Logistics Edisi : 223 / Agustus 2020
cover agts 2020
 
Editorial : Keluar Dari Wabah
“Selain konsumsi domestik hanya satu yang penting lagi, jangan sampai investasi tumbuh minus di atas 5 persen. Kemarin minus 8. Usahakan betul-betul bisa, kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 minusnya,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020. Dikutip dari tempo.co.
"Permasalahan yang dihadapi adalah terkait pembiayaan. Yang kedua, masalah menurunnya permintaan. UMKM dalam menghadapi Covid ini harus melakukan adaptasi dan inovasi produk, sesuai dengan permintaan market yang baru," kata Teten. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil MenengahTeten Masduki mengatakan, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro sebesar Rp 2,4 juta, rencananya diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini, 24 Agustus 2020.
Dua cuplikan berita yang diunggah oleh tempo.co di atas memberikan gambaran jelas, bahwa pemerintah terus melakukan jibaku tanpa batas untuk keluar dari wabah pandemi Covid-19. Khususnya prioritas utamanya menyelamatkan perekonomian nasional namun secara bersamaan juga menuntaskan pencegahan meluasnya wabah dengan akan mendatangkan vaksin yang akan menghentikan pandemi, harapannya.
Kemampuan menarik investasi asing akan menjadi pokok harapan akan pulihnya perekonomian nasional. Investasi tetap sebagai sebuah primadona yang akan menjadi triger bagi dinamika ekonomi nasional yang memberikan trickle down effect pada sektor-sektor lainnya. Seperti barang, jasa, tenaga kerja maupun fasilitas penunjang lainnya perhotelan dan transportasi. Dengan target dibawah minus 5% tentunya tidaklah mudah, karena sektor-sektor penunjang lajunya investasi juga masih terengah-engah di dera wabah Covid-10. Kondisi atau siatuasi seperti tersebut tidak bisa diprediksikan kapan berakhirnya wabah sampai dengan dapat dipastikan vaksin virus Covid sudah dapat digunakan.
Target dibawah minus 5%, investasi akan mendorong sektor jasa, khususnya forwarding akan mendapatkan berkahnya. Proses investasi dari satu titik ke titik terwujudnya kegiatan investasi, maka ada mata rantai supply chains yang beruntutan yang terkait langsung dengan flow of goods dan flow of money. Semua bidang usaha yang terkait dengan pergerakan mata rantai supply chains akan menikmati berkah dari kegiatan investasi. Tentunya dengan catatan investasi tersebut tidak bersifat eksklusif yang meniadakan peran-peran usaha barang dan jasa domestik. Jika semuanya menggunakan perusahaan yang terkait berasal dari negara investor, maka kegiatan investasi yang terjadi hanya menjadi ajang tontonan di pinggir gelanggang dengan gigit jari.
Perusahaan jasa forwarder lebih dari 70% memiliki kategori kecil menengah, dengan modal dasar 1,2 miliar dengan modal disetor sebesar 300 juta. Artinya, apa yang menjadi kebijakan bapak Presiden Joko Widodo sebenarnya memberikan tambahan suntikan semangat untuk terus melakukan kegiatan usaha jasa forwarder. Sesuai analisa yang disampaikan Menteri UMKM, bahwa UMKM dihadapkan pada kebutuhan akan pembiayaan dan menurunnya permintaan. Wabah yang belum diprediksi kapan selesainya, maka UMKM harus melakukan adaptasi dan inovasi produk, sesuai dengan permintaan market yang baru.
Permasalahan ini akan bisa diterapkan dengan baik jika ada pergeseran mindset dari pelaku usaha jasa forwarder yang selama ini cenderung tertutup dan tidak mudah berbagi informasi dan kerja bareng bersama dengan perusahaan jasa forwarder lainnya. Tidak dapat dihindari kehendak atau inisiatif dari pelaku usaha forwarder harus bersama-sama untuk berkolaborasi dalam menjalankan usaha, jika tidak perusahaan forwader domestik tidak memiliki daya tawar menawar dengan pelaku investasi agar memberikan kepercayaan semua barang investasinya dilayani dan dikerjakan oleh perusahaan forwarder domestik. Kalaupun ada barang-barang tertentu yang digarap oleh perusahaan forwarder dari negara asal investasi tapi pergerakan barang di negara tujuan investasi dalam hal ini Indonesia tetap menggandeng perusahaan forwader domestik.
Perusahaan jasa forwarder memang gampang untuk dilakukan pergeseran dengan sesama perusahaan forwarder dengan berbagai alasan yang dapat dibuat serasional mungkin. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang bisa memiliki karakter dan kekhasan yang bisa membedakan dengan perusahaan lainnya. Yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan forwarder adalah bekerja sama dengan solid bersama asosiasi yang menaungi untuk melakukan tawar menawar dengan investor dan pekerjaan yang diperoleh dibagi bersama sesuai porsi kapasitas dan kapabilitas masing-masing perusahaan forwarder. Semoga ini bukan impian belaka atau pelipur lara dan gelisah, tapi memang bisa diwujudkan bersama-sama. (guslim-agts'20)

 
Pengusaha Pelabuhan Tanjung Perak Curhat hambatan usaha kepada Ketua DPD RI
SURABAYA (LOGISTICS) : Pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak, Kota Surabaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meminta Ketua DPD RI membantu mencarikan solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Hal ini penting dilakukan agar kinerja bisnis kepelabuhanan di Surabaya bisa kembali bangkit di era kenormalan baru.
“Ada banyak persoalan yang selama ini membelit kami dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Tanjung Perak. Untuk itulah, kami meminta Ketua DPD RI untuk membantu kami, menampung keluhan-keluhan kami dan mencarikan solusinya,” ujar Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Hengky Pratoko yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Selasa (11/08/2020).
Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jatim, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jatim, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim dan Asosiasi Depo Kontrainer Indonesia (Asdeki)
Lebih lanjut Hengky mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan seluruh aktifitas ekonomi di dalam negeri tersendat atau bahkan terhenti, tidak terkecuali bisnis kepelabuhanan di lingkungan Tanjung Perak Surabaya.
Agar aktifitas bisnis bisa kembali bangkit, maka ia berharap di masa pandemi ini pemerintah memberikan toleransi yang tinggi pada dunia usaha dengan mengedepankan pelayanan dan bukan pada sisi menegakkan peraturan belaka.
“Kami dari dunia usaha sedang berjibaku untuk mempertahankan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi riil pada dinamika ekonomi nasional. Kami mengharapkan sekali dalam masa-masa memasuki New Normal, Pemerintah memberikan toleransi yang tinggi dan juga tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru memberatkan dunia usaha,” ungkap Hengky.
Ia mencontohkan, beberapa peraturan yang selama ini menyulitkan pengusaha, diantaranya aturan tentang Persetujuan Impor (PI) yang menyulitkan pelaku importir karena untuk memperolehnya cukup rumit dan lama. Hal ini berdampak pada tersendat dan kurangnya pasokan bahan baku industri yang akhirnya membuat proses produksi terpaksa berhenti.
“Karena ketergantungan bahan baku sangat tinggi. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi pada impor bahan baku besi dan baja serta produk turunannya, tetapi juga pada impor bahan baku tekstil dan bahan baku pakan ternak,” ujarnya.
Selain itu, perlu adanya insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim selama upaya-upaya pemulihan usaha dalam masa New Normal. Karena beberapa kebijakan pemerintah masih belum menyentuh pada pelaku secara menyeluruh. “Insentif dan relaksasi ini penting untuk mancing pengusaha agar kembali bangkit,” tegasnya.
Hengky juga mengatakan perlunya menertibkan lagi instansi pemerintah yang terkait dalam tata laksana ekspor dan impor untuk memasukkan Lartas atau Larangan dan Pembatasan ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi mandatori pelaksanaannya. Sebab beberapa kebijakan kementerian terkait Lartas ternyata belum semuanya dimasukkan dalam sistem INSW. Sehingga dalam prakteknya hal ini masih jauh dari sempurna dan akan merepotkan pelaku usaha.
Dan guna menggairahkan kembali dunia usaha, lanjutnya, perlu tatanan Nasional Ekosistem Logistik juga yaitu dengan cara menegaskan peranan masing-masing instansi pemerintah tanpa melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Khususnya praktik untuk selalu mencari kesalahan yang tidak prinsipil dari pelaku usaha.
“Campur tangan aparat kepolisian dalam rangkaian kegiatan usaha jasa logistik juga masih mengganggu dunia usaha sampai saat ini. Hal ini akan berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi. Karena pelanggaran yang dituduhkan tidak diselesaikan melalui proses hukum yang semestinya,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Hengky juga mengkritisi tentang mudahnya ijin berusaha yang diberikan kepada PT Pelindo 3 oleh Kementerian BUMN dengan melakukan investasi usaha yang bukan core businesnya, contohnya pengadaan atau menambah armada truk atau trailer.
“Tentunya aksi bisnis ini akan merusak pasar dengan memasuki wilayah market lini dua yang sudah ditangani oleh anggota asosiasi angkutan darat yang terkait,” kata Hengky
Di sisi lain, Ketua Organda Tg. Perak menyampaikan bahwa juga ada kasus ketidaktaatan Terminal Teluk Lamong terhadap perjanjian kerjasama dengan Organda dalam hal penyediaan truk dan trailer berbahan baku gas (BBG) ramah lingkungan di lingkungan Teluk Lamong.
“Awalnya, ada kerjasama antara Organda dengan Teluk Lamong untuk menyediakan angkutan ramah lingkungan. Dan oleh organda sudah dilaksanakan hingga di pertengahan tahun 2016 sekitar 50 unit lebih truk dan trailer BBG yang telah disediakan. Tetapi di akhir tahun 2016, kebijakan berubah. Teluk Lamong mempersilahkan truk berbahan baku solar beroperasi di sana. Ini sangat merugikan Organda hingga akhirnya tidak mampu beroperasi lagi karena kalah bersaing,” kata Ketua Organda Tg. Perak Kody Lamahayu.
Menanggapi keluhan mereka, AA LaNyalla mengucapkan terimakasih kepada Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya karena telah menyampaikan aspirasi tersebut.
“Silahkan pada masing masing asosiasi menyampaikan aspirasinya secara tertulis dan nanti akan kita bahas apa yang menjadi subtansi permasalahan nya. Nanti kita teruskan ke masing - masing menteri terkait. Kalau perlu, kami juga akan menyampaikan ke presiden, karena saya secara berkala berkomunikasi dengan presiden,” pungkas LaNyalla.
--
PT Bangun Banua, KALSEL Gandeng BUMD Jatim Tingkatkan Perdagangan Antar Pulau Atasi Surplus Beras Produksi Kalsel 2020 Sebesar 700.000 ton
Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bangun Banua mengharapkan untuk bisa mengkongktitkan proses kerjasama dengan BUMD milik Pemprov Jawa Timur, PT Jatim Grha Utama dan anak perusahaannya PT Puspa Agro dalam membangun sinergi peningkatan perdagangan komoditas agrobisnis guna ketahanan pangan kedua wilayah.
“Kami [PT Bangun Banua] sudah tidak sabar untuk segera bisa MoU [Memorandum of Understanding] dengan PT Puspa Agro anak usaha BUMD Jatim, PT Jatim Grha Utama. Dari hasil pertemuan di pasar induk Puspa Agro kemarin [Selasa, 11/8/2020] banyak hal khususnya terkait perdagangan bahan pokok bisa segera diwujudkan antara Kalsel dan Jatim,” kata M. Bayu Budjang, Direktur Utama PT Bangun Banua kepada redaksi Jatimnow.com dan Kanalsatu.com, sebelum bertolak kembali ke Kalsel, Rabu Siang (12/8/2020).
Secara khusus, Bayu menyebutkan Kalsel saat ini mengalami surplus beras sebesar 700.000 ton, sementara dari data dan informasi manajemen PT Puspa Agro, bahwa anak usaha PT JGU yang tengah melakukan transformasi usaha menjadi pusat logistik Regional dan Kawasan Indonesia Timur itu, menyebutkan secara rutin melakukan proses pengiriman beras ke wilayah Kalimantan Timur.
“Dari informasi Pak Agusmuslim [M. Dyah Agusmuslim, Direktur PT Puspa Agro], perusahaan tersebut secara rutin mengirim beras ke Kaltim untuk pemenuhan kebutuhan sejumlah perusahaan tambang dan migas. Lha di Kalsel khan juga surplus beras 700.000 ton, ini khan ironi, kok Kaltim minta pasokan Jatim bukan ke tetangga wilyahnya [Kalsel] yang juga punya komoditas beras,” ungkap Bayu.
Tentunya, ungkap Bayu, kebutuhan pasokan beras Kaltim itu bisa tetap dipasok oleh PT Puspa Agro meski komoditasnya milik Kalsel.
“Barangnya [beras] dari Kalsel, tapi yang melakukan transaksi tetap PT Puspa Agro ke Kaltim. PT Bangun Banua yang menagih tagihannya ke PT Puspa Agro. Tentunya kedua Perusda [Perusahaan Daerah] akan sama-sama diuntungkan,” ucapnya.
Dari contoh nyata diatas, kata Bayu, pihaknya yang dalam rombongan terdiri atas dewan direksi serta dewan komisaris dan juga didampingi anggota DPRD Kalsel Komisi II bisa segera mewujudkan kerjasama antar BUMD Kalsel dan BUMD Jatim guna saling topang atas komoditas antar daerah sehingga bisa menciptakan ketahanan pangan bersama.
“Bangun Banua banyak belajar dan menimba ilmu dari paparan strategis PT Puspa Agro, kedepan masing-masing pihak tengah membuat short list komoditas pokok andalan daerah serta kebutuhan komoditas daerah. Harapannya bisa saling mencukupi, sehingga bisa meraih benefit bersama,” terangnya.
Di tempat terpisah, Direktur Operasional dan Pengembangan PT Puspa Agro, M. Dyah Agusmuslim membenarkan bahwa antara PT Bangun Banua dengan PT JGU dan PT Puspa Agro sedang membangun kesamaan sudut pandang dalam kontek ketahanan pangan wilayah.
“PT Puspa Agro saat ini sesuai arahan Direksi PT JGU sedang melakukan transformasi bisnis untuk menjadi Jatim Hub, pusat logistik dan perdagangan regional serta KTI [Kawasan Timur Indonesia] dengan keberadaan fasilitas yang ada di Puspa Agro. Kedatangan manajemen PT Bangun Banua ini semakin menyemangati agar proses transformasi Puspa Agro bisa segera direalisasikan,” ungkap Dyah Agusmuslim yang juga sekretaris DPW ALFI Jatim kepada redaksi Jatimnow.com dan Kanalsatu.com, di kantornya Rabu, (12/8/2020).
Seperti diketahui, PT Puspa Agro saat ini tengah menjadi pusat perhatian nasional mengingat dalam Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan perekonomian wilayah Jatim menjadi bagian yang akan dikembangkan dengan adanya proyek jalan tembus akses ke ruas tol Surabaya-Gempol senilai Rp900 miliar serta pelebaran jalan akses lama agar mobilitas barang dan logistik semakin lancar.
Bahkan secara khusus, Gubernur Jatim, Khofifah Indarparawansa telah menyempatkan berkunjung untuk meninjau fasilitas PT Puspa Agro yang berada di areal lahan 50 hektarare itu pada Minggu, (2/8/2020) lalu.
Sementara itu, manajemen PT Bangun Banua melakukan kunjungan selama 2 hari Selasa-Rabu (11-12/8/2020) dengan agenda bertemu manajemen PT Pelabuhan Indonesia III guna membahas peningkatan kerjasama serta upaya pendalaman Alur Sungai Barito melalui PT Ambang Barito Persada (Perusahaan joint PT Bangun Banua dan PT Pelindo III).
Selain itu, manajemen juga berkunjung ke Pasar Induk Puspa Agro sekaligus untuk melihat dan menimba ilmu terkait logistik dan perdagangan komoditas antar daerah. (Logistics /kanalsatu.com/hd)

 
Menhub : Hingga 2030 Jalur KA di Indonesia capai 10.524 Km
JAKARTA (LOGISTICS) : Kebijakan untuk mewujudkan segala rencana konektivitas telah dituangkan dalam isu strategis bidang transportasi jangka panjang hingga 2030 yakni pengembangan keterpaduan konektivitas antar moda dan multimoda berbasis wilayah dengan menguatkan simpul perpindahan antar moda yang efisien.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan sampai saat ini telah terbangun 1.796 km jalur kereta yang beroperasi di Pulau Sumatera, 45 km jalur beroperasi di Pulau Sulawesi, serta 4.131 km jalur beroperasi di Pulau Jawa.
Dalam kurun waktu 2015-2020, capaian konektivitas pembangunan jalur KA di wilayah Sumatera mencakup pembangunan jalur KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, jalur KA Prabumulih – Kertapati, jalur ganda KA Martapura - Baturaja, jalur ganda KA Kotabumi – Cempaka, KA Bandara Kualanamu Medan, KA Bandara Internasional Minangkabau Padang, LRT Sumatera Selatan di Palembang, serta reaktivasi jalur KA Padang – Pulo Aer.
Adapun, di Pulau Jawa telah dibangun jalur ganda KA Kroya – Kutoarjo, jalur ganda KA Solo – Madiun, jalur ganda KA Madiun – Jombang, reaktivasi jalur KA Cianjur – Cipatat, KRL Jabodetabek, KA Bandara Soekarno Hatta, MRT Jakarta Tahap I, LRT Provinsi DKI Jakarta Tahap I, KA Prameks Yogyakarta – Solo, KA Bandara Yogyakarta International Airport, dan KA Padalarang – Bandung – Cicalengka.
“Hingga 2030, diharapkan pembangunan jalur kereta api dapat merata di seluruh wilayah Indonesia dengan target 10.524 km yang terbangun. Selain itu, diharapkan moda kereta api dapat terlaksana dengan terintegrasi, aman, selamat, nyaman, pelayanan handal dan terjangkau,” jelasnya, Selasa (11/8/2020).
Budi menjelaskan pembangunan kereta api melalui pengembangan proyek kereta api nasional Barat di tengah di Timur menjadi satu gagasan menjadi misi pemerintah kedepan guna membangun simpul konektivitas regional. Pengembangan tersebut dapat memberikan dukungan pada semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita ambil contoh seperti yang saya sampaikan tadi KRL itu penumpangnya banyak sekali yang terbatas menggunakan tidak terbatas kepada eksekutif tetapi pekerja informal harian menggunakan itu adalah Indonesia dan kita lihat di KRL semua disatukan dalam satu kepentingan bergerak memenuhi akan menjadikan mata rantai perekonomian di wilayah kita,” ujarnya.
Namun memang, dalam kondisi pandemi saat ini terdapat persoalan yang berkaitan dengan protokol kesehatan tetapi hal tersebut harus dikawal dan diharapkan tidak menjadi permasalahan yang berarti.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan transportasi sangat dibutuhkan untuk adanya lalu lintas masyarakat sehingga dengan transportasi bisa saling mengetahui adanya keberagaman.
--
Kemenhub Matangkan Rencana Induk Jalur KA di Sulawesi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memiliki rencana induk perkeretaapian hingga 2030 termasuk di dalamnya adalah pengembangan secara bertahap jalur rel di luar Pulau Jawa.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan rencana induk tersebut diperlukan karena sifat kereta api yang massal untuk dimanfaatkan sebagai angkutan massal baik barang maupun penumpang.
Rencana induk perkeretaapian tersebut juga memetakan kawasan industri yang memiliki potensi angkutan barang cukup besar di luar pulau Jawa. Kondisi tersebut dikarenakan potensinya populasinya yang tidak sebesar di pulau Jawa.
Termasuk diantaranya investor yang baru saja tertarik untuk masuk di angkutan batu bara Kalimantan tetapi masih memperhitungkan nilai kelayakannya. Namun, sejauh ini, untuk luar Pulau Jawa, KAI baru mengembangkan pembangunan Jalur Makassar – ParePare.
“Tentunya sekarang untuk luar pulau Jawa konsentrasinya masih di Makassar - Pare-Pare. Itu pun lebih banyak ke logistik karena manusianya tidak sebanyak di pulau Jawa,” jelasnya, Selasa (11/8/2020)Proyek Kereta Api Makassar – Pare Pare sepanjang 144 km merupakan bagian dari jaringan kereta api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan seluruh Pulau Sulawesi. Secara signifikansi, proyek tersebut merupakan sarana perkeretaapian Sulawesi Selatan yang dapat berperan sebagai sarana transportasi untuk mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang.
Hingga kini, proyek tersebut masih dalam tahap konstruksi setelah pada 6 Februari 2019, telah ditetapkan secara resmi pemenang lelang KPBU adalah konsorsium PT PP (Persero) – PT Bumi Karsa – PT China Communications Construction Engineering Indonesia – PT Iroda Mitra.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan telah melakukan evaluasi progres pembangunan jalur Kereta Api (KA) Makassar - Parepare dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melalui video konferensi (virtual).
Berdasarkan kondisi yang ada, saat ini sudah ada aliran dana untuk pembebasan lahan jalur KA Makassar-Parepare.
--
Bali Akan Punya Jalur KA Tanpa Rel Rute Bandara-Pantai Sanur
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Pemerintah Daerah Bali, dan salah satu investor sedang mengkaji pembangunan kereta tanpa rel yang menghubungkan antara Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar menuju wilayah Sanur.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan salah satu kajian utama yang dipertimbangkan adalah autonomous rail rapid transit (ART) atau kereta tanpa rel. Pasalnya moda ini tidak berjalan di atas rel perkeretaapian tetapi dapat melintasi jalan raya dengan sistem persinyalan yang ada. Moda transportasi ini telah lebih dulu beroperasi di China selama enam bulan.
Menurut Didiek tanpa adanya prasarana rel yang dibangun untuk pengembangan ART, maka hal tersebut dapat mengontrol biaya investasi sekaligus pembangunanya bisa lebih cepat.
“Kami bersama dengan pemda rencananya membangun kereta api dari airport ke arah Sanur dalam rangka murni wisatawan. Kami melakukan kajian KAI dengan pemda Bali dan salah satu investor. Mungkin dalam waktu dekat lagi kami akan bicara dengan Pemprov Bali untuk pengembangannya,” jelasnya, Selasa (11/8/2020).
Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri membenarkan akan dibangun moda transportasi perkeretaapian di Bali karena hal tersebut merupakan inisiatif bersama pemerintah pusat dan daerah dengan adanya potensi pariwisata. Saat ini, pembangunan tersebut dalam tahap perencanaan dan desain untuk membangun kawasan mengonekisikan wilayah utara dan selatan Bali.
“Ada investasi masuk di sini kalau cukup layak diivestasikan,” jelasnya.
Sebelumnya menurut dokumen KAI, kereta tersebut akan beroperasi pada rute sepanjang 21 km. Jarak sejauh 21 km tersebut diperkirakan dapat ditempuh dalam kurun waktu 35 menit dengan headway 10 menit.
Adapun, sarana yang diperkirakan sebanyak 12 train set atau rangkaian kereta. Berdasarkan itu, sebanyak 10 rangkaian kereta bakal dioperasikan dan 2 lainnya adalah rangkaian kereta cadangan. Jaraknya sekitar 21 km, kalau PP (pulang pergi) sekitar 46 km. Rencananya ini akan ada sekitar 15-20 stasiun dalam jarak 21 km itu.
ART merupakan salah satu teknologi sarana kereta yang baru dikenalkan dan diuji coba oleh CRRC Zhuzhou China, 8 Mei 2018. ART melaju di jalan raya dengan jalur bertanda khusus. ART yang lebih mirip seperti tram namun menggunakan roda karet dan digerakkan dengan tenaga listrik. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Organda Optimis Sektor Angkutan Darat Akan Pulih Saat New Normal
JAKARTA (LOGISTIK) : Sektor transportasi darat akan kembali bertumbuh pasca pandemi Covid-19, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun tetap merencanakan pengembangan infrastrukturnya sesuai RPJMN 2020-2024.
Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menyatakan pemilihan secara umum masih berjalan positif di semua jenis angkutan darat kecuali angkutan penumpang pariwisata.
"Dalam new normal ini sangat perlu kerjasama seluruh masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah agar kegiatan dapat terus berlangsung semakin normal," paparnya kepada Bisnis.com, Kamis (13/8/2020).
Secara nasional, terangnya, data belum banyak berubah, masih pada okupansi 40-60 persen karena terkait juga hari libur dan tahu akan ada libur panjang kembali yang akan berdampak positif pada beberapa angkutan dan negatif pada beberapa moda lainnya.
Berdasarkan sejumlah data penelitian dari berbagai lembaga menunjukan bahwa proyeksi dalam lima tahun ke depan pertumbuhan sektor transportasi sangat baik sehubungan dengan kembalinya perekonomian yang membuat daya beli masyarakat dan aktivitas meningkat.
Seiring dengan itu, pemerintah tetap menyiapkan penyelesaian RPJMN 2020-2024 yang didalamnya termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan.
Keenam wilayah tersebut yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Dengan total investasi Rp118,8 triliun guna mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan.
Adapun sumber pembi ayaannya diambil dari APBN, APBD, dan Badan Usaha. Sementara itu, instansi yang terkait yakni Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).
--
Organda Akui Sektor Usaha Angkutan Darat Terpukul Saat Pandemi Covid-19
Pandemi virus corona (Covid-19) telah memukul sektor transportasi, hingga mencatatkan penurunan hingga 95 persen.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menuturkan bahwa pandemi Covid-19 yang memberikan batasan aktivitas pergerakan manusia telah memberi dampak yang sangat besar terhadap sektor transportasi, terutama pada minggu keempat Maret hingga minggu kedua April ketika diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Sub divisi transportasi darat itu penurunannya sekitar 75 persen hingga 90 persen bahkan ada yang tidak beroperasi sama sekali terutama bis-bis antar kota antar daerah karena PSBB itu sangat ketat sekali,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (7/8/2020).
Begitu pula dengan angkutan dalam kota yang menurun sekitar 50 persen hingga 90 persen ketika masyarakat lebih dibatasi pergerakannya dan lebih banyak beraktivitas di rumah. Kondisi ini pun memberikan efek domino pada transportasi darat lainnya karena distribusi barang ikut berkurang.
Namun secara perlahan, transportasi darat mulai membaik meskipun tidak bisa normal seperti masa sebelum pandemi sebab pergerakan masyarakat masih tetap dibatasi, tak sedikit pula perusahaan yang membatasi operasional.
“Recovery angkutan darat saat ini sudah lumayan, kapasitas sekarang sudah mencapai 40 persen hingga 60 persen dari normal dan masih tetap positif. Namun, kita juga tidak bisa lebih banyak karena adanya aturan yang membatasi,” ujarnya.
Dia pun tidak dapat memprediksi pertumbuhan industri transportasi hingga akhir tahun karena pergerakannya sangat bergantung pada kebijakan. Hal yang saat ini dapat dilakukan oleh Organda adalah meminta para anggotanya untuk selalu konsisten menjaga higienitas sesuai ketentuan dari gugus tugas maupun pemerintah.
“Kami sebagai operator angkutan resmi juga kan memiliki pull masing-masing tempat armada parkir. Kekuatan kami sebagai angkutan resmi bahwa kami bisa melakukan kontrol terhadap armada, terutama terkait sterilisasi bagian kabin,” ujarnya.
Terkait kebijakan rapid test, diakui olehnya bahwa saat ini pihak Organda tidak mewajibkan adanya rapid test sebab kurang efektif diterapkan di transportasi darat. Menurutnya, jika persyaratan terlampau ketat, yang terjadi justru semakin menyuburkan transportasi illegal, seperti yang banyak terjadi pada masa mudik lebaran.
“Kami tidak ada rapid test, penumpang hanya perlu mengisi kuesioner dan mengikuti protokol kesehatan serta menjaga kapasitas. Dengan cara ini, masyarakat akan memiliki alternatif angkutan resmi yang lebih terjaga keamanannya dibandingkan dengan transportasi darat illegal,” ujarnya.
--
Organda Akui Jadi Korban Saat Pandemi Covid-19
Organda menilai kontribusi sektor transportasi dan pergudangan sebagai penyumbang kontraksi terdalam pada kuartal II/2020 sudah terlihat sejak Maret 2020, karena berbagai pembatasan yang menekan kinerja sektor ini.
Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan pihaknya sudah sering menyampaikan bahwa industri transportasi terdampak sangat parah karena pandemi Covid-19 ini, kontraksi pada kuartal II/2020 ini menjadi buktinya.
"Seperti yang DPP sering sampaikan sejak Maret 2020, memang industri transportasi menjadi salah satu korban yang cukup parah dari pandemi ini," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (5/8/2020).
Dia menegaskan supaya bisa memantul tumbuh, sektor transportasi sangat bergantung pada pemulihan perekonomian secara umum. Dengan demikian, sebagai sektor penyokong, transportasi tak bisa tumbuh dengan sendirinya.
"Pertumbuhan transportasi bergantung kepada pemulihan ekonomi, jadi tidak serta merta bisa didorong pertumbuhannya," katanya.
Pandemi Covid-19 telah menciptakan efek domino dari kesehatan ke sosial dan ekonomi, dampaknya menghantam seluruh rumah tangga, UMKM, hingga korporasi. Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor penyumbang kontraksi ekonomi Indonesia yang paling dalam pada kuartal II/2020, mencapai -30,84 persen secara year on year (yoy).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan penurunan terdalam terjadi pada seluruh moda transportasi, terdalam pada subsektor angkutan udara.
"Moda transportasi yang paling terpukul angkutan udara, kontraksi 80,23 persen, kemudian diikuti angkutan rel 63,75 persen. Kontraksi terjadi pada semua moda transportasi," katanya, Rabu (5/8/2020).
Suhariyanto menjelaskan, adanya imbauan kepada masyarakat untuk bekerja dan belajar dari rumah dan tidak adanya mudik pada liburan Idulfitri tahun ini mengakibatkan dampak yang luar biasa pada sektor tersebut. Adapun, BPS mencatat ekonomi Indonesia terkontraksi -5,32 persen secara year on year (yoy). Dibandingkan dengan kuartal I/2020, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -4,19 persen.
Disisi lain, hadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB), Organda optimistis penumpang angkutan darat meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan yakni meningkatkan teknologi dan protokol kesehatan.
Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menuturkan secara prinsip Organda sudah berkomunikasi ke seluruh anggota bahwa standar pelayanan termasuk pembersihan berkala dilakukan.
"Pembersihan menggunakan desinfektan ini bukan hanya saat beroperasi, operator angkutan umum ada pool, di situ kendaraan melalui desinfektan lebih menyeluruh. Hal ini memastikan pembersihan lebih baik," jelasnya, Kamis (13/8/2020).
Dia menjelaskan langkah-langkah lainnya yakni memberi rasa aman dan nyaman lebih kepada pengguna jasa angkutan darat. Sejumlah operator pun mulai meningkatkan teknologi low touch atau minim sentuhannya, hand sanitizer.
Selain itu, upaya low touch juga dilakukan dengan mengaktifkan aplikasi agar tak hanya pembelian tiket, tetapi dapat melakukan pembayaran secara elektronik pula.
"Ini salah satu yang bisa mengubah mindset, operator punya komitmen tetap menjaga kepercayaan masyarakat pakai sistemnya," katanya.
Organda, terangnya, secara khusus sudah mengeluarkan buku dan panduan yang diambil referensinya dari berbagai sumber termasuk Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 sebagai panduan pelayanan angkutan penumpang dan barang. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo I Salurkan PKBL Semester I/2020 Sebesar Rp. 8,92 miliar
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan nilai total Rp8,92 miliar sepanjang semester I/2020.
Penyaluran PKBL tersebut terbagi ke dalam Bantuan Bina Lingkungan senilai Rp5,41 miliar dan Program Kemitraan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp3,51 miliar.
Bantuan bina lingkungan disalurkan kepada para korban bencana alam, pendidikan atau latihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana, sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan.
Program-program unggulan bina lingkungan yang, di antaranya pembangunan taman bacaan di Gunung Sitoli, membangun jembatan Sei Padang, mengembangkan kawasan wisata di Pulau Penyengat, dan melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) di Batam.
Selain itu, terdapat pula program lain seperti renovasi ruang belajar sekolah berbasis alam mangrove, membuat rambu laut bagi nelayan di Pulau Subi dan Pulau Laut Kepulauan Natuna, hingga mengembangkan desa wisata Tomok yang berada di kawasan Danau Toba.
SVP Sekretariat Pelindo I Imron Eryandy menyatakan, perseroan juga memberikan program kemitraan berupa bantuan pinjaman modal dan pembinaan kepada UMKM. Penyaluran program kemitraan ini diberikan kepada berbagai sektor industri.
“Program kemitraan disalurkan kepada mitra binaan dari berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pertanian, pertanian, peternakan, perkebunan, jasa, dan lainnya. Program ini merupakan dukungan Pelindo I untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat,” katanya melalui siaran pers, Kamis (6/8/2020).
Dia menjelaskan perseroan salah satu program kemitraan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng mitra pengrajin songket di Kuala Tanjung, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara. Selama masa pandemi, Pelindo I juga aktif menyalurkan bantuan.
--
DPR Beri Kewenangan Penuh Pelindo Kelola Pelabuhan
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengatakan, PT Pelindo memang memiliki hak penuh mengelola pelabuhan termasuk untuk kegiatan bongkar muat barang.
Pernyataan itu diungkapkan Herman menanggapi pertanyaan soal tuduhan monopoli yang dilakukan perusahaan pengelola pelabuhan laut itu oleh sejumlah perusahaan bongkar muat swasta.
Menurutnya, Pelindo mempunyai otoritas penuh di pelabuhan sebagimana halnya PT Angkasapura yang punya hak untuk mengelola bandara.
“Mereka (Pelindo) memiliki hak melaksanakan bongkar muat sepanjang masih di dalam otoritasnya. Mereka berhak melakukan hal apapun,” katanya, Selasa (4/2/2020).
Herman menambahkan, jika ada perushaan bogkar muat (PBM) yang merasa dirugikan, maka mereka bisa melapor ke KPPU. Sebelumnya, Rabu (29/1/2020), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengadu ke Komisi V DPR terkait bisnis bongkar muat di pelabuhan yang dinilai merugikan.
Senada dengan Herman, Wilis Aji Wiranata, VP Corporate Communication PT Pelindo III, membantah adanya monopoli bongkar muat di pelabuhan sebagimana yang dikeluhkan asosiasi pengusaha bongkar muat di pelabuhan kepada DPR.
Menurutnya, sejauh ini Pelindo tidak pernah meminta atau memaksa pengguna jasa untuk melaksanakan bongkar muat oleh anak usaha Pelindo.
“Kami membebaskan, bongkar muat dilakukan swasta atau Pelindo III, nggak ada pemaksaan. Kecuali terminal-terminal yang dioperasikan secara spesifik, operator kami yang mengelola,” ujarnya.
Menurut Permenhub No 152 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang menyatakan, bongkar muat dapat dilaksanakan oleh tiga kelompok yakni PBM, angkutan perairan dan badan usaha pelabuhan (BUP), yakni Pelindo grup dibawah Meneg BUMN.
Wilis menambahkan bahwa pihaknya menjalankan usaha berdasarkan ketentuan yang telah ada. Namun, kata Wilis, sebagai pemegang otoritas pelabuhan, pihaknya juga memiliki aturan dan kriteria soal bongkar muat barang.
Seperti soal waktu, nggak bisa terlalu lama juga masalah tanggungjawab bongkar muat jika dilakukan swasta.
“Kami sifatnya hanya memantau sesuai ketentuan. Risiko yang terjadi menjadi tanggungjawab PBM dan pemilik barang,” katanya.
--
Maspion Dapat Konsesi 43 Tahun Kelola Pelabuhan Manyar
PT Siam Maspion Terminal (SMT) ditetapkan Kementerian Perhubungan menjadi pengelola pelabuhan Terminal Siam Maspion, Gresik, Jawa Timur.
Siam Maspion Terminal ditetapkan menjadi Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan selama 43 tahun.
Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo mengatakan SMT resmi menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta murni di Jawa Timur. Dengan hak konsesi ini maka perusahaan patungan PT Maspion Investindo (Maspion Group) dengan SCG Chemical Pte. Ltd. (SCG Group Thailand) itu dapat menjadi penyelenggara jasa kepelabuhan untuk umum.
“Dulu SMT itu Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Untuk melayani kalangan industri di Kawasan Industri Maspion, Manyar, Gresik. Lalu mereka minta izin untuk melayani umum sementara, dan akhirnya mereka berkembang lalu mendapatkan konsesi,” jelasnya seusai penandatanganan Konsesi Pelabuhan Siam Maspion, Sabtu (8/8/2020).
Dia menjelaskan untuk hak konsesi yang panjang ini maka akan ada konsesi fee sebesar 2,5 persen. Diharapkan dengan peningkatan status SMT ini maka layanan pelabuhan Siam Maspion dapat semakin berkembang dan melayani kargo secara luas.
“Jadi swasta harus datang, dan secara komersial swasta juga harus untung. Kalau di Surabaya ada Terminal Petikemas (TPS), ada Terminal Teluk Lamong, lalu di Gresik ada SMT, lalu akan ada DP Wolrd masuk bersama Maspion, ini bukan untuk bersaing tapi tumbuh bersama. Nah investasi seperti ini sangat kami dukung untuk tumbuh bersama,” imbuhnya.
Ia mengharapkan kehadiran SMT dalam jasa pelabuhan umum dapat mengembangkan bisnis logsitik dan tumbuh bersama saling melengkapi. “Apalagi pemerintah sekarang membuka peluang bagi swasta karena APBN sangat terbatas,” katanya
CEO Maspion Group, Alim Markus menjelaskan kapasitas operasional SMT hingga saat ini rerata 4,5 juta ton/tahun yang terdiri dari 65 persen curah kering dan kargo umum, serta 35 persen untuk melayani curah cair dan gas.
“Dengan konsesi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kelancaran logistik nasional yang efisien,” katanya.
Alim menambahkan pengembangan kapasitas layanan kepelabuhanan SMT nantinya akan terus ditingkatkan sesuai dengan proyeksi pengembangan dalam perhitungan konsesi. Maspion sendiri, tambahnya, juga akan bekerja sama dengan Dubai Ports World untuk mengembangkan Terminal Kontainer di Gresik.
Adapun SMT telah memiliki ijin usaha sebagai BUP sejak 2010, dan diperbarui pada 2018 dengan mengajukan konsesi kepada Kemenhub. Pada 2019 akhirnya konsesi disetujui, lalu pada Juni 2020 mendapatkan surat persetujuan perihal Rancangan Perjanjian Konsesi antara KSOP Kelas II Gresik dengan SMT (Logistics /bisnis.com/hd)

 
INSA Apresiasi Langkah Pemerintah Untuk Menggenjot Pembangunan Infrastruktur Laut
Dalam rancangan RPJMN 2020-2024, pemerintah tetap mencanangkan pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu guna meningkatkan kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama.
Selain itu, rencana ini guna meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27 persen dan meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada hinterland.
Total dana yang dianggarkan mencapai Rp113 triliun yang berasal dari BUMN dan swasta. Penanggung jawab proyeknya Kemenhub sementara Badan Usaha baik BUMN dan Swasta menjadi bagian pelaksananya.
Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menuturkan pihaknya mengapresiasi kerja pemerintah selama ini yang sangat serius menggenjot pembangunan dan pengembangan infrastruktur, termasuk transportasi laut seperti pengembangan dan pembangunan pelabuhan.
"Namun, tentu masih ada beberapa catatan yang perlu dibenahi di masa mendatang. Kami masih memiliki beberapa catatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi maritim," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (13/8/2020).
Menurutnya, selama ini pembiayaan pembangunan kapal tidak dianggap dan diperlakukan seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur, padahal peran dan fungsi kapal itu sebagai penyambung atau jembatan dari pulau-pulau.
Sayangnya, karena tidak dimasukkan pembangunan dan pengadaan kapal dalam skema pembiayaan infrastruktur, berakibat pada pembiayaan pembangunan kapal di dalam negeri yang masih dikenakan dengan bunga yang tinggi, berkisar 11-14 persen, tenor yang pendek dan persyaratan administrasi yang rumit.
"Solusinya adalah menyamakan skema pembiayaan pembangunan kapal laut dengan skema pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol," paparnya.
--
Pengusaha Pelayaran Nantikan Stimulus Untuk Relaksasi
Pengusaha pelayaran masih menantikan stimulus dari pemerintah mengenai relaksasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada jasa kepelabuhan.
Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan pandemi Covid-19 ini merupakan masa sulit dan tidak banyak yang bisa dilakukan pelayaran nasional.
Menurutnya, sejumlah stimulus dibutuhkan terutama dari pengurangan biaya di pelabuhan. Adapun, stimulus di pelabuhan sudah diberikan free time peti kemas transhipment dari 7 hari menjadi 14 hari.
“Namun, masih kami tunggu tentang penurunan atau pengurangan PNBP di sektor jasa kepalabuhanan [yang domainnya ada di pemerintah]," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (23/7/2020).
Lebih lanjut, terangnya, saat ini perusahaan pelayaran hanya dapat melakukan sejumlah hal di internal guna memastikan perusahaannya tetap bertahan hingga melewati masa adaptasi kebiasaan baru ini.
Sejumlah hal tersebut yakni efisiensi pos biaya yang bisa dikurangi, misalnya mengurangi perjalanan dinas. Upaya menambatkan sementara kapal yang tidak memiliki muatan serta melakukan negosiasi kontrak untuk beberapa sektor pelayaran.
“Agak sulit melihat proyeksi pelayaran hingga akhir tahun ini, karena memang kita belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Pertumbuhan pelayaran mungkin akan lebih lambat dari tahun sebelumnya," katanya.
Dari segi investasi, paparnya, kebanyakan operator pelayaran juga akan lebih banyak wait and see, kecuali perusahaan pelayaran yang sudah punya kontrak kerja mungkin akan investasi.
--
Pengusaha Pelayaran Mesti Tarik Ulur Hadapi New Normal
Pengelola pelabuhan mesti pintar-pintar tarik ulur membantu pengguna jasa pada kuartal III/2020 karena bisa menjadi titik krusial penentu kebangkitan ekonomi Indonesia.
Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febri mengatakan pandemi virus Covid-19 tidak menghantam usaha pelabuhan secara keseluruhan, karena hanya sektor tertentu yang terimbas negatif. Adapun, pada kuartal III/2020 ini menjadi tolak ukur dalam mempertahankan perekonomian Indonesia, ketika berhasil maka industri kepelabuhanan pun akan turut melesat.
Di tengah kondisi ini terangnya, pelaku usaha terutama kepelabuhanan perlu tetap konsisten menjaga dan mempertahankan level pelayanannya, supaya tidak turun.
“Pastinya menjaga konsistensi bisnis dengan mempertahankan service level, pandemi, protokol kesehatan harus ketat. Jangan sampai pelabuhan ditutup karena ada yang terpapar di sana," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (23/7/2020).
Selain itu, dia menegaskan badan usaha pelabuhan (BUP) mesti tetap menjaga tingkat pelayanannya dan mempertahankan bisnisnya. Di sisi lain, pengguna jasa pelabuhan di tengah pandemi begini pasti meminta relaksasi baik berupa pengurangan biaya maupun pengunduran biaya.
Menurutnya, hal tersebut bergantung operator pelabuhan untuk bersedia membantu meringankan beban atau tidak. Namun, apabila terlalu membantu bisa menjadi bumerang ke diri sendiri.
Dia berpendapat setelah kuartal III/2020 terlewati dengan baik, kuartal IV/2020 akan menjadi titik balik pertumbuhan. Sementara, ketika pengelolaannya buruk, dampak negatif akan terus berlanjut hingga 2021.
"Kalau bisa mempertahankan kondisi ekonomi, pelaku usaha bisa lewati aman selamat, meski terjadi penurunan tidak akan berdampak sangat parah. Dibandingkan dengan kuartal III/2019 mungkin turun, pasti turun," jelasnya.
Pihaknya menyebut dari segi pertumbuhan pun akan terjadi kontraksi dari kuartal II/2020 ke kuartal III/2020. Namun, dengan adanya kebijakan new normal, masyarakat beraktivitas dan tetap menjaga protokol kesehatan ekonomi akan menjadi lebih baik.
--
Relokasi wilayah asal impor bisa jadi peluang ekspor nasional
Relokasi wilayah asal impor yang dilakukan sejumlah negara dinilai menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menggenjot aktivitas ekspor yang terganggu selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto mengatakan ekspor Indonesia ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Jepang tercatat stabil karena adanya relokasi negara asal impor.
"Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang terlihat stabil. Hal tersebut kemungkinan karena AS dan Jepang melakukan relokasi negara asal impor agar tidak terlalu tergantung pada China," ujar Suhanto kepada Bisnis, Kamis (13/8/2020).
Selama masa pandemi, ketergantungan impor dari China dikatakan terbukti fatal bagi sejumlah negara.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan disrupsi yang dialami China akibat pandemi Covid-19 turut berdampak ke negara lain yang melakukan impor dari negara tersebut.
"Ketergantungan terhadap China terbukti fatal. Pada saat China terdisrupsi, negara-negara ketergantungan impor bahan dari sana pun punya masalah," ujar Fithra kepada Bisnis.
Terkait dengan hal tersebut, lanjutnya, negara-negara maju pun dikatakan mencoba langkah spekulatif, yaitu mengalihkan impor bahan baku dari China ke negara-negara di Asean, termasuk Indonesia.
Bahkan, kata Fithra, China pun diperkirakan mencari bahan baku ke negara-negara Asean.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), China merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia periode Januari - Juni 2020 dengan pangsa 17,71%. Di bawahnya bertengger Amerika Serikat (11,86%), Uni Eropa yang terdiri atas 28 negara (8,9%), Jepang (8,68%), India (6,54), dan Singapura (6,36%).
--
Diversifikasi Pasar Ekspor Luar Negeri Bisa Jadi Tujuan Produk Indonesia
Diversifikasi ekspor di luar negara tujuan utama produk asal Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong stabilitas kinerja ekspor yang rentan diterpa gejolak global.
Guru Besar Ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro mengatakan bahwa ekspor Indonesia selama ini terkonsentrasi di sejumlah negara terutama China, Amerika Serikat, dan Jepang. Padahal potensi ekspor di negara lainnya juga masih terbuka lebar.
“China masih yang terbesar sekitar 17 persen. Pertanyannya, bagaimana ekspor ke negara nontradisional?" ungkap Mudrajad, Rabu (12/8/2020).
Mudrajad menambahkan bahwa berdasarkan data Kementerian Peedagangan dalam kurun 2019 - 2020, upaya diversifikasi pasar ekspor mulai berjalan. Dari data tersebut ekspor tujuan Mongolia mengalami pertumbuhan cukup signifikan, yaitu mencapai 450,29 persen.
Pertumbuhan ekspor nontradisional lainya yang juga melonjak cukup signifikan adalah tujuan Zimbabwe sebesar 353,73 persen, Afrika Tengah sebesar 315,9 persen, Sao Tome & Principe 279,4 persen, dan Bulgaria sebesar 222, 27 persen.
Negara-negara yang sebelumnya tak banyak dilirik ini, justru pertumbuhannya cukup signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa pasar di negara-negara kecil memiliki potensi yang cukup besar.
"Jadi, kalau di pasar kecil sebenarnya kita mendominasi, kita bisa menjadi raja di situ," jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT KAI Dorong KA Logistik Bisa Caplok Segmen Distribusi Barang Via Darat
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengupayakan agar KA logistik (Kalog) dapat merambah jenis barang yang diangkut bukan hanya dari bisnis yang ada saat ini tetapi juga barang lain yang selama ini dapat diangkut dengan menggunakan truk.
Komisaris KAI, yang juga menjadi Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi mengatakan selama ini Kalog hanya melayani angkutan barang, angkutan semen dan minyak. Namun, ke depannya bisa ditambah untuk dapat mengangkut kelapa sawit yang selama ini diangkut dengan truk.
“Kalau batu bara kan sudah ada aturan Pergub untuk tidak diangkut truk. Kalau muatan lain yang biasa dibawa truk padahal ada jalur kereta, itu bisa ditarik oleh kereta, misal hasil seperti sawit, CPO, atau TBS [Tandan Buah Segar],” jelasnya, Minggu (9/8/2020).
Cris meyakini untuk secara nasional pemerintah akan mendapatkan manfaat lebih banyak ketika angkutan barang itu dibawa oleh dengan kereta dibandingkan dengan truk.
Selama ini Kalog berfokus pada pengangkutan batu bara di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Di Stasiun Bongkar Batubara Kertapati akan dapat memaksimalkan kembali pengangkutan rangkaian kereta batu bara sebanyak 11-12 rangkaian kereta pada bulan ini.
Kertapati mengalami kenaikan volume pengangkutan pada Semester I/2020 yakni sebesar 8,1 juta ton dibandingkan dengan Semester I/2019 yang hanya sebesar 7 juta ton.
Selain itu pengembangan dan peningkatan angkutan barang juga dilakukan dengan menambah apron baru yang dapat mempercepat pembongkaran batubara. Ada dua apron, yakni untuk pembongkaran dengan menggunakan sekaligus 3 gerbong.
Kemudian, lanjutnya, terdapat satu lagi yang sekaligus untuk membongkar 5 gerbong. Pembongkaran satu rangkaian kereta berjumlah 45 rangkaian memakan waktu maksimal 1 jam.
Senior Manager Wilayah Sumatera PT Kalog Ferdian Pardosi menjelaskan saat ini stasiun muat barang seperti batu bara, semen, dan BBM yang dikelola memiliki empat terminal di Sumatera Selatan yaitu di Stasiun Sukacinta, Banjarsari, dan Muara Lawai sementara untuk stasiun bongkar ada di Kertapati.
--
Korsel Batal Bangun Jalur Kereta Api Pelabuhan Baai ke Stasiun Kota Padang
Perusahaan asal Korea Selatan batal mengerjakan pembangunan rel kereta api sepanjang 168 kilometer yang rencananya bakal menghubungkan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu ke stasiun Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong.
Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Yuliswani menjelaskan, pembatalan tersebut lantaran PT. Pasifik Global Investment yang merupakan perusahaan asal Korsel itu dianggap tidak menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.
"Hanya saja dalam perjalanannya tidak ada tindak lanjut dari PT Pasific Global terkait MoU tersebut dan kita sudah bersurat yang intinya mempertanyakan tindak lanjut MoU tapi hingga saat ini sama sekali tidak ada jawaban," kata Yuliswani, Jumat (7/8/2020).
Kendati perusahaan asal Korsel tersebut batal, namun Yuliswani memastikan pembangunan infrastruktur moda transportasi kereta api itu tetap dilanjutkan.
Kata dia, pembangunan rel kereta api itu akan dikerjakan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bengkulu yaitu PD Bimex yang nantinya akan bekerjasama dengan PT. Pos Group.
"Kita sudah rapat untuk membahas program investasi dan pembangunan infrastruktur perkeretaapian Pulau Baai ke Kota Padang bersama PT Pos Group dan mereka juga minta bekerjasama dengan BUMD kita," paparnya.
Teknisnya, kata Yuliswani, PT Trans Rentang Nusantara selaku pemegang kontrak akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama PD Bimex.
"Setelah itu barulah PD Bimex melakukan kerjasama dengan PT Pos Group dalam realisasi pembangunan rel kereta api itu," ujarnya.
Sebelumnya, pada awal Februari lalu PT. Pasifik Global Investment menandatangani nota kesepahaman bersama PT. Trans Rentang Nusantara selaku pemegang kontrak pembangunan rel kereta api tersebut yang disaksikan langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Rencananya, pembangunan rel kereta api ini dari pelabuhan Pulau Baai ini akan melewati empat daerah di Provinsi Bengkulu diantaranya Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.
Pembangunan rel kereta api ini juga dibarengi dengan pembangunan stasiun penumpang dan total ada lima stasiun yang direncanakan akan dibangun di antaranya stasiun di Kota Padang-Rejang Lebong, stasiun di Kepala Curup-Rejang Lebong, stasiun di Kabupaten Kepahiang, stasiun Talang Empat-Bengkulu Tengah dan stasiun Betungan-Kota Bengkulu.
--
Nasib Proyek KA Kalimantan yang Ditinggal Investor Rusia
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah berupaya untuk mencari investor strategis baru untuk proyek kereta api batu bara. Hal itu dilakukan setelah mitra dari Rusia menyatakan mundur dari proyek tersebut.
Berdasarkan informasi yang dirilis Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Proyek kereta api ini membutuhkan dana Rp53,3 triliun. Adapun skema pendanaannya berasal dari swasta.
Status proyek tersebut hingga saat ini masih dalam tahap penyiapan, sedangkan penanggung jawab proyek adalah PT Kereta Api Borneo. Saat ini proyek tersebut sudah tak lagi berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional.
Kereta Api Kalimantan Timur merupakan proyek pembangunan kereta api single track sepanjang 203 kilometer yang didukung dengan infrastruktur meliputi stasiun jetty batubara, pelabuhan dan PLTU dengan kapasitas 15 MW.
PT Kareta Api Bornei (KAB) akan mengoperasikan proyek ini. Kereta tersebut rencananya akan melintasi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan.
Proyek KA ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan.
Untuk meningkatkan nilai kelayakan proyek, pihak investor yaitu PT Kereta Api Borneo telah mengajukan permohonan perubahan status dari kereta api khusus menjadi kereta api umum sehingga memungkinkan untuk mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Harapan warga Kaltim memiliki moda transportasi kereta api semakin menjauh, lantaran Rusia sebagai investor menghentikan uji kelayakan.
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Arih Frananta Filipus Sembiring menyebutkan pihaknya akan bergerak secepat mungkin agar proyek yang mandeg ini kembali dapat dimulai.
“Untuk sektor perkeretaapian ini, Menhub [Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi] menyampaikan karena keterbatasan dana APBN, diharapkan daerah bisa mendapatkan investor dengan sistem B2B atau business to business,” jelas Arih dalam akun Instagram Kaltim, Minggu (19/8/2020).
Sembiring menuturkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar segera dicari investor untuk kelanjutan program pembangunan rel kereta api.
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa Russian Railways (RZD) yang merupakan badan usaha milik negara di negaranya telah menginvestasikan sekitar 18 juta dolar rubel dalam pengembangan proyek.
“Sayangnya itu telah berhenti dan salah satu alasannya adalah bahwa rencana ini sebenarnya bertabrakan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan,” ungkapnya.
Disisi lain, Proyek pembangunan kereta api di Kalimantan Timur terancam kandas. Russian Railways atau RZD yang merupakan badan usaha milik negara Rusia mengundurkan diri di tengah jalan.
Permohonan tersebut sudah disampaikan baik ke pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) maupun kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Alasannya adalah kalkulasi kembali nilai investasi dengan keuntungan yang didapat. Rusia menilai pembangunan yang hanya untuk mengangkut batu bara lama memperolah laba.
Kepala Bidang Pengembangan dan Kereta Api, Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Hasbi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima jawaban tersebut.
“Gubernur Kaltim masih berpegang pada perjanjian itu. Artinya kami kasih harapkan mereka melanjutkan proyek kereta api,” katanya saat dihubungi Bisnis beberapa waktu lalu.
Begitu pula dari Kementerian Perekonomian. Indonesia masih ingin Negeri Beruang Putih melaksanakan sesuai kesepakatan.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa RZD telah menginvestasikan sekitar US$18 juta dalam pengembangan proyek. Namun, rencana itu dibatalkan lantaran proyek itu terhalang oleh pengembangan ibu kota baru di pulau Kalimantan.
“Sayangnya itu telah berhenti dan salah satu alasannya adalah bahwa rencana ini sebenarnya bertabrakan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan,” katanya melalui pertemuan virtual dengan wartawan beberapa waktu yang lalu.
Namun, Sekretaris Daerah Kaltim, Muhammad Sa'bani membeberkan alasan lain. Menurutnya, saat mengajukan permohonan diri, tidak ada alasan seperti itu.
“Tidak terkait IKN [ibu kota negara baru]. Iya [karena perhitungan nilai investasi],” katanya melalui pesan singkat, Senin (20/7/2020).
Seperti diketahui, Kereta Api Kalimantan Timur merupakan proyek pembangunan kereta api single track sepanjang 203 kilometer yang didukung dengan infrastruktur meliputi stasiun jetty batubara, pelabuhan dan PLTU dengan kapasitas 15 MW.
PT Kareta Api Bornei (KAB) akan mengoperasikan proyek ini. Kereta tersebut rencananya akan melintasi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan.
Proyek KA ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan.
Untuk meningkatkan nilai kelayakan proyek, pihak investor yaitu PT Kereta Api Borneo telah mengajukan permohonan perubahan status dari kereta api khusus menjadi kereta api umum sehingga memungkinkan untuk mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu. (Logistics/bisnis.com/hd)