Logistics Edisi : 216 / Januari 2020
 
cover jan 2020
 
 
 
Editorial : OPTIMISME TAHUN 2020
Januari 2020 sebagai awal dari tahun 2020 menjadi sebuah awal dari harapan sepanjang tahun 2020. Berbagai asumsi-asumsi ekonomi jadi bahan prediksi dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Pertubuhan ekonomi tidak berani ditargetkan beranjak lebih dari 5% sejak 3 tahun terakhir. Pendapatan negara mengalami defisit dan terus menambah hutang untuk menutup defisit anggaran belanja. Di sisi regulasi pemerintah berusaha meloloskan omnibus law, sebagai bentuk upaya terakhir atas silang sengkarut regulasi yang mengatur investasi asing masuk ke Indonesia. Alias sering tidak ada sinkronisasi antara peraturan daerah dengan peraturan pusat sehingga dianggap menghambat dan memperlambat kegiatan investasi.
Bisnis forwarding dan logistik sangat bergantung tingkat dinamika perekonomian nasional yang ada, bahkan juga dipengaruhi perekonomian global. Jika perekonomian global mengalami krisis maka akan berdampak langsung dengan perekonomian nasional, maka pergerakan barang akan melemah juga yang efek berantainya pada bisnis forwarder dan logistik. Dalam 5 tahun terakhir dunia usaha Indonesia belum bisa dikategorikan meroket atau maju pesat dalam kegiatan ekonominya. Yang terjadi cenderung melambat atau landai-landai saja belum ada prospek kenaikan yang signifikan.
Saat kegiatan investasi melambat ditambah menurunnya kegiatan produksi, maka akan mempengaruhi secara langsung terhadap bisnis forwarder. Kalaupun ada pergerakan adalah kegiatan transaksi online yang melibatkan courier service. Sedangkan yang melibatkan forwarder hanya kegiatan yang terkait dengan naiknya investasi asing dan naiknya kegiatan produksi di hulu, maka bisnis di hilir akan ikut terkerek naik pula.
Harapannya hanya tinggal omnibus law dapat segera di sahkan dan dapat menopang kenaikan investasi asing masuk maupun investasi yang sudah berjalan saat ini akan lebih bergairah melakukan aktivitas produksinya. Walau dalam faktanya banyak juga kelompok masyarakat atau organisasi tertentu mempertanyakan tujuan sesungguhnya dari omnibus lawa ini, bahkan sudah yang melakukan penentangan karena merugikan dari sisi pengaturan tenaga kerja.
Menopang kegiatan perusahaan anggota melalui mencari peluang-peluang usaha, diharapkan bisa dilakukan oleh asosiasi sebagai berhimpunnya anggota. Hasil dari RAPIMPLUS kemarin, 17-18 Januari 2020 di Batam, salah satunya menetapkan melakukan penjajakan untuk mencari peluang mulai dari mana cargo dimuat (port of loading). Atau dengan kata lain mencari peluang dari negara asal barang yang masuk ke Indonesia. Hampir banyak yang mengetahui kalau perencanaan pengangkutan, termasuk siapa forwarder yang akan menghandle, dimulai sejak barang tersebut akan dimuat.
Koordinasi dan komunikasi antar asosiasi forwarder dimana barang akan dimuat, harapannya akan dapat dibangun kesepakatan yang mengarah Business to Business (BtoB) yang terkait dengan rencana pengangkutan dari kegiatan forwardernya. Posisi DPW ALFI Jawa Timur dalam B to B tersebut adalah akan memperkenalkan dan mengarahkan untuk terjadi transaksi dengan perusahaan anggota yang dikantongi oleh asosiasi dalam proses negosiasinya.
Dalam 3-4 bulan ke depan, anggota diharapkan menyiapkan company profile dalam format soft copy guna bisa memberikan ilustrasi kegiatan usaha forwarder di tempat tujuan barang atau Surabaya. Company profile ini diharapkan bisa memberikan informasi secara akurat tentang kesiapan perusahaan forwarder di Surabaya untuk melakukan kerjasama bisnis (B to B). Disamping itu akan dilakukan komunikasi atau transaksi melalui digital platform yang akan dibangun oleh DPW ALFI/ILFA Jawa Timur.
Kreatifitas yang harus terus dibangun oleh DPW ALFI/ILFA Jawa Timur untuk menopang dan mendorong perusahaan anggota dapat peluang usaha agar tidak hanya sekedar menjadi penonton di rumah sendiri. Sehingga dibutuhkan kerjasama antara asosiasi dengan perusahaan anggota untuk bersama-sama melakukan kreatifitas dalam menopang dan mendorong kegiatan usahanya. Tanpa ada kerjasama yang dilakukan antara asosiasi dengan anggotanya, ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. (guslim-jan'20)

 
Pelindo III Luncurkan System Layanan Pelabuhan POCC
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III meluncurkan sistem pelayanan kepelabuhanan berbasis internet bernama Port Operation Command Center (POCC) guna memberikan kenyamanan bagi mitra bisnis.
Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Doso Agung mengatakan POCC yang beroperasi selama 24 jam nonsetop dalam 7 hari merupakan sistem layanan digital berbasis internet yang mengatur seluruh aktivitas kepelabuhan baik bongkar muat maupun jadwal sandar kapal di pelabuhan.
Nantinya, sistem ini akan menghubungkan antara petugas Pelindo III, stakeholder pelabuhan dan mitra bisnis atau pemilik kapal dalam satu layanan, sehingga semakin mempermudah proses koordinasi di pelabuhan.
"POCC merupakan terobosan pelayanan yang kami berikan kepada para stakeholder dan mitra bisnis di empat regional di bawah wilayah kerja, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Harapannya, melalui sistem ini pelayanan kegiatan kepelabuhanan yang selama ini terlaksana bisa semakin cepat dan mudah," katanya dalam siaran pers, Kamis (19/12/2019).
Dia menambahkan melalui POCC, mitra bisnis tidak perlu lagi repot harus datang ke pelabuhan hanya sekedar untuk koordinasi kapal sandar atau bongkar muat.
Adapun, fungsi POCC adalah mengintegrasikan sistem internal seperti operasional terminal, pelayanan kapal, anjungan atau pelayanan tagihan, dan lainnya, dengan sistem eksternal seperti Inaportnet (sistem informasi kepelabuhanan).
POCC, lanjutnya, akan mengintegrasikan sistem-sistem internal dan eksternal, agar saat ada kondisi tidak normal (unusual condition) yang mungkin terjadi di operasional pelabuhan yang kompleks.
Di sisi lain, sistem ini juga memasukkan unsur manusia yang selalu siaga di pusat kontrol untuk memberikan solusi dengan cepat dan tepat.
Doso optimistis POCC akan mendorong ketepatan perencanaan sandar dan bongkar muat kapal, mengurangi waiting time, serta meminimalkan idle time dan not operation time, sehingga secara total akan menekan Turn Round Time (TRT).
Selain itu, diharapkan dapat mencapai penerbitan tagihan dalam satu hari (one day billing), sehingga proses bisnis dapat berlangsung lebih cepat.
Sebelumnya, Pelindo III sudah meluncurkan dan mengujicobakan layanan POCC di regional Jawa Timur pada 6 Desember 2018. Hasilnya, layanan ini mampu memperingkas waktu pelayanan rata rata hingga 30% dibandingkan dengan sistem sebelumnya. "Layanan POCC mulai hari ini resmi bisa dimanfaatkan oleh seluruh regional Pelindo III," ujarnya.
--
Pelindo III Akan Focus Peningkatan Kinerja Ekspor
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III pada 2020 akan fokus pada upaya peningkatan kinerja ekspor yang sejalan dengan keinginan agar kontribusi layanan bongkar muat peti kemas sebagai core business bisa meningkat menjadi 40%.
Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung mengatakan saat ini layanan bongkar muat peti kemas komposisinya baru 13% dari total pendapatan perseroan.
"Melalui berbagai upaya perbaikan layanan, diharapkan komposisinya bisa naik menjadi 40% pada 2020," katanya di sela-sela Malam Penganugerahan Pelanggan Pelindo III, Rabu (4/12/2019).
Dia mengatakan Pelindo III telah menggelar pertemuan dengan 8 gubernur yang berada di wilayah kerja Pelindo III. Dalam pertemuan tersebut, seperti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar Pelindo III ikut mendukung peningkatan ekspor.
"Kemudian Gubernur NTT melalui wakilnya meminta agar di NTT itu selama ini ada pengangkutan sapi dengan kapal hewan, padahal kalau kontainer kita bisa mengangkut daging sapi beku itu akan lebih efisien dan lebih banyak. Sehingga perlu ada pengembangan rumah potong hewan di sana," jelasnya.
Sementara, di Bali, Pelindo III tengah menata ulang pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Integrated Tourism Hub di Indonesia agar kedatangan cruise atau kapal pesiar bisa sehari ada satu kapal yang bersandar.
"Kalau saat ini baru 4 hari 1 kapal, dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan ada kapal sandar setiap hari. Sehingga Bali perlu dibuat menarik dan seindah mungkin, dan wisatawan dibuat nyaman," imbuhnya.
Adapun saat ini dalam acara Malam Penganugerahan Pelanggan Pelindo III pun diharapkan dapat mempererat hubungan perseroan dengan pelanggan sekaligus mendengar masukan-masukan dari pelanggan guna perbaikan pelayanan ke depan.
"Dalam event ini kami juga ingin memperkuat kerja sama, dan mendengar masukan customer karena secepatnya kami ingin berkontribusi dalam program pemerintah yakni menurunkan cost logistik dan meningkatkan ekspor," imbuhnya.
--
Pelindo III Optimis Layanan Arus Kapal Bakal Tumbuh 19%
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III optimistis sampai akhir tahun ini kinerja layanan arus kapal di sejumlah pelabuhan yang dikelolanya bisa tumbuh 18% - 19%.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan hingga Oktober 2019, kinerja arus kapal di wilayah kerja Pelindo III sudah mampu tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Ini capaian yang luar biasa, maka kami ucapkan terima kasih kepada customer, karena kinerja ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya," katanya di sela-sela acara Malam Penganugerahan Pelanggan Pelindo III, Rabu (4/12/2019).
Dia mengatakan kinerja mampu tumbuh dengan baik tersebut juga sejalan dengan berbagai upaya yang ditelah dilakukan, di antaranya seperti yang hanya 55.120 unit memberikan kemudahan bagi para pengusaha dengan memberikan tarif transhipment petikemas domestik antar terminal guna mengurangi biaya logistik 65% dari tarif normal.
“Dengan pemberikan tarif transhipment ini akibatnya ekpor Jatim mengalami pertumbuhan," katanya.
Bahkan, lanjutnya, perseroan juga memberikan layanan bagi pengusaha yang masih kesulitan melakukan ekspor sehingga perseroan melakukan penjemputan dan distribusi barang.
Berdasarkan data trafik Pelindo III menyebutkan, hingga Oktober 2019, arus kapal mencapai 63.990 unit atau tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 55.120 unit.
Kenaikan arus kapal tersebut diikuti meningkatnya arus barang, petikemas dan penumpang.
Untuk arus barang mencapai 2.731.543 MT atau naik 3% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 2.651.290 MT. Sedangkan arus petikemas hingga Oktober 2019 tercatat 4.450.803 TEUs atau naik 2% dibandingkan Oktober 2018 yakni 4.370.625 TEUs.
Sementara, untuk arus penumpang mencapai 2.983.159 orang atau naik 16% dibandingkan Oktober 2018 yakni 2.579.059 orang, lalu untuk arus hewan mengalami penurunan, tercatat hingga Oktober 2019 mencapai 105.334 ekor atau 6% dibandingkan Oktober 2018 yang mampu mencapai 111.564 ekor.
--
Dermaga Pelindo III 2020 Akan Didatangi Sedikitnya 79 Unit Kapal Pesiar
Sedikitnya 79 kapal pesiar atau cruise akan singgah di sejumlah pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III pada tahun 2020 mendatang.
Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung mengatakan bahwa untuk menyambut kedatangan cruise yang setiap tahun meningkat ini, perseroan telah menyiapkan berbagai infrastruktur dan fasilitas pelabuhan.
"Sejumlah infrastuktur penunjang mulai dari perbaikan area gedung pelabuhan, pengerukan alur dan kolam hingga menambah panjang dermaga sesuai standart agar kapal cruise bisa bersandar terus digarap," katanya dalam rilis, Selasa (3/12/2019).
Dia mengatakan saat ini Pelindo III memiliki 6 pelabuhan yang bisa disandari kapal pesiar, seperti Tanjung Mas, Tanjung Perak, Benoa, Celukan Bawang, Lembar dan Gili Mas.
Diharapkan, keberadaan pelabuhan berstandar cruise ini bisa turut mendongkrak kunjungan pariwisata terutama wisatawan asing yang ditargetkan bisa menggaet 20 juta wisatawan.
"Kami terus menambah kapasitas dermaga dan fasilitas pendukung lainnya sehingga kapal cruise bisa sandar di dermaga. Kalau enggak bisa sandar, pasti jumlah turis yang akan turun dan terbatas karena harus ditransfer lagi ke kapal kecil karena kapal cruise hanya dapat berlabuh," imbuh Dosi.
Adapun hingga November 2019 tercatat 124 unit cruise bersandar di pelabuhan Pelindo III.
Selain mendorong peningkatan sektor pariwisata, Pelindo III juga didorong untuk memfasilitasi sektor perikanan sebagai operator pelabuhan untuk membangun sistem logistik perikanan.
"Presiden menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia termasuk dengan segala potensinya seperti potensi lokasi indonesia sebagai jalur perdagangan laut dan kekayaan ikan di dalamnya, jumlah ikan tuna kita terbesar dunia sehingga potensi ini menjadi tanggung jawab kita bersama," kata M. Zulfikar Mochtar dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Logistics/bisnis.com/hd)


Januari 2020, Proyek Tol Laut Ada 26 Trayek Dengan Alokasi Anggaran Rp. 439 miliar
JAKARTA (LOGISTICS) : Hingga memasuki Januari 2020, sebanyak 26 trayek tol laut telah beroperasi dengan anggaran mencapai Rp. 439 miliar.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Wisnu Handoko mengatakan, selama 5 tahun terakhir pihaknya sudah mempelajari berbagai kebutuhan untuk penyelenggaraan tol laut.
"Kita dari 5 tahun ini banyak belajar, belajarnya apa, kita punya standar-standar biaya pelabuhan sekian, BBM sekian, akhirnya dengan relatif biaya hampir sama, kita bisa buka rute lebih banyak," katanya, Rabu (15/1/2020).
Menurutnya, pada 2018 terdapat sekitar 15 rute, lalu pada 2019 terdapat 19 trayek dan pada 2020 sudah menjadi 26 trayek.
Dia menuturkan melalui program tol laut menjadi proses pembelajaran juga bagi pemerintah dan pelaku usaha agar menjadi lebih efisien dalam pemakaian anggaran.
Menurutnya, hingga Januari 2020 ini kapal tol laut sudah mulai beroperasi dengan melakukan pelayaran pertama dan masih ada yang melakukan mobilisasi kapal.
Di sisi lain, dia menuturkan keterlibatan pihak swasta terus meningkat di mana terdapat tujuh trayek yang dikelola swasta, sedangkan 19 trayek lainnya oleh BUMN.
Penandatanganan kontrak PSO angkutan laut 2020 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dengan jumlah nilai kontrak, sebesar Rp3,65 trillun.
Jumlah tersebut terdiri atas pengoperasian kapal tol laut logistik sebesar Rp 439 miliar, angkutan perintis sebesar Rp1,09 triliun, PSO penumpang kelas ekonomi Rp2,0 triliun, angkutan khusus ternak sebesar Rp46,5 miliar, dan angkutan kapal rede sebesar Rp24 miliar.
--
MENHUB Yakini Digitaliasi Tol Laut Logistic Akan Mempermudah Masyarakat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa aplikasi digital untuk tol laut logistik bisa mempermudah masyarakat khususnya di kawasan Indonesia bagian timur untuk mendapatkan barang dengan harga murah.
"Tol laut harus sama mudahnya dengan kita memesan makanan pakai gofood, grabfood yang gampang dan tinggal pencet," kata Menteri Budi di Cirebon, Jawa Barat seperti dikutip Antara, Selasa (31/12/2019).
Dengan aplikasi digital tol laut, Budi Karya menjelaskan masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur bisa mendapatkan barang dengan mudah dan murah karena peran tengkulak bisa dihilangkan melalui aplikasi tersebut. Dengan aplikasi, masyarakat bisa memesan beras, minyak, semen dan lainnya secara langsung.
"Mereka yang di Papua, Maluku, Natuna yang ingin mendapatkan beras, minyak, semen (dapat memesan melalui aplikasi tol laut) dan datang tanpa harus berhubungan dengan tengkulak," ujarnya.
Menhub mengatakan dengan tidak adanya tengkulak, harga semua kebutuhan masyarakat bisa ditekan seminimal mungkin. "Saat ini banyak tengkulak sehingga hargan barang yang mestinya murah menjadi mahal, yang mudah menjadi sulit," tuturnya.
Saat ini, Kemenhub juga sedang melakukan kerja sama dengan aplikasi seperti Gojek, Grab dan beberapa lainnya guna memudahkan pelayanan.
Selain itu dalam waktu satu bulan, Kemenhub juga melakukan uji coba di dua tempat yaitu Merauke dan Ambon. "Kalau di dua tempat itu efektif, akan dikembangkan lagi ke beberapa tempat lainnya," katanya.
--
Dukungan Stakeholder Bagi Program Tol Laut
Indonesia National Shipowner's Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Kapal Nasional, berkomitmen membantu menyukseskan program Tol Laut pemerintah. Terbukti pada 2019, sudah ada 7 perusahaan swasta nasional yang menjadi operator Tol Laut.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyebutkan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan subsidi Tol Laut dapat turut mengurangi biaya logistik.
“Kami bahkan mendukung penurunan biaya logistik. Itulah sebabnya INSA bersama Kementerian Perhubungan sering melakukan kegiatan bersama saling bertukar ide dan gagasan khususnya dalam mensukseskan program tol laut pemerintah,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Tahun ini, pelayaran swasta nasional melayani tujuh trayek Tol Laut. Dia pun berkomitmen siap membantu meningkatkan kinerja program Tol Laut.
“Bahkan kami siap memberikan ide-ide baru yang out of the box untuk mempercepat suksesnya program Tol Laut,” katanya.
Di sisi lain, dia menegaskan pelayaran bukan merupakan penyebab tingginya biaya logistik nasional yang masih di kisaran 24%. Menurutnya, jika dirinci struktur biaya logistik satu persatu, maka akan terlihat bahwa porsi biaya angkutan laut hanya 19% dari total mata rantai logistik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menegaskan pemerintah akan terus melaksanakan program tol laut, sebagai wujud komitmen subsidinya pada 2020 pun meningkat hingga Rp500 miliar.
Pada 2019 telah terdapat 20 trayek tol laut yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia. Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunjan sebesar 20-30%.
Pemerintah juga melayani masyarakat melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 trayek.
Pada 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.
Namun, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32%.
Budi Karya mengatakan peluang investasi di sektor perhubungan laut terbuka lebar karena pemerintah tengah mendorong pengembangan kawasan pariwisata dengan membuka pelabuhan untuk kapal-kapal wisata.
“Tentunya peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di destinasi pariwisata yang strategis tersebut,” paparnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


PT AP II Prediksi Arus Penumpang di Bandaranya Pada 2020 Naik 5%
JAKARTA (LOGISTIK) : PT Angkasa Pura II (Persero) optimistis pertumbuhan jumlah penumpang bisa hingga 5% pada 2020. Proyeksi tersebut lebih baik ketimbang tahun 2019 yang diprediksi anjlok 18,85%.
Berdasarkan data perseroan, prognosa jumlah penumpang sepanjang 2019 mencapai 90,46 juta orang, sedangkan realisasi pada 2018 mampu menembus 112,6 juta orang. Selisih penurunan keduanya mencapai 18,85%.
Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan kinerja sepanjang 2019 merupakan gambaran kondisi normal yang baru, karena tercipta titik keseimbangan pada masyarakat.
"Business plan kami targetkan pertumbuhan traffic [penumpang] bisa capai 4,5-5% pada 2020," kata Awaluddin, Minggu (22/12/2019).
Pihaknya masih meyakini transportasi udara tetap menjadi primadona bagi masyarakat dalam negeri yang mengutamakan kecepatan. Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat aktivitas pergerakan antarpulau yang tinggi.
Kemudian, dia berharap kondisi perekonomian bisa membaik pada tahun depan, sehingga mendorong mobilitas masyarakat dan meningkatkan daya beli.
Di sisi lain, AP II juga mendorong sektor pariwisata menjadi fokus ekonomi baru guna peningkat pergerakan penumpang dan pesawat. Apalagi, pemerintah sedang getol mengembangkan lima destinasi super prioritas.
Awaluddin menuturkan kinerja perseroan juga bisa meningkat dengan adanya tambahan empat bandara baru yang merupakan penugasan dari pemerintah melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) barang milik negara.
Keempat bandara tersebut adalah Bandara TJilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Radin Inten II (Lampung), Bandara HAS Hanandjoeddin (Belitung), dan Bandara Fatmawati Soekarno (Bengkulu).
Kendati demikian, pihaknya juga mempertimbangkan sejumlah infrastruktur yang akan terbangun dan mempengaruhi sektor penerbangan. Contohnya, Tol Trans Sumatera yang akan memengaruhi penerbangan rute Jakarta-Lampung, Jakarta-Palembang, Padang-Pekanbaru, atau Medan-Pekanbaru.
--
PT AP I Targetkan Kepemilikan Aset Hingga Rp. 90 triliun
PT Angkasa Pura I (Persero) menargetkan kepemilikan total nilai aset hingga Rp90 triliun pada 2023.
Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura (AP) I Handy Heryudhitiawan mengatakan sejumlah pengembangan terus dilakukan terhadap bandara yang dikelola antara lain Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Pattimura Ambon, Bandara Juanda Surabaya, Bandara El Tari Kupang, dan Bandara Sam Ratulangi Manado.
“Target sesuai RJPP [rencana jangka panjang perusahaan] kami adalah Rp90 triliun pada 2023. Saat ini, masih Rp32 triliun," kata Handy kepada Bisnis, Minggu (29/12/2019).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, alokasi investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan beberapa bandara mencapai total Rp. 32,2 triliun. Perinciannya, Bandara Syamsudin Noor Rp2,3 triliun, Bandara Sultan Hasanuddin Rp3,5 triliun, Bandara I Gusti Ngurah Rai Rp15 triliun, dan Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA) Rp11,4 triliun.
Proyek pembangunan terminal baru Bandara Syamsudin Noor sudah selesai dan dioperasikan mulai 10 Desember 2019. Pekerjaan konstruksi dilakukan dalam dua paket pekerjaan, yaitu Paket 1 berupa pembangunan gedung terminal dan fasilitas penunjang dan Paket 2 berupa pekerjaan infrastruktur, bangunan penunjang, dan perluasan apron.
Pengembangan tersebut membuat bandara berkode BDJ ini memiliki kapasitas penumpang mencapai 7 juta orang per tahun, atau meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang hanya mampu menampung 1,5 juta orang per tahun.
Di samping pengembangan bandara existing, lanjutnya, AP I juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola Bandara Sentani Papua melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) mulai 1 Januari 2020. Program pengembangan dalam waktu dekat adalah pengembangan terkait dukungan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.
Bandara Sentani Jayapura pada 2018 lalu melayani sebanyak 2,1 juta penumpang dan 62 ribu pergerakan pesawat. Fasilitas sisi udara antara lain runway berdimensi 3.000 meter x 45 meter dengan kapasitas apron 13 parking stand untuk pesawat berbadan kecil (narrow body), 8 parking stand untuk pesawat kargo, ataupun 11 parking stand untuk pesawat bermesin baling-baling (propeller).
Handy menuturkan nilai investasi 2020 belum diputuskan karena masih harus dibahas bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rapat umum pemegang saham terkait dengan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) akan berlangsung pada Januari 2020.
Nilai investasi AP I pada 2019 mencapai Rp17,5 triliun. Angka tersebut meningkat hingga 45,8% dibandingkan dengan nilai investasi pada 2018 yang hanya Rp12 triliun.
--
PT AP II Alokasikan Capex Selama 5 Tahun Sebesar Rp.35,2 triliun
PT Angkasa Pura II (Persero) diketahui telah mengalokasikan belanja modal hingga Rp35,2 triliun dalam periode 2017-2021 agar bisa akseleratif dalam investasi.
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan investasi yang cukup akseletarif tersebut terlihat dari perkembangan nilai aset perseroan yang terus meningkat. Pada 2013, total nilai aset hanya Rp13 triliun, kemudian pada 2016 sudah melonjak hingga 115,3% menjadi Rp28 triliun.
"Saat ini nilai aset sudah Rp41,6 triliun, itu bisa tercapai berkat kinerja investasi yang agresif. Hingga 2021, capex indikatif kami mencapai Rp35,2 triliun," kata Awaluddin kepada Bisnis, Minggu (29/12/2019).
Berdasarkan data AP II, alokasi nilai belanja modal terbagi dalam dua kategori, yakni Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp30,9 triliun dan 11 bandara lain sejumlah Rp4,3 triliun. Bandara berkode CGK memang mendapatan jatah investasi besar karena telah menjadi dinamo bagi kinerja perseroan.
Hampir 60% pergerakan penumpang dan pesawat serta pendapatan BUMN pengelola bandara di wilayah barat Indonesia ini disumbangkan oleh Bandara Soekarno-Hatta. Tidak berlebihan jika bandara tersebut mendapatkan perhatian lebih.
Investasi proyek yang masih berjalan untuk CGK, lanjutnya, pembangunan bangunan terintegrasi (integrated building) senilai Rp800 miliar, revitalisasi Terminal 1C dan Terminal 2F sebesar Rp1,6 triliun dan membangun aksesibilitas di sekitar bandara hingga Rp1,1 triliun. Adapun, ketiganya ditarget selesai pada 2020.
Sementara, tutur Awaluddin, investasi ke depan untuk bandara yang sama antara lain pembangunan cargo village senilai Rp1,58 triliun, automated people mover system (APMS) tahap I sebesar Rp900 miliar, dan landasan gelinding silang sisi timur (east cross taxiway/ECT) tahap II sebanyak Rp800 miliar.
Di sisi lain, AP II juga sedang merencanakan pembangunan Terminal 4 CGK, yang fisiknya akan dikerjakan mulai 2021 dan tuntas pada awal 2024. Nantinya, terminal ini menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 40 juta penumpang per tahun.
Saat ini, pihaknya bersama dengan KSO Karya Bersama Nusantara akan merumuskan desain Terminal 4 dalam waktu 18 bulan ke depan, mencakup desain perencanaan teknis, struktur pembiayaan, dan desain penataan keseluruhan operasional. KSO Karya Bersama Nusantara adalah pemenang lelang perencanaan Terminal 4 yang terdiri dari PT Bina Karya, Yooshin Engineering Corporation, dan PT LAPI Divusi.
Sementara, lanjutnya, investasi untuk bandara lain juga tidak dikesampingkan. Pengembangan sisi darat dan udara masih berlangsung hingga 2020, antara lain untuk Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Bandara Silangit Siborong-borong, Bandara Kertajati Majalengka, dan Bandara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba.
Proyek pengembangan yang akan rampung pada 2020 adalah Bandara Sultan Thaha Jambi, dengan nilai investasi senilai Rp303 miliar. Pengembangan mencakup perluasan area terminal penumpang pesawat menjadi 22.000 meter² sehingga kapasitas meningkat dari 1,6 juta penumpang per tahun menjadi 2,6 juta penumpang per tahun.
Selain itu, terdapat pengembangan kapasitas terminal Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan investasi hingga Rp226 miliar. Proyek perluasan tersebut akan membuat luas terminal menjadi 44.000 meter² pada 2020 atau bertambah hingga 51,7% dari kondisi saat ini 29.000 meter².
"Kami akan tetap gencar melakukan investasi agar tidak terjadi lack of capacity seperti saat ini. Kondisi ini bisa terjadi karena dulu pada 1998 kami mengerem investasi, tetapi terjadi lonjakan permintaan hingga sekarang," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


INSA Harapkan Ada Insentif Penerapan BBM B30
JAKARTA (LOGISTICS) : Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengharapkan ada kebijakan pemerintah yang dapat meringankan biaya operasional
Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan secara prinsip INSA mendukung kebijakan nasional penerintah. Namun, B30 akan meningkatkan biaya perawatan kapal.
"Sebagaimana hasil penggunaan B20 yang meningkatkan pemakaian consumable parts yang meningkatkan juga maintenance cost, maka kita mengharapkan ada kebijakan lain yang dapat meringankan biaya operasional," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/1/2020).
Selain itu, dia menginginkan dilakukan uji terapan untuk marine use atau penggunaan di kelautan bagi B30, sebelum diberlakukan secara menyeluruh. Dengan begitu, pihaknya dapat melakukan langkah-langkah antisipasi teknis apabila terjadi kendala-kendala operasional.
Hal ini senada dengan, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) yang meminta agar kualitas campuran BBM solar B30 benar-benar diperhatikan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada mesin.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, menuturkan sebenarnya kandungan FAME (fatty acid methyl ester) yang berasal dari kelapa sawit tersebut mau dinaikkan jadi berapa pun bagi tidak masalah.
"Yang penting kualitas proses blending [penyatuan] dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada mesin kapal, karena selama ini banyak keluhan dari anggota kami terutama mesin dengan putaran tinggi," katanya kepada Bisnis.
Dia berharap agar kualitas B20 dan seterusnya hingga nanti mungkin penerapan B100 ditingkatkan sesuai kebutuhan mesin agar tidak menimbulkan masalah teknis yang bisa mengganggu kinerja mesin dan memperpendek usia komponen mesin kapal.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM menerapkan mandatori B30 per Januari 2020, setelah pada 2019 menerapkan mandatori B20 dalam campuran bahan bakar solar. B30 yang dimaksud yakni pencampuran 70% solar murni dengan minyak FAME yang dihasilkan dari kelapa sawit sebesar 30%.
Campuran ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan atas impor BBM jenis solar dan meningkatkan serapan sawit di dalam negeri mengingat pasar internasional minyak kelapa sawit tengah bergejolak.
--
INSA Akui Ada Beda Harga di BBM Untuk Kapal
Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengakui adanya kemungkinan perbedaan harga antara BBM rendah sulfur atau berkadar rendah belerang dengan yang berkadar tinggi.
Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto mengungkapkan bahwa sejak awal INSA memang sudah terlibat dalam diskusi awal penerapan aturan penggunaan BBM rendah belerang tersebut.
"Salah satu dampak adalah kemungkinan terjadinya perbedaan harga BBM antara high sulphur dan low sulphur yang meningkatkan biaya operasional kapal. Untuk meminimalisir, INSA sudah mengusulkan agar pembelian BBM tidak dikenakan PPN [pajak pertambahan nilai]," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (14/1/2020).
INSA mengaku sejak semula sudah terlibat dalam diskusi awal tentang kesiapan pemberlakuan ketentuan International Maritim Organization (IMO) tersebut, beserta dampak-dampaknya.
Dia juga mengklaim sudah memberi masukan kepada pemerintah mengenai berbagai kemungkinan dampak dan solusinya. Terkait dengan peningkatan biaya operasional, dia tidak memerinci seberapa besar dampak peningkatan tersebut terhadap operasional.
Sementara itu, kebutuhan atas BBM berkadar rendah belerang, hanya dikonsumsi oleh kapal-kapal besar yang menggunakan marine fuel oil, sedangkan kapal-kapal kecil yang menggunakan marine gas oil atau solar bahkan B20, sudah dalam kondisi low sulphur.
Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko belum memberi tanggapan saat dimintai konfirmasinya oleh Bisnis baik melalui layanan pesan singkat maupun telepon.
Kemenhub mewajibkan penggunaan bahan bakar low sulfur bagi setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia, baik itu kapal berbendera Indonesia maupun asing.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal.
Saat ini kebanyakan, kapal-kapal di Indonesia masih menggunakan bahan bakar dengan kadar sulfur sebesar 3,5 persen. Selain itu, perlu dipastikan kesiapan Pertamina dalam penyediaan bahan bakar tersebut.
Berdasarkan regulasi IMO 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 tersebut, pemerintah mewajibkan kapal-kapal Indonesia menggunakan bahan bakar dengan kadar sulfur maksimal sebesar 0,5 persen yang bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara.
--
Menteri KKP Kaji Penggunaan Kapal 150 GT di Areal ZEE
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diminta melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan operasional kapal di atas 150 gross ton (GT) khusus di ZEE dan laut lepas.
Penasihat Pusat Transformasi Kebijakan Publik Abdul Halim mengatakan bahwa kajian tersebut harus melibatkan para pemangku kepentingan terkait khususnya Ditjen Perikanan Tangkap, akademisi, dan ahli kapal perikanan.
Kajian ini nantinya diharapkan mampu menjelaskan alasan di balik pembatasan kapal ikan untuk tangkap maksimal 150 GT dan kapal angkut 200 GT, sesuai Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) No. D.1234/DJPT/PI.470. D4/31/12/2015.
Kemudian perlu juga dijelaskan dampak pembatasan ini bagi pembangunan perikanan di dalam negeri. Terakhir, penjelasan tantangan yang dihadapi berkenaan dengan pemanfaatan zona ekonomi eksklusif (ZEEI) dan laut lepas.
Halim menu turkan apabila persoalannya adalah berkenaan dengan kepemilikan kapal, maka yang harus dipastikan adalah kelengkapan administrasi perikanannya. “Lebih dari itu adalah apakah ada keterkaitan kepemilikan kapal lebih dari 150 GT tersebut dengan mafia di sektor perikanan global?” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/1/2020).
Halim menilai apabila nanti dioperasikan, kapal 150 GT itu diprioritaskan modal dalam negeri. Penyertaan modal asing (PMA) menurutnya hanya boleh di sektor pengolahan ikan.
Lebih lanjut, dia meminta agar KKP membenahi zonasi tangkapan dan mengeluarkan izin kapal yang sudah habis masa waktunya guna mendukung kinerja di sektor perikanan ini.
Berkaca pada pengelolaan perikanan di WPP-NRI 715, kata Halim kapal yang men dapatkan izin operasi berukuran kurang dari 100 GT. WPP 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau. Kawasan ini tersebar di enam provinsi masing-masing Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.
Ironisnya, Center of Maritime Studies for Humanity menemui fakta bahwa sebanyak 762 kapal ikan berukuran kurang sari 10-30 GT diperkirakan beroperasi di perairan kurang dari 12 mil. Menariknya, 100% Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal berukuran lebih dari 10-30 GT justru berstatus non-aktif antara 2015 - Agustus 2019.
“Sedikitnya 40% SIPI dari 193 kapal berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI 715 akan habis masa berlakunya antara Oktober-Desember 2019," tambahnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


INSA Sambut Baik Rencana Holding BUMN Kepelabuhanan
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) menyambut baik wacana sinergi dan integrasi BUMN pelabuhan. Pasalnya, dengan sinergi yang bisa berupa holding kepelabuhanan, pelayanan pelabuhan bisa memiliki standar yang sama di seluruh Indonesia.
Ketua Umum INSA, Carmelia Hartoto mengatakan, standarisasi kualitas produk dan jasa kepelabuhanan hanya bisa dicapai jika dikelola oleh management yang sama. Menurutnya, bisnis pelabuhan yang saat ini bekerja dengan pendekatan regional menyebabkan adanya pembatasan wilayah yang terbagi dalam empat wilayah di bawah pengelolaan 4 BUMN kepelabuhanan, yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.
“Pengelolaan pelabuhan akan lebih baik jika berdasarkan fungsi dan produktivitas, yang bisa merespons perubahan dan kebutuhan pasar. Misalnya layanan peti kemas dari Aceh sampai Papua di-handle oleh satu manajemen," ujarnya, dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Senin (13/1/2020).
Jika holding terbentuk, lanjut Carmelia, Kementerian BUMN bisa memilih pengelola dari korporasi yang sudah ada. Nanti dipilih, tergantung siapa yang punya kinerja lebih tinggi, serta memiliki visi mentransformasi pelabuhan sesuai kebutuhan pasar.
Menurutnya, pengelolaan terminal peti kemas bisa merujuk pada kinerja Pelindo II, yang melakukan banyak perubahan melalui digitalisasi. Hasilnya bisa dilihat dari proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin baik dan cepat. Sehingga transformasi di Tanjung Priok bisa diterapkan di semua pelabuhan di Indonesia.
"Toh semuanya adalah asset pemerintah. Jika holding terbentuk, mungkin spread of control-nya terlalu luas, namun bisa diatasi dengan manajemen yang kuat dan punya strong leadership," paparnya.
Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah harus menyiapkan seperangkat regulasi dan aturan sebelum membentuk korporasi induk Pelindo.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan mengubah konsep super holding yang diwacanakan menteri sebelumnya menjadi jadi subholding, yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha. Konsep subholding tersebut seperti lini bisnis yang sekarang dijalankan Pelindo I sampai dengan IV.
Saat ini, perusahaan yang bergerak di jasa pelabuhan itu mengelola pelabuhan sesuai wilayah kerja masing-masing. Ke depan, Erick menginginkan pembagian tugas bukan dari wilayah, melainkan dari jenis usahanya.
“Contoh apakah ke depan Pelindo bisa jadi pelindo 1 sampai IV atau Pelindo kita ubah sesuai fungsinya, misalnya Pelindo peti kemas, pelabuhan, curah cair, tidak berdasarkan sub region-nya yang akhirnya terjadi kanibal dan ketidakpastian di antara mereka. Hal-hal ini yang mau kita lakukan,” kata Erick.
--
Wapres Minta Kemenhub Kembangkan Pelabuhan Bojonegara
Pemerintah akan meningkatkan fasilitas sarana transportasi di Banten sebagai penyangga Jakarta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihaknya memaparkan konsep pengembangan transportasi untuk wilayah Banten. Pengembangan meliputi kereta api, bandara dan pelabuhan.
"Pak Wapres [Ma'ruf] minta dikembangkan pelabuhan Bojonegara. Kita [Kementerian Perhubungan] akan pelajari, kami minta nanti Pelindo II mempresentasikan [konsep pengembangan]," kata Budi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (07/1/2020).
Dalam dua pekan ke depan Wakil Presiden juga akan melakukan kunjungan kerja ke Banten. Kunjungan ini akan melihat berbagai pengembangan sarana transportasi di wilayah itu.
Budi menyebutkan selain pelabuhan, di Banten juga dilakukan pengembangan sarana transportasi kereta api. Wilayah ini telah terhubung dalam jaringan kereta listrik hingga Rangkasbitung. Rencananya sistem kereta listrik di Banten akan diperpanjang hingga Serang dan berakhir di Merak.
"Sebenarnya ada jalur kereta api yang menuju ke Labuan sama ke Pandeglang. Nah itu kita akan aktifkan untuk reaktivasi sehingga masyarakat Lebak, Pandeglang, Serang itu bisa berinteraksi menggunakan kereta api," katanya.
Sedangkan untuk bandara, Budi menyebutkan akan dikembangkan beberapa bandara penunjang Jakarta di Banten. Bandara yang disiapkan yakni di sekitar Penjo, Pandeglang, serta kawasan reklamasi Teluk Naga.
"Kami bayangkan Jakarta 2045 atau 2100 kita harus siapkan bandara-bandara yang banyak sebagai satu alternatif. Kalau di negara maju itu satu kota besar bandaranya bisa 5-6. Kita siapkan dari sekarang," katanya.
--
Pemprov Sumut Dukung Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung upaya percepatan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi pelabuhan hub internasional. Apalagi hal tersebut diyakini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan rencananya di kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung akan dibangun kilang minyak dan petrokimia. Menurutnya, apabila kilang minyak tersebut cepat dibangun diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya perkembangan pelabuhan.
"Saya tahu proyek ini pada tahun 2016. Segera bentuk tim, dimana ada orang Pemprov, Pemkab Batubara dan Pelindo, lakukan kerja sama dalam bentuk kelompok kerja, " kata Edy melalui keterangan resminya dikutip Selasa (7/1/2020).
Guna segera merealisasikan hal tersebut, katanya, Pemprov akan mengejar investasi dari Korea Selatan. " Kalau targetnya pertengahan tahun 2020 sudah groundbreaking yah sudah dikerjakan dari sekarang," ujarnya.
Edy berharap dengan terselesaikan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi hub internasional akan mening katkan taraf hidup masyarakat Sumut. "Saya berharap dari Kuala Tanjung ini lah nanti bisa menyejahterakan Sumatera Utara, karena sangat mungkin dari situ membuka banyak lapangan kerja, habis rapat ini harus sudah dibuat planning besar, kapan ini semua akan diselesaikan, siapa dan berbuat apa harus jelas," harapnya.
Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional yang terintegrasi dengan kawasan industri sebagai fasilitas penunjang (back bone) pelabuhan pun dilakukan secara bertahap, dimana tahap 1 sudah selesai dibangun dan dioperasikan terminal multipurpose dengan panjang dermaga 2x500 m dengan kapasitas peti kemas 500.000 Teus dan Tangki Timbun CPO 100.000 metric ton.
Tahapan selanjutnya adalah pe ngembangan kawasan industri dan pengem bangan pelabuhan sesuai per tumbuhan industri dan transhipment. Untuk itu, Pelindo membutuhkan penetapan lokasi (penlok) seluas 1.700 Ha, dimana 1.128 Ha diperuntukan untuk kebutuhan lahan kilang dan petrokimia dan 500 Ha untuk kluster industri lainnya. Ditaksir total dana yang dibutuhkan adalah Rp 9,5 Triliun.
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Ihsanuddin Usman mengatakan bahwa di Pelabuhan Kuala Tanjung ini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Kami berharap dukungan yang optimal dari pemerintah, dimana bila ini terwujud akan ada lapangan kerja untuk 25.000 orang. Jika kita bekerja sesuai dengan porsi kita masing masing, awal tahun depan sudah bisa kita lakukan pembangunan konstruksi," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


AirNav Catat Pertumbuhan Laba Bersih 17,98%
BANDUNG (LOGISTICS) : Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau AirNav Indonesia mencatat perkiraan pertumbuhan laba bersih 17,98% seiring dengan peningkatan lalu lintas penerbangan internasional.
Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto memperkirakan laba perusahaan sepanjang 2019 meningkat 17,98% menjadi Rp 479 miliar dari Rp 406 miliar pada tahun lalu.
Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan kunjungan turis asing ke Tanah Air. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada periode Januari-September 2019 mencapai 12,7 juta wisatawan mancanegara atau meningkat 2,63 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Hal ini berdampak pada trafik lalu lintas penerbangan internasional dan pembukaan rute baru dari dan keluar Indonesia.
"Hampir 70% pendapatan AirNav berasal dari internasional," papar Novie, Kamis (26/12/2019).
Sebagai catatan, pergerakan mata uang Garuda terhadap dolar AS sepanjang 2019 berada di kisaran Rp14.200-Rp13.800 per dolar AS. Pendapatan AirNav dari aktivitas layanan navigasi penerbangan internasional mengacu pada pergerakan dolar AS.
Lebih lanjut, Novie memperkirakan pendapatan usaha perusahaan mengalami perlambatan. Pendapataan usaha AirNav diproyeksikan tumbuh 12% menjadi Rp3,7 triliun pada 2019 dari realisasi tahun lalu sebesar Rp3,3 triliun.
Hal ini disebabkan oleh penurunan lalu lintas penerbangan domestik.
"Lalu lintas penerbangan domestik memang ada penurunan, namun dari internasional dan overflying tetap normal," kata Novie, Kamis (27/12/2019).
Kendati demikian, kondisi perlambatan tersebut tidak signifikan karena pendapatan operasional AirNav berasal dari aktivitas navigasi penerbangan internasional. Ini tercermin dari posisi laba bersih yang tetap kuat.
Manager Humas AirNav Indonesia Yohanes D. Sirait mengatakan penurunan lalu lintas penerbangan domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor a.l. kenaikan tiket pesawat dan infrastruktur tol yang mulai terhubung di Jawa dan Bali.
"Di Jawa sudah ada tol, jadi itu menjadi pilihan transportasi. Selain itu, mobilitas penerbangan paling banyak ada di Jawa," papar Yohanes, Jumat (27/12/2019).
Dari catatan AirNav, lalu lintas penerbangan sejauh domestik mengalami penurunan rata-rata sekitar 5% pada periode Natal dan Tahun Baru 2020.
"Lalu lintas teramai terjadi pada 24 Desember 2019 dan memang terjadi peningkatan pada saat itu. Tetapi, sisa hari lain rata-rata mengalami penurunan untuk lalu lintas penerbangannya," ujar Direktur Operasi AirNav Indonesia Mokhammad Khatim.
Kendati ada penurunan di penerbangan domestik, Khatim menegaskan AirNav tetap menjaga kinerjanya, terutama yang terkait dengan aspek keselamatan dan pelayanan.
Terbukti sepanjang 2019, AirNav mencatatkan zero accident selama melayani navigasi di seluruh bandara di Tanah Air. (Logistics/bisnis.com/hd)