Logistics Edisi : 219 / April 2020
cover april 2020
 
Editorial : WABAH COVID: Perspektif VUCA
Wabah COVID-19 memasuki bulan April 2020 bukannya semakin mereda jumlah yang ODP, PDP dan positif COVID-19, melainkan terus meningkat dan luasan wilayah yang terkena juga bertambah. Pemerintah semakin keras berupaya melakukan pengendalian namun secara bersamaan terjadi kontradiksi antara harapan dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Realitas yang terjadi adalah kelambanan penanganan yang kemudian ditambah dengan berbagai komentar, opini dan pendapat yang satu dengan lainnya berseberangan. Pemerintah tidak searah dengan praktisi kesehatan, pengamat kesehatan tidak searah dengan tokoh masyarakat dalam memberikan komentar dan opininya dalam penanganan wabah.
Sempurnalah kondisi dan situasi seperti yang digambarkan dalam perspektif VUCA (Volatile, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). VUCA sering dijadikan alat analisa untuk mengulas persoalan ekonomi, ternyata dalam dinamika sosial perspektif VUCA dapat dijadikan alat untuk mengupas lebih lengkap. Wabah pandemi Covid-19 sebagai pemicu terjadinya dinamika sosial, mulai dari cara berpikir, bersikap dan berperilaku setiap individu dan kelompok mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan adanya Covid-19.
Semua perubahan di atas digerakkan karena adanya kecemasan yang tidak memiliki kepastian kapan berakhirnya suatu keadaan. Volatile (bergejolak) dalam situasi pandemi wabah covid-19 semua sendi kegiatan sosial mengalami gejolak, mulai dari kegiatan bersosialisasi sesama individu, pergerakan atau mobilitas sosial yang semakin dibatasi, lonjakan gejolak mencapai puncaknya melalui opini dan postingannya berbagai informasi di media sosial. Justru memakan diri pengguna sendiri yaitu keresahan dan kegelisahan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ekspresi, mulai dari wabah dibuat bahan bergurau sampai memposting apapun tentang wabah yang membuat suasana bak film horor.
Ketidakpastian (uncertainty) kapan berakhirnya wabah tidak pernah jelas, karena negara yang sudah terbebaskan dari wabah ternyata ada temuan penularan wabah terulang lagi. Suasana dan kondisi seperti di tengah-tengah halimun ini menyebabkan kita harus berhenti ditempat baru bergerak ketika halimun menyingkir. Lebih dari itu, wabah kapan berakhirnya serba tidak pasti ini telah menimbulkan kerumitan (complexity) luar biasa, karena semua sektor kegiatan sosial, ekonomi dan perilaku individu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan lajunya sebaran virus. Transaksi perdagangan menurun, kalaupun harus bertransaksi polanya harus diubah agar tidak memperluas sebaran wabah. Semua hal yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan individu seperti harus dilakukan penataan ulang kalau menurut menu di Gadget harus dilakukan 'Reset All Settings' semoga saja tidak masuk fase 'Reset All Settings and Erase All Content'.
Puncak kulminasinya adalah terwujudnya kebingungan memaknai sehingga setiap hal bisa bermakna ganda (Ambiguity), diman cara individu dalam bernalar, bersikap dan bertindak mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktentuan dan ketidakjelasan. Saat publik menganggap bahwa kebijakan A itu salah, justru penentu kebijakan mengopinikan kebijakan A itu yang benar. Analog nalar seperti itu terus berkembang di banyak opini dari suatu kebijakan formal maupun non formal dalam bentuk statemen publik.
Semua paparan di atas akhirnya berusaha dibuat jalan tengahnya agar polemik penanganan wabah ini ada ujung penuntasannya melalui Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalm Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Kedua peraturan tersebut akan dijabarkan lebih teknis di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang akan menerapkan PSBB.
Berita gembiranya dari kedua regulasi PSBB tersebut tetap memberikan ruang kegiatan bagi layanan ekspedisi barang untuk terus berjalan. Pertanyaannya, apakah tidak ada persyaratan khusus bagi moda yang akan melintasi antar kabupaten/kota atau antar provinsi ? Apakah cukup dibekali dengan Surat Jalan bagi barangnya dan Surat Tugas bagi personel yang mengantar? Apakah aparat di lapangan yang menjalankan regulasi dengan memakai protokol Covid-19 antar daerah memiliki pemahaman yang sama ?
Ditengah-tengah turunnya volume barang yang dihandle oleh perusahaan forwarder akan menjadi problem serius jika ada hambatan dalam operasi transportasi dilapangan. Karena bisnis forwarder ada faktor yang tidak bisa kalau tidak dihantarkan secara fisik, yaitu menyampaikan fisik barang sampai di tempat tujuan dengan lancar, aman dan murah. Semua bisnis dengan adanya wabah pengennya tidak harus bersentuhan secara langsung, semuanya dilakukan online. Tapi pada fase penghantaran barang, maka tidak mungkin dilakukan secara online. Disinilah perlu kebijakan personel aparat dalam menerapkan regulasi agar tidak menjadi penghambat proses akhir dari transaksi perdagangan. Harapan kita semoga yang ada di film-film fiksi, orang atau benda bisa di transportasikan melalui alat khusus, seperti layaknya cerita pindahnya singgasana Raja Sulaiman. (guslim-apr-20)

 
Pelindo III Siap Operasikan Terminal Penumpang Sebagai RS Darurat Khusus Covid-19
JAKARTA – (LOGISTICS) Berantas penyebaran virus corona atau Covid-19, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III siap menjadikan terminal penumpangnya sebagai rumah sakit darurat khusus pasien corona.
Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung menuturkan, Pelindo III beserta BUMN dan swasta berkomitmen penuh membantu pemerintah dalam hal penanganan Covid-19.
"Kami terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata bagi setiap warga, Pelindo III berharap berbagai macam bantuan termasuk jika diperlukan mengubah terminal penumpang menjadi rumah sakit khusus untuk menangani pasien Covid-19," ujarnya, Rabu (8/4/2020).
Selain itu, Pelindo III pun mengoordinasikan donasi lebih dari Rp27 miliar dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dalam bentuk berbagai program dan aktivitas.
Dana itu telah direalisasikan dalam berbagai wujud, diantaranya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, pembangunan ruangan rehabilitasi ruangan isolasi di rumah sakit rujukan, pembentukan satgas Covid-19 di Provinsi Bali, pengadaan alat rapid test, bantuan sarana cuci tangan di tempat umum, masker, hingga cairan sanitasi tangan.
“Kami sadar jika kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan dan semoga apa yang dilakukan ini bisa membantu menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia," katanya.
Menurutnya, kekuatan gotong royong dari korporasi maupun masyarakat berkontribusi besar dalam memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan Pelindo III juga siap jika nantinya terminal penumpang kapal laut di wilayah timur Indonesia harus diubah menjadi Rumah Sakit khusus untuk menangani pasien virus corona.
Selain itu, di Surabaya pihaknya bekerjasama dengan sebuah hotel untuk memberikan fasilitas kamar beserta semua akomodasinya gratis bagi dokter dan petugas medis yang ditolak oleh warga sekitar tempat tinggalnya untuk tinggal maupun menjalani masa karantinanya.
Dia menyebut perseroan telah melakukan berbagai pencegahan dan penanggulangan, baik di internal maupun eksternal perusahaan. Di antaranya adalah penerapan physical distancing yang ketat di area pelabuhan dan perkantoran, penyediaan bilik steril dan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, hingga pemberian vaksin influenza dan minuman herbal gratis untuk meningkatkan daya tahan tubuh para pegawai.
Pelindo III juga siap jika terminal penumpang kapal laut di wilayah timur Indonesia harus diubah menjadi Rumah Sakit khusus untuk menangani pasien virus corona.
Dia juga tetap memberikan pelayanan distribusi logistik selama 24 jam penuh tanpa henti, guna menjamin kelancaran logistik tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.
“Komitmen kami tidak hanya cukup pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, terutama di lingkungan kerja. Di tengah pandemi Covid-19 ini, kami menjamin kelancaran logistik selama 24 jam –7 hari penuh sesuai tugas kami,” ujarnya.
--
Pertamina Siapkan RS Darurat Covid-19 Berlokasi di Hotel Patra Jasa Jakarta
PT Pertamina (Persero) menyiapkan Rumah Sakit Darurat di Hotel Patra Jasa Jakarta serta menjadikan Rumah Sakit Pertamina Jakarta (RSPJ) sebagai Rumah sakit khusus rujukan untuk membantu penanganan pasien Covid-19
Perusahaan pelat merah itu juga juga telah menambah sekitar 800 tenaga tenaga medis baru untuk memabantu penanganan virus tersebut. Total tambahan baru itu berasal dari relawan maupun SDM yang ada di Rumah Sakit Pertamina Jakarta (RSPJ).
Fathema, Direktur Utama Pertamedika IHC mengatakan bahwa menjelaskan persiapan bangunan ini meliputi penambahan bangunan ruang rawat 90 tempat tidur modular di area Hotel Patra Jasa. Perbaikan juga dilakukan pada area lantai 2 dan 3 RSPJ.
“Perbaikan dilakukan untuk ruang tempat tidur setingkat intensive Care Unit (ICU) dan Non ICU, laboratorium diagnostic, radiologi serta ruang IGD serta fasilitas pendukung lainnya di RSPJ. Perbaikan area lantai 2 dan 3 sebanyak 48 ruang di RSPJ meliputi pekerjaan arsitektur, plumbing, gas medis, elektrikal, elektronika dan pengadaan instalasi AHU,“ jelasnya, Senin (6/4/2020).
Dia menambahkan kapasitas tempat tidur di RSPJ saat ini mencapai 160 tempat tidur, dengan 65 kamar di antaranya dilengkapi fasilitasi tekanan negatif. Dia mengatakan seluruh jaringan RS BUMN juga telah meningkatkan kapasitas dan mengalokasikan separuh dari total tenaga medis untuk menangani virus corona.
Untuk lab, sudah disiapkan siap alat test dari Roche yang mampu melakukan test 1.300 sampel setiap harinya. Alat ini akan menganalisa asam nukleat yang diekstraksi dari air liur atau lendir pasien dan membandingkannya dengan urutan yang ditemukan pada strain virus corona dan dapat memberikan hasil tes dalam waktu empat jam.
Berdasarkan pada teknologi PCR, sistem ini memberikan kinerja yang terbukti dengan otomatisasi penuh, peningkatan efisiensi, waktu penyelesaian yang cepat, dan konektivitas trek lengkap yang divalidasi untuk pengujian molekuler.
nteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa RS ini baru akan beroperasi dalam 4 hari ke depan. Dia mengatakan pemerintah juga akan menambah sembilan mesin tes baru dari Swiss yang diproduksi oleh Hoffman La-Roche.
“Dan mungkin 4 hari lagi RS ini bisa operasional, beserta labnya, yang kemarin dari kementerian BUMN membawa mesin lab ini dari Swiss [Hoffman La-Roche]. Nanti datang lagi sembilan buah, satu uji coba dulu, sembilan lagi akan dialokasikan di titik penting lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain,” katanya.
Dia menjelaskan RS ini juga akan terhubung dengan RS Darurat Wisma Atlet. Pasien rujukan dengan kondisi yang memburuk akan dialihkan salah satunya ke RSPJ. Hingga saat ini, Erick mengatakan jumlah pasien di Wisma Atlet mencapai lebih dari 500 pasien.
--
Wika Bangunan Gedung Dapat Mandat Bangun RS Karantina di Pulau Galang
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. mendapat mandat Rumah Sakit Pertamina Jaya untuk merenovasi bangunan rumah sakit dalam rangka alih fungsi rumah sakit khusus pasien Covid-19.
Direktur Utama Wijaya Karya Gedung Nariman Prasetyo mengatakan lingkup pekerjaan terbagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, perseroan akan mengerjakan proyek renovasi dan alih fungsi RSPJ Cempaka Putih, Jakarta Pusat Menjadi Rumah Sakit Khusus Covid-19.
Adapun untuk tahap kedua, emiten berkode saham WEGE ini akan membangun Rumah Sakit Lapangan menggunakan sistem modular dengan kapasitas 90 tempat tidur di halaman Hotel Patra Jasa Jalan Ahmad Yani Jakarta Pusat.
Rumah Sakit Lapangan ini nantinya diperuntukkan sebagai observasi dengan standar seperti Karantina Corona di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Pengerjaannya dimulai sejak 16 Maret 2020 dan direncanakan selesai 31 Maret 2020.
Nariman menjelaskan, pada pembangunan tahap pertama, perseroan akan melakukan pekerjaan mulai dari arsitektur, instalasi MEP dan finishing.Sementara itu, pada tahap 2 pembangunan rumah sakit lapangan, WEGE mengerjakan mulai dari struktur pondasi, arsitektur, pembangunan, MEP dan finishing.
“Dalam proses renovasi dan alih fungsi RSPJ ini, WEGE mendapat permintaan khusus untuk membuat 70 kamar (ruang) untuk 70 tempat tidur dengan rincian 20 kamar Intensive Care Unit (ICU), lima kamar Instalasi Gawat darurat (IGD) dan 45 kamar lainnya untuk ruang isolasi,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (23/3/2020).
Pada perkembangan lain, WIKA Gedung juga sedang mengerjakan Karantina Corona Modular di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Proyek ini dijadwalkan rampung pada akhir Maret 2020. Karantina ini rencananya dapat menampung lebih dari 360 pasien dengan dilengkapi kurang lebih 360 tempat tidur.
Nariman menyatakan 372 unit modular telah dikirim ke lokasi melalui Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma, dua pekan lalu. “Pengerjaan karantina sendiri telah dilakukan sejak awal Maret dan ditargetkan rampung pada 28 Maret 2020,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan waktu hingga akhir Maret 2020 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merampungkan pembangunan fasilitas observasi dan penampungan untuk pengendalian infeksi penyakit menular di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku optimistis pembangunan fasilitas tersebut dapat dirampungkan sesuai target yaitu pada akhir Maret nanti.
“Target yang diberikan Bapak Presiden adalah dua sampai tiga minggu harus selesai dan siap dimanfaatkan,” ujar Basuki seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis pada laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (20/3/2020).
Tidak hanya bangunan untuk observasi/penampungan/karantina saja yang ditargetkan rampung pada akhir Maret nanti, tetapi juga sejumlah fasilitas pendukungnya.
Lantas, apa saja fasiltas yang akan dibangun Kementrian PUPR di sekitar tempat penampungan tersebut?
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, fasilitas yang tengah dibangun antara lain adalah rumah dokter/perawat, dapur umum, gudang, laundry, dan beberapa fasiltas lainnya.
Pembangunan fasilitas observasi penyakit menular di Pulau Galang dibagi menjadi 3 Zonasi, yakni Zona A (Renovasi Eks Sinam) meliputi gedung penunjang seperti mess petugas, dokter dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, gudang dan power house. ( Logistics / bisnis .com / hd)

 
PT Pelindo II Tutup 3 Terminal Penumpang
JAKARTA – (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menutup sementara tiga terminal penumpang dari pelabuhan yang dikelola guna meredam meluasnya penyebaran virus Corona (Covid-19).
Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengatakan ketiga terminal tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Pandan di Belitung, Pelabuhan Pangkal Balam di Bangka, dan Pelabuhan Boom Baru di Palembang. Adapun, kapal penumpang yang melayani penumpang di pelabuhan tersebut juga sudah menghentikan operasinya untuk sementara.
Dua terminal penumpang lainnya masih beroperasi, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Pontianak,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/4/2020).
Arif menjelaskan, per 1 April 2020, operasional Kapal Cepat Express Bahari rute Belitung – Bangka (PP) berhenti sementara. Demikian juga dengan Kapal Cepat Express Bahari rute Palembang-Muntok (PP). Keputusan ini diambil oleh pihak pengelola kapal sebagai upaya mendukung program pemerintah daerah dan provinsi dalam mencegah penyebaran virus corona.
Dia melanjutkan kendati terminal penumpang di ketiga pelabuhan itu tutup sementara, tetapi operasional dan pelayanan terminal lainnya di sana tetap normal. Kapal barang tetap bisa bersandar dan melakukan bongkar muat, baik di terminal peti kemas, terminal non peti kemas, maupun terminal multi purpose.
Sampai sekarang, imbuhnya, terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Pontianak masih beroperasi. Di kedua terminal penumpang ini IPC telah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Kementerian Perhubungan sudah menginstruksikan peningkatan pengamanan dan pengawasan pergerakan orang dan atau barang di pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal bus.
Melalui Kemenhub dan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah meminta kepada semua Kepala Daerah agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan operasional pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal bus yang merupakan Objek Vital Nasional.
Sejak awal, IPC berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terhadap kapal barang di semua pelabuhan yang dikelolanya guna menjamin kelancaran lalu lintas barang, yang sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat.
Di tengah merebaknya wabah Corona, pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan dan keamanan yang ekstra ketat.
“Semua petugas di lapangan wajib mengenakan alat pelindung diri tambahan berupa masker dan sarung tangan, dan kesehatan mereka di cek secara rutin. Seluruh area dermaga juga disterilisasi secara berkala,” ujar Arif.
--
PT Pelindo II Pastikan Ekspor-Impor Terus Berjalan
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC memastikan aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan, kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mempercepat penanganan wabah virus corona (Covid-19).
Direktur Komersial IPC Rima Novianti menyampaikan masih memberlakukan prosedur kesiapsiagaan dan pencegahan Covid-19 dengan antisipasi tinggi untuk melindungi semua petugas lapangan. Selain itu, terkait dengan kebijakan PSBB, IPC masih mencermati arahan dan pengaturan lebih lanjut dari pemerintah.
“Sejauh ini belum ada prosedur khusus terkait PSBB di terminal peti kemas. Kami tentu siap menyesuaikan jika pemberlakuan PSBB ini berdampak terhadap operasional dan aktivitas logistik di pelabuhan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (1/4/2020).
Bahkan, Rina menyebut aktivitas ekspor sebanyak 3.200 ton hasil perikanan udang dan ikan beku serta olahannya senilai Rp194,6 miliar masih berlangsung.
Hasil perikanan itu, kata dia, akan diangkut dengan menggunakan KM OOCL Guangzhou ke 13 negara tujuan yakni Perancis, Jerman, Italy, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Reunion, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan Lithuania.
"Sekali lagi kami pastikan bahwa layanan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan, di tengah pembatasan aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, GM TPK Koja Hudadi menjelaskan sejauh ini interaksi antar-manusia di terminal peti kemas semakin jauh berkurang. Saat ini, tenaga manusia yang bertugas di dermaga sudah bisa dihitung dengan jari karena telah memanfaatkan teknologi digital.
"Pekerja yang ada di lapangan adalah operator crane dan petugas tally, yang mengatur lalu lintas peti kemas dari kapal ke lapangan penumpukan kontainer. Pergerakan peti kemas itu sendiri dioperasikan dengan menggunakan alat-alat berat modern, yang dikontrol secara digital," kata Hudadi.
Dia menuturkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan petugas operator di lapangan, sejak Februari 2020, IPC sudah menerapkan prosedur tambahan, seperti kewajiban pemakaian alat pelindung diri (APD) yang aman dan steril. Secara berkala, petugas juga melakukan sterilisasi di sekitar dermaga.
--
PT Pelindo II Siapkan Alur Distribusi Logistik Bila Ada Lockdown
Persero) atau IPC masih menunggu arahan pemerintah terkait dengan rencana karantina wilayah untuk DKI Jakarta untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19).
Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengatakan belum ada penutupan terminal penumpang dan masih berlaku ketentuan kesiapsiagaan serta pencegahan Covid-19. Jika terjadi karantina wilayah, perseroan berharap ada pengaturan khusus distribusi logistik via pelabuhan.
Namun, dia memastikan siap mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk jika diminta untuk menutup terminal penumpang. IPC masih memantau seperti apa kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat ini.
"Hari ini kami cermati arahan pemerintah. Jika kebijakan karantina diberlakukan mudah-mudahan untuk arus logistik dari ke pelabuhan akses distribusinya bisa mendapatkan pengaturan khusus," katanya, Senin (30/3/2020).
Dia bercerita pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan pelayanan moda transportasi lainnya. Pelayanan yang dominan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah barang baik kontainer maupun nonkontainer.
Menurutnya, dengan segala upaya antisipasi yang tinggi, IPC akan mengedepankan pelayanan, karena pelabuhan memikul peran yang strategis sebagai fasilitator perdagangan. Kondisi yang sama juga terjadi di berbagai pelabuhan di luar negeri.
“Malaysia, misalnya, yang mengambil kebijakan lockdown, pelabuhan peti kemasnya tetap beroperasi. Pelarangan keluar masuk wilayah tersebut hanya berlaku bagi manusia, untuk meminimalisir penularan virus Corona yang sudah menjadi pandemi,” jelasnya.
--
PT Pelindo II Sebut Arus Petikemas Turun 5,13 %
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC melaporkan pergerakan peti kemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok dalam periode Januari-Februari 2020 turun sebesar 5,13%.
Direktur Transformasi IPC Ogi Rulino menjelaskan selama Januari-Februari 2020, jumlah peti kemas yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 992.212 TEUs. Jumlah ini turun 53.700 TEUs dibandingkan throughput (hasil) Januari-Februari 2019, yang mencapai 1.045.912 TEUs.
“Penurunan tersebut merupakan dampak langsung dari merebaknya virus Corona, yang awal penyebarannya terjadi di Wuhan, China," kata Ogi, Selasa (24/3/2020).
Dia memahami kondisi tersebut terjadi karena adanya virus corona (Covid-19) yang merebak dari China sejak Desember 2019.
Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis arus peti kemas akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi situasi di Negeri Tirai Bambu tersebut dilaporkan mulai pulih dan industrinya kembali bergerak.
Sejauh ini, IPC belum memutuskan untuk melakukan revisi target tahunan, baik target arus peti kemas, target pendapatan perusahaan, maupun target perolehan laba bersih.
Perseroan, lanjutnya, masih melakukan kajian serta mengamati perkembangan perekonomian global dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
“Terutama situasi di China, yang berkontribusi paling besar terhadap jumlah arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” jelasnya.
Sebelumnya, IPC menargetkan arus peti kemas tahun 2020 sebesar 8,1 juta TEUs. Adapun, pendapatan perusahaan ditargetkan mencapai Rp13,5 triliun, sedangkan untuk laba bersih, IPC menargetkan sebesar Rp3,1 triliun. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT AP II Siagakan 19 Bandara Untuk Operasi Kargo Pencegahan Covid-19
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II (Persero) menyiagakan dan mengoperasikan sembilan belas bandara yang dikelolanya di Jawa, Sumatra dan Kalimantan dalam membantu penanggulangan pandemi corona (covid-19).
Bandara-bandara tersebut akan digunakan untuk pengangkutan kargo, bantuan alat alat medik dan kesehatan, penanganan kesehatan (medical evacuation), dan pengangkutan sampel infection substance covid-19.
Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan selain penerbangan sipil, bandara harus siaga penuh mengantisipasi adanya medical evacuation dan penerbangan yang mengangkut sampel infection substance COVID-19.
Selain itu, bandara merupakan pintu bagi penerbangan yang mengangkut logistik bagi suatu wilayah.
“Operasional bandara di Angkasa Pura II mengikuti kebijakan pemerintah sesuai dengan Surat Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor HK.104/ 3/1/ DRJU.KUM-2020,” jelasnya dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (4/4/2020).
Hingga kini seluruh bandara AP II beroperasional dengan normal yakni Soekarno-Hatta di Tangerang (beroperasi 24 jam), Sultan Iskandar Muda di Aceh (06.00 – 22.00),Kualanamu di Deli Serdang (24 jam), Silangit di Tapanuli Utara (08.00 – 15.00), Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang (07.00 – 19.00).
Kemudian Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru (06.00 – 24.00), Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang (05.00 – 24.00), Minangkabau di Padang (05.00 – 24.00), Fatmawati Soekarno di Bengkulu (06.00 – 17.00), dan Depati Amir di Pangkalpinang (06.00 – 21.00).
Selain itu, Bandara HAS Hanandjoeddin di Belitung (06.00 – 19.00), Sultan Thaha di Jambi (05.00 – 21.00), Raden Inten di Lampung (06.00 – 21.00), Halim Perdanakusuma di Jakarta (24 jam), Husein Sastranegara di Bandung (06.00 – 21.00), Kertajati di Majalengka (06.00 – 19.00), Banyuwangi (06.00 -18.00),Supadio di Pontianak (06.00 – 24.00), dan Tjilik Riwut di Palangkaraya (05.00 – 20.30).
Dia melanjutkan 19 bandara beroperasi penuh dengan melakukan penyesuaian pola operasional agar tetap optimal dalam menjaga aspek kesehatan penumpang pesawat, pengunjung bandara dan pekerja di bandara.
Awaluddin mengatakan setiap personel yang bertugas di bandara dibekali dengan prosedur-prosedur pencegahan penyebaran virus corona.
--
PT AP II Sesuaikan Pola Operasional Untuk Cegah Penyebaran Covid-19
PT Angkasa Pura II (Persero) telah melakukan penyesuaian pola operasional pada bandara yang dikelola sejak 1 April 2020, sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan virus coroana (Covid-19).
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan penyesuaian pola operasional dilakukan dinamis dengan mempertimbangkan tren pergerakan penumpang pesawat dan frekuensi penerbangan di masing-masing bandara.
“Melalui strategi penyesuaian pola operasional maka setiap bandara dapat melakukan optimalisasi terhadap fasilitas dan personel, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan untuk melakukan pengkondisian alur penumpang di bandara agar physical distancing dapat tetap dilakukan," kata Awaluddin dalam siaran pers, Jumat (3/4/2020).
Dia menambahkan penyesuaian pola operasional ini bertujuan untuk menjaga aspek kesehatan dari penumpang pesawat, pengunjung bandara, dan pekerja di bandara.
Pihaknya mengaku sudah menyesuaikan pola operasional, salah satunya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Upaya ini berupa pembatasan operasional di Terminal 1 dengan hanya membuka Sub Terminal 1A, serta di Terminal 2 dengan hanya membuka Sub Terminal 2D dan 2E. Sementara itu maskapai yang biasa beroperasi di Sub Terminal 2F dipindah sementara ke Terminal 3.
“Adanya pembatasan operasional di terminal, maka alur penumpang di keseluruhan bandara otomatis lebih sederhana dan membuat pemeriksaan keamanan serta pengawasan kesehatan dapat lebih optimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan fasilitas yang dapat diminimalkan guna pengkondisian dan penyederhanaan alur penumpang adalah yang non-prioritas seperti misalnya lift, travellator, eskalator, lampu penerangan dan lain sebagainya.
Adapun, saat ini berlaku empat kategori status operasional bandara yang diterapkan di bandara-bandara AP II, yaitu kategori status operasi : Normal Operation, Slow Down Operation, Minimum Operation dan Terminate Operation.
Masing masing kategori status operasi bandara menunjukkan jumlah personil, jam operasi dan sumber daya (resources) yang beroperasi memgelola bandara dalam masa wabah Covid-19 ini.
Penyesuaian kategori status operasi bandara sebagai berikut:
Slow Down Operation
1. Silangit di Tapanuli Utara
2.Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang
3. Minangkabau di Padang
 
Minimum Operation
1. Soekarno-Hatta di Tangerang
2. Sultan Iskandar Muda di Aceh
3. Kualanamu di Deli Serdang
4.Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru
5. Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang
6. Fatmawati Soekarno di Bengkulu
7. HAS Hanandjoeddin di Belitung
8. Sultan Thaha di Jambi
9. Husein Sastranegara di Bandung
10. Blimbingsari di Banyuwangi
11. Supadio di Pontianak
12. Tjilik Riwut di Palangkaraya
13. Kertajati di Majalengka
14. Raden Inten di Lampung
15. Depati Amir di Pangkalpinang
16. Halim Perdanakusuma di Jakarta
--
PT AP Kargo Akui Penurunan Kegiatan Logistik Kuartal I/2020
PT Angkasa Pura Kargo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero), mencatatkan penurunan pergerakan kegiatan logistik yang dikelolanya selama kuartal I/2020.
Direktur Operasional dan Komersial APK Riyanto H. Cahyono menjelaskan tren penurunan aktivitas kargo sebetulnya telah dialami sebelumnya sejak awal 2019 akibat kenaikan atau surat muatan usaha (SMU) atau airwaybill oleh maskapai.
“Decline beberapa bandara sebenarnya terjadi dari awal 2019 [jika dibandingkan dengan pecapaian pada 2018] dikarenakan kenaikan SMU kargo oleh maskapai," jelasnya, Kamis (2/3/2020).
Dia menjelaskan dari 19 bandara yang dikelola induk usahanya, empat bandara diantaranya dikeluarkan dari perhitungan karena baru dikelola pada akhir 2019 dan awal tahun ini. Empat bandara tersebut diantaranya Kertajati di Jawa Barat, kemudian Tjilik Riwut di Palangkaraya, Bandara Raden Intan di Lampung, dan Fatmawati Soekarno di Bengkulu.
Pihaknya menyebut lonjakan aktivitas kargo terbesar dialami oleh Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi sebesar 271 persen. Pergerakan naik dari 2.074 ton menjadi 7.688 ton hingga kuartal I/2020.
Sementara itu, aktivitas penurunan terbesar dialami bandara Husein Sastranegara sebesar 84 persen dari 2.025 ton menjadi 323 ton.
Riyanto menjelaskan sebelum mewabahnya virus corona penurunan di Bandara Palembang, Jambi dan Pekanbaru juga sebagai dampak beroperasionalnya jalur tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Operasional tol tersebut membuat banyak perusahaan kargo yang melakukan pengiriman barang lewat darat dari dan menuju Jakarta.
Sementara itu, selama kuartal I/2020 pergerakan pesawat yang dikelola APII justru meningkat sebesar 3,44 persen dari 178.624 pergerakan menjadi 184.776 pergerakan. Pergerakan meningkat karena maskapai menambah kapasitas untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di rute domestik.
Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, lanjutnya, yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, jumlah pergerakan pergerakan pesawat turun tipis 0,26 persen atau menjadi 93.599 pergerakan dari sebelumnya 93.847 pergerakan.
Sementara, Bandara Kualanamu di Deli Serdang, jumlah pergerakan pesawat mengalami peningkatan 3,68 persen dari sebelumnya 15.657 pergerakan menjadi 16.223 pergerakan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemenhub Manfaatkan Armada Kapal Tol Laut Untuk Distribusi APD
JAKARTA – (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan akan memanfaatkan oprasional kapal tol laut untuk mendukung perlengkapan bagi para dokter dan petugas medis yang ada di pelosok daerah.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko mengatakan peran tol laut selama ini menjadi tumpuan pengiriman logistik khususnya ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan peralatan dan perlengkapan medis.
Dia berharap pemanfaatan tol laut untuk distribusi APD dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat membantu para dokter dan petugas medis dalam mencegah dan menekan jumlah penyebaran virus corona di Indonesia.
“Tol laut bisa kita manfaatkan untuk membantu distribusi barang di tengah pandemi virus corona. Bahkan, kami sudah menggratiskan distribusi alat pelindung diri [APD] ke Tahuna, Sulawesi Utara,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (7/4/2020).
Wisnu menyebutkan spesifikasi APD yang dapat dikirimkan, yaitu penutup kepala (nurse cap), kacamata pelindung (safety google),pelindung wajah dan masker (masker N95 dan masker surgical), penutup telinga, jas lab/apron/cover all suit, sarung tangan, dan pelindung kaki/sepatu (sepatu boots/safety shoes).
Dia menuturkan tidak dipungkiri bahwa efek dari pendemi virus corona juga menghambat arus logistik. Tol laut juga dapat dimaksimalkan untuk mengatasi arus logistik yang terhambat akibat pembatasan kapal penumpang yang masuk ke daerah tujuan.
Saat ini, kapal yang melayani program tol laut terdapat 26 unit yang terdiri dari 14 kapal negara, 5 kapal milik PT Pelni, 5 kapal PT ASDP dan 2 kapal swasta dengan jumlah trayek sebanyak 26 trayek, 3 pelabuhan pangkal, 6 pelabuhan transhipment dan 90 pelabuhan singgah.
--
Kemenhub Maksimalkan Peran Armada Tol Laut Saat Pandemi Covid-19 Untuk KTI
Kementerian Perhubungan siap memaksimalkan peran tol laut, yang selama ini menjadi tumpuan logistik wilayah timur Indonesia, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan tol laut bisa dimanfaatkan membantu distribusi barang di tengah pandemi virus. Bahkan, Kementerian sudah menggratiskan distribusi alat pelindung diri (APD) ke Tahuna, Sulawesi Utara.
“Tol Laut siap dimaksimalkan untuk mengatasi arus logistik yang terhambat akibat pembatasan kapal penumpang yang masuk ke daerah tujuan," jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (30/3/2020).
Dia mene gaskan tol laut saat ini melayani 26 trayek menggunakan 26 kapal dengan 99 pelabuhan singgah di seluruh Indonesia. Dari sisi anggaran tol laut diproyeksikan menghabiskan dana sebesar Rp439,83 miliar pada tahun ini.
Wisnu menegaskan 26 kapal yang digunakan untuk tol laut terdiri atas 14 kapal negara, 5 kapal milik Pelni, 5 kapal milik ASDP, dan 2 kapal swasta. Pola subsidi tol laut ini diberikan untuk tiga hal, yakni operasional kapal, kontainer dan muatan.
Menurutnya, bicara tol laut sebagai solusi mengurangi disparitas harga Indonesia Timur dan Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenhub. Pasalnya, panjangnya alur rantai pasok serta keterlibatan aspek perdagangan pun menjadi salah satu kuncinya.
Dia menyebut fokus yang dapat diperbaiki oleh Kemenhub yakni berkaitan dengan tata kelola bagian kapal dan pelabuhan. "Arahan Presiden kami harus perbaikan performa manajemen kapalnya, terutama ketepatan waktu, kemudian target pencapaian voyage-nya.".
Pihaknya berpendapat Presiden sudah meminta agar pelayaran tidak dilakukan dua pekan sekali, tetapi bisa hingga sepekan sekali. Artinya, frekuensi pelayaran ke daerah menjadi lebih sering yang dapat dipenuhi dengan penambahan kapal.
Namun, dia menegaskan jika perlu menambah kapal, Kemenhub ingin agar kebutuhan tersebut akurat. Dengan demikian, penambahan kapal juga turut disertai dengan jumlah okupansi barang pun meningkat.
--
Peran Angkutan Tol Laut Seharusnya Semakin Masif Saat Pandemi Covid-19 Guna Tekan Disparitas Harga
Peranan program tol laut justru bisa dioptimalkan saat menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) untuk menekan timbulnya disparitas harga di daerah.
Pakar kemaritiman ITS Surabaya Raja Oloan Saut Gurning mengatakan dalam kondisi pandemik Covid-19 ini volume permintaan angkutan kargo menjadi lebih menurun drastis, karena kegiatan konsumsi mungkin yang menjadi utama baik di daerah tujuan atau asal. Sementara, kegiatan manufaktur menjadi menurun bahkan ada yang menghilang, khususnya mungkin di tier 3 dan tier 2.
“Aktivitas tol laut mesti melakukan penyesuaian mengingat pandemi ini dapat menimbulkan gangguan permintaan dan penawaran barang yang diangkut menggunakan tol laut," kata Saut, Senin (30/3/2020).
Menurutnya, karantina wilayah berisiko membuat proses aliran barang menjadi terdisrupsi atau terlambat, karena proses terbatasnya sumber bahan baku, mobilisasi tenaga operasional atau SDM untuk berbagai kegiatan produksi, transportasi dan distribusi.
Dia berpendapat konsekuensinya semakin mengecilkan potensi permintaan dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Selain itu, juga wilayah sumber barang atau dari asal kapal-kapal tol laut umumnya di wilayah utama di Jawa, Sumatera, Sulawesi atau Kalimantan.
Menurutnya, jika Jakarta melakukan karantina wilayah atau daerah-daerah terkait tol laut melakukannya, tentu akan lebih menambah tingkat gangguan disrupsi suplai dan disrupsi permintaan. Karantina wilayah akan lebih mendorong potensi disparitas harga yang menjadi lebih besar lagi.
"Dalam konteks pandemi plus karantina wilayah ini, manajemen disrupsi suplai dan permintaan perlu dikendalikan untuk tetap memenuhi target level disparitas harga yang masih dapat diterima oleh masyarakat di wilayah tujuan di sekitar daerah-daerah 3T tujuan tol laut," terangnya.
Cara melakukan pengaturan tersebut, lanjutnya, adalah dengan pengendalian proses perjalanan komoditas dari wilayah asal hingga ke berbagai potensi konsumen tujuan memang perlu dipantau, mulai dari JPT di tujuan asal dan tujuan, ketersediaan ruang ruang muat kapal, ketersediaan gudang, ketersediaan truk hingga ketersediaan awak kapal, tenaga TKBM, PBM, staf gudang, driver truk hingga petugas B/M di gudangnya.
--
Pemerintah Diharapkan Kucurkan Subsidi Untuk Optimalisasi Peran Angkutan Tol Laut
Pemerintah diharapkan dapat mengucurkan subsidi lebih banyak pada tahun ini bagi optimalisasi program tol laut guna menopang aktivitas logistik di tengah pandemi virus covid-19.
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan kendati hasil evaluasi tol laut beebrapa waktu lalu memang kurang efisien, tetapi saat ini subsidi masih perlu dikucurkan oleh pemerintah supaya tetap berjalan. Program tol laut diperlukan untuk mengangkut bahan-bahan pokok dan penting (bapokting) yang diperlukan dalam penanganan virus corona.
Bahkan, sebutnya, selama masa penyebaran virus corona, rotasi dan frekuensi kapal perlu ditambah jika diperlukan. Hal ini, membu tuhkan kerja sama dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan daerah mana yang masih memerlukan bapokting tersebut.
“Di sini sebetulnya subsidi kencang harus dikucurkan oleh pemerintah karena sudah pasti tidak ada barang dibawa balik dari [kawasan] timur ke Jawa,” jelasnya, Senin (30/3/2020).
Menurutnya peran tol laut sudah semestinya dioptimalkan, karena saat ini banyak perusahaan angkutan laut yang lebih mengutamakan mengangkut barang sebagai imbas dari penurunan penumpang. Terutama, kapal perintis pendukung tol laut yang mungkin terhenti operasionalnya.
Namun, kata Siswanto, saat ini masuknya kapal barang masih menghadapi resiko penutupan pelabuhan secara sepihak oleh pemerintah daerah yang menjadi titik bersandar tol laut dengan alasan menerapkan karantina wilayah. Dalam hal ini, pemda perlu melakukan pengecualian untuk mengamankan bapokting.
Dia berpendapat pengerahan militer dalam membantu operasional tol laut juga dapat dilakukan dengan catatan sudah adanya keterangan resmi terkait kebijakan karantina wilayah di level nasional.
Berdasarkan rencana kerja Kementerian Perhubungan pada tahun ini terdapat 26 kapal tol laut yang terdiri atas 14 kapal negara, 5 kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia, 5 kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia, dan 2 kapal swasta. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Emirates Sky Cargo Bidik Layanan Kargo Indonesia
JAKARTA – (LOGISTICS) : Emirates SkyCargo membidik peluang baru dalam memfasilitasi pengiriman barang esensial di pasar internasional di tengah penurunan frekuensi layanan kargo akibat pembatasan pada penerbangan penumpang di seluruh dunia.
Divisional Senior Vice President Emirates SkyCargo Nabil Sultan memastikan barang-barang seperti makanan dan obat-obatan tetap dikirimkan ke seluruh dunia. Maskapai yang berbasis di Dubai ini akan menambah armada untuk kargo.
“Kami telah menjalankan sejumlah aksi, termasuk diantaranya armada kargo tambahan dan menggunakan layanan jasa angkutan darat [trucking] untuk membantu mengirimkan barang esensial seperti bahan farmasi, obat-obatan, barang tidak tahan lama, perlengkapan lain dan bahan mentah ke destinasi global yang terdampak,” jelasnya melalui keterangan resmi, Kamis (9/4/2020).
Selain itu, sejalan dengan imbauan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), Emirates SkyCargo juga menjalankan frekuensi layanan kargo yang memadai dan memastikan untuk tetap memasok dan menyediakan produk makanan dan obat-obatan di wilayah itu. Selain itu, anak usaha emirates ini juga akan memfasilitasi perdagangan dunia dan pergerakan komoditas esensial untuk publik.
“Dengan mengoperasikan layanan armada kargo secara maksimal dengan mengkombinasikan layanan reguler dan tambahan, kami memastikan bahwa kami dapat menjaga pengiriman barang seperti barang-barang medis dan farmasi, perlengkapan, dan makanan ke destinasi yang paling dibutuhkan di seluruh dunia,” tekannya.
Sultan menambahkan saat ini sedang mencari cara yang lebih baru dan inovatif untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan dan pasar global. Dia mengharapkan pelayanan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam masa yang sulit ini.
--
Emirates Sky Cargo Sebut Hingga Maret 2020 Kirim 225.000 ton Kargo Indonesia
Emirates SkyCargo mencatat pada pertengahan Januari sampai pertengahan Maret 2020 telah mengirimkan lebih dari 225.000 ton kargo.
Divisional Senior Vice President Emirates SkyCargo Nabil Sultan menjelaskan sebanyak 55.000 ton merupakan makanan seperti buah, sayur, daging, makanan laut, dan lebih dari 13.000 ton merupakan barang farmasi. Sebanyak 11 Armada kargo Emirates menjalankan sejumlah penerbangan tambahan dan sewa.
"Hal itu sebagai tambahan dari layanan reguler untuk memenuhi pernambahan permintaan pengiriman kargo melalui udara,” jelasnya melalui keterangan resmi, Kamis (9/ 4/2020).
Dia menye butkan selama delapan minggu mulai dari pertengahan Januari hingga pertengahan Maret, armada kargo Emirates telah mengirimkan lebih dari 50.000 ton barang termasuk persediaan medis dan makanan.
Maskapai yang berbasis di Dubai itu memanfaatkan armada kargo Boeing 777 dalam satu layanan penerbangan untuk mengirimkan hampir setengah juta penyanitasi tangan. Selain itu, selama dua minggu terakhir Emirates SkyCargo telah menjalankan lebih dari 30 penerbangan armada kargo mingguan dari Hong Kong, yang terkadang mengoperasikan enam sampai delapan armada kargo dalam satu hari.
Adapun, Emirates SkyCargo juga menjalankan 12 armada kargo dari Shanghai, lima armada kargo dari Guangzhou, dan satu armada kargo dari Beijing dalam minggu yang sama.
Sebagai tambahan layanan armada kargo reguler ke 40 tempat destinasi dunia, Emirates SkyCargo juga melayani pengiriman kargo sesuai permintaan ke destinasi lain termasuk Seoul, Taipei, Frankfurt, Milan, dan Casablanca pada Maret.
Emirates SkyCargo juga menawarkan pelanggan sebuah pilihan untuk mengirimkan barang mereka dengan layanan jasa angkutan darat (trucking) ke dan dari destinasi kargo lainnya untuk memperkuat konektivitas layanan kargo. (Logistics/ bisnis.com/hd)

 
PT Pelindo III Beri Keringanan Tarif 50% Bagi Program Tol Laut
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III telah menyiapkan sejumlah terobosan guna menyukseskan program tol laut berupa keringanan tarif pada pelayanan jasa dermaga dan penumpukan sebesar 50 persen.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan insentif lain juga diberikan, yakni biaya jasa stevedoring atau pelaksana bongkar muat di pelabuhan yang dikelola. Insentif tersebut diharapkan bisa menstimulasi para perusahaan jasa pelayaran agar bisa meningkatkan jalur distribusi logistik, khususnya di sejumlah wilayah tertinggal dengan harapan bisa menekan disparitas harga.
“Kami sadar tol laut ini merupakan program besar dari pemerintah Indonesia, bukan semata-mata milik satu Kementerian atau Lembaga saja yang tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak untuk bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal," jelasnya Kamis (12/3/2020).
Pihaknya memiliki peran dalam program ini. Adapun, sejumlah upaya terobosan berupa insentif biaya kepelabuhanan telah dipersiapkan agar penurunan disparitas harga bisa terwujud.
Tak hanya memberikan insentif biaya pelabuhan, Pelindo III juga meningkatkan pelayanan dengan menjamin kelancaran dan kenyamanan pelayanan bagi kapal tol laut yang akan sandar dan bongkar di pelabuhannya.
Sementara, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto mengatakan telah menjamin kepastian berthing on arrival serta memastikan ketersediaan lapangan penumpukan.
“Kami memberikan kepastian sandar dan ketersediaan lapangan penumpukan. Kepastian tersebut bisa meningkatkan efisiensi logistik baik dari waktu dan tenaga sehingga penurunan biaya logistik bisa ditekan. Hal ini sejalan dengan program tol laut pemerintah Indonesia yang bertujuan menurunkan disparitas harga,” paparnya.
Saat ini, Pelindo III terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran yang ditunjuk sebagai operator. Rencananya, program insentif biaya tersebut akan diberlakukan mulai 10 Maret 2020 di seluruh pelabuhan wilayah kerja. (Logistics/ bisnis.com/hd)

 
Langkah Pelaku Usaha Logistik Ditengah Wabah Pandemi Covid-19
JAKARTA - LOGISTICS : Pelaku logistik diimbau untuk lebih agresif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai sektor pendukung guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran bahan pokok di beberapa daerah.
Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan sejak meluasnya virus corona atau Covid-19 ini, pelaku logistik dihadapkan pada ketidakseragaman kebijakan antardaerah.
Dia menilai kekhawatiran masing-masing daerah untuk melindungi wilayahnya dari infeksi virus justru kurang terukur, karena pembatasan wilayah yang diterapkan telah mengganggu kelancaran arus barang atau logistik terutama distribusi bahan pokok.
"Pelaku jasa logistik harus lebih agresif untuk kordinasi dengan pelaku logistik pendukungnya seperti penyedia angkutan laut atau udara, pelabuhan atau bandara untuk dapat mendistribusikan kebutuhan pokok dengan lancar ke seluruh pelosok tanah air," jelasnya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (7/4/2020).
Menurutnya, selain agresivitas yang mesti ditingkatkan, logistik pun memerlukan stimulus dari pemerintah karena pelaku logistik menghadapi situasi yang tidak kondusif akibat wabah Covid-19. Stimulus juga dapat menjamin kelancaran arus barang supaya dapat berjalan mulus.
Dia menjelaskan gangguan di sektor logistik akibat penutupan akses, menjadi pemicu ketimpangan penawaran dan permintaan kebutuhan pokok dan menjadikan harga naik drastis sehingga memberatkan masyarakat.
"Permenkes No.9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona seharusnya akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan aparatur pemda untuk menetapkan kebijakan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Di sisi lain, untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seperti Kalimantan dan Papua kondisi lokasi yang sulit dijangkau apalagi dengan moda transportasi selain angkutan laut dan angkutan udara untuk wilayah terluar dan tertinggal.
--
Insentif Sektor Logistik Perlu Diperluas
Pemberian keringanan pajak maupun stimulus oleh negara terhadap usaha angkutan barang dan logistik akibat imbas virus corona (Covid 19) dinilai tepat untuk dilaksanakan.
Sekjen Indonesian Maritime, Transportation and Logistics Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tentowi mengatakan kendati begitu usaha pergudangan atau lapangan penumpukan sebagai pendukung kegiatan logitik juga perlu mendapat perhatian.
“Dampak Covid 19, usaha angkutan barang maupun logistik termasuk usaha pendukungnya seperti lahan yang digunakan sebagai lapangan/gudang yang terkait dalam kegiatan logistik serta untuk pul kendaraan angkutan barang juga agar diberikan keringanan atau relaksasi hingga 75 persen terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi bangunan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2020).
Dia mengemukakan pemberian stimulus untuk kegiatan angkutan barang dan logistik mesti mencakup semua aspek aktivitas lainnya lantaran kegiatan tersebut saling terhubung satu sama lain.
Apalagi, imbuhnya, dengan kondisi saat ini ditengah persoalan menghadapi Covid-19, banyak tagihan usaha logistik yang mundur pembayarannya dan bukan tidak mungkin juga menjadi tagihan macet.
"Oleh karena itu dengan semakin turunnya kegiatan di sektor logistik secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya dan sudah tepat stimulus tersebut diperlukan oleh pelaku usaha di sektor angkutan barang, logistik maupun pergudangan, lapangan penumpukan serta pul kendaraan truk," ucapnya.
Ridwan menjelaskan kinerja sektor logistik saat ini terganggu lantaran terjadi disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan keberpihakan pemerintah guna memberikan stimulus usaha tersebut supaya tetap bisa berjalan.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan pasca adanya kasus pandemi virus corona sejak dua bulan terakhir, dampaknya terhadap sektor jasa angkutan barang maupun jasa logistik tidak dapat dielakkan.
Disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang saat ini telah mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya telah berdampak langsung kepada para pelaku usaha jasa angkutan barang maupun jasa logistik menggunakan truk di Indonesia. (Logistik/bisnis.com/hd)