Logistis Journal No. 166/Nopember 2015
cover nopember 2015

Editorial - MENYAMBUT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Jelang Desember 2015 saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semua sektor usaha tidak terlalu resah. Mungkin keresahan pelaku usaha jikalau dollar kencang membubung tinggi. Persaingan usaha dengan siapapun bagi pelaku usaha memang sudah menjadi darah dan keringat yang akan memacu daya kreatifitas dan motivasi untuk terus bergelut dengan dunia usahanya. Karena persaingan harga dalam negeri atau luar negeri sudah terjadi sejak dunia perdagangan internasional menganut pasar bebas dengan menyerahkan segala halnya kepada mekanisme pasar. Mulai dari harga barang, tarif bahkan pemerintah tak bisa mencegah kalau terjadi perang tarif atau harga rusak tak terkendali. Artinya, persaingan sudah menjadi ruh dan nafas pelaku usaha di semua sektor. Sehingga kehadiran MEA bersama dengan pelaku usahanya tak terlalu mengkhawatirkan.
Realita di atas apakah memang seperti itu kenyataannya di lapangan dunia usaha? Pasti dijawab benar bagi pelaku usaha untuk skala besar, multinasional dengan pemasaran produk yang menjadi konsumsi global. Lalu bagaimana dengan pelaku usaha dengan skala domestik? Sepertinya untuk skala domestik harus lebih cermat lagi menghadapi persaingan yang akan hadir dari negara-negara tetangga sekitar. Mereka pesaing dari negara tetangga akan menawarkan barang dengan harga yang sama tapi kemasan dan citra produk lebih unggul, atau malah lebih murah harganya. Maka habislah produk-produk dalam negeri, karena bangsa kita ini sangat terbuka tidak minded dengan produk dalam negeri apapun bentuk dan kualitasnya. Di bidang jasa mereka akan menawarkan tarif, kecepatan dan ketepatan layanan. Mereka bisa memberi tarif lebih murah, jika mempekerjakan SDM lokal, menggunakan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi dan pemerintah tidak mengenakan berbagai pungutan under table demi pencitraan pemerintah terhadap pelaku usaha asing. Tapi memerah pelaku usaha domestik dengan berbagai alasan seperti sapi perahan.
Sebenarnya sejak Indonesia menyepakati berbagai produk kesepakatan perdagangan internasional sekitar 2-3 dekade terakhir, maka tidak dapat dihindari semua bentuk kesepakatan itu harus dipatuhi. Awalnya hanya berupa pengurangan sampai dengan tidak dikenakan tarif bea masuk pada barang-barang yang jadi bahan baku dan barang-barang yang bisa langsung dipasarkan di Indonesia. Termasuk didalamnya masuknya investasi asing yang dijadikan tolok ukur prestasi suatu daerah. Dengan berlakunya MEA ini maka pintu gerbang Indonesia tidak lagi mempersilahkan barang impor masuk Indonesia tapi juga seluruh pelaku usahanya digelarkan karpet merah menyambut kedatangannya. Artinya akan terjadi masuk investasi asing besar-besaran dan setiap daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi akan sibuk mempersolek diri agar jadi tempat sasaran investasi. Bahkan negara juga telah mengeluarkan enam paket ekonomi untuk meredam krisis ekononi nasional namun secara langsung atau tidak sebenarnya juga menyiapkan regulasi kepada siapapun yang melakukan kegiatan ekonomis di Indonesia.
Sudah lengkap instrumen yang memperlicin pelaksanaan MEA. Akankah kehadiran pelaku usaha di negara tetangga ASEAN akan diperlakukan sama seperti Indonesia? Apakah Indonesia siap melindungi produk Indonesia yang bersengketa karena ada hambatan perdagangan atau tata cara investasi di negara tetangga? Adakah lembaga di ASEAN yang sudah dipersiapkan jika ada sengketa perdagangan atau sengketa persaingan tidak sehat atau sengketa perlindungan komoditi yang menjurus pada dumping? Pertanyaan ini melekat pada aktivitas usaha dan temuan-temuan di lapangan praktek di negara-negara anggota ASEAN.
Pelaku usaha dalam negeri sudah terbiasa bersaing dengan produk-produk impor bahkan sudah banyak yang bertumbangan dari pelaku usaha domestik. Pemerintahpun tidak terlalu peduli terhadap membanjirnya produk-produk impor tersebut. Katanya kita tidak bisa melarangnya karena pemerintah telah menandatangani kesepakatan perdagangan internasional maupun regional. Khusus untuk MEA pelaku usaha nasional hanya minta perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha tetangga ASEAN. Jangan sampai pemerintah mulai kabupaten/kota, provinsi dan pusat memperlakukan pelaku usaha dari negara tetangga ASEAN sebagai anak emas yang harus dijaga sedang pelaku usaha domestik diperlakukan sebagai sapi perahan. Semoga pendapat ini keliru besar. (guslim-nop'15)


Presiden Jokowi Tinjau Proyek Pelabuhan Manyar dan JIIPE
GRESIK (LOGISTICS) : Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo akan membuat kawasan industri yang terhubung dengan pelabuhan. Hal itu disampaikan saat melihat Pelabuhan Manyar dan kawasan industri Java Intregrated Industrial Port and Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Rabu (11/11/15).
“Kawasan ini terintegrasi antara kawasan industri dengan pelabuhan. Kawasan ini yang sering saya sampaikan, kalau membuat kawasan industri harus terintegrasi dengan pelabuhan dan minimal 2.000 hektar. Ini sudah terpenuhi, karena berapa?, 2.900 hektar. Ini kalau kita berbicara ingin jangka 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ya seperti ini. Konsep besarnya,” kata Joko Widodo yang akrap disapa Jokowi, saat meninjau pelabuhan dengan didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Dirut Pelindo III Djarwo Surjanto, CEO JIIPE Bambang Soetiono dan Gubernur Jawa Timur Sukarwo.
Lebih jauh menurutnya, pembuatan kawasan industri tersebut bisa dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau swasta dengan BUMN dan swasta murni. “Semua titik yang sudah saya sampaikan. Baik di Sumatra, di Kalimantan, Sulawesi dan Papua, semua juga seperti ini modelnya. Bisa dikerjakan oleh BUMN, bisa kersama Swasta BUMN dan bisa dikerjakan swasta sendiri. Dengan cara ini, produk kita akan mempunyai nilai kompetitif yang tinggi, karena jarak antara pabrik dan pelabuhan satu lokasi. Sehingga tidak ada transportasi dan distribusi, semua ada di kawasan ini,” imbuhnya.
Setelah melihat kawasan Pelabuhan Manyar dan kawasan industri JIIPE, Jokowi akan membuat kawasan industri di Manyar, Gresik, menjadi percontohan untuk pembuatan kawasan industri di daerah-daerah lain. “Kita akan membuat model-model, membuat contoh-contoh, begitu modelnya benar, daerah lain tinggal copy. Lihat itu di Jawa Timur,” katanya.
Secara khusus Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa BKPM berkeinginan agar investasi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, namun juga harus mampu menyentuh langsung dan berperan dalam mensejahterakan masyarakat.
“Program sinergi investasi dengan pondok pesantren ini merupakan bagian dari inisiatif investasi untuk rakyat. Secara lebih konkret kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kese pahaman dengan Kementerian Agama pada 23 Agustus 2015 tentang peningkatan kapasitas SDM, penyerapan tenaga kerja kalangan santri, dan kemitraan antara investor dengan pondok pesantren,” kata Franky Sibarani, dalam peluncuran program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren di kawasan industri JIIPE, Kecamatan Manyar, Gresik.Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyaksikan peluncuran program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren di kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik.
JIIPE merupakan proyek gabungan (join venture) yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS) yang merupakan perusahaan patungan PT Pelindo III (persero) dengan PT AKR Corporindo Tbk. Kawasan industri terpadu dengan pelabuhan (deep sea port) ini yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah namun tidak membebani anggaran APBN.
Franky Sibarani mengatakan JIIPE memiliki kawasan industri seluas 2.933 hektare, dilengkapi pelabuhan laut seluas 406 hektare dan kawasan hunian seluas 77 hektare. Nilai total investasi pengembangan kawasan industri ini sebesar Rp 35 triliun. Saat ini, JIIPE sedang memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN yaitu PT Hutama Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk.
Proses konstruksi ini menyerap 1.500 tenaga kerja langsung, di mana 90 persen berasal dari masyarakat di sekitar kawasan industri, yaitu Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar Gresik.
Presiden Direktur BMKS Bambang Soefiono menyebut hingga kini, sudah ada lima perusahaan yang akan mem bangun di kawasan industri JIIPE, yaitu perusahaan smelter, petrokimia, dan pengolahan garam untuk industri. Kelima perusahaan sedang melakukan konstruksi dan dapat menyerap sekitar 5 ribu tenaga kerja langsung.
Guna meningkatkan keahlian para pekerja, nantinya para pekerja kawasan industri JIIPE akan mendapat pelatihan khusus di Balai Latihan Kerja (BLK) binaan BMKS.
Sementara itu, seluruh kawasan industri ini dapat menyerap sekitar 60 ribu tenaga kerja langsung khususnya bagi masyrakat di sekitar kawasan industri.
"Proyek ini kira-kira akan berlangsung 10 hingga 15 tahun kedepan, makanya kami bikin Balai Latihan Kerja, sehingga masyarakat dapat nilai tambah, dan masyarakat Gresik tidak perlu lagi mencari pekerjaan keluar kota," ujar Bambang kemarin.
Sebagai informasi dari data BKPM investasi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam sektor prioritas pariwisata dan kawasan, untuk periode Januari-September 2015 tercatat kenaikan 127,3 persen dari tahun sebelumnya Rp 79,8 triliun menjadi Rp 181,2 triliun. Sedangkan dari sisi minat investasi tercatat dari 22 Oktober 2014 hingga 2 Oktober 2015 total US$ 11 miliar minat investasi di sektor pariwisata dan kawasan. (Logistics/hd)


Kawasan Industri KALTIM Bakal Sinergi Dengan Proyek Jalur KA
KUTAI (LOGISTICS) : Pengembangan kawasan industri di Kalimantan Timur semakin dipercepat dengan mulai dibangunnya pembangunan jalur kereta.
Presiden RI Joko Widodo meresmikan dimulainya proyek itu dengan groundbreaking jalur kereta api yang akan membentang antara Kabupaten Penajam Paser Utara hingga Kutai Timur, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.
"Infrastruktur di Kaltim ini untuk membangun konektivitas antar kawasan industri sehingga lalu lintas logistik, pasokan bahan baku terjamin, begitu juga pemenuhan sumber daya lainnya," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin usai mendampingi Presiden Kaltim, melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (19/11/15).
Lebih jauh di Kaltim, dikembangkan lima kawasan industri sekaligus yaitu Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dengan basis industri hilirisasi kelapa sawit, Muara Wahau (industri pengolahan batu bara), Kariangau (industri batu bara, minyak, kayu, dan kimia).
Selain itu, kawasan industri Buluminung (industri pengolahan batu bara) dan Kawasan Industri Bontang (industri migas dan kondensat).
Presiden juga melakukan kunjungan dan peresmian proyek lainnya yaitu Pabrik Pupuk Kaltim (PKT-V) di Bontang dan peresmian lanjutan pembangunan Jalan Tol Balikpapan sampai Jembatan Mahkota Samarinda. Rencananya, jalur transportasi ini bakal terkoneksi ke kawasan industri Kariangau di Balikpapan yang memiliki pelabuhan laut.
Selain mengangkut bahan baku industri, angkutan kereta api ini juga akan di lanjutkan sebagai pengangkut barang dan manusia.
Panjang rel yang dibangun mencapai 275 km yang pembiayaannya atas kerja sama Pemerintah Provinsi Kaltim – Perusahaan Rusia alias tanpa pendanaan APBN.
Perusahaan asal Rusia juga akan membangun industri ikutannya yaitu “Technopark” yang berlokasi di Buluminung.
"Jumlah investasi untuk membangun jalan Kereta Api dan Techno Park sebesar kurang lebih Rp72 triliun," ujar Saleh.
Pemerintah mengapresiasi proyek ini lantaran tidak melalui hutan lindung maupun hutan konservasi dan proyek ini membuka sebanyak 2.500 lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan 8.000 pekerja dari seluruh Indonesia.
Selain oleh Rusia, pembangunan rel kereta api juga dilakukan oleh Pemerintah Ral al-Khaimah Uni Emirat Arab dan pembangunannya sudah mulai dilakukan pada bulan maret 2015 sepanjang 135 Km. Menperin mengungkapkan, pembangunan kawasan industri di provinsi itu diharapkan dapat meningkatkan investasi industri berbasis potensi sumber daya daerah. (Logistics/ant/hd)


Nilai Impor Produk Komoditi Industri Hingga Agustus 2015 Turun 11,75%
JAKARTA (LOGISTICS) : Nilai volume impor produk komoditi industri hingga Agustus 2015 mencapai US$72,49 miliar dan tercatat turun sebesar 11,75% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal ini secara khusus disampaukan oleh Menteri Perindustrian RI Saleh Husin.
"Turunnya impor ditengarai karena adanya transformasi bahan baku yang tidak lagi banyak berasal dari impor melainkan menggunakan produk dalam negeri. Artinya agenda membangun industri substitusi impor mulai membuahkan hasil," kata Saleh melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (13/11/15).
Disisi lain secara khusus menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terjadi peningkatan investasi industri substitusi impor dan industri berorientasi ekspor.
Sepanjang Januari-September 2015, penanaman modal industri substitusi impor mencapai Rp34,5 triliun atau naik 15,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan investasi industri berorientasi ekspor sebesar Rp25,7 triliun atau naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan nilai investasi juga dialami investasi di sektor industri hilir sumber daya mineral hingga triwulan III sebesar Rp33,2 triliun.
Nilai tersebut mengalami kenaikan 66,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total nilai investasi industri baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada triwulan III tahun 2015 sebesar US$4,75 miliar, di mana PMDN tumbuh sebesar 7,45% dibanding triwulan III tahun 2014.
Menperin Minta Finlandia Perkuat 14 Wilayah KI Baru
Menteri Perindustrian Saleh Husin mendorong Negara Skandinavia di Eropa Utara Finlandia turut memperkuat pengembangan 14 kawasan industri yang tengah dipacu.
“Pusat-pusat industri yang dibangun di kawasan khusus itu membutuhkan teknologi dan mesin-mesin yang dimiliki negara maju termasuk Finlandia,” kata Saleh usai menerima delegasi Finlandia di Kementerian Perindustrian di Jakarta, Rabu (11/11/15).
Delegasi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Filandia Timo Soini dan diikuti oleh beberapa pimpinan perusahaan seperti Oilon (teknologi pembangkit listrik, pulp, kertas), Outoec (teknologi logam, mineral, water treatment) dan Konecranes (industri cranes untuk pelabuhan,otomotif, tambang).
Saleh menuturkan, teknologi dan mesin industri menunjang produktivitas sekaligus efisiensi pabrik-pabrik.
Lokasi kawasan industri yang sebagian besar di luar Jawa memerlukan sistem produksi yang terbukti tangguh dam efisien.
“Finlandia dapat masuk ke kawasan industri sebagai pemasok dan berinvestasi dengan meng gandeng mitra lokal. Mereka juga kuat di teknologi pem bangkit listrik dan energi alter natif yang di butuhkan di remote area,” kata Saleh.
Sebanyak 14 kawasan indus tri dikembang kan sesuai konsentrasi dan bahan baku yang dihasilkan daerah terkait, yakni Bintuni Papua Barat untuk migas dan pupuk; Buli Halmahera Timur, Maluku Utara untuk smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel.
Kemudian, Bitung Sulawesi Utara untuk agro dan logistik; Palu Sulawesi Tengah untuk rotan, karet, kakao dan smelter; Morowali Sulawesi Tengah, Konawe Sulawesi Tenggara dan Bantaeng Sulawesi Selatan difokuskan pada industri smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel.
Sementara di Kalimantan, kawasan industri di Batulicin Kalsel untuk besi baja; Jorong Kalsel untuk hilirisasi sumber daya mineral bauksit, kelapa sawit; Ketapang Kalbar untuk alumina) dan Landak Kalbar (karet, CPO.
Kemudian, di Pulau Sumatera, dikembangkan kawasan industri Kuala Tanjung Sumut untuk aluminium, CPO; Sei Mangke Sumut untuk pengolahan CPO; dan Tanggamus Lampung untuk industri maritim dan logistik. (Logistics/hd)


Pemerintah Akui Keterlambatan Antisipasi Kebijakan Impor Beras
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah mengakui bahwa keputusan untuk mengimpor beras yang akan digunakan memperkuat stok sedikit terlambat, sehingga menyebabkan minimnya pasokan dari negara pengekspor seperti Vietnam dan Thailand.
"Sayangnya kita cenderung sedikit terlambat soal impor beras. Karena kita menunda, akhirnya Filipina yang masuk terlebih dahulu dan membeli dalam volume besar," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, saat berdiskusi dengan wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/15).
Thomas yang kerap disapa Tom itu mengatakan, akibat dari terlambatnya antisipasi pemerintah tersebut maka stok beras yang ada di negara pengekspor sudah menipis karena Filipina telah melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup besar dan harga beras mengalami kenaikan.
"Akhirnya, kita kebagian stoknya kecil dan yang kedua harganya sudah naik. Saat sepakat harga sudah berada di atas 400 dolar AS per ton. Jadi keterlambatan tersebut berdampak kepada stok dan harga yang kita dapat," kata Tom.
Tom menjelaskan, sebelum Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand, Filipina telah melakukan pembelian sebanyak 1,5 juta ton. Angka tersebut mengalami lonjakan yang cukup tinggi, dimana pada kondisi normal impor beras Filipina hanya sebesar 500-700 ribu ton.
"Tahun ini dia (Filipina) mengagetkan pasar dengan membeli 1,5 juta ton, dan mendahului kita. Terus terang pada saat saya mendampingi Perum Bulog untuk bertemu dengan Thailand dan Vietnam, kita hanya kebagian sisanya saja," ujar Tom.
Sejauh ini, lanjut Tom, dari rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir tahun tersebut, baru sebanyak satu juta ton yang bisa dipenuhi dari Thailand dan Vietnam.
Untuk memenuhi target 1,5 juta ton tersebut akan sulit tercapai, mengingat Myanmar dan Kamboja juga tidak memiliki stok untuk ekspor.
Menurut Tom, pemerintah saat ini tengah mengambil opsi untuk mendatangkan beras dari negara lain seperti Pakistan dan Brazil, guna memenuhi kuota sebanyak 1,5 juta ton.
"Kami mencoba melihat apakah bisa mengambil (impor) dari Pakistan, bahkan bila perlu dari Brazil, karena ini posisi di akhir tahun. Tapi kita juga harus bersiap untuk perencanaan tahun depan," kata Tom.
Tom menjelaskan, berdasarkan perhitungan pe merintah yang telah diung kapkan, jika ada keterlambatan atau pergeseran masa panen selama satu bulan akibat El Nino, maka akan meng akibatkan kosongnya pasokan kurang lebih sebesar 2,5 juta ton.
"Sudah dijelaskan oleh Menko Darmin, akibat El Nino, panen bergeser satu bulan itu mengakibatkan vacum 2,5 juta ton. Tentu kita harapkan musim hujan berlangsung normal, namun jika memang terjadi kita juga sudah harus siap," kata Tom.
Tom mengatakan, dirinya mengakui bahwa saat ini sudah ada kecenderungan kenaikan harga beras kualitas medium di pasar. Dengan kenaikan harga tersebut, mencerminkan kondisi pasar, dimana jika stok menipis pasar akan merespon dengan kenaikan harga, namun jika stok memadai maka harga akan mengalami penurunan.
"Kami sangat menyadari bahwa beberapa hari terakhir khususnya untuk beras kualitas medium cenderung mengalami kenaikan yang cukup kuat. Harga mencerminkan psikologi pasar. Jika stok menipis pasar menjadi gelisah, sementara jika stok memadai harga akan turun," ujar Tom.
Sementara berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, pada Rabu (11/11), harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp10.472,01 per kilogram, atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pekan lalu yang tercatat sebesar Rp10.444,66 per kilogram.
Kenaikan harga beras, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2015, rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen, menjadi sebesar Rp8.960,96 per kilogram dimana tercatat pada September 2015 lalu sebesar Rp8.939,61 per kilogram. (Logistics/ant/hd)


ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025 Telah Disahkan
KUALA LUMPUR (LOGISTICS) - ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025 atau disebut juga Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) telah berhasil secara bulat disahkan pada Pertemuan ke-21 Tingkat Menteri Transportasi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 5 November 2015.
“Strategic Plan tersebut merupakan pengganti Brunei Action Plan dan berisi rencana strategis kerjasama transportasi ASEAN untuk jangka waktu 10 tahun ke depan”, demikian disampaikan Sugihardjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang mewakili Menteri Perhubungan pada pertemuan tersebut.
“Rencana Strategis dimaksud menekankan pada peningkatan konektivitas, efisiensi, integrasi, keselamatan dan transportasi berkelanjutan guna memperkuat daya saing ASEAN dan mendukung pertumbuhan dan pembangunan regional” lanjut Sugihardjo.
Strategic Plan tersebutterdiri dari 30 specific goals, 78 actions, dan 221 milestonesyang meliputi kerja sama transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, fasilitasi transportasi, dan transportasi berkelanjutan. Tujuan penyusunan Strategic Plan tersebut adalah guna pelaksanaan visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yaitu wilayah regional yang sangat terintegrasi yang akan memberikan kontribusi terhadap keterpaduan ekonomi ASEAN.
Hal-hal yang ingin dicapai oleh ASEAN pada 10 tahun mendatang di sektor transportasi antara lain adalah Penguatan Pasar Tunggal Penerbangan ASEAN (ASEAN Single Aviation Market) dan Pasar Tunggal Pelayaran ASEAN (ASEAN Single Shipping Market) serta kelancaran pergerakan penumpang dan barang antar negara menggunakan transportasi darat di wilayah ASEAN. (Logistics/hd)


KEMENHUB Teken Kontrak Pengadaan 39 Kapal Perintis Senilai Rp. 1,4 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama sejumlah Perusahaan Galangan Kapal selaku kontraktor pemenang lelang pembangunan kapal perintis, Senin (2/11) menandatangani kontrak pembangunan kapal perintis TA 2015 sebanyak 39 unit dengan alokasi anggaran negara sebesar Rp.1,4 triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Bobby R. Mamahit bersama Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Chris Kuntadi turut menyaksikan acara penandatanganan kontrak yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta. Ke-39 unit kapal perintis tersebut terdiri dari 1 unit kapal perintis tipe 2.000 GT, 20 unit kapal perintis tipe 1.200 GT, 4 unit kapal tipe 750 DWT, dan 14 unit kapal rede.
Bobby kepada wartawan menjelaskan bahwa penan datangan ini bukanlah yang pertama kali, “Ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan pengadaan 100 unit kapal perintis”, kata Bobby.
Dalam kurun waktu 2015 – 2017 rencananya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan membangun 100 unit kapal perintis. Ke-100 unit kapal tersebut terdiri dari 2 unit kapal tipe 500 DWT, 2 unit kapal tipe 200 DWT, 25 unit kapal tipe 2000 GT, 20 unit kapal tipe 1200 GT, 11 unit kapal tipe 750 DWT, 15 unit kapal tipe semi container, 20 unit kapal tipe rede, dan kapal pengangkut ternak sebanyak 5 unit berkapasitas 500 ekor ternak.
“Untuk kapal angkut ternak ini melengkapi 1 unit kapal ternak yang sudah ada, sehingga akan ada 6 kapal ternak, diharapkan nantinya kita dapat swasembada daging dengan produksi dalam negeri” ujar Bobby.
Pengadaan sebanyak 100 unit kapal perintis ini dilakukan guna mendukung program pemerintahan Kabinet Kerja mengenai tol laut. Selain itu pengadaan kapal ini bertujuan untuk percepatan, pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin konektivitas antar pulau-pulau terpencil dan terluar. “Pengadaan kapal perintis ini merupakan 100 langkah nyata Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas antar pulau” ucap Bobby.
Bobby juga menekankan kepada para perusahaan galangan kapal untuk melaksanakan pembangunan kapal perintis ini dengan sebaik-baiknya, “Berikan hasil yang baik, good quality, material yang sesuai, memenuhi syarat, tepat waktu, dan yang utama marine use”, tegas Bobby. (Logistics/hd)


MENPERIN Minta Industri Smartphone Lakukan Produksi di Indonesia
JAKARTA (LOGISTICS) : Produsen telepon pintar atau smartphone telah menikmati omset hasil penjualan di Indonesia, kini saatnya mereka melakukan produksi di dalam negeri.
Hal ini secara khusus disampaikan oleh pejabat utama pemerintah RI yaitu Menteri Perindustrian Saleh Husin.
“Selama ini kan produsen dan prinsipal sudah menikmati pasar domestik Indonesia, menarik duit dari konsumen. Kini sudah saatnya juga menanam modal dan membangun pabrik ponsel,” kata Saleh melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (12/11/15).
Aktivitas produksi di Indo nesia, lanjut Saleh, dapat dimanfaatkan produsen sebagai salah satu keunggulan dalam memasarkan produk ke kon sumen Indonesia.
Sebaliknya, Kemenperin akan mengedukasi konsumen tentang ponsel-ponsel mana saja yang diproduksi di Indonesia.
“Sehingga konsumen tahu mana saja ponsel yang telah berkontribusi pada ekonomi Indonesia. Kita perlu memainkan sentimen-sentimen kedekatan atau proximity seperti itu,” ujar Saleh.
Hal ini diyakini turut merangsang prinsipal ponsel untuk melakukan pabrikasi di Indonesia dan pro dusen yang masih mem produksi di luar negeri diharapkan segera melakukan aksi kor porasi serupa.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, sejauh ini, Indonesia adalah negara dengan populasi pengguna telepon seluler yang sangat besar.
Hal tersebut terlihat dari tingginya nilai impor telepon seluler yang mencapai 60 Juta unit pada 2014.
“Untuk tahun ini, sampai dengan September 2015 tercatat 26 juta unit. Ini menunjukkan jumlah importasi telepon seluler sudah mulai digantikan dengan hasil produksi dalam negeri,” papar Putu. (Logistics/hd)


KEMENDAG Gencar Sosialisasikan Kewajiban Label SNI
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) tengah gencar melakukan sosialisasi terkait kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia dan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib.
"Pencantuman label berbahasa Indonesia sifatnya wajib pada saat barang diperdagangkan di pasar dalam negeri. Bukan pada saat barang masuk wilayah pabean Indonesia," kata Direktur Jenderal SPK Kementerian Perdagangan, Widodo, dalam siaran pers yang diterima, Jumat.
Widodo mengatakan, para importir, produsen, dan pedagang pengumpul yang mencantumkan merek dagangnya dikenai kewajiban untuk men cantumkan label berbahasa Indonesia. Pedagang pengumpul adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha mengumpulkan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.
Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, yang berlaku sejak 1 Oktober 2015.
Widodo menambahkan, sebelumnya pelaku usaha diwajibkan mengurus Surat Keterangan Pencantuman Label Bahasa Indonesia (SKPLBI) atau Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI) untuk barang yang akan diperdagangkan sebagai dokumen syarat kepabeanan.
"Namun kini SKPLBI - SPKPLBI dihapuskan sehingga pengawasan dilakukan secara post audit di pasar atau tempat penyimpanan barang," kata Widodo.
Selain aturan label, Widodo menuturkan kepada para pelaku usaha untuk wajib mengetahui identitas pemasok barang yang diper dagangkannya, yang merupakan amanat dari Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standar nisasi Jasa Bidang Per dagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.
"Pelaku usaha yang memper dagangkan barang wajib mengetahui identitas pemasok barang yang diperdagangkan, paling sedikit nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, dan pemasok lainnya yang dimaksudkan untuk ketelusuran barang jika barang tersebut tidak sesuai ketentuan," lanjut Widodo.
Permendag No. 72/M-DAG/PER/9/2015 juga telah meni adakan kewajiban kepemilikan Surat Pendaftaran Barang (SPB) pada saat barang memasuki wilayah Republik Indonesia, tetapi tetap harus memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang sifatnya tidak transaksional.
Dalam sosialisasi ini, Dirjen SPK kembali menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bareskrim Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya. Sinergitas antar instansi ini dilakukan untuk me ningkatkan pemahaman ketentuan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, dan penegakan hukum sebagai upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Joko Widodo terkait masalah pemberantasan pen yelundupan.
Melalui dua Permendag tersebut, Widodo berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
"Pelaku usaha harus taat dan patuh pada ketentuan, baik yang terkait perlindungan konsumen dan kepabeanan, maupun ketentuan lainnya, seperti kewajiban label Berbahasa Indonesia, SNI, dan kewajiban mengenai identitas pemasok barang yang diperdagangkan," kata Widodo.
Sebelumnya, program sosialisasi dilakukan di Plaza Kenari dan Pusat Perbelanjaan Lenditeves Trade Center (LTC) Glodok Jakarta. Pada Jumat (13/11), sosialisasi dilakukan di pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua. (Logistics/ant/hd)


KEMENHUB Terapkan Inaportnet Untuk Layanan Kapal dan Barang
JAKARTA (LOGISTICS) - Untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan, Kementerian Perhubungan menerapkan Inaportnet, yakni sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet.
Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang pelabuhan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, tertanggal 13 Oktober 2015.
Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan. Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.
Penerapan Inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan meliputi; Kantor Otoritas Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Kantor Pelabuhan, Kantor Pabean, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Ikan, Kantor Imigrasi, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Angkutan Laut Nasional di Pelabuhan dan Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan.
Dalam pelaksanaannya, pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet secara online menggunakan alamat domain:http: //inaportnet.dephub.go.id.
Inaportnet terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Imigrasi, Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan usaha Pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan.
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015,
penerapan Inaportnet secara online dilakukan secara bertahap. Tahap awal penerapan Inaportnet dilaksanakan pada enam pelabuhan, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makasar, Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Bitung. Adapun penerapan Inaportnet di pelabuhan selain enam pelabuhan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta perusahaan PT Pelayaran Nasional (Pelni) Persero untuk menjaga konsistensi jadwal perjalanan kapal yang dioperasikan dalam Program Tol Laut agar masyarakat memiliki kepastian dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Permintaan itu disampaikan Menhub ketika meluncurkan tiga kapal milik Pelni yang mendukung Program Tol Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (4/11).
Dengan adanya kepastian perjalanan kapal menurut Menhub bisa memberi rasa nyaman bagi masyarakat dalam melakukan perdagangan antar pulau.
"Kalau ada kepastian perjalanan kapal, maka masyarakat sudah bisa memastikan kapan mereka melakukan pengiriman barang," ujar Menhub.
Menhub mencontohkan perjalanan busway yang tersusun dengan tepat. “Busway ada atau tidak ada penumpang tetap jalan. Begitu juga kapal Pelni dalam Program Tol Laut ini, ada atau tidak ada penumpang dan barang harus tetap jalan," tegas Menhub.
Menhub juga minta kepada Pelni untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Jaga pelayanan kepada masyarakat," kata Menhub. Menhub menambahkan, penyelenggaraan pelayaran Tol Laut akan dievaluasi setiap tahun.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang hadir menyambut peluncuran Program Tol Laut. "Kami apresiasi langkah Kementerian Perhubungan yang meluncurkan Program Tol Laut," ujar Thomas Lembong. Menurutnya, dengan adanya pelayaran Tol Laut akan mampu menekan disparitas daerah antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur sebesar 30 persen.
PT Pelni (Persero) ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana pen yelenggaraan kewajiban pe layanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan program tol laut anggaran 2015.
Pelni menyediakan tiga angkutan kapal barang Tol Laut dari kebutuhan enam angkutan kapal barang sesuai kebutuhan. Ketiga kapal tersebut adalah KM Caraka Jaya Niaga 111-32 melayani rute Tanjung Perak (pangkalan distribusi), Tual, Fak Fak, Kaimana, Timika, Kaimana, Fak Fak, Tuat dan kembali ke Tanjung Perak. KM Caraka Jaya 111-22 melayani rute Tanjung Priok, Bi'ak, Serui, Nabire, Wasior, Manokwari, Wasior, Nabire, Semi, Biak, dan kembali ke Tanjung Priok dan KM Caraka Jaya 111-4 melayanin rute Tanjung Priok, Kijan& Natuna, Kijang dan kembali ke Tanjung Priok. (Logistics/hd)