Logistics No. 153 / Oktober 2014
 
cover Oktb2014

EDITORIAL - KEMBALI
Telah diumumkan susunan kabinet baru pimpinan dari Presiden Joko Widodo dan wakil presiden M. Jusuf Kalla, 26 Oktober 2014. Awalnya yang dilansir oleh media akan diberi nama Kabinet Trisakti. Kata trisakti mengingatkan kepada presiden RI pertama, bung Karno pada pidato politik tahun 1963 tentang Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya. Namun pada pada akhirnya diberi nama “Kabinet Kerja”. Kalau Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, terkenal dengan kata-katanya “kerja-kerja-kerja” untuk memacu para pengelola BUMN wakti itu.
Memang kata trisakti sangat menggetarkan kalau dipakai nama Kabinet yang dilantik tanggal 27 Oktober 2014. Karena akan membawa konsekwensi yang luar biasa besar namun sekaligus akan membawa semangat baru yang akan lebih tertanam dalam benak setiap warga bangsa. Utamanya yang tertanam adalah semangat nasionalisme disemua bidang, tidak hanya politik namun juga ekonomi dan sosial budaya.
Sebenarnya semangat trisakti tersebut sangat cocok dengan suasana batin hampir setiap warga bangsa, khususnya para pelaku usaha yang akan hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Karena hampir setiap pelaku usaha di semua skala usaha akan berhadap-hadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari MEA tidak lagi hanya barangnya saja yang masuk dikonsumsi oleh masyarakat konsumen Indonesia.
Lebih dari itu asset bangsa Indonesia tidak hanya berupa besarnya jumlah konsumen, namun juga asset sumber daya alam dan asset BUMN yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Kemandirian ekonomi bila menjadi ruh dari seluruh kegiatan pemerintahan yang baru dilantik, maka akan banyak menguntungkan negara dan seluruh warga bangsa. Karena akibat dampak dari krisis moneter 1998 banyak asset dari BUMN yang dibeli sebagian oleh perusahaan asing. Setelah lebih dari 15 tahun dari krisis tersebut sudah sepatutnya untuk dilakukan “beli kembali” (buy back).
Saat awal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipenuhi semangat kerja-kerja-kerja, usulan dari Serikat Pegawai PT PELINDO III mendesak PT PELINDO III membeli kembali (buy back) sebagian sahamnya di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) yang akan habis pada tahun 2019.
Bukanlah usulan yang keliru dan berlebihan, karena jika usulan dan saran tersebut dipenuhi akan sebagai lokomotif pendorong bagi BUMN-BUMN lainnya untuk lebih percaya diri membeli kembali saham-sahamnya yang sebagian menjadi milik perusahaan asing. Karena dengan harapan yang tinggi pada pemerintahan baru ini, juga harus diimbangi oleh semua komponen pemerintahan yang ada di dalamnya termasuk BUMN.
Janganlah BUMN melakukan aksi bisnis yang justru mengancam keberadaan perusahaan swasta nasional lainnya. Seharusnya BUMN menjadi pioner dan pembuka pintu gerbang untuk melakukan ekspansi usaha ke negara lainnya yang nantinya akan diikuti oleh pelaku usaha lainnya. Semoga...! (guslim-oktober'14)

teluk lamong
ALFI : Minta Tagihan Tarif Layanan Teluk Lamong Diserahkan Ke Operator Kendaraan
SURABAYA (LOGISTICS) : DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur mendesak proses layanan pembayaran transfer barang dari lapangan penumpukan ke lini satu di Terminal Teluk Lamong agar sebisa mungkin mengikuti mekanisme pasar.
ecara khusus ALFI Jatim meminta agar tagihan tidak dikeluarkan oleh PT Terminal Teluk Lamong (TTL), tetapi operator pelaksana atau PT Organda Teluk Lamong (OTL) yang memang sejak awal ditunjuk selaku operator pemindahan barang.
DPW ALFI Jatim mengaku keberatan bila tagihan tersebut dibebankan kepada PT Terminal Teluk Lamong selaku jasa kepelabuhanan. Alasannya selama ini mekanisme pasar antara B to B, atau antara pihak ALFI dengan Organda sudah terjalin.
“Alasan kami, karena OTL adalah operator pemindah barang dari container yard (CY/ lapangan penumpukan) ke lini satu. Sedangkan TTL adalah operator jasa kepelabuhanan, yakni yang mengatur aktivitas bongkar muat,” jelas Ketua DPW ALFI Jatim, Henky Pratoko kepada Logistics Rabu (8/10/14)
hengky
Lebih jauh Terminal Multipurpose Teluk Lamong dijadwalkan beroperasi penuh untuk terminal domestik November mendatang. Saat ini tengah dibahas mekanisme transaksi antara pengguna jasa dengan penyesia jasa. Dimana ALFI meminta transaksi pemindahan barang hanya melibatkan dengan PT OTL selaku penyedia jasa pemindahan barang.
Disisi lain, ALFI Jatim selaku pengguna jasa meminta agar mekanisme transaksi diterapkan seperti di Tanjung Perak. “Yakni antara kami (ALFI) dengan Organda (PT OTL)yang mengurus pemindahan barang,” tegasnya. Organda telah membentuk konsorsium yang terdiri dari 150 dengan mendirikan PT Organda Teluk Lamong, sebagai jasa pemindah barang dari CY ke lini satu.
Dikonfirmasi terpisah Direktur Operasi PT TTL, Agung Kresno Sarwono mengakui mekanisme single billing telah diatur oleh PT Pelabuhan Indonesia III selaku induk perusahaan. “Konsep awalnya agar tidak terlalu ribet, sehingga kita keluarkan single billing yang didalamnya sudah termasuk jasa pemindahan barang,” tegas Agung Kresno.
Dia mengakui, single billing ini untuk memudahkan proses pembayaran agar tidak campur aduk antara jasa kepelabuhanan dengan jasa pemindahan barang. Meski demikian, mekanisme pembayaran ini masih digodok dan akan dibahas sebelum Teluk Lamong beroperasi.
Menurut rencana PT TTL langsung beroperasi untuk terminal domesik pada pertengahan November. Dimana Teluk Lamong baru melayani rute Surabaya-Samarinda dan Surabaya Balikpapan, dengan windows sytem. (Logistics/hd)

tps buyback
Buy Back 100% Saham PT TPS Harus Terjadi 2019
SURABAYA (Logistics) : Sejumlah kalangan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia III mendesak manajemen BUMN sektor kepelabuhan itu untuk tidak memperpanjang kontrak konsesi kepemilikan saham dari pihak asing pada anak perusahaan PT Pelindo III, PT Terminal Petikemas Surabaya tidak lagi diperpanjang.
Seperti diketahui PT TPS saat ini kepemilikan sahamnya terbagi dimana pemerintah melalui PT Pelindo III menguasai 51%, sisanya 49% dikuasai pihak asing dalam hal ini Dubai Port World.
Lebih jauh dijelaskan dalam Siaran Pers Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pegawai PT. Pelindo III (DPP SPPI III) yang dikirimkan dan diterima redaksi, Jumat (17/10/14).
Seperti diketahui DPP SPPI III bersama Perwakilan DPC SPPI III dan SP Anak Perusahaan men yelenggarakan Rapat Kerja (Raker) pada Kamis, (16/10/14) di Java Meeting Room PT. Terminal Petikemas Surabaya (TPS).
Lebih dalam disebutkan bahwa pada dalam Raker kali ini, DPP SPPI III mengusung tema “Dengan Semangat Kemandirian dan Profesionalisme Pegawai Pelindo III Siap Lahir Batin Buy Back 100 % Saham PT. TPS”.
Lebih detail dalam raker tersebut diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari Pengurus DPP SPPI III, Perwakilan Pengurus DPC SPPI III dan DPC Anak Perusahaan.
Ketua Umum DPC SP PT. TPS, Slamet Joko Panuju, menyatakan pihaknya secara khusus perlu mengajak semua peserta Raker untuk membedah kembali UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
"Pasal 33 ayat 2 berbunyi 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara' dan Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Ini perlu ditegaskan kembali," kata Slamet Joko.
Slamet Joko menjelaskan pasal 33 UUD 1945 inilah yang dijadikan dasar untuk menasionalisasi aset PT. "TPS agar pada 2019 nanti harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Jadi perlu upaya buy back agar 100% saham milik PT TPS tidak lagi dikuasai asing alias semuanya milik Indonesia," tegasnya.
Lebih jauh acara raker ini dimulai pada pukul 11.00 WIB dan dibuka secara resmi oleh Direktur Teknik PT. TPS, Achmad Baroto.
Kemudian disusul dengan Sambutan Ketua Umum DPP SPPI, Amiroel Koesni. Setelah Ketum DPP SPPI III, giliran sang tuan rumah Ketua Umum DPC SP PT. TPS, Slamet Joko Panuju, memberikan sambutannya.
Sementara itu, dalam acara itu juga dilanjutkan dengan acara dialog yang merupakan proses pembahasan Raker selama kurang lebih 3 jam. Pada acara itu dimoderatori Adji Djoko Wibowo yang merupakan Waketum DPC SP PT. TPS yang merangkap sebagai Kabid Hubungan Luar dan Dalam Negeri DPP SPPI III.
Pada akhirnya di disepakati sejumlah poin penting yang dijadikan rekomendasi untuk manajemen PT Pelindo III terkait hasil Rapat Kerja DPP SP Pelindo III untuk soal Buy Back 100 % Saham PT. TPS.
Rekomendasi itu pertama bahwa yang dimaksud dengan istilah “Buy Back” adalah akan diambil alih 100 % dimana sebagian saham yang dimiliki oleh Dubai Port World akan diambil alih kembali oleh PT. Pelindo III setelah berakhirnya Perjanjian pada bulan April 2019 dan tidak ada perpanjangan Perjanjian kepada pihak manapun.
Pada rekomendasi kedua Buy Back tersebut akan memperhatikan 3 Faktor Utama dan proses tersebut akan dikawal dengan berbagai unsur yaitu dampak Politis terkait strategi pendekatan kepada Eksekutif, Legislatif dan Media. Berikutnya dampak legal yang kajian secara menyeluruh atas perjanjian pemegang saham termasuk Kementrian BUMN
Dampak terakhir yaitu dampak Finansial dimana diperlukan strategi sales, penawaran perdana saham atau initial public offering dan Obligasi serta penggantian terhadap nilai investasi yang telah dilakukan DPW pada saat berakhirnya perjanjian.
Sementara itu rekomendasi ketiga disebutkan bahwa Serikat Pegawai Pelindo III akan memperjuangkan dari berbagai aspek tersebut butir 2 dimulai dari saat ini dan melakukan pengawalan atas upaya-upaya DPW untuk melakukan perpanjangan kerjasama di TPS. (logistic/hd)

real penerimaan negara
Realisasi Penerimaan Negara Agustus 2014 Naik 7,5%
AKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah mencatat hingga 29 Agustus 2014 lalu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan sebesar 7,5% dibanding realiasi pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penerimaan perpajakan pada periode tersebut mengalami penurunan 0,6% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Dengan capaian tersebut, secara keseluruhan, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan 29 Agustus 2014 telah mencapai Rp 942,26 triliun, atau 57,6% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.
Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara dan hibah pada periode yang sama tahun lalu. “Pada periode yang sama tahun 2013, realisasi mencapai Rp844,91 triliun atau 56,3% dari pagu APBN-P 2013,” demikian dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Arif Baharudin dalam keterangan resminya pada Selasa (14/10/14).
Sementara itu, dari sisi belanja, hingga 29 Agustus 2014 realisasinya telah mencapai Rp1.049,25 triliun, atau 55,9% dari pagu APBN-P 2014. Angka ini juga menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp945,76 triliun atau 54,8% dari pagu dalam APBN-P 2013.
“Realisasi yang lebih tinggi disebabkan persentase realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun ini lebih tinggi 2%, sedangkan realisasi transfer daerah lebih rendah 1,2% dibandingkan persentase realisasi tahun lalu,” jelasnya.(Logistik/hd)

kai
PT KAI Cabut Subsidi Tiket Ekonomi Pada 2015
SURABAYA (LOGISTICS) : Kebijakan baru PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Persero yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2015, membuat subsidi harga tiket Kereta Api (KA) dicabut. Seperti halnya KA kelas ekonomi AC jarak jauh ke segala jurusan kembali ke tarif normal.
Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Derah Operasi (Daop) 8 Surabaya, Sumarsono mengatakan, dengan tidak adanya subsidi dari pemerintah, maka harga tiket KA jarak jauh ke segala jurusan akan naik. Namun, PT KAI akan menetapkan tarif jarak maksimal dan kebijakan tarif batas atas-bawah pada hari-hari tertentu setelah adanya pengalihan subsidi ini.
"Subsidi akan diberikan ke KA lokal dan jarak dekat ekonomi yang diperlukan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Sementara untuk KA ekonomi jarak jauh tidak ada subsidi," kata Sumarsono, Rabu (15/10/14).
Meski demikian, kebijakan pengalihan PSO itu, kata Sumarsono lebih lanjut, tidak akan mengganggu seat load factor (SLF/tingkat keterisian) KA. Berdasakan catatan data yang dikeluarkan Daop 8 menyebutkan, hingga September ini, SLF masih mencapai 90% untuk KA jarak menengah dan jauh.
Hal ini dikarenakan faktor kemacetan, ketepatan waktu dan fasilitas yang dimiliki PT KAI bertambah baik. Ditambah lagi, tiga hal itulah yang menjadikan PT KAI optimistis. Faktor SLF masih terjaga hingga 90% untuk KA antar provinsi.
Hingga September 2014, jumlah kereta lokal yang dimiliki Daop 8 mencapai 27 unit dengan volume penumpang rata-rata mencapai 24.000 penumpang per hari. KA lokal inilah yang akan menggunakan subsidi harga tiket dari pemerintah.
Sepanjang tahun 2014 secara nasional PSO untuk PT KAI mencapai Rp1,22 triliun. Diberikan bertahap dan sebelumnya Rp871,5 miliar hingga Juni 2014 dan sisanya diberikan hingga akhir Desember 2014.
Perlu diketahui, di wilayah Daop 8 Surabaya, ada tujuh KA yang akan mengalami pengubahan tarif karena tiadanya PSO dari pemerintah. Daftar nama KA jarak jauh dan jarak sedang dari Daop 8 Surabaya yang mengalami perubahan.
Diantaranya, KA ekonomi Logawa Purwokerto-Jember lewat Surabaya Gubeng jika tarif subsidi Rp50.000/orang tarif normal menjadi Rp115.000/orang, KA Ekonomi Kertajaya Surabaya Pasar Turi-Tanjung Priok Jakarta lewat Semarang jika semula tarif subsidi Rp50.000/orang kini tarif normal menjadi Rp135.000/orang.
Kemudian, KA Ekonomi Pasundan Surabaya Gubeng-Kiara Condong Bandung lewat Yogyakarta tarif subsidi semula hanya Rp55.000/orang tarif normal menjadi Rp130.000/orang dan KA Sritanjung Lempunyangan Yogyakarta-Banyuwangi lewat Surabaya tarif subsidi Rp50.000/orang nantinya tarif normal menjadi Rp110.000/orang.(Logistics/hd)

pelni
Pelni Akan Fokus Peningkatan Layanan Tidak Tambah Armada Pada 2015
PONTIANAK (LOGISTICS) : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), sebuah BUMN sektor transportasi laut berupaya untuk fokus pada meningkatkan pelayanan di semua kapal penumpang melalui sejumlah perbaikan bagian kapal dalam waktu dekat ini.
"Kapalnya enggak nambah, yang ditambahkan peningkatan pelayanannya," ujar Direktur utama PT. Pelni (Persero) Sulistyo Wimbo Hardjito di atas KM Lawit rute Pontianak menuju Tanjung Batu, Belitung, Sabtu (18/10/14).
Lebih jauh dia meng- ungkapkan, peningkatan pelayanan ini meliputi semua aspek, di antaranya fasilitas kapal yang berhubungan dengan penumpang seperti toilet penumpang dan penyejuk udara.
"Kapal itu [KM Lawit] perlu pertolongan. Hampir tidak ada yang tidak menjadi masalah, mulai dari AC yang tidak siap, toilet, wastafelnya tidak ada, vinyl, gorden," kata dia.
Sehari sebelumnya Wimbo menggelar sidak ke kapal KM Lawit dengan mengunjungi hampir semua bagian kapal berkapasitas 1.000 orang penumpang itu, di antaranya ruang mesin, kamar penumpang [kelas ekonomi], toilet, serta ruang kemudi di anjungan.
Wimbo berharap pe-ningkatan pelayanan mampu memperbanyak pengalaman berlayar penumpang pengguna kapal Pelni.
Dia berencana meng-hadirkan sejumlah fasilitas baru di atas kapal, antara lain arena bermain anak, minigym dan bioskop dengan kapasitas lebih besar dan harga terjangkau.
"Experience-nya yang saja ingin kejar, supaya penumpang bisa merasakan betul bedanya naik kapal dengan feri atau speedboat. Memang enggak mudah dan lama," kata dia.
Lebih jauh disebutkan bahwa KM Lawit merupakan satu dari 25 kapal penumpang milik Pelni yang melayani rute Tanjung Priok-Tanjung Pandan/Tanjung Batu-Pontianak-Semarang-Surabaya- Pontianak-Tanjung Pandan/Tanjung Batu-Tanjung Priok. (Logistics/hd)

ruas tol
Laporan Khusus Progres Ruas Tol di Indonesia
JAKARTA (LOGISTICS) : Sejumlah proyek tol di Tanah Air kini tengah digarap serius ada yang diresmikan sebagian ada yang mulai dikerjakan proses konstruksinya baik di jawa maupun di luar Jawa.
Lebih jauh meski sempat molor, ruas tol Mojokerto - Kertosono Seksi 1 akhirnya diresmikan. Peresmian jalan tol sepanjang 14,7 kilometer ini dilakukan oleh Menteri PU (Pekerjaan Umum) Djoko Kirmanto, didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Selain Mentri PU dan juga Gubernur Jatim, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, serta Presiden Direktur PT Astra International Tbk (Astra) Prijono Sugiarton juga hadir dalam peresmian ruas tol ini. "Akhirnya ruas jalan tol Mojokerto - Kertosono sudah diresmikan secara langsung oleh Menteri PU Djoko Kirmanto," kata Wiwik D Santoso, Presiden Direktur PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI), selaku pemegang hak konsesi tol Mojokerto-Kertosono, ditemui disela-sela peresmian ruas Kertosono - Mojokerto Seksi 1, Senin (13/10/14).
Wiwik menjelaskan, tol Kertosono - Mojokerto Seksi 1 merupakan bagian dari proyek nasional tol trans Jawa dan juga menjadi ruas tol terpanjang di Jawa Timur dengan total jarak 40,5 kilometer. Dia juga mengatakan, seksi 1 sepanjang 14,7 kilometer ini diharapkan menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas di sekitar Jombang, khususnya dari arah Kertosono ke Ploso dan sebaliknya.
Wiwik mengungkapkan, menjelang peresmian, pihaknya sudah melakukan pemantauan di sepanjang jalur tol seksi 1. Hasilnya, seluruh fasilitas sudah siap. "Intinya, ruas jalan tol Kertosono - Mojokerto seksi 1 sudah siap digunakan," tegasnya.
Tol Kertosono - Mojokerto sendiri terbagi menjadi empat seksi. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 14,7 kilometer dimulai dari Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, hingga Desa Tampaingmojo, Kecamatan Tembelang, Jombang.
Jarak tersebut melintasi 16 desa. Sedangkan seksi 2 sepanjang 19,9 kilometer dimulai dari Desa Tampingmojo hingga Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto.
"Seksi 3 sepanjang 5 kilometer dimuali dari Desa Kemantren hingga Desa Canggu, Kecamatan Jetis Mojokerto. Seksi 3 inilah yang menghubungkan ruas tol Sumo (Surabaya - Mojokerto). Sedangkan seksi 4 hanya 0,9 kilometer dimulai dari Desa Brodot hingga Gondangmanis, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang. Seksi 4 ini akan menghubungkan tol Moker dengan ruas tol Ngawi - Kertosono," pungkas Wiwik
 
Tol Becakayu
tol becakayu peresmian
Dalam acara peresmian ini hadir pula Kepala Badan Pengatur
Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali, Direktur Utama
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) M Choliq, serta Wali Kota Jakarta
Timur HR Krisdianto
 
Proses pembangunan proyek ruas jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dinyatakan dikerjakan kembali.
Kepastian proses pengerjaan ruas jalan tol di tengah Kota Jakarta itu pelaksanaan dinyatakan dengan adanya prosesi peletakkan batu pertama (ground breaking) yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada akhir pekan lalu.
Proses peletakan batu pertama Tol Becakayu itu dilakukan di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur.
Lebih jauh tol Becakayu sepanjang 21,04 km senilai Rp7,2 triliun itu terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi I (Kasablanka-Jaka Sampurna) dan Seksi II (Jaka Sampurna-Duren Jaya). Panjang Seksi I adalah 11 km, dan Seksi II 10,04 km. Total investasi di tol Becakayu mencapai Rp 7,2 triliun. Nantinya, badan usaha yang akan mengelola tol ini adalah PT Kresna Kusuma Dyandra Marga.
“Jalan tol Becakayu dari sisi kelayakan ekonomi memiliki tingkat kelayakan yang tinggi, namun kelayakan finansialnya marginal. Sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah agar layak secara finansial. Dukungan Pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk pengadaan tanah pada Seksi I dan II dengan nilai total sebesar Rp350 Miliar,” ujar Menteri PU.
Badan Usaha Jalan Tol untuk Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu ini adalah PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dan telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 16 Desember 2011.
Sementara itu, masa konsesi untuk pengusahaan jalan tol ini adalah selama 45 tahun, dengan lingkup pembangunan Seksi I (Casablanca – Jaka Sampurna) dan Seksi II (Jaka Sampurna – Duren Jaya).
“Kami berharap pembangunan Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu yang didukung oleh pendanaan yang kuat dan mitra yang profesional, dapat dilaksanakan dengan baik dan mengikuti semua ketentuan yang ada dalam PPJT [Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol],” ucapnya.
Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurai kemacetan yang ada di wilayah Jabodetabek, dari timur terutama di Jalan Raya Kalimalang. Menteri PU mengajak Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya untuk mendukung program pembangunan jalan tol dengan membantu percepatan pengadaan tanah sehingga pelaksanaan konstruksi dapat segera dilakukan di seluruh ruas jalan tol dan pada akhirnya jalan tol dapat segera dioperasikan dengan baik.
Dalam acara tersebut, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) M Choliq berkata, "Kita sekarang canangkan peletakan batu pertama proyek yang sudah cukup lama tertunda. Kita akan selesaikan kembali."
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,9 triliun untuk pembangunan seksi I ruas jalan tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Sebesar 70% sumber pendanaan berasal dari pinjaman perbankan.
Dalam acara ini hadir Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT) M Choliq, serta Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto.
Pekerjaan ruas tol tersebut mangkrak 16 tahun atau terhenti sejak tahun 1998. Groundbreaking dilaksanakan di daerah Kalimalang, Jakarta Timur.
 
Tol Manado – Bitung
maket tol menado bitung
Maket Tol Manado - Bitung

Pemerintah semakin serius melakukan pembangunan terhadap infrastruktur transportasi jalan khususnya ruas jalan tol dan itu tidak hanya difokuskan pada Pula Jawa, namun juga dilakukan di luar Jawa.
Secara khusus Pemerintah telah memastikan bahwa proses kontruksi ruas tol Tol Manado-Bitung, resmi dimulai.
Proses peresmian dimulainya proses kontruksi ruas tol Manado-Bitung itu dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dengan ditandai peletakan batu pertama bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pada akhir pekan ini.
Pada kesempatan itu Menteri PU juga meresmikan sejumlah infrastruktur PU di Provinsi Sulawesi Utara (12/10/14).
Dalam Kesempatan tersebut juga hadir, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, Staf Khusus Menteri PU Lucky Kora, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Djoko Mursito serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Ditjen Bina Marga Kementerian PU Johny Wenur.
Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Chaerul Tanjung mengungkapkan, jalan Tol Manado-Bitung telah ditunggu masyarakat Manado hal tersebut dikarenakan pembangunan tol tersebut dapat menghubungkan Kota Manado dan pusat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
"Jalan tol ada, maka menghubungkan kawasan ekonomi Bitung dengan kota bisa ditempuh lebih cepat, sehingga cost logistik juga ditekan dan kita harapkan Manado bisa menjadi pusat pertumbuhan baru kawasan Asia Pasifik," kata Chairul Tanjung.
Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, Pelabuhan Bitung merupakan alternative Pelabuhan Internasional dan Pusat Industri serta bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
“Dalam rangka mendukung perwujudan program MP3EI tersebut dan untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dirasakan perlu untuk membangun ruas jalan yang baru menghubungkan Kota Manado dan Kota Bitung,” tutur Menteri PU dalam sambutannya.
Untuk itu, tambah Djoko, telah direncanakan pembangunan ruas jalan Tol Manado – Bitung dengan tital panjang 39 km, yang terbagi menjadi dua segmen yaitu, segmen I Manado Ring Road – Airmadidi (12,5 KM) dan Segmen II (Airmadidi – Bitung) (25,5 KM). Konstruksi untuk kedua segmen tersbeut direncanakan 2x2 lajur dengan kecepatan rencana 80 km/jam.
“Pembangun jalan tol ini layak secara ekonomi, namun kurang layak secara financial, sehingga diperlukan dukungan pemerintah agar layak secara financial. Dukungan pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk pengadaan tanah untuk seluruh jalan told an konstruksi segmen I dan sebagian kecil segmen II,” tambah Djoko.
Pembangunan segmen I diawali dengan pembangunan seksi I sepanjang 600 meter yang sudah terkontrak pada 16 September 2014, dengan nilai Rp 44,46 miliar dan siap dilaksanakan pem bangunannya. ........ bersambung

pemda
Hasil Pembangunan Infrastruktur Perlu Komitmen Pemda
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementrian Perhubungan menyatakan bahwa capaian pembangunan sub sektor perhubungan darat dalam kurun waktu 2009-2014 untuk kegiatan-kegiatan strategis telah mampu memberikan kontribusi terhadap pergerakan penumpang dan barang yang lebih baik, meskipun masih perlu adanya upaya-upaya peningkatan pelayanan yang lebih mantap lagi.
Secara khusus Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso mengatakan, capaian infrastruktur perhubungan darat dimaksud antara lain : Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan nasional tersebar di 33 provinsi; Pembangunan terminal sebanyak 17 lokasi tersebar di 13 Propinsi; Peningkatan / rehabilitasi terminal sebanyak 8 lokasi tersebar di 7 propinsi.
Suroyo menambahkan kegiatan lainnya berupa Subsidi operasional keperintisan angkutan jalan sebanyak 208 trayek di 28 Propinsi untuk 559 bus; Subsidi operasional keperintisan angkutan penyeberangan sebanyak 177 trayek; Implementasi tehnologi lalu lintas dengan metode ATCS di 14 Kota; Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) di 18 kota; Pembangunan Dermaga penyeberangan di 90 lokasi, tersebar di 33 propinsi; Pembangunan Dermaga Sungai di 48 lokasi, tersebar di 13 propinsi: serta Pembangunan Dermaga Danau di 9 lokasi dan tersebar di 5 Propinsi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rakornis Perhubungan Darat 2014 di Hotel Royal Ambarukmo Jogjakarta, pekan lalu.
Hasil-hasil pembangunan infrastruktur perhubungan darat yang telah terbangun sampai saat ini sangat membutuhkan komitmen, konsitensi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasinya, salah satunya diawali dengan kejelasan status aset terbangun dan manajemen pemeliharaannya. "Dua hal ini terkadang menjadi salah satu kendala dalam tahapan pelaksanaan selanjutnya," kata Suroyo.
Dihadapan para Kadishub Propinsi, Kabupaten dan Kotyamadya, Suroyo juga menyampaikan isu-isu strategis saat ini, meliputi peningkatan keselamatan transportasi darat, upaya peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), peningkatan pelayanan angkutan umum di perkotaan, konsumsi energi sektor transportasi dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan adalah sebagian dari sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera ditindaklanjuti.
Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNKLLAJ) yang meliputi: penyusunan program nasional kegiatan LLAJ, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan LLAJ, dan Manajemen Keselamatan LLAJ. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ perlu mendapat perhatian dari seluruh peserta Rakornis untuk melihat secara perspektif terhadap hal-hal yang secara bersama-sama perlu untuk dipersiapkan dan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan jalan.
Manajemen penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang terdiri dari penyelenggaraan terminal, pengujian kendaraan bermotor dan jembatan timbang kondisi saat ini dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks serta dinamis, sehingga diperlukan ide-ide yang inovatif dan konstruktif dalam pencapaian target-target serta sasaran impelementasinya. (Logistics/hd)
 

oecd
OECD : Pertumbuhan Ekonomi Perancis Sumbang 3% Untuk Eropa
PARIS (LOGISTICS) : The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD/Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) menyatakan bahwa proses reformasi yang diusulkan oleh pemerintah Prancis untuk mengatasi ekonomi yang suram bakal memberi kontribusi.
Bahkan secara khusus OECD menyatakan kontribusi Prancis itu akan membantu mempercepat pertumbuhan kekuatan utama Eropa itu sebesar 0,3% per tahun selama lima tahun.
Kondisi itu secara detail disampaikan oleh OECD dalam sebuah rilis pada Jumat (17/10/14).
Disisi lain, dalam laporannya berjudul "reformasi struktural Prancis, dampak pada pertumbuhan dan pilihan untuk masa depan," lembaga riset atau think-tank yang berbasis di Paris itu melihat usulan Pemerintahan Sosialis tersebut akan memperkuat perekonomian yang sedang sakit.
Bahkan lebih jauh kondisi itu terutama dengan memangkas €30 miliar atau setara US$38,31 miliar dalam biaya penggajian, meningkatkan output nasional Prancis sebesar 0,4% poin selama 10 tahun.
Dengan tujuan tersebut, OECD merekomendasikan pelaksanaan "pakta tanggung jawab" dan reformasi untuk me nyederhanakan prosedur administratif serta menghilang kan hambatan peraturan untuk daya saing di jaringan distribusi gas dan listrik untuk menciptakan dinamisme. "Semua tindakan ini akan memulihkan kepercayaan dan iklim investasi yang baik," katanya.
Namun, pihaknya menyerukan kaum Sosialis yang berkuasa untuk mereformasi kebijakan kesejahteraan dan sistem pendidikan untuk menghidupkan kembali pasar kerja domestik dan memperbaiki tata kelola.
Menyeru reformasi ekonomi Prancis, Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menekankan bahwa "pemulihan yang lama ditunggu-tunggu bisa dipercepat hanya dengan reformasi lebih lanjut untuk terus memulihkan kepercayaan, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing."
"Menempatkan ekonomi Prancis pada jalur pertumbuhan yang lebih kuat membutuhan penguatan kembali reformasi struktural yang telah dimulai sejak 2012," tambahnya.
Dalam estimasi untuk 2014, OECD memperkirakan produk domestik bruto Prancis akan meningkatkan sebesar 0,4% sebelum bertumbuh satu persen pada tahun depan, demikian laporan Kantor berita Cina Xinhua. (Logistics/hd)

kunjgan kpl
Arus Kunjungan Kapal di Tanjung Perak Naik
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya, mencatat selama triwulan III tahun 2014 telah melayani kapal sebanyak 55,44 juta dalam satuan Gross Tonage (GT) dan 10.257 dalam satuan unit.
Arus kunjungan kapal triwulan III- 2014 dalam satuan unit meningkat 2% dibanding dengan triwulan III Tahun 2013. Menunjukkan geliat arus perdagangan semakin meningkat di Jawa Timur dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Dibanding dengan triwulan III pada 2013, capaian tahun ini naik sedikit," ujar Dhany Rachmad Agustian, Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak.
Untuk satuan unit bila dibandingkan dengan 2014 tercatat naik 2% dari tahun 2013. Kenaikan 2% ini patut diapresiasi mengingat tahun 2014 ini merupakan tahun politik yang cukup menyita perhatian bagi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan jenis kapalnya, kapal petikemas masih mendominasi dengan jumlah 3.419 unit dengan berat mencapai 27,36 juta GT, disusul kapal general cargo sebanyak 1.883 unit dengan berat mencapai 6,07 juta GT.
Selanjutnya kapal penumpang hingga triwulan III tahun 2014 tercatat 988 unit atau setara dengan 7,41 juta GT dengan membawa 600.433 orang penumpang yang naik dan turun melewati terminal penumpang. Kemudian kapal tanker sebanyak 559 unit atau setara 4,05 juta GT dan kapal curah kering sebanyak 237 unit atau 5,78 juta dalam satuan GT. Berdasarkan bendera kapal di Pelabuhan Tanjung Perak 54% adalah kapal berbendera Indonesia.
Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap kapal lokal dan kapal Pelra, Akhir 2014 segera dilakukan pengerukan kolam didepan dermaga Terminal Kalimas dengan posisi kade 1.451 – 1.850 dari kedalaman eksisting saat ini -0,5m s.d -1,4m LWS menjadi -2,5m LWS, menggunakan Escavator Amphibi atau Ponton Escavator sebagai alat keruknya.
Hasil keruk nantinya akan direlokasi ke dumping area di sekitar Nilam Utara. Diharapkan setelah pengerukan ini dapat menambah jumlah pelayanan kapal di Terminal Kalimas yang selama ini rata-rata terdapat 90 unit kapal menjadi 120 unit kapal per bulan, Ujar Dhany.(Logistics/hd)