Logistics Journal
No. 152/September 2014
cover septm 2014

Pelaksanaan Diklat Ahli Kepabeanan Angkatan IX
 
keg diklat ppjk

Editorial - Transisi
Kata "transisi" saat ini menjadi bahan berita dihampir media cetak maupun elektronik untuk dilekatkan pada peristiwa politik pasca pemilihan presiden dan aktivitas presiden terpilih. Bukanlah membahas kegiatan politik yang sedang menghangat, namun dari frasa 'transisi' yang mengandung arti 'peralihan', maka banyak orang yang berkepentingan pada perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa transisi (masa pralihan) ini akan membawa kebaikan dan terwujudnya harapan-harapan masyarakat. Khusus di bidang ekonomi, sektor kepelabuhanan dan transportasi akan menunggu yang akan menakhodai Kementerian Perhubungan berserta jajaran direktorat jenderal yang ada di bawahnya. Agak meluas sedikit siapa yang akan memimpin Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.
Para menteri kabinet yang akan memimpin di masing-masing kementerian terkait dengan kegiatan perekonomian akan dihadapkan pada pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015. Siap atau tidak harus siap menghadapi realitas tersebut. Memang banyak kalangan pelaku usaha yang tetap optimis namun tidak sedikit yang pesimis. Bagi pelaku usaha skala besar dan sudah merambah di usaha global bisa tetap optimis, sedangkan bagi usaha skala kecil dan mikro tidak terlalu banyak tahu atau tak terlalu menghiraukan AEC akan seperti apa?. Namun usaha berskala menengah yang paling gigih membahas dan menjadikan topik diskusi tentang kesiapan pemerintah bekerjasama dengan pelaku usaha dalam melaksanakan AEC 2015.
Sebenarnya siapapun menterinya tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan yang akan diambil. Karena Indonesia sudah melakukan berbagai kesepakatan baik melalui perjanjian bilateral, multilateral maupun kesepakatan di badan-badan ekonomi dunia. Bahkan kesepakatan-kesepakatan tersebut sudah banyak pula yang diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR RI dan Presiden. Presiden terpilih dan jajaran kabinetnya yang baru tidak bisa keluar dari kesepakatan-kesepakatan internasional maupun regional.
Namun tidak setiap negara yang telah menyepakati perjanjian tersebut menjalankan sepenuhnya. Ada sebagian negara tidak menaati tentang tidak diperbolehkannya pemberian subsidi bagi para pelaku usaha dalam bentuk apapun. Namun kenyataan tidak demikian, pada kegiatan usaha disektor ekonomi tertentu khususnya komoditi pertanian banyak negara tetap memberikan perlindungan pada para petaninya dengan wujud memberikan subsidi secara terang-terangan ataupun terselubung. Berbeda dengan Indonesia yang sangat patuh terhadap ketentuan yang ada didalam perjanjian internasional, dengan penuh semangat secara bertahap subsidi untuk berbagai sektor kegiatan usaha perekonomian dihapus sampai akhir tidak ada sama sekali subsidi di semua sektor usaha ekonomi.
Khusus di sektor jasa, sebagian besar boleh dikatakan sektor usaha ekonomi yang tak pernah mendapatkan bentuk subsidi. Hanya sektor jasa angkutan darat yang mendapatkan subsidi BBM sedangkan sebagian yang lain melakukan free competition mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan tarif jasanya. Seperti halnya bisnis forwarding, dalam menghadapi AEC tidak bisa tidak harus dihadapi apapun kemampuan dan persiapan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan forwarding.
Jasa forwarding tingkat persaingan antar perusahaan forwarding lebih pada kemampuan permodalan, sumber daya manusia, palatan usaha yang dimiliki serta kemampuan menjaring perusahaan untuk menjadi customernya. Faktor yang akan menggerus pendapatan usaha forwarding adalah bentuk pungutan liar yang menyebabkan index logistic performance menjadi rendah karena total biaya logistic tinggi. Padahal kalau diurai satu per satu dari total biaya logistic yang menjadi beban pemilik barang, yang benar-benar biaya yang dinikmati perusahaan forwarding/logistik tidak lebih dari 60% dari total biaya yang harus dibayar pemilik barang. Sekitar 40% banyak dinikmati oleh pos-pos ilegal atau biaya siluman yang muncul dalam mata rantai pelayanan jasa logistik.
Dengan bersenda gurau para pelaku usaha forwarding/logistik mengatakan, "apakah pelaku usaha forwarding asing dari anegara AEC yang akan masuk ke Indonesia akan berhadapan dengan biaya-biaya non tarif resmi alias biaya-biaya siluman tersebut?" Sepertinya biaya siluman itulah menjadi faktor penghambat forwarder/logistik asing enggan masuk ke Indonesia. (guslim-september'14)

Pemerintah Akui Daya Saing Logistik Nasional Masih Lemah
 
logistik nasional lemah
JAKARTA (Logistics) : Pemerintah Indonesia mengakui bila kondisi dan daya saing logistik nasional masih belum bagus untuk tingkat Asia Tenggara dan hanya unggul dengan negara Kamboja, Laos dan Myanmar.
Meski demikian posisi Indonesia mengalami peningkatan dalam hal indeks daya saing global atau disebut juga Global Competitiveness Index yang disingkat GCI. Bahkan GCI Indonesia mengalami kembali kenaikan ke peringkat 34 dari 144 negara. Proses menaiknya indek daya saing global Indonesia itu secara khusus dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015.
Secara khusus Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat, mengatakan daya saing logistik Indonesia masih rendah dan hanya unggul terhadap Kamboja, Laos dan Myanmar di Asia Tenggara.
"Daya saing sektor logistik Indonesia hanya lebih baik bila dibandingkan Kamboja, Laos dan Myanmar. Di level ASEAN, kita di urutan lima atau enam dari 10 negara, jadi bukan posisi yang menggembirakan," kata MS Hidayat dalam seminar nasional bertajuk Pembenahan Sistem Logistik Nasional, di Auditorium Adhiyana, Wisma ANTARA, Jakarta, pekan ini.
Lebih jauh MS Hidayat mengatakan rendahnya daya saing logistik di Indonesia disebabkan efisiensi pasar dan infrastruktur Indonesia yang tidak mengalami peningkatan berarti, bahkan cenderung stagnan. Kondisi ini berakibat terhadap kinerja perdagangan produk industri Indonesia ke ASEAN dan dunia.
Bahkan disebutkan pula dari sisi perdagangan produk industri, kegiatan ekspor produk industri Indonesia masih mengarah ke negara-negara non-ASEAN dan nonmitra ASEAN, tetapi impor di Indonesia cenderung didominasi negara-negara mitra ASEAN yang sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia khususnya pada kelompok bahan baku dan barang modal.
Lebih lanjut dia menjelaskan, di tingkat ASEAN, kinerja perdagangan produk industri Indonesia yang lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya berada pada produk-produk dengan teknologi rendah atau barang mentah.
Menurut dia, negara-negara ASEAN belum banyak melakukan aktivitas perdagangan antarnegara ASEAN. "Hanya Singapura, Malaysia dan Thailand yang mampu mencatat transaksi positif dari sesama negara ASEAN, sedangkan negara ASEAN lainnya masih belum memanfaatkannya," katanya.
Di kegiatan perdagangan, negara-negara ASEAN masih cenderung memprioritaskan negara non-ASEAN sebagai mitra dagangnya.
Untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis di sektor industri terkait pembenahan sistem logistik melalui penguatan struktur industri dan peningkatan dukungan iklim industri.
Dari sisi penguatan struktur industri diantaranya peningkatan kemampuan sektor industri yang berbasis agro, migas, bahan tambang mineral, industri berbasis SDM, pasar domestik dan IKM.
Indeks Daya Saing Global Indonesia berada di peringkat ke-34
Indonesia mengalami peningkatan dalam hal indeks daya saing global atau disebut juga Global Competitiveness Index yang disingkat GCI.
Secara khusus GCI Indonesia mengalami kembali kenaikan ke peringkat 34 dari 144 negara. Proses menaiknya indek daya saing global Indonesia itu secara khusus dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015.
Lebih jauh posisi Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Spanyol yang berada di peringkat ke-35, Portugal di 36, Kuwait di peringkat 40, Turki di 45, Italia di 49, Afrika Selatan di peringkat 56, Brazil di peringkat 57, Meksiko di peringkat 61, serta India yang berada di peringkat 71.
Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Namun demikian, posisi Indonesia ini masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134.
Dari laporan-laporan World Economic Forum terdahulu tercatat, indeks daya saing global Indonesia sempat berada di peringkat 54 pada tahun 2009, lalu naik ke peringkat 44 pada tahun 2010. Namun, peringkat Indonesia kembali turun ke peringkat 46 pada tahun 2011 dan peringkat 50 pada tahun 2012, untuk selanjutnya kembali naik ke peringkat 38 pada tahun 2013, lalu naik lagi ke peringkat 34 pada tahun ini.
Sebagai informasi, penilaian peringkat daya saing global didasarkan pada 12 pilar daya saing, yaitu pengelolaan institusi yang baik, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi. (hd/Logistics)

Kargo Udara Tak Terpegaruh Perubahan Tarif
 
kargo udara
SURABAYA (Logistics) : Permintaan layanan kargo udara tidak terpengaruh adanya penyesuaian tarif logistik udara. Tarif baru yang meliputi tarif regulated agent dan tarif terminal kargo tersebut berlaku sejak 1 Juli 2014.
Ketua Indonesian Logistic and Forwarder Association (ALFI) Perwakilan Khusus Juanda, Ima Sumaryani mengatakan pihaknya menyadari kenaikan tarif tersebut ditujukan untuk menyesuaikan biaya operasi yang semakin membengkak.
Tarif regulated agent naik dari Rp300 per kg menjadi Rp375 per kg. Sementara tarif terminal kargo domestik untuk outgoing naik dari Rp450 per kg menjadi Rp500 per kg. Dan tarif incoming menjadi Rp500 per kg dari sebelumnya Rp375 per kg.
"Kami sudah mendapat sosialisasi sebelum tarif baru diberlakukan. Kami memahami kenaikan tersebut karena menyesuaikan dengan tingginya biaya operasional, apalagi sejak dua tahun terakhir belum ada penyesuaian" kata Ima Sumaryani, saat dikonfirmasi, Senin (15/9/14).
Ima menjelaskan misalkan saja kenaikan upah minimum regional, tarif listrik, sewa ruangan hingga pengadaan peralatan penunjang seperti X-ray dan detektor. Menurutnya, sejak penetapan tarif baru Juli lalu, hingga saat ini tidak ada penurunan permintaan jasa kargo udara.
Saat ini rata-rata pengiriman barang internasional untuk ekspor mencapai 27 ton per hari dan impor 23 ton per hari. Untuk domestik, outgoing mencapai 110 ton per hari dan incoming 75 ton per hari.
Selama Januari-Juli tahun ini, pengiriman internasional mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama dibandingkan tahun 2013. Untuk ekspor naik 12,6% dan impor 0,3%.
Peningkatan ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari keunggulan kargo udara dalam soal waktu. "Untuk barang perishable cargo atau barang tidak tahan lama, tentu kargo udara menjadi satu-satunya alternatif pengiriman.
Sementara presentasi perishable cargo seperti ikan segar mencapai 35% dan general cargo sekitar 65%,” pungkasnya. (hd/logistics)

Ekspor CPO Indonesia Ke Mesir 2014 Anjlok 98,51%
 
ekspor cpo
JAKARTA (Logistics) : Nilai maupun volume ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah produksi perkebunan di Indonesia yang dikirim ke Negara Mesir mengalami penurunan tajam atau anjlok secara drastis dibanding ekspor pada 2013.
Data Bidang Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo yang diolah dari data Pusat Statistik Mesir, CAPMAS, nilai total ekspor CPO periode Januari-Mei 2014 tercatat US$3,188 juta dibandingkan periode sama 2013 mencapai US$214,53 juta atau anjlok 98,51%.
Secara khusus proses penurunan drastis nilai ekspor CPO ke Mesir itu tidak hanya terjadi pada Indonesia, tapi juga terhadap Malaysia, yang merupakan negara pesaing utama di Negeri Piramida itu.
Lebih dalam ekspor CPO Malaysia ke Mesir pada periode Januari-April 2014 hanya US$1,4 juta dibanding periode sama tahun sebelumnya mencapai US$67 juta atau menurun 97,81%.
Kepala Fungsi Ekonomi merangkap Pelaksana Tugas Atase Perdagangan KBRI Kairo, Lauti Nia Astri Sutedja, mengungkapkan beberapa faktor yang diduga memicu penurunan nilai ekspor CPO tersebut. Sebagaimana dikutip dari Antara Minggu (21/9/14).
Pertama, naiknya bea keluar CPO sekitar 10,5% - 12% yang diterapkan pemerintah Indonesia. "Penaikan bea keluar itu karena memang pemerintah di masa mendatang ingin membangun industri hilir kelapa sawit, jadi kalau diekspor agar punya nilai tambah," kata wanita diplomat itu.
Kedua, harga CPO di level dunia anjlok akibat menurunnya permintaan. Ketiga, turunnya permintaan akibat melimpahnya pasokan minyak nabati di negara-negara konsumen.
Nia Astri mencontohkan, di Mesir sumber minyak nabati tidak hanya CPO, tapi juga antara lain rapeseed, bunga matahari, minyak kacang dan minyak jagung.
Beberapa komoditas lainnya juga menurun seperti benang dari US$15,23 juta pada Januari-Juni 2014 menjadi US$10,76 juta pada periode sama tahun lalu atau menurun 29,33%.
Sementara itu komoditas Kopi dari US$15,35 juta menjadi US$13,15 juta atau menurun 14,32%.
Kendati demikian, beberapa komoditas lainnya meningkat, seperti kertas dari US$9,83 juta pada Januari-Mei 2013 menjadi US$12,25 juta pada periode sama atau meningkat 24,62%.
Sementara total perdagangan non-migas Indonesia-Mesir pada Januari-Juni 2014 tercatat stagnan menjadi US$670,23 juta dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar US$669,62 juta.
Adapun neraca perdagangan kedua negara dari tahun ke ketahun tetap surplus bagi Indonesia. Sebagai contoh, ekspor Indonesia ke Mesir pada Januari-Juni 2014 sebesar US$595,059 juta, sementara impor dari Mesir pada periode sama hanya tercatat US$75,177 juta. (hd/Logistics)

Tol Samarinda - Balikpapan Dapat Rp. 3 Triliun Dari APBN dan APBD
 
tol smrd bappn
BALIKPAPAN (Logistik) : Ketua sementara DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) M Syahrun gembira, pengerjaan tol Samarinda - Balikpapan akhirnya mendapat jaminan pencairan dana Rp3 triliun yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim dan APBN dengan sistem multiyears contract.
“Jalan tol Samarinda-Balikpapan bisa dibangun berkat dukungan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim yang menganggarkan Multiyears Contract sebesar Rp. 1,5 triliun dan kucuran Rp1 triliun dari APBN. Namun, pada rapat koordinasi malah dijanjikan lagi ditambah sebesar Rp. 500 miliar dari APBN,” kata Syahrun di Balikpapan, Rabu (17/9/14).
Dia meyakini, kelanjutan pembangunan jalan tol sepanjang 99 km itu bisa dilaksanakan. Paket I sepanjang 25,07 km (Km.13 Balikpapan-Samboja) dan paket V sepanjang 11,09 km (Km.13-Sepinggan Balikpapan) bisa dibangun berkat kucuran dana APBN dan APBD, sedangkan paket sisanya dibeayai swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami harap paket I, II, III, IV dan V tol Samarinda-Balikpapan bisa selesai bersamaan, segera bermanfaat besar bagi rakyat Kaltim. Multiplier effect jalan tol ini akan sangat besar bagi kemajuan Kaltim, sehingga anggaran yang telah dikucurkan tidak hilang begitu saja,” kata Syahrun.
Dia berharap, pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota utama di Provinsi Kaltim itu bisa selesai bersamaan dengan akhir kucuran dana multiyears contract pada 2018. “RTRW Kaltim sudah disahkan Menteri Kehutanan, sehingga tinggal pelaksanaan saja. Kucuran Rp3 triliun itu diharapkan memancing investor untuk ikut menanamkan investasi di tol Samarinda-Balikpapan ini. (hd/logistik)

Pemerintah Jual Aset PT Merpati Nusantara dan PT Leces Untuk Bayar Gaji Pegawai
 
unjuk rasa
JAKARTA (Logistics) : Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mencarikan solusi dalam menghadapi problem 2 BUMN yaitu PT Merpati Nusantara dan PT Kertas Lecces.
Secara khusus Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa pihaknya kini secara serius tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran gaji karyawan PT Merpati Nusantara Airline dan PT Kertas Leces yang tertunggak dengan cara melepas aset kedua perusahaan itu.
"Soal gaji Merpati dan Leces, akan dibahas kembali secara mendalam pada Kamis. Direksi sudah sepakat diselesaikan dengan cara menjual aset yang tidak terkait dengan produksi dan kinerja perusahaan," kata Dahlan, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa (16/9/14) malam.
Lebih dalam permintaan mempercepat penyelesaian tunggakan gaji karyawan kedua perusahaan tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto menyusul semakin besarnya tekanan aksi demo karyawan.
Secara lebih detail Airlangga Hartarto menjelaskan, langkah pelepasan aset untuk membayar gaji karyawan pernah dilakukan pada PT Dirgantara Indonesia dan berhasil diselesaikan.
"Minggu lalu, kami sudah menemukan jalan keluar karena tidak boleh menggunakan uang ini itu ... harus mencari uang yang sah secara hukum. Sudah sepakat dengan direksi bahwa aset berupa perumahan yang tidak digunakan akan dijual," ujarnya.
Dana yang dibutuhkan Merpati untuk pembayaran pesangon dan lainnya sekitar Rp1 triliun, sementara Leces butuh sekitar Rp18 miliar.
Khusus untuk Leces, Dahlan optimis bisa menemukan jalan keluar dengan mencari perusahaan plat merah yang mau bekerjasama memanfaatkan aset berupa tanah. "Lagi mencari BUMN yang mau bekerja sama dengan Leces untuk membangun sesuatu di tanahnya Leces. Terus nanti Leces dapat uang dari BUMN tersebut untuk membayar pesangon karyawan. Tapi, ini butuh prosedur," kata Dahlan.
Masalah yang lebih besar berada di kasus Merpati, karena dana yang dibutuhkan terbilang sangat besar. Dalam restrukturisasi Merpati yang tengah dijalankan saat ini, strateginya adalah melepas anak usaha PT Merpati Maintenance Facility (MMF) yang dibeli PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero). "Tapi dana yang diperoleh dari pelepasan itu maksimal Rp500 miliar, sementara mendesak butuh dana hingga Rp1 triliun," ujarnya. (hd/Logistics)

Pemerintah Akan Revisi Tarif Batas Atas Pesawat
 
penjualan ticket
JAKARTA (Logistics) : Pemerintah berencana akan menerapkan hasil revisi kenaikan tarif batas atas untuk tiket moda pesawat terbang.
Secara khusus Surat Keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan revisi kenaikan tarif batas atas tiket pesawat terbang kelas ekonomi diperkirakan bakal segera dikeluarkan setelah melalui mekanisme peninjauan sesuai aturan yang ada.
"Sesuai pernyataan Menteri Perhubungan, bulan (September) ini akan kita keluarkan surat keputusan [terkait tarif batas atas tiket pesawat kelas ekonomi]," kata Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Djoko Murdjatmojo, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Selasa (16/9/14).
Secara lebih mendalam menurut dia, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak terkait terutama kepada pemangku kepentingan di sektor penerbangan.
Sementara itu secara khusus dia juga mengatakan penyebab kenaikan tarif batas antara lain karena sejumlah pertimbangan seperti adanya depresiasi rupiah serta melonjaknya harga avtur.
Secara terperinci Kemenhub juga bakal mengeluarkan surat keputusan tersebut yang dimaksudkan untuk melindungi maskapai penerbangan yang beroperasi di sektor penerbangan nasional. "Mudah-mudahan suratnya segera keluar bulan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia Arif Wibowo mengatakan industri penerbangan Indonesia sulit bersaing di Asia Tenggara menjelang Kebijakan Udara Terbuka ASEAN pada 2015.
"Salah satu kendala itu adalah belum siapnya industri strategis aviasi nasional yang mendukung bisnis penerbangan. Padahal tahun depan ASEAN Open Sky Policy akan diterapkan," kata Arif di Jakarta, Jumat (12/9/14).
Lebih jelas dia mengutarakan harapannya agar pemerintah mau memperhatikan kendala tersebut agar daya saing penerbangan nasional semakin kompetitif dengan berperan strategis menghilangkan sejumlah beban bisnis penerbangan.
Beban tersebut antara lain penyusutan nilai tukar rupiah yang menghambat industri penerbangan. "Banyak suku cadang dan berbagai hal terkait pesawat yang harus diimpor. Kalau rupiah terus melemah maka beban operasional semakin tinggi," katanya. (hd/logistics)

Industri Garam Nasional Butuh Perlindungan
 
industri garam
JAKARTA (Logistics) : Sampai saat ini petani garam rakyat masih mengeluhkan masuknya garam impor.
Mereka meminta Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian memberikan dukungan dengan menutup kran impor garam baik untuk garam konsumsi maupun garam industri.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Petambak Garam Indonesia (PPGI), Sarli mengatakan mutu dan kualitas garam produksi petani garam rakyat di pesisir pantai Indonesia mulai meningkat dengan adanya teknologi baru yang diberikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. “Karena itu kami membutuhkan perlindungan agar bisa lebih baik lagi dan mampu mencukupi kebutuhan lokal Indonesia,” kata Sarli, Jumat (19/9/14).
Pada 2013, kebutuhan garam Indonesia untuk konsumsi mencapai 1,24 juta ton di tahun 2013. ”Kami sendiri mencatat produksi garam baik untuk konsumsi maupun industri sudah mencapai 2,4 ton lebih. Sehingga kami perkirakan kebutuhan garam industri dan konsumsi sudah bisa dipenuhi oleh hasil petani,” tambah Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Saat ini, produksi untuk garam konsumsi sudah mencapai 1,31 juta ton dan untuk garam industri mencapai 1,3 juta ton.
Tapi kenyataannya, pemerintah masih melakukan impor garam dari Australia, Jerman, Amerika Serikat (AS) dan India untuk memenuhi pasar garam industri. Dari importir, garam industri sudah berharga Rp1000 per kg.
Sebenarnya, HPP garam petani masih sesuai dengan kententuan Kementerian Perdagangan ditetapkan sebesar Rp. 750 per kilogram. Namun sayangnya di lapangan, harga garam dari petani hanya berkisar antara Rp. 300 per kg hingga Rp 500 per kg.
Meski baru musim pertama, teknologi geomembran sudah memberi harapan petani untuk mampu menghasilkan garam berkualitas tinggi sekaligus meningkatkan HPP garam. Geomembran ini menggunakan lapisan semacam terpal untuk memberi batasan antara tanah dan air asin atau air laut yang akan menjadi garam. Dengan terpal ini bisa memisahkan tanah yang biasanya tercampur dengan garam saat digaruk atau dipanen.
Dengan teknologi ini, pihaknya sudah mendapatkan hasil menggembirakan di 11 titik sentra penghasil garam di Indonesia. Misalnya di Indramayu. Dalam satu petak, perbandingan antara yang menggunakan geomembran dan non geomembran, ada pada jumlah produksi. Bila yang non geomembran, satu petak dengan luas sama hanya dapat 25 zak ukuran 25 kg. Sementara dengan geo membran sudah bisa menghasilkan 40 zak ukuran sama. (hd/Logistics)

Boeing Telah Capai Kontrak Pesanan 1.000 Pesawat
 
boing
CHICAGO (Logistics) : Perusahaan produsen pesawat terkemuka dunia, Boeing menyatakan bahwa pihaknya kini telah mendapatkan kontrak pesanan pesawat untuk tahun ini melewati 1.000 unit, sekaligus mengalahkan pesaing asal Eropa, Airbus.
Lebih jauh perusahaan yang berbasis di Chicago tersebut menerima pesanan 1.013 unit dengan berbagai tipe hingga 16 September 2014.
Secara khusus disebutkan bahwa perhitungan tersebut belum termasuk transaksi 100 unit pesawat jet dengan Ryanair pada 8 September 2014 yang bernilai US$11 miliar jika mengacu pada harga katalog.
Sementara itu dipastikan pada 2013 pesanan Boeing mencapai 1.355 unit. Artinya pesanan untuk 2014 dimungkinkan bisa melampaui angka penjualan tahun lalu.
Disisi lain, manajemen perusahaan produsen pesawat Airbus memecahkan rekor penjualan terbanyak dalam sejarah kedirgantaraan pada tahun lalu dengan jumlah mencapai 1.503 unit pesawat jet.
Namun, sejak awal tahun 2014 hingga akhir Agustus, Airbus hanya menerima pesanan 722 unit, jauh tertinggal dari Boeing.
Selanjutnya Boeing menerima pesanan tambahan minggu lalu sebanyak 78 unit pesawat, sebagian besar untuk produk terlaris mereka 737.
Boeing hanya mengungkapkan satu nama pembeli yaitu perusahaan kredit asal Irlandia Avalon yang memesan lima unit 737 dan enam unit 787 Dreamliner.
Dari catatan Boeing hingga 16 September 2014, mereka telah menerima pesanan sebanyak 729 unit 737 dan telah mengirimkan 461 unit pesawat, demikian dikutip dari Reuters. (hd/logistics)