Logistics Journal No. 157/Februari 2015
Logistics Februari 2015

 
Editorial - Persaingan Pelabuhan
Ada beberapa pelabuhan bermunculan disepanjang Alur Pelayaran Barat Surabaya. Yaitu alur sepanjang selat Madura mulai dari Surabaya, Bangkalan dan Gresik. Bahkan di pesisir utara di sekitar Lamongan dan Tuban juga mulai dibangun. Memang kebanyakan pelabuhan untuk kepentigan sendiri, seperti pelabuhan Maspion, Petrokimia, Willmar atau pelabuhan Semen Gresik. Demikian juga di pesisir Bangkalan juga mulai ada satu pelabuhan dan kawasan terpadu di Gresik, mulai kawasan industri, hunian dan pelabuhan di sekitar Kali Miren.
Pelabuhan-pelabuhan tersebut masih ditambah lagi pelabuhan yang dinamakan “dry port” yang menggunakan moda angkutan kereta api dari Surabaya menuju Jakarta. Di Surabaya sebagai pelabuhan utama Tg. Perak sudah memiliki pesaing sesama terminal operator, walaupun pesaingnya sesama anak perusahaan, perusahaan yang didirikan atau perusahaan yang sahamnya sebagian dimiliki oleh PT PELINDO III (Persero). Ada PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, PT Terminal Teluk Lamong dan PT (Persero) PELINDO III Cabang Tg. Perak sendiri.
Banyaknya alternatif pelabuhan ini akan lebih menguntungkan pengguna jasa layanan pelabuhan. Semakin banyak penggunaan peralatan mekanik di pelabuhan atau mengurangi tenaga kerja manusia, maka produktifitasnya akan semakin meningkat pula. Sekaligus akan tersegmentasi komoditi yang bisa dihandle oleh masing-masing terminal operator pelabuhan. Komoditi non petikemas akan banyak di handle oleh terminal operator konvensional. Sedangkan terminal operator yang bisa menghandle dari moda kereta api ke moda angkutan laut atau sebaliknya sudah tersedia.
Yang perlu dipertegas adalah berapa besaran tarif yang diterapkan disetiap terminal? Berapa besaran produktifitas di setiap terminal? Dua pertanyaan mendasar itu akan memberikan alternatif pada pengguna jasanya akan dibongkar atau dimuat di pelabuhan mana. Karena mereka akan saling membandingkan kecepatan pelayanan, produktifitas dan besaran tarif yang akan dikenakan. Untuk perusahaan terminal operator dalam naungan perusahaan holding yang sama akankah menerapkan tarip yang sama untuk pelabuhan dengan tipe yang sama-sama, yaitu untuk petikemas?
Banyak pengguna jasa pelabuhan berharap dengan hadirnya PT Terminal Teluk Lamong (TTL) akan mendapatkan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih produktif tapi dengan tarif yang sama dibanding dengan yang ada di PT Terminal Petikemas Surabaya. Pertimbangannya semua fasilitas yang dimiliki oleh PT Terminal Teluk Lamong adalah serba baru dan lebih canggih. Kalau tarif di PT TTL lebih tinggi daripada PT TPS, maka akan menjadi pertanyaan bersama, apakah biaya investasi di PT TTL menjadi tanggungan pengguna jasa? (guslim-peb'15)

p3 teluklamong 
Pelindo III Investasi US$ 47 Juta di Terminal Teluk Lamong
SURABAYA (LOGISTICS) : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memastikan kapasitas curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak akan bertambah 5 juta ton per tahun pada 2016 mendatang.
Penambahan kapasitas itu seiring dengan pembangunan fasilitas curah kering yang dilakukan oleh Pelindo III di Terminal Teluk Lamong. Fasilitas curah kering di Terminal Teluk Lamong diprediksi bakal menjadi yang terbesar di Indonesia.
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan pembangunan fasilitas curah kering di Terminal Teluk Lamong dibangun di atas lahan seluas 10 hektar.
Fasilitas tersebut berupa tempat penampungan curah kering berupa 9 unit silo dan 3 unit warehouse yang dapat menampung 200.000 ton curah kering. Silo dan warehouse tersebut akan didukung oleh dermaga sepanjang 250 meter, 2 unit Grab Ship Unloader (alat berat untuk memindahkan muatan curah kering dari kapal ke konveyor), dan konveyor yang menghubungkan antara dermaga dengan silo dan warehouse.
“Pembangunan fasilitas dilakukan secara bersamaan, seperti yang sekarang ini kita lihat, kami sedang melakukan pemancangan tiang untuk dermaga yang diharapkan akan selesai dalam 8 bulan ke depan,” jelas Djarwo saat menyaksikan pemancangan tiang pertama dermaga curah kering di Terminal Teluk Lamong, Selasa (10/2/15).
Dermaga curah kering akan didukung oleh 2 unit Grab Ship Unloader yang diperkirakan akan tiba di Terminal Teluk Lamong pada bulan Mei 2015 mendatang. Menurut rencana, alat tersebut untuk sementara akan ditempatkan di dermaga petikemas internasional sambil menunggu proses uji coba dan pembangunan dermaga selesai.
Selain pemancangan tiang dermaga, pemancangan tiang untuk tempat penampungan dan konveyor juga telah dilakukan. Khusus untuk tempat penampungan curah kering, Pelindo III menggandeng investor untuk membangun fasilitas di atas lahan Terminal Teluk Lamong. Investor tersebut adalah PT Nusa Prima Logistik yang merupakan konsorsium dari tiga perusahaan yakni PT FKS Multiagro, PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Japfa Comfeed Indonesia.
“Surabaya nantinya akan menjadi terminal curah kering terbesar, termodern, dan ramah lingkungan di Indonesia,” lanjutnya.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong Prasetyadi menambahkan curah kering yang dilayani di Terminal Teluk Lamong nantinya hanya curah kering berupa makanan, pertanian, dan biji-bijian (food and feed grain). Pembatasan itu dilakukan sejalan dengan konsep yang diterapkan di Terminal Teluk Lamong yakni terminal yang bersih dan ramah lingkungan.
“Komoditas tersebut dapat berupa jagung, kedelai, gandum, kacang-kacangan, dan beberapa komoditas lainnya,” kata Prasetyadi.
Prasetyadi mengungkapkan investasi yang dikeluarkan oleh Pelindo III sebagai induk Terminal Teluk Lamong mencapai kurang lebih USD 47 juta. Investasi tersebut berupa pengadaan 2 unit Grab Ship Unloader senilai USD 20 juta, pembangunan dermaga USD 12 juta, dan pembangunan konveyor USD 15 juta. Sementara nilai investasi yang dikeluarkan oleh pihak PT Nusa Prima Logistik sekitar USD 40 juta.
“Kalau ditotal, nilai investasi untuk fasilitas curah kering di Terminal Teluk Lamong ini mencapai USD 87 juta,” pungkasnya.
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo III adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam sektor perhubungan.Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu JawaTimur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi.
Pelindo III menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo III mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. (Logistics/hd)

gas kodeco
Relokasi Pipa Gas Ex Kodeco i Alur APBS Telah Mencapai 96,17%
SURABAYA (LOGISTICS) : Pipa gas Eks Kodeco Energy yang kini dikelola PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) berhasil dipindahkan, dimana sebelumnya dianggap mengganggu Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).
Pengerjaan revitalisasi APBS pun berjalan sesuai target tanpa ada hambatan bearti. Pemindahan pipa eks Kodeco Energy ini membuat revitalisasi APBS berupa pendalaman APBS menjadi minus 13 LowWater Spring (LWS) dan pelebaran alur dari 100 meter menjadi 150 meter pun per 15 Februari memasuki proses penyelesaian sekitar 96,17%.
Pemimpin Proyek Pekerjaan APBS, Hendiek Eko Setiantoro mengatakan pipa eks Kodeco Energy belum sepenuhnya tuntas sebab saat ini pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas dari lapangan West Madura Offshore (WMO) ini masih belum dipindahkan keseluruhannya.
Namun pipa eks Kodeco Energy ini tak lagi digunakan PHE WMO (sebagai perusahaan yang meneruskan blok WMO) untuk mengalirkan gas, sebab PHE WMO sudah berhasil membangun aliran pipa baru yang terletak disebelah sisi timur APBS dan berada dipinggir alur pelayaran kapal dan dipastikan dimasa datang tak akan menganggu APBS walaupun nantinya Pelindo III akan melakukan pelebaran APBS lagi menjadi 200 meter.
"Saat ini pipa eks Kodeco Energy itu sudah dipotong-potong. Tinggal menunggu pengangkatan dari dasar laut. Dan untuk mengangkatnya diperlukan izin dari Dirjen Hubungan Laut (Hubla) Kementrian Perhubungan. Karena sudah tak ada lagi aliran gas yang melintas di pipa itu kami pun dengan leluasa bisa melakukan pendalaman APBS hingga -13 LWS dan Maret 2015 ini dipastikan mampu kami tuntaskan pendalamannya," kata Hendiek Eko Setiantoro, Senin (23/2/15).
Hendiek menjelaskan saat ini masalah pipa eks Kodeco tak lagi menjadi rintangan utama seperti 14 tahun lalu PT Pelindo III mengemukakan kesulitannya dalam masalah APBS yang tak bisa didalamkan karena ada pipa gas Kodeco yang melintang dibawah APBS.
"Saat ini, masalah pendalaman APBS hanya terkendala karena adanya batu besar yang membentang antara pelabuhan Maspion dengan Tanjung Perak dan itu akan kami pecahkan dengan teknologi Clam Cell," jelas Hendiek.
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, beberapa waktu lalu kepada wartawan dimana pihaknya telah merencanakan pendalaman APBS sejak tahun 2000 lalu, namun karena terkendala pipa gas Kodeco waktu itu pengerukan tak bisa dilakukan. Bagi Djarwo, pendalaman APBS menjadi -13 LWS dan pelebarannya sangat penting untuk meningkatkan arus barang dalam negeri maupun ekspor-impor yang masuk melalui jalur laut. Hal ini pula yang membuat Pelindo III rela me ngeluarkan dana sekitar USD 76 juta untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan pe lebaran APBS ini.
"Proyek ini berjalan selama satu tahun, dan diharapkan setelah tuntas, maka kapal-kapal berukaran besar dengan muatan yang optimal pun bisa masuk melalui APBS. Dengan begitu ekonomi di Jatim makin menggeliat dan akan lebih maju lagi," aku Djarwo,
Sementara Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, mengaku lega bukan hanya karena revitalisasi APBS tuntas sebentar lagi, melainkan karena wilayah kerja Pelindo III yang paling sibuk yakni di Pelabuhan Tanjung Perak sudah aman dari bahaya dan sudah mampu memenuhi persyaratan dari International Maritime Organization (IMO). Dimana salah syarat yang selama ini tak mampu dipenuhi Tanjung Perak adalah jaminan keselamatan kapal dan penumpangnya dari bahaya ledakan gas sewaktu-waktu.
"IMO merekomendasikan bahwa alur pelayaran tak boleh dilintasi pipa gas atau jaringan apapun yang membahayakan pelayaran. Sebab sewaktu-waktu bisa saja terjadi kecelakaan dimana jangkar kapal bisa saja mengenai jaringan pipa gas dan menyebabkan kebakaran dan letakan di APBS. Ini tak hanya berbahaya bagi pelayanan kami, tetapi pemilik kapal harus mengeluarkan asuransi kapal lebih besar karena resikonya juga besar," jelas Edi.
Ditambahkan, bagi pengusaha pendalaman APBS akan membuat mereka menghemat biaya, sebab selama ini kapal besar yang mengangkut barang dari luar negeri harus menurunkan sebagian bawaan mereka di Pelabuhan lain di Cilegon baru sebagian barang bisa masuk ke Tanjung Perak karena kedalamannya hanya -9 meter LWS. Akibatnya pengusaha pengimpor barang harus mengeluarkan biaya pengangkutan lewat jalur darat dari Cilegon ke Surabaya maupun Jatim.
"Kedepan jika arus keluar masuk kapal semakin tinggi, kami akan berencana menambah kedalaman alur lagi menjadi -16 meter LWS dan lebar APBS menjadi 200 meter," pungkas Edi. (logistics/hd)

gempol pasuruan
Tol Gempol - Pasuruan Seksi I Beroperasi November 2015
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Transmarga Jatim Pasuruan anak perusahaan PT Jasa Marga operator ruas jalan Tol Gempol-Pasuruan menyatakan bahwa ruas tol itu untuk seksi I yaitu Gempol-Rembang sepanjang 13,9 kilometer diperkirakan siap operasi pada Oktober-November 2015.
"Status hari ini [15/2/15], konstruksi 80% dan 92% tanah sudah dibebaskan. Jadi, target dan harapan kami, Oktober-November [2015] siap operasi," kata Dirut PT Transmarga Jatim Pasuruan, Hengki Herwanto, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/2/15).
Secara khusus menurut Hengki, meski lahan tersisa 8%, ini tidak mudah karena pemilik lahan mengirimkan keberatan harga tanahnya kepada Gubernur Jatim. "Opsinya dua yakni reapraisal atau penilaian kembali dan kembali ke SK Bupati Pasuruan terakhir," kata Hengki.
Secara lebih dalam dia mengharapkan, keputusan dari Gubernur Jatim bisa diperoleh bulan ini sehingga jika pun opsi pertama yang dipilih, prosesnya bisa dipercepat sehingga sekitar Maret sudah bisa proses negosiasi dan pembebasan.
“Jadi, bolanya ada di gubernur. Jika nantinya, tetap tak capai kesepakatan dengan harga baru itu, ya akan dilakukan konsinyasi ke pengadilan agar proses konstruksi bisa dilanjutkan," katanya.
Sementara itu dia memperkirakan, sekitar Mei tahun ini, proses pembebasan tuntas sehingga ada waktu untuk menyelesaikan kontruksinya dan pada Oktober sudah selesai sehingga November sudah siap operasi.
Sementara itu, untuk seksi II, Rembang-Pasuruan sepanjang 8,10 kilometer, kesepakatan harga tanah sudah mencapai 79% dengan proses pembayaran 58%.
"Proses kontruksi akan dimulai jika sudah bebas 75% dari total lahan di seksi II yang diperlukan sebanyak 75,11 hektare," katanya.
Kemudian, untuk seksi III, Pasuruan-Grati sepanjang 12,15 kilometer, belum ada pembebasan lahan sama sekali atau nol persen. "Untuk seksi III ini akan digunakan UU Pembebasan Lahan yang baru," katanya.
Proyek tol Gempol-Pasuruan sepanjang 34,15 kilometer ini diperkirakan menelan investasi Rp2,7 triliun dengan pemegang konsesi adalah PT Transmarga Jatim Pasuruan.
Pemegang saham perseroan adalah PT Jasa Marga 80% dan PT Jatim Marga Utama 20%.
Jika proyek ini sudah selesai, perjalanan Gempol-Pasuruan-Grati dapat ditempuh sekitar 30-40 menit atau lebih cepat dari kondisi perjalanan di jalan nasional sekitar satu jam.
Tol ini diproyeksikan mampu menampung lalu lintas harian sesuai rencana bisnis di Perjanjian Pengusahaan Tol (PPJT) adalah sebesar 18.000 unit kendaraan. (Logistics/hd)

tata niaga beras
Pemerintah Bakal Evaluasi Tata Niaga Beras
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan berencana untuk melakukan proses evaluasi tata niaga beras nasional termasuk jalur distribusi guna menekan harga komoditas.
Lebih jauh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel akan mengevaluasi tata niaga beras, khususnya untuk sistem pendistribusian karena ada berbagai permasalahan yang menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut terus melambung.
"Kepada Kepala Bulog, saya minta harus dievaluasi sistem distribusinya sekarang ini. Itu yang menciptakan harga naik," kata Rachmat usai jumpa pers Kinerja Ekspor Impor, di Jakarta, Selasa (17/2/15).
Rachmat menjelaskan salah satu permasalahan yang pernah ditemui langsung adalah dimana adanya temuan salah satu gudang yang menyimpan beras Bulog dan dioplos dengan beras lainnya kemudian didistribusikan ke luar Jakarta.
"Ada satu gudang, ada beras Bulog yang dioplos kemudian dikirim ke luar kota bukan untuk konsumen Jakarta," ujarnya.
Secara khusus menurut Rachmat, setelah melihat dan mengevaluasi distribusi beras melalui food station dinilai tidak mampu untuk menekan harga beras, karena itu satgas sudah diturunkan untuk mendistribusikannya agar bisa diterima langsung oleh masyarakat dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Beras itu untuk masyarakat, kalau tidak ada maka ada short supply dan menyebabkan masyarakat tidak bisa mendapatkan harga yang seharusnya karena berasnya diperuntukkan ke daerah lain," kata Rachmat.
Lebih dalam Rachmat, operasi pasar yang dilakukan satgas tersebut akan diperluas, bukan hanya di wilayah Jabodetabek karena masalah distribusi merupakan masalah yang serius dan harus segera ditangani.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarmo, menyatakan bahwa saat ini harga beras di pasar sudah tidak realistis karena dari gudang Bulog harga beras Rp6.600 per kilogram, dan seharusnya harga di pasaran Rp7.400 per kilogram, tetapi pada kenyataanya harga beras di pasaran saat ini Rp. 8.200-8.300 per kilogram.
"Sehingga, paling tidak kita harus langsung ke titik langsung ke pasar-pasar yang memang membutuhkan beras, sehingga ini bisa menstabilkan harga kembali," kata Rini, usai melakukan pelepasan 2.200 ton beras untuk operasi pasar, di Jakarta, Senin (16/2/15).
Sementara itu lebih jauh menurut Rini, pihaknya akan memaksimalkan penyerapan melalui operasi pasar, hingga harga beras di pasaran kembali stabil, dan sesuai fungsinya, Bulog merupakan fasilitator harga untuk menstabilkan harga dari gudang dengan harga di pasaran. (Logistics/hd)

pertamina wmo pelatihan
Pertamina WMO Gelar Pelatihan Skill Lulusan SLTA
Surabaya (LOGISTICS) : Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO kembali menjalankan program pelatihan keterampilan bagi lulusan tingkat SLTA di Jatim.
Kegiatan yang merupakan bagian dari program CSR bidang pendidikan kali inidiselenggarakan dengan program pelatihan bidang jurusan listrik industri dan teknik sepada motor yang berlangsung di UPT Pelatihan Kerja Surabaya.
Manager Community Development PT PHE WMO, Sudaryoko mengatakan, program pelatihan keterampilan pada beberapa area kerja PHE WMO adalah sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan profesional dalan ketenaga kerjaan. Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 setiap tenaga kerja kita harus memiliki profesionalitas yang tinggi dan tangguh untuk bersaing dengan tenaga luar negeri.
“Pembinaan pelatihan kerja pada lulusan tingkat SLTA ini nanti akan kami arahkan pada pemerintah melalaui Dinas Ketenagaan Kerja. Diharapkan, dengan pelatihan ini akan mempu mencetak tenaga kerja yang profesional dan mandiri,” kata Sudaryoko di Surabaya, Selasa (24/2/15).
Sudaryoko menjelaskan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi ini, dijalankan melalui kerjasama PHE WMO, SKK Migas dan UPT Pelatihan Kerja Surabaya. "Dalam hal ini, kami memenuhi respon masyarakat sekitar kami. Apa yang paling banyak diinginkan maka kami coba memenuhi sesuai persetujuan SKK Migas," jelasnya.
Ditambahkan Sudaryoko selama ini anggaran dana CSR untuk bidang pendidikan sebesar 30 % dari total anggaran CSR PHE WMO. Bidang lain yang menggunakan porsi CSR terbesar, adalah di bidang ekonomi dan selebihnya untuk bidang lingkungan. "Program pelatihan keterampilan seperti ini, sudah kami jalankan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Tercatat hingga tahun ini sudah mencapai 311 orang yang mengikuti pelatihan ini,” tambahnya.
Sementara itu Kepala BLK yang diwakili Disnaker Jatim, Widjil Saptadi menambahkan pihak Disnaker menyambut baik program yang digelar PHE WMO dengan memberikan pelatihan ketampilan ini yang tujuannya untuk bisa menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten. “Walupun demikian, pelatihan kerja ini tetap mengutamakan keselamatan dalam bekerja nantinya. Disnaker sendiri selalu memberi himbuan pada pekerja agar keselamatan tetap dijaga dengan baik,” pungkas Widjil (logistics/hd)

ekspor lobster
Ekspor Lobster Asal Bali Naik 82,01%
DENPASAR (LOGISTICS) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali mencatatkan realisasi ekspor lobster sebanyak 125,6 ton pada 2014, atau meningkat 82,01% dari 2013 yang hanya 69,02 ton.
Dari volume ekspor lobster tersebut, Bali menghasilkan devisa sebesar US$2,55 juta (sekitar Rp. 32,7 miliar), melonjak 72,65% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$1,47 juta (sekitar Rp18,8miliar).
Ekspor perdagangan udang ke pasar luar negeri sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar, dan ketersediaan matadagangan yang bernilai ekonomis tinggi tersebut. Udang merupakan salah satu dari 11 jenis matadagangan hasil perikanan dan kelautan di Bali yang berhasil menembus pasaran luar negeri.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panusunan Siregar mengatakan, produk ikan dan udang menjadi salah satu dari lima komoditi andalan Bali, yang mampu memberikan andil 22,44% dari total nilai ekspor daerah.
"Secara keseluruhan, ekspor hasil perikanan Bali pada tahun 2014 sebesar US$113,06 juta (sekitar Rp1,4 triliun), menurun 1,51% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat US$114,8 juta (sekitar Rp1,47 triliun)," kata Panusunan, Kamis (19/2/15).
Dengan demikian, andil sektor perikanan sebesar 22,44% dari total ekspor Bali yang mencapai US$503,82 juta (sekitar Rp6,45 triliun), meningkat 3,65% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat US$486,06 juta (sekitar Rp6,24triliun).
Subsektor perikanan yang menjadi primadona pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kini memberikan dampak positif dan mulai terasa di Bali.
Kebijakan, gebrakan dan terobosan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama ini, telah berpengaruh terhadap meningkatkan subsektor perikanan terhadap pembentukan nilai tukar petani (NTP) Bali.
Subsektor perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan di Pulau Dewata mulai naik daun, karena produksinya laku keras untuk memenuhi konsumsi masyarakat setempat, disamping sebagai matadagangan ekspor.
Kondisi itu menyebabkan peran subsektor perikanan terhadap pembentukan nilai tukar petani (NTP) pada Januari 2015 meningkat sebesar 1,85% dibanding Desember 2014. NTP Subsektor perikanan Bali meningkat dari 102,10 menjadi 103,99, berkat indeks yang diterima petani (lt) naik sebesar 0,74. Sebaliknya, indeks yang dibayar petani (lb) turun sebesar 1,09% (Logistics/hd)

industri argo
Industri Agro Nasional angat Prospektik Perkembangannya
JAKARTA (LOGISTICS) : Sejumlah pihak menyatakan bahwa Industri Agro Indonesia dipastikan akan menjadi sektor yang menjanjikan di masa depan.
Lebih jauh dijelaskan Industri agro dinilai menjadi industri andalan masa depan Indonesia, karena didukung oleh sumber daya alam yang potensial dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan ketahanan.
"Pertumbuhan sektor industri agro sebesar 7,12% pada 2014 disumbangkan oleh industri barang kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 7,33%, industri makanan minuman dan tembakau 7,24% dan industri kertas dan barang cetakan 6,15%," kata Sesditjen Industri Agro Kemenperin, Enny Ratnaningtyas, di Yogyakarta.
Secara umum menurut Enny, beberapa kapasitas produksi industri agro merupakan nomor satu dunia, seperti produksi CPO dan CPKO mencapai 31 juta ton, kelapa 3,3 juta ton dan rumput laut 237.000 ton.
Enny mengatakan, nilai ekspor industri agro pada Januari-Oktober 2014 sebesar US$35,41 miliar, meningkat signifikan sebesar 31,88% dibanding periode yang sama pada 2013.
"Angka tersebut memberikan kontribusi sebesar 35,98% terhadap ekspor industri pengolahan nasional," kata Enny.
Kemenperin menggolongkan beberapa prioritas pengembangan industri agro yang berdaya saing kuat, seperti industri berbasis minyak sawit, industri berbasis karet, industri berbasis rumput laut dan industri berbasis pulp dan kertas.
Kemudian, industri yang termasuk berdaya saing moderat adalah industri pengolahan kayu dan rotan, industri kopu, industri pengolahan teh, industri pengolahan kakao dan industri pengolahan ikan.
Disisi lain, industri agro yang termasuk penunjang pangan adalah industri gula berbasis tebu, industri tepung terigu, industri pakan ternak, industri pengolahan susu dan industri pengolahan buah.
"Dan yang termasuk industri yang dikendalikan adalah industri hasil tembakau dan industri minuman beralkohol," tambah Enny.
Lebih dalam Enny, Kemenperin juga akan melakukan hilirisasi industri agro pada industri hilir kelapa sawit, industri pengolahan rotan, industri pulp dan kertas dan industri pengolahan kakao (Logistics/hd)

bandara hang nadim
Badan Pengusahaan Batam
Tambah Kapasitas Bandara Hang Nadim
BATAM (LOGISTICS) : Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai 2015 mulai melakukan proses pengembangan kapasitas terminal Bandara Internasional Hang Nadim dari 5 juta hingga kelak menjadi 8 juta penumpang per tahun.
"Pada akhir 2014 jumlah penumpang sudah mencapai 4,8 juta. Tahun ini [2015] diperkirakan akan over kapasitas. Jadi akan mulai dikembangkan menjadi delapan juta penumpang per tahun," kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam, Imam Bachroni di Batam, Senin (16/2/15).
Secara khusus ia mengatakan, bangunan terminal yang ada saat ini masih bisa dioptimalkan untuk meningkatkan daya tampung hingga delapan juta penumpang tanpa menambah luas gedung. "Nantinya tinggal diubah agar bisa lebih maksimal. Terminal ini memang dirancang mampu menampung delapan juta penumpang per tahun," kata dia.
Berdasarkan data dari BP Batam, pada 2012 jumlah penumpang Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebanyak 3,8 juta orang/tahun dengan 84 penerbangan per harinya.
Sementara pada 2013 jumlah penumpang meningkat menjadi 4,1 juta penumpang dengan jumlah penerbangan mencapai 104 penerbangan reguler per hari. Hingga akhir 2014 jumlah penumpang 4,8 juta dengan 116 penerbangan reguler per hari.
"Selain memaksimalkan kapasitas terminal yang ada, BP Batam sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan terminal kedua dengan kapasitas ama dengan terminal pertama," kata dia.
Bandara Internasional Hang Nadim memiliki lahan lebih luas dibandingkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten. Selain akan membangun terminal kedua, BP Batam juga merancang landas pacu kedua.
"Kami masih mempertimbangkan posisi terminal dua sesuai dengan kebutuhan dan keinginan maskapai yang beroperasi di Hang Nadim Batam," kata Bachroni.
Untuk landasan pacu kedua, kata dia, akan dibangun sejajar dengan landas pacu pertama jika kondisinya sudah sangat padat. "Saat ini dengan satu landasan pacu masih mumpuni. Jadi landasan pacu kedua akan dibangun setelah jumlah penumpang per tahun melebihi 15 juta," kata dia.
Bandara Internasional Hang Nadim Batam merupakan fasilitas milik BP Batam yang dibangun saat BJ Habibie menjabat Kepala Otorita Batam yang kini berubah menjadi BP Batam.(Logistics/hd)

tol ciawi
keterangan gambar :
Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiono Adia serta President & CEO MNC Grup Hary Tanoesoedibjo mendengarkan penjelasan Direktur Trans Jabar Tol Darma Putra tentang peta Tol Ciawi – Sukabumi yang akan dibangun PT Waskita Karya Tbk dengan total kebutuhan investasi seksi I sebesar Rp. 2,9 triliun, di Tajur, Bogor, 9 Februari 2015
 
Tol Ciawi - Sukabumi Seksi I Ground Breaking
Jakarta (LOGISTICS) : Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan PT Trans Jabar Toll melakukan pencanangan pembangunan (ground breaking) Tol Ciawi-Sukabumi seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 kilometer (km). Pencanangan dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan CEO MNC Group Hary Tanoesodibjo didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Anggota Komisi V DPR RI Nursyirwan.
“Pemerintah optimis pembangunan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan menekan inflasi maka pertumbuhan ekonomi akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Jalan tol ini akan menggerakan ekonomi masyarat sekitar dan ekonomi Indonesia,” ujar Basuki.
Lebih lanjut dikatakannya, dengan beroperasinya ruas tol tersebut akan mengatasi kemacetan di beberapa titik rute Jakarta – Sukabumi. Pem bangunan jalan tol ini juga akan membantu pengembangan kawasan Jawa Barat Selatan melalui peningkatan aksesibilitas. Sehingga, tercipta multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Masa konstruksi pembangunan seksi I tol dalam jangka waktu 24 bulan ke depan. Proyek tol tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp2,9 triliun. Pengerjaan Tol Ciawi-Sukabumi seksi I akan dilakukan oleh kontraktor JO PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya serta kontraktor asal Korea. Berdasarkan PPJT, total investasi untuk pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi mencapai Rp7,7 triliun dengan masa konsesi mencapai 45 tahun. Proyek pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) diharapkan selesai 2016.
CEO MNC Group Hary Tanoesodibjo menyatakan tol ini merupakan sebuah penantian panjang Pemerintah Daerah Jawa Barat sejak 1987. Menurutnya, pembangunan tol ini dapat membangkitkan kawasan Jawa Barat khususnya Bogor-Sukabumi.
"Kami MNC mulai masuk di PJPT jalan tol Ciawi-Sukabumi 2013, tanah yang sudah ditetapkan baru sekira delapan persen dari tahap pertama. Kami danai hampir Rp600 miliar, karena kami melihat pendanaan yang tidak ada, membuat banyak proyek-proyek menjadi tersendat-tersendat. Bagi kami, yang penting komitmen untuk mendanai tidak boleh ditunda, serta kami mohon bantuan dari semua pihak yang terlibat untuk melancarkan proyek ini," tutur Hary Tanoesodibjo.
Sebagai informasi PT Trans Jabar Toll merupakan perusahaan yang diambil alih menjadi anak usaha PT MNC Tol Investama sejak akhir 2012 lalu. Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan JalanTol (PPJT), jalur Tol Ciawi-Sukabumi sepanjang 54 km terdiri atas empat seksi, antara lain Seksi I Ciawi-Cigombong 15,3 km, Seksi II Cigombong- Cibadak 12 km, Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat 14 km, serta Seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km. (Logistics/hd)