Logistics Edisi : 220 / Mei 2020
cover mei 2020
 
Editorial : NEW NORMAL
Wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19 telah merubah tatanan sosial, ekonomi, politik bahkan hukumpun harus melakukan penyesuaian dengan situasi wabah yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global. Sosial budaya terjadi perubahan terkait tata pergaulan individu yang harus ada jarak yang dinamakan social and physical distancing. Tidak bisa berkerumun atau berkumpul seperti biasanya, seperti ibadah harus sendiri-sendiri, tidak ada lagi secara bebas berkumpul di restoran atau warung-warung lagi, bahkan untuk urusan transportasi juga dibatasai jumlah dan jarak tertentu antar penumpang.
Ekonomi mengalami pukulan yang sangat telak di beberapa sektor yang cenderung menyebabkan kerumunan atau berkumpulnya orang-orang, seperti pariwisata, konser musik, bioskop, perhotelan atau even olahraga dan masih banyak lainnya. Sehingga semua bisnis yang terkait dengan sektor tersebut di atas juga akan mengalami dampak penurunan yang sangat serius dalam pendapatan yang akan diperoleh. Sektor usaha yang sedang terus berkembang karena mengurangi bertemunya antar individu, adalah semua basis usaha yang menggunakan layanan online sistem atau dikenal dengan 'daring'. Hal ini dipicu oleh adanya ketakutan yang sudah mengarah pada histeria massal terhadap masih belum ditemukannua vaksin untuk Covid-19.
Bidang politik dan hukum melakukan proses penyesuain dengan kebutuhan dan kepentingan terkait dengan kebijakan yang harus dikeluarkan, baik kebijakan politik maupun kebijakan berupa Undang-Undang maupun peraturan organik dibawah UU. Walau dalam prakteknya selalu menimbulkan kontroversi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya yang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Sepertinya pemerintah gugup bin gaga dalam menentukan sikap terhadap pilihan tetap menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi atau menyelamatkan kehidupan indivudu dahulu. Wujudnya, pemerintah tidak ingin memilih tapi menjalankan kedua pilihan tersebut tetap berjalan.
Hal yang muskil kalau kedua pilihan tersebut tetap berjalan seiring, karena yang dihadapi ini adalah wabah penyakit yang sudah bersifat pandemik global. Artinya, semua pintu-pintu masuk atau keluar pergerakan virus, dimana penularannya sangat cepat antara manusia dengan manusia harus dikendalikan secara ketat, bahkan dalam situasi tertentu harus dihentikan sama sekali tanpa harus ada pergerakan. Namun pemerintah mengambil sikap dan kebijakan ambigue, antara menutup pergerakan manusia dan tetap tidak memberhentikannya kegiatan ekonomi. Akhir dari kisah adalah pandemi susah diukur sudah melandai bahkan menurun atau semakin menyebar dan meninggi dibanyak kota dan provinsi. Sudah terhitung 3 (tiga) bulan sejak Covid-19 ini menyebar di Indonesia kebijakan yang dilakukan pemerintah sering menunjukkan ambiguitas dalam pelaksanaannya di masyarakat.
Suasana yang belum tuntas dalam menetukan sikap masyarakat, apakah tetap di rumah atau membatasi pergerakannya ataukah mengikuti pelonggaran dalam batas tertentu untuk terus melakukan aktivitas ekonomi. Pemerintah sudah mengenalkan kebijakan baru yang dinamakan “New Normal”. Secara masif pengertian dan pemahaman tentang New Normal terus diedukasi dan disosialisasikan ke masyarakat. Bahkan presiden sendiri menyampaikan pesan “kita berdamai dengan Covid-19”. Pesan ini memberikan kepastian bahwa New Normal merupakan keniscayaan yang harus dilakukan, karena penemuan vaksin Covid-19 tak kunjung berhasil sehingga pandemi ini akan berlangsung dalam batas waktu yang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya.
Pertanyaannya, apakah New Normal bagi kegiatan usama transportasi dan usaha layanan jasa yang menyertai dan mendukungnya. Forwarder berserta layanan PPJKnya lebih pada pelayanan barang, seharusnya tidak akan ada persoalan dengan penerapan New Normal. Sisi rantai layanan jasa, seperti kepabeanan sudah lama diterapkan secara online untuk flow of document dan flow of money-nya, demikian layanan jasa DO seperti di pelayaran, pemerintah secara tegas/mandatory sudah seharusnya menerapkan DO-online tidak boleh lagi dilakukan setengah hati. Karena di layanan terminal operator pelabuhan sebagian besar sudah dilakukan dengan online sistem. Artinya disisi lini I jasa kepelabuhanan tidak ada persoalan dalam menerapkan situasi New Normal.
Apakah di sisi hinterland yaitu di beberapa kawasan industri, pihak aparat terkait dengan pergerakan transportasi barang memiliki pemahaman yang standar tentang perlakuan keluar masuknya barang di era New Normal ini ? Lebih utama dan sangat penting, apakah volume kegiatan industri di hinterland sudah bisa dilakukan pemulihan. Jika kawasan industri masih melemah kegiatan usahanya ya sama saja dengan api kecil tidak memanaskan tunggku maka asap yang keluarpu bisa ada atau tiada. (guslim-mei'20)

 
ALFI Usulkan Pemerintah Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi selama dan setelah Pandemi Covid-19, agar Indonesia tidak mengalami krisis yang lebih buruk dari krisis pada 1998.
Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi tersebut bertugas untuk mendata secara mendetil dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia secara komprehensif, sehingga dapat disusun kebijakan yang tepat. Hasilnya, saat pandemi berakhir perekonomian nasional dapat bangkit kembali.
Selain itu, lanjutnya, Satgas tersebut dapat mengawal kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka mengurangi dampak negatif pandemi corona pada sektor usaha, termasuk di sektor logistik. Dengan begitu, kebijakan yang sudah diterbitkan dapat dilaksanakan konsisten, konsekuen dan tepat sasaran.
“Mengingat pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh kegiatan sektor bisnis, baik di sektor jasa-jasa [termasuk jasa logistik], sektor perdagangan dan industri, maka Satgas tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perekonomian nasional," katanya, Jumat (8/5/2020).
Kebijakan pemerintah terkait dengan sektor bisnis hendaknya tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa, termasuk di sektor logistik. Dia mencontohkan ketika ada kebijakan penutupan jalur penerbangan domestik. Ini, menimbulkan kesulitan pengiriman barang melalui udara di dalam negeri.
Bahkan, lanjutnya, eskpor ikan dari Indonesia Timur yang selama ini menggunakan angkutan udara sempat kesulitan melakukan pengiriman karena tidak ada penerbangan domestik. Akibatnya, ekspor batal dan industri perikanan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang masih cukup baik.
Yukki menilai kebijakan kelonggaran moneter dan fiskal bagi industri, perdagangan dan jasa-jasa (termasuk jasa logistik) dalam mengatasi pandemi dana pasca pandemi corona harus benar-benar tepat sasaran.
Demikian juga terkait pelaksanaan kebijakan PSBB, dimana masih ada daerah yang memeriksa ketat kapal laut dan armada truk angkutan barang. Padahal, kata Yukki, di sektor angkutan barang tidak ada pembatasan, terutama untuk kebutuhan pokok, barang alat kesehatan, dan APD.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha, yang berupa penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun) pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama dari kalangan industri kecil dan menengah.
Pada 19 sektor tertentu, lanjutnya, pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak KITE, terutama industri kecil menengah, pada sektor tertentu percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.
“Maka dari itu kebijakan moneter dan fiskal tersebut harus tepat waktu dan tepat sasaran, bila tidak akan banyak sektor industri dan jasa logistik yang gulung tikar,” katanya.
Selanjutnya, Yukki menambahkan, bahwa tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 benar-benar direalisasikan secara cepat, tepat dan transparan.
Adapun, prioritas di bidang non-fiskal, pemerintah memberlakukan menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Sejumlah kebijakan itu adalah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor) percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem (NLE).
“Kebijakan ini juga harus benar-benar terwujud agar kegiatan perdagangan internasional Indonesia dapat pulih lebih cepat, mengurangi defisit transaksi berjalan serta meningkatkan perolehan devisa melalui ekspor komoditas unggulan,” ujarnya.
--
Organda Desak Pemerintah Izinkan Bus angkut Logistik
Organisasi Angkutan Darat (Organda) hingga saat ini mengaku belum bisa mengoptimalkan pendapatan yang tergerus dari angkutan penumpang, karena tidak ada aturan yang mendukung untuk bisa mengangkut barang. Kondisi ini berbeda dengan transportasi lainnya seperti laut dan udara.
Sekjen DPP Organda Ateng Haryono mengatakan berdasarkan Permenhub No. 25/2020 terdapat aturan turunan yang memperbolehkan pemanfaatan transportasi udara dan laut untuk membawa logistik. Padahal, semestinya pengaturan transportasi sektoral harus terintegritasi dan berimbang baik darat, laut, udara, maupun kereta api dengan pertimbangan yang masuk akal mengapa diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
“Kami angkutan penumpang darat sampai sekarang belum ada pernyataan ketentuan yang menyatakan boleh untuk bisa mengangkut barang. Itu awalnya dari situ yang satu sekian celah yang satu nggak ada sama sekali. Ini memang harus ada aturan yang memperbolehkan, sampai sekarang belum ada,” jelasnya, Selasa (5/5/2020).
Menurutnya jika aturan tersebut juga dapat diberlakukan untuk angkutan penumpang di jalan, maka dari sisi kesiapan dapat direalisasikan dengan berbagi rute jalur pengangkutan. Selain itu juga bisa dilakukan bekerja sama dengan berbagai macam lembaga untuk ikut terlibat dalam pengangkutan.
Apalagi dari sisi potensi, lanjutnya, ruang bagasi bus yang besar di kanan dan kiri tubuh bus-bus besar memiliki kapasitas yang cukup untuk mengangkut barang. Tak hanya itu, kabin penumpang bisa disulap untuk membawa barang-barang yang ukuran dan muatannya lebih kecil.
Dia berpendapat pendapatan dari angkutan barang juga bisa dioptimalkan bergantung kepada jarak per kilometer.
“Kalau barang bisa mengcover biaya operasi pasti masih bisa diangkut. Ada operasional untuk pengemudi di sisi lain juga menjaga mental pengemudi untuk bekerja dibandingkan harus diam saja,” tekannya.
Dalam Pasal 22 Permenhub No. 25/2020 menyebutkan bahwa pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan.
Selain itu, berdasarkan pasal 14 huruf g disebutkan kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, dan barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah jumlahnya tidak mencukupi.
--
Tak Angkut Penumpang ASDP Catat Kenaikan Angka Angkutan Logistik
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) fokus melayani angkutan logistik pasca dihentikan sementara operasional penyeberangan penumpang dan kendaraan non barang di seluruh wilayah Indonesia dengan kategori Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dari 7 cabang utama yang dilayani ASDP yakni Merak, Bakauheni, Ketapang, Lembar, Batam, Bitung dan Kayangan, tercatat 688.836 unit kendaraan logistik mulai dari golongan V hingga IX telah dilayani selama periode Maret – April 2020.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Imelda Alini mengatakan fokus ASDP saat ini menjaga agar penyeberangan logistik tetap berjalan lancar sehingga mobilisasi pasokan logistik ke seluruh Indonesia.
Hal ini selain telah diatur dalam Permenhub 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idulfitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, ASDP berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan kebutuhan pokok di daerah sesuai arahan Presiden.
"Selama pandemi Covid-19 dimana ASDP hanya melayani angkutan logistik, trafik truk barang di sejumlah lintasan utama mengalami kenaikan di Merak dan Bakauheni rata-rata naik 2—3 persen," ujarnya, Kamis (7/5/2020).
Tercatat masing-masing Cabang utama itu selama 2 bulan terakhir mengangkut 183.642 unit truk untuk Merak, dan Bakauheni sebanyak 178.920 unit, bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 181.629 unit (Merak), dan 175.677 unit (Bakauheni). Dia memprediksi mobilitas logistik terus meningkat jelang Idulfitri.
Selain Merak dan Bakauheni, cabang utama yang juga mengalami peningkatan Cabang Batam dan Bitung. Dari Cabang Batam, geliat logistik menunjukkan peningkatan sekitar 5 persen dibandingkan dengan 2019.
Tercatat, jumlah truk barang selama Maret-April sebanyak 10.966 unit bila dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 10.438 unit. Untuk Bitung, Sulawesi Utara tercatat kendaraan logistik yang dilayani mencapai 2.760 atau naik 4,5 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 2.641 dan jumlah barang curah yang diangkut sebanyak 2.080 karung atau naik 600 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 343 karung.
Tidak hanya di wilayah barat dan tengah, layanan sektor logistik ASDP juga menjadi andalan di timur Indonesia, yakni di Papua. Di Cabang Merauke ASDP mengoperasikan 4 unit kapal yaitu KMP Bambit dan KMP Muyu dengan homebase di Merauke, lalu KMP Binar di Agats dan KMP Kokonao di Pomako.
"Keempat kapal ini menjadi andalan masyarakat di Papua, dari kota Merauke dan Timika dalam mendukung mobilitas dan pendistribusian kebutuhan bahan pokok hingga ke daerah pedalaman Asmat. Dengan jarak tempuh yang mencapai 1-2 hari melintasi laut bebas dan sungai, layanan kapal ASDP sangat dinantikan masyarakat," jelasnya.
Adapun pelayanan logistik di Merauke berjalan terjadwal sebanyak 2-3 kali trip ke wilayah pedalaman, dengan memuat barang curah berisi kebutuhan pokok. Selama bulan April, tercatat muatan curah yang dilayani mencapai 1.288 ton/meter kubik atau naik 201 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 641 ton/meter kubik. (Logistics/ bisnis.com/hd)


Kemenhub Paparkan Keunggulan KA Barang Dalam Sektor Logistik
JAKARTA (LOGISTIK) : Kementerian Perhubungan membeberkan keuntungan kereta api barang dalam bisnis logistik kendati ada beberapa hal yang masih harus dibenahi.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan angkutan logistik menggunakan kereta memiliki banyak potensi untuk terus ditingkatkan. Mulai dari sarana dan prasarana, hingga tarif yang dinilai lebih murah.
"Dari segi tarif angkutan logistik menggunakan kereta jauh lebih murah dibandingkan dengan truk, yaitu hanya Rp1.500,-/kg dengan batas minimal pengiriman seberat 5 kg," kata Cris dalam dalam siaran pers, Kamis (14/5/2020).
Menurutnya, agar kereta semakin digemari sebagai moda logistik permasalahan yang harus dibenahi salah satunya adalah pengiriman barang kereta yang saat ini masih sebatas station to station. Jika ingin membenahi multimoda pada angkutan barang memang harus dipecahkan hambatan tersebut.
Adanya peningkatan pada pengiriman bahan pangan dan holtikultura selama masa pandemi ini menjadi masukan bagi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) selaku operator dengan menyediakan fasilitas baru yaitu pendingin agar barang-barang tersebut tetap awet dan segar sampai ke tempat tujuan.
Menurutnya, KAI dapat menyiasati pemanfaatan sarana dan prasarana yang bila terjadi extraordinary event atau kejadian luar biasa. Contoh, saat sarana yang ada tidak bisa mengangkut penumpang maka bisa dialihfungsikan menjadi angkutan barang.
Pada masa pandemi Covid-19 banyak kegiatan yang berhubungan dengan transportasi tertunda atau bahkan terhenti. Namun, pemerintah mampu menjaga angkutan logistik tetap berjalan.
--
KA Logistik Berperan Besar Selama Pandemi Covid-19
Kementerian Perhubungan terus meningkatkan kereta api sebagai moda transportasi alternatif kegiatan logistik selama masa pandemi Covid-19.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan pada masa pandemi Covid-19 banyak kegiatan yang berhubungan dengan transportasi tertunda atau bahkan terhenti. Namun, pemerintah mampu menjaga angkutan logistik tetap berjalan.
"Salah satu pilihan untuk mengakomodasi barang dengan jumlah besar adalah kereta. Moda kereta dinilai tidak sensitif waktu sehingga waktu pengiriman barang lebih dapat diprediksi terlebih dalam masa pandemi ini," kata Cris dalam siaran pers, Kamis (14/5/2020).
Dia menuturkan saat ini pemerintah semakin gencar mendorong kereta untuk dapat menjadi alternatif utama pengalihan beban pengangkutan barang dari truk terlebih selama masa pandemi banyak pelarangan truk melintas di beberapa ruas jalan.
Pihaknya yang melakukan peninjauan ke Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Sungai Lagoa dan Stasiun JICT Pasoso, menuturkan jumlah peti kemas yang diangkut menggunakan kereta turun 15 persen selama masa pandemi. Hal ini lebih disebabkan terjadinya penuruan pada bisnis ekspor/impor.
Sebaliknya, ada peningkatan 16 persen pada Maret 2020 untuk angkutan retail atau barang. Ini disebabkan bertambahnya transaksi e-commerce dan pelayanan angkutan pangan.
Cris melihat angkutan logistik menggunakan kereta memiliki banyak potensi untuk terus ditingkatkan ke depannya. Mulai dari sarana dan prasarana, hingga tarif yang dinilai lebih murah.
--
GINSI Sebut Selama Pandemi Covid-19 Sektor Impor Logistik Mengalami Penurunan
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menyebabkan penurunan kegiatan importasi hingga 60 persen selama periode Maret hingga Mei 2020. Kondisi kelesuan importasi sehingga berdampak ke kegiatan logistik ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun ini.
Ketua Logistik dan Perhubungan BPP GINSI Erwin Taufan memperkirakan kegiatan importasi nasional masih akan melesu hingga akhir tahun ini menyusul imbas pandemi virus Corona (Covid-19) yang memengaruhi kinerja perdagangan secara global.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi lesunya kegiatan importasi barang di luar atau selain untuk kebutuhan penanganan Covid-19 oleh para pelaku impor nasional tersebut.
Penyebab melesunya importasi, kata dia, selain karena mayoritas Industri (nonconsumer goods) yang mulai tidak berproduksi atau mengurangi produksinya sementara masih terdapat bahan bakunya yang masih harus diimpor.
“Pengurangan volume produksi industri itu lantaran hasil produksinya kurang diserap pasar baik dalam negeri maupun luar negeri akibat daya beli konsumen yang sedang melemah saat ini. Selain itu, harga barang di luar negeri juga mahal karena kurs dolarnya tinggi diatas asumsi APBN dan prediksi pelaku usaha sebelumnya,”jelasnya, Rabu (11/5/2020).
Namun, GINSI merespon postif langkah Kementerian Keuangan yang memberikan fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19 seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 34/PMK.04/2020.
Aturan tersebut dirilis pada 17 April 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona (Covid-19).
GINSI, lanjutnya, juga mengapresiasi kinerja Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu terkait layanan importasi yang dilakukan pelaku usaha nasional selama masa pandemi itu.
Menurut Taufan, tanggung jawab Ditjen Bea dan Cukai sebagai pengawal sejumlah regulasi titipan dari intansi atau kementerian tekhnis lainnya, bukanlah hal yang mudah, mengingat luas wilayah NKRI dan wilayah kerja kepabe anan dan cukai yang harus dijaga juga cukup banyak.
“Banyaknya kepentingan yang membuat tugas Bea Cukai secara keseluruhan tidaklah mudah. Daerah yang dijaga untuk kedaulatan bangsa juga cukup luas. Namun selama pandemi Covid-19 ini semua kegiatan pelayanan yang dirasakan importir masih berjalan dengan baik. kami juga berharap kemitraan GINSI dan Ditjen Bea & Cukai dimasa-masa mendatang bisa lebih ditingkatkan lagi,"imbuhnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, selama triwulan I/2020 kegiatan importasi bahan baku dan barang modal cenderung menurun, sedangkan barang konsumsi meningkat.
Menurut BPS, kondisi tersebut kemungkinan akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri, perdagangan, dan investasi.
Adapun pertumbuhan impor barang konsumsi selama periode triwulan I/2020 sebesar 7,1, persen sedangkan impor bahan baku atau penolong dan barang modal selama periode itu justru turun masing-masing 2,8 persen dan 13,07 persen.
BPS juga mencatat terjadi kenaikan nilai impor sebesar 15,6 persen pada Maret 2020 menjadi US$ 13,35 miliar. Namun, apabila dibandingkan dengan Maret 2019, nilai impor turun sekitar 0,75 persen.
Sebagaimana diketahui, wabah virus Corona atau Covid 19 mulai menjangkiti penduduk di Wuhan, China pada akhir Januari 2020. Virus ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia dan ditetapkan sebagai pandemik oleh world health organization (WHO). (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Mulai Berlakukan TSS Untuk Selat Lombok dan selat Sunda
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan siap mengawal implementasi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2020 dengan mengerahkan 12 unit kapal.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengaku telah menempatkan kapal-kapal patroli KPLP di kedua Selat tersebut.
"Di TSS Selat Sunda, kami kerahkan sebanyak 8 armada kapal dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok, yakni KN Trisula P.111, KN. Alugara P.114, KN. Kujang P.201, KN. Celurit P.203, KN. Cundrik P.204, KN. Belati P.205, KN. Golok P.206, dan KN. Panah P.207,” kata Ahmad dalam siaran pers, Rabu (13/5/2020).
Dia menambahkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten juga akan menurunkan Kapal patrolinya, yakni KN. P.372 untuk mengawal pengimplementasian TSS di Selat Sunda. Adapun, untuk di Selat Lombok, patroli akan dilaksanakan oleh PLP Kelas I Tanjung Perak dan juga Kantor KSOP Benoa.
Pihaknya menuturkan untuk Selat Lombok, telah disiagakan KN. Chundamani P.116 dan KN. Grantin P.211 milik PLP Kelas I Tanjung Perak, serta KN. P.326 milik KSOP Benoa.
KPLP mendukung penuh implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok dan telah melakukan langkah-langkah menjelang diberlakukannya TSS di kedua Selat tersebut, antara lain dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli serta pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kapal-kapal yang bernavigasi dalam kedua Selat tersebut.
“Tentunya semua itu kita laksanakan dengan mengedepankan komunikasi dengan petugas Vessel Traffic Services [VTS[ serta berkoordinasi dengan Kantor KSOP setempat dan menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum di laut,” ujarnya.
--
Kemenhub Investigasi Kasus Kandasnya 2 Kapal
Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun melakukan pemeriksaan awal atas musibah kandasnya kapal MV. Sharaz berbendera Iran dan KM. Samudera Sakti I berbendera Indonesia di perairan Batu Berhenti Pulau Sambu Kepulauan Riau.
Kepala KSOP Tanjung Balai Karimun Capt. Barlet Silalahi mengatakan telah mengerahkan 3 (tiga) kapal patroli, antara lain KN. 366 dari Wilayah Kerja Pulau Sambu, KN. Kalimashada - P.115 dan KN. Sarotama - P.112 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Tanjung Uban untuk mengevakuasi dan melakukan pengawasan keselamatan pelayaran di lokasi musibah tersebut.
Adapun, KSOP Tanjung Balai Karimun juga telah melakukan survey untuk melaksanakan pemeriksaan awal, pengumpulan data/dokumen dan keterangan sebagai penyebab kejadian terhadap peristiwa kandasnya kedua kapal tersebut.
“Dapat kami sampaikan bahwa dari kedua kejadian kandasnya kapal MV. Sharaz dan kapal KM. Samudera Sakti I di Perairan Batu Berhenti Pulau Sambu tidak menimbulkan korban, baik korban luka-luka maupun korban jiwa,” kata Barlet dalam siaran pers, Kamis (14/5/2020).
Dia menjelaskan bahwa kapal MV. Shahraz telah mengalami kebocoran dan terlihat perubahan struktur kapal. Hal tersebut karena kapal terlihat mengalami bengkok atau hogging, sedangkan untuk Kapal KM. Samudera Sakti I tidak terlihat secara visual ada atau tidaknya kerusakan.
Pihaknya menambahkan pada Senin (11/5/2020) pukul 23.00 WIB, KM. Samudera Sakti I berhasil terapung kembali. Kapal KM. Samudera Sakti I telah berhasil berlabuh di perairan yang aman di perairan Batam.
Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Patroli dan Penjagaan, Capt. Herbert Marpaung mengaku terus melakukan koordinasi dengan UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dan instansi lainnya untuk memastikan keselamatan pelayaran di perairan sekitarnya.
“Kami juga terus berupaya untuk mengkoordinasikan upaya-upaya salvage, pengapungan dan pencegahan pencemaran, serta melakukan pengawasan terhadap kondisi kapal,” ujar Herbert.
--
Meski Ada Relaksasi Namun Volume Penumpang Laut Masih Sepi
Walaupun pemerintah sudah memberikan ruang masyarakat dengan kepentingan tertentu dapat bepergian, jumlah penumpang di angkutan laut belum mengalami kenaikan yang signifikan.
Ketua DPP Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan jumlah penumpang belum tumbuh signifikan karena persyaratan agar dapat menggunakan moda angkutan umum cukup ketat dan terbatas.
"Saya kira jumlah penumpang belum tumbuh signifikan, karena persyaratan yang dapat menggunakan moda transportasi cukup ketat dan terbatas, tidak semua bisa berpergian. Apalagi, ditegaskan mudik tetap dilarang," katanya Selasa (12/5/2020).
Menurutnya, di lapangan, kebijakan ini langsung berjalan dan sejumlah operator angkutan pun sudah kembali beroperasi. Mengingat banyak nafas angkutan umum yang mulai tercekik karena penghentian operasi.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Bidang Transportasi ini menyebut surat edaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di sektor darat, laut, udara, dan kereta api pun sudah menjadi pedoman.
Dia mengharapkan dengan adanya edaran dari Kemenhub terkait teknis pelaksanaan bagi penumpang dengan kepentingan khusus ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi kebingungan di masyarakat.
“Yang perlu kita sadari bersama, kebijakan ini jangan diartikan sebagai kelonggaran dan hendaknya masyarakat juga sadar bahayanya Covid-19 ini, bukan saja untuk dirinya sendiri tapi juga buat kita semua. Jadi, kalau tidak penting sangat, janganlah bepergian," ungkapnya.
--
INSA Sebut Industri Pelayaran Nasional Alami Krisis Saat Pandemi Covid-19
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/ro-ro merosot 75-100 persen.
"Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10-25 persen, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25-50 persen," jelasnya, Rabu (29/4/2020).
Dia menyebut merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh US$17,5 per barel, telah telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan effisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi.
Hal ini tentu, terangnya, berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting disektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30-40 persen, bahkan terminasi awal (early termination).
Adapun, beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi, dan pembelian suku cadang kapal dalam bentuk mata uang dolar, sementara pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Dengan demikian, pelayaran mengalami kerugian valuta.
Badai masih berlanjut, akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran, sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit. Pelayaran berada di situasi yang sangat terjepit, dan sangat membutuhkan stimulus yang tepat dan cepat dari pemerintah dan seluruh stakeholder.
--
INSA Masih Harapkan Stimulus Lanjutan Dari Pemerintah di Saat Pandemi Covid-19
Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan sejumlah stimulus atas pandemi Covid-19, meski stimulus lainnya masih ditunggu realisasinya.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sejumlah stimulus yang telah direalisasikan pemerintah adalah dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan sertifikat crewing yang tidak membahayakan aspek keselamatan, dan juga dispensasi pemberlakuan penundaan docking untuk kapal yang sedang dalam masa operasional, mengingat saat ini galangan kapal sudah mengurangi jumlah pekerja lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi stimulus yang telah diberikan pemerintah ini, meski begitu kami masih sangat menanti realisasi stimulus lainnya untuk industri pelayaran,” katanya, Rabu (29/4/2020).
Pihaknya telah menyampaikan sejumlah persoalan dan permintaan stimulus pelayaran kepada pemerintah, perbankan, OJK dan pemangku kepentingan sektor pelayaran lainnya, dengan harapan masalah yang dihadapi dapat segera teratasi.
Dia memerinci sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan, dari sisi fiskal antara lain dari Kementerian Keuangan adalah pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang. Adapun, dari sisi moneter dari OJK dan Perbankan adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.
INSA juga meminta penghapusan PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Para pelaku usaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50 persen atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.
Carmelita melanjutkan adanya perubahan system pembayaran yang semula melalui CMS (auto collection) menjadi billing payment dengan masa jatuh tempo 30 hari, yang semula 8 hari dirubah menjadi 30 hari. Lalu mengubah free time storage full and empty untuk inbound (semula 3 hari) dan outbound ( semula 5 hari), menjadi tujuh hari dihitung satu hari. Serta menambah free time transhipment menjadi 14 hari.
Selain itu, diharapkan oil companies dan charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.
“Perlu dipikirkan dampaknya jika iklim usaha di pelayaran memburuk, karena kita tahu pelayaran ini padat karya. Pelayaran juga motor ekonomi bagi beberapa sektor terkait lainnya, seperti logistik, galangan, asuransi hingga ke instansi pendidik SDM pelaut,” ujarnya. (Logistik/bisnis.com/hd)


Pelindo III Pastikan 4 Proyek Besarnya Tetap Berjalan
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memastikan investasi besar di empat proyeknya tetap berjalan di tengah pandemi virus corona ini.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menjabarkan saat ini untuk proyek wisata maritim di Bali yaitu Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) masih dalam proses desain dan perizinan yang terus berjalan.
"Proyek ini ditargetkan dapat menyediakan fasilitas dan infrastruktur terintegrasi di Pelabuhan Benoa sehingga semakin memperkuat sektor pariwisata Bali secara keseluruhan," kata Doso, Senin (4/5/2020).
Pihaknya telah menggandeng sejumlah stakeholder untuk membangun Bali Maritime Tourism Hub. Dia menyebutkan diantaranya BUMN yang terlibat dalam pariwisata, logistik, energi, Kemenparekraf, BKPM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta swasta untuk bersinergi bersama membentuk komunitas dan membangun Bali Maritime Tourism Hub.
Proyek lain yang tetap berjalan adalah Terminal Gilimas di pulau Lombok NTB adalah terminal untuk sandar kapal pesiar yang dibangun untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dipersiapkan sebagai kawasan pariwisata unggulan di Pulau Lombok NTB.
Hingga kini, lanjutnya, progres pembangunan fisik dermaga di kawasan sepanjang 440 meter, terminal penumpang dengan kapasitas hingga 1.500 orang, dan fasilitas pendukungnya telah selesai 100 persen. Dengan demikian, wisatawan tidak perlu lagi menggunakan sekoci untuk mencapai daratan seperti yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Lembar. Hal tersebut tentu menambah keamanan dan kenyamanan penumpang.
Proyek berikutnya yang berjalan adalah pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo NTT sampai saat ini sedang dilakukan proses pelelangan, dan setelah ditentukan pemenang lelang akan langsung kebut pelaksanaan pembangunan. Doso menargetkan pembangunannya dapat diselesaikan pada tahun ini.
Sementara itu, proyek kerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menyediakan LNG di provinsi Jawa Timur di Terminal Teluk Lamong (TTL) telah mencapai progress sebesar 90 persen. Diharapkan fasilitas tersebut dapat beroperasi pada bulan Juni 2020.
Sebelumnya pada kesempatan berbeda, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memastikan empat proyek investasi besar tetap berjalan.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan proyek tersebut tetap berjalan untuk mengantisipasi pengangguran akibat terhentinya proyek. Proyek yang tetap dilanjutkan ini juga dikerjakan dengan protokol penanganan Covid-19 yang sangat ketat. Pihaknya telah menyeleksi secara cermat dan ketat, proyek-proyek yang harus dihentikan dan tetap dapat berjalan akibat adanya pandemi corona.
“Kami berhitung dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan dan pemulihan ekonomi. Proyek yang tetap berjalan, bukan semata-mata hanya untuk mengejar target, tapi juga memberikan perlindungan bagi para pekerja operasional supaya tidak kehilangan pekerjaan di dalam situasi sulit dan menjaga supaya ekonomi tetap bergerak di proyek yang dimungkinkan," jelasnya, Senin (4/5/2020).
Dia menjabarkan sejumlah investasi dan proyek yang tetap berjalan antara lain adalah peningkatan fasilitas pelabuhan khususnya kapal pesiar. Langkah tersebut untuk mendukung program pemerintah mendongkrak jumlah pariwisata melalui jalur laut khususnya dengan kapal pesiar ketika nantinya pandemi Covid-19 berakhir.
Proyek wisata maritim di Bali yaitu Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) ditargetkan dapat menyediakan fasilitas dan infrastruktur terintegrasi di Pelabuhan Benoa, sehingga semakin memperkuat sektor pariwisata Bali secara keseluruhan.
Proyek lain yang tetap berjalan adalah Terminal Gilimas di pulau Lombok NTB. Terminal ini untuk bersandar kapal pesiar yang dibangun guna mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dipersiapkan sebagai kawasan pariwisata unggulan di Pulau Lombok NTB.
Proyek berikutnya yang berjalan adalah pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo NTT, merupakan pelabuhan khusus logistik pertama di wilayah Labuan Bajo. Terminal ini dilengkapi sejumlah fasilitas di antaranya dua dermaga utama yaitu dermaga multipurpose dengan kapasitas kapal hingga 25.000 DWT dan dermaga curah cair dengan panjang 120 meter.
Sementara itu, peran Pelindo III dalam menjaga ketahanan energi nasional khususnya pasokan LNG untuk provinsi Jawa Timur, saat ini juga terus digarap bersama PT PGN di Terminal Teluk Lamong (TTL) .
--
Pelindo III Catat Trend Positif Pada Kinerja Logistik Selama Pandemi Covid-19
PT Pelabuhan Indonesia III masih mencatatkan tren positif kinerja arus logistik dengan kenaikan 1 persen selama 4 bulan pertama pada tahun ini walaupun virus corona melanda Indonesia.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan bahwa hingga April 2020, Pelindo III mencatat kenaikan kinerja khususnya pada arus kapal dan peti kemas. Pada arus kapal terjadi peningkatan sebanyak 3 persen yaitu 94,7 juta gross tonnage (GT).
Pelindo III mengoperasikan 43 terminal pelabuhan. Arus peti kemas perseroan secara keseluruhan hingga April 2020 sebesar 1,6 juta twenty foot equivalent units (TEUs) meningkat 1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pelindo III juga terus menjaga layanan operasional dengan tetap beroperasi selama 24 jam dalam 7 hari sebagai komitmen menjaga kelancaran logistik Indonesia sehingga pelayanan aktivitas kepelabuhanan tetap terlayani dengan baik,” kata Doso, Minggu (3/5/2020).
Sementara itu, dalam upaya memerangi penyebaran Covid-19 di kawasan pelabuhan, Pelindo III bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menerapkan standard operating procedure sesuai dengan protokol kesehatan khusus bagi kapal yang akan masuk ke kawasan pelabuhan dengan pengecekan kesehatan seluruh anak buah kapal secara langsung di atas kapal sebelum masuk ke alur menuju pelabuhan.
--
Pelindo III Siapkan RS khusus Covid-19 Dengan Menyulap Terminal Penumpang
Berantas penyebaran virus corona atau Covid-19, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III siap menjadikan terminal penumpangnya sebagai rumah sakit darurat khusus pasien corona.
Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung menuturkan, Pelindo III beserta BUMN dan swasta berkomitmen penuh membantu pemerintah dalam hal penanganan Covid-19.
"Kami terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata bagi setiap warga, Pelindo III berharap berbagai macam bantuan termasuk jika diperlukan mengubah terminal penumpang menjadi rumah sakit khusus untuk menangani pasien Covid-19," ujarnya, Rabu (8/4/2020).
Selain itu, Pelindo III pun mengoordinasikan donasi lebih dari Rp27 miliar dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dalam bentuk berbagai program dan aktivitas.
Dana itu telah direalisasikan dalam berbagai wujud, diantaranya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, pembangunan ruangan rehabilitasi ruangan isolasi di rumah sakit rujukan, pembentukan satgas Covid-19 di Provinsi Bali, pengadaan alat rapid test, bantuan sarana cuci tangan di tempat umum, masker, hingga cairan sanitasi tangan.
“Kami sadar jika kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan dan semoga apa yang dilakukan ini bisa membantu menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia," katanya.
Menurutnya, kekuatan gotong royong dari korporasi maupun masyarakat berkontribusi besar dalam memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan Pelindo III juga siap jika nantinya terminal penumpang kapal laut di wilayah timur Indonesia harus diubah menjadi Rumah Sakit khusus untuk menangani pasien virus corona.
Selain itu, di Surabaya pihaknya bekerjasama dengan sebuah hotel untuk memberikan fasilitas kamar beserta semua akomodasinya gratis bagi dokter dan petugas medis yang ditolak oleh warga sekitar tempat tinggalnya untuk tinggal maupun menjalani masa karantinanya.
Dia menyebut perseroan telah melakukan berbagai pencegahan dan penanggulangan, baik di internal maupun eksternal perusahaan. Di antaranya adalah penerapan physical distancing yang ketat di area pelabuhan dan perkantoran, penyediaan bilik steril dan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, hingga pemberian vaksin influenza dan minuman herbal gratis untuk meningkatkan daya tahan tubuh para pegawai.
Pelindo III juga siap jika terminal penumpang kapal laut di wilayah timur Indonesia harus diubah menjadi Rumah Sakit khusus untuk menangani pasien virus corona.
Dia juga tetap memberikan pelayanan distribusi logistik selama 24 jam penuh tanpa henti, guna menjamin kelancaran logistik tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.
“Komitmen kami tidak hanya cukup pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, terutama di lingkungan kerja. Di tengah pandemi Covid-19 ini, kami menjamin kelancaran logistik selama 24 jam –7 hari penuh sesuai tugas kami,” ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


Pelindo II Akui Kinerja Petikemas Menurun Selama Pandemi Covid-19
JAKARTA (LOGISTICS) : Adanya pandemi virus corona membuat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC mulai catatkan penurunan arus bongkar muat (troughput) peti kemas selama kuartal I/2020.
Direktur Utama IPC, Arif Suhartono mengatakan ada beberapa catatan kinerja perusahaan ke depan. Apalagi tahun ini IPC dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan, di mana pandemi virus corona (Covid-19) sangat berpengaruh pada trafik peti kemas.
“Kondisi ini terjadi di hampir semua pelabuhan dunia. Namun, kami akan tetap berupaya agar kinerja perusahaan terjaga,” katanya, Kamis (30/4/2020).
Dia menerangkan pada periode Januari-Februari 2020, terjadi penurunan throughput peti kemas sebesar 5,13 persen. Penurunan itu merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19, yang penyebarannya dimulai di Wuhan, China, sejak Desember 2019.
Namun penurunan arus peti kemas padai dua bulan pertama 2020 bisa sedikit tertahan pada periode Maret.
“Kita berharap pandemi global Covid-19 segera berlalu, dan aktivitas produksi, ekspor maupun impor bisa bergerak naik,” ujar Arif.
IPC mengakui, sejak kuartal pertama 2020 sudah merespons pelambatan ekonomi global dengan melakukan pengaturan pelayanan yang efektif, dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan dan operasional.
Arif mencontohkan operasional pelayanan kepelabuhanan di Terminal terus berjalan dengan pengaturan deployment yang diperhitungkan sesuai dengan jadwal kedatangan kapal sehingga dapat tetap terlayani dengan baik di tengah pembatasan aktivitas masyarakat secara umum.
--
Pelindo II Catat Kenaikan Laba Bersih 2019 Sebesar Rp. 2,5 triliun
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC melaporkan kenaikan laba bersih pada 2019 sebesar Rp2,50 triliun.
Angka ini naik Rp73,1 miliar atau 3 persen dibandingkan perolehan 2018, yang mencapai Rp2,43 triliun. Kini IPC dihadapkan tantangan pandemi guna mempertahankan tren positif ini.
Sementara itu, pendapatan usaha mencapai Rp11,14 triliun, atau turun 2,5 persen dibandingkan dengan pendapatan usaha 2018 sebesar Rp11,43 triliun.
Direktur Utama IPC, Arif Suhartono mengatakan terhadap kewajiban penyetoran pajak kepada negara, IPC mencatatkan nilai sebesar Rp1,172 triliun atau naik Rp8 miliar dari tahun sebelumnya.
Sedangkan deviden yang disetorkan ke negara mencapai Rp832,7 miliar atau naik sebesar Rp178,8 miliar dibandingkan tahun 2018.
“Di tengah melambatnya arus ekspor/impor di tahun 2019, IPC berhasil melampaui perolehan laba bersih tahun 2018. Ke depan, kami akan terus melakukan inovasi untuk menjaga tren positif perolehan laba bersih perseroan,” katanya, Kamis (30/4/2020).
Sepanjang 2019, IPC juga berhasil membukukan peningkatan nilai aset korporasi sebesar Rp608 miliar, dari Rp51,4 triliun menjadi Rp52,04 triliun.
Arif menjelaskan, perolehan pendapatan perusahaan memang sangat berkaitan dengan trafik keluar masuk (throughput) peti kemas. Pada 2019, trafik arus peti kemas berhasil dipertahankan di angka 7,6 juta TEUs. Hasil ini dinilainya cukup positif dengan adanya tantangan perlambatan perekonomian dunia.
Sepanjang 2019, lanjut Arif, IPC terus menambah kedatangan kapal-kapal besar. Saat ini, dalam sebulan minimal terdapat 8 kapal raksasa (mother vessel) berkapasitas di atas 10.000 TEUs yang berlabuh di Tanjung Priok.
Guna menjaga trafik peti kemas, IPC juga terus memperbanyak rute-rute pelayaran langsung (direct call) ke berbagai benua.
“Saat ini Tanjung Priok sudah melayani direct call dengan rute ke Amerika, Eropa, Australia dan China” imbuhnya.
Meskipun tren kenaikan laba bersih korporasi berhasil dipertahankan, Arif mengakui ada beberapa catatan perbaikan kinerja perusahaan ke depan. Apalagi tahun ini IPC dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan, di mana pandemi virus corona (Covid-19) sangat berpengaruh pada trafik peti kemas.
“Kondisi ini terjadi di hampir semua pelabuhan dunia. Namun, kami akan tetap berupaya agar kinerja perusahaan terjaga,” katanya.
--
Pelindo II Untuk Sementara Tutup 3 Terminal Penumpang
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menutup sementara tiga terminal penumpang dari pelabuhan yang dikelola guna meredam meluasnya penyebaran virus Corona (Covid-19).
Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengatakan ketiga terminal tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Pandan di Belitung, Pelabuhan Pangkal Balam di Bangka, dan Pelabuhan Boom Baru di Palembang. Adapun, kapal penumpang yang melayani penumpang di pelabuhan tersebut juga sudah menghentikan operasinya untuk sementara.
"Dua terminal penumpang lainnya masih beroperasi, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Pontianak,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/4/2020).
Arif menjelaskan, per 1 April 2020, operasional Kapal Cepat Express Bahari rute Belitung – Bangka (PP) berhenti sementara. Demikian juga dengan Kapal Cepat Express Bahari rute Palembang-Muntok (PP). Keputusan ini diambil oleh pihak pengelola kapal sebagai upaya mendukung program pemerintah daerah dan provinsi dalam mencegah penyebaran virus corona.
Dia melanjutkan kendati terminal penumpang di ketiga pelabuhan itu tutup sementara, tetapi operasional dan pelayanan terminal lainnya di sana tetap normal. Kapal barang tetap bisa bersandar dan melakukan bongkar muat, baik di terminal peti kemas, terminal non peti kemas, maupun terminal multi purpose.
Sampai sekarang, imbuhnya, terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Pontianak masih beroperasi. Di kedua terminal penumpang ini IPC telah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Kementerian Perhubungan sudah menginstruksikan peningkatan pengamanan dan pengawasan pergerakan orang dan atau barang di pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal bus.
Melalui Kemenhub dan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah meminta kepada semua Kepala Daerah agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan operasional pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal bus yang merupakan Objek Vital Nasional.
Sejak awal, IPC berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terhadap kapal barang di semua pelabuhan yang dikelolanya guna menjamin kelancaran lalu lintas barang, yang sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat.
Di tengah merebaknya wabah Corona, pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan dan keamanan yang ekstra ketat.
“Semua petugas di lapangan wajib mengenakan alat pelindung diri tambahan berupa masker dan sarung tangan, dan kesehatan mereka di cek secara rutin. Seluruh area dermaga juga disterilisasi secara berkala,” ujar Arif.
--
Pelindo II Laporkan Penurunan Arus Petikemas di Tanjung Priok 4,2%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC melaporkan adanya penurunan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 4,2 persen sepanjang kuartal I/2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Direktur Utama Arif Suhartono mengatakan dampak pandemi virus corona (Covid-19) tidak terlalu signifikan jika mengacu pada persentase tersebut. Kendati demikian, perseroan akan bersikap waspada untuk kinerja bulan selanjutnya.
Selama Januari-Maret 2020, jumlah peti kemas yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 1,57 juta TEUs. Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan sebanyak 69.000 TEUs dari 1,63 juta TEUs dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Jadi yang akan kami lihat lagi dua bulan hingga tiga bulan ke depan, April-Mei mungkin akan terasa signifikan. Namun, memang untuk Maret belum banyak perubahan. Ada naik ada turun bergantung shipping line-nya," katanya kepada Bisnis.com, Selasa (7/4/2020).
Secara tren, lanjutnya, dibandingkan dengan pada bulan sebelumnya menunjukkan perbaikan. Adapun dibandingkan dengan pada tahun lalu, pada Februari penurunan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 5,13 persen, sedangkan pada Maret penurunannya sebesar 4,2 persen. Kendati masih menunjukkan ada penurunan tetapi persentasenya semakin mengecil.
Arif menyebutkan operasional pelabuhan tetap berjalan seperti biasa tetapi sejumlah industri mengalami perlambatan aktivitas sehingga memang aktivitas di pelabuhan memang tidak akan sesibuk sebelumnya.
Pihaknya tak menampik saat ini sejumlah industri rata-rata menghadapi persoalan dengan pasokan bahan baku misalnya untuk vendor otomotif yang banyak mengambil bahan baku dari Thailand hanya dapat bertahan hingga dua bulan hingga tiga bulan ke depan. Lantaran Negeri Gajah Putih tersebut sudah melakukan karantina wilayah.
Secara korporasi penurunan pergerakan juga akan mengurangi pendapatan. Untuk itu IPC akan menekan biaya yang tidak berimplikasi langsung kepada pendapatan agar menjadikan neraca keuangan tidak terlalu buruk. (Logistik/bisnis.com/hd)