Logistics Edisi : 218 / Maret 2020
cover maret 2020
 
Editorial : PANDEMI COVID-19
Virus Covid-19 telah memporak porandakan banyak tatanan sosial, ekonomi dan perilaku keseharian individu. Banyak yang harus diubah dalam menahan dan mengalokalisir pergerakan virus Covid-19, mulai dari cara berkomunikasi, menjaga jarak individu sampai tidak boleh berkumpul dalam kerumunan atau keramaian (social distancing). Perilaku individu ikut berubah dalam memandang individu lainnya yang berada 1meter di sekitarnya. Khususnya kalau seseorang tersebut batuk atau bersin, padahal batuk dan bersin tidak bisa dipastikan mereka mengandung virus Covid-19. Realitas sosial di atas sudah menjadi perilaku keseharian sejak diberlakukannya Kondisi Darurat oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mulai tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
Ekonomi nasional sebelum adanya pandemi virus Covid-19 sudah mengalami perlambatan dari segala sektor dengan harapan akan dapat melakukan perbaikan ekonomi global maupun domestik di sekitar bulan Maret 2020. Namun kota Wuhan ibukota dari provinsi Hubei pada 23 Januari melakukan karantina untuk kota Wuhan dengan ketat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian aktivitas transaksi ekonomi dari China. Maka pandemi sudah bertransformasi dampaknya ke masalah ekonomi tidak hanya kawasan Asia tapi juga meluas ke dunia. Karena realitasnya virus itu juga sudah masuk ke beberapa negara Eropa, Amerika dan Asia, maka ekonomi dari negara-negara yang sedang melawan serangan virus tersebut akan juga mengalami perlambatan ekonominya karena harus konsentrasi menyelesaikan serangan virus Covid-19 tersebut.
Berhentinya aktivitas perekonomian di China, khususnya keluar dan masuknya barang ke beberapa pelabuhan di China, maka akan mempengaruhi ekonomi suatu negara yang barang impornya sebagian besar dari China. Harus diakui negara China dalam lima tahun terakhir sedang berada di puncak kegiatan ekonomi dunia, bahkan dengan agresif USA berusaha menahan keperkasaan ekonomi China. Kekuatan ekonomi China ini sangat mempengaruhi transaksi perdagangan negara-negara dengan ekonomi negara China.
Indonesia sudah dimaklumi sangat tinggi transaksi perdagangannya dengan China, bahkan secara umum kisaran transaksinya di atas 70%, mulai dari bahan konsumsi sampai dengan bahan baku industri di impor dari China. Demikian pula ekspor kita juga sebagian besar tujuannya ke negara China. Inilah hal krusial yang dihadapi oleh Indonesia saat keran impor dan ekspor China ditutup karena serangan virus Covid-19. Dampak langsung berhentinya transaksi perdagangan ini akan langsung berpengaruh pada kegiatan forwarding, khususnya yang melayani custom-clearence yang menurun secara drastis.
Walau tidak seluruhnya mengalami penghentian kegiatan, namun yang perlu dicermati lebih detil saat harus kegiatan tetap dilakukan, sedangkan untuk menahan penyebaran virus harus melakukan social distancing. Maka semua kegiatan yang berkaitan dengan flow of money, flow of document dan flow of good harus dilakukan dengan mengoptimalkan layanan digital yang sudah disediakan oleh INSW dan sistem online yang ada di terminal operator. Hanya di arus pengeluaran barang yang tidak bisa menghindar dari pertemuan fisik. Barang-barang dari China apakah diperlakukan khusus untuk pengamanan dalam menahan sebaran virus Covid-19.
Hikmah dari virus Covid-19 dalam bisnis forwarding, semakin menegaskan bahwa kegiatan layanan adminsitratif sangat dimungkinkan melalui fasilitas digital yang sudah ada (INSW). Kehadiran pertemuan personel yang sebenarnya tidak dibutuhkan, maka tidak perlu ada personel contact semuanya dilakukan dengan layanan digital. Misalnya, flow of document dan flow of money. Selama virus Covid-19 masih mewabah maka layanan dokumen dan layanan transaksi keuangan tetap masih bisa dilaksanakan melalui layanan digital adminsitratif.
Semuanya sudah mulai menerapkan work form home (WFH) karena ekskalasi wabah di Indonesia semakin meluas, khususnya di kota-kota yang memiliki akses pergerakan manusia antar negara yang Terdampak Covid-19, seperti Jakarta dan Surabaya. Penerapan WFH bagi pelayanan custom clearence sebenarnya tidak terlalu ada persoalan, hanya pada persoalan flow of good saja yang tidak mungkin tanpa ada pergerakan manusia dan barang. Sedangkan flow of money semuanya sudah bisa melalui transaksi online. Flow of document sangat bisa dilakukan secara online, hanya beberapa stake holder seperti pelayaran sebagian belum menerapkan DO-online. Padahal sekelas perusahaan pelayaran internasional dalam menyediakan fasilitas sistem online biayanya tidaklah seberapa. Cuma disini ada oknum yang terus berusaha menikmati remah-remah sampingan yang jika menerapkan sistem online ada benefit yang hilang.
Covid-19 telah memberikan pelajaran yang sangat memukul bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Tapi sekaligus menciptakan bentuk layanan online yang seharusnya secara konsisten tetap diterap walaupun wabah sudah berakhir. Akankah pelaku usaha forwarding dan stake holder di mata rantai usahanya bisa meneruskan kebiasaan positif ini saat keadaan normal kembali ? (guslim-mar-20)

 
ALFI Menyampaikan Usulan Stimulus Ekonomi Antisipasi Dampak Virus Corona
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) telah menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan sejumlah stimulus ekonomi jangka pendek dalam mengantisipasi virus corona (Covid-19).
Ketum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dalam rangka mengatisipasi efek virus corona, maka pelaku memerlukan percepatan kemudahan impor bahan baku tujuan ekspor dan segera mendorong terealisasikannya National Logistics System (NLE).
Selain itu perlu pula mendorong optimalisasi dan efisiensi distribusi hasil pertanian dan perkebunan dalam negeri dan percepatan integrasi sistem digitalisasi transaksi impor ekspor (cross border). Sementara itu, stimulus domestik dalam janga menengah melalui pemberian kemudahan izin usaha investasi dan perpajakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
"Sangat efektif jika melalui percepatan dan kemudahan bahan baku industri manufaktur bertujuan ekspor produk akhir," jelasnya, Minggu (15/3/2020).
Dia menjelaskan pada awal 2020, seluruh elemen pebisnis bersama-sama dengan pemerintah, masuk dalam optimisme dan sangat dikagetkan dengan kehadiran virus yang mewabah tersebut.
Yukki mengatakan, berbagai analisa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diasumsikan dikisaran 4,9 persen sampai 5,3 persen dikarenakan perang dagang yang belum berakhir, ditambah juga seluruh bursa saham di dunia mengalami pelemahan termasuk indonesia.
Di satu sisi, imbuhnya, kendati sektor rill mengalami situasi yang memberikan dampak positif seperti parawisata, UKM maupun ritel, nyatanya juga tidak mampu terlepas dari pengaruh virus Corona tersebut.
--
Sri Mulyani : Syarat Health Certifacate Serta V-Legal Dihapus Dari Dokumen Ekspor
Pemerintah menghapus persyaratan health certificate serta V-Legal dari syarat dokumen ekspor. Penghapusan ini merupakan bagian dari stimulus jilid II untuk mengurangi dampak negatif virus corona (Covid-19) dalam pereonomian Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan otoritas keuangan telah menerapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang dikhususkan ke sektor manufaktur dan perdagangan.
Salah satunya penye derhanaan dan pe ngurangan jumlah larangan dan pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor. Pengurangan persyaratan Lartas ini ditujukan untuk mening katkan kelancaran ekspor dan daya saing.
Dokumen Health Certificate serta V-Legal tidak lagi menjadi dukumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir. Implikasinya, terdapat pengurangan Lartas ekspor sebanyak 749 kode HS yang terdiri dari 443 kode HS pada komoditi ikan dan produk ikan serta 306 kode HS untuk produk industri kehutanan," katanya saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Jumat (13/3/2020).
Kedua, pemerintah juga melakukan nyederhanaan dan pengurangan jumlah Lartas untuk aktivitas impor khususnya bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku.
Menurutnya, stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen. Pada tahap awal akan diterapkan pada produk besi baja, baja paduan, dan produk turunannya.
"Aturan tersebut selanjutnya akan diterapkan pula pada produk pangan strategis seperti garam industri, gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur," jelasnya.
Terkait dengan duplikasi peraturan impor, pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan untuk beberapa komoditas, misalnya hortikultura, produk hewan, serta obat, Bahan obat, serta makanan.
Kemenkeu melakukan penyederhanaan Lartas impor bahan baku untuk 1.022 HS Code. Ditjen Bea Cukai akan melaksanakan revisi Permendag No 44/2019 dan Permendag No 72/2019 serta Peraturan Badan POM No 30/2017.
"Untuk impor bahan baku, kita tahu selama tiga bulan ini industri manufaktur mengalami disrupsi. Kami melakukan penyederhanaan Lartas bahan baku untuk menggenjot industri dalam negeri," lanjutnya.
--
Sektor Logistik Minta Aadanya Insentif Akibat Terdampak Virus Corona
Sektor logistik menjadi salah satu industri yang terdampak akibat antisipasi penyebaran virus corona (COVID-19), akibatnya sejumlah asosiasi meminta insentif kepada pemerintah agar dapat meringankan beban operasional.
Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi mengatakan stimulus terhadap industri logistik sangat perlu. Namun, kebutuhan ini akan melibatkan banyak pihak agar dapat terealisasi.
"Penurunan biaya SMU [surat muatan udara] pengiriman kargo udara tentu akan dirasakan manfaatnya bagi pengguna kami para UKM," jelasnya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (4/3/2020).
Stimulus tarif kargo udara tersebut sangat dibutuhkan pengusaha jasa kurir, karena pada 2019 telah terjadi kenaikan tarif yang dinilai cukup signifikan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita menuturkan stimulus yang dibutuhkan adalah peningkatan SDM logistik bagi para pengusaha.
"Menurut saya stimulus untuk pelaku usaha logistik pada masa lesu ini karena virus corona adalah stimulus bagi perusahaan logistik untuk melakukan training bagi karyawannya meningkatkan kualitas dan juga stimulus peningkatan kualitas," tuturnya.
Selain itu, menurutnya diperlukan pula pengingkatan kapasitas sistem IT di perusahaan-perusahaan logistik sehingga pada saat kondisi normal perusahaan logistik lokal bisa lebih siap dan lebih baik.
"Insentifnya jadi pemerintah membantu biaya untuk training dan pengembangan sistem IT perusahaan logistik," jelasnya.
--
Kemenhub Siap Tampung Usulan Insentif Dampak Virus Korona Sektor Logistik
Kementerian Perhubungan hingga kini belum berencana memberikan stimulus ekonomi jangka pendek yang efektif untuk sektor logistik karena arus logistik dari dan ke daratan China dinilai masih berlangsung normal.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan kendati demikian, sebagai regulator dapat memahami terkait situasi ekonomi global yang terdampak akibat adanya penyebaran virus corona (Covid-19).
“Hal ini [insentif] akan menjadi masukan bagi kami dan akan kami bicarakan dengan sejumlah pihak karena ini terkait dengan banyak pihak lain khususnya Kementerian Perekonomian sebagai leading sector,” jelasnya, kepada Bisnis.com, Jumat (6/3/2020).
Adita memaparkan, dari sisi regulasi, terkait dengan corona, Kemenhub telah menghentikan sementara penerbangan internasional dari dan ke China kecuali Hongkong dan Macau. Selain itu, kemenhub juga melakukan penanganan terhadap pesawat dan kapal khusus kargo dari Daratan China, yaitu dengan melarang masuknya kargo berupa binatang dari daratan China ke Indonesia.
Dia memastikan selain arus barang kargo lainnya baik dari daratan China maupun negara lain yang turut terpapar corona tetap beroperasi secara normal tetapi dengan sejumlah langkah penanganan dan prosedur khusus baik di bandara maupun pelabuhan.
Sebelumnya, Kemenhub menyampaikan segera meluncurkan stimulus di sektor logistik dalam waktu dekat menyusul dirilisnya insentif penerbangan pada awal Maret ini.
Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan bentuk stimulus masih dibicarakan di level kementerian koordinator. Asosiasi dan pelaku usaha logistik dapat mengusulkan kepada Menteri Perhubungan terkait dengan stimulus yang diperlukan sebagai bahan masukan.
“Mengingat saat ini yang sudah diluncurkan terkait dengan stimulus untuk maskapai dalam mendukung 10 destinasi wisata. ALFI dpun apat mengusulkan kepada Menhub stimulus yang diperlukan sebagai bahan masukan,” jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Akibat Convid -19 Tarif Kargo Udara Melangit Khususnya ke China
JAKARTA (LOGISTIK) : Agen kargo udara merasa tercekik biaya tinggi hingga tiga kali lipat dan menanggung waktu transit yang lama akibat penghentian sementara penerbangan dari dan ke China sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19
Managing Director PT Transtama Logistics Ade Wellington Adrian menuturkan dampak tidak adanya penerbangan dari dan ke China terhadap pengiriman selama dua minggu ini sudah sangat terasa, bukan saja di Indonesia tapi di dunia umumnya.
"Sebagai contoh untuk ekspor, harga ekspor contohnya Bandara Soekarno-Hatta ke China mainland sudah menyentuh harga Rp40.000/kg, sementara sebulan-dua bulan lalu masih di level Rp10.000-Rp15.000/kg, naiknya sudah tiga kali lipat," jelas Ade kepada Bisnis.com, Kamis (20/2/2020).
Demikian juga dengan barang impor dari China, katanya, biaya pengirimannya menjadi melonjak signifikan. Hal tersebut tentu merepotkan para agen kargo yang menjadi penyalur barang-barang tersebut.
Menurutnya, selain mahal, waktu transit pun menjadi lebih lama dari tiga hari menjadi tujuh hari akibat virus Corona ini. Biaya logistik para agen kargo baik ekspor dan impor menjadi semakin tinggi dan akan berdampak ke konsumen maupun produsen.
"Mau tidak mau harus berani sewa mengunakan freighter [pesawat khusus kargo] atau dengan moda lain misalnya sea-air. Hal ini untuk menurunkan harga dan transit time udara yang sudah mencapai satu pekan," paparnya.
Dia berpendapat tanpa adanya alternatif, maka harga akan semakin melangit dan transit time bisa lebih dari 1 pekan. Kalau sudah begitu, angkutan udara menjadi lebih lama daripada menggunakan kapal laut.
--
Gara Gara Virus Corona Potensi Kargo Udara 15.000 ton Dipastikan Hilang
Sekitar 15.000 ton per pekan potensi kargo udara berisiko hilang akibat penghentian sementara penerbangan dari dan ke China sebagai pencegahan virus Corona (Covid-19).
Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-hatta Arman Yahya menuturkan dengan tidak ada penerbangan dari dan ke China cukup memukul bisnis kargo udara. Potential loss muatan kargo udara lebih besar akibat pembatalan penerbangan dibandingkan dengan pelarangan sejumlah barang kargo tertentu yang diberlakukan pemerintah
"Tidak ada penerbang ke dan dari China. Jadi apa yang bisa di kirim, tunggu sampai penerbangan di buka baru ada kegiatan," kata Arman kepada Bisnis.com, Rabu (19/2/2020).
Berdasarkan catatan Angkasa Pura II terdapat 143 pergerakan pesawat dari dan ke China dalam sepekan, sementara Angkasa Pura I mencatat 158 pergerakan per pekan yang hilang akibat penutupan tersebut.
Bisnis.com mencoba untuk melakukan kalkulasi kasar mengenai hilangnya potensi muatan kargo. Misalnya, seluruh pengiriman barang dari dan ke China menggunakan pesawat berbadan lebar (wide body) jenis Airbus A330 yang memiliki kapasitas kargo mencapai 50 ton.
Adapun, total penerbangan dari dan ke China yang dilayani oleh AP I dan AP II mencapai 301. Jika dikalikan dengan berat muatan kargo, maka dalam sepekan terdapat 15.050-15.652 ton kargo udara yang hilang.
Arman menambahkan pengalihan rute penerbangan yang diharapkan bisa menjadi substitusi pendapatan maskapai dinilai belum membuahkan hasil yang optimal. Adapun, beberapa pilihan pengalihan penerbangan justru sepi penumpang.
--
PT AP Cargo Proyeksikan Penundaan Penerbangan Dari Dan Ke China, Kurangi Volume Kargo 50%
PT Angkasa Pura Kargo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero), memproyeksikan penundaan penerbangan dari dan ke China akan mengurangi volume kargo hingga 50 persen.
Direktur Utama AP Kargo Denny Fikri menuturkan beberapa penerbangan dari daerah China yang dihentikan akan berpengaruh terhadap pengiriman kargo udara.
"[Pembatalan penerbangan] cukup banyak berpengaruh ke kargo. Saat ini kita sedang pantau dampaknya seberapa besar terhadap kargo, impact bisa 50 persen," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (5/2/2020).
Dia bercerita pada 2019, kargo impor dari China bisa mencapai 200.000 ton, yang sebagian besar adalah barang-barang e-commerce. Sementara itu, untuk ekspor ke China menurutnya tidak banyak.
Adapun, volume kargo Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-hatta, mengalami kenaikan pada Januari 2020 dibandingkan dengan Januari 2019. Volume kargo udara pada Januari 2020 mencapai 49.190 ton meningkat 43 persen dari 34.504 ton pada Januari 2019.
Denny menyebut adanya penundaan penerbangan dari dan ke China ini bukan tidak mungkin pengiriman kargo pada Februari 2020 akan mengalami penurunan.
Pihaknya menekankan fokus saat ini adalah mencegah terjadinya penyebaran virus melalui cargo sehingga akan terus mengikuti semua arahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
"Kami akan mengetatkan safety, health, dan security terhadap pengecekan barang dan bekerja sama dengan semua regulator karantina, bea cukai, otoritas," tuturnya.
--
Pelaku Usaha Logistik Mesti Berhemat Biaya Operasional Akibat Dampak Virus Corona
Pelaku usaha logistik bakal melakukan upaya penghematan biaya operasional jika pembatalan penerbangan dari dan ke China, sebagai upaya pencegahan virus Corona, terus berlanjut.
Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Arman Yahya mengatakan pembatalan penerbangan tersebut akan berdampak negatif terhadap arus barang impor dan ekspor. Selain itu, biasanya kargo udara juga memanfaatkan perut (belly) pesawat yang mengangkut penumpang
"Kalau pembatalan penerbangan ini sampai melewati 15 Februari [2020], [bisnis] kargo akan gawat. Langkah antisipasi yang bisa kami ambil adalah dengan menghemat biaya operasional," kata Arman kepada Bisnis.com, Rabu (5/2/2020).
Dia menuturkan tren ekspor ke wilayah China adalah produk laut dan manggis. Pembatalan penerbangan juga turut membuat kinerja ekspor impor terhambat.
Kendati demikian, lanjutnya, hingga saat ini aktivitas kargo laut belum terpengaruh. Forwarder ataupun agen kargo masih belum merasakan dampaknya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menunda penerbangan dari dan ke China mulai hari ini pukul 00.00 WIB. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan rute penerbangan ke China efektif ditunda atau diberhentikan hingga waktu yang belum ditentukan sebagai antisipasi penyebaran virus Corona.
PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengklaim bakal kehilangan 143 pergerakan pesawat per pekan. Maskapai yang melayani penerbangan dari dan ke China adalah Air China, China Southern, Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Xiamen, China Eastern, Sriwijaya Air, dan Federal Express.
--
Akibat Wabah Virus Corona Pengiriman Barang Akan Alami Keterlambatan
Aktivitas logistik internasional, khususnya yang melewati China, diprediksi bakal mengalami keterlambatan waktu dan penurunan volume akibat penundaan sementara penerbangan dari dan ke China.
Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi mengatakan beberapa negara, termasuk Indonesia telah menutup sementara penerbangan ke Negeri Tirai Bambu tersebut sebagai respons dari status darurat global virus Corona.
"Paling besar akan terasa pengaruhnya bagi pemain logistik internasional, terutama yang banyak basis bisnisnya di dan ke China," kata Feriadi kepada Bisnis.com, Rabu (5/2/2020).
Dia menambahkan dampak tersebut tidak bisa diantisipasi maupun dikendalikan karena berasal dari wabah penyakit yang termasuk dalam kondisi kahar atau force majeure. Namun, belum ada data pendukung yang bisa ditunjukkan sehubungan dengan persentase penurunan aktivitas logistik.
Pihaknya berharap keterlambatan pengiriman barang terkait dengan antisipasi virus Corona tersebut seyogyanya dapat dimaklumi oleh pengusaha. Adapun, dampak negatif tidak sampai dialami oleh pemain logistik untuk pengiriman domestik.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan menuturkan pengiriman barang/kargo dari dan ke China baik melalui pelabuhan maupun bandara dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa. Sementara pengiriman hewan hidup (life animal) dari negara yang sama dihentikan sementara.
Dia menambahkan alasan tidak dihentikannya pengiriman kargo dari China karena belum ada temuan penularan virus Corona melalui barang atau kargo.
Selain itu, lanjutnya, World Health Organization (WHO) pun belum memberikan himbauan terkait penghentian aktivitas kargo tersebut. Sementara, terkait dengan penghentian pengiriman hewan hidup dari China tetap dilakukan, karena diketahui penularan virus Corona selain ditularkan dari manusia ke manusia juga dapat ditularkan dari hewan hidup. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelaku Usaha Pertanyakan Komitmen Pemerintah Pada Kontek Omnibus Law
JAKARTA (LOGISTICS) : Sektor logistik diklaim hilang dari RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, pelaku usaha terkait mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengurangi biaya logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mempertanyakan tidak adanya poin logistik yang masuk dalam omnibus law, padahal ongkos logistik menjadi salah satu faktor yang membuat mahal biaya di Indonesia.
"Setelah saya membaca RUU Cipta Kerja, tidak ada satupun pasal yang bisa membuat biaya logistik turun. Kenapa poin mengenai logistik tidak masuk, padahal salah satu faktor yang membuat biaya di Indonesia tinggi adalah logistik," jelasnya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (26/2/2020).
Menurutnya, usulan klausul baru untuk memasukkan sektor logistik ke dalam omnibus law sulit dilakukan. Pasalnya, RUU Cipta Kerja tersebut sudah berada di DPR melalui usulan dari pemerintah.
Dia menilai dengan tidak adanya upaya konkret mengurangi biaya logistik termasuk melalui omibus law tersebut dapat membuat investor enggan masuk ke Indonesia karena biaya logistik yang mahal. Padahal, sebelumnya sektor logistik masuk dalam paket kebijakan ekonomi meskipun pada akhirnya tidak berjalan.
Selain itu, salah satu masukan yang paling penting adalah pemerintah menjalankan regulasi dengan konsisten dan transparan. Ini menjadi hal paling mendasar kalau ingin investasi di bidang logistik tumbuh.
“Contoh aturan ODOL [over dimention over load] yang plinplan dari pemerintah saja membuat investor jadi bingung untuk masuk ke sektor logistik," katanya.
--
Omnibus Law Paksa Pemerintah Daerah Untuk Mensinergikan Aturan Dengan Kebijakan Pusat
Omnibus Law UU Cipta Kerja bakal memaksa pemerintah daerah (Pemda) untuk mengharmonisasikan kebijakannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (24/2/2020).
Menurut Rosan, selama ini pemerintah pusat tidak memiliki payung hukum untuk memaksa Pemda mematuhi arah kebijakan nasional, terutama terkait investasi.
"Hal utama yang harus dibereskan adalah perbedaan kebijakan pemerintah pusat dan Pemda yang menghambat investasi," kata Rosan.
Melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, Pemda bakal dipaksa untuk menggunakan sistem perizinan online yakni OSS yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat terhitung sejak 2018.
Selain itu, pemerintah merevisi Pasal 350 dari UU Pemda dan dalam pasal terbaru pelayanan berizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Kepala daerah hanya diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan menetapkan ancaman sanksi kepada pemda yang enggan melaksanakan ketentuan tersebut.
Paling ekstrim, bila teguran tertulis dari pemerintah pusat tidak digubris oleh kepala daerah sebanyak dua kali berturut-turut, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari gubernur. Gubernur juga diberi kewenangan untuk mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari bupati/wali kota.
Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman mengatakan selama ini terdapat rencana investasi yang mangkrak karena masih banyak regulasi yang belum memenuhi kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, masih banyak wilayah abu-abu yang belum sepenuhnya diatur sehingga celah-celah ini dimanfaatkan oleh oknum untuk memperlambatnya proses perizinan demi kepentingan pribadi.
"Banyak grey area antara pusat dengan daerah dan di Omnibus Law akan diatur secara gamblang," kata Ikmal, Senin (24/2/2020).
--
Kehadiran Omnibus Law Mesti Dapat Mengayomi Semua Kepentingan
Kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang tengah disusun DPR bersama pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional.
Demikian dikemukakan Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika dalam keterangnnya kepada wartawan, Kamis (12/3/2020).
"Secara keseluruhan sekurangnya dua RUU tersebut harus mengadopsi lima kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ahmad. Dia juga menjelaskan lebih lanjut mengenai lima kepentingan ekonomi nasional yang wajib terakomodir.
Pertama, memastikan stabilitas ekonomi terjaga (pertumbuhan, inflasi, perdagangan, nilai tukar, dan lain-lain). Sedangkan yang kedua adalah harus meningkatkan mutu dan keadilan pembangunan (penurunan ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan).
Berikutnya, memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi selain memastikan keberlanjutan pembangunan termasuk perbaikan ekologi, mutu manusia, infrastruktur, daya saing, dan sebagainya, katanya.
Sedangkan yang kelima adaah ruu itu harus mampu membuat tata kelola pembangunan yang kian mapan (transparan, partisipatif, akuntabel, dan lain-lain).
"Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam tiap pembahasan, pasal demi pasal," ujarnya.
Untuk itu, Ahmad berpesan bahwa RUU Cipta Kerja dan Perpajakan ini perlu dibahas secara utuh dan hati-hati. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan sehingga tujuan besar dapat diraih bersama tanpa ada yang ditinggalkan atau dirugikan.
--
Omnibus Law Harus Melindungi Kepentingan Tenaga Kerja Lokal
Omnibus Law Cipta Kerja diyakini memfasilitasi perkembangan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan bagi pekerja lokal.
Hal itu diungkapkan peneliti senior di Center for Information and Development Studies (CIDES) dan The Habibie Center, Umar Juoro.
Dia mengatakan bahwa adanya perkembangan ekonomi yang baik maka kesempatan kerja bagi semua penduduk akan semakin luas," ujarnya, Rabu (11/3/2020).
Menurutnya, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga melindungi pekerja lokal. Hal ini terlihat dari kebijakan pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Umar menjelaskan bahwa terdapat aturan yang membahas soal TKA. Hanya TKA yang berketrampilan dan mempunyai kualifikasi tinggi yang dapat memberikan sumbangan peningkatan produktivitas dan alih keterampilan serta pengetahuan.
"TKA tidak berketerampilan atau berketerampilan rendah tetap tidak boleh bekerja di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, tambahnya, menambahkan upaya pengaturan penegakan hukum terhadap TKA yang melakukan pelanggaran aturan dapat menjamin pekerja lokal.
"Penegakan hukum terhadap TKA yang tidak berketrampilan harus terus ditingkatkan untuk mencegah kekhawatiran tersebut," ucapnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo III Desak Percepatan Rencana KEK -JIIPE
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III meminta adanya percepatan rencana KEK Teknologi dan Manufaktur melalui koordinasi antara Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, selaku salah satu pemegang saham JIIPE, telah mengajukan permohonan menjadi KEK Teknologi dan Manufaktur sejak tahun lalu. Adanya bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, maka keberadaan KEK khusus tersebut lebih memarik bagi investor.
“Jika Kawasan Ekonomi Khusus Teknologi di JIIPE ini bisa terwujud, saya yakin banyak investor yang datang dan menanamkan modal mereka di sini. Ini menjadi peluang kita bersama,” jelasnya melalui keterangan resmi, Minggu (15/3/2020).
JIIPE direncanakan sebagai satu-satunya kawasan industri di Jawa Timur yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan sebagai gerbang masuk dan keluar logistik. Guna mendorong pengusaha dan pemilik modal untuk berinvestasi di JIIPE, jajaran manajemen berencana mengajukan wilayahnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Teknologi dan Manufaktur.
Rencana pengembangan kawasan JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang Teknologi dan Manufaktur mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Pelindo III Doso Agung beserta Direksi JIIPE dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) telah melakukan rapat koordinasasi percepatan pembentukan JIIPE sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teknologi dan Manufaktur.
Tak hanya melakukan rapat koordinasi, mereka juga melakukan kunjungan lapangan di kawasan industri JIIPE. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah calon lokasi Smelter milik PT Freeport Indonesia seluas 100 hektare di dalam kawasan.
--
Pelindo III Siapkan Paket Intensif Keringanan Tarif Hingga 50% Untuk Jasa Layanan Tol Laut
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III telah menyiapkan sejumlah terobosan guna menyukseskan program tol laut berupa keringanan tarif pada pelayanan jasa dermaga dan penumpukan sebesar 50 persen.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan insentif lain juga diberikan, yakni biaya jasa stevedoring atau pelaksana bongkar muat di pelabuhan yang dikelola. Insentif tersebut diharapkan bisa menstimulasi para perusahaan jasa pelayaran agar bisa meningkatkan jalur distribusi logistik, khususnya di sejumlah wilayah tertinggal dengan harapan bisa menekan disparitas harga.
“Kami sadar tol laut ini merupakan program besar dari pemerintah Indonesia, bukan semata-mata milik satu Kementerian atau Lembaga saja yang tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak untuk bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal," jelasnya Kamis (12/3/2020).
Pihaknya memiliki peran dalam program ini. Adapun, sejumlah upaya terobosan berupa insentif biaya kepelabuhanan telah dipersiapkan agar penurunan disparitas harga bisa terwujud.
Tak hanya memberikan insentif biaya pelabuhan, Pelindo III juga meningkatkan pelayanan dengan menjamin kelancaran dan kenyamanan pelayanan bagi kapal tol laut yang akan sandar dan bongkar di pelabuhannya.
Sementara, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto mengatakan telah menjamin kepastian berthing on arrival serta memastikan ketersediaan lapangan penumpukan.
“Kami memberikan kepastian sandar dan ketersediaan lapangan penumpukan. Kepastian tersebut bisa meningkatkan efisiensi logistik baik dari waktu dan tenaga sehingga penurunan biaya logistik bisa ditekan. Hal ini sejalan dengan program tol laut pemerintah Indonesia yang bertujuan menurunkan disparitas harga,” paparnya.
Saat ini, Pelindo III terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran yang ditunjuk sebagai operator. Rencananya, program insentif biaya tersebut akan diberlakukan mulai 10 Maret 2020 di seluruh pelabuhan wilayah kerja.
--
Pelindo III Optimalisasi Kegiatan Logistik Lewat Jalur Laut Beri Insentif Jasa Pelabuhan Barang Ekspor
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III mendorong optimalisasi kegiatan logistik melalui jalur laut melalui pemberian insentif jasa kepelabuhanan produk ekspor dari Bali.
Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto mengatakan pemberian insentif dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dengan Pemprov Bali, Bea Cukai, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali, dan PT Meratus Line
"Tujuan dari nota kesepakatan tersebut adalah peningkatan efisiensi sistem logistik dan daya saing angkutan laut dengan menata lalu lintas peti kemas yang sebelumnya melalui jalur darat agar mulai menggunakan jalur laut," kata Putut dalam siaran pers, Selasa (3/3/2020).
Dia menuturkan dengan peralihan komoditi ekspor melalui jalur laut, maka diharapkan dapat mengurangi beban dan jalan nasional, mengurangi risiko kecelakaan, dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan di Bali.
Pelindo III, lanjutnya, saat ini sudah menyiapkan insentif tarif jasa bongkar muat di sejumlah pelabuhan yang dikelola terutama Bali. Diharapkan hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis.
"Dengan minimnya lalu lalang kendaraan besar di jalan raya, maka niscaya para wisatawan akan semakin aman dan nyaman untuk menikmati wisata di Bali,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan tersedianya kapal peti kemas yang sandar dan mengangkut komoditi ekspor di Pelabuhan Benoa Bali yang melalui laut akan memberikan dampak positif kepada Bali. Di antaranya menekan sistem dan biaya logistik serta mengurangi risiko kerusakan jalan darat dampak dari arus pengiriman barang lewat darat.
“Kami rasa hal ini juga akan mendorong para pelaku industri kerajinan dan kreatif Bali untuk semakin memperluas jangkauannya di luar negeri,” katanya.
Sementara itu, Trade Director PT Meratus Line Budi Muljono Rachman berencana meningkatkan kinerja dari Bali-Surabaya dengan menyiapkan dua unit kapal dan akan melayani rute tersebut tiga hari sekali.
“Kepastian jadwal ini tentunya sangat dinantikan para pelaku bisnis di Bali, karena sebelumnya ekspor lewat laut hanya diadakan sekali seminggu. Namun sekarang pemilik barang dapat secara regular tiap tiga hari sekali mengirim barang," tutur Budi. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
Presiden Jokowi Mengevaluasi Proyek Tol Laut
JAKARTA (LOGISTICS) : Dievaluasi Presiden Joko Widodo soal tol laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan subsidi distribusi logistik ke daerah Indonesia timur tersebut.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko menyatakan selama 5 tahun dilaksanakannya program tersebut antara 2015--2019 pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada pengerahan kapal melayani trayek 80% ke arah Indonesia Timur.
"Jadi masalah tol laut angkutan barang bukan sekedar memberikan subsidi pada pelayaran yang selama ini dilakukan oleh Kemenhub kemudian bisa serta merta menurunkan disparitas harga. Lebih dari itu, tol laut sebenarnya adalah model logistik nasional, kelancaran distribusi barang, konektivitas antar moda dan pengendalian harga barang," tuturnya, Minggu (8/3/2020).
Menurutnya, kendala terbesar dalam pelaksanaan tol laut yakni menjaga frekuensi kapal secara rutin dan tepat waktu. Kapal cenderung terlambat ke arah Indonesia Timur karena harus menunggu konsolidasi muatan.
Konsolidasi ini membuat kapal harus menunggu muatan yang belum siap angkut saat kapal datang.
Kendala lainnya, yakni mengendalikan biaya logistik di luar biaya pelayaran atau pengangkutan yang disubsidi tol laut seperti Terminal Handling Charge, biaya tenaga kerja bongkar muat pelabuhan bongkar 3TP, biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan dan biaya moda transportasi lain.
"Selain itu, kendala lainnya mengontrol harga jual oleh pedagang yang mendatangkan barang, toko penjual di daerah 3TP," paparnya.
Adapun perkara lain yang sebenarnya bukan urusan Kemenhub tapi turut menjadi kendala yakni memunculkan pesaing atau kompetitor yang seimbang bagi pedagang wilayah tujuan tol laut yang selama bertahun-tahun mendominasi perdagangan di suatu daerah.
Dia mengakui terdapat keterbatasan moda angkutan lanjutan pula di daerah tujuan guna melayani angkutan barang sampai ke daerah yang jauh dari pelabuhan.
Terkait adanya indikasi monopoli tuturnya, pola tersebut sudah terjadi puluhan tahun sebelum program tol laut dilaksanakan.
"Beberapa daerah 3TP seperti Morotai, Dobo, Saumlaki hanya ada satu, dua atau tiga pedagang yg dominan mendatangkan barang dari Jawa melalui jasa pengurusan transportasi tertentu pula. Pola ini juga mereka lakukan di kapal tol laut," paparnya.
Sebagai ikhtiar menghilangkan monopoli tersebut, Kemenhub membentuk platform Logistic Communication System (LCS) yang dikembangkan Kemenhub bersama Telkom guna memberikan kesempatan kepada RumahKita yang dikelola BUMN/BUMD dan pedagang Gerai Maritim yang dibina oleh Kemendag untuk menciptakan kompetisi sehat.
"LCS ke depan akan terus dikembangkan mekanismenya untuk kemudahan mengirim kontainer, mengantisipasi monopoli yang dilakukan oleh pedagang atau Shipper tertentu, transparansi biaya pengiriman yang dilakukan oleh Perusahaan pelayaran dan Jasa Pengurusan Transportasi dan pengendalian harga jual dengan referensi biaya harga jual bapokting," paparnya.
Terkait jenis barang yang dibutuhkan daerah di luar jenis barang yg telah ditetapkan Perpres 71 th 2015 dan Permendag 38 th 2018 untuk bisa diangkut dengan kapal tol laut akan dikoordinasikan dg Kementerian Perdagangan agar bisa menyesuaikan karakteristik pengembangan daerah.
Menurutnya, program ini meski masih ada kelemahan pada jadwal kapal yang masih 1--2 bulan sekali, tapi diakui sangat dibutuhkan oleh daerah karena menjadi andalan dalam menjaga stok bapokting daerah. Tingkat keterisian muatan berangkat masih mencapai rata setahun 74,6% dan muatan balik yg masih rendah sekitar 6,7 %.
Program Tol Laut mensubsidi biaya pelayaran (freight) dengan mengerahkan subsidi operasi kapal untuk daerah yang tidak dimasuki kapal komersil, dan subsidi kontainer untuk pelabuhan yang sudah disinggahi oleh kapal komersial tapi disparitas harga masih tinggi.
Data dari Kementrian Perdagangan daerah di sekitar pelabuhan harga bapokting bisa turun 20%--30% tetapi semakin jauh dari pelabuhan dan harus menggunakan moda transportasi lain seperti truck, kapal perintis, penyeberangan, pesawat maka disparitas akan tetap besar.
Disparitas harga juga dipengaruhi frekuensi kedatangan kapal. Dengan anggaran yang tersedia Kemenhub baru bisa memenuhi frekuensi kapal tol laut ke Indonesia Timur antara 1--2 kali sebulan.
Terjadi kenaikan jumlah muatan Barang Pokok dan Penting selama kurun waktu 5 tahun dan memengaruhi harga Freight palayaran komersial turun.
Beberapa pelabuhan seperti Dobo, Saumlaki, Larantuka, Rote, Namrole, Morotai, Fakfak, Serui, mengalami kenaikan troughput. Memasuki lebih dari 75 pelabuhan yang sebelumnya belum dimasuki kapal dengan muatan dalam kontainer. Membawa lebih dari 45 jenis barang pokok dan penting.
--
KEMENHUB Akan Benahi Proyek Tol Laut Pasca Dimarahi Presiden
Pasca evaluasi oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pemegang proyek tol laut, terus melakukan pembenahan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Wisnu Handoko, mengatakan terdapat 6 langkah yang dilakukan pihaknya guna meningkatkan kinerja tol laut.
"Langkah yang akan dilakukan Kemenhub, pertama aspek kapal dengan terus memperbaiki manajemen pengoperasian untuk menjaga ketepatan waktu sesuai target pelayaran," jelasnya Minggu (8/3/2020).
Kedua, aspek pengawasan dengan meningkatkan perhatian terhadap potensi monopoli oleh pelaku usaha yang memanfaatkan tol laut dan menerapkan sanksi tegas.
Ketiga, aspek teknologi informasi dengan terus memperbaiki Logistics Communication System (LCS) sebagai platform utama untuk mengontrol instruksi pelayaran dan komoditas barang pokok dan penting yang diangkut.
Keempat, terus berkolaborasi dengan sistem perdagangan antarpulau sampai mendapatkan manifes perdagangan menjadi manifes pengangkutan. Selain itu, Kemenhub berupaya mendorong pemerintah daerah memanfaatkan ruang muat tol laut untuk pengembangan dan pembangunan daerah serta pemasaran produksi industri lokal.
"Kelima, aspek biaya logistik, diperbaiki dengan mempercepat pemberlakuan standardisasi biaya-biaya di ekosistem pelayaran, pelabuhan, pergudangan dan moda transportasi lainnya," jelasnya.
Terakhir, aspek pelabuhan dengan memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan penyangga Program Tol Laut yang menunjukkan peningkatan troughout siginifikan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
SCI Menilai Operator Pelabuhan Mesti Dongkrak Perdagangan Antar Pulau
JAKARTA (LOGISTICS) : Supply Chain Indonesia (SCI) menilai rencana operator pelabuhan nasional untuk mendongkrak perdagangan antar pulau di Indonesia sebagai antisipasi virus corona (Covid-19) perlu dilanjutkan.
Konsultan Senior Supply Chain Indonesia Zaroni menjelaskan perdagangan harus tetap didorong dan difasilitasi antara pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan para pihak yang mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab di sektor ini.
"Ini penting untuk tetap menggerakkan roda perekonomian, agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh, syukur bisa tetap tumbuh di tengah perekonomian regional bahkan global yang mulai terhambat karena antisipasi dan recovery akibat penyebaran corona," jelasnya, Kamis (12/3/2020)
BUMN operator penyedia jasa pelabuhan, lanjutnya, memiliki peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi kelancaran transportasi dan distribusi barang ke seluruh Nusantara, yang menghubungkan produsen dan konsumen dalam kegiatan perdagangan antar pulau.
Hal tersebut, sambungnya, sejalan dengan peran pelabuhan sebagai salah satu prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah/negara.
Selain itu, pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi.
Alhasil, tekannya, operator pelabuhan bisa meningkatkan kualitas layanan pelabuhan yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi dengan standar internasional.
Dia mencontohkan Pelindo perlu meningkatkan layanan untuk kelancaran dan kecepatan bongkar muat barang, mulai dari kapal hingga ke pemilik barang.
“Moda transportasi laut dengan menggunakan kapal sangat penting dalam menghubungkan fasiltas dan hub logistik antarpulau, untuk konektivitas desa-kota antarpulau dan antarnegara," tekannya.
--
Kemenhub Diminta Tata Ulang TUKS dan Tersus Untuk Cegah Kerugian Negara
Kementerian Perhubungan diminta untuk menata ulang terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang melayani barang umum, kendati TUKS tersebut berada di wilayah pelabuhan umum.
Pengamat Maritim dari ITS Surabaya Saut Gurning mencontohkan kejadian tersebut banyak terjadi di Banten, Banjarmasin dan daerah lainnya.
"Mereka hanya boleh untuk kegiatan kepentingan sendiri, bukan untuk melayani kegiatan barang umum," ujarnya, Selasa (10/3).
Dia menjelaskan, TUKS tidak membayar uang kewajiban (konsesi), meski mereka membayar PNBP kepada pemerintah, tapi tetap saja masih jauh di bandingkan konsesi 2,590 dari total pendapatan bruto. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera menertibkan terhadap penegakan peraturan tata kelola kepelabuhanan (TUKS dan Tersus).
Secara regulasi, Dirjen Perhubungan Laut telah mengeluarkan Instruksi Dirjen Laut No. UM.008/81/18/DJPL tentang tindak lanjut Penertiban Perijinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), tanggal 28 September 2018 lalu.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia Aulia Febrial Fatwa juga mengatakan tak menjadi persoalan apabila TUKS dan Tersus beroperasi untuk kepentingan sendiri. Namun, praktiknya d lapangan banyak TUKS dan Tersus yang tidak memiliki izin melayani umum tetapi melakUkan kegiatan pelayanan umum.
Para pengelola TUKS dan Tersus ini, lanjutnya menggunakan dalih memiliki legalitas dan izin rekomendasi.
“Termasuk KSPOP daerah tahu mana yang melakukan pelayanan umum tanpa izin, tetapi TUKS punya back sehingga KSOP nggak melarang itu harusnya dibaca Kementerian Perhubungan. Peraturan jelas lugas, implementasinya yang di bawah belum,” tekannya.
Aksi TUKS dan tarsus tersebut juga merugikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mendapatkan konsesi di daerah tersebut dan mengakibatkan persaingan tidak sehat. BUP yang memiliki izin konsesi harus membayar fee konsesi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan TUKS khusus yang melayani umum tanpa izin.
Pasalnya TUKS dan Tersus yang melayani kepentingan umum hanya membayar sewa perairan yang nilainya jauh lebih kecil dan termasuk memberikan kerugian bagi negara. (Logistics/bisnis.com/hd)