Logistis Journal No. 164/September 2015
 
Cover Sept 2015

Editorial - PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
Pada 9 September 2015 Joko Widodo Presiden telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I yang berisikan (1) Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. (2) Mempercepat proyek strategis nasional, menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. (3) Meningkatkan investasi di sektor properti. Dari paket kebijakan tersebut posisi bisnis forwarding berada dimana?
Mendorong daya saing industri nasional bisa dijadikan dasar pijak bagi usaha forwarding untuk mendapatkan “asupan gizi” dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh presiden. Tentunya adalah industri jasa nasional menjadi sektor yang diharapkan dapat perhatian yang sama besarnya dengan industri manufaktur nasional yang memang menjadi perhatian utama karena menyerap tenaga kerja lebih besar. Melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Sebuah upaya yang sangat ideal untuk sebuah rangkaian aksi mendorong usaha industri nasional.
Namun kenyataan dilapangan sangat bertolak belakang dengan isi paket kebijakan ekonomi tersebut. Regulasi, birokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha, semuanya justru membebani dunia usaha yang benar-benar melakukan usaha dengan taat azas. Banyak peraturan akan menambah besar pengeluaran yang harus dilakukan pengusaha saat ekonomi mengalami perlambatan dan lesu. Saat currency rupiah terhadap US Dollar semakin melemah, maka hampir disemua sektor usaha akan mengalami dampak yang serius, bahkan sudah banyak usaha yang gulung tikar dan akan memperbesar angka pengangguran.
Saat semua sektor usaha dihantam krisis tentunya banyak berharap akan ada sebuah kebijakan dari pemerintah yang dapat memulihkan kondisi perkonomian dalam waktu relatif singkat. Sehingga menjadi tidak bijaksana sama sekali jika kemudian para pelaku usaha dikejar dengan berbagai bentuk pajak yang dikenakan melalui peraturan pajak yang susah dimengerti. Kemudian lebih dari 30% yang mengurus proses dokumen kepabeanan dikenakan tambah bayar. Kemudian pemerintah menggadaikan perbankan pelat merah kepada bank asing dengan dalih memberikan bantuan investasi dengan cara dana investasi dititipkan di bank BUMN tersebut.
Di sisi lain pemerintah berteriak tentang menurunnya serapan anggaran pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Masyarakat menjadi bingung dengan suguhan drama multi babak ini. Timbul kesan tidak terserapnya dana pembangunan mengesankan dana pemerintah yang sudah teranggarkan masih banyak (iddle) tapi di sisi lain pelaku usaha dijadikan sapi perahan pemerintah melalui banyaknya pungutan denda ataupun pajak (bahkan akan dilakukan sweeping rumah per rumah untuk mendata sekaligus punishment jika ada pelanggaran pajak) memberikan kesan pemerintah membutuhkan bayak dana untuk menutupi defisit anggarannya. Mana yang benar? Kita tunggu saat rupiah terhadap US dollar tidak bergerak naik, disitulah kita bisa tersenyum. Semoga (guslim-sept’15)

 
Kemenhub Bakal Beli 15 Unit Kapal Semi Kontainer
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah berencana akan melakukan proses pembelian angkutan petikemas berupa 15 unit kapal semikontainer yang mampu mengangkut kontainer sebesar 100 Teus.
Rencananya 15 unit kapal itu kelak akan dioperatori PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menghubungkan pelabuhan besar seperti Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan pelabuhan di daerah terpencil seperti Serui, Tual, Tobelo, serta beberapa pelabuhan di kepulauan Riau dan Natuna.
Lebih jauh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas laut tiga kali lebih dari teritorial daratan. Keterhubungan antara pulau dalam upaya mempercepat pembangunan menghubungkan dan pengembangan daerah di pulau-pulau terpencil menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena itulah dibutuhkan peranan penting angkutan laut perintis.
Pembangunan kapal laut perintis ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tol laut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamikan konektivitas antar pulau di daereh terpencil guna menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri serta pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
''Dengan adanya 15 kapal angkutan kontainer berjadwal, membuat keberadaan barang di suatu wilayah menjadi pasti. Kepastian kedatangan kapal dengan barang secara psikologis akan menjamin stabilitas harga barang di wilayah tersebut,'' kata Bobby yang didampingi Kapuskom Publik Kemenhub J. A. Barata saat jumpa pers di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pekan lalu.
Pola operasional kapal, lanjut Bobby, dari Jakarta misalnya membawa kontainer ke kepulauan Riau dengan mengunjungi daerah-daerah tertentu dan kembali lagi ke Jakarta. Demikian juga dengan kapal barang dari tanjung Perak Surabaya yang ke arah timur Indonesia, setelah mengunjungi daerah-daerah yang telah ditentukan akan kembali ke Surabaya.
Mengenai kondisi angkutan kapal itu apakah terisi penuh atau hanya setengahnya, menurut Bobby bukan masalah. Karena pemerintah akan memberikan subsidi. ''Jika pas jadwalnya harus berangkat, apakah kapal itu penuh, atau hanya 50% bahkan mungkin terisi 20%, harus tetap jalan, tidak boleh menunda perjalanan,'' jelas Bobby. Hal ini berbeda dengan kapal swasta yang akan berangkat jika kapal terisi penuh atau dengan tingkat keterisian yang telah ditentukan.
Jika program ini berjalan sesuai harapan, dan pada rute-rute tertentu tingkat keterisian kontainer diatas rata-rata, maka secara perlahan subsisi yang diberikan akan dikurangi, sampai kapal yang beroperasi di rute tersebut untung. (Logistics/hd)


Presiden Jokowi : Perijinan Investasi Masih Belum Memuaskan
JAKARTA (LOGISTICS) : Meskipun realisasi investasi pada Semester I Tahun 2015 naik 16,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 222,8 triliun menjadi Rp 259 triliun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih merasa sejauh ini perijinan atau prosedur memperoleh ijin berinvestasi di Indonesia belum memuaskan.
“Contohnya disinggung misalnya dalam bidang kelistrikan dan ini juga dasarnya sebetulnya data yang dikumpulkan oleh BKPM, Bapak Presiden masih ingat bahwa jumlah perijinannya ada sebesar 49 dan lamanya setelah dihitung-hitung malah lebih dari 2,5 tahun, 923 hari. Walaupun sudah ada usulan untuk penyederhanaan menjadi 25 perijinan dengan lamanya 250 hari,” papar Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan seusai rapat terbatas membahas Foreign Direct Investment (FDI), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9/15) sore.
Menurut Darmin, Presiden Jokowi yang sebelumnya menjadi seorang pengusaha membandingkan dengan pengalamannya waktu mau investasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dimana di sana mengurus ijin bukan berhari-hari tapi satu jam selesai.
Di Dubai, pemohon cukup masuk ke satu ruangan, mereka minta beberapa dokumen yang sudah diketahui sebelumnya bahwa itu harus dibawa copy-nya, diserahkan, pindah ke ruangan lain untuk menandatangani dengan akte notaris permohonan tersebut.
“Memang ini sih revolusi benar , dan itu memerlukan sistem yang sudah elektronik. Jadi secara garis besar barangkali Presiden masih tidak puas dengan perkembangan dari perijinan dan syarat-syaratnya yang berlaku di dalam perekonomian kita,” ujar Damin.
Menko Perekonomian itu juga menyampaikan, dalam rapat terbatas itu Presiden juga menyampaikan bahwa di dalam doing business, indikator mengenai bagaimana memulai bisnis di berbagai negara, Indonesia mengalami sedikit perbaikan dalam beberapa tahun terakhir dari tahun sebelumnya, rankingnya 117 menjadi 114 pada tahun 2015, dari 189 negara.
“Jadi kita memang masih banyak yang harus dibenahi, dan konsep pemahaman kita mengenai perijinan kelihatannya juga belum sama betul di banyak instansi. Ijinnya mungkin cuma satu asal mulanya, kemudian syaratnya 7 macam, lama-lama yang 7 macam itu jadi ijin lagi,” kata Darmin.
Momen Perbaikan
Menurut Darmin, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini adalah momen melakukan perbaikan walaupun ekonomi sedang melambat, karena sebenarnya Indonesia punya kelebihan dibanding dengan beberapa negara lain.
“Apa yang kita punyai kelebihannya? Kelebihannya adalah kita punya pasar besar, kita punya yang tidak dipunyai oleh Singapura, misalnya, yang tidak dipunyai oleh negara yang lain. Pasar yang besar itu, selain sember daya alam, pasar yang besar itu membuat mestinya pada saat ini ekonomi sedang melambat di dunia ini tentunya mereka jualannya juga lebih susah. Mestinya kelebihan itu bisa kita manfaatkan untuk mengundang investasi,” terang Darmin.
Untuk itu, lanjut Menko Perekonomian, dalam rapat terbatas itu diusulkan agar sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu arahnya mestinya dibuat elektronik, sehingga tidak memerlukan bertemu dengan banyak pihak untuk mengurus perijinan.
Yang kedua, lanjut Darmin, diusulkan juga agar tidak semua (perijinan) harus selesai baru orang bisa mulai investasi. “Ijin sementara paling tidak bisa diberikan setelah dia tahu apa saja syarat yang harus dia penuhi, dia kemudian mendatangani komitmen dengan jaminan misalnya. Kemudia bisa dia mulai, dia diberikan ijin sementara,” papar Darmin seraya menyebutkan, kalau kita khawatir dia tidak meneruskannya atau misalnya jualan ijin, minta saja ada jaminan dia berikan di bank sehingga dengan begitu dia akan rugi kalau main-main. (Logistics/hd)


Badan Pusat Statistik :
Pelemahan Rupiah Berdampak Positif Atas Kinerja Ekspor Jatim
SURABAYA (LOGISTICS) : Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak positif terhadap kinerja ekspor non migas Jawa Timur. Pada Agustus 2015, tercatat ekspor non migas Jatim mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar 33,4% dibanding Juli 2015.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan pada Agustus 2015, tercatat nilai ekspor non migas Jatim mencapai US$ 1,313 miliar. Realisasi tersebut naik 33,4% dibanding pada Juli 2015 yang hanya dikisaran US$ 984,57 juta.
"Kenaikan ekspor ini terjadi pada seluruh komoditas andalan. Tetapi kenaikan terbesar terjadi pada ekspor perhiasan dan permata yang mencapai 207,7%, dari US$ 82,408 juta pda Juli 2015 menjadi US$ 253,574 juta. Dan komoditas ekspor ini menjadi penyumbang terbesar ekspor non migas Jatim selama Agustus 2015 yang mencapai 19,31%," kata Sairi Hasbullah di Surabaya, Selasa (15/9/15),
Kenaikan terbesar kedua terjadi pada komoditas ekspor daging dan ikan olahan yang mencapai 68,82%, dari US$ 27,171 juta pada Juli 2015 menjadi US$ 45,870 juta. Walaupun komoditas ini mengalami lonjakan cukup tinggi, namun sumbangannya terhadpa total nilai ekspor non migas masih menduduki peringkat ke 7, yaitu hanya dikisar 3,49%.
Sementara penyumbang terbesar kedua disandang oleh komoditas ekspor lemak dan minyak hewani dan nabati yang mencapai 8,19%. Realisasi kenaikan komoditas ini pada Agustus mencapai 21,61%, menjadi US$ 107,381 juta dari posisi Juli 2015 yang masih dikisaran US$ 88,301 juta.
Adapun komoditas yang menjadi penyumbang terbesar ke tiga adalah ekspor kayu dan barang dari kayu yang mencapai 7,03%. Realisasi ekspor komoditas ini pada Agustus mencapai sebesar US$ 92,284 juta, naik 24,64% dibanding Juli 2015 yang mencapai US$ 74,043 juta.
"Untuk ekspor udang dan ikan yang menjadi penyumbang ekspor non migas terbesar ke empat juga mengalami kenaikan tipis, yaitu sebesar 8,34%, dari Juli US$ 69,071 juta menjadi US$ 74,833 juta," terang Sairi.
Jika dilihat dari negaa tujuan ekspor, hampir seluruh negara tujuan ekspor utama mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada negara tujuan Singapura dengan besaran 161,71%, disusul Amerika Serikat naik 32,47% dan Australia naik 33,1%. Meskipun Singapura mengalami kenaikan. Signifikan, tetapi sumbangannya terhadap toal ekspor non migas masih cukup kecil.
"Ada tiga negara masih mendominasi ekspor Jatim, yaitu Jepang, Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketiga negara tersebut menyedot sekitar 34,7% total ekspor non migas Jatim," ungkapnya.
Data BPS menunjukkan, pada Agustuis 2015, ekspor non migas Jatim ke Jepang mencapai US$ 161,000 juta, ke Amerika Serikat mencapai US$ 166,416 juta dan ekspor non migas ke Tiongkok mencapai US$ 122,651 juta. (Logistics/hd)


Pelindo III Kembangkan Kawasan Boom Marina Banyuwangi
BANYUWANGI (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau yang dikenal sebagai Pelindo III memulai pengembangan kawasan Boom Marina Banyuwangi yang merupakan dermaga dengan segala fasilitas pendukung untuk yacht (kapal layar ringan).
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto hadir langsung ke Pantai Boom di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk secara simbolis meluncurkan proyek penting bagi pengembangan wisata bahari Indonesia tersebut, Sabtu (12/9 bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, perwakilan Kementrian Pariwisata, serta sejumlah pelaku bisnis pelayaran domestik dan internasional.
“Seperti janji saya kepada Bapak Bupati Banyuwangi, kami sampaikan bahwa kegiatan launching hari ini sebagai pertanda awal dari Pembangunan Boom Marina di Banyuwangi”, ujar Djarwo Surjanto yang bersama Azwar Annas telah berkomitmen membangun marina di Banyuwangi sejak mereka bertemu pada seminar tentang potensi marina di Denpasar, akhir Mei lalu.
Tidak tanggung-tanggung, pengembangan marina di Pantai Boom Banyuwangi tersebut akan terintegrasi dengan Pelabuhan Benoa di Bali dan Labuhan Bajo di NTT. Ke depannya bahkan akan dihubungkan ke lokasi lain yang potensial, seperti Karimunjawa, Lombok, dan Tenau Kupang. “Pengembangan infrastruktur wisata bahari yang terintegrasi akan mengoptimalkan potensi rute pelayaran di Indonesia. Tidak hanya profit bagi pengelola namun juga memantik pengembangan kawasan dan kreativitas warga, sehingga memiliki economic value untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar”, ungkap Djarwo Surjanto.
Apalagi Pemkab Banyuwangi sedang getol mempromosikan banyak destinasi wisata menarik seperti blue fire di Kawah Ijen, kite surfing di Pulau Tabuhan, menantangnya ombak Pantai Plengkung, kearifan budaya Osing, indahnya alam Alas Purwo, dan aneka destinasi lainnya.
“Sebagian besar wilayah Pelindo III terbentang di tujuh provinsi yang memiliki berbagai destinasi wisata menarik, hal ini membuat korporasi berkomitmen melakukan pengembangan wisata bahari Nusantara”, kata Djarwo Surjanto.
Kawasan Boom Marina Banyuwangi akan dibangun di area seluas 44,2 hektar, dengan konsep berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Kompleks marina modern yang dibangun akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti zona marina, zona residensial, dan zona rekreasi. “Boom Marina Banyuwangi diharapkan menjadi bagian dari jaringan marina dunia sekaligus untuk mempromosikan wisata bahari Indonesia di dunia internasional”, ujarnya optimis.
Setelah pada tahun 2015 ini, Pelindo III telah sukses menyelenggarakan event Fremantle to Indonesia Yacht Race dan Rally yang berlayar dari Australia dan finish di Pelabuhan Benoa Bali. “Boom Marina Banyuwangi direncanakan dapat beroperasi para pertengahan tahun 2017 dan menjadi tuan rumah event yang sama serta berbagai agenda marina internasional lainnya”, kata Djarwo Surjanto.
Sejumlah pelabuhan yang dikelola Pelindo III sudah rutin disandari kapal pesiar (cruise) internasional, di antaranya yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di Kalimantan ada Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Kumai. Serta tentunya pada gugusan Kepulauan Sunda Kecil atau Kepulauan Nusa Tenggara yang sudah termahsyur keindahannya, yakni Pelabuhan Benoa Bali, Pelabuhan Lembar Lombok, hingga Pelabuan Tenau Kupang.
“Pelindo III dan Kementerian Pariwisata bekerja bersama aktif melakukan promosi wisata Indonesia kepada operator kapal pesiar internasional seperti Seatrade Cruise Shipping Miami di Florida AS, Sales mission and Annual Cruise Down Under Conference di Australia, Cruise Shipping Asia di Singapura dan Seatrade All Asia Cruise Cenvention di RRC”, kata Djarwo Surjanto memerinci.
Kunjungan kapal pesiar dilingkungan kerja Pelindo III dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif, berdasarkan catatan, sepanjang semester 1 tahun 2015 tercatat kunjungan penumpang kapal pesiar yang singgah melalui pelabuhan diwilayah kerja Pelindo III terealisir sebanyak 67.015 turis mancanegara atau meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 56.272 turis. Sedangkan realisasi jumlah kapal pesiar tahun 2014 sendiri tercatat sebanyak 126 unit dengan berat kapal mencapai 4.725.008 Gross Tonnage (GT) dan membawa penumpang sebanyak 84.827 orang.(Logistics/hd)


Presiden Jokowi Luncurkan 4 Paket Kebijakan Ekonomi' Atasi Pelemahan Rupiah
Melalui akun twitternya, @jokowi yang diunggahnya beberapa saat lalu, Presiden Jokowi menuliskan,”Hari ini akan diluncurkan paket kebijakan ekonomi. Semoga bisa membawa kemajuan.”
Sementara dalam fan page facebooknya, Presiden Jokowi menulis, hari ia ia bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi terobosan yang komprehensif agar kita semua dapat segera keluar dari tekanan ekonomi ini.
“Tujuan dari kebijakan ini tidak saja berupa stimulus bagi dunia usaha, tetapi juga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak terutama yang berpenghasilan rendah,” tulis Presiden Jokowi dalam fan page facebook yang diunggahnya beberapa saat lalu.
Presiden Jokowi menuturkan, saat ini kita masih berada dalam tekanan ekonomi global. Ia menilai, ini bukan perkara mudah, dan tidak bisa diatasi dengan cara-cara biasa.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak semua kalangan untuk bahu membahu dalam membangun mesin ekonomi baru Indonesia, yang bisa dinikmati oleh semua.
Empat Sektor
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ekonomi, yang akan diumumkan pada Rabu (9/9) ini mencakup 4 (empat) sektor. Selain demi stabilitas ekonomi, paket ini juga diharapkan merangsang pertumbuhan industri pengolahan, kelonggaran insentif bagi dunia usaha, dan juga menjaga daya beli masyarakat.
Keempat kelompok paket kebijakan tersebut, kata Darmin, akan terkait kebijakan fiskal dan keuangan, deregulasi peraturan terkait investasi dalam sektor industri dan perdagangan, insentif untuk percepatan pembangunan instalasi pengolahan mineral serta penanganan masalah pangan.
Adapun sasaran yang dituju dari empat formula kebijakan ini, menurut Darmin, adalah stabilitas perekonomian domestik di tengah tekanan ekonomi global, pertumbuhan industri pengolahan, kelonggaran insentif bagi dunia usaha, dan juga menjaga daya beli masyarakat.
Darmin mengingatkan, persoalan perekonomian domestik saat ini lebih karena rentannya gejolak ekonomi dunia. Ia menyebutkan, persoalan itu akan lebih buruk, jika pemerintah gagal memperbaiki masalah perekonomian domestik, seperti instabilitas harga pangan.
Maka dari itu, selain menyiapkan kebijakan di sektor keuangan dan industri, Darmin mengatakan, pemerintah juga akan merilis kebijakan yang menyentuh langsung daya konsumsi masyarakat untuk komoditas pangan.
Satu dari beberapa kebijakan sektor riil itu adalah pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) ke-13 dan 14, sebagai upaya mengatasi masalah kebutuhan pangan bagi penduduk miskin ketika terjadi masa paceklik.
Sedangkan untuk paket kebijakan yang terkait fiskal dan keuangan, sebelumnya Darmin mengatakan akan mengeluarkan enam atau tujuh poin kebijakan yang di antaranya memuat aturan mengenai kepemilikan asing di sektor properti hingga pengaturan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio).
“Untuk fiskal, ada aturan agar pemanfaatan dana untuk pembangunan desa dapat lebih fokus penggunaannya, terutama pada dua atau tiga kegiatan yang paling penting dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, seperti irigasi, jembatan atau jalan,” ujarnya.
Sementara, inti dari penerbitan kebijakan deregulasi peraturan adalah untuk mengkaji peraturan yang selama ini masih menghambat investasi dalam bidang industri dan perdagangan, termasuk sektor energi.
“Ada yang diubah sebagian, ada yang total, itu menyangkut kalau tidak salah 160 peraturan. Ada juga yang disederhanakan dalam peraturannya,” kata Darmin. (Logistics/hd)


KEMENDAG Bakal Revisi Permendag Soal Tekstil dan Produk Batik
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perdagangan akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik, dimana langkah tersebut merupakan salah satu tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu.
"Untuk batik hanya diminta untuk tidak ada (menghilangkan) rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," kata Ketua Tim Deregulasi Perdagangan, Arlinda, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (18/9/15).
Arlinda mengatakan, selain menghapus rekomendasi dari Kementerian Perindustrian tersebut juga akan dihapus rekomendasi impor dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan status Importir Terdaftar (IT).
"Juga penghapusan persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri (IUI)," ujar Arlinda.
Arlinda menambahkan, untuk ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat masih tetap dipertahankan.
Langkah untuk merevisi ketentuan tersebut masuk dalam paket deregulasi dan debirokratisasi untuk perdagangan yang menyangkut 32 regulasi yang terbagi dari sebanyak 30 Peraturan Menteri Perdagangan dan dua Peraturan Direktur Jenderal.
Dari 32 regulasi tersebut diklasifikasi menjadi delapan regulasi yang masuk dalam paket deregulasi dan 24 regulasi yang masuk dalam paket debirokratisasi. Terkait dengan revisi ketentuan impor batik tersebut masuk ke dalam paket debirokratisasi.
Sesungguhnya, aturan terkait pengetatan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) batik dan motif batik tersebut baru dikeluarkan Kementerian Perdagangan pada Juli 2015 lalu. Pengetatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan importasi produk yang mencapai 24,1% pada periode Januari hingga April 2015.
Pada saat itu, Kemendag beranggapan bahwa dengan adanya peningkatan impor dari yang sebelumnya sebesar US$28 juta pada Januari-April 2014 menjadi US$34 juta pada 2015, maka dikhawatirkan akan mematikan industri dalam negeri.
Pengetatan impor TPT batik dan motif batik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Batik dan TPT Motif Batik.
Dalam aturan tersebut, komoditas yang diatur adalah kain lembaran dan pakaian jadi batik dan bermotif batik dengan batasan paling sedikit dua warna, dimana setiap perusahaan yang akan melakukan impor TPT batik dan TPT motif batik harus memiliki penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) TPT batik dan motif batik yang sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Rekomendasi tersebut, paling sedikit memuat keterangan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT batik dan TPT motif batik, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku. Selain itu, TPT batik dan TPT motif batik yang diimpor oleh IT TPT batik dan motif batik wajib dilengkapi dengan informasi pada produk dan atau kemasan dalam bahasa Indonesia.
Dalam pasal 11, pemerintah juga membatasi pelabuhan tujuan TPT batik dan TPT motif batik di dalam negeri, yaitu Pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar. Sedangkan Pelabuhan udara hanya di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, impor TPT batik dan motif batik dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sebesar 17,9 % atau sebesar US$13,2 juta. Tercatat impor pada 2013 mencapai US$80,8 juta dan pada 2014 menjadi US$87,1 juta. (Logistics/hd)


Kemenperin Nilai Kenaikan Cukai Tembakau 23% di RAPBN 2016 Drastis
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perindustrian menilai kenaikan cukai tembakau hingga 23% pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terlalu drastis, sehingga berpotensi mendistorsi industri rokok nasional.
"Kami pendapatnya sama, bahwa kalau 23% terlalu tinggi, terlalu drastis. Jika demikian, nanti kontraproduktif dengan industri," kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto di Jakarta, Selasa (22/9/15).
Lebih jauh Panggah mengatakan, industri rokok nasional pada dasarnya tidak menolak kenaikan cukai jika besarnya bisa disesuaikan dengan kondisi industri.
Secara khusus menurut dia, industri menghendaki kenaikan diangka 6-10%, di mana angka tersebut nyaris sama dengan kenaikan cukai tembakau pada tahun-tahun sebelumnya.
Panggah menambahkan, ada baiknya jika kenaikan cukai tembakau dilakukan secara berkala dengan besaran yang masih bisa diterima industri. "Biasanya kan 6-10%. Nah, Harga Jual Eceren itu akan naik terus, presentasi juga naik," ujar Panggah.
Diketahui, pada RAPBN 2016, pemerintah mengusulkan penerimaan cukai hasil tembakau naik 23% menjadi Rp148,85 triliun.
Angka tersebut setara dengan 95,72% dari total target penerimaan cukai pada 2016 senilai Rp155,5 triliun.
Sementara itu kalangan pertembakauan baik petani maupun industri rokok mulai merespon negatif atas rencana kenaikan harga cukai tembakau tersebut.
Sekretaris Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Sinol menyatakan pihaknya tidak merasa setuju bila pemerintah menaikan harga cukai tembakau.
"Rencana kenaikan cukai tembakau ini tidak serta merta menguntungkan kalangan petani, namun bagi APTI rencana ini jelas akan berimbas berat terhadap industri rokok yang akan membuat harga rokok melambung. Ujung-ujungnya serapan tembakau oleh industri rokok bisa menurun dan ini jelas merugikan petani," tegas Sinol.
Respon negatif itu selain dari APTI juga datang dari Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia yang juga keberatan atas rencana kenaikan harga cukai tembakau itu.
Disisi lain di DPR RI ternyata kini berkembang rencana pembuatan serta revisi Undang-Undang terkait tembakau yang secara khusus didorong sejumlah pihak agar bisa segera dibahas.
"DPR RI khususnya di Baleg [Badan Legislasi] kini secara serius tengah mengupayakan proses revisi UU Tembakau karena dinilai urgen demi kesejahteraan petani tembakau," kata Tengku Taufiqulhadi, anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat yang terpilih dari Daerah Pemilihan Jatim IV (Jember-Lumajang), Rabu (23/9/15).
Secara khusus Taufiq menyatakan bahwa rencana revisi ini telah disetujui oleh sejumlah fraksi bahkan untuk pembuatan draf RUU akan dikerjakan oleh tim lintas partai.
"Ini menjadi sangat spesial karena tim panja yang dibentuk tidak melalui Baleg namun lintas fraksi sehingga diharapkan dapat dirumuskan RUU Tembakau yang lebih komprehensif," ungkapnya. (Logistics/hd)


Pemprov Jatim Desak Kemen ESDM Untuk Diberi PI Blok Ketapang
SURABAYA (LOGISTICS) : Pemprov Jatim mengharapkan Menteri ESDM tidak bertindak diskriminatif dalam pemberian hak Participating Interest (PI) pada daerah penghasil migas, termasuk Jawa Tumur. Harapan itu dilontarkan Kabiro Hukum Pemprov Jatim Dr Himawan Estu Bagiyo menyusul pemberian PI Blok Muria pada anak perusahaan BUMD Jateng.
Kalau anak perusahaan BUMD Jateng bisa mendapat PI dari Blok Muria, semestinya Kementerian ESDM juga memberikan PI Blok Ketapang untuk anak perusahaan BUMD Jatim. Jangan ada diskriminasi,” kata Himawan, Kamis (17/9/15).
Himawan menjelaskan untuk memperjelas masalah yang menjadi penghambat anak perusahaan BUMD Jatim mendapat PI di Blok Ketapang, Gubernur Jatim Soekarwo pada pekan ini akan mengirim surat pada SKK Migas agar bisa difasilitasi pertemuan dengan pihak kementerian ESDM.
"Sesuai hasil rapat di SKK Migas, Gubernur Jatim akan mengirim surat. Biar cepat selesai urusan PI Blok Ketapang karena masih ada beberapa blok lainnya yang juga sedang diproses," jelasnya.
Sementara menanggapi hal itu, Sekretaris SKK Migas Budi Agustiono berjanji akan menyampaikan aspirasi Pemrov Jatim untuk bisa bertemu dengan kementerian ESDM.
“Silakan, kami akan membantu sesuai kewenangan yang dimiliki SKK Migas,” kata Budi Agustyono didampingi Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro.
Sebelum itu, Rabu (15/9/2015) dalam rapat di gendung SKK Migas Jakarta, DPRD Jatim meminta klarifikasi pada pihak SKK Migas apa saja yang harus disiapkan oleh Pemprov Jatim agar kementerian ESDM segera memberikan persetujuan PI 10% dari Blok Ketapang.
"DPRD Jatim siap mendukung langkah Pemprov mendapatkan PI di Blok Ketapang, termasuk merevisi Perda pendirian PT Petrogas Jatim Utama (PJU) agar lebih jelas posisi anak perusahaan PJU sebagai milik Pemprov. Penyertaan modal Pemprov akan kami pertegas,” kata Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq.
Dijelaskan, Jawa Timur saat ini sedang berupaya mendapatkan PI dari empat blok yakni dari Blok Ketapang yang dikuasai Petronas Carigali Ketapang, Blok Kangean PSC Extension yang kini dipegang KKKS Kangen Energy Indonesia (KEI), Blok WMO yang dikelola Pertamina.
Hulu Energi (PHE) dan Blok Husky Madura Strait yang sedang digarap Husky CNNOC Madura Limited.
"Namun agar efektif pembahasannya, kami fokus pada PI Blok Ketapang. Jika mengacu pada pemberian PI Blok Muriah untuk Pemprov Jateng, maka Pemrov Jatim semestinya juga sudah mendapat persetujuan karena yang mengelola sama-sama anak perusahaan BUMD," kata Thoriqul Haq.
Merujuk pada Surat Menteri ESDM tanggal 1 Desember 2014 lalu, staf Bagian Hukum SKK Migas menjelaskan , PI Blok Ketapang tidak bisa diberikan pada Pemprov Jatim karena yang akan menerima adalah anak perusahaan BUMD Jatim.
Alasannya, sesuai UU No 22 tahun 2001 yang berhak menerima PI adalah BUMD. Alasan lainnya, setiap badan usaham termasuk BUMD, hanya boleh diberikan hak PI 10% untuk satu Wilayah Kerja. Jika hendak mengusahakan beberapa WK harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap WK.
Mendapat penjelasan itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio menilai tidak masuk akal jika Pemda Jatim harus membentuk beberapa BUMD sejenis karena masih memiliki hak PI di 4 WK.
"Bisa saja DPRD Jatim menyetujui pembentukan beberapa BUMD agar bisa menerima PI, namun Raperda pembentukan beberapa BUMD itu pastilah ditolak oleh Depdagri. Karena itu, ketentuan Menteri ESDM Itu tidak masuk akal,” kata Renville.
Direktur Utama Petrogas Jatim Utama Abdul Muid menambahkan ketentuan satu BUMD hanya boleh menerima satu PI hanya akan memberatkan keuangan BUMD. Alasannya, masing-masing BUMD harus memiliki tenaga ahli di industri migas.
Dijelaskan, Jatim menempatkan BUMD PT Petrogas Jatim Utama (PJU) sebagai holding, cukup PJU yang punya tenaga ahli perminyakan dan ditempatkan adalam anak perusahaan yang khusus menangani services. "Tenaga ahli itu bekerja untuk semua anak perusahaan yang membutuhkan. Ini lebi hemat, efektif dan efisien. Tidak memberatkan BUMD," katanya.
Menyikapi hal itu, staf Bagian Hukum SKK Migas mengatakan, anak perusaan BUMD Jateng bisa diberikan hak mengelola PI Blok Muria karena 100% sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng. Ia melihat, jika ingin mengikuti jejak anak perusahaan BUMD Pemprov Jateng, Pemrov Jatim juga bisa membentuk anak perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh Pemprov Jatim.
Menanggapi hak itu Kabiro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagiyo menegaskan, kententuan pembentukan anak perusahaan yang 100% sahamnya Pemprov diluar kewajaran. Pasalnya, Peraturan Mendagri No 3 tahun 1996 hanya mensyaratkan bagian terbesar dari saham PT (anak perusahaan,red) dimiliki oleh Pemda dan perusahaan daerah (BUMD).
"Bagaimana mungkin membentuk anak perusahaan yang 100 sahamnya milik Pemprov, sementara saham BUMD pun tidak 100 persen milik Pemprov Jatim. Ada 2 persen yang menjadi saham Koperasi Karyawan. Yang membuat aturan tidak paham hukum. Yang terpenting saham terbesar milik Pemda dan BUMD," pungkasnya.
Sekalipun harga minyak dunia belum membaik, namun Pertamina berniat kembali memulai kembsli pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi untuk menambah cadangan dan produksi minyak, termasuk dari Blok West Madura Offshore (WMO) yang dikelola Pertamina Hulu Energi.
“Tahun 2016, Pertamina akan melakukan 2 pengeboran sumur eksplorasi dari 9 rencana sumur eksplorasi sampai tahun 2018, Kita harus menambah cadangan minyak nasional agar produksi nasional di masa akan datang bisa ditingkatkan,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto, Senin (7/9/15).
Hal itu disampaikan Dwi Sutjipto saat mengunjungi FSO Aberkah yang ada di Wilayah Kerja (WK) Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dan Poleng Processing Platform (PPP) milik Pertamina EP yang ada di 50 mil laut lepas Bangkalan.
Hadir pada kegiatan ini, Direktur Pengembangan PHE Bambang Manumayoso, President /General Manager PHE WMO Boyke Pardede, Direktur Pengembangan Pertamina EP Herutama Trikoranto dan GM Pertamina Asset 4 Wisnu Indadari.
Dipaparkan Pertamina menargetkan bisa berkontribusi hingga 40 % dari produksi minyak nasional pada tahun 2019. Saat ini Pertamina baru berkontribusi sekitar 23 persen dari total produksi minyak nasional sebesar 830.000 barel per hari.
“Jadi pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi harus dilakukan. Saya lihat, biaya produksi PHE WMO dan Pertamina EP di Poleng masih jauh di bawah 42 dollar per barel. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda pengeboran sumur produksi ataupun kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan,” kata Dwi Sutjipto.
Ia menambahkan, harga minyak dunia membaik, namun Pertamina berniat kembali memulai kembsli pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi untuk menambah cadangan dan produksi minyak, termasuk dari Blok West Madura Offshore (WMO) yang dikelola Pertamina Hulu Energi.
Pertamina Bor Lagi Blok WMO
“Tahun 2016, Pertamina akan melakukan 2 pengeboran sumur eksplorasi dari 9 rencana sumur eksplorasi sampai tahun 2018, Kita harus menambah cadangan minyak nasional agar produksi nasional di masa akan datang bisa ditingkatkan,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto, Senin (7/9/15).
Hal itu disampaikan Dwi Sutjipto saat mengunjungi FSO Aberkah yang ada di Wilayah Kerja (WK) Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dan Poleng Processing Platform (PPP) milik Pertamina EP yang ada di 50 mil laut lepas Bangkalan.
Hadir pada kegiatan ini, Direktur Pengembangan PHE Bambang Manumayoso, President /General Manager PHE WMO Boyke Pardede, Direktur Pengembangan Pertamina EP Herutama Trikoranto dan GM Pertamina Asset 4 Wisnu Indadari.
Dipaparkan Pertamina menargetkan bisa berkontribusi hingga 40 % dari produksi minyak nasional pada tahun 2019. Saat ini Pertamina baru berkontribusi sekitar 23 persen dari total produksi minyak nasional sebesar 830.000 barel per hari.
“Jadi pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi harus dilakukan. Saya lihat, biaya produksi PHE WMO dan Pertamina EP di Poleng masih jauh di bawah 42 dollar per barel. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda pengeboran sumur produksi ataupun kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan,” kata Dwi Sutjipto.
Ia menambahkan, harga minyak dunia ari dan gas bumi sebesar 110 MMScfd," katanya.
Boyke Pardede mengungkapkan, capaian ini cukup sulit mengingat kondisi harga minyak dunia sejak tahun lalu mengalami penurunan harga signifikan, sehingga terjadi beberapa penyesuaian terhadap aktivitas perusahaan.
Namun, lanjutnya, PHE WMO tetap melakukan aktivitas pengeboran dan pekerjaan sumur di tahun 2015 ini untuk menjaga tingkat produksi di tahun ini. Di tahun 2015, SKK Migas menetapkan target produksi minyak dan gas bumi PHE WMO sebesar 14.373 barel minyak per hari dan 110,83 juta kaki kubik gas.
Menanggapi hal itu, Dwi Sutjipto mengatakan, PHE WMO merupakan salah satu contoh sukses Pertamina dalam mengambil alih penggelolaan blok minyak di lepas pantai (offshore).
Dikisahkan, saat diambil alih Pertamina 7 Mei 2011, produksi Blok WMO yang saat itu dikelola Kodeco energy tinggal 11.000 barel. Sekalipun proses serah terimanya hanya 1 hari sebelum batas waktu, PHE WMO mampu kembali meningkatkan hingga 24.000 barel per hari.
Dwi menambahkan, keberhasilan PHE WMO mengelola blok lepas pantai ini yang membuat Pertamina yakin bisa mengelola Blok Mahakam dengan baik, bahkan lebih baik.
“Kita memang berharap proses pengambilalihan Blok Mahakam berjalan mulus. Kita siap mengelelola Blok Mahakam. Bahkan sekalipun Total EP tidak mau masuk, Pertamina siap mengambil alih karena kita punya pengalaman di PHE WMO ataupu PHE ONWJ," pungkas Dwi Sutjipto. (Logistics/hd)