LOGISTICS JOURNAL NO. 155/DESEMBER 2014

cover des2014
 

Editorial - KONSISTENSI
Kado akhir tahun 2014 adalah diturunkan harga BBM, baik untuk premium maupun untuk solar. Namun kebijaksanaan penurunan sudah tidak mampu menolong, karena semua tolok ukur kenaikan di penghujung 2014 ini adalah karena kenaikan BBM. Bagi masyarakat kebanyakan yang menjadi persoalan kenaikan barang-barang kebutuhan pokok apakah akan menjadi turun juga sama dengan turunnya harga BBM tersebut?
Banyak hal yang janggal mengiringi keputusan naiknya BBM tersebut. Mulai dari turunnya harga minyak dunia dan tidak adanya persetujuan DPR-RI karena sedang ricuh. Kontriversi ini adalah sebuah pelajaran yang tidak bagus dalam memberi contoh bagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. Kita mengkhawatirkan ketidak patuhan terhadap prosedur di level tertinggi di negara ini akan diikuti dengan ketidakpatuhan di level penyelenggara pemerintahan lainnya.
Konsistensi terhadap prosedur atau tata peraturan yang berlaku sampai ada peraturan yang membatalkannya, sangatlah harus dijunjung tinggi. Karena kalau alasan APBN akan kolap kalau tidak dinaikkan atau dikurangi subsidi BBM-nya adala tidak beralasan sama sekali di saat bahan minyak mentah dunia sedang anjlok turun. Bukan persoalan kebijakan naiknya BBM. Tapi konsistensi terhadap tata peraturan itulah yang dikhawatirkan akan jadi pemicu bagi pemegang kebijakan pemerintah di sektor lainnya akan meniru pola inkonsistensi ini.
Saat negara ini harus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, bekal utama kita adalah peraturan/regulasi pemerintah yang memihak pada pelaku usaha nasional. Jika regulasi yang paling mendasar dalam menentukan kenaikan BBM telah diporakporandakan oleh pengambil kebijakan tertinggi, siapa lagi yang dapat menjaga konsistensi tersebut. Bangsa ini sangat terkenal karena bangsa yang latah, pola pengambilan kebijakan ini akan dijadikan model pengambilan kebijakan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Maka habislah daya perlindungan terhadap pelaku usaha dari dalam sendiri, bukanlah dari sesama pesaing usaha dari luar negeri.
Berharap, berharap dan berharap adalah pekerjaan dari pelaku usaha sambil terus melakukan terobosan apa yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan usahanya. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin bagi pelaku usaha ada pengaruhnya bagi usahanya tapi tidak boleh meratapi kebijakan tersebut tapi harus segera keluar dari ketidakyamanan atas kebijakan tersebut. Bagi pelaku usaha berbuatlah untuk iklim usahanya sendiri senyaman mungkin, janganlah menunggu iklim usaha yang dibangun oleh pemerintah. (guslim-des'14)

pelindo3
Pelindo III Raih Predikat
Perusahaan Terpercaya di Indonesia
SURABAYA (LOGISTICS): PT Pelabuhan Indonesia III yang merupakan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Kepelabuhanan dinyatakan menjadi salah satu perusahaan terpercaya di Indonesia. Predikat itu diperoleh Pelindo III atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam perspektif risiko di perusahaan.
Sebelumnya, BUMN yang berpusat di Surabaya itu telah melalui serangkaian penilaian dan proses audit yang dilakukan oleh Majalah SWA dan Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). Atas penilaian dan proses audit tersebut, Pelindo III dianugerahi gelar “Trusted Company” oleh Majalah SWA dan IICG pada Rabu (18/12) di Jakarta.
Sekretaris Perusahaan Pelindo III Yon Irawan mengatakan predikat “Trusted Company” yang diterima Pelindo III menunjukkan bahwa perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan GCG di dalam tubuh perusahaan. Sebagai salah satu BUMN yang cukup besar di Indonesia, Pelindo III telah memiliki strategi dalam memastikan risiko bisnis yang meliputi aspek struktural dan operasional.
Bukan hanya itu, Pelindo III juga telah memiliki rumusan strategis dan kebijakan perusahaan dari tingkat korporasi, bisnis, hingga fungsional.
“Pada intinya adalah bagaimana perusahaan melakukan antisipasi terhadap segala risiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan menimpa Pelindo III. Mulai dari risiko yang kecil hingga risiko yang dapat mengancam keberadaan perusahaan ini,” urainya.
Yon mengaku penerapan GCG memang tidak mudah. Hal itu membutuhkan komitmen dan intergritas dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, mulai dari pemegang saham, manajemen, pegawai, hingga stakeholder. Selain itu, evaluasi dan monitoring juga diperlukan untuk memastikan penerapan GCG telah sesuai dengan kaidah dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
“GCG sebagai pengendalian internal merupakan landasan operasional yang menjadi acuan untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme untuk mencapai tujuan perusahaan. GCG juga sebagai sarana untuk mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan,” tambahnya.
Chairman Indonesia Institute for Corporate Governance Gendut Suprayitno mengatakan aspek-aspek penilaian GCG dalam perspektif risiko meliputi komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerjasama, visi, misi, dan tata nilai, strategi dan kebijakan, etika bisnis, dan budaya risiko. Menurutnya, Pelindo III telah memenuhi semua aspek-aspek penilaian yang telah ditentukan oleh tim penilai.
Corporate Governance Perception Index (CGPI) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Majalah SWA dan IICG terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan, perusahaan swasta, dan perusahaan publik (emiten). Hasil penilaian menunjukkan tingkat komitmen perusahaan terhadap GCG mulai dari “Fair Trusted Company”, “Trusted Company”, dan “Most Trusted Company”.
Penghargaan kali ini merupakan penghargaan ketiga yang diraih oleh Pelindo III di ajang CGPI. Sebelumnya, Pelindo III menyandang gelar “Fair Trusted Company” di tahun 2012 dan “Trusted Company” di tahun 2013.(Logistics/hd)

bea cukai
Bea Cukai Realisasi Penerimaan Hingga November 2014
Capai Rp. 141,65 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 30 November 2014 telah mencapai Rp141,65 triliun atau 81,54 persen dari target APBN-Perubahan Rp173,7 triliun.
Berdasarkan keterangan Ditjen Bea dan Cukai yang diterima di Jakarta, Rabu (10/12/14), realisasi penerimaan ini meningkat Rp1,07 triliun atau 0,76% dari periode yang sama tahun lalu, yang hanya tercatat sebesar Rp140,5 triliun.
Penerimaan itu berasal dari bea masuk yang mencapai Rp29,2 triliun atau 82,07%dari target Rp35,6 triliun, bea keluar Rp10,9 triliun atau 52,92% dari target Rp20,6 triliun dan cukai Rp101,4 triliun atau 86,39% dari target Rp117,45 triliun.
Meskipun realisasi penerimaan meningkat dibandingkan tahun lalu, namun hingga akhir tahun 2014, diperkirakan penerimaan bea dan cukai hanya mencapai kisaran 92%, sehingga target dipastikan tidak akan tercapai.
Perkiraan pencapaian pada akhir tahun tersebut sangat kontras dengan kinerja bea dan cukai yang selama ini selalu memenuhi bahkan melampaui target, namun penerimaan cukai diprediksi masih bisa memenuhi ekspektasi.
Target penerimaan bea masuk dan bea keluar diprediksi tidak tercapai karena dipengaruhi berbagai faktor eksternal, diantaranya perlambatan perekonomian global yang menyebabkan adanya koreksi pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, faktor menurunnya perdagangan global dan nilai ekspor maupun impor dibandingkan tahun 2013. Untuk penurunan bea keluar, ditambah faktor harga komoditas di pasar global, perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor dan kebijakan hilirisasi bahan tambang mineral.(Logistics/hd)

jk teluk lamong
Wapres Jusuf Kalla Kunjungi Terminal Teluk Lamong
SURABAYA (LOGISTICS) : Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari ini (Sabtu, 6/12/14) melanjutkan safari kerja sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah agenda kegiatan pada Sabtu (6/12/14) ini merupakan rangkaian terakhir setelah kunjungan kerja ke Jawa Barat, Jawa Tengah, pada 4 - 6 Desember 2014.
Dalam perjalanannya kali ini, Wapres akan meninjau Terminal Teluk Lamong yang dikelola anak perusahaan PT Pelindo III, dilanjutkan ke Pabrik Gula Krep di Mojokerto, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Pasuruan, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di Malang, Waduk Karangkates Kabupaten Malang di perbatasan Kabupaten Blitar.
Usai menyelesaikan kunjungannya, Wapres diagendakan langsung terbang kembali ke Jakarta pada Sabtu sore melalui Pangkalan Udara TNI AU Abdul Rahman Saleh Malang.
Sehari sebelumnya, di Jawa Timur, Wakil Presiden meninjau Lapangan Migas Banyu Urip EPC 1 di Bojonegoro, dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan kereta api untuk menginap semalam.
Sedangkan di Jawa Barat, Wapres meninjau Waduk Jatiluhur, Penelitian Padi Sang Hyang Seri Sukamandi, PLTU Indramayu, Pabrik Gula Subang, yang kemudian dilanjutkan ke Jawa Tengah.
Di Jawa Tengah, Wapres meninjau PLTU Batang, Waduk Kedung Ombo, dan Pabrik Gula Mojo. (Logistics/hd)

swasembada perikanan
Pemerintah Dorong Swasembada Perikanan
KOTABARU (LOGISTICS) : Pemerintah terus mencanangkan agar Indonesia bisa segera meraih era swasembada di sektor perikanan.
Lebih lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan nelayan tangkap dan nelayan budidaya Indonesia sudah saatnya menjadi swadaya dan swasembada di bidang perikanan.
"Sudah saatnya kita harus belajar swadaya dan swasembada, dalam hal penyediaan pakan ikan, semua bahan ada di Indonesia, kalau terus impor akan menjadi beban yang sangat besar bagi nelayan," ujarnya di sela dialog bersama para nelayan di Desa Sigam, Kotabaru, Minggu (14/12/14).
Selama ini, pakan ikan dan beberapa peralatan budidaya ikan yang digunakan nelayan merupakan produk impor, sehingga menjadikan biaya yang cukup besar karena terpengaruh dengan nilai dolar untuk membelinya.
"Kalau nilai dolar Amerika sampai tembus Rp15.000 per dolar, bagaimana nasib nelayan, mau makan apa untuk keluarga, karena harus memikul beban yang begitu besar," katanya.
Oleh sebab itu, Susi mengimbau para nelayan mau belajar dalam segala hal terkait pencaharian sebagai nelayan, seperti membuat kreativitas dalam pembuatan pakan ikan, begitu juga dengan filter atau penyaring, jadi tidak perlu impor.
"Sebenarnya bahan apapun dalam penyediaan pakan ikan semuanya lengkap tersedia di sekitar kita, tinggal bagaimana kreativitas dan belajar. Contohnya dengan mengoptimalkan hasil laut, seperti rumput laut dan cangkang kerang bisa bikin bahan pakan alami," tandasnya.
Dengan pemakaian bahan lokal dan alami, katanya, lebih terjamin ketersediaan dan lebih bersinambungan, jadi lebih baik bahan alami, jangan terlalu mengintervensi yang membabi buta, tapi hendaknya kelola alam dengan ramah lingkungan.
"Kita minta kepada kementerian agar tidak membuat program yang menjadikan banyak rekayasa, sehingga masyarakat hanya menggantungkan pada rekayasa tersebut, akibatnya jika sistemnya gagal karena terbatasnya kapasitas, maka akan gagal panen dan nelayan rugi. Maka kembalikan pada sistem alam, jauh lebih baik," ujarnya seraya mencontohkan budidaya kerang, cangkangnya bisa dibuat tepung bahan pakan.
Sementara itu, Dirjen Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subagiyo, menambahkan pakan ikan yang digunakan para nelayan budidaya Indonesia selama ini masih didominasi produk-produk impor, dengan komposisi 75.000 ton per tahun, sedangkan produk dalam negeri hanya sekitar 45.000 ton per tahun.
"Fakta di lapangan, saat ini bahan tepung ikan untuk pakan dalam negeri masih lebih kecil dibanding tepung produk impor, untuk itu kita akan memperbanyak tepung dalam negeri dan mengurangi impor untuk pakan," ujar Slamet.
Dengan komposisi tersebut, lanjut dia, pemerintah menargetkan tahun depan produk tepung dalam negeri akan ditingkatkan hingga 50.000-60.000 ton, untuk mengurangi dominasi pemakaian tepung impor.
"Upaya tersebut akan terus ditingkatkan sampai satu saat tepung ikan dalam negeri lebih banyak dan dominan dari impor, karena jika melihat keunggulan produk sebenarnya untuk ketahanan ikan lokal, tentunya lebih bagus dengan produk lokal karena kandungannya cenderung alami dan kaya dengan nutrisi nabati," katanya. (Logistics/hd)

alvan hengky
An Interview with The Chairman of the ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA)
(ALVIN CHUA)
What is your general view and program as a new chairman at AFFA?
AFFA has been around for nearly 2 decades and I must compliment the previous Chairmen who have given their best towards AFFA. As the incoming Chairman, I wish to build upon the foundation that has been laid earlier and move AFFA forward in a more constructive and effective manner.
Towards this end, I am proposing a different strategy to tackle issues relating to logistics services, to ensure a more focussed approach and the engagement of all AFFA members.
6 Working groups would be proposed, with each Working group to work on a specific issue. A Head of each Working group would be appointed and the other members of AFFA would be represented in each Working group
The 6 Working groups proposed are :
- Education – Working group would be named Advisory Body on Vocational Training – Headed by Singapore (SLA)
- Multi Modal Transport Operations – Thailand
- Maritime Affairs –Vietnam
- Trade Facilitation – include Insurance & Finance –Malaysia
- Air Freight & Security – Singapore (SAAA) and Indonesia
- Customs & OGAs – Indonesia
Each Working group would meet, deliberate and report findings and recommendations to the AFFA Main Committee for endorsement and for further onward action to Asean Secretariat.
The approach would enable leading AFFA members to share their best practices, concerns and problems so that other AFFA states can improve their logistics services overall.
Towards the implementation of ASEAN ECONOMY COMMUNITY, what the big five points as a key indicator for reaching success?
My big 5 points as key indicators for reaching success:
- CREATE – to create opportunities and avenues to network and share issues, problems among all AFFA members
- CONSULT – provide and promote consultation among members as we find solutions to the problems and issues;
- COORDINATE – a proper mechanism in place to coordinate efforts and initiatives, towards its successful implementation;
- COOPERATE – Together as one unit, reflecting the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.
- CONSENSUS – Implementing solutions and initiatives on a consensus basis.
What are the preparations in Malaysia itselv towards AEC, what the roles of goverment support to make it running well?
Malaysia has seen a rush to engage industries in view of AEC in December 2015. There have been public consultations with the industry led by the Ministry of International Trade & Industry. Besides this, there are workshops for specific industry, e.g. logistics. This month, there was an AEC BAC (Business Advisory Council) meeting where many industries were invited. The impending implementation of AFAGIT in January 2015 has also seen more engagements to prepare for its implementation.
What is the spirit of ASEAN really, do we will more facing each other as. COmpetitor or rather we more emphasize on cooperation.
In my view, Asean has always been about integration and cooperation and the 5 pillars of AFAS covers both economic and social objectives. That Asean will be a single market and production base precludes competition among Asean member states.
While there may be decisions to locate investments in a particular member State yet, that Asean is viewed as a whole, negates any perception about competition among Asean members. Asean will compete with other regional blocs for investment and trade and not so much as Intra-Asean competition.
ASEAN-wide: 82.1% or 188 out of 229 key integration measures for the period of 2008-2013 have been implemented. Malaysia implemented 83.9% or 366 out of 436 economic integration measures. The total measures for Malaysia is higher than ASEAN as we include both ASEAN-wide and country-specific measures.
Malaysia's implementation rate is well within other ASEAN Member States implementation rates, ranging from 81% to 85%.
The AEC2015 is still a work in progress.
Talking about the most well prepared country towards AEC who is it the one leading for it?
What about your opinion about. Country who still lack its. cOmpetitiveness, lack of infrasructure,no skill and no good background in its financial?
My view is that Thailand is very serious about AEC. This could be due to its strategic position not only with Malaysia and Singapore but also with Myanmar and the GMS Countries. There has been almost daily reports in Thai newspapers on the need to be prepared and ready for AEC implementation. Thailand has also commissioned special teams to lead and advise on AEC implementation. Transport infrastructure is critical for trade facilitation and actual movement of trade. The emphasis on transport infrastructure including dry ports and freight centres have not stopped. The Asian Highway and Asian Railway will impact greatly on the capability and competitiveness of members States served by such infrastructure networks. Indonesia, not connected to other countries for a large part, may be impacted to a greater extent if it lacks good infrastructure. Availability of skilled workers and more importantly the mobility of labour within Asean may aggravate the impact. All these combined may affect a country's competitiveness.
What is your suggestion for our country as general and more specific about its activity and its competition among the whole ASEAN members?
Malaysia needs to address some internal reforms for the logistics industry to enhance capacity building and improving its competitiveness, in view of AEC implementation.
There is dire shortage of skilled workers in the logistics industry. We advocate creating a friendlier framework for our talents to move to more competitive environments to acquire experience and for Asean talents to move to Malaysia to improve our competitiveness. We recognise the need to expand the foreign workers' skill to the managerial and professional categories, as it allows Malaysians to improve through co-working.
To enable that to happen, there is a need for a common Asean standard and have cross-border recognition of professional and trade certificates. Specific industry Boards can specify minimum standard requirements for registration and upon registration the talent can be accepted anywhere in Asean.
Last questions what is the main focus for us to develop towards invasions from global players out of ASEAN it self?
Cross-border trade may also require some standardisation and harmonisation of procedures, rules and regulations, including providing one-stop services at national borders and joint cross-borders inspection and clearance.
For successful implementation of AEC, the 'prosper thy neighbour' approach is best taken, in view of different levels of development of each Asean Member State.
(Interviewed Directly by Hengky Pratoko, Chairman of DPW ALFI/ILFA East Java, Indonesia)

simulasi p3
Simulasi Keadaan Darurat Diperagakan Pelindo III
SURABAYA (LOGISTICS): PT Pelabuhan Indonesia III menyelenggarakan simulasi evakuasi keadaan darurat akibat kebakaran.
Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen manajemen perusahaan dalam mengantisipasi keadaan darurat pada gedung kantor terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, serta ancaman bom.
Pada kesempatan tersebut juga diperagakan praktek Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), peragaan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), dan hydrant, serta mobil pemadam kebakaran.
Skenario simulasi kebakaran bermula dari adanya konsleting listrik di lantai tiga Kantor Pusat PT Pelindo III.
Dampak dari konsleting tersebut menyebabkan percikan api yang membakar sebagian gudang di lantai tersebut. Kepulan asap tersebut disituasikan menyebabkan kepanikan pada para pegawai sehingga beberapa orang sempat terjatuh dan terpeleset sehingga memerlukan P3K.
Namun dengan sigap tim tanggap darurat segera membantu evakuasi para pegawai keluar dari gedung, kemudian membawanya menuju zona evakuasi yang tersedia di tiga sudut halaman gedung kantor.
Demikian halnya dengan tim P3K segera memberikan pertolongan kepada pegawai yang terluka. Beberapa orang tampak mencoba memadamkan api dengan menggunakan APAR yang telah terpasang di beberapa sudut kantor.
Tak lama bantuan mobil pemadam kebakaran dari Tim PBK Pelindo III Cabang Tanjung Perak dan ambulans dari RS Primasatya Husada Citra (PHC) datang memberikan pertolongan. Tim pemadam kebakaran segera beraksi membantu pemadaman api di lantai tiga, hingga si jago merah dapat dijinakkan.
Selanjutnya tim medis dari RS PHC memberikan pertolongan awal dan membawa korban ke RS PHC guna mendapatkan pertolongan lebih lanjut.
SM Manajemen Mutu & Risiko PT Pelindo III Iskandar Zulkarnain mengatakan, "Simulasi dilakukan dalam rangka memastikan fungsi-fungsi alat keselatan yang ada di kantor dapat berfungsi baik serta jaringan komunikasi dapat berjalan efektif.
Juga untuk memberikan kesempatan pada tim evakuasi dan P3K untuk latihan menghadapi keadaan darurat." Latihan seperti ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dan keterampilan petugas terhadap penerapan K3, tambahnya.
Perencanaan dan persiapan kesiapsiagaan tanggap darurat merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan keadaan darurat secara efektif.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi sistem manajemen yang telah diterapkan di PT Pelindo III. Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi dari berbagai sistem manajemen yang ada.
Di antaranya yaitu Sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan standar ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan dengan standar ISO 14001, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan standar SMK3/OHSAS. (Logistics/hd)

cargill
Cargill Bangun Pabrik Pengolahan di Gresik Senilai US$100 Juta
GRESIK (LOGISTICS) - Manajemen Cargill salah satu perusahaan produsen makanan dan minuman berbahan baku cokelat menanamkan investasinya senilai US$100 juta dengan membangun pabrik untuk memproses kakao di Gresik dan menciptakan lebih dari 300 lapangan pekerjaan baru.
"Total kapasitas pemrosesan pabrik terbesar se-Asia Pasifik ini sebesar 70 ribu metrik ton. Pembangunannya untuk memproduksi bubuk kakao premium merek Gerkens, kakao jenis liquor dan butter berkualitas tinggi," kata President Cargill Cocoa and Chocolate Business di Eropa Timur Tengah, Asia, dan Afrika, Jos de Loor, ditemui pada peresmian pabrik kakao di Gresik, Rabu (10/12/14).
Jos de Loor menjelaskan dengan adanya fasilitas berteknologi tinggi di wilayah Jatim yang akan diresmikan oleh Menteri Perindustrian, Saleh Husin maka pihaknya berharap pelanggan dapat meraih manfaat dari solusi terbaik yang sesuai cita rasa konsumen Asia. Khususnya bagi masyarakat di Tanah Air.
"Untuk itu kami akan terus berinovasi dan memberikan nilai tambah terhadap produk. Apalagi kami telah membeli biji kakao dari Indonesia sejak 1995 dan berkomitmen untuk mendukung produksi pertanian berkelanjutan," jelasnya.
Selain itu ditanbahkan Jos pihaknya bekerja sama dengan pemerintahan, masyarakat, dan para mitra untuk membangun industri kakao Indonesia. Sementara, biji kakao yang diproses di pabrik Cargill di Gresik sebagian besar akan dipasok dari Sulawesi.
"Khususnya berasal dari perkebunan kakao yang merupakan sumber pendapatan utama bagi ratusan ribu keluarga," tegasnya.
Lebih lanjut dia optimistis, dibangunnya pabrik itu sekaligus memperkuat upaya untuk mendukung produksi kakao yang berkelanjutan di Indonesia. Bahkan, sebagai bagian dari Cargill Cocoa Promise yakni komitmen global perusahaan untuk memperbaiki kesejahteraan para petani, keluarga, dan masyarakat mereka.
"Kami berencana memberikan pelatihan bagi 4.500 petani kakao di Farmer Field Schools yang baru dibuka Kabupaten Bone dan Soppeng," katanya.
Sementara Presiden dan Chief Executive Officer Cargill, David MacLennan, menargetkan, supaya 2.000 petani yang ikut pelatihan memperoleh sertifikat berkelanjutan independen. "Hal itu juga mendukung Suistanable Cocoa Production Program (SCPP)," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, program kemitraan yang meliputi Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Suistanable Trade Initiative (IDH), Kedutaan Besar Kerajaan Belanda (EKN), Swisscontact, dan perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi petani kakao Indonesia di Kabupaten Bone dan Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
"Fasilitas baru ini akan melengkapi jaringan global pengadaan kakao di Indonesia. Hal itu ditunjang keberadaan 12.000 karyawan dalam kegiatan bisnis yang meliputi pakan ternak, kakao, biji-bijian, kelapa sawit, kopra, dan pemanis," pungkas David. (Logistics/hd)

ekspor sapi
Indonesia Targetkan Ekspor Sapi 2 Tahun Lagi
MALANG (LOGISTICS) : Pemerintah Indonesia menargetkan untuk tidak menjadi negara pengimpor sapi dalam dua tahun ke depan. Sebaliknya, Indonesia ingin menjadi salah satu negara pengekspor sapi terbesar.
Hal itu diungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Dalam kurun waktu dua sampai empat tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara pengekspor sapi terbesar," ungkap JK saat kunjungan kerja di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (6/12/14).
Untuk menjadi negara pengekspor sapi, terang JK, pemerintah harus menambah populasi sapi sebanyak 1-2 juta ekor. Sehingga 4-5 tahun ke depan, Indonesia bisa menuju swasembada sapi.
"Dengan menjadi swasembada sapi, secara otomatis negara kita tidak lagi butuh sapi impor. Saya minta BBIB Singosari terus melakukan pengembangan yang terkait dengan Inseminasi Buatan indukan sapi berkualitas," ucap JK.
BBIB merupakan lembaga yang mampu dalam mengembangkan indukan sapi dengan kualitas baik. "Dengan terciptanya swasembada sapi, maka pemerintah telah membangun dalam bidang peternakan yang berpihak kepada peternakan rakyat. Hal itu juga sebagai pondasi kemandirian nasional," ujarnya.
Terkait pemenuhan kebutuhan daging, saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki program jangka menengah, yaitu dengan penambahan indukan sapi yang diantaranya didatangkan dari luar negeri. "Indukan sapi setelah melahirkan dapat segera dibuntingkan kembali melalui Inseminasi Buatan," urainya.
Secara nasional, stok benih semen beku yang ada di BBIB Singosari dan BBIB Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, sebanyak 8.205.213 dosis. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama dua tahun dan berpotensi untuk ekspor. (Logistics/hd)

garuda indonesia
Garuda Indonesia Dinobatkan Jadi Maskapai Bintang 5
JAKARTA (LOGISTIK) : Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai bintang lima (5-Star Airlines).
Penobatan itu diumumkan lembaga pemeringkat penerbangan independen Skytrax. Dengan demikian penerbangan plat merah itu sejajar dengan Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways, Asiana Airlines, All Nippon Airways (ANA), dan Hainan Airlines.
Prestasi ini merupakan persembahan terakhir Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebelum keputusan pengunduran dirinya disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Jumat (12/12).
CEO Skytrax Edward Plaisted mengatakan pencapaian tersebut merupakan wujud dari berbagai peningkatan yang dilaksanakan perusahaan secara konsisten hingga bertransformasi dari maskapai yang tidak diakui di radar industri penerbangan dunia menjadi salah satu maskapai terbaik dunia yang meraih predikat bintang lima.
"Pencapaian ini juga merefleksikan kerja keras maskapai tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dan kami pada hari ini dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah memenuhi standar sebuah maskapai bintang lima," ucap Edward dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/12/14).
Pemeringkatan maskapai didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap produk dan layanan Garuda Indonesia, baik ground service di bandara maupun inflight service dalam penerbangan yang dilayani oleh maskapai tersebut.
"Kami menemukan banyak hal penting pada fakta bahwa mayoritas penumpang melakukan perjalanan dalam kelas Ekonomi. Hal tersebut menunjukkan kualitas dan konsistensi dari standar yang dihadirkan Garuda Indonesia dalam pelayanannya, dan ini berkontribusi besar terhadap hasil penilaian Garuda Indonesia sebagai maskapai bintang lima."
Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi salah satu milestone penting bagi perusahaan karena merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap transformasi dan berbagai peningkatan yang dilakukan Garuda Indonesia, khususnya melalui program jangka panjang Quantum Leap 2011 2015.
"Keberhasilan Garuda Indonesia meraih predikat sebagai maskapai bintang lima merupakan wujud dari komitmen serta hasil kerja keras seluruh karyawan Garuda Indonesia dalam memberikan layanan terbaik kepada para pengguna jasa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pengguna jasa sehingga Garuda Indonesia meraih predikat prestisius sebagai maskapai bintang lima," ujar Emirsyah.
Menurut Emir, penilaian maskapai bintang lima tersebut juga mempertimbangkan rencana peningkatan layanan yang akan dilaksanakan Garuda Indonesia pada tahun 2015, antara lain rencana pemindahan operasional Garuda Indonesia ke Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang merupakan hub utama maskapai tersebut.(Logistics/hd)
pelindo3 2
Pelindo III Raih 12 Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi
JAKARTA (LOGISTICS): Kinerja pelayanan PT Pelabuhan Indonesia III mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub).
Apresiasi tersebut diwujudkan dalam bentuk penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Tahun 2014, yang diberikan kepada 12 (dua belas) unit pelayanan publik di lingkungan PT Pelindo III.
Proses penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, di Ruang Mataram Gedung Kementeriaan Perhubungan, Kamis (11/12/14).
PT Pelindo III menjadi penerima penghargaan terbanyak dengan total 12 penghargaan pada unit pelayanan publik sektor transportasi.
Penghargaan Pelayanan Prima yang diterima oleh Pelindo III merupakan kebanggaan tersendiri bagi perusahaan.
Hal itu sekaligus sebagai wujud apresiasi terhadap fungsi pelayanan yang diemban Pelindo III.
Sebelumnya, apresiasi serupa berupa Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi tahun 2012, Pelindo III telah meraih penghargaan pada 10 (sepuluh) unit pelayanan publik di lingkungan PT Pelindo III.
Peningkatan jumlah penghargaan pada unit pelayanan publik yang diterima Pelindo III menunjukkan bahwa Pelindo III terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
Penghargaan ini diberikan Kementrian Perhubungan sebagai wujud apresiasi kepada operator-operator layanan transportasi di Indonesia yang telah memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik di sektor perhubungan.
Penghargaan utama dengan kategori “Pelayanan Prima Utama” yang diberikan kepada 7 (tujuh) layanan pada cabang dan anak perusahaan PT Pelindo III, diantaranya Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Penumpang Pelabuhan Benoa, Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin, Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas, Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Terminal Petikemas Surabaya (TPS), dan Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI).
Selain itu, penghargaan kategori “Pelayanan Prima Madya” diberikan kepada 3 (tiga) unit pelayanan publik yaitu Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Pelabuhan Banjarmasin, Terminal Penumpang Pelabuhan Lembar dan Terminal Penumpang Pelabuhan Tenau Kupang.
Sedangkan Penghargaan “Pelayanan Prima Pratama” yang diberikan kepada 2 (dua) unit pelayanan publik yaitu Terminal Penumpang Pelabuhan Gresik dan Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit.
Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan dalam kesempatan penyerahan penghargaan tersebut mengatakan bahwa kebanyakan operator mementingkan pelayanan, namun menomordukan keselamatan (safety). “Tahun depan akan saya adakan penghargaan terkait dengan keselamatan” kata Jonan.
Pada saat yang sama, Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria mengaku puas terhadap penghargaan Pelayanan Prima yang diperoleh perusahaan yang dipimpinnya. Menurutnya penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan komitmen Pelindo III sebagai terminal oeprator pelabuhan.
“Kita tidak boleh lengah dan cepat puas, masyarakat memperhatikan dan mengharapkan pelayanan terbaik kita. Kalau perlu kita yang jemput bola, jangan hanya menunggu. Ingat tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan publik yang diberikan akan sangat berimplikasi luas pada persepsi masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam memperbaiki pelayanan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat," ujar Rahmat Satria.
“Komitmen ini harus tetap dijaga, saat ini kami bukan lagi regulator tetapi kami saat ini adalah operator. Meski demikian kami adalah pelayan masyarakat, komitmen memberikan pelayanan terbaik tersebut harus selalu ada dalam diri setiap insan Pelindo III,” pungkas Rahmat.
Lebih jauh sebanyak 148 unit pelayanan publik (UPP) sektor transportasi dari 164 UPP yang dilakukan penilaian, memperoleh penghargaan dari Kementerian Perhubungan. Penghargaan tersebut terbagi dalam 3 kategori yakni Pelayanan Prima Pratama, Pelayanan Prima Madya, dan Pelayanan Prima Utama. 148 UPP tersebut berasal dari 28 lokasi/wilayah di Indonesia.
Adapun kategori penilaian Pelayanan Prima Utama dengan skor 85 -100, sebanyak 27 unit pelayanan publik yang layak mendapatkan penghargaan tertinggi. Selanjutnya penghargaan Prima Madya dengan skor 75-84, sebanyak 74 unit pelayanan publik dan yang terakhir penghargaan Prima Pratama dengan nilai 65-74, diberikan kepada 47 unit pelayanan publik.
Kriteria penilaian didasarkan atas 9 hal meliputi, 1) visi-misi-motto, 2) standar pelayanan dan maklumat pelayanan, 3) sistem, mekanisme, dan prosedur, 4) sumber daya manusia, 5) sarana dan prasarana pelayanan, 6) penanganan pengaduan, 7) indeks kepuasan masyarakat, 8) sistem informasi pelayanan publik, 9) produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. (Logistics/hd)

penangguhan umk
5 Perusahaan di Jatim
Minta Penangguhan UMK 2015
SURABAYA (LOGISTICS) : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Propinsi Jatim sudah mencatat sampai saat ini, baru lima perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim. Sementara masa pengajuan penangguhan UMK berakhir hingga 21 Desember 2014.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Propinsi Jatim, Edy Purwinarto mengatakan, sampai saat ini sudah ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2015. Dua di antaranya perusahaan padat karya di Kabupaten Mojokerto dan satu di Gresik. “Dua lagi perusahaan dari Sidoarjo,” kata Edy Purwinarto di Surabaya, Selasa (9/12/14).
Edy menjelaskan sesuai aturan yang berlaku batas terakhir bagi perusahaan untuk pengajuan besaran nilai UMK 2015 hingga 21 Desember 2014.
Syarat mengajukan penangguhan, di antaranya terdapat adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh yang juga disertai beberapa administrasi seperti lampiran bukti neraca yang telah diaudit akuntan publik.
Untuk itulah, pemprov Jatm melalui Disnakertransduk mengharapkan kepada seluruh perusahaan agar dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Jika tidak, para pengusaha wajib membayar upah buruh sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2014. "Tapi kami tetap akan melakukan evaluasi dan mempelajari perusahaan-perusahaan yang sudah mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK 2015," jelasnya.
Menurutnya pengajuan penangguhan UMK itu masih akan dibahas dewan pengupahan dan selanjutnya ditindaklanjuti ke lapangan oleh tim dari Disnakertransduk Jatim. “Jika perusahaan dipastikan tidak dapat menggaji sesuai UMK, maka akan dibahas secara bipatrit oleh pihak perusahaan dan serikat pekerja. Kedua belah pihak akan bertransaksi tentang nilai upah dan waktu kapan bisa membayar sesuai UMK,” tegasnya.
Dikatakan Edi, Disnakertransduk Jatim memang tidak mengetahui kondisi masing-masing perusahaan. Tetapi, melalui mekanisme penangguhan itu, Pemprov akhirnya bisa mengetahui kondisi perusahaan bersangkutan. “Artinya, UMK 2015 yang telah ditetapkan itu hanya diperuntukkan perusahaan yang mampu. Salah satunya parameter tersebut adalah neraca dari akuntan publik,” jelasnya.
Menurutnya pembatasan waktu untuk mengajukan penangguhan memang perlu dilakukan. Sebab Disnakertransduk juga membutuhkan waktu cukup lama untuk memproses penangguhan tersebut. Selain mengecek syarat administrasi, tim Disnakertransduk terjun ke lapangan sehingga diharapkan sebelum 1 Januari semua permasalahan sudah selesai.
Sebagai informasi, lanjut Edi, setidaknya sebanyak 52 perusahaan mengajukan penangguhan untuk UMK 2014. Akan tetapi, hanya 47 perusahaan yang disetujui melakukan penangguhan. Sebab, ada beberapa perusahaan yang mengajukan ganda (dobel).
Pada 20 November, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menetapkan UMK Jatim 2015. Sesuai lampiran Pergub Jatim No.72 tahun 2014 tentang besaran nilai UMK 2015, lima daerah kawasan industri ring I Jatim meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik rata-rata nilai UMK-nya Rp2,7 juta per bulan.
Sementara nilai untuk UMK tahun 2015, terendah Jatim ada di empat daerah yakni Kabupaten Magetan, Kab Trenggalek, Kab Pacitan dan Kab Ponorogo, masing-masing sebesar Rp1.150.000 per bulan. Rata-rata kenaikan nilai UMK 2015 yang ditetapkan sekitar 23 persen dari tahun sebelumnya. (Logistics/hd)