Logistics Journal No. 163 / Agustus 2015
cover agus 2015
 

Editorial - Naik - Naik - Naik
Saat US Dollar menguat dalam posisi 1 USD sebesar Rp. 14.000,- para pelaku usaha yang membutuhkan secara langsung terhadap US Dollar terengah-engah dengan kondisi saat ini. Forwarder termasuk yang terkait langsung dengan arus keuangan transaksi perdagangan internasional ikut menikmati kenaikan yang meresahkan ini. Diperparah lagi secara bersamaan keluarlah Peraturan Menteri Keuangan nomor : 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU no. 7 th. 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU no. 36 th. 2008.
Di dalam pasal 1 ayat (1) antara lain disebutkan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Di ayat (2) disebutkan dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Bingungkan...? Ya itulah pajak pasti ada peraturan dibalik peraturan yang ujung-ujungnya wajib pajak tidak paham tapi dipaksa memahami dan harus membayar aneka pajak untuk pekerjaan yang sama dengan obyek pajak yang sama.
Peraturan pajak masih harus disosialisasikan agar “paham” datang lagi secara beruntun permohonan kenaikan tarif dari PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dengan bahasa lebih halus Penyesuaian Recovery Cost. Yang dipakai perbandingan terminal JICT di Jakarta, padahal jarak antara lapangan penumpukan dengan dermaga di PT TPS lebih jauh jaraknya jika dibanding dengan JICT, berarti biaya operasionalnya lebih besar dikeluarkan oleh TPS. Sedangkan taifnya lebih murah PT TPS dibanding dengan JICT. Padahal biaya di TPS selain recovery cost ada juga fuel surcharges cost.
Itulah gambaran biaya-biaya yang terus menekan pelaku usaha di sektor jasa forwarder dan juga akan berdampak ke mata rantai usaha terkait dalam jasa kepelabuhanan. Sehingga jika ada pemandangan pelabuhan sepi, PT TPS juga sepi dan jalan toll jadi agak longgar karena tidak harus berhimpitan dengan truck trailer, karena di hulunya pabrik-pabrik juga mulai mengurangi kegiatan produksinya. Apakah karena menurunnya kegiatan di pelabuhan adalah kesempatan menaikkan biaya-biaya, sehingga saat mulai ramai lagi terminal operator tinggal menangguk untung? Semoga logika tersebut tidak benar dan salah seribu persen. Harapan pelaku usaha adalah bagaimana pemerintah ikut merasakan bersama-sama kegundahan pelaku usaha bukan malah membebani dengan berbagai macam pungutan. Angan-angan pelaku usaha di pelabuhan, semoga terminal operator di pelabuhan memahami besaran beban untuk tetap survive di usaha jasa pelabuhan. Yaitu menahan diri tidak menaikkan tarif yang tidak perlu sampai keadaan pulih kembali. Semoga....!!! (guslim-agst'15)

 
Tol Trans Jawa Bakal Tersambung Utuh Pada 2018
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah memastikan dengan penuh keyakinan bahwa pada 2018 jalan tol Trans Jawa, dari Merak hingga Surabaya dapat dioperasikan secara keseluruhan.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR pada pekan lalu.
“Trans Jawa, saya masih yakin 2018 bisa nyambung semua dari Merak sampai Surabaya,”tutur Basuki.
Lebih jauh Menteri Basuki mengatakan untuk ruas Pemalang – Batang direncanakan untuk dilaksanakan Ground Breaking pada 28 Agustus 2015. Diketahui bahwa Menteri PUPR Basuki mencabut konsesi tol ruas Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.
“Pemalang – Batang, manajemennya sudah, sharingnya sudah berubah, sudah diambil alih oleh Jasa Marga dan Waskita Karya secara dominan. Sehingga ini mungkin kalau jadi tanggal 28 Agustus 2015 ini mau di Groundbreaking oleh Bapak Presiden,”tambah Basuki.
Sementara itu untuk ruas Batang-Semarang, Basuki mengatakan bahwa saat ini masih belum ada keputusan final untuk hak konsesinya. “Batang – Semarang ini masih belum putus secara manajemen, tapi sebenarnya secara sepihak saya sudah putus, BPJT sudah kirim surat untuk memanggil mereka,”tegas Basuki.
Selain ruas Pemalang-Batang (39,2 km), Batang – Semarang (75 km), masih terdapat 3 ruas lainnya yang sedang dalam tahap konstruksi agar Trans Jawa tersambung yaitu Pejagan – Pemalang ( 57,5 km), Semarang – Solo (49,69 km) dan Solo – Ngawi (90,1 km). (Logistics/hd)


Pemerintah Bakal Impor 300.000 Sapi
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah berencana akan mengimpor sapi potong antara 200.000-300.000 ekor pada kuartal IV 2015 untuk menjaga stabilitas harga, jauh lebih besar jika dibandingkan kuartal III yang hanya 50.000 ekor.
"Memang [rencana impor sapi] sebanyak 200-300 ribu ekor, ada proses terlebih dahulu. Kita masih hitung stoknya saat ini," kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, di Pasar Induk Kramat Jati, Selasa (18/8/2015).
Lebih jauh disebutkan Suprih mengatakan, nantinya rencana untuk impor sapi sebanyak 300 ribu ekor tersebut masih dalam proses pembicaraan, apakah akan diberikan kepada Perum Bulog atau kepada pihak swasta. Pihaknya menginginkan negara memiliki peran melalui Perum Bulog.
Sementara itu diberitakan beberapa waktu lalu, Perum Bulog juga telah diberikan tugas untuk melakukan impor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor, yang diharapkan mampu menurunkan harga daging sapi yang saat ini cukup tinggi.
"Itu sedang dibicarakan (terkait Bulog), Bulog juga masih harus merealisasikan impor sebanyak 50 ribu ekor," ujar Suprih. Ia menambahkan, rencana impor tersebut diharapkan untuk stabilisasi harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogram. Dia mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui apakah rencana impor sebanyak 300 ribu ekor sapi tersebut nantinya berupa sapi bakalan atau sapi siap potong. Sementara Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dalam kesempatan yang sama enggan memberikan penjelasan terkait rencana jenis sapi impor yang akan didatangkan dari Australia sebanyak 300 ribu ekor tersebut.
Sebelumnya, sejak Minggu (9/8/2015), para pedagang daging sapi di sejumlah daerah di Indonesia melakukan aksi mogok akibat melonjaknya harga daging. Berdasarkan data, harga daging sapi pascalebaran mencapai Rp110.000 per kg, namun saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kg.
Sementara harga karkas (daging dan tulang) yang dijual di rumah jagal sudah mencapai Rp94.000 per kg, padahal sebelum Lebaran masih dipatok seharga Rp86.000 per kg, dan saat kondisi normal hanya sekitar Rp80.000 per kg.
GINSI Jatim
Terkait naiknya harga daging sapi secara drastis di beberapa daerah di Indonesia, membuat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan data secara rinci tentang stok sapi potong di wilayah tersebut, supaya ketersediaan komoditas itu dapat disesuaikan dengan permintaan pasar.
"Jangan seperti sekarang di mana ada kesimpangsiuran data. Gubernur Jatim mengatakan stok daging sapi cukup tapi kenyataannya harga komoditas itu naik karena kekurangan persediaan," kata Ketua GINSI Jatim, Bambang Sukardi di Surabaya, Kamis (13/8/15).
Bambang menjelaskan kenaikan harga daging sapi di Tanah Air dipicu adanya pengurangan volume impor daging sapi. Di sisi lain, pemerintah memerlukan waktu jangka panjang untuk meningkatkan stok sapi potong. "Padahal, ketersediaan sapi potong di dalam negeri saat ini cukup dan bisa mencukupi permintaan pasar. Tapi, ini aneh kenapa dikatakan persediaannya kurang," jelasnya.
Oleh sebab itu, Bambang menegaskan GINSI Jatim mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menugaskan Bulog. Dengan penugasan itu, Bulog diharapkan mampu menjalankan amanah untuk pengisian pasar daging sapi di Tanah Air. "Melalui upaya itu, kami yakin kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi tetap terpenuhi," tegasnya"
Meski demikian, tambah dia, GINSI Jatim merasa kesulitan untuk mendapatkan jumlah importer daging sapi di provinsi itu. Hal tersebut dikarenakan hingga sekarang mayoritas dari mereka tidak ada yang melapor ke GINSI.
"Akibatnya, berapa besar permintaan pasar terhadap daging sapi impor juga susah terpantau. Namun, selama permintaan pasar banyak maka importer akan melakukan segala cara untuk memenuhinya meskipun akhirnya harga daging sapi meningkat," tuturnya.
Di sisi lain, kata dia, terkait masih besarnya ketergantungan masyarakat terhadap produk pangan impor bisa diantisipasi dengan mengembalikan fokus pemerintah untuk mengembang kan sektor pertanian. Akan tetapi, langkah itu memang butuh waktu lama walaupun hasilnya minim.
"Solusi tersebut juga bisa dilakukan dengan mengubah karakter petani supaya mereka memiliki komitmen memenuhi permintaan pasar. Tapi, pengembangan itu juga membutuhkan dukungan infrastruktur pertanian yang memadai," tukasnya. (Logistics/ant/hd)


Kinerja Ekspor Indonesia Alami Penurunan 19.23%
JAKARTA (LOGISTICS) : Kinerja ekspor Indonesia yang terus mengalami penurunan mencapai 19,23% jika dibandingkan dengan 2014 perlu ditingkatkan dengan masuknya investasi asing yang mampu mendorong industri berbasis ekspor.
"Untuk membantu industri berbasis ekspor, kita butuh investasi asing. Tentunya, akan membutuhkan koodinasi dari BKPM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Thomas mengatakan, dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal terkait dengan investasi di sektor apa saja yang bisa mendukung industri berbasis ekspor.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, sektor industri yang bisa dikembangkan karena dianggap memiliki permintaan dunia masih tinggi antara lain adalah industri otomotif, elektronik, produk kayu, tekstil dan produk tekstil, produk logam dan produk kimia.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada Juli 2015 tercatat sebesar US$11,41 miliar atau mengalami penurunan sebesar 19,23% jika dibandingkan dengan Juli 2014 lalu yang sebesar US$14,12 miliar.
Secara kumulatif, untuk ekspor pada periode Januari-Juli 2015 mencapai US$89,76 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 12,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014 lalu yakni sebesar US$102,9 miliar.
Pria yang kerap disapa Tom tersebut mengatakan, jika dilihat dari neraca perdagangan Indonesia selama periode Januari-Juli 2015, memang masih mengantongi surplus sebesar US$5,7 miliar. Namun, surplus tersebut tertolong akibat adanya penurunan impor bukan peningkatan ekspor.
"Jika saya lihat neraca dagang pada tujuh bulan terakhir, sejauh ini memang lebih tertolong dari turunnya impor, bukan dari kinerja ekspor. Tentunya itu hasil dari kondisi global, dimana negara tujuan ekspor kita masih loyo," katanya.
Penurunan ekspor terjadi juga untuk tujuan Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua, dimana pada periode Januari-Juli 2014 lalu tercatat ekspor ke Negeri Tirai Bambu tersebut mencapai US$10,16 miliar, sementara pada periode yang sama di tahun 2015 mengalami kemerosotan sebesar 23,69% atau hanya menjadi US$7,76 miliar.
"Untuk hubungan dagang bilateral dengan Tiongkok, kita harus mempelajari apa saja permintaan mereka. Memang struktur perekonomian Tiongkok berubah drastis dalam waktu yang sangat cepat. Sayangnya, dalam lima tahun ini kita tidak siap," ujar Tom.
Sementara kinerja impor pada Juli 2015 tercatat sebesar US$10,08 miliar yang juga mengalami penurunan sebesar 28,44% jika dibandingkan pada Juli 2014 lalu dimana impor sebesar US$14,08 miliar.
"Untuk impor, lebih tertekan lagi daripada ekspor. Jika dibilang menggembirakan mungkin kurang tepat, tetapi, dari sisi makro sesuatu yang baik. Penurunan impor terjadi pada semua golongan barang, termasuk barang konsumsi, bahan baku penolong dan barang modal," tambah Tom.
Pada Juli 2015, neraca perdagangan Indonesia mampu mengantongi surplus sebesar US$1,33 miliar yang merupakan surplus tertinggi sejak 19 bulan terakhir atau sejak Januari 2014 lalu. Surplus tersebut dipicu oleh surplus neraca nonmigas sebesar US$2,20 miliar, kendati sektor migas masih menyumbang defisit sebesar US$870 juta.
Secara kumulatif, neraca perdagangan untuk periode Januari-Juli 2015 telah mengantongi surplus sebesar US$5,73 miliar.
Meskipun neraca perdagangan mengantongi surplus, ekspor Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar mancapai 12,81% dimana tercatat pada Januari-Juli 2015 ekspor sebesar US$89,76 miliar, sementara pada periode yang sama tahun 2014 lalu mencapai US$102,9 miliar. (Logistics/ant/hd)


SKK Migas Bakal Deregulasi Proses Perijinan Industri Hulu Migas
SURABAYA (LOGISTIK) - Terkait masih seringnya proses perijinan yang panjang dan berliku, membuat SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) dan KKKS se – Jabanusa berharap ada penyederhanaan dan percepatan perizinan dalam kegiatan industri hulu migas.
Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi mengatakan masih banyak permasalahan perizinan yang dihadapi KKKS. "Permasalahan perizinan saat ini adalah banyaknya jenis dan proses perizinan, banyaknya instansi atau pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan, banyak izin yang substansinya sama (duplikatif), masih banyak perizinan yang tidak jelas tata waktu waktunya, dan masih banyak izin yang tidak jelas biayanya,” kata Didik Sasono Setyadi, Sabtu (15/8/15).
Didik menjelaskan saat ini masih terdapat 69 jenis perizinan, 284 proses perizinan, 5.000 izin per tahun, 600.000 lembar dokumen persyaratan, dan 17 Instansi penerbit perizinan. Hal tersebut diungkapkan dalam Forum Operasional 2015 di Jogjakarta pada tanggal 12-13 Agustus 2015 dengan mengundang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah serta seluruh BLH Kabupaten area operasi migas se – Jabanusa. Secara umum, disampaikan ada lima hal yang menjadi fokus perhatian SKK migas dan kontraktor KKKS.
Pertama yaitu penyederhanaan perizinan di daerah dan percepatan perizinan dalam kegiatan industri hulu migas, sangat dibutuhkan oleh setiap KKKS untuk mempercepat kegiatan operasi karena lamanya proses perijinan membuat investor kurang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, dibutuhkan penyamaan presepsi prosedur dan efektifitas perizinan UKL-UPL dan perizinan lingkungan yang berlaku di pusat, daerah dan SKK Migas serta untuk mengetahui alur proses regulasi yang berada dalam kegiatan industri hulu migas secara menyeluruh.
KKKS juga berkewajiban untuk mendapatkan Izin Lingkungan dan memiliki Persetujuan AMDAL dalam tahap awal perencanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi KKKS dan diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait. Selain itu juga KKKS di dalam pelaksanaan operasional harus sesuai dengan Standard Operational Procedur (SOP) yang memperhatikan keselamatan kerja dan Lindungan Lingkungan di area operasi.
Yang ketiga kegiatan Eksplorasi berkelanjutan untuk ketahanan energi migas dalam negeri, upaya-upaya SKK Migas dalam mencari cadangan-cadangan baru dan penemuan-penemuan baru dengan melihat kondisi geologi dan geofisika yang berada didalam bumi guna mencapai produksi miyak dan gas bumi nasional.
Keempat, target survei dan pemboran oleh SKK Migas, dimana upaya SKK Migas dalam mendorong Kontraktor Kontrak kerjasama untuk mengenjot produksi nasional dengan melakukan kegiatan – kegiatan eksplorasi sampai dengan produksi. Dan kelima, proses pemanfaatan dan Pengelolaan sumur tua, dalam mendapatkan izin dan mekanisme teknologi sesuai dengan keselamatan kerja oleh Pelaksana Kegiatan (KUD/BUMD) masih jauh dari penataan manajeman dan peralatan dilapangan sehingga perlu pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait sehingga dapat menunjang peningkatan produksi minyak dalam negeri.
Sementara Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono memaparkan bahwa melalui kolaborasi antar SKK Migas dan Badan Lingkungan Hidup, diharapkan akan meningkatkan sinergi dalam rangka meminimalkan hambatan dan mempercepat penyelesaian proses perizinan lingkungan serta membuat terobosan terhadap hal-hal yang masih terkendala di daerah terkait dengan proses perizinan lingkungan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
"Saya berharap forum ini juga dapat menyukseskan program-program pengeboran dan survei yang telah direncanakan bersama para Kontraktor KKS, khususnya dalam hal mengatasi kendala proses perizinan lingkungan yang menyebabkan realisasi kegiatan pengeboran lebih rendah dari rencana," paparnya
Selain masalah perizinan, forum ini juga membahas agenda prosedur dan efektifitas perizinan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Kegiatan Industri Hulu Migas dan target realisasi kegiatan industri hulu migas tahun 2015.
Plt Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa M. Fatah Yasin menambahkan, dengan adanya forum ini diharapkan juga bisa mendapatkan terobosan – terobosan baru agar target pasokan minyak mentah di Indonesia dapat bertambah. “Sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan tersedianya pasokan minyak mentah secara terus menerus sesuai dengan target nasional," pungkas Fatah
PHE WMO optimis industri migas meningkat
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) optimistis industri hulu migas akan meningkat di tahun 2015, meski harga minyak dunia saat ini sedang turun, kata Field Operation Manager PHE WMO.
"Industri hulu migas dihadapkan pada tantangan tak mudah sejak akhir 2014. Harga minyak dunia yang biasa stabil berada di atas USD 100 per barel turun drastis hingga di bawah USD 50 per barel. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami," kata Field Operation Manager PHE WMO, Seth Samuel Ambat, Selasa (18/8/15).
Seth Ambat menjelaskan fenomena ini berdampak pula pada industri penunjang dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, industri hulu migas tidak akan duduk diam menerima pukulan tersebut. Seperti pahlawan tempo dulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, maka PHE WMO terus berjuang mempertahankan konstribusi industri hulu migas bagi bangsa dan negara.
"Kita diberi amanah untuk terus meningkatkan produksi dan menambah cadangan baru dengan tetap mengupayakan pembangunan kapasitas nasional," jelas Seth Ambat.
Berdasarkan catatan SKK Migas selama tiga tahun berturut-turut investasi pada industri hulu migas terus meningkat, yaitu dari US$20,4 miliar pada tahun 2013, dan 2014 menjadi US$21,4 miliar, dan 2015 diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini mencerminkan kuatnya industri hulu migas sebagai penggerak perekonomian nasional.
Selain optimistis investasi industri hulu migas meningkat, sepanjang 2015 industri hulu migas juga dapat menekan laju penurunan produksi migas menjadi 1%. Sampai Juni 2015, produksi migas nasional mencapai 1,919 juta atau setara per barel per hari, atau sekitar 97,3% dari target APBN-P tahun 2015.
Meskipun produksi masih di bawah target, realisasi penerimaan negara pada semester pertama 2015 mencapai US$ 7 miliar, atau 50,7% dari total penerimaan negara yang direncanakan diterima pada tahun 2015. (Logistics/hd)


Investor Tiongkok Bakal Bangun Pengolahan Nikel
SAMARINDA (LOGISTICS) : Investor asal Tiongkok berencana membangun pabrik pengolahan nikel di Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp5 triliun.
"Investor dari Tiongkok itu akan berinvestasi hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan penghubung Penajam-Kota Balikpapan, yakni sekitar Rp5 triliun," ungkap Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar, dihubungi di Penajam, Kamis (13/8/2015).
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kata Yusran Aspar, tengah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan pabrik pengolahan nikel di Kawasan Industri Buluminung seluas 50 hektar.
Namun persiapan lahan untuk membangun pabrik nikel tersebut lanjut Yusran Aspar, masih terkendala izin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk pembuatan sertifikat pinjam pakai lahan atau HGU (hak guna usaha) tersebut tambah Yusran Aspar, BPN Provinsi Kalimantan Timur meminta dibuatkan analisis sampak lingkungan (Amdal).
"Tetapi menurut saya, HGU tidak perlu Amdal, kecuali untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baru diperlukan," ujarnya.
Investor dari Tiongkok tersebut tambah Yusran Aspar, juga meminta jaminan ketersediaan listrik sebesar 150 megawatt untuk operasional pabrik pengolahan nikel tersebut karena untuk pembangunan nikel, dibutuhkan sekitar 50 megawatt dan pada tahap kedua dibutuhkan daya listrik 100 megawatt.
"Saya sudah meminta jaminan listrik untuk pembangunan pabrik pengolahan nikel itu ke PLN dan kami akan bawa langsung investor dari Tiongkok bertemu dengan Direktur PLN pusat untuk jaminan ketersediaan listrik itu," ungkap Yusran Aspar. (Logistik/ant/hd)


2015-2016 KEMENHUB Lakukan Pengadaan 50 unit Kapal Perintis Senilai Rp.3,1 triliun
JAKARTA (LOGISTICS): Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam tahun anggaran 2015 dan 2016 akan melakukan pengadaan sebanyak 50 kapal.
Lebih jauh pengadaan kapal itu terdiri dari 25 kapal dengan bobot 2000 DWT, 20 kapal dengan bobot 1200 DWT dan 5 kapal dengan bobot 750 DWT.
Harga satu kapal berbobot 2000 DWT sebesar Rp 74 miliar, harga satu kapal berbobot 1200 DWT senilai Rp 55 miliar dan harga satu kapal berbobot 750 DWT senilai Rp 32,3 miliar. Total dana yang dialokasikan untuk 50 kapal ini adalah lebih dari Rp 3,1 triliun.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Wahyu Hidayat mengatakan, kita butuh banyak kapal untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain di pulau terpencil dan terluar di Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang memiliki luas teritorial laut tiga kali lebih luar dari teritorial daratan. Keterhubungan antar pulau dalam upaya mempercepat pembangunan menghubungkan dan pengembangan daerah di pulau-pulau terpencil menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena itulah dibutuhkan peranan penting angkutan laut perintis.
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan wujud dari usaha pemerintah dalam memperlancar arus penumpang, barang dan jasa di seluruh penjuru tanah air serta meningkatkan kemampuan perhubungan secara lebih luas, tertib dan efisien dengan harga yang terjangkau sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air.
Pembangunan kapal laut perintis ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tol laut untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin konektivitas antar pulau di daerah terpencil guna menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri serta pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. (Logistik/hd)


Kemenkeu Siapkan Strategi Pencapaian Target Pajak Rp. 1.565,8 T
Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan pada Jumat (14/8/15) di Jakarta, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan, strategi untuk mengejar target penerimaan perpajakan tahun depan masih akan difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun demikian, pemerintah akan tetap menjaga agar kedua hal tersebut tidak mengganggu iklim investasi maupun daya beli masyarakat.
“Kita akan tetap jalankan ekstensifikasi dan intensifikasi, tetapi tetap menjaga iklim investasi dan juga dunia usaha serta daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan kampanye untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah mulai dicanangkan pada tahun ini. Bedanya, jika pada tahun 2015 pemerintah lebih menekankan pada masalah kepatuhan, tahun depan, pemerintah akan mulai fokus pada kedisiplinan wajib pajak.
“Kalau tahun 2015 adalah tahun pembinaan perpajakan, maka tahun 2016 sudah tahun pendisiplinan. Jadi kalau tahun 2015 orang masih dibebaskan denda atau sanksi, 2016 ada dendanya,” jelasnya. Di sisi lain, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah masih tetap akan memberikan insentif fiskal.
Menkeu menambahkan, saat ini, pemerintah juga tengah mempersiapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, seperti merevisi Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, mulai tahun depan, penerapan faktur pajak elektronik akan diberlakukan di seluruh Indonesia.
“Kita berencana 2016 merevisi Undang-Undang PPh dan PPN, kemudian yang kedua penerapan faktur elektronik untuk seluruh Indonesia. Kalau sekarang ini per 1 Juli (2015) baru Jawa-Bali, tahun depan sudah seluruh indonesia,” pungkasnya. (Logistics/hd)


Garuda Indonesia Berencana Buy Back Saham
JAKARTA (LOGISTICS) : Maskapai Penerbangan plat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) sedang mempertimbangkan kemungkinan rencana pembelian kembali (buyback) saham di tengah kondisi pasar modal yang bergejolak.
"Kalau aksi korporasi saya belum bisa sampaikan di sini. Kita lihat perkembangan dari perubahan di pasar modal. Secara itu semuanya memang lagi nge-drop (melemah). Kita sedang lakukan pertimbangan itu," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) M Arif Wibowo usai pembukaan Pameran Indonesia Hebat, yang digelar pada 21-23 Agustus 2015, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (21/8/15).
Lebih jauh dia mengatakan pihaknya akan terus memperhatikan kondisi pasar modal terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan terkait pembelian kembali saham.
Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga sedang menunggu jika kebijakan terkait "buyback" saham yang kemudian mempelajarinya. "Nanti kita lihat, aturannya sudah dikeluarkan belum? Belum kan, ya nanti kita lihat aturannya, nanti kita akan atur bagaimana tindakan-tindakan (lebih lanjut)," tuturnya.
Secara khusus dia mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan saat kebijakan telah ditetapkan. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya juga akan berdiskusi lebih lanjut terkait "buyback" dengan para pemegang saham. "Kita juga akan koordinasikan dengan pemegang saham terbesar dan pemegang saham lainnya," tuturnya.
Hingga saat ini, ia tidak dapat memastikan perkiraan nilai pembelian saham jika memang pada waktunya harus dilakukan "buyback" saham. "Kita tidak bisa pakai spekulasi, lihat aturannya, kondisi yang terkinilah," katanya.
Sebelumnya, kementerian meminta tiga BUMN Sekuritas yaitu Mandiri Sekuritas, Bahana Securities, dan Danareksa Sekuritas untuk mengkaji kemungkinan pembelian kembali saham BUMN yang tercatat di pasar modal.
"Kajian untuk buyback dilakukan menyusul harga saham yang saat ini pada posisi rendah," kata Sekretaris Menteri BUMN Mahmudin Yasin, usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (17/8/15).
Menurut Yasin, ketiga BUMN Sekuritas tersebut sesuai dengan bidangnya diarahkan untuk memberikan rekomendasi atas kajian yang dilakukan.
Sebagaimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI dalam sepekan terakhir mengalami penurunan secara signifikan yang mengakibatkan harga saham merosot tajam.
Terpuruknya indeks secara keseluruhan antara lain didorong kekhawatiran pasar terhadap dampak krisis keuangan global yang dipicu merosotnya ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. (Logistics/ant/hd)


KEMENHUB Seriusi Pembangunan KA Bandara di Sumbar
PADANG (LOGISTIK) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian bekerjasama dengan Pemda Provinsi Sumatera Barat dan operator transportasi akan segera mewujudkan pembangunan jalur kereta api (KA) menuju Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
Untuk itu pada Kamis pekan lalu (13/8/15) dilaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama penyelenggaraan perkeretaapian pada jalur KA menuju BIM antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian, PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pada acara penandatanganan tersebut, turut hadir Direktur Prasarana Perkeretaapian Popik Montanasyah sebagai perwakilan dari Ditjen Perkeretaapian, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah Sumatera Barat.
Perjanjian kerjasama ini sebagai tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Perhubungan dengan 5 (lima) Pemprov se-Sumatera yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan dalam rangka percepatan pembangunan jalur KA di Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways).
“Tujuan dilaksanakannya perjanjian ini adalah untuk memperjelas komitmen tugas dan tanggungjawab para pihak dalam mewujudkan integrasi pelayanan transportasi udara dengan KA di BIM”, kata Jumardi Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat.
Pembangunan jalur KA menuju BIM yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2015 ini merupakan perlanjutan jalur KA yang telah ada sebelumnya dari Stasiun Duku–BIM sepanjang 3,9 kilometer dengan menghabiskan dana sebesar ± Rp 127,5 miliar yang bersumber dari APBN.
Selain jalur KA sepanjang 3,9 kilometer, akan dibangun pula satu unit jembatan KA yang melintasi Sungai Batang Anai, dua unit stasiun yaitu Stasiun Duku dan Stasiun BIM yang kemudian akan disambung dengan sebuah skybridge atau jembatan penghubung dari Stasiun KA BIM ke terminal penumpang BIM yang dibangun oleh PT Angkasa Pura II (Persero).
Jumardi juga mengatakan pembangunan jalur KA antara Duku–BIM adalah komitmen Kementerian Perhubungan mewujudkan integrasi pelayanan transportasi udara dengan transportasi KA agar nantinya dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat Sumatera Barat khususnya pengguna jasa angkutan udara dan para pekerja di bandara.
“Harapan kita akhir tahun 2015 bisa selesai, dan kalau itu terjadi di Indonesia kereta api bandara BIM merupakan kereta api bandara kedua setelah Kualanamu di Sumatera Utara”, kata Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam sambutannya.
Direktur Prasarana Perkeretaapian Popik Montanasyah mengatakan ditargetkan proyek kereta dari Stasiun Duku ke BIM selesai pada Desember 2015, “Kita menargetkan Desember itu sudah selesai, jadi 2016 awal sudah jalan dengan kondisi minimum artinya bisa beroperasi”, kata Popik.
Pada proyek pembangunan jalur KA menuju BIM ini masih terdapat pembebasan lahan yang masih belum tuntas, untuk itu Jumardi menjanjikan akan menyelesaikan dalam kurun waktu paling lama satu bulan. “Dengan luas stasiun sekitar 7.000 meter persegi, stasiun BIM mampu menampung kira-kira 1.000 orang penumpang”, kata Jumardi.
Terkait dengan posisi Sumatera Barat yang rentan dengan gempa bumi dan tsunami, Jumardi menambahkan design Stasiun BIM akan menyesuaikan dengan design bangunan di daerah rawan bencana. Dengan dibangunnya kereta ke BIM pada lintasan Stasiun Duku ke Stasiun BIM diharapkan akan memunculkan integrasi moda untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. (Logistics/hd)