Logistics Edisi : 221 / Juni 2020
cover juni 2020
 
Editorial : EKOSISTEM LOGISTIK
Hampir bersamaan dengan penerapan New Normal, dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020, tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dengan ini menginstruksikan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Para Gubernur. Presiden sangat serius dalam melakukan penataan Ekosistem Logistik Nasional dimana tujuannya adalah memanfaatkan momentum New Normal sebagai langkah strategis untuk meletakkan dasar-dasar ekosistem yang sehat dan membawa atmosfir yang menyegarkan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan dinamika dan kegiatan logistik nasional.
Diktum ke-empat INPRES di atas menyebutkan, bahwa Menteri Keuangan bertang-gungjawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, melalui:
1. Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
2. Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta; dan
3. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logisitik.
Poin nomor 1 di atas, pemerintah dengan tegas akan menggunakan teknologi informasi dalam rangka simplifikasi proses bisnis dan menghilangkan repetisi dan duplikasi. Luar biasa upaya pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis logistik yang dituangkan dalam INPRES tersebut. Poin 1 menjadi dasar terhadap pelaksanaan dari poin 2 dan 3. Yaitu, Layanan Logistik internasional, domestik, sektor pemerintah dan swasta, kemudahan transaksi pembayaran kepada negara ataupun antar pelaku usaha harus berbasiskan teknologi informasi.
Di sisi pemerintah telah dibuktikan dengan serius melalui Indonesian National Single Window sebagai portal yang mewadahi sekaligus mengintegrasikan dan mengkoneksikan berbagai peraturan dari kemeterian yang menjadi persyaratan dalam proses kegiatan bisnis logistik national maupun internasional. Diperkuat lagi dengan sistem Layanan Kepabeanan melalui CEISA (Custom-Excise Information System and Automation). Terkait perizinan usaha dilayani secara integratif antara sistem informasi dari KemenkumHAM dan OSS yang juga terhubung dengan instansi-instansi pemerintah lainnya penerbit perizinan usaha.
BUMN di sisi lain, yang terkait dengan layanan logistik. Seperti yang nampak paling menonjol adalah terminal operator pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO). Para pelaku usaha logistik sudah merasakan pelayanan yang terus berbenah dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Mulai dari booking, tracing, tracking dan pembayaran dengan e-money dan e-billing. Upaya ini semakin mempermudah dan mempercepat bagi pengguna jasa dalam mendapatkan layanannya.
Sektor pelaku usaha swasta, beberapa pelaku usaha dari mata rantai logistik belum secara sepenuhnya atau serius melakukan layanan dengan berbasis teknologi informasi. Bukannya tidak mampu secara finasial melainkan dengan menggunakan layanan berbasis teknologi informasi, maka akan terjadi efisiensi dalam sirkulasi biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Ambil contoh, pengenaan biaya-biaya yang terkait pengambilan atau pengeluaran barang di pelayaran atau agen yang ditunjuk. Bila sudah dilayani secara online, maka pos-pos biaya yang dikenakan terjadi standarisasi, tidak kemudian antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya berbeda pengenaan pos-pos biayanya, bahkan terkesan mengada-ada. Semua pelaku usaha swasta yang terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai bisa dipastikan dilakukan secara online, walaupun sistem CEISA sering juga down. Pengamatan orang awam, persoalan CEISA down hanya dengan memperbesar server yang menampung keluar masuknya transaksi dokumen, maka kembali lancar layanan dokumen pabean.
Ekosistem logistik nasional yang akan dibangun melalui INPRES tersebut adalah kebutuhan normatif dalam bisnis proses logistik terkini. Sebenarnya sudah dijalankan oleh para pelaku usaha yang berada di mata rantai logistik dalam 10 tahun terakhir ini. INPRES ini sebenarnya sentuhan terakhir dalam pelayanan logistik nasional totally berbasiskan teknologi informasi tanta ada tawar menswear lagi dari pihak stake holder dalam bisnis proses logistik. Tentunya dengan menyebut Kepala Kepolisian Negara dalam INPRES tersebut, harapannya di inland transport sudah para operator alat angkut alias sopir tidak bersentuhan lagi uang ekstra ordinary. Wallahu'alam. (guslim-juni'20)

 
ALFI Pacu Transformasi Bisnis Logistik Pintar di Masa Pandemi Covid-19
JAKARTA (LOGISTIKS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memacu inovasi dan transformasi bisnis di masa pandemi virus corona sehingga proses digitalisasi dapat memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan seharusnya sudah tidak ada masalah terkait pengembangan smart logistic atau logistik pintar.
Terlebih, kata dia, pemerintah telah memiliki konsep National Logistics Ecosystem untuk arus lalu lintas barang (flow of goods) dan arus dokumen (flow of documents).
Oleh karena itu, Yukki menekankan pentingnya kolaborasi plaftorm digital menjadi satu ekosistem akan membuat sinergi yang mulus di antara para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta.
"Intinya kata kuncinya adalah kolaborasi di mana konektivitas digital ini bisa dilakukan secara seamless dan end to end tanpa ada proses intervensi manual. Karena dalam era keterbukaan saat ini tidak ada yang bisa bergerak sendiri dan dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam maupun luar negeri," jelasnya, Senin (15/6/2020).
Pemerintah, kata dia, sejak lima tahun terakhir, mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di seluruh negeri. Selain itu pemerintah juga telah memperluas konektivititas digital berupa perluasan jaringan internet.
Pada 2020 pembangunan Palapa Ring akan menyasar 57 kabupaten/kota dengan BTS 2100 last mile. Konektivitas fisik dan konektivitas digital ini hanyalah modal awal dan perlu diikuti oleh kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya.
Berkenaan dengan ini beberapa kebijakan telah dibuat Bea Cukai untuk memperlancar proses logistik dan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan itu antara lain advance manifest system, export simplification for CBU Vehicles, web-based import and export system, export simplification for CPO and drivatives, D/O Online System, elektronik SKA, TPS Online System, serta autogate system.
Walaupun demikian, peringkat LPI (Logistics Performance Index) Indonesia pada tahun 2018 masih berada di bawah Malaysa (41), Vietnam (39), Thailand (17) dan Singapura (7), di mana Indonesia menempati urutan ke 46.
“Hal ini disebabkan belum adanya platform digital yang mempertemukan pelaku usaha sektor logistik dari sisi permintaan dan persediaan, sehingga timbul informasi asimetris," jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, di atas pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedangkan mengembangkan National Logistc Ecosystem (NLE) di CEISA.
Fungsi dari NLE di CEISA adalah mempertemukan pelaku usaha logistik baik ekspor maupun impor di dalam satu platform untuk saling bertukar informasi dengan konsep API (Application Programming Interface).
Saat ini Alfi telah membangun kolaborasi ekosistem melalui pengembangan digitalisasi Smart Logistics, kolaborasi platform yang dibangun dalam Website ALFI dan terkoneksi dengan platform digital yang disebut Digico.
Pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap, saat ini modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke pengiriman cepat (last mile delivery).
Tahap awal Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transportasu laut, darat dan udara
Selanjutnya ALFI mengembangkan pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data) cross border tak lupa sektor Perbankan dan Asuransi untuk menunjang Trade Financing.
--
New Normal Mesti Jadi Momentum Penataan Sistem Logistik Nasional
Masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal harus menjadi momentum penataan sistem logistik dan rantai pasok baru secara nasional.
Pasalnya, adaptasi baru seiring pandemi virus corona menuntut adanya revolusi agar logistik semakin efisien dan sehat.
Chairman Suply Chain Indonesia Setijadi menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi rantai pasok produk atau komoditas, integrasi dengan rencana induk pengembangan konektivitas (infrastruktur) logistik nasional.
"Di tengah lesunya sektor logistik, perlu peningkatan pemahaman terhadap produk atau komoditas dan rantai pasoknya," katanya, Senin (15/6/2020).
Lebih lanjut, dia menyebut perlu adanya peningkatan kemampuan pengelolaan produk atau komoditas (people, process, technology), harus diikuti penguatan proses, fasilitas, dan pelaku konsolidasi produk atau komoditas dimaksud.
Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui efisiensi (pengurangan panjang) rantai pasok, standardisasi dokumen, ukuran dan proses serta integrasi proses bisnis antar penyedia jasa logistik.
Yang tidak kalah penting, tegas Setijadi, dukungan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah. Koordinasi antar kementerian atau lembaga maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dikedepankan terkait adaptasi perubahan pola perdagangan dan teknologi.
Perlu juga pengembangan pusat konsolidasi produk atau komoditas berkaitan dengan ketersebaran produksi dan skala ekonominya. Hal ini dilakukan untuk pengembangan produk atau komoditas dan industri lokal atau daerah untuk penyeimbangan volume pengiriman antar wilayah.
"Perlu adaptasi perubahan pola bisnis dan perdagangan terkait perencanaan dan implementasi Sistem Manajemen Risiko," papar Setijadi.
Pola distribusi yang terfokus di Pulau Jawa pun mesti dibenahi jelasnya. Dengan demikian, new normal menuntut perubahan pola distribusi, proses penanganan barang, fasilitas dan peralatan, proses bisnis serta jaringan kerja.
Hal ini yang mesti dijawab bersama oleh para pemangku kepentingan logistik baik itu pemerintah sebagai regulator, para pelaku angkutan sebagai pelaku distribusi, pengelola prasarana seperti pelabuhan dan bandara, pemilik barang sebagai industri utama pemasok barang, serta pelaku pasar yang menyebabkan distribusi terjadi.
--
Kemenhub Nilai Smartport Dapat Mendorong Effesiensi Biaya Logistik Nasional
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai konsep pelabuhan pintar atau smartport juga dapat mendorong efisiensi biaya logistik nasional di samping menjadi kunci sukses menghadapi kenormalan baru.
Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha Tjahtjagama mengatakan saat ini biaya logistik nasional masih tinggi, yakni sekitar 24 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Besaran yang jauh di bawah Malaysia yang sudah mencapai 15 persen PDB.
"Ini satu komunitas tak bisa berdiri sendiri, di pelabuhan ada 13 instansi pelabuhan yang terlibat, perlu platform bersama jadi efektif dan efisien bisa mendorong daya saing industri di wilayah Asean maupun internasional," katanya dalam acara Ngobrol Bisnis, Jumat (12/6/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Arif Suhartono menuturkan perusahaannya tengah melangkah menuju konsep pelabuhan pintar tersebut, melalui dua indikator utama yakni digitalisasi internal dan eksteral yang berujung pada digital.
"Digitalisasi internal akan mewujudkan menjadi perusahaan digital, sementara fokus eksternal akan mewujudkan pelanggan digital, kolaborasi keduanya menjadikan aktivitas ini sebagai digital bisnis. Terdapat tiga kunci utama yang harus disiapkan agar pelabuhan pintar dapat terwujud, yakni komitmen, manajemen perubahan dan kolaborasi," kata Arif.
Sementara itu, Pakar Informasi Kepelabuhanan Supply Chain Indonesia (SCI) Rudy Sangiaan menuturkan guna menyambut kenormalan baru smarport harus menjawab kebutuhan aspek kesehatan dengan mengurangi bahkan menghilangkan interaksi antarmanusia dalam proses kepelabuhanan.
Dia menyebut saat ini pengurusan dokumen dan beberapa hal lain sudah dapat dilakukan secara daring, tetapi dari sisi respons atau implementasi di lapangan, para pengguna jasa pelabuhan masih harus bertemu satu sama lain atau bertatap muka dengan petugas operator pelabuhan atau regulator di lapangan.
“Mengatur respons dari aktivitas digital ini 78,1 persen itu masih interaksi orang, maka perlu diambil inovasi baru, interaksi ini bisa digantikan ke dalam tanggung jawab salah satu pemangku kepentingan di pelabuhan secara digital, jadi tak ada lagi berinteraksi fisik," tegasnya.
--
Pelindo II Nilai Smartport Solusi Sektor Logistik Hadapi Pandemi Covid-19
Pelaksanaan smartport atau pelabuhan pintar menjadi solusi sektor logistik menghadapi kenormalan baru di tengah pandemi virus Covid-19 saat ini. Kolaborasi, komitmen serta manajemen perubahan menjadi kunci sukses dapat terbentuknya pelabuhan pintar ini.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Arif Suhartono menuturkan perusahaannya tengah melangkah menuju konsep pelabuhan pintar tersebut, melalui dua indikator utama yakni digitalisasi internal dan eksteral yang berujung pada digital.
Menurutnya, digitalisasi internal akan mewujudkan menjadi perusahaan digital, sementara fokus eksternal akan mewujudkan pelanggan digital, kolaborasi keduanya menjadikan aktivitas ini sebagai digital bisnis. Adapun, terdapat tiga kunci utama yang harus disiapkan agar pelabuhan pintar dapat terwujud, yakni komitmen, manajemen perubahan dan kolaborasi.
“Komitmen tak hanya dari IPC, tapi dari seluruh pemangku kepentingan, sudah banyak hal yang dilakukan tapi berjalan lambat karena ini akan mengubah semua kebiasaan stakeholder," jelasnya dalam acara Ngobrol Bisnis, Jumat (12/6/2020).
Adapun, lanjutnya, manajemen perubahan sangat membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari top level perusahaan serta leading sektor yang mewujudkan pelabuhan pintar. Dengan demikian, kolaborasi yang akan mewujudkan smartport dengan keterbukaan dan kolaborasi pertukaran data, digital bisnis pun dapat tercapai.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha Tjahtjagama menuturkan pandemi Covid-19 tidak menyurutkan aktivitas logistik, pelayanan logistik terus berjalan walaupun terjadi sedikit penurunan akibat permintaan yang terkendala.
Namun, menyambut kenormalan baru, pandemi virus corona mengajarkan hal penting agar kegiatan ekonomi turut memperhatikan aspek ekologi. Dengan demikian, smartport dapat menjadi salah satu solusinya melalui penerapan internet of things (IoT), dan kecerdasan buatan.
"Digitalisasi pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan pelabuhan. Teknologi informasi pun sudah menjadi isu strategis dalam sumber daya guna mendorong terwujudnya pelabuhan pintar," paparnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT AP II Catat Aktivitas Volume Kargo 7 Mei-7 Juni 2020 di 19 Bandara Capai 34 juta kg
JAKARTA (LOGISTICS): PT Angkasa Pura II (Persero) mencatat volume kargo pada periode 7 Mei – 7 Juni 2020 di 19 bandara yang dikelola perseroan sebanyak 34 juta kg, sebanyak 27 juta kg dilayani di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan sepanjang periode tersebut, pengelola bandara dan maskapai fokus pada angkutan kargo di tengah adanya pembatasan penerbangan bagi perjalanan orang. Adapun, pembatasan penerbangan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas No. 04/2020 yang diperpanjang dengan No. 05/2020.
"Volume angkutan kargo memang tidak sebanyak kondisi normal. Namun, volume yang mencapai 34 juta kilogram ini mencerminkan bisnis angkutan kargo di industri penerbangan tetap terjaga dan masih memiliki peluang tumbuh pada tahun ini," kata Awaluddin dalam siaran pers, Minggu (7/6/2020).
Dia menuturkan sesuai peraturan memang tidak ada pembatasan bagi penerbangan kargo. Justru diperluas dengan maskapai yang mengoperasikan pesawat dengan konfigurasi penumpang dapat kemudian khusus mengoperasikan penerbangan kargo dengan memuat kargo di kabin penumpang.
Pihaknya mengaku selalu berkoordinasi dengan stakeholder guna menjaga pengelolaan di pergudangan serta aspek lainnya, memastikan kargo tertangani dengan baik. Selain maskapai penumpang yang mengoperasikan penerbangan kargo, terdapat juga maskapai yang memang mengoperasikan pesawat kargo (freighter) di bandara PT Angkasa Pura II yaitu My Indo Airlines, Cargo Lux dan K-Mile Air.
PT Angkasa Pura II saat ini memiliki dua perusahaan afiliasi yang bergerak di bisnis kargo: PT Angkasa Pura Kargo (kepemilikan saham 99,99 persen) dan PT Gapura Angkasa (kepemilikan mayoritas 46,26 persen).
“Kami memastikan pengelolaan dan pengiriman kargo di bandara-bandara PT Angkasa Pura II dapat tetap lancar di tengah pembatasan penerbangan,” ujarnya.
--
Bisnis Kargo Masih Menjanjikan di Era Pandemi Covid-19, Perlu Kalaborasi
Bisnis kargo dinilai menjanjikan di tengah pandemi Covid-19, sehingga diperlukan kolaborasi sesama pelaku bisnisnya dalam menjangkau wilayah Indonesia, khususnya yang belum terjamah.
Direktur Utama PT Angkasa Pura Logistik (APL) Danny P. Thaharsyah menjelaskan, kendati bukan pelaku tunggal, tetapi pelaku usaha yang juga memiliki bisnis kargo (freighter) masih terbatas jumlahnya. Terbatasnya jumlah pemain di bisnis kargo diharapkan bukan untuk saling berkompetisi tetapi bisa mengembangkan bisnis secara elaborasi.
Menurutnya, perseroan yang mengoperasikan pesawat berbodi lebih kecil jenis ATR dapat berkolaborasi sebagai pengumpan (feeder) dengan maskapai yang menggunakan pesawat berbadan lebar untuk mengangkut kargo ke wilayah yang lebih terpencil.
“Kami bisa berkolaborasi dengan pesawat besar jet dalam mengombinasikan rute. Kami bisa menjadi feeder tempat yang remote untuk bisa diangkut oleh rekan operator lain yang menggunakan pesawat berbadan besar untuk membawa produk ekspor. Jadi konektivitas ini justru penting dan kolaboratif bukan sikut-sikutan potensinya besar dan kami menjadi suplemen dari air freighter,” jelasnya, Kamis (4/6/2020).
Sementara itu, terkait dengan tarif, akan bergantung terhadap ketersediaan rute dan keberlanjutan kargo yang diangkut. Untuk itu, perseroan memilih pesawat yang memiliki biaya operasional lebih ekonomis demi menjaga tarif tetap kompetitif.
Selain itu, pihaknya menilai tarif yang terbentuk juga ditentukan oleh pasar dan pihaknya juga tidak bisa seenaknya menentukan harga.
Saat ini, kata dia tantangan dalam bisnis logistik adalah dalam membangun rute yang mampu menyesuaikan dengan potensi kargo di wilayah yang dituju. Namun, lanjutnya, untuk kasus tertentu, di sejumlah wilayah sudah lebih dulu timbul potensi kargo sehingga untuk menciptakan pasar, perusahaan harus dapat lebih dahulu menyiapkan armadanya.
Anak usaha dari operator bandara pelat merah tersebut juga melihat adanya potensi tidak hanya berasal dari kargo umum tetapi juga produk perishable hasil laut. Hal ini dengan melihat bahwa bandara-bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I mayoritas berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Potensi produk tersebut juga memiliki peluang besar untuk dilakukan ekspor.
Namun, sayangnya untuk dapat mengangkut hasil tersebut, pelaku usaha banyak yang masih mengandalkan pesawat penumpang. Pesawat penumpang rentan dibatalkan dan banyak yang tidak melayani penerbangan langsung. Alhasil produk yang dinagkut tidak lagi bersifat premium.
“Bandara di Ambon, Manado, Kupang, Makassar, dan Lombok. Potensinya besar dan untuk saat ini basenya kami memang masih terbatas, tetapi memang ini masih dinamis akan kami sesuaikan pengembangan rute yang ada dengan yang potensi muatannya tinggi,” ujarnya.
--
ALFI Sebut Prediksi Kebangkitan Sektor Logistik Pada Kuartal IV/2020
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia memprediksi kebangkitan sektor logistik akan terjadi pada kuartal IV/2020 usai mengalami titik terendahnya pada kuartal 1/2020 akibat pandemi virus Covid-19.
Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan dari berbagai data-data yang diperolehnya, bahwa kuartal I/2020 menjadi titik terpuruk seluruh kegiatan ekonomi global sehingga memberikan dampak bagi kondisi kegiatan usaha dan perekonomian nasional Indonesia.
"Keterpurukan ini yang akan berlangsung hingga ke kuartal III/2020, sementara di kuartal ke IV/2020 bahwa sebagian pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian dan bangkit memperbaiki keterpurukan," jelasnya kepada Bisnis.com, Minggu (7/6/2020).
Menurutnya, dalam kondisi new normal atau kenormalan baru kegiatan usaha pada fase pertumbuhan ekonomi yang negatif secara global akibat pandemi Covid-19 tersebut pasti berdampak langsung atas aktivitas logistik secara umum, terutama bagi sektor-sektor yang melayani aktivitas business to business (B to B).
Berdasarkan data yang dimilikinya, aktivitas transportasi darat secara global telah mengalami penurunan hingga 20 persen dan mengalami kerugian operasional hingga US$800 miliar. Bahkan antrean truk panjang di perbatasan terjadi hingga 50 kilometer memasuki Polandia dari Jerman, begitu pula kantrean hingga 30 kilometer antara Republik Ceko dan Slovakia.
Dari sisi transportasi laut pun terdampak dengan banyaknya aktivitas angkutan laut antara Asia dan Eropa yang bermuatan kosong akibat banyaknya industri yang berhenti atau mengurangi produksinya. Begitu pun di angkutan udara yang mengalami penurunan cukup signifikan akibat berbagai kebijakan lockdown di berbagai negara.
Dia melanjutkan kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data, sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.
Berdasarkan komoditas yang dikelola terdapat bahan baku industri seperti manufaktur, kerajinan, olahan dan semacamnya, komoditas produk Jadi hasil industri (otomotif, elektronik, alat kesehatan dan semacamnya, bahan kebutuhan pokok primer, barang impor dan ekspor, barang e-commerce, dan komoditas lainnya, seperti pertanian, perikanan air laut dan air tawar, dan pertambangan.
Disisi lain, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), yang mengacu kepada data perekonomian di berbagai negara, menilai pelaku usaha logistik memang sebaiknya mulai bangkit dan memperbaiki keterpurukan.
Ketua Umum ALFI Yukki Hanafi mengatakan kesimpulan dari ulasan dan data data global, sepanjang kuartal I/2020 menjadi titik terpuruk seluruh kegiatan ekonomi.
Hal ini memberikan dampak bagi kondisi kegiatan usaha dan perekonomian nasional Indonesia yang akan berlangsung hingga kuartal III/2020.
"Untuk itu memang mau tidak mau pada kuartal IV/2020 sebagian pelaku usaha harus mulai melakukan penyesuaian dan bangkit memperbaiki keterpurukan," jelasnya, Jumat (5/6/2020).
Dia menuturkan saat ini lebih dari 6.000 perusahaan kecil di Kabupaten Bekasi, hampir setengahnya sudah menurunkan hingga 40 persen produksinya. Sementara bagi perusahaan otomotif dan elektronik hanya tinggal memproduksi 50 persen. Kondisi itu terjadi sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi virus Covid-19.
Alhasil, beberapa pemasok yang bekerja sama dengan induknya juga sudah menguubah hari kerja produksi.
"Kondisi seperti ini akan berdampak langsung terhadap perusahaan kategori menengah ke bawah , perusahaan kategori menengah ke atas yang memiliki kekuatan modal besar akan tidak terlalu terdampak hingga beberapa bulan ke-depan," tuturnya.
Menurutnya, ketika lebih banyak negara memberlakukan tindakan karantina wilayah sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Bagi perusahaan yang tetap terbuka, lanjutnya, menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi.
Kondisi ini didukung oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) terbaru Bank Indonesia memperlihatkan bahwa kegiatan usaha pada kuartal I/2020 mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertambangan, juga sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi.
Namun memasuki era normal baru, pelaku industri juga harus mengantisipasi untuk mengeluarkan biaya ekstra atau tambahan yang cukul besar untuk operasional perusahaanya pada masa wabah hingga pasca wabah. Hal ini untuk menyesuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
--
Pemulihan Daya Beli Mmasyarakat Kunci Kebangkitan Sektor Logistik
Pemulihan daya beli masyarakat dapat menjadi kunci sukses kebangkita sektor logistik karena dengan daya beli tumbuh, sektor industri bergerak dan perdagangan tumbuh. Kedua sektor terakhir membutuhkan logistik sebagai penopang aktivitasnya, apalagi pasca pandemi virus corona merebak.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan kunci menumbuhkan kembali daya beli masyarakat ada pada pemerintah. "Kalau Pemerintah bisa menumbuhkan daya beli masyarakat kembali pada bulan Agustus dan seterusnya makan berangsur-angsur logistik akan mulai bergerak mengikuti industri dan perdagangan yang tumbuh," jelasnya, Minggu (7/6/2020).
Selama masa krisis setelah pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini dari Juni sampai dengan Agustus, terangnya, menjadi kesempatan untuk perusahaan-perusahaan logistik membangun perusahaannya agar dapat beradaptasi dengan fase kenormalan baru yang ada.
Para pe rusahaan ini perlu membentuk digitalisasi dari proses logistiknya, meningkatkan SDM logistiknya dengan berbagai pelatihan, menjajaki bisnis logistik model baru dengan kolaborasi sehingga siap berlari kencang setelah pemulihan ekonomi Agustus 2020 berlalu.
Perusahaan-perusahaan logistik jelasnya, perlu melihat pelanggan dan kliennya setelah fase pandemi virus corona dan new normal ini dapat bertahan, punah atau hybrid karena ada perusahaan yang berubah dan ada yang tetap untuk bisa menyesuaikan bisnis model logistik sesuai dengan para pelanggannya.
Menurutnya, sektor logistik sudah mulai terkonstraksi sejak Januari 2020 karena penurunan impor dan ekspor dari dan ke China terjadi pada Januari 2020, China mulai melakukan lock down dan libur Tahun Baru China yang berlanjut sampai Maret 2020.
Sejak Maret 2020, sektor-sektor logistik yang melayani industri atau perdagangan terhenti karena Covid 19 juga berdampak. Hingga Mei 2020, sektor logistik yang melayani sektor yang masih bergerak atau naik karena Covid-19 yang masih bisa menjalankan bisnisnya, seperti pendukung sektor e-commerce, FMCG (fast moving consumer goods) dan F&B walaupun pertumbuhannya lebih rendah dari kondisi normal.
“Mulai Juni sampai Agustus mungkin, diperkirakan sektor logistik secara keseluruhan juga akan berkurang lagi karena daya beli masyarakat yang semakin lemah sehingga semua sektor industri dan perdagangan akan terkena dampaknya termasuk sektor yang pada Maret sampai Juni 2020 masih bisa bergerak karena Covid-19," urainya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
INSA Prediksi Akan Ada Peningkatan Biaya Pelayaran Saat New Normal
JAKARTA (LOGISTICS) : Pengusaha pelayaran mengalami kesulitan luar biasa di tengah pandemi, sehingga untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, biaya operasional diperkirakan meningkat.
Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya melanda sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja, tetapi sudah merambah ke industri besar yang salah satunya adalah industri pelayaran.
Terkait antisipasi menghadap era new normal, dia menyebut akan ada penambahan biaya operasional bagi operator kapal. Selain itu, pelayaran nasional terus melakukan digitalisasi yang selaras dengan protokol kesehatan, meski demikian masih dibutuhkan dukung pemerintah terkait pengurusan administrasi operasional kapal dan penggantian kru.
“Pelayaran nasional merupakan salah satu industri yang sangat terpukul akibat pandemi covid-19. Dampaknya dirasakan merata di seluruh sektor pelayaran. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya relaksasi pinjaman akibat terdampak Covid-19. Harus ada langkah cepat tepat dan tidak bisa ditunda-tunda lagi," katanya, Senin (15/6/2020).
Lebih lanjut, menurutnya, pandemik Covid-19 di Indonesia nyaris melumpuhkan semua sektor industri tak terkecuali sektor angkutan laut, sementara biaya operasional kapal tetap berjalan, termasuk biaya investasi berupa pokok dan bunga pinjaman bank.
Dia memberi contoh, untuk penumpang sudah mengalami penurunan sebesar 50-70 persen, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembatasan pergerakan orang, jumlah arus penumpang bisa dikatakan turun 100 persen.
Carmelita mengatakan, yang terjadi saat ini adalah pelabuhan tutup, consumer spending turun, muatan nyaris tak ada, pendapatan turun drastis, piutang dagang yang jatuh tempo, karena shipper kesulitan penjualan.
"Dampak pandemi Covid-19 saat ini dirasakan merata hampir pada seluruh sektor angkutan laut. Beberapa sektor angkutan laut tersebut sudah merasakan himpitan yang besar seiring tekanan dari dampak Covid-19 yang melumpuhkan sebagian sektor ekonomi," ungkapnya.
Carmelita menambahkan ketika relaksasi pinjaman tidak diberikan, kondisi negatif cashflow yang dialami saat ini dan dalam waktu dekat akan mengakibatkan perusahaan berhenti beroperasi dan dampak buruk berikutnya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bahkan dia mengatakan, angkutan kontainer juga ikut terdampak. Sejak pandemi Covid-19, sektor ini telah mengalami penurunan volume kargo karena dampak dari pembatasan operasional sektor industri di beberapa tempat serta tutupnya beberapa pelabuhan di Indonesia.
Di tengah situasi yang terjadi tersebut, lanjutnya, pelaku usaha angkutan kontainer mengalami kesulitan pembayaran tagihan dari pelanggan. Padahal, operasional perusahaan harus tetap dijaga agar berjalan dengan baik terutama yang terkait dengan faktor keselamatan.
--
PT Temas Tbk Akui Ada Penurunan Volume Angkutan Laut
Penurunan volume angkutan laut turut dirasakan oleh emiten pelayaran PT Temas Tbk. (TMAS).
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, volume angkutan kargo laut pada kuartal I/2020 meningkat 3,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2019, tetapi secara bulan ke bulan pada April terjadi penurunan volume 2,31 persen menjadi 24,91 juta ton dari capaian Maret 25,49 juta ton.
Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary PT Temas Tbk. Marthalia Vigita mengatakan, penurunan angkutan laut juga dirasakan oleh perusahaannya kendati dalam jumlah yang tidak begitu signifikan.
“Karena kebanyakan muatan yang kami angkut adalah kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/6/2020).
Ia melanjutkan, pihaknya juga belum dapat memastikan tren penurunan ini akan berlanjut. Meski demikian, TMAS terus memantau perkembangan hal-hal terkait dengan operasional perusahaan.
Sementara itu, terkait dengan rencana investasi, pada tahun ini TMAS berencana melakukan peremajaan kapal. Perseroan nantinya akan mengganti kapal yang sudah tidak efektif untuk digunakan dalam operasional dengan armada baru ataupun kapal tangan kedua (second). Meski demikian, Marthalia belum dapat menyebutkan jumlah pembelian atau anggaran yang disiapkan.
“Terkait dengan rencana investasi ini kami akan mintakan persetujuannya nanti di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” imbuhnya.
Berdasarkan laporan keuangan tahunan perseroan, perusahaan pelayaran ini membukukan kenaikan pendapatan jasa bersih sebesar 8,18 persen, yakni menjadi Rp2,51 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp2,32 triliun.
Kenaikan pendapatan disumbangkan dari seluruh sektor jasa. TMAS menorehkan pendapatan jasa pelayaran sebesar Rp1,68 triliun, naik dibandingkan dengan angka tahun 2018 sebesar Rp1,57 triliun.
Dari jasa bongkar muat, TMAS juga mencetak pertumbuhan 5,2 persen. Pada 2019, penerimaan TMAS dari sektor ini sebesar Rp921,71 miliar berbanding Rp875,5 miliar pada 2018.
Seiring dengan kenaikan penerimaan, perseroan juga turut menikmati pertumbuhan laba bersih. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp93 miliar, atau naik 169,7 persen dibandingkan dengan tahun 2018 senilai Rp34,48 miliar. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
PT Kalog Ungkap Upaya Mencoba Peluang Jasa Baru di Tengah Pandemi Covid-19
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Kereta Api Logistik (Kalog) bersiap menjajal peluang jasa baru di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 dan mening katkan kerja sama pengurusan logistik melalui angkutan berbasis rel ini.
Plt. Direktur Utama PT Kereta Api Logistik Hendy Helmy mengatakan pandemi menjadi salah satu kesempatan bagi perusahaan guna menjajaki peluang jasa baru yang terkait langsung dengan dampak pandemi Covid-19.
"Khususnya logistik ketahanan pangan melalui jasa kurir dan penyediaan fasilitas logistik lainnya seperti terminal berupa depot container, tempat penimbunan sementara, dry port, pusat logistik berikat, warehousing [General cargo, special cargo] dan lainnya," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (18/6/2020).
Dia juga segera menjajaki membentuk layanan logistik khususnya special cargo seperti jasa cold chain logistics (jasa logistik berpendingin) bukan hanya menjajaki angkutan KA, tetapi juga cold storage, supply electric plugging; di terminal dan dalam rangkaian KA.
Sementara itu, angkutan cold chain berfokus pada angkutan pangan seperti daging, ayam, sayur, buah dan lainnya. Selain angkutan cold chain, Kalog juga tengah membidik angkutan BBM serta dangerous cargo baik angkutan B3 maupun limbah B3.
"Strategi Kalog untuk menggenjot volume dilakukan antara lain melalui penambahan gerai layanan kurir serta pengembangan aplikasi kurir berbasis mobile untuk memudahkan akses Pelanggan dalam menggunakan layanan," urainya.
Pihaknya juga akan melakukan penambahan relasi baru angkutan KA barang, peningkatan kapabilitas terminal baru untuk bongkar muat batubara maupun petikemas serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi.
Dalam mengembangkan jasa Kalog ke depan, pihaknya akan berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan apalagi memasuki masa transisi menuju adaptasi kebiasan baru.
Hendy menyebut tidak saja keselamatan bagi pekerja, Pelanggan, mitra dan stakeholder lainnya, tetapi juga memastikan kesehatan dan keselamatan atas barang yang diangkut, disimpan, dikemas, dan ditangani mulai dari titik pengiriman hingga sampai tujuan.
--
PT KAI Ungkap Upaya Peningkatan Kinerja KA Barang
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah berupaya membangkitkan aktivitas angkutan barang pada saat aktivitas angkutan penumpang menurun akibat pandemi Covid-19.
VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joni Martinus mengatakan selama masa awal pandemi virus corona ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) awal diterapkan di DKI Jakarta, terjadinya penurunan volume pengiriman dari Maret hingga April 2020 karena pandemi Covid-19.
Hal ini berimbas pada mitra KAI mengurangi volume angkutan barang seperti angkutan batu bara dan CPO untuk ekspor. Adapun, untuk produk domestik penurunan terjadi untuk pengiriman seperti angkutan BBM dan peti kemas.
Strategi kenormalan baru, jelasnya, KAI sudah menyiapkan prosedur protokol kesehatan Covid-19 yang ketat untuk petugas, pelanggan, maupun terhadap barang kiriman seperti menggunakan APD secara lengkap memakai masker, sarung tangan, penyemprotan disinfektan pada fasilitas pelayanan, serta tindakan pencegahan lainnya.
"Pada masa new normal, operasi angkutan barang tetap beroperasi normal, dan KAI juga akan terus menggiatkan angkutan retail seperti barang-barang e-commerce dan bahan pangan," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (18/6/2020).
Lebih lanjut, Direktur Utama Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan perusahaannya memang mengalami penurunan pendapatan dari sektor angkutan barang hingga 30 persen di tengah pandemi ini dari aktivitas normal.
PT Kereta Api Logistik (Kalog), anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), turut merasakan dampak negatif pandemi Covid-19 kendati secara tren kinerja pengiriman barang tengah meningkat.
Plt. Direktur Utama PT Kereta Api Logistik Hendy Helmy mengatakan pandemi Covid-19 turut memberikan pengaruh terhadap bisnisnya. Hal tersebut dapat terlihat dari penurunan volume pengelolaan logistik.
"Penurunan volume pengelolaan logistik atau angkutan barang sekitar 12 persen pada periode April sekitar 1,28 juta ton dibandingkan volume Maret sekitar 1,46 juta ton. Penurunan dari Maret ke April 2020 ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang tidak hanya melumpuhkan Indonesia tetapi juga hampir seluruh dunia," jelasnya, Kamis (18/6/2020).
Menurutnya, penetapan oleh Covid-19 sebagai Darurat Nasional pada 13 April melalui Kepres No. 12/2020 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah berdampak langsung pada sektor industri yaitu penurunan produksi dikarenakan faktor perubahan permintaan atau demand. Di sisi lain, aktivitas industri pun sempat melambat karena produksi di sejumlah pabrik dihentikan.
Dia menyebut dalam menghadapi era kenormalan baru, berupaya memetakan beragam langkah strategis dan terutama menjaga keselamatan pekerja melalui pengaturan bekerja dari rumah ataupun bekerja di kantor juga memfasilitasi segala kebutuhan untuk menjalankan protokol kesehatan dari WHO.
"Kami juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mitra kerja, vendor maupun pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.
Berdasarkan data BPS, aktivitas kereta api barang naik pada Kuartal I/2020 dibandingkan dengan kuartal yang sama pada 2019 sebesar 6,69 persen menjadi 17,21 juta ton, sementara pada 2019 hanya 16,13 juta ton.
Dengan demikian, walaupun diterpa pandemi virus corona, sebenarnya angkutan barang melalui kereta api secara keseluruhan mengalami tren peningkatan. Walaupun, sejak pandemi terjadi penurunan, yang ditunjukkan dari penurunan volume barang dari Maret ke April sebesar 7,1 persen atau dari 4,55 juta ton menjadi 4,23 juta ton.
Pemerintah perlu dukung upaya pemanfaatan angkutan KA Barang untuk angkutan Logistik. Moda angkutan barang melalui kereta api dapat menjadi pilihan utama dalam angkutan logistik di tengah pandemi dan masa PSBB transisi.
--
Pemerintah Diminta Memberikan Relaksasi Agar Kereta Barang Semakin Berdaya Saing
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan pada masa pandemi virus corona ini, kereta api sebagai opsi moda angkutan barang merupakan salah satu pilihan untuk mengakomodasi angkutan barang dengan jumlah yang besar.
Selain itu, moda ini pun tidak sensitif waktu sehingga waktu pengiriman barang lebih dapat diprediksi.
"Moda kereta api dapat menjadi salah satu alternatif penting pengalihan beban pengangkutan barang seperti di Jalur Pantura antara Surabaya dan Jakarta akibat pelarangan truk berukuran dan bermuatan lebih atau overdimension overload," jelasnya, kepada Bisnis, Kamis (18/6/2020).
Peralihan angkutan barang dari moda jalan raya ke jalur kereta api dinilai dapat menghemat biaya pengiriman.
Walaupun wabah Covid-19 berdampak pada okupansi penumpang kereta api, tetapi operasional kereta barang masih tetap berjalan, sehingga masyarakat masih bisa mendapatkan layanan pengiriman barang melalui kereta api secara cepat, murah, dan aman.
"Dalam masa pandemi ini, risiko penyebaran wabah dalam pengangkutan dengan moda rel kereta lebih rendah daripada moda jalan raya, karena trayek kereta antar stasiun yang berjarak jauh," katanya.
Pada saat ini, pengangkutan barang belum dilakukan secara berimbang antar moda transportasi. Dari tiga moda transportasi yang paling banyak digunakan untuk pengangkutan barang, moda transportasi jalan (trucking) sekitar 91,3 persen, moda transportasi laut sekitar 7,6 persen, dan moda transportasi kereta api sekitar 1,1 persen.
Berdasarkan analisis SCI, pertimbangan pengangkutan barang melalui kereta api memiliki beberapa kelebihan di antaranya kereta api lebih kompetitif, beberapa manfaat dengan adanya pengalihan moda yaitu penurunan tingkat kerusakan jalan dan biaya perawatannya, serta kereta api merupakan moda yang lebih ramah lingkungan dibandingkan truk.
Berdasarkan beberapa fakta dan keunggulan kereta barang tersebut, SCI mendukung peningkatan peranan kereta barang dengan menjadikan dampak wabah Covid-19 sebagai momentum awal.
Dia mengatakan target pertumbuhan volume 20 persen per tahun dapat dicapai dengan mempertimbangkan baik potensi volume barang maupun kapasitas kereta api. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah.
Dengan pertimbangan dampak lingkungan, misalnya, pemerintah seharusnya memberikan insentif khusus, misalnya dalam aspek perpajakan. Berbagai manfaat kereta barang hendaknya menjadi pertimbangan pemberian insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.
Program pemerintah dalam menghilangkan truk ODOL bisa lebih didorong dengan mengharuskan penggunaan moda rel untuk pengangkutan beberapa barang atau komoditas tertentu, seperti semen dan baja.
"Kereta juga seharusnya tetap diizinkan untuk menggunakan BBM subsidi seperti truk sehingga terjadi persaingan yang sehat," ungkapnya.
Selain itu, pengenaan atau besaran track access charge (TAC) yang dibebankan kepada kereta perlu dievaluasi agar moda rel lebih bisa bersaing. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo II Manfaatkan Proses New Normal Untuk Geser Layanan ke Digitalisasi
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menjadikan momentum era normal baru (new normal) untuk mempercepat pergeseran layanan kepelabuhanan ke arah digital.
Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengatakan, transformasi menuju digitalisasi di pelabuhan itu tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi, tetapi juga menyangkut proses dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Proses ini membutuhkan komitmen kuat semua pemangku kepentingan guna mempercepat digitalisasi kepelabuhanan.
“IPC akan terus mendorong semua pemangku kepentingan, terutama para pengguna jasa untuk bersama-sama melakukan transformasi ke arah aktivitas bisnis digital,” ujarnya dikutip dari keterangan pers, Jumat (19/6/2020).
Arif menjelaskan, transformasi digital yang dilakukan IPC terbagi menjadi dua fokus, yakni internal dan eksternal. Di lingkup internal, IPC telah menerapkan sistemisasi dan menggunakan aplikasi digital, baik di sisi laut maupun di sisi darat yang mencakup terminal pelabuhan, pergudangan serta area pendukung lainnya.
Di sisi laut, misalnya, IPC memanfaatkan teknologi inaportnet serta aplikasi digital lain seperti VMS, VTS, MOS, SIMOP untuk aktivitas labuh, kapal pandu, kapal tunda, kepil dan tambat. Di sisi terminal aplikasi TOS, NPK TOS, dan Car Terminal Operating digunakan untuk kegiatan bongkar muat serta pemindahan barang.
“Sedangkan di area pendukung IPC sudah memanfaatkan aplikasi Behandle Operating System, Warehouse Operating System, serta Autogate System,” jelasnya.
Sementara di lingkungan eksternal, khususnya pengguna jasa, sejak beberapa tahun lalu IPC sudah memperkenalkan platform e-Service yang memudahkan pelayanan secara online.
E-service tersebut di antaranya layanan registrasi, booking, billing, tracking, pembayaran, dan pengaduan pelanggan (e-care). Selama pandemi Covid-19, berbagai platform digital yang disiapkan IPC terbukti efektif menjamin kelancaran layanan kepelabuhanan.
“Di era normal baru ini, pemanfaatan platform e-Service akan diperkuat. Kami mendorong pengguna jasa terus memanfaatkan e-Service dan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, di mana aktivitas pertemuan langsung atau tatap muka diminimalisir,” jelas Arif.
Arif melanjutkan, di pelabuhan ada 18 institusi atau lembaga yang menjadi bagian dari sistem logistik nasional. Apabila seluruh pelayanan di pelabuhan dilakukan secara digital dan terintegrasi, maka akan tercipta model bisnis baru di pelabuhan yang lebih cepat, lebih mudah dan transparan.
Arif melanjutkan, sejak lima tahun lalu IPC telah memperkenalkan Port Community System (PCS) yang bisa digunakan sebagai platform bersama bagi semua pemangku kepentingan di pelabuhan. PCS merupakan sebuah sistem yang bisa memfasilitasi pertukaran informasi, data dan dokumen secara cepat dan mudah.
“Namun pemanfaatannya memang belum secepat yang diharapkan, karena mengubah kebiasaan-kebiasaan lama. Saya yakin era normal baru ini mendorong kita semua untuk mengarah pada pemanfaatan platform digital yang akan mempercepat semua pelayanan di pelabuhan,” pungkasnya.
--
Pelindo II Lagi Mantapkan Platform Digitalisasi Layanan Jasa Kepelabuhanan
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC tengah fokus melakukan digitalisasi melalui platform yang menjangkau seluruh proses logistik kepelabuhanan selama masa transisi pandemi Covid-19.
Direktur Utama IPC Arif Suhartono membayangkan di masa yang akan datang setelah Covid-19 ini mewabah di Indonesia proses digitalisasi untuk membentuk suatu platform hub digital untuk aktivitas logistik dapat lebih cepat terwujud.
"Ini i-Hub jadi single platform untuk seluruh layanan IPC, semua transparansi akan terjadi termasuk transparansi tarif, ini butuh komitmen semua industri yang terlibat, kalau sudah seperti ini tarif semua standar, akan beda ketika tarif dibandingkan dengan layanan," jelasnya dalam Webinar, Rabu (17/6/2020).
Menurutnya, hal ini tak dapat dilakukan hanya oleh IPC saja sebagai pengelola pelabuhan, semua entitas yang terlibat harus mau masuk sehingga aktivitas di lapangan seluruhnya sudah digital.
Dia menyebut dalam platform i-Hub tersebut terdapat layanan bagi kontainer dan pemilik kargo, trucking, pelayaran dan depo, non-kontainer serta layanan lainnya. Perinciannya pada layanan bagi kontainer dan pemilik kargo dapat melakukan registrasi, pemesanan, pengaduan, tagihan, pembayaran serta pelacakan kargo secara daring dan terintegrasi melalui satu platform saja. Sementara bagi aktivitas non-kontainer dapat melakukan layaknya aktivitas daring bagi layanan kontainer.
Adapun bagi perusahaan trucking layanan daring ini untuk slip gerbang, pemesanan truk, manajemen truk, pelacakan truk dan Trip Alert (layanan peringatan ketika ada sesuatu dalam perjalanan).
Bagi shipping line dan depo layanan, imbuhnya, single platform ini dapat dilakukan untuk perthing request, marine services, tagihan jasa, serta jasa lainnya. Terakhir adalah jasa lainnya, seperti custom tracking (pelacakan aktivitas kepabeaan), clearance tracking, analisis dan masukan, serta dynamic re-planning.
Arif pun belum merinci kapan i-Hub ini dapat terwujud, karena tantangan yang dihadapi masih panjang dan memerlukan kesadaran bersama agar digitalisasi dapat berakhir baik.
--
Pelindo II Beber Dampak Negatif Proses Digitaliasasi Layanan Kepelabuhanan
Direktur Utama IPC Arif Suhartono menjelaskan digitalisasi akan berbuah pahit bagi yang selama ini menjalankan aktivitas sebagai perantara, intermediate, runner dan sebagainya.
"Pasalnya, digitalisasi perlahan akan menghilangkan perannya dan membuat cargo owner benar-benar dapat langsung mengurus barangnya sendiri," kata Arif dalam webinar, Rabu (17/6/2020).
Kendati demikian, lanjutnya, dampak negatif tersebut masih ada solusinya, karena digitalisasi dapat menghilangkan peran manusia tetapi menimbulkan kebutuhan akan peran lainnya. Pemegang peran perantara yang terdampak dapat bergeser pada kesempatan lain yang dibentuk akibat digitalisasi ini.
Dia men contohkan layanan e-payment, yang saat ini sudah diberlakukan oleh IPC. Pengguna pembayaran daring ini masih sedikit, paparnya, karena para pemangku kepentingan masih terbiasa dengan aktivitas ke loket.
"Semua stakeholder harus bisa bergeser digital, IPC tidak bisa menjadi digital bisnis kalau tidak semua pemangku kepentingan mendukung. Artinya, perusahaan digital yang dituju oleh IPC tidak dapat menimbulkan digital bisnis jika pemangku kepentingan tidak pula berubah menjadi digital stakeholders," paparnya.
Dia menekankan kuncinya saat ini perlu komitmen dan kolaborasi semua pihak harus sama-sama berubah bekerja sama mencapai digital bisnis yang diidamkan, tak hanya memberikan efisiensi tetapi juga transparansi yang berujung pada peningkatan daya saing. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT AP I Siapkan 6 Strategi Hadapi New Normal
PT Angkasa Pura I mengaku telah menyiapkan enam strategi utama sebagai antisipasi kenormalan baru (new normal) dan untuk membangun bisnis baru untuk mencapai lompatan pertumbuhan pada 2021.
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi mengatakan strategi tersebut dinamakan rebound strategy, yang berfungsi sebagai inisiatif strategis dalam menghadapi fase selanjutnya dari pandemi Covid-19 yaitu kenormalan baru.
"Kami menyiapkan rebound strategy, melalui program kerja multi dimension performance improvement, yang sudah mulai dilakukan pada sisa tahun ini dapat dirasakan pada 2021, ketika situasi sudah berangsur kembali normal dari pandemi Covid-19," kata Faik dalam siaran pers, Minggu (7/6/2020).
Dia menjelaskan inisiatif dalam rebound strategy tersebut adalah, pertama, persiapan The New Normal. Perseroan memetakan dan menyiapkan touch points pengguna bandara yang akan berubah perilakunya menjadi new normal pada fase baru pandemi Covid-19 atau ketika pandemi dinyatakan usai.
Misalnya kelengkapan alat atau prosedur pada beberapa touch points, seperti konter lapor diri (check-in) wajib menggunakan masker dan sarung tangan, serta sanitasi bagasi; pemeriksaan keamanan (security check) sanitasi barang bawaan, CCTV enhancement untuk dapat mengenali wajah dan masker, thermal scanner; ruang tunggu dengan posisi tempat duduk diberi jarak, makanan dijual menggunakan vending machine, pembayaran digital; dan boarding gate dengan antrean minimal 1,5 meter antar penumpang.
Kedua, penguatan portofolio bisnis baru melalui pengembangan adjacent business untuk memperkuat portofolio, menciptakan new business stream yang tidak memiliki ketergantungan terhadap jumlah trafik pesawat dan penumpang, mengoptimalkan asset lahan tidak produktif untuk menunjang new business stream, dan diversifikasi pendapatan melalui digital monetizing dan optimalisasi anak perusahaan agar dapat menciptakan ekosistem bandara yang terintegrasi.
Ketiga, perbaikan proses bisnis dalam konteks revenue safeguarding dan cost leadership, serta dukungan fungsi digital dalam perbaikan proses bisnis seperti penggunaan artificial intelligence untuk mencatat pergerakan parkir pesawat dan penggunaan aviobridge. Keempat, melakukan restrukturisasi organisasi dengan cara simplifikasi organisasi kantor cabang serta pembagian fokus kantor pusat dan memberdayakan peran pejabat fungsional dalam bidangnya.
Kelima, enterprise architecture, yakni memetakan ulang arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi di AP I beserta anak perusahaannya, serta penyusunan tata kelola induk dan anak perusahaan. Keenam, strategic procurement dengan cara penguatan perencanaan pengadaan melalui kategori managemen dan sentralisasi tim pengadaan.
Faik menuturkan dalam situasi saat ini dan prediksi ke depan merupakan momen yang sangat menantang bagi operator bandara untuk menjalankan bisnis dan kewajiban pelayanan publiknya. Namun melalui upaya persiapan ini, AP I optimistis dapat lebih siap memasuki masa kenormalan baru dan melakukan lompatan bisnis ketika pandemi ini berakhir nanti. (Logistik/bisnis.com/hd)