Logistis Journal No. 165/Oktober 2015
cover oktb 2015

Editorial - Juru Selamat
Kebijakan ekonomi tahap II Presiden Jokowi sudah ditetapkan. Materi paket kebijakan ekonomi itu diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari lubang krisis ekonomi yang mencemaskan para pelaku usaha. Paket kebijakan itu memuat berbagai kelonggaran yang diharapkan jadi shortcut untuk pemelulihan ekonomi secara cepat dalam hitungan satu semester ke depan. Isi paket kebijakan tersebut antara lain :
1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam
2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat
3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi
4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat
5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito
6. Perampingan Izin Sektor Kehutana
Dua hal menarik dari kebijakan ekonomi tahap II ini adalah tentang pajak dan pusat logistik. Pajak saat ini sepertinya primadona bagi pendapatan asli negara yang menjadi tulang punggung utama. APBN sumber utamanya dari pajak. Namun pengenaan pajak terhadap wajib pajak penerapannya di lapangan masih diskriminatif. Pajak yang dikenakan pada perusahaan yang berskala menengah ke bawah sepertinya tiada ampun harus wajib-wajib-wajib dipenuhi. Bahkan kalau perlu diperas sedemikian rupa melalui jenis pengenaan pajak dengan memakai peraturan yang rumit sehingga wajib pajak malas memahami tapi memaklumi dengan terpaksa kalau akhirnya mengeluarkan pajak. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dan akses dengan pemegang pusat kekuasaan atau elit politik yang jumlah wajib pajaknya juga banyak dan potensi akumulasi nilai pajaknya bisa triliunan rupiah banyak mendapat kemudahan bahkan kalau perlu menjadi pengemplang pajak. Sampai saat ini belum ada rilis di koran, siapa saja pengemplang pajak yang ramai di media massa, sudah membayar kewajiban pajaknya.
Yang kedua tentang kawasan pusat logistik berikat. Suatu istilah yang membingungkan tentang logistik. Karena dalam paket kebijakan ekonomi tersebut diilustrasikan pusat logistik itu adalah tempat berkumpulnya barang impor yang diimpor oleh pengelola kawasan pusat logistik berikat. Sehingga importir tidak perlu mengimpor barang, cukup bertransaksi seperti perdagangan domestik biasa. Atau saat barang impor dikeluarkan dari kawasan berikat, maka semua kewajiban sebagai barang impor harus dipenuhi. Artiya, sebenarnya ya tetap barang impor tapi pindah tempat saja penumpukannya, biasanya di beli dari gudang di luar negeri sekarang beli barang impor di gudang kawasan berikat. Apakah ini tidak menambah biaya lagi? Apakah ini bisa diperlakukan sama bagi importir produsen yang punya keterkaitan usaha antara produsen di luar negeri dengan produsen yang ada di Indonesia?
Apapun paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan oleh pemerintah kita berprasangka baik saja. Walau pada akhirnya tetap akan menjadi beban berat bukan meringankan, atau menjadi lebih rumit tidak lebih sederhana, atau semakin banyak kocek pengusaha mengeluarkan uang untuk pajak. Semua itu adalah untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi keberlangsungan negara ini. Pengusahalah yang akan menyelamatkan negara dan bangsa ini, bukanlah mereka yang di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Karena eksekutif, yudikatif maupun legislatif tidaklah terlalu berpihak pada pengusaha pada kenyataannya. Mereka berpihak pada kepentingannya sendiri-sendiri.
Pengusaha akankah menjadi juru selamat ataukah ikut terjerembab bersama ekonomi bangsa ini? (guslim-oktober'15)


Pemerintah Revisi Target Ekspor Diturunkan Sebesar 300%
AKARTA (LOGISTICS) Pemerintah akan merevisi target ekspor sebesar 300% dalam waktu lima tahun kedepan karena hingga saat ini kinerja ekspor Indonesia masih terus mengalami penurunan yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh kondisi global.
"Iya [direvisi] kelihatannya seperti itu. Ini masih belum final, saya masih ada rapat kerja dengan Komisi VI," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong, di sela-sela kunjungan ke Pasar Santa, Jakarta, awal pekan ini.
Lebih jauh Thomas mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, ekspor impor cenderung mengalami penurunan. Hal itu juga merupakan pola dari seluruh dunia, di mana hampir semua negara mengalami penurunan kinerja ekspor maupun impor.
"Jadi, ekonomi global lagi turun. Kita harus realistis, ini tidak nyambung jika pertumbuhan ekonomi hanya 5%-7% sementara ekspor ditargetkan 300% dalam waktu lima tahun, yang berarti 60% [peningkatan] per tahun," ujar Thomas yang kerap disapa Tom itu.
Secara khusus Thomas menjelaskan, angka final perkembangan ekspor juga masih dipengaruhi oleh banyak hal seperti faktor-faktor dari luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kondisi perekonomian Tiongkok dan Amerika Serikat.
Saat ditanya apakah target tahun ini bisa naik 6,5% jika dibandingkan dengan kinerja ekspor tahun lalu, Tom menyatakan bahwa angka tersebut masih berat untuk dicapai dikarenakan berdasarkan kinerja ekspor Indonesia hingga September 2015 masih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu.
"Kita kerjakan yang nyata dan realistis serta bertanggung jawab. Kita harus fokus kepada apa yang kita bisa tindak, kita perbaiki dengan deregulasi, mencabut peraturan yang tidak masuk akal dan perizinan yang tumpang tindih kita benahi untuk memperlancar perdagangan, baik impor maupun ekspor," kata Tom.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa nilai ekspor Indonesia pada September 2015 mencapai US$12,5 miliar, atau menurun sebesar 17,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu dimana ekspor tercatat mencapai US$15,27 miliar.
Sementara jika dibandingkan dengan Agustus 2015, kinerja ekspor juga mengalami penurunan sebesar 1,55% dimana tercatat sebesar US$12,72 miliar.
Untuk kinerja ekspor non-migas, pada September 2015 yang sebesar US$11,1 miliar juga tercatat mengalami penurunan sebesar 12,45% jika dibandingkan September 2014 lalu yang tercatat sebesar US$12,65 miliar. Dan jika dibandingkan dengan Agustus 2015, ekspor non-migas juga mengalami penurunan sebesar 1,06% dari yang sebelumnya tercatat sebesar US$11,19 miliar.
Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2015 mencapai US$115,1 miliar atau menurun 13,29% dibanding periode yang sama tahun 2014 yang tercatat sebesar US$132,7 miliar, demikian juga ekspor non-migas mencapai US$100,7 miliar atau menurun 7,87%dari periode lalu yang tercatat sebesar US$109,3 miliar.
Pada masa pemerintahan awal Presiden Joko Widodo, ekspor nonmigas ditargetkan untuk naik hingga 300% dalam waktu lima tahun meskipun sesungguhnya pada akhir tahun 2014 lalu, ekspor Indonesia dikoreksi menjadi US$150-152 miliar dari target awal sebesar US$155-160 miliar. (Logistics/hd)


Pemerintah Tugasi PT Pelni Sebagai Operator PSO Angkutan Barang di Laut
JAKARTA (LOGISTICS) - Pemerintah menugaskan perusahaan pelayaran nasional PT PELNI (persero) sebagai badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO) angkutan barang di laut.
Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Palayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Oktober 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J. A. Barata di Jakarta, Kamis menjelaskan, tujuan dikeluarkan Prespres No.106 Tahun 2015 adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan tol laut.
"Karena itu,perlu ada penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan laut yang dinilai mampu menyelenggarakan pelayanan publik yaitu PT PELNI," jelas Barata.
Penugasan tersebut kata Barata, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, yaitu dapat dilakukan penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi.
Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang besarnya merupakan selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
Dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut tambah Barata, penyelenggaraan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu, melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang ditetapkan Menteri, memberikan perlakuan dan pelayanan semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Menteri serta menjaga keselamatan dan keamanan angkutan barang.
Dalam hal pembiayaan angkutan barang di laut, lanjut Barata, telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan.
"Alokasi anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut yang sudah ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan BUMN di bidang angkutan laut yang akan melaksanakan kewajiban pelayanan publik," papar Barata.
Kontrak dengan BUMN di bidang angkutan laut ditanda tangani setelah diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Adapun isi kontrak tersebut meliputi, para pihak yang melakukan perjanjian, pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian jelas, hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan perjanjian, nilai kontrak perjanjian dan syarat-syaratnya, persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci, ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaian peraselisihan serta ketentuan mengenai keadaan memaksa. (Logistics/hd)


KEMENDAG Gunakan Data INSW Untuk Pengawasan
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan akan menggunakan data dari "Indonesia National Single Window" (INSW) untuk melakukan pengawasan barang beredar di dalam negeri, khususnya terkait adanya praktik impor ilegal di wilayah Indonesia.
"Kita mendapat suplai data dari INSW, data tersebut yang akan dipergunakan sebagai bahan analisa untuk melakukan pengawasan maupun penindakan jika ada dugaan pelanggaran pidana di bidang perlindungan konsumen," kata Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo di Jakarta, Selasa (20/10/15).
Lebih jauh Widodo mengatakan, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang adanya impor ilegal, dia mengatakan bahwa hal tersebut juga terkait dengan pemberlakuan SNI wajib, label dalam bahasa Indonesia dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia serta deregulasi yang menggunakan mekanisme "post audit".
"Kita juga sudah meminta kepada provinsi untuk berkoordinasi dengan DPRD maupun pimpinan daerah untuk meningkatkan pengawasan. Memang ada kendala, di mana kabupaten kota itu tidak menerima penyerahan untuk urusan pengawasan barang beredar, sehingga harus dilakukan oleh provinsi," ucap Widodo.
Selain itu, lanjut Widodo, juga menambah sumber daya manusia dan juga anggaran untuk melakukan pengawasan barang beredar, dikarenakan hal tersebut penting untuk dilakukan pasca adanya Paket Deregulasi dan juga mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo.
Widodo mengatakan, khusus untuk pengawasan di daerah perbatasan, pihaknya juga telah menyiapkan penambahan anggaran pada tahun 2016 mendatang.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendekatan secara berbeda kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman terkait regulasi yang berlaku.
"Polanya itu, kita melakukan pendekatan pemahaman ke pelaku usaha seperti ada ketentuan untuk SNI, petunjuk penggunaan dan label dalam bahasa Indonesia. Setelah dilakukan peningkatan pemahaman, kita akan melakukan pengawasan barang dalam waktu tertentu," tuturnya.
Widodo menegaskan, jika setelah dilakukan peningkatan pemahaman dan masih didapati pelaku usaha yang melanggar, maka tidak lagi dilakukan pembinaan akan tetapi langsung dilakukan penegakan hukum.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan langkah cepat menangani dan mengatasi praktik impor ilegal.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Perdagangan dan Impor di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10/15). Hal itu dinilainya mendesak karena Presiden Jokowi mengaku telah menerima laporan dari asosiasi-asosiasi dan pelaku usaha di lapangan.
Laporan terbaru dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan berbagai kalangan industri nasional lainnya yang menyebutkan pasar dalam negeri sudah "dibanjiri" peredaran produk impor ilegal, baik yang baru maupun bekas.
Bahkan Presiden mendapatkan laporan, akibat peredaran produk impor maka produksi tekstil dan produk tekstil dalam negeri mengalami penurunan mulai dari 30 sampai 60 persen. (Logistics/ant/hd)


Progres Kontruksi Tol Colomadu - Karanganyar Capai 45%
KARANGANYAR (LOGISTICS) :Progres konstruksi jalan tol Colomadu-Karanganyar hingga saat ini telah terbangun 9,74 Km atau 45% dari total panjangnya 20,9 Km. Ruas tol tersebut diharapkan dapat fungsional pada saat mudik lebaran 2016 dan dapat beroperasi penuh pada Desember 2016
Ruas tol Colomadu-Karanganyar ini merupakan bagian dari jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono yang memiliki panjang 180 Km. Ruas tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan dengan APBN Murni yang telah dikerjakan sejak 2009. Selain itu ruas Solo-Kartosuro, jalan Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono pengerjaannya terbagi menjadi ruas Sradan-Kertosono (39,1 Km) dan ruas Karanganyar-Sradan (118,71 Km).
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo-Kertosono I, Bedru Cahyono menjelaskan, ruas Sradan - Kertosono menjadi tanggung jawab Pemerintah yang didanai oleh pinjaman dari Tiongkok sepanjang 37,4 km serta sisanya sepanjang 1,70 km di danai APBN Murni. Sedangkan untuk bagian yang dikerjakan swasta adalah ruas Karanganyar-Ngawi oleh PT Solo Ngawi Jaya dan ruas Ngawi-Sradan oleh PT Ngawi-Kertosono Jaya.
“Selain konstruksi sebagian pada Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono,dukungan pemerintah juga diberikan dalam bentuk pengadaan tanah pada seluruh seksi,” ungkap Bedru saat ditemui di lokasi pembangunan, di Solo pada Kamis (22/10/15).
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) Solo-Kertosono, Aidil Fikri menuturkan, kendala dalam konstruksi tol tersebut adalah adanya perubahan UU tentang Mineral dan Batubara yang mempengaruhi perizinan produksi pasir pada pekerjaan beton. Menurutnya, menghadapi perubahan UU tersebut saat ini tengah dilakukan percepatan izin usaha tetapi hal tersebut sangat memakan waktu.
Aidil menambahkan, untuk ruas Sradan-Kertosono yang konstruksi dibiayai oleh pinjaman Tiongkok dengan pendampingan APBN, saat ini sedang dilakukan appraisal untuk mengetahui nilai kelayakan peminjaman dana. Diharapkan loan agreementbisa ditandatangani pada akhir November 2015.
Tol Solo-Kertosono merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dalam proses pembangunan jalan tol tersebut, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah dan memberikan manfaat penyerapan tenaga kerja baik selama masa konstruksi maupun setelah beroperasi. (Logistics/hd)


Jokowi Integrasikan Transportasi Jabotabek Bentuk BPTJ
JAKARTA (LOGISTICS) : Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 103 Tahun 2015 tanggal tentang pembentukan Badan Pengelola Transportasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Perpres No 103 Tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2015.
''Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang terus meningkat serta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, diperlukan layanan angkutan massal yang terintegrasi baik antar moda maupun antar wilayah,'' kata Kapuskom Publik Kementerian Perhubungan J. A. Barata di kantor Kemenhub, belum lama ini.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau disingkat BPTJ dibentuk untuk lebih meningkatkan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di wilayah Jabodetabek secara terintegrasi.
Tugas BPTJ mengacu kepada Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tersendiri. Tugas BPTJ diantaranya adalah menyiapkan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Selain itu, BPTJ juga memberikan rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, memberikan perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service).
“BPTJ memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya,” jelas Barata.
BPTJ harus sudah terbentuk 3 bulan sejak diundangkan yaitu melalui Perpres No 103 Tahun 2013 yang ditetapkan di Jakarta 18 September 2015.
BPTJ dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI atas usul Menteri Perhubungan. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dibantu oleh Satu Sekretaris dan empat Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan unit organisasi khusus yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
BPTJ Integrasikan Layanan Transportasi
Pertimbangan lain perlu dibentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah, mobilitas masyarakat di wilayah Jabodetabek merupakan pergerakan ulang-alik harian, sehingga layanan transportasi harus terintegrasi dan menerus, tidak terkotak-kotak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan.
Pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien akan dapat memperbaiki kondisi saat ini seperti penanganan masalah kemacetan, polusi, biaya tinggi, dan tingkat kecelakaan, sehingga diperlukan penanganan khusus.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.
Adapun wilayah tugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek meliputi: Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi; dan Wilayah Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
Pembiayaan untuk implementasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam mengimplementasikan kebijakannya berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, Kepelabuhanan, Penerbangan, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berkoordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (Logistics/hd)


Pemerintah Batasi Kepemilikan Asing di IKM Berbasis Budaya Asli
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah berupaya membatasi kepemilikan asing terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) tertentu, termasuk IKM yang berbasis budaya asli Indonesia.
"Kami inginnya yang jadi budaya Indonesia itu, dikembangkan oleh orang asli Indonesia. Selanjutnya, tidak hanya untuk dipamerkan, namun juga diberi nilai tambah dan bisa mensejahterakan masyarakatnya," kata Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah di Jakarta, Selasa (20/10/15).
Euis mengatakan, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan membuat Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk 150 IKM berbasis budaya, untuk membatasi kepemilikan asing tersebut.
Euis menambahkan, kebijakan tersebut tidak berarti Indonesia menolak investasi pihak asing pada IKM, namun lebih bertujuan untuk menumbuhkan IKM dalam negeri yang memiliki produk dengan kualitas bagus.
DNI tersebut, lanjut Euis, akan mulai berlaku setelah Rencana Program Pemerintah yang sedang disusun selesai pada 2015 atau 2016.
Selama ini, Euis menyampaikan, kebanyakan masyarakat Indonesia, pemilik budaya lokal, hanya dimanfaatkan untuk membuat suatu produk berdasarkan pesanan dari pihak asing.
"Jadi, mereka hanya menerima pesanan tanpa mengembangkan produknya. Sehingga pendapatan mereka rendah, sementara produknya dijual dengan harga selangit," kata Euis.
Menurut Euis, pemerintah belum memiliki data kepemilikan asing terhadap IKM di Indonesia, namun 90 persen kerajinan dan pernak-pernik di Bali disampaikan merupakan milik asing.
"Kalau Bali biarlah menjadi display kerajinan internasional. Tapi intuk daerah lain, ayo kita bangunkan masyarakat yang punya budaya dan mengembangkannya," kata Euis.
KTI perlu kembangkan inovasi ekonomi untuk industri kreatif
Wilayah di kawasan Timur Indonesia perlu mengembangkan inovasi ekonomi melalui industri kreatif berbasis sumber daya alam dan penguatan SDM.
"Wilayah Timur Indonesia mempunyai peran penting dengan 12 provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, baru sebagian yang telah berdayaguna," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Selasa (20/10/15).
Saleh mengatakan, potensi kawasan Indonesia di bagian timur juga memiliki beberapa produk unggulan, seperti tenun, aksesori, sutra, mutiara, kerajinan kerang, kayu ukir serta beraneka ragam produk olahan ikan.
Pengembangan produk tersebut, lanjut Saleh, menjadi tulang punggung kemajuan IKM di kawasan Timur Indonesia.
"Pengolahan ikan dan hasil laut, serta industri kerajinan memiliki potensi ekonomi yang tinggi, baik ditingkat lokal maupun untuk diekspor," kata Saleh.
Untuk itu, tambah Saleh, diperlukan arah pengembangan wilayah timur yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pengembangan wilayah terutama untuk Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga pertumbuhan di Jawa-Bali, Sumatera dan Kalimantan.
Kemenperin mengupayakan pengembangan klaster-klaster industri, dengan mengandalkan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang didukung struktur industri domestik dengan infrastruktur terintegrasi.
"Infrastruktur terintegrasi yang baik tentunya, khususnya jalan dan perhubungan, baik laut maupun udara serta pasokan energi," kata Saleh. (Logistics/hd)


AMKRI Minta Kepastian Ketersedian Bahan Baku Rotan
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) meminta kepastian bahan baku rotan untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekspor produk rotan sebesar US$1,2 miliar pada 2019.
"Kebutuhan saat ini 120 ribu ton per tahun. Untuk mencapai 1,2 miliar dollar AS, kami butuh bahan baku tiga kali lipat dari itu," kata Sekjen Amkri Abdul Sobur di Jakarta, Kamis (22/10/15).
Untuk itu, lanjut Sobur, Amkri tetap mendukung diber lakukannya Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 yang diterbitkan tentang ketentuan ekspor rotan, di mana didalamnya terdapat aturan larangan ekspor rotan dalam bentuk rotan mentah dan rotan setengah jadi.
"Hal ini mengingat industri mebel dan kerajinan rotan di dalam negeri sangat mem butuhkan bahan baku untuk semua jenis rotan," kata Sobur.
Disamping itu, tambahnya, seluruh sumber daya alam yang dimiliki harus dipilah di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah.
Menurut Sobur, dengan diterbitkannya Permendag tersebut, industri mebel dan kerajinan rotan di dalam negeri mulai bergairah, yang sebelumnya mengalami kelesuan.
Hal ini terlihat dari perkem bangan ekspor produk rotan olahan yang sangat signifikan, yaitu ekspor pada 2011 hanya sebesar US$117,22 juta dan pada 2014 ekspor menel dan kerajinan rotan menjadi US$264,9 juta.
Kemenperin Indentifikasi potensi indutsri di Tanjung Pinang
Kementerian Perindustrian akan mengidentifikasi potensi industri, terutama sektor Industri Kecil Menengah (IKM) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
"Kami akan survei ke sana dan membuat focus group discussion, kemudian kami buat model industri dahulu," kata Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah di Jakarta, Rabu (21/10/15).
Lebih jauh Euis menyam paikan hal tersebut usai mendampingi Menteri Per industrian Saleh Husin saat menggelar pertemuan dengan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah di gedung Kemenperin, Jakarta.
Menurut Euis, Tanjungpinang memiliki tanaman mangrove yang bagus, di mana dari 12 jenis mangrove di dunia, 11 jenis ada di sana.
Sehingga, lanjutnya, bisa dijadikan wisata mangrove, yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, kemudian buah mangrove bisa dijadikan tepung alternatif dan kulit kayu yang dibuang bisa jadi pewarna alami.
Sementara itu, Lis Darmansyah mengatakan bahwa meskipun berada pada zona perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTA) Tanjung Pinang masih belum dilirik investor untuk mena namkan modalnya.
"Dengan demikian, relatif FTZ yang sudah berjalan hanya di Batam. Pulau Bintan termasuk Tanjungpinang FTZ belum berjalan, karena lahan sendiri belum ada pembebasan dan milik masyarakat, serta belum ada sentra industri," kata Lis.
Lis menambahkan, ia ingin Tanjung Pinang memiliki sentra industri untuk bisa dibina dan dikembangkan, sekaligus sarana energi listrik yang mendukung.
"Kami punya Bauksit, Timah. Defisit listrik untuk masyarakat sekitar 10 MW, jika ingin mengembankan industri setidaknya butuh 100-200 MW. Sekarang pembangkit yang ada milik PLN mesin diesel tahun 1986, sudah uzur kapasitas total 57 MW," katanya. (Logistics/hd)


KEMENHUB Tetapkan Regulasi Soal Konsesi Kepelabuhanan
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2015 tentang konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan.
Langkah ini untuk melaksanakan peraturan pemerintah tentang kepelabuhanan, khususnya Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pemerintah dalam hal ini .
Hal itu dijelaskan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J. A. Barata di Jakarta Kamis (15/10/15).
Menurut Barata, PM No. 15 ini antara lain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
''Yang menjadi landasan lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014,'' kata Barata.
Dalam Peraturan Menteri No. 15 ini, lanjut Barata, tertuang ketentuan umum antara lain kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
Selain itu, lanjut dia, peraturan ini juga menjelaskan Tatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN) yang disebut sebagai sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
"Dalam PM No. 15 ini juga tercantum ketentuan umum mengenai yang dimaksud Pelabuhan Laut, Penyelenggara Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan, Terminal, Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Syahbandar, Badan Usaha Pelabuhan," jelas Barata.
Dalam ketentuan umum ini juga, tertuang penjelasan mengenai konsesi yang dijelaskan sebagai pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
"Ketentuan dimaksud juga menjelaskan perihal pendapatan konsesi, bentuk kerjasama, kerjasama pemanfaatan, perjanjian konsesi, perjanjian persewaan, perjanjian kerjasama pemanfaatan, serta dukungan pemerintah," papar Barata.
Dukungan pemerintah yang dimaksud adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama.
Barata juga menambahkan bahwa PM No 15 ini juga mencantumkan beberapa hal lain diantaranya penjelasan tentang kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dilakukan oleh badan usaha pelabuhan, tujuan, jenis dan prinsip kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan dibidang kepelabuhanan, identifikasi dan penetapan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan kerjasama dengan badan usaha pelabuhan, kerjasama pengusahaan di pelabuhan atas prakarsa badan usaha pelabuhan, bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan, serta ketentuan pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya.
"Di dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa Direktur Jenderal terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini. Sedangkan Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan pelaksanaan hubungan kerja pengusahaan di pelabuhan, dan melakukan evaluasi dengan mengacu kepada surat perjanjian atau surat perizinan, untuk kemudian secara berkala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal," jelasnya. (Logistics/hd)


Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Kebijakan Tidak Popular Cabut Subsidi BBM
JAKARTA (LOGISTICS) : Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditandai dengan kebijakan yang dinilai sebagai orang sebagai langkah tak populer, yaitu pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Langkah berani tersebut berupaya mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Sejalan dengan fondasi pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah dengan upaya meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat.
"Saya memahami, kebijakan Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik yang tidak benar," kata Jokowi, saat berpidato di depan Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Manfaat Langsung Bagi Rakyat
Data Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan menyebutkan, angka realokasi subsidi BBM mencapai Rp 211,3 Triliun. Itu terbagi menjadi program prioritas yang merupakan Belanja Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp 113,9 Triliun dan Program Prioritas Belanja Daerah Tertinggal/Desa Rp 34,7 Triliun.
Selain itu, dana realokasi subsidi BBM juga diperuntukan untuk subsidi nonenergi Rp 4,3 Triliun, subsidi listrik Rp 4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp 3,8 triliun, menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp 31,9 triliun, serta dana lain-lain sejumlah Rp 18,2 triliun.
Salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp 9,3 Triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp 2,7 Triliun, serta Rp 7,1 Triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kini, setahun pemerintahan Jokowi – JK, KKS telah digunakan untuk menyubsidi 15,4 juta keluarga kurang mampu. KIS telah berhasil menanggung iuran 86,4 juta penduduk kurang mampu dan KIP telah menjangkau 11 juta siswa yang memerlukan bantuan.
Alokasi lain digunakan untuk pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa sejumlah Rp 21 Triliun. Untuk 25 waduk baru dan irigasi 1 juta hektar Rp 33,3 Triliun, Swasembada Pangan Rp 16,9 Triliun, pengadaan kapal patroli untuk penanganan ilegal fishing Rp 34,7 Triliun, dan alokasi lainnya di (80 Kementerian/Lembaga sebesar Rp 19,8 Triliun.
Pembangunan infrastruktur dan model pemberdayaan memang tak berbuah langsung, namun pemerintah percaya bahwa kebijakan ini akan berujung pada hasil yang manis: produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama 2015 mencapai 685 ribu orang (atau ada kenaikan 12.31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014 silam). “Ini merupakan sebagian hasil dari upaya untuk Perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera,'' ujar Presiden Jokowi kepada media terkait setahun pemerintahan Jokowi-JK (19/10).
Lebih jauh, Jokowi menjelaskan strategi untuk Perubahan Indonesia itu melalui tranformasi fundamental ekonomi yang bertumpu pada tiga aspek. Pertama, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan juga subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Sebelum kebijakan ini diterapkan, subsidi malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Subsidi energi yang tidak berkeadilan ini membuat jurang kaya-miskin semakin lebar. Ada 20% orang kaya yang menikmati 51% subsidi. Sementara 20% warga miskin menikmati 7% subsidi. ''Ini tentu tidak adil,'' ujar Presiden. Untuk itu kini telah direalokasikan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp211,3 triliun.
Sebagian besar realokasi subsidi BBM itu untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Pulau Jawa (Rp21 triliun). Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera Rp9,3 triliun, Kartu Indonesia Sehat (Rp2,7 triliun), Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,2 juta siswa (Rp7,1 triliun), pembangunan 25 waduk baru dan irigasi untuk 1 juta hektar sawah (Rp33,3 triliun).
Transformasi fundamental ekonomi yang ketiga, yaitu mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Hal itu terlihat dari percepatan pembangunan infrastruktur yang di beberapa tempat seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan Papua. Secara menyeluruh realisasi investasi PMA dan PMDN pada semester 1 2015 sebesar Rp 259,7 triliun - 44% di antaranya merupakan investasi di luar Pulau Jawa. Ini merupakan peningkatan hingga 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan realisasi Rp 222,8 triliun – 41% investasi di luar Pulau Jawa.
Hal inilah tentunya yang membuat lapangan kerja terus bertambah, ekonomi bergairah, dan Indonesia semakin produktif.
Dana Desa
Dana Desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Guna memuluskan program pro rakyat ini, dilakukan penyederhanaan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah merekrut 26.000 tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Rekrutmen terdiri dari 21.000 pendamping lokal desa (PDL) yang ditempatkan di desa, 4.000 pendamping desa di kecamatan, dan 930 tenaga ahli di kabupaten/kota.
Kebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional berjumlah 44.321. Secara bergelombang, para tenaga pendamping sudah aktif mulai Oktober 2015. Tenaga pendamping memiliki keahlian di bidang infrastruktur, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan badan usaha milik desa.
Sebelumnya, hingga semester I 2015, Dana Desa sebesar Rp20,77 triliun sudah terealisasi 80 persen atau 16,61 triliun. Namun, mencermati penyalurannya ke pemerintah kabupaten/kota atau desa yang baru mencapai 37,85 persen atau Rp7,8 triliun, pemerintah mengambil langkah dalam Paket Kebijakan Ekonomi September I dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
Berikutnya, telah dilaksanakan koordinasi dan konsolidasi kabupaten/kota seluruh Indonesia tentang kebijakan SKB Tiga Menteri mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan - kegiatan pembangunan /rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur fisik dan/atau pengembangan ekonomi desa yang berorientasi padat karya dan mengutamakan penggunaan sumber daya lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
Sedangkan rekrutmen tenaga pendamping merupakan bagian dari pengawalan penggunaan Dana Desa. Pemerintah menyediakan tenaga pendamping profesional dan peningkatan kapasitas mereka untuk bekerja melakukan fasilitasi percepatan pencairan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Kebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional, yang mencapai 44.321 orang, secara tidak langsung mendorong penyerapan tenaga kerja. (Logistics/hd)