. (Logistics/ bisnis. com/hd)

 
Perkuat Bisnis Sektor Logistik Pelni Gandeng Aplikasi My Cargoo
JAKARTA (LOGISTICS): PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memperkuat bisnis logistiknya melalui aplikasi My Cargoo. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan semakin mendongkrak kinerja muatan pada kapal penumpang Pelni paling sedikit hingga 50 persen.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Yahya Kuncoro menuturkan seiring dengan bertambahnya pelabuhan yang dibuka dan kemudahan layanan yang diberikan Perusahaan, kinerja muatan container pada kapal penumpang terus mengalami peningkatan. Hingga Juli 2020, Perusahaan telah mengangkut sebesar 5.132 TEUs dan diproyeksikan akan terus tumbuh.
"Terjadi kenaikan muatan sebesar 87 persen dari Mei 2020 hingga Juli 2020 atau dari 445 TEUs menjadi 834 TEUs. Perusahaan optimis jumlah muatan akan terus meningkat seiring dengan adanya perubahan, inovasi, dan kemudahan yang ditawarkan kepada shipper melalui aplikasi My Cargoo nantinya," Yahya dalam siaran pers, Senin (18/8/2020).
Dia menambahkan inovasi Pelni melalui aplikasi My Cargoo yang tengah dikembangkan perusahaan akan semakin meningkatkan daya saing Pelni dalam bisnis logistik. Aplikasi manajemen logistik ini akan memberikan kemudahan bagi pengirim (shipper) untuk melakukan pemesanan muatan pada kapal penumpang.
Perusahaan, lanjutnya, terus berinovasi dengan menghadirkan paltform digital untuk muatan logistik. Selain untuk memudahkan pemesanan muatan, aplikasi ini dapat memudahkan shipper untuk melihat secara detail slot cargo yang tersedia secara realtime dan tracking muatan.
Pihaknya mengatakan untuk saat ini, para shipper dapat melakukan proses booking dan reservasi muatan melalui website dan loket kantor cabang Pelni. Shipper dapat mengakses cargo.Pelnilogistics.co.id dan mengisi data sesuai dengan form yang telah disediakan. Shipper juga dapat memilih jadwal keberangkatan kapal dan mode layanan pengiriman yang diinginkan.
“Pelni menyediakan empat layanan berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengirim, yaitu door to door (full service), door to port, port to door, ataupun port to port. Dengan layanan tersebut, harga yang ditawarkan juga semakin kompetitif," tambahnya.
Jika shipper memilih layanan door to door maka barang akan di jemput sesuai dengan lokasi pengirim dan akan diantarkan sampai ke lokasi penerima. Adapun, jika memilih layanan port to port, maka pengirim yang akan mengantar barang menuju container yard di pelabuhan muat dan penerima akan mengambil di container yard pelabuhan tujuan.
Kemudahan layanan tidak hanya pada saat pemesanan muatan, tetapi juga saat pembayaran. Kini, sistem pembayaran telah di dukung secara cashless melalui internet banking, mobile banking, dan ATM dengan timelimit 4 jam setelah proses booking.
“Untuk koordinasi pemesanan muatan di kantor cabang, shipper dapat melakukan komunikasi lebih lanjut bersama dengan sales representatif kami," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pemerintah Konsiten Untuk Tetap Usahakan Program Tol Laut
JAKARTA (LOGISTICS) Pemerintah mengharapkan program tol laut dapat menjadi solusi menyeimbangkan perdagangan antara wilayah barat dan timur Indonesia sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung lebih baik melalui konektivitas angkutan barang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan implementasi program tol laut tersebut memerlukan sejumlah hal antara lain jaringan kapal, rute pelayaran, fasilitas pelabuhan yang memadai, konektivitas antar moda yang baik, dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang.
“Walaupun dalam suasana pandemi Covid–19 yang melanda dunia dan negara ini, kita dapat mampu mengembangkan komoditi daerahnya masing-masing, yang menjadi andalan sebagai muatan balik pada kapal-kapal tol laut yang beroperasi dari seluruh perairan Indonesia,” katanya, Senin (21/9/2020).
Dia mengaku membutuhkan kolaborasi dengan kalangan akademisi yang dapat memberikan masukan berkelanjutan yang bermanfaat untuk pengembangan program ini ke depannya.
Di sisi lain, pemerintah memiliki misi untuk turut memberikan edukasi mengenai kekuatan laut Indonesia dan bagaimana distribusi logistik kepada kalangan perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Budi mengatakan Indonesia memiliki sejarah panjang dengan kekuatan maritim yang berjaya pada zamannya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan hamparan laut seluas 6,4 juta kilometer atau 77 persen dari total wilayahnya. Perairan nusantara ini bahkan lebih luas dari daratan Asia Barat, yang di atasnya ada 19 negara.
"Kekuatan maritim Indonesia ini sudah dikenal sejak dulu dan sudah seharusnya kita memaksimalkan potensi yang ada dengan terobosan baru untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, bermartabat dan berdaulat, sebagaimana konsep Archipelagic State (Negara Kepulauan),” jelasnya.
Program tol laut diluncurkan pada 2015 sebagai salah satu program unggulan pemerintah berupa program pengangkutan logistik kelautan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di nusantara untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah, antar pulau, antar daerah serta memangkas biaya logistik yang mahal.
Untuk mewujudkan tujuan ini dibutuhkan sinergi para stakeholders, khususnya antara kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dan juga para pelaku usaha dan operator prasarana dan sarana transportasi laut.
Seiring dengan kebutuhan masyarakat, program tol laut terus mengalami peningkatan dan pengembangan seperti trayek yang bertambah, jumlah muatan yang makin meningkat, maupun kapasitas kapal yang makin besar.
“Kami terus bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholders perhubungan termasuk para operator pelabuhan untuk menetapkan langkah agar implementasi program tersebut mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat salah satunya diwujudkan dengan mensinergikan tahapan pada Sistem Perencanaan Nasional [Sistranas] dan Sistem Logistik Nasional [Sislognas] dengan melakukan berbagai inovasi agar tujuan utama Tol Laut dapat segera terwujud,” paparnya.
--
Pelindo I Bakal Menata Akses Masuk Truk Petikemas ke TKP Belawan
Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I, menyatakan bakal menata akses masuk truk peti kemas untuk meningkatkan kelancaran arus masuk dan keluar di area tersebut.
Penataan akses masuk tersebut dilakukan melalui pemeriksaan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) di area pre gate terhadap armada truk yang akan memasuki wilayah TPK Belawan. Hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan operasional pelabuhan.
GM TPK Belawan Indra Pamulihan mengatakan penataan tersebut dilakukan mulai tanggal 20 Agustus 2020 dan sudah disosialisasikan terlebih dahulu ke Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
“Kami melakukan peme riksaan SP2 kepada supir truk peti kemas di area pre gate sebelum masuk pintu utama menuju areal TPK Belawan. Jika supir truk peti kemas tersebut tidak mengantongi SP2, kami arahkan untuk parkir ditempat yang telah kita siapkan dan menunggu SP2 dari pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL),” katanya melalui siaran pers, Jumat (18/9/2020).
Penataan akses truk peti kemas ini dinilai dapat mengefisiensikan waktu pelayanan penerimaan dan pengiriman barang, mengurangi kemacetan di gerbang masuk, serta menurunkan biaya logistik. Truk dapat mengangkut peti kemas sampai 4—5 kali dalam sehari.
“Hal ini merupakan salah satu upaya kami mempercepat pelayanan di terminal dan mendukung efisiensi biaya logistik. Setelah dilakukan pemeriksaan SP2 di area pre gate kurang lebih satu bulan ini, sudah tidak pernah lagi terjadi kemacetan di pintu Gate in TPK Belawan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Angsuspel Belawan Erry Salim menilai kebijakan dan prosedur ini dapat berdampak positif terhadap kegiatan operasional. Hal ini dinilai dapat mempercepat proses peng ambilan barang.
“Kondisi saat ini sudah lebih bagus, dan kami berharap Pelindo I dapat melakukan inovasi pelayanan logistik secara berkesinambungan,” katanya.
Sampai dengan Agustus 2020, TPK Belawan telah melayani kunjungan kapal sebanyak 589 call, dengan kunjungan kapal di terminal internasional 342 call dan di terminal domestik 247 call.
Adapun, bongkar muat peti kemas di TPK Belawan sampai dengan Agustus 2020 telah mencapai 585.928 box. Sementara itu, bongkar muat peti kemas di terminal internasional sampai dengan Agustus 2020 mencapai 288.161 box dan terminal domestik 297.767 box.
Sementara itu, kinerja operasional TPK Belawan sampai dengan Agustus 2020 di terminal internasional mencapai 54,18 B/S/H atau Box/Ship/Hour, sedangkan di terminal domestik mencapai 46 B/S/H. Produktivitas di kedua terminal tersebut diklaim telah melampaui standar kinerja bongkar muat peti kemas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan yang sebesar 32 B/S/H.
Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I Cabang Pekanbaru optimistis dapat terus menggenjot kinerja perseroan lewat strategi intensifikasi layanan Bisnis Cargo Handling dan Marine Services.
Sampai dengan Juli 2020, arus kunjungan kapal sampai dengan Pelindo I Cabang Pekanbaru tercatat 246 call atau 877.943 Gross Tonnage (GT). Adapun, trafik bongkar muat barang meningkat signifikan dari 61.866 ton hingga Juli 2019 menjadi 166.384 ton.
Layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Perawang yang juga dikelola perseroan juga mengalami peningkatan. Sampai dengan Juli 2020, bongkar muat peti kemas di pelabuhan ini naik 4,4 persen secara tahunan menjadi 48.177 boks. Angka tersebut setara dengan 53.577 TEUs, tumbuh 4,5 persen.
General Manager Pelindo I Cabang Pekanbaru I Wayan Wirawan menyatakan dengan peningkatan aktivitas bongkar muat tersebut, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp77,02 miliar. Melihat capaian tersebut, dia optimistis perseroan dapat melampaui target yang ditetapkan.
“Kami optimis dapat mencapai bahkan melebihi target RKAP tahun 2020 yang telah ditetapkan. Strategi yang kami siapkan untuk mencapai target RKAP, dengan melakukan intensifikasi layanan cargo handling, baik untuk general cargo maupun peti kemas,” jelasnya melalui siaran pers, Rabu (9/9/2020).
Untuk layanan bongkar muat peti kemas, lanjutnya, perseroan berkoordinasi dengan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Koordinasi dilakukan terkait kegiatan muat empty container melalui Pelabuhan Perawang.
Selain itu, dia mengatakan perseroan mendekati para pemilik barang dan kapal agar melakukan kegiatan bongkar muat general cargo di Pelabuhan Perawang. Perseroan mengajak pihak yang masih melakukan bongkar muat di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) maupun di pelabuhan lain, untuk pindah ke Pelabuhan Perawang.
Dia mengatakan pihaknya turut mendorong intensifikasi layanan marine lewat kerjasama dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk meningkatkan layanan jasa pemanduan dan penundaan terhadap kapal-kapal yang melewati Sungai Siak.
“Karena wilayah tersebut merupakan perairan wajib pandu. Pelindo I akan terus melakukan koordinasi serta pendekatan secara personal yang intens pada kapal-kapal yang melewati perairan tersebut dengan mengoptimalkan layanan digital inaportnet dan Indonesia Gateway Master Terminal (IGMT),” jelasnya.
Dia memperkirakan menargetkan arus barang dapat meningkat hingga 96,31 persen sampai Desember 2020, menjadi sekitar 367.160 Ton. Adapun, bongkar muat peti kemas, diproyeksikan akan tumbuh 26,33 persen menjadi 114.489 TEUs.
“Kami optimis dapat mencapai target meskipun masih di tengah situasi pandemi seperti saat ini, namun ada kecenderungan pertumbuhan arus barang pada semester II. Oleh karena itu, kami terus melakukan pendekatan secara personal dan lebih aktif menjemput bola,” jelasnya.
Disisi lain kinerja TPK Belawan disebutkan, Selama Semester I/2020, Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 mencatatkan performa positif. TPK ini pun jadi andalan cuan pada masa new normal ini.
General Manager TPK Belawan, Indra Pamulihan mengatakan TPK Belawan melayani kunjungan kapal sebanyak 435 call, dengan kunjungan kapal di terminal internasional sebanyak 256 call dan di terminal domestik sebanyak 179 call. Bongkar muat peti kemas di TPK Belawan sampai dengan semester I/2020 ini sebanyak 424.899 box, naik 6,13 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yang sebanyak 400.368 box.
"Kami berharap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian pada tahun ini dapat terus tumbuh sehingga trafik bongkar muat peti kemas di TPK Belawan tahun ini dapat terus meningkat,” terangnya dalam siaran pers, Selasa (28/7/2020).
Dia menambahkan untuk bongkar muat peti kemas di terminal internasional sampai dengan semester I/2020 sebanyak 209.335 box dan untuk terminal domestik sebanyak 215.564 box. Angka tersebut sama dengan bongkar muat peti kemas di TPK Belawan sebanyak 531.551 TEUs, naik 5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 sebanyak 506.475 TEUs.
Terminal internasional melayani bongkar muat peti kemas sebanyak 267.511 TEUs dan terminal domestik sebanyak 264.040 TEUs. Arus bongkar muat peti kemas di TPK Belawan semester I tahun ini tumbuh meningkat walapun pada masa pandemi Covid-19, terutama didominasi bongkar muat peti kemas domestik atau antar pulau.
Bongkar muat peti kemas di terminal internasional sebanyak 3,3 juta ton dengan komoditi dominan untuk impor yakni: pupuk, makanan ternak, dan chemical serta komoditi dominan ekspornya meliputi palm oil, chemical, dan minyak.
Sementara itu, bongkar muat peti kemas di terminal domestik sebanyak 3,15 juta ton dengan komoditi dominan untuk kegiatan bongkar di terminal ini yakni kertas, semen, dan gula. Adapun, untuk komoditi dominan untuk kegiatan muatnya adalah pecah belah, alat tulis kantor, dan besi ulir.
Selain itu, kinerja operasional TPK Belawan sampai dengan semester I / 2020 di terminal internasional mencapai 54,92 B/S/H (Box/Ship/Hour) dan di terminal domestik mencapai 47,66 B/S/H. Produktivitas di kedua terminal tersebut berada di atas standar kinerja bongkar muat peti kemas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan yang sebesar 32 B/S/H.
“Kami akan terus memastikan layanan di TPK Belawan selama 24 jam dalam 7 hari untuk menjaga kelancaran logistik dan kami terus optimis trafik bongkar muat peti kemas di TPK Belawan akan tumbuh meningkat karena aktivitas perekonomian sudah dimulai kembali di masa adaptasi kebiasaan baru,” jelas Indra.
Sejak Januari 2020, manajemen Pelindo 1 melakukan penggabungan dua terminal peti kemas yang beroperasi di kota Medan yakni Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) menjadi TPK Belawan untuk upaya strategi korporasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pemerintah Bahas Pembentukan Bandara Super Hub
JAKARTA (LOGISTICS) : Pembahasan terkait dengan pembentukan bandara super hub dan hub oleh pemerintah pusat telah dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dengan sejumlah konsep yang masih didalami.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan konsep super hub nantinya merupakan kombinasi pendekatan antara klaster industri dengan hub transportasi disesuaikan dengan prioritas rencana pengembangan industri oleh pemerintah.
Saat ini, masih terdapat sejumlah konsep awal super hub yang didalami, antara lain bagaimana E-Commerce Logistic & AeroIndustry Super Hub, Innovation Super Hub, Islamic Commerce Super Hub, Agroindustry & Fisheries Super Hub, Tourism Super Hub.
“Ada beberapa potensi lokasi juga antara lain Kawasan IKN, Kaltim. Batam-Bintan-Karimun, Rebana, Jawa Barat, Bali-Nusa Tenggara, serta Sulawesi Utara,” jelasnya kepada Bisnis.com, Selasa (15/9/2020).
Kementerian Perencanaan Pem bangunan Nasional (PPN)/Bappenas terlibat dalam pembahasan terkait dengan perumusan kandidat bandara hub dan super hub yang saat ini masih berlangsung.
Direktur Transportasi Kemen terian PPN/Bappenas Ikhwan Hakim menuturkan bandara hub dan super hub saat ini masih dalam proses kajian. Menurutnya pertimbangan yang tengah dilakukan dalam menentukan bandara hub dan superhub di Indonesia antara lain aspek letak geografis untuk melayani pergerakan internasional dan domestik, ketersediaan dan potensi pengembangan fasilitas bandara, hingga konektivitas dan kawasan pada hinterland.
Senada, Direktur Sarana dan Prasarana PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak menyampaikan saat ini sedang mengembangkan hub untuk mendorong efisiensi logistik dan konsolidasi penerbangan supaya terbentuk penerbangan yang besar dan efisien.
Pembahasannya memper timbangkan infrastruktur yang telah siap, pusat- pusat produksi (kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus), dan destinasi pariwisata yang telah dikembangkan.
“Pembahasannya masih terus berlangsung. Segera setelah selesai akan kita sampaikan ke kabinet untuk dibahas dan diputuskan,” ujarnya.
--
Bappenas Kaji Bandara Super Hub dan Bandara Hub
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menargetkan segera membawa nama-nama bandara hub dan super hub kepada Presiden Joko Widodo.
Direktur Transportasi Kemen terian PPN/Bappenas Ikhwan Hakim menuturkan bandara hub dan super hub membutuhkan pertimbangan yang mendalam. Untuk itu pihaknya masih melakukan proses kajian.
Pertimbangan yang diberikan antara lain aspek letak geografis untuk melayani pergerakan internasional dan domestik, ketersediaan dan potensi pengembangan fasilitas bandara, hingga konektivitas dan kawasan pada hinterland.
Senada Direktur Sarana dan Prasarana PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak men yampaikan saat ini sedang mengembangkan hub untuk mendorong efisiensi logistik dan konsolidasi penerbangan supaya terbentuk penerbangan yang besar dan efisien.
Pembahasannya mem pertimbangkan infrastruktur yang telah siap, pusat- pusat produksi (kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus), dan destinasi pariwisata yang telah dikembangkan.
“Pembahasannya masih terus berlangsung. Segera setelah selesai akan kita sampaikan ke kabinet untuk dibahas dan diputuskan,”ujarnya, Minggu (13/9/2020).
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo Jokowi menyoroti banyaknya status bandara internasional di tanah air. Untuk itu, untuk membuat bandara lebih fokus, pemerintah akan membentuk hub dan super hub.
“Lalu lintas terpusat hanya di empat bandara artinya kuncinya ada di empat bandara ini di Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, dan Kualanamu di Sumatra Utara,” ujarnya dalam unggahan Sekretariat Kabinet, Kamis (6/8/2020).
Jokowi mengajak jajarannya berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi internasional hub dengan pembagian fungsi sesuai letak geografis dan karakteristik wilayah.
Saat ini, menurut Presiden, ada delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan superhub, yakni Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Sam Ratulangi, dan Juanda.
--
Bisnis Cargo AP II Dipacu Agar Tumbuh Positif di Tengah Pandemi Covid-19
Sejumlah terobosan bisnis terus digalakkan PT Angkasa Pura II guna mendukung kinerja keuangan perseroan agar terus tumbuh positif dan bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Salah satu terobosannya adalah memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk memperbaiki proses bisnis di bidang pergudangan kargo yang sekaligus mampu menjadi tuas pengungkit bagi perolehan pendapatan.
Ghamal Peris, Direktur Komersial PT Angkasa Pura II, menerangkan bahwa dalam pelayanan bisnis gudang kargo, selama ini APII bekerjasama dengan beberapa operator gudang kargo.
Namun, lanjut dia, dalam perjalanannya, ada ketidakseragaman dalam kontribusi pendapatan masing-masing operator per meter persegi.
Menurutnya, sistem penanganan yang cenderung manual dalam bisnis kargo selama ini, di mana banyak barang tidak tertata dengan sistem racking, dinilai belum menerapkan standarisasi yang baik.
Demikian pula dengan sistem pelaporan data produksi serta pendapatan yang belum real-time, dan tracking barang dengan sistem barcode yang belum berjalan, menyebabkan ketepatan pelaporan tidak maksimal.
Oleh sebab itu, Direktorat Komersial AP II melakukan terobosan dalam pengelolaan gudang kargo dengan memberlakukan pengelompokan ruang kargo untuk dikomersilkan di tahun ini.
"Beberapa hal utama menjadi fokus kita dalam bisnis kargo di masa depan, yaitu memiliki sistem pengelolaan gudang kargo berbasis teknologi, kemampuan melakukan tracking kargo dan laporan real-time, dan tentunya mendapatkan pengelola gudang kargo yang kredibel." ujarnya melalui siaran resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (12/11/2020).
Menurut Ghamal, dengan sistem terintegrasi, mengandalkan perangkat lunak, aplikasi dan hal lainnya yang dapat mengatur hingga kegiatan terkecil, seperti sistem racking dan roller, menjadi salah satu fokus manajemen saat ini.
"Sistem ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas hingga 30% sehingga pelayanan pun dapat ikut meningkat," tegasnya.
Selain itu, dengan adanya sistem tersebut, laporan yang bersifat real-time untuk menjaga kelancaran dalam laporan, terutama finansial dapat terwujud.
“Kami mengundang pengelola kargo internasional dan nasional untuk berkompetisi memenangkan pengelolaan cluster 2 lini 1 yang luasnya sekitar 16,000 meter persegi ini," ujarnya.
Sejauh ini, sudah cukup banyak pengelola kargo yang menyatakan ketertarikannya.
"Kami akan memastikan bahwa bandara sekelas Soekarno Hatta akan dikelola oleh pemain Kargo yang kredibel," ujarnya.
Ghamal menambahkan bahwa melalui model bisnis sistem cluster ini, SLA tiap pengelola dapat dikontrol dengan lebih baik. Selain itu diharapkan pendapatan dari kargo naik 100 persen pada akhir 2021.
--
Bisnis Cargo Jadi Andalan Operator Penerbangan di Tengah Pandemi Covid-19
Maskapai dan operator bandara mulai mengandalkan pendapatan kargo di tengah kinerja pendapatan dari penumpang yang belum pulih.
Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan di tengah pandemi covid-19, perusahaan memperkuat sumber pendapatan alternatif melalui ekspansi bisnis anak perusahaan. Salah satunya adalah bisnis air freight Angkasa Pura Logistik yang memiliki tambahan armada pesawat kargo.
"Semoga dengan beroperasinya pesawat kargo kedua kami ini merupakan suatu jawaban bagi angkutan kargo udara yang berada di wilayah timur Indonesia sehingga terjadi pendistribusian kargo yang cepat, tepat dan pastinya dengan harga yang relatif terjangkau," ujarnya melalui siaran pers dikutip, Selasa (8/9/2020).
Saat ini, layanan air freight Angkasa Pura Logistik telah didukung 2 armada pesawat ATR 72-500 yang disewa dari Pelita Air dan akan ditambah lagi dengan 1 pesawat kargo Boeing 737-300 untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Senada, Direktur Utama Citilink Juliandra mengatakan Citilink mengambil peluang dari menurunnya pendapatan penumpang di masa pandemi dan meningkatnya industri e-commerce serta kebutuhan pasar logistik di Indonesia dengan menelurkan konsep 'Travelogistic'.
'Travelogistic' merupakan inovasi pengembangan lini bisnis kargo diantaranya dengan mengkonversi pesawat penumpang berjenis B737-500 menjadi Freighter, membuka layanan charter kargo ke berbagai destinasi, serta menambah kapasitas bisnis kargo dengan mendayagunakan pesawat-pesawat reguler penumpang untuk mengangkut kargo.
Juliandra menjelaskan bahwa pengembangan lini bisnis kargo ini telah menjadi sumber pendapatan utama Citilink pada masa pandemi dengan kontribusi pendapatan yang meningkat dari 9 persen menjadi 45 persen.
Selama masa pembatasan penerbangan, Citilink memaksimalkan utilisasi pesawat dengan mengoperasikan 20 persen armadanya sebagai angkutan kargo.
Hingga Agustus 2020, Citilink telah mengangkut kargo ke berbagai destinasi seperti Makassar, Medan, Balikpapan, Kendari serta beberapa rute internasional Singapura, Cina dan berbagai rute lainnya dengan total muatan kargo yang diangkut sekitar 18.000 Ton. Ke depannya, Citilink akan melakukan ekspansi bisnis kargo ke Kawasan Timur Indonesia. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
BP Batam dan Pelindo II Undang Investor Untuk Kembangkan Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar
BATAM (LOGISTICS) : Badan Pengusahaan (BP) Batam mengundang investor lain ikut mengembangkan dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar Batam, meski PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II telah menyelesaikan kajian pengembangannya.
Hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola pelabuhan.
Syahril Japarin, Anggota Bidang Pengusahaan Batam, menuturkan bahwa hasil kajian tersebut mengarah pada upaya perbaikan dan pengembangan yang lebih besar sekaligus.
Syahril tidak menjelaskan secara detil apa-apa yang harus diperbaiki dan bagaimana konsep pengembangan untuk mendorong peningkatan kapasitas dermaga utara ini sesuai dengan kajian Pelindo II tersebut.
Pada prosesnya, hasil kajian tersebut akan menjadi landasan bagi BP Batam untuk mempersiapkan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar ke depan. Bisa saja pengembangan pelabuhan logistik utama di Batam ini dikerjakan oleh Pelindo II, namun tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang terlibat.
“Dermaga Utara sedang dipersiapkan sesuai dengan hasil kajian konsultan dari Pelindo III. Pembangunan selanjutnya mungkin bisa dengan Pelindo II atau pihak lain,” kata Syahril, Senin (14/9/2020).
Kapan tepatnya pengembangan Dermaga Utara ini akan dimulai, Syahril belum bisa memberikan kepastian. Sementara untuk Dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar sendiri, BP Batam menargetkan pengembangan sistem dan manajemen pelabuhan akan dimulai tahun 2020 ini.
“Intinya rencana pengembangan Dermaga Utara sedang kita siapkan,” kata Syahril lagi.
Pelindo II menegaskan proses revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar terdiri dari tiga fase. Pertama, revitalisasi dilakukan dari segi infrastruktur, suprastruktur dan sistem. Harapannya setelah revitalisasi fase pertama dilakukan, kapasitas bongkar muat bisa meningkat hingga 600-800 ribu TEUs.
Revitalisasi fase kedua akan dilakukan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan, dilanjutkan dengan fase ktiga yang tujuannya baru bisa dirasakan dalam jangka Panjang yakni meningkatkan daya saing Indonesia dengan Singapura.
Dari segi infrastruktur, Pelindo II akan melakukan pendalaman kolam dermaga menjadi 12 meter sehingga kapal besar bisa bersandar. Nantinya akan ada standarisasi dari sisi terminal untuk menempatkan peralatan sehingga produktivitas lebih baik. Area container yard dan akses ke pelabuhan juga akan ditata.
Dengan cara perbaikan ini, kapal akan lebih mudah datang, bongkar muat lebih mudah dan daya saing logistik lebih baik.
--
BP Batam Siapkan Pembangunan Depo Kontainer Pelabuhan Batu Ampar
Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan pembangunan depo kontainer atau penyimpanan kontainer dekat Pelabuhan Kontainer Batu Ampar. Lahan yang disediakan untuk lokasi depo kontainer, sekitar 3,9 hektar yang berjarak sekitar sekitar 500 meter dari pelabuhan Batu Ampar.
Ronaldi, Manajer Komersil Kantor Pelabuhan BP Batam, mengungkapkan, dengan ketersediaan lahan itu, akan memudahkan pengusaha untuk menyimpan kontainer dan mendukung kelancaran arus lalu lintas kontainer di pelabuhan itu.
Pada prosesnya, kemudahan dengan adanya lahan kontainer ini, tetap membutuhkan peningkatan pada alat bongkar muat peti kemas.
"Saat ini kita masih mengan dalkan alat bongkar muat yang konvensional," kata Ronaldi, Selasa (8/9/2020).
Selain peningkatan infrastruktur, BP Batam juga tengah mengupayakan penurunan biaya bongkar muat logistik di sana. Dengan target penurunan sebesar 10 persen dari biaya saat ini. Dengan menurunkan biaya logistik, akan menjadi daya tarik bagi investor.
Sebelumnya, pengembangan infrastruktur pelabuhan Batu Ampar sendiri, sudah diserahkn kepada PT Pelindo II dan konsorsiumnya. Fasilitas pembangunan yang akan dibangun Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC) di Batu Ampar, mulai kapasitas bongkar muat, gate system hingga Marine Operating System (MOS).
Pelindo II menegaskan tindak lanjut rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar untuk optimalisasi pengelolaan dan operasional Pelabuhan Batu Ampar. Di mana, pelabuhan Batuampar merupakan pelabuhan utama dalam bongkar muat di Pulau Batam.
Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas kepelabuhanan, terutama di sisi utara pelabuhan, yang akan dimulai pada bulan Maret 2020.
Di sisi laut pelabuhan, Pelindo II akan menerapkan aplikasi MOS (Marine Operating System), yang merupakan aplikasi digital pelayanan kapal pandu dan kapal tunda agar efisien. Kemudian di area terminal bongkar muat, Pelabuhan Batu Ampar akan dilengkapi Terminal Operating System.(Logistics/bisnis.com/hd)