Logistics Edisi : 222 / Juli 2020
cover juli 2020
 
Editorial : RESESI
Sebuah kata yang menjadi hantu ekonomi, baik ditakuti oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha. Resesi ini diucapkan dan diprediksi oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Akan terjadi resesi dalam 3 (tiga) bulan ke depan, untuk itu Presiden Joko Widodo meminta roda ekonomi digenjot agar pertumbuhan di kuartal III 2020 tidak minus. Menyebut kuncinya ada tiga bulan ke depan, mulai Juli, Agustus dan September agar ekonomi nasional selamat dari bayang resesi. “Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa. Harapan kita hanya di kuartal ketiga, Juli, Agustus dan September,” kata JOKOWI di kutip KUMPARAN dari laman Sekretariat Kabinet, Sabtu (18/7/2020).
Realitas ekonomi nasional dihadapkan pada kenyataan riil semacam yang digambarkan oleh Presiden. Namun apakah ilustrasi di atas sama, mendekati sama atau tidak sama sekali dengan kondisi mikro ekonomi yang ada di lapangan usaha. Saat ini yang berkembang adalah bentuk keluhan dari mulut ke mulut, rumor yang beredar di berbagai platform media sosial, analisa dari berbagai kalangan yang terbelah dalam melihat kondisi perekonomian nasional. Ada yang over optimistik, ada optimistik tapi bercampur dengan keraguan dan ada yang murni pesimis dihantui bayang-bayang resesi yang akan meluluhlantakkan perekonomian nasional.
Pelaku usaha yang bergelut riil dengan realitas di lapangan cenderung tidak terlalu peduli dengan berbagai analisa yang berseliweran, baik dari pemerintah, pengamat, pakar maupun komentator dadakan. Pengusaha hanya ingin memastikan roda usahanya tidak mudah diterpa goyangan wabah pandemi Covid-19, ini missi utamanya. Survival de fites, bertahan dan terus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada, tanpa bisa ditawar-tawar lagi harus dilakukan kalau tidak akan terjerembab bahkan mati dari seleksi alam ini.
Skema bantuan ekonomi memang di tawarkan oleh pemerintah, bahwa pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp. 695,2 triliun. Dibagi dalam beberapa pos, yang paling besar dana untuk bantuan sosial dalam penanganan pandemi sejumlah Rp. 203,9 triliun, dana untuk menggerakkan atau menstimulus kegiatan UMKM sebesar Rp. 123,46 triliun, insentif usaha Rp. 120,61 triliun, anggaran untuk kementerian/lembaga pemerintahan Rp. 106,11 triliun, anggaran kesehatan Rp. 87,55 triliun dan pembiayaan korporasi Rp. 35,55 triliun.
Alokasi dana stimulus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar Rp. 123,46 triliun jika dibagikan dengan tepat sasaran sesuai dengan sektor usaha, maka sedikit memberikan napas panjang dari tekanan yang dialami oleh pengusaha selama masa pandemi Covid-19 ini. Cuma tindak lanjut dari kebijakan tersebut sampai saat ini ditunggu-tunggu belum muncul. Maka para pelaku usaha mulai berpikir ada atau tidak wujud bantuan yang begitu diharap-harapkan tersebut. Bersamaan dengan kebijakan tersebut juga ada skema kebijakan di bidang finansial yaitu relaksasi bidang perpajakan dan penundaan pembayaran kredit usaha, baik pokok dan bunganya. Namun pertanyaannya, apakah relaksasi atau keringanan di bidang perpajakan akan bisa diterapkan kalau UMKM-ya sendiri mati suri karena terpapar wabah pandemi. Sedangkan stimulasi yang dijanjikan dari kebijakan tak kunjung diwujudkan ditambah penundaan kredit usaha juga belum ada yang bisa direalisasikan.
Perusahaan forwarder lebih dari 70% adalah perusahaan dengan klasifikasi Usaha Kecil Menengah. Hampir dipastikan tidak akan menikmati kue kebijakan stimulus bagi UMKM, karena selama ini mindset dari definisi UMKM adalah mereka yang bergerak disektor manufaktur bukan yang disektor jasa. Hampir dipastikan berbagai ragam program pemberdayaan UMKM mulai dari permodalan, pelatihan dan marketing lebih banyak difokuskan pada UMKM sektor manufaktur. UMKM sektor jasa selama ini sering diabaikan sehingga hanya gigit jari.
Jasa Pengurusan Transportasi mau atau tidak harus memiliki ketangguhan alami alias semacam herd immunity. Gelombang wabah Covid-19 ini memang sangat berbeda dengan wabah-wabah lainnya. Ternyata bisa meluluhlantakkan perekonomian selain mengancam serius manusia, yaitu menciptakan suatu ketakutan dan histeria massa tentang kesakitan sebelum kematian hadir. Berapa jumlah JPT yang mampu bertahan terhadap seleksi alam yang berupa gelombang wabah penyakit sekaligus wabah ekonomi. Kekuatan JPT bertahan sangat bergantung pada seberapa besar menurunnya tingkat produksi di hulu (hinterland). Jika industri skala besar terus bisa berjalan walau dengan skala slowmotion, maka forwarder sebagai usaha yang berada di hilir akan turut mengikuti arus yang terus berjalan walau pelan.
Resesi akan terjadi kalau sampai bulan September 2020 ini pertumbuhan ekonomi tidak beranjak naik malah semakin turun. Maka marilah para pelaku usaha forwarder berdo'a bersama agar para pemilik industri besar mengerahkan pikirannya untuk bertahan. Selain itu semoga para pelaku usaha komoditi lokal antar pulau tetap bergairah, sehingga saat perdagangan internasional menurun namun perdagangan domestik tetap berjalan. Berdo'a mulai !!! (guslim-jul'20)

 
PT Pelindo III Terapkan Security Access Module Multi Applet GPN
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menerapkan pemasangan Security Access Module (SAM) multi applet Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan menjadi yang pertama menggunakan sistem pembacaan tunggal.
Direktur Utama Pelindo III U. Saefudin Noer Opsi mengatakan pembayaran non tunai untuk pengguna jasa yang mengakses gerbang di kawasan perseroan sudah dikembangkan sejak 2016.
Dia melanjutkan memasuki masa normal baru pada 2020 ini, perusahaan sudah memperbaharuinya dengan alat yang bisa membaca semua kartu dari sejumlah bank penerbit kartu. Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa yang ingin masuk ke pelabuhan.
Terlebih, kata dia, karena pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus melakukan physical distancing atau jaga jarak untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menerapkan metode pembayaran non tunai.
“Kami memasang sistem SAM multi applet di gerbang masuk pelabuhan agar dapat membaca semua kartu non tunai. Dengan pembaharuan SAM multi applet akan dapat membaca transaksi baik produk E-Money, Tapcash, Brizzi, dan Flazz,” jelasnya melalui keterangan resmi, Jumat (17/7/2020).
Sebelumnya, pintu gerbang pelabuhan di wilayah Pelindo III hanya bekerjasama dengan bank-bank BUMN. Setelah pemasangan single SAM multi applet atau single reader sekarang kartu non tunai dari beberapa bank dapat digunakan untuk masuk ke pelabuhan.
Menurutnya, banyak keuntungan dengan transaksi non tunai tersebut. Keuntungan bagi masyarakat pengguna adalah praktis, karena tidak perlu menyiapkan uang pas, kemudahan pembayaran dengan sistem tapping, tidak perlu lagi menyimpan uang kembalian dalam pecahan kecil, berkurangnya risiko salah hitung jumlah uang kembalian, mengurangi antrian di gerbang pelabuhan, dan mengurangi resiko penularan Covid-19.
Selanjutnya, penerapan single reader akan segera diterapkan juga di semua Pelabuhan yang dikelola Pelindo III diantaranya Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Kupang.
PT Pelindo III, Kemenhub dan Bea Cukai Sepakat Menata Ekosistem Logistik Nasional
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sepakat menata ekosistem logistik nasional.
Langkah itu dilakukan untuk efisiensi biaya logistik, melalui ekosistem logistik nasional diklaim biaya logistik bisa ditekan hingga 49 persen.
Salah satu upaya penataan ekosistem logistik nasional diantaranya adalah dengan penerapan Single Submission dan Join Inspection yang saat ini diterapkan di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) dan selanjutnya dalam waktu yang tidak lama akan segera diterapkan juga di Terminal Teluk Lamong (TTL) dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Tanjung Perak Surabaya.
Direktur Operasi dan Komersial Pelindo 3 Putut Sri Muljanto menyampaikan jika pihaknya telah berhasil menerapkan joint inspection di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) telah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan sebanyak 38 persen, dan apabila status peti kemas flag joint inspection di SSM sudah terbit sebelum bongkar di pelabuhan maka efisiensi biaya logistik di pelabuhan mencapai 49 persen.
“Kami sudah mengkalkulasi kemungkinan efisiensi tersebut secara cermat dan jika ini sudah bisa di lakukan di sebagian besar pelabuhan khususnya Pelindo 3 efisiensinya akan cukup besar terlebih kami sudah menerapkan teknologi single platform dalam hal pelayanan logistik ini, jadi kami sangat siap jika akan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pelindo 3,” katanya, Minggu (5/7/2020).
Sementara itu Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi menyampaikan, program Single Submission dan Join Inspection yang sudah berjalan menjadi sebuah lompatan terobosan dalam upaya menekan waktu dan biaya logistik, dirinya pun meminta kedepan inovasi tersebut tidak hanya berlaku pada produk impor melainkan juga ekspor.
“Yang sudah berjalan di alur impor barang ini akan terus kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan juga untuk barang ekspor karena ini merupakan solusi realistis dalam menekan biaya logistik," jelasnya.Sejalan, Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wisnu Handoko mengatakan pihaknya telah menyiapkan apliksi bernama Inaportnet yang telah digunakan di lebih dari 30 pelabuhan di Indonesia sehingga aktivitas pergerakan kapal dan barang bisa di pantau secara realtime dan akurat.
“Kami sendiri telah mengoperasikan program InaPortnet yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan rencana efisiensi biaya logistik karena dari aplikasi tersebut, pergerakan kapal dan barang bisa di pantau secara real time," paparnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) pada 16 Juni 2020. Inpres tersebut bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Arus Kinerja Petikemas di Pelindo II di Tanjung Priok Semester I/2020 Capai 2,99 Juta TEUs
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC mencatat hingga semester I/2020, arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok tercatat 2,99 juta TEUs atau 7,7 persen lebih rendah dibandingkan dengan semester I/2019 yang mencapai 3,24 juta TEUs.
Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengatakan kendati penurunan arus peti kemas akibat pandemi Covid-19 masih terasa tetapi tidak setajam periode Januari-Mei 2020 yang secara year-on-year (tahunan) turun hingga 10,4 persen. Penurunan pada akhir tahun ini diprediksi bisa mencapai 10 persen jika melihat data periode awal terjadinya pandemi pada bulan sebelumnya.
“Penurunan trafik peti kemas pada akhir tahun 2020 paling tidak di kisaran 10 persen. Perkiraan ini dengan memperhatikan tren pada bulan-bulan sebelumnya,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).
Arif menjelaskan, aktivitas di pelabuhan memang sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian secara umum. Pemerintah sendiri telah membuat beberapa skenario terkait pandemi dan dampaknya bagi perekonomian, salah satunya adalah wabah Corona baru akan reda pada kuartal I/2021.
“Untuk itu saat ini kami tetap bersyukur karena aktivitas di pelabuhan tetap berjalan dengan baik,” tekannya.
Sebelumnya, pada Mei 2020, IPC juga mencatat dampak pandemi menurunkan aktivitas dan produktivitas (throughput) peti kemas hingga 10,4 persen tetap tidak sedalam sektor lainnya seperti minyak dan gas bumi, transportasi serta pariwisata.
Walaupun ada penurunan secara umum, IPC melihat adanya potensi pertumbuhan pada masa normal baru ini seperti kenaikan volume penggunaan pergudangan atau warehouse di sejumlah pelabuhan, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok.
Saat ini, kata Arief, dia masih mengkonsolidasikan data pertumbuhan okupansi pergudangan di pelabuhan, sebagai bagian dari bahan kajian untuk melihat kembali target perseroan pada 2020.
Menurutnya, melambatnya aktivitas ekspor dan impor juga terjadi di hampir semua negara. China yang sempat menggeliat pada April, kembali terkoreksi pada Mei kemarin. Selain dipengaruhi pandemi Covid-19, juga merupakan imbas dari melambatnya aktivitas ekspor-impor, seminggu menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT ASDP Indonesia Ferry Operasikan Lintas Pulau Madura
SURABAYA (LOGISTICS) : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai mengoperasikan KMP Munggiyango Hulalo di lintas Pulau Madura yang akan melayani rute Jangkar (Situbondo) - Kalianget (Sumenep) - Kangean dengan pelayaran perdana dari Pelabuhan Jangkar Situbondo mulai hari ini.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, pengoperasian KMP Munggiyango Hulalo di lintas Pulau Madura guna mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya aksesibilitas di Pulau Madura dan kepulauan sekitarnya menuju Jawa Timur.
"Kami berharap kehadiran ASDP di lintas Pulau Madura ini dapat mendukung keberlangsungan ekonomi serta pengembangan pulau-pulau dan daerah sekitarnya," ujarnya dalam keterangan, Rabu (15/7/2020).
Pihaknya berharap geliat usaha di berbagai sektor terus meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat karena konektivitas merupakan kunci utama peningkatan ekonomi
ASDP juga melihat kebutuhan aksesibilitas masyarakat di lintas Pulau Madura terus meningkat, yang didominasi penumpang pejalan kaki dan kendaraan kecil. Ke depannya, dia berharap lintas penyeberangan Pulau Madura ini dapat menjadi tumpuan sektor logistik yang membawa muatan dari Jawa Timur ke Pulau Madura atau sebaliknya.
Mulai Rabu (15/7/2020) ini KMP Munggiyango Hulalo akan melayani rute Jangkar - Kalianget (pp), Jangkar - Kangean (pp) dan Kalianget - Kangean (pp).
Adapun, KMP Munggiyango Hulalo merupakan kapal roro milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dibangun PT Dok Bahari Nusantara berukuran 1.631 GT pada 2018. Kapal roll on-roll off (ro-ro) ini dapat mengangkut 200 penumpang dan 21 unit kendaraan campuran.
"Kami juga melihat potensi yang cukup besar di sektor logistik untuk ke depannya. Dengan naik kapal ferry, tentu kendaraan logistik dapat mengurangi beban jalan raya sehingga lebih efisien dan efektif," tuturnya lagi.
--
PT ASDP Indonesia Ferry Buka Rute Angkutan Kendaraan Riau-Kalbar
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan membuka rute baru kapal angkutan kendaraan dan penumpang dari Kepulauan Riau menuju Kalimantan Barat dengan trayek Tanjung Uban hingga Sintete, Kabupaten Sambas.
General Manager ASDP Cabang Pontianak Zulpidon mengatakan kapal tersebut merupakan bagian dari program tol laut yang digalakkan pemerintahan pusat. Pengoperasian kapal tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian setempat dan alternatif transportasi ataupun logistik.
"Rencananya, kapal akan mulai berlayar dari Tanjung Uban di Kepulauan Riau pada 15 Juli 2020, dan tiba di Sintete pada 17 Juli 2020," ujar Zulpidon, Rabu (1/7/2020).
Dia menambahkan kapal tersebut merupakan produksi 2019 yang diberi nama KMP Bahtera Nusantara 01. Selain penumpang, kapal juga dapat mengangkut kendaraan baik mobil pribadi maupun truk ukuran besar.
Pihaknya menjelaskan kapal tersebut memiliki panjang 71,92 m dengan lebar 14 meter. Tersedia empat kelas bagi penumpang, mulai dari ekonomi, bisnis hingga eksekutif dengan total kapasitas 378 orang.
Selain itu, lanjutnya, kapal juga dapat mengangkut sekitar 36 unit kendaraan campur, baik mobil pribadi maupun truk. Adapun, fasilitas lain juga disediakan seperti mushola, tempat menyusui, ruang perawatan kesehatan, cafetaria, serta pusat informasi.
KMP Bahtera Nusantara 01 ini akan melayani dua rute utama. Pertama rute dari Tanjung Uban - Tambelan - Sintete dan kembali ke Tanjung Uban dengan jalur yang sama. Untuk rute ini, berangkat dari Tanjung Uban pada Rabu malam, tiba di Tambelan pada Kamis siang, dan malamnya lanjut ke Sintete, tiba Jumat sekitar pukul 06.00 WIB.
Kapal akan berlabuh sekitar tiga jam, lalu kembali ke Tanjung Uban dengan melewati Tambelan.
Rute kedua, dari Tanjung Uban menuju Matak - Natuna - Serasan - Sintete PP. Berangkat dari Tanjung Uban Rabu malam, tiba di Matak Kamis siang, lalu lanjut ke Natuna pada malam hari dan tiba di Natuna pada Jumat pagi.
--
PT ASDP Indonesia Ferry Operasikan Layanan Ferry Long Distance Jakarta-Surabaya
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali mengoperasikan layanan ferry jarak jauh atau long distance ferry (LDF) Jakarta - Surabaya sejauh 434 nautical mile, dengan KM Ferrindo 5 yang melayani perdana pada Sabtu (4/7/2020) dini hari.
PJS Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, pengoperasian kembali layanan LDF Jakarta - Surabaya ini sebagai wujud dukungan terhadap program tol laut Pemerintah dalam penyediaan sistem distribusi logistik melalui kapal ferry atau roro. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat mengurangi beban lalu lintas angkutan darat, khususnya angkutan logistik yang biasa melewati jalur darat pantura Jawa.
"Pada Sabtu (4/7) dini hari KMP Ferrindo mulai berlayar kembali melayani rute Jakarta-Surabaya. Berangkat dari dermaga kade 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan akan sandar di dermaga Zamrud, Tanjung Perak, Surabaya dengan waktu tempuh sekitar 54 jam," ujarnya, Minggu (5/7/2020).
Tarifnya antara lain, penumpang dewasa Rp75.000, bayi Rp7.500, kendaraan golongan 1 Rp125.000, golongan II Rp215.000, golongan III Rp425.000, golongan IV penumpang Rp1.495.000.
Sementara itu, golongan IV barang Rp 1.360.000, golongan V penumpang Rp2.860.000, golongan V barang Rp2.390.000, golongan VI penumpang Rp4.845.000, golongan VI barang Rp3.955.000, golongan VII Rp4.985.000, golongan VIII Rp7.445.000 dan golongan IX Rp11.155.000.
Dengan pengoperasian layanan ferry jarak jauh ini, ASDP optimistis tidak hanya dapat mengurangi kepadatan lalu lintas darat dan biaya logistik, tetapi juga mendukung sektor pariwisata setempat. Selain itu, ramah lingkungan serta mencapai efisiensi waktu, biaya operasional serta pemeliharaan truk.
“Masyarakat kini bisa menikmati perjalanan ferry Jakarta-Surabaya dengan KMP Ferrindo 5 yang menyediakan fasilitas yang memberikan kenyamanan selama perjalanan. Perjalanan dengan kapal ASDP ini akan lebih hemat, aman dan nyaman. Dan ASDP tentunya akan melaksanakan layanan penugasan LDF ini dengan semaksimal mungkin dan terus berupaya memberikan layanan prima," tuturnya.
KMP Ferrindo 5 milik ASDP ini memiliki bobot 3.605 GT yang mampu memuat sekitar 150 penumpang dan 53 unit kendaraan campuran. Dibuat oleh galangan Higaki Shipbuilding di Jepang, kapal dengan mesin induk Hanshin dan mesin bantu Daihatsu ini mampu mencapai kecepatan hingga 13 knot. Ferrindo 5 memiliki panjang total 92,14 meter dengan tangki induk bbm hingga 109 ton.
Pada Juli 2020, pelayaran Jakarta - Surabaya akan dilayani KM Ferrindo 5 pada tanggal 4 Juli, 10 Juli , 16 Juli , 22 Juli dan 28 Juli. Sedangkan jadwal pelayaran Surabaya - Jakarta dijadwalkan pada tanggal 7 Juli, 13 Juli, 19 Juli, 25 Juli dan 31 Juli.(Logistics/bisnis .com/hd)

 
Otoritas Pelabuhan Nasional Perlu Belajar ke Negara Lain
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesia diminta belajar dari Singapura dan Malaysia terkait dengan pengoperasian dan kewenangan otoritas pelabuhan (OP). Peran OP diminta diperkuat agar berdaya saing dengan negara tetangga.
Sekretaris Jenderal Indonesia Maritime, Logistic and Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tentowi mengatakan peran dan fungsi kewenangan regulator tertinggi di pelabuhan sangat berhubungan erat dengan tingkat efektivitas dan efisiensi layanan kepelabuhanan, termasuk mengkonsolidasikan seluruh stakeholders terkait untuk mengeksekusi kebijakan pemerintah secara langsung.
Dalam perspektif hukum, kewenangan, pengawasan dan pengoperasian pengelola pelabuhan di Indonesia, Singapura dan Malaysia, memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi banyak hal antara lain, kecepatan dalam menyikapi penanganan masalah di lapangan hingga yang berkaitan dengan optimalisasi fasilitas pelabuhan maupun investasi.
“Kalau di Indonesia, kita mengenal regulator tertinggi di pelabuhan itu dengan istilah Otoritas Pelabuhan [OP] yang bertanggung jawab kepada Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Sementara di negara lain bertanggung jawab langsung kepada Menteri ataupun Presiden atau setingkatnya, sehingga memiliki otoritas yang kuat karena memiliki payung hukum yang lebih kuat," ujar Ridwan melalui siaran pers, Senin (6/7/2020).
Dia mengilustrasikan sesuai peraturan yang ada, bahwa OP di Indonesia, berperan sebagai pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan di pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran. OP memiliki kewenangan pengendalian tetapi bukan merupakan kewenangan tertinggi karena bertanggung kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili oleh Dirjen Perhubungan Laut.
Adapun di Singapura, regulator tertinggi di pelabuhan dapat mempromosikan penggunaan fasilitas pelabuhan, mengatur dan mengontrol navigasi dalam batas-batas pelabuhan dan pendekatan ke pelabuhan, serta fungsi perizinan layanan laut.
Di Singapura, katanya, otoritas pelabuhan dikenal dengan istilah Maritime and Port Authority of Singapore. Otoritas pelabuhan di Singapura itu bertanggung jawab langsung kepada Menteri, sehingga institusi ini merupakan kewenangan tertinggi yang tidak dibatasi oleh peraturan dibawahnya. Tugas OP di Singapura juga mempromosikan pelabuhan.
Sementara, lanjutnya, di Malaysia OP berperan memfasilitasi perdagangan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, pengawasan peraturan fasilitas dan layanan diprivatisasi, wewenang wilayah bebas asset management.
OP di Malaysia bertanggung jawab langsung kepada yang di 'Pertuan Agung', dan kewenangan tertinggi OP di negara ini biasa yang disebut 'Suksesi Abadi'. Tugas pokok OP mempromosikan pelabuhan dan berkonsentrasi pada pengembangan pelabuhan.
"Jika melihat perbandingan hukumnya, maka berdasarkan kajian IMLOW, peran dan fungsi OP di Indonesia seharusnya ditingkatkan dengan bertanggung jawab langsung kepada Menteri terkait, bukan Dirjen Teknis. Atau bila perlu bertanggung jawab langsung kepada Presiden," terangnya.
--
Pelindo I Catat Kinerja Bongkar Muat Semester I/2020 Naik Dua Kali Lipat
Pertumbuhan arus peti kemas, curah cair, maupun general cargo dan kunjungan kapal pada Semester I/2020 terus tumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 2019 di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT).
Direktur Teknik Pelindo I Hosadi A. Putra mengatakan KTMT yang dikelola PT Prima Multi Terminal, yang merupakan anak perusahaan terus memacu kinerja operasionalnya, baik itu peti kemas, curah cair, maupun general cargo.
Throughput atau arus peti kemas hingga semester I/2020, mencapai 23.558 TEUs atau setara dengan 22.334 boks dengan kunjungan kapal sebanyak 94 call. Throughput peti kemas yang dilayani KTMT menunjukkan pertumbuhan positif. Selama 2019, KTMT melayani bongkar muat peti kemas sebanyak 23.937 TEUs atau setara dengan 22.870 boks dengan kunjungan kapal sebanyak 112 call.
“Kuala Tanjung Multipurpose Terminal atau KTMT melakukan soft operational dengan melakukan ekspor perdana menggunakan Kapal Wan Hai 505 dengan rute direct call intra Asia India menuju China pada 27 Desember 2018. Adapun, untuk pengoperasian perdana KTMT ditandai dengan bersandarnya kapal MV Oriental Diamond milik pelayaran PT Salam Pacific Indonesia Lines [SPIL] pada 28 April 2019,” terangnya, Jumat (10/7/2020).
Dia menambahkan bahwa KTMT juga telah melakukan ekspor perdana curah cair dengan menggunakan Kapal MT Ocean Integrity membawa komoditas crude palm oil (CPO) sebanyak 2.000 Metrik ton (MT) menuju India pada 2 Agustus 2019.
Selama 2019, kunjungan kapal yang melayani bongkar muat curah cair di KTMT sebanyak 14 call atau sebanyak 102.200 ton. Sedangkan sampai dengan semester I/2020, throughput curah cair sebanyak 181.885 ton dengan kunjungan kapal sebanyak 22 call.
Selain itu, kata dia, bongkar muat general cargo di KTMT juga terus mengalami pertumbuhan positif. Pada 2019, KTMT melayani bongkar muat general cargo sebanyak 16.970 ton dengan kunjungan kapal sebanyak 4 call.
Adapun, lanjutnya, sampai dengan Juni 2020, kunjungan kapal untuk bongkar muat general cargo sebanyak 8 call dengan melayani bongkar muat sebanyak 38.252 ton. Arus barang dan kunjungan kapal di semester I/2020 ini naik dua kali lipat dibandingkan dengan 2019.
Sementara, Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaludin mengatakan dengan melihat pertumbuhan throuhput peti kemas, curah cair, maupun general cargo di KTMT, Pelindo I optimistis akan terus mengalami pertumbuhan yang positif dan meningkat.
"Kami akan terus memacu kinerja operasional KTMT dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa. Pelabuhan Kuala Tanjung ini didukung dengan lokasi yang strategis di sepanjang Selat Malaka sehingga kami akan terus bekerja keras untuk mengoptimalkan peluang tersebut,” tambahnya.
KTMT juga siap melayani permintaan pelayanan bongkar muat curah kering dari cargo owner, karena cukup banyak komoditas curang kering terutama untuk produk pertanian yang meliputi jagung, beras, palm kernel, dan lainnya.


Kemen BUMN Rombak Direksi Pelindo I
Kementerian BUMN melakukan perubahan susunan jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 mengganti Direktur Utama Dian Rachmawan dengan Dani Rusli Utama.
Rotasi ini berdasarkan SK Nomor. SK-213/MBU/06/2020 yang diumumkan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo 1 di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2020.
SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1, Imron Eryandy menerangkan bahwa pergantian pejabat baik itu promosi maupun rotasi suatu perusahaan atau instansi adalah suatu peristiwa yang bisa kapan saja terjadi.
"Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham Pelindo 1 memiliki kekuasaan untuk melakukan pergantian susunan Direksi maupun Komisaris Pelindo 1," terangnya, Selasa (23/6/2020).
Dalam RUPS tersebut, Kementerian BUMN mengangkat Dani Rusli Utama sebagai Direktur Utama Pelindo 1 yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo 2, Henry Naldi sebagai Direktur SDM dan Umum Pelindo 1 yang sebelumnya menjabat sebagai SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1.
Kemudian, pengangkatan Ridwan Sani Siregar sebagai Direktur Operasional dan Komersial sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas yang merupakan anak perusahaan Pelindo 1, Henri Panggabean sebagai Direktur Keuangan Pelindo 1 yang sebelumnya sebagai Senior Manager Treasury and Corporate Finance Pelindo 2.
Terakhir, Prasetyo sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis yang sebelumnya menjabat sebagai Head of Strategic Planning and Corporate Performance Bureau Pelindo 3.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan sumbangsih yang diberikan selama bertugas memangku jabatan Direksi kepada jajaran Direksi Pelindo 1 sebelumnya," jelas Imron.
Dia menyebut kepada jajaran direksi yang baru, pihaknya berharap bisa mengemban amanah dengan memberikan yang terbaik bagi kemajuan perusahaan.
Adapun susunan jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Jajaran Komisaris
Komisaris Utama: Achmad Djamaludin
Komisaris: Arman Depari
Komisaris Independen: Herbert Timbo Parluhutan
Siahaan
Komisaris Independen: Ahmad Perwira Mulia Tarigan
Komisaris Independen: Irma Suryani Chaniago
Komisaris : Winata Supriatna
Jajaran Direksi
Direktur Utama : Dani Rusli Utama
Direktur SDM dan Umum: Henry Naldi
Direktur Operasional & Komersial: Ridwan Sani Siregar
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis: Prasetyo
--
IPC Garap Pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah Kalbar, Progres 55%
Hingga semester I/2020, pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sudah mencapai lebih dari 55 persen dan diproyeksikan selesai pada akhir 2020.
Direktur Utama IPC Arif Suhartono memastikan pembangunan Terminal Kijing terus berjalan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan, dan diharapkan bisa selesai pada kuartal keempat tahun ini.
“Pekerjaan itu meliputi pembangunan dermaga, trestle [jalan penghubung antara area darat dan terminal], pengerasan tanah area darat, pembangunan gedung kantor, serta bangunan pendukung lainnya di pelabuhan,” katanya, Senin (6/7/2020).
Hingga semester I tahun 2020, pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sudah menyerap dana investasi sebesar Rp2,37 triliun. Biaya pembangunan Terminal Kijing tahap pertama dianggarkan sebesar sebesar Rp5 triliun.
Arif berharap pembangunan tahap I selesai sesuai rencana, dan bisa mulai diujicobakan pada kuartal keempat tahun ini. Adapun, dana tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tanah, pembangunan fisik terminal, dan biaya kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lainnya.
Terminal Kijing merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Terminal Kijing diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan, dan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia.
Luas kawasan pelabuhan ini mencapai 200 hektare, meliputi area terminal di sisi laut, trestle sepanjang 3,5 Kilometer, serta area kantor dan sarana pendukung pelabuhan lainnya di sisi darat.
Sebagai pelabuhan hub, Terminal Kijing dirancang untuk mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas di atas 10 ribu TEUs. Terminal peti kemasnya sendiri dibangun dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun.
Nantinya Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pembukaan Akses Atas 61 Pelabuhan Direspon Positif PT Pelni
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menyambut baik adanya pembukaan akses 61 pelabuhan untuk akses penumpang di beberapa wilayah di Indonesia. Jumlah penumpang pun diklaim akan meningkat.
Setelah adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan transportasi laut dan ditutupnya sejumlah pelabuhan di masa pandemi Covid-19, hingga saat ini (7/7/2020) sudah terdapat 61 Pelabuhan yang membuka aksesnya baik untuk embarkasi dan debarkasi bagi penumpang, serta lima pelabuhan yang hanya melayani proses embarkasi.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni O.M. Sodikin menyampaikan setelah adanya pelonggaran perjalanan bagi penumpang, Pelni mencatatkan sebanyak 14.685 pelanggan telah bepergian dengan kapal penumpang sejak Mei 2020 hingga 5 Juli 2020 dan sebanyak 16.456 pelanggan yang bepergian dengan kapal perintis pada periode yang sama.
“Pelni optimis jumlah penumpang akan terus meningkat terutama setelah mulai dibukanya kembali pelabuhan dan mulai dilakukannya kembali kegiatan operasional kapal walaupun masih secara bergantian guna menjaga efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional," ungkapnya, Selasa (7/7/2020).
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Yahya Kuncoro menyampaikan pihaknya tetap mematuhi peraturan yang berlaku terkait kegiatan naik turun penumpang kapal pada setiap daerah dan selalu menjalankan protokol kesehatan Covid-19 selama melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Adapun, saat ini perusahaan mengoperasikan enam kapal penumpang, yakni KM Bukit Siguntang, KM Labobar, KM Dobonsolo, KM Gunung Dempo, KM Dorolond, dan KM Kelimutu.
Beberapa kapal juga akan segera melakukan kegiatan operasionalnya, seperti KM Sinabung dijadwalkan akan beroperasi pada 8 Juli 2020 dengan rute Surabaya - Makassar - BauBau - Banggai - Bitung - Ternate - Bacan - Sorong - Manokwari - Biak - Jayapura (PP).
Dia menuturkan terdapat dua kapal yang akan beroperasi pada 10 Juli 2020, yakni KM Kelud dengan rute Tg. Priok - Kijang - Batam - Belawan (PP), serta KM Ciremai dengan rute Semarang - Tg. Priok - Surabaya - Makassar - BauBau - Sorong - Manokwari - Biak - Jayapura - Biak - Manokwari - Sorong - Namlea - BauBau - Makassar - Surabaya - Tg. Priok.
--
Kinerja Angkutan Barang Semester I-2020 PT Pelni Naik 300%
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mencatatkan adanya kenaikan pada volume muatan kontainer yang diangkut dengan kapal barang sepanjang semester I/2020 hingga hampir 300 persen dibandingkan dengan periode yang sama dari tahun sebelumnya.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Yahya Kuncoro mengatakan pada semester I/2020, kapal barang telah mengangkut muatan kontainer sebesar 2.869 TEUs.
"Dibanding kan dengan semester I/2019, kinerja pada kapal barang naik nyaris 300 persen. Naik dari 941 TEUs pada semester I/2019 menjadi 2.869 TEUs di semester I/2020," kata Yahya dalam siaran pers, Jumat (3/7/2020).
Dia menuturkan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, PELNI mendapatkan delapan trayek penugasan dalam penyelenggaraan angkutan barang pada 2020. Dari delapan trayek tersebut, terdapat tiga trayek yang padat muatan, yakni trayek T-10 yang dioperasikan oleh KM Logistik Nusantara 6 (Tg. Perak - Tidore - Galela - Buli - Maba - Weda - Tg. Perak), trayek T-15 yang dioperasikan oleh KM Logistik Nusantara 3 (Tg. Perak - Makassar - Jailolo - Morotai (Daruba) - Tg. Perak), serta trayek H-1 yang dioperasikan oleh KM Logistik Nusantara 1 (Tg. Perak - Makassar - Tahuna - Tg. Perak).
Pihaknya menjelaskan ketiga trayek tersebut membawa total muatan sebesar 1.819 TEUs, atau berkontribusi sebesar 63,40 persen dari total muatan. Adapun, lima trayek lainnya masih memiliki potensi untuk menambah muatan, seperti trayek T-5 ( Bitung - Tahuna - Tagulandang/ulu siau - Lirung/Melangoane - Miangas - Marore - Tahuna - Bitung), T-13 (Tg. Perak - Rote - Sabu (Biu) - Tg. Perak), T-14 (Tg. Perak - Lembata (Lewoleba) - Tabilota/Larantuka - Tg. Perak), T-3 (Tg. Priok - Jemaja/Letung - Tarempa - Midai - Selatlampa - Serasan - Tg. Priok), serta trayek T-18 ( Tg. Perak - Badas - Bima - Merauke (Kelapa Lima) - Bima - Tg. Perak).
Selain itu, lanjutnya, 26 kapal penumpang milik PELNI juga memiliki ruang yang mampu untuk membawa muatan (2 in 1). Selain itu terdapat dua kapal dapat membawa penumpang, barang sekaligus kendaraan atau 3 in 1.
Yahya menuturkan pengangkutan kendaraan pada semester I/2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan semester I/2019, walaupun pada tiga bulan terakhir terjadi penurunan volume muatan. Pada semester ini terjadi peningkatan sebesar 4 persen dibandingkan dengan semester I/2019, yakni dari 3.536 unit menjadi 3.681 unit.
Hal yang sama juga terjadi pada muatan Redpack. Layanan end to end logistik Pelni ini mengalami peningkatan 110 persen dibandingkan semester I/2019, yakni dari 74.569 kg/m3 menjadi 156.884 kg/m3 pada semester I/2020.
--
PT Pelni Dukung Kebijakan Memajukan UMKM Melalui Angkutan Tol Laut
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni siap mendukung pemerintah dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui angkutan logistik dan tol laut.
Direktur Utama Pelni Insan Purwarisya L. Tobing mengatakan pihaknya mendukung pemulihan UMKM melalui transportasi laut terutama distribusi logistik lebih kuat lagi.
"Kami mencoba bangun rute atau trayek saja buat logistik ternyata ini tidak bisa, yang dibangun harus komunitas yang hidup dan kapal bisa berjalan. Daerah tertentu contoh Maluku Utara, banyak produk bisa dilakukan, masalah satu rute sulit, bicaranya konektivitasnya," jelasnya dalam diskusi daring, Rabu (8/7/2020).
Dia menegaskan konektivitas harus dilakukan secara menyeluruh termasuk konektivitas antar perusahaan sehingga angkutan barang yang dilakukan Pelni dapat dilanjutkan pakai kapal dari perusahaan lain.
Walaupun begitu, aktivitas ganti kapal ini masih perlu biaya dari sisi bongkar muat kapal dan biaya ini salah satu yang harus dibahas cari jalan keluarnya.
Pelni, lanjutnya, merupakan perusahaan pelayaran yang tidak hanya dapat mengangkut penumpang saja. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5/2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/2020, kapal tol laut yang dioperasikan Pelni dapat mengangkut barang kebutuhan pokok, barang penting lainnya termasuk hasil produksi yang dihasilkan dari pelaku UMKM.
Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, Masrul Khalimi mengatakan siap untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memajukan UMKM.
“Kami akan berupaya memaksimalkan angkutan logistik Pelni sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam mengangkut hasil produknya ke penjuru Nusantara”, jelas Masrul.
Tidak hanya melalui kapal tol laut saja, namun kapal penumpang milik Pelni juga memiliki ruang yang luas untuk dimanfaatkan dalam pengiriman barang-barang hasil produksi milik UMKM, serta Pelni memiliki 45 kantor cabang yang tersebar di Indonesia sehingga pelaku UMKM tidak perlu khawatir dalam hal pengiriman barang ke penjuru Nusantara, termasuk daerah T3P, yakni daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Indonesia Bakal Terdampak Resesi Singapura
JAKARTA (LOGISTICS) : Sektor pelayaran dan pelabuhan Indonesia, khususnya sektor logistik, diprediksi bakal terdampak resesi ekonomi Singapura sekitar 41,2 persen. Terlebih, kontribusi volume kargo khususnya berbasis nilai tambah tinggi dalam kemasan kontainer cukup dominan yaitu secara akumulatif mencapai 25 persen.
Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan merosotnya ekonomi Singapura juga akan berdampak pada industri pelayaran Indonesia, tetapi pihaknya belum dapat memastikan besarannya.
"Seberapa besar dampaknya, ini yang belum bisa dipastikan. Yang pasti, kondisi ini akan berdampak aktivitas impor bahan baku industri yang melalui Singapura, bahkan yang dari negara produsen langsung pun sudah lebih dulu terdampak," jelasnya kepada Bisnis.com, Rabu (15/7/2020).
Menurutnya, sektor pelayaran Indonesia masih dapat bertahan, karena secara pasar lebih banyak bertumpu pada pasar logistik di domestik, yang mana pertumbuhannya akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, Pakar kemaritiman Institut Teknologi Surabaya (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengatakan bagi Indonesia, penurunan luaran ekonomi Singapura diperkirakan memberikan pengaruh yang cukup penting bagi Indonesia. Termasuk sektor pelayaran dan pelabuhan termasuk logistik maritim Indonesia.
"Pasalnya, secara rata-rata secara agregat, kontribusi volume kargo dan trafik kapal khususnya berbasis nilai tambah tinggi dalam kemasan kontainer cukup dominan yaitu secara akumulatif sekitar 25 persen baik aliran datang [inbound] ke Indonesia dan ke Singapura dari Indonesia [outbound]," terangnya kepada Bisnis.com.
Dalam dua tahun belakangan ini (2018-2019) dari sekitar 11-12 Juta TEUs kontainer internasional Indonesia diperkirakan 3-4 juta TEUs ditangani di Singapura baik dalam bentuk kargo umpan (feedering) akibat layanan transhipment di sana, maupun kargo yang diturunkan di dan dari Singapura karena ada proses manufaktur lanjut yang memberi nilai tambah luaran barang.
“Resesi Singapura yang cukup besar ini diperkirakan akan mengurangi porsi trafik dan volume kargo pengumpan [feedering] dan kargo tujuan langsung [direct-call] dari perdagangan internasional lewat laut Indonesia," tegasnya.
--
Singapura Resesi, Kargo Udara Indonesia Mesti Cari Alternatif Rute
Pengamat penerbangan menilai perusahaan angkutan kargo udara dari Indonesia, yang menjadikan Singapura sebagai hub, harus segera mencari alternatif rute penerbangan langsung akibat adanya resesi di negara tersebut.
Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soedjatman menuturkan saat ini Indonesia juga masih memiliki pasar domestik yang membutuhkan penerbangan kargo. Mengingat, banyak barang-barang yang masih menumpuk di bandara karena minimnya penerbangan.
Dia menyebutkan jumlah penerbangan domestik saat ini berada di kisaran 20 persen dibandingkan dengan angka normalnya. Hal ini masih dapat dioptimalkan untuk penerbangan kargo.
“Jadi mungkin untuk sementara efeknya tidak banyak. Yang biasanya ngambil dari reekspor Singapura ke Indonesia, atau dari Indonesia ke Singapura untuk di reekspor lagi, pada mencari yang langsung [direct]," jelasnya, Kamis (16/7/2020).
Singapura, pada akhirnya harus mengalami resesi. Sejumlah pengamat menilai, hal tersebut dapat berdampak negatif ke Indonesia.
Seperti diketahui, Singapura merupakan mitra strategis Indonesia terutama di sektor perdagangan maupun investasi. Posisinya sebagai hub ekonomi di Asia Tenggara, sangat mempengaruhi perekonomian negara di kawasan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa (14/7/2020), Departemen Perdagangan dan Industri Singapura melaporkan produksi domestik bruto (PDB) terkontraksi 41,2 persen pada kuartal II/2020 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Definisi resesi mengacu pada kontraksi pertumbuhan produk domestik bruto suatu negara dalam dua kuartal berturut turut. Dengan ini, Singapura secara teknis masuk ke dalam resesi setelah mencatatkan kontraksi 3,3 persen pada kuartal I/2020. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
Menteri Perhubungan ASEAN Bertemu Dengan Menhub China
JAKARTA (LOGISTICS) : Bertemu dengan Menteri Transportasi Asean dan China, Kementerian Perhubungan ingin China perluas kolaborasi kereta cepat Jakarta-Bandung jadi Bandung ke Surabaya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan penguatan sistem transportasi dan logistik dengan para Menteri di kawasan Asean-China dalam upaya bersama untuk menekan angka penyebaran virus corona dan mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
“Indonesia mendorong negara-negara di Asean-China untuk merumuskan tindakan bersama dan kolaboratif serta langkah-langkah strategis di sektor transportasi untuk membangun ketahanan terhadap pandemi, serta untuk berbagi praktik dan pengalaman terbaik tentang tindakan yang diambil di sektor transportasi,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (16/7/2020).
Lebih lanjut, Indonesia menghargai komitmen dari China dalam proyek kolaborasi Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Ke depannya, Indonesia berencana untuk memperluas proyek dari Bandung ke Surabaya.
Selain itu, di masa pandemi Covid-19, Indonesia juga tetap melakukan upaya-upaya peningkatan konektivitas nasional, salah satunnya yaitu menyelesaikan masterplan pembangunan Bandara Internasional Baru di Bali Utara.
Desainnya juga mencakup pengoperasian jalur bus dan kereta api untuk menghubungkan bagian utara dengan bagian selatan Bali. Menhub mengatakan, Bali sebagai destinasi wisata unggulan memerlukan sistem transportasi yang dirancang dengan baik untuk memperluas konektivitasnya.
Kemudian, Indonesia juga menawarkan kerjasama pengembangan transportasi dalam rangka rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang mengusung konsep Smart System Smart Mobility, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kami mengundang rekan kerja di Asean dan China untuk berkolaborasi dan mendukung proyek pembangunan transportasi darat, laut, dan udara serta proyek infrastruktur kereta api di Indonesia melalui skema Kemitraan Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership,” ungkapnya.
Menhub menyatakan inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan di bawah kerangka kerjasama transportasi Asean-China sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk segera mendorong pemulihan ekonomi baik secara regional di Asean-China maupun global.
--
Kemenhub Setujui Regulasi Pertukaran ABK
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menginginkan ada pertukaran anak buah kapal (ABK) Indonesia ke luar negeri dalam pelayaran internasional agar terjadi pertukaran pengetahuan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal tersebut di depan sejumlah negara anggota IMO dan organisasi internasional di sektor maritim. Pertemuan ini membahas kebijakan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK) dalam pelayaran internasional pada masa pandemi Covid-19.
“Kami sangat mendukung kebijakan pertukaran ABK. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pertukaran dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah pelaut mengalami kelelahan dan yang terkena dampak pandemi Covid-19, yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal,” jelasnya, Jumat (10/7/2020).
Indonesia mengusulkan agar seluruh negara anggota IMO harus memastikan pelaut yang terkena dampak pandemi Covid-19 dapat melakukan pertukaran ABK dan dapat melakukan pemulangan ke negara asal (repatriasi) secara aman.
Usulan tersebut disepakati oleh seluruh delegasi dari negara anggota dewan IMO dan menjadi salah satu butir pernyataan bersama (joint statement) yang dikeluarkan di akhir konferensi tersebut. Indonesia juga mendorong negara-negara anggota untuk tetap membuka akses pelabuhan yang dikhususkan bagi pertukaran ABK.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan perhatian masyarakat internasional terhadap mistreatment and abuses terhadap pelaut. Menhub menjelaskan, sektor transportasi laut berkontribusi pada pemulihan ekonomi global di masa pandemi Covid-19, khususnya melalui pengiriman barang/logistik.
Pihaknya menuturkan untuk memastikan pengiriman berjalan lancar, keselamatan dan kesejahteraan para ABK kapal umum dan kapal pesiar, baik yang berwarga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) perlu diperhatikan.
Adapun, untuk penanganan kapal dan pelaut selama pandemi Covid-19 ini, Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi kapal pesiar berbendera asing untuk berlabuh dan untuk melakukan pertukaran ABK, dengan menetapkan tiga pelabuhan yaitu di Pulau Nipah, Pulau Galang, dan Tanjung Balai Karimun. (Logistik/bisnis.com/hd)