Logistics Journal No. 162 / Juli 2015
cover juli2015

Editorial - Darah
Kegiatan pelabuhan itu ibarat tubuh manusia yang hidup dan membutuhkan darah sebagai penghantar hasil proses pencernaan berbagai makanan dan minuman. Sedangkan posisi bisnis forwarder adalah sebagai darah bagi seluruh kegiatan usaha jasa kepelabuhanan. Usaha pelayaran, bongkar muat, pemilik barang (antar pulau, eksportir maupun importir), trucking dan pemilik depo atau pergudangan membutuhkan jasa forwarder sebagai penghantar dan penghubung berbagai kepentingan dan kebutuhan pelaku usaha di mata rantai usaha jasa kepelabuhanan.
Sebagai darah yang menghantarkan dan mempertemukan berbagai kebutuhan pelaku usaha yang menggunakan pelabuhan sebagai sarana mengeluarkan atau memasukkan barang. Maka posisi strategis sekaligus taktis ini sering jadi bahan perbincangan semua pihak di pelabuhan. Perbincangan positif yang mengatakan, “tanpa forwarder saya tidak tahu bagaimana memperlakukan barang ini sampai di tempat tujuan”. Yang negatif, “forwarder ini menjadi biang ekonomi biaya tinggi”
Beban bisnis (resiko bisnis) yang cukup tinggi bagi forwarder dengan menyandang stigma seperti di atas. Saat dwelling time menjadi buah bibir seantero nusantara, forwarder “salah satu” yang dianggap mampu menyelesaikan masalah. Tapi janganlah bergembira karena dianggap problem solver, karena sebagian besar berasumsi bisnis forwarder menjadi bagian yang satu dengan beberapa sumber masalah dwellingtime di pelabuhan. Inilah posisi forwarder sebagai darah dalam rangkaian “business process of port”. Saat pelabuhan berkinerja baik tidak akan ada kambing hitam saat kinerja pelabuhan menjadi negatif, maka dicari pelaku bisnis yang terlibat dalam keburukan kinerja tersebut.
Padahal masalah dwellingtime ini adalah masalah yang klasik di pelabuhan dan sudah lama terjadi pelabuhan. Mengapa begitu presiden memasalahkannya, kok semuanya menjadi kebakaran jenggot, sampai di pihak birokrasi yang ditahan. Apakah karena order dari presiden kemudian menjadi fokus perhatian? Setelah presiden fokus ke persoalan yang lain apakah dwellingtime tidak menjadi perhatian lagi? Apakah dwellingtime sebagai bahan pengalih perhatian terhadap persoalan lain yang lebih rumit?
Dwellingtime selama ini memang menjadi wilayah abu-abu dalam mekanisme pengurusan barang-barang dipelabuhan yang menyebabkan lamanya kapal berlabuh dan sandar. Mengapa dikatakan wilayah abu-abu? Karena selama ini penindakannya hanya hangat-hangat tahi ayam. Dan yang lebih menarik lagi dari situlah uang bergerak dan berputar di beberapa tempat yang nilainya besar juga. Ada mafia peradilan, mafia perkara ataukah ini yang disebut mafia pelabuhan. Hanya Tuhan yang tahu. (guslim-jul'15)

daglu kemendag
Polda Metro Jaya Tetapkan Dirjen Daglu Kemendag Jadi Tersangka
Terkait dugaan korupsi "Dwelling Time" di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : Kepolisian Daerah Metro Jaya bertindak cepat melalui sebuah penyidikan dan penyelidikan yang intensif akhirnya menetapkan tersangka terhadap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) RI non-aktif Partogi Pangaribuan (PP).
Partogi ditetapkan menjadi tersangka akibat terkait dugaan korupsi "Dwelling Time" di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok Jakarta Utara.
"Malam [Kamis] ini penyidik periksa lebih dari 12 jam Dirjen Daglu Kemendag RI non-aktif PP yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal di Jakarta, Kamis (30/7/15) tengah malam.
Lebih dalam Iqbal menuturkan hasil gelar perkara menunjukkan penyidik Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya menemukan dua alat bukti untuk menetapkan Partogi sebagai tersangka.
Iqbal menyebutkan alat bukti yang ditemukan antara lain keterangan saksi, sinkronisasi alat bukti yang disita saat penggeledahan berupa uang tunai US$42.000. "Serta aliran dana pada rekening atas nama PP yang diduga dari hasil dari perbuatan melawan hukum," ujar Iqbal.
Secara khusus Partogi menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB hingga 23.00 WIB dengan status saksi ditingkatkan menjadi tersangka.
Iqbal menyatakan Partogi dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur UU Nomor 25/2003.
Kemudian Pasal 3, 4 dan 5 Nomor 8/2010 tentang TTPPU dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 poin a dan b, serta Pasal 12 (B) UU Nomor 31/1999 diubah UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Selain Partogi, penyidik telah menetapkan tiga tersangka yakni Kepala Subdirektorat Barang Modal Bukan Impor Ditjen Daglu Kemendag RI Imam Aryanta, Pekerja Harian Lepas (PHL) Kemendag RI berinisial M dan pekerja perusahaan importir MU. (Logistics/hd)

sdm
SDM Jadi Kendala dan Tantangan Perkembangan Industri Logistik Nasional
SURABAYA (LOGISTICS) : Sampai saat ini sumber daya manusia (SDM) dan regulasi menjadi tantangan tersendiri untuknya perkembangan industri logistik di Indonesia.
"Penyebabnya, regulasi yang ada sekarang harus direvisi dan idealnya, regulasi sekarang dapat mengadopsi perkembangan otomotif terkini," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, ditemui pada Logistics Talkshow Series: Peluang dan Tantangan Logistik di Daerah Dalam Era Poros Maritim, di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (29/7/15).
Gemilang menjelaskan dengan kondisi yang masih seperti ini, pengusaha mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi lama. Contoh, tapak ban truk lebih lebar yang sekarang dibandingkan yg dulu.
"Sementara, menjelang masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 kami khawatir SDM sopir truk Indonesia kalah dengan asing. Apalagi, sopir asing bisa menggunakan GPS dengan mudah untuk menemukan pelabuhan yang akan dijangkaunya guna melakukan bongkar muat tapi sopir di Indonesia belum punya kemampuan itu," jelasnya.
Ditambahkan Gemilang saat ini perkembangan industri truk nasional juga dihambat oleh permasalahan pajak. Bahkan, lebih dari 40% komposisi truk didominasi pajak.
"Akibatnya, banyak pengusaha truk harus membayar kredit, suku bunga bank yang tinggi, dan belum lagi permasalahan suku cadang. Untuk itu, mereka berharap pemerintah beri keringanan pajak untuk peremajaan armada truk di Indonesia," katanya.
Di samping itu, tambah dia, guna mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan industri truk di Tanah Air maka pada saat ini Aptrindo mengadakan roadshow. Agenda tersebut juga dilaksanakan untuk pembentukan DPD Aptrindo. "Selain di Jakarta, DPD Aptrindo kini juga dibentuk di Jatim, Medan, dan Makassar," tegasnya.
Apalagi, sebut dia, sampai saat ini di Indonesia ada sebanyak 5,6 juta unit truk. Namun, mulai dari sebaran dan siapa pengusaha pemilik truk tersebut tidak diketahui. "Hal tu mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan suplai and demand truk di Tanah Air," pungkas Gemilang. (Logistics/hd)

bea impor
WTO Hapus Bea Impor Produk Teknologi Senilai US$1,3 Triliun
JENEWA (LOGISTICS) : World Trade Organization (WTO/Organisasi Perdagangan Dunia) memberikan penegasan terkait kebijakan barunya dimana disebutkan bahwa para anggotanya sepakat untuk menghapuskan bea impor senilai US$1,3 triliun untuk produk-produk teknologi.
Secara khusus Direktur Jendral WTO, Roberto Acevdeo, menyambut baik langkah yang menurutnya akan menciptakan lapangan kerja dan menurunkan harga produk teknologi. "Menghapuskan tarif perdagangan sebesar ini akan memiliki dampak besar," tambahnya.
Secara mendalam hasil kesepakatan bersama itu dilakukan pada Jumat (24/7/15) itu dan mencakup 200 produk dengan nilainya mencapai sekitar 7% dari total perdagangan dunia saat ini.
Lebih detail pada 2016, masing-masing negara akan mulai mengurangi bea atas produk-produk tersebut, antara lain layar sentuh, permainan komputer, GPS, dan peralatan kesehatan. "Ini lebih besar dari perdagangan global dalam produk-produk otomotif atau perdagangan tekstil, pakaian, besi, dan baja jika digabungkan," seperti tertulis dalam pernyataan WTO.
Rincian kesepakatan menyeluruh baru akan diungkapkan pekan depan namun WTO mengatakan bahwa penghapusan bea akan dicapai dalam waktu tiga tahun.
Kesepakatan ini merupakan perluasan dari sebuah pakta yang dicapai pada 1996 oleh 81 anggota WTO, yang disebut dengan Kesepakatan Teknologi Informasi, ITA.
Sementara itu pada 2012 lalu, para negara anggota berpendapat bahwa kondisi baru untuk ITA dibutuhkan karena inovasi dan perkembangan teknologi yang drastis. (bbc/Logistics/hd)

kinerja bingkar muat
Kinerja Bongkar Muat Kontainer di TPS Naik 2% - Untuk periode Januari - Mei 2015
SURABAYA (LOGISTICS) : Manajemen PT Petikemas Surabaya, yang merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III, untuk arus kontainer Internasional untuk periode 5 bulan (Januari -Mei 2015) naik 2 % dari periode yang sama tahun lalu.
Pada 2014 arus internasional pada periode Januari - Mei menunjukkan angka 491.861 TEUS. Padahal pada 2015 menunjukkan angka 502.999 TEUS.
Arus petikemas Export juga menunjukkan angka yang menggembirakan yaitu kenaikan sebesar 6% dari 216.583 TEUS (Januari-Mei 2014) menjadi 230.273 TEUS (Januari-Mei 2015). Sedangkanarus import turun sebesar 1 % dari 234.248 TEUS (Januari-Mei 2014) menjadi 232.493 TEUS (Januari-Mei 2015).
Arus Petikemas Domestik mengalami peningkatan sebesar 9 % dari 62.990 TEUS (Januari-Mei 2014) menjadi 68.852 TEUS (Januari-Mei 2015).
Untuk meningkatkan produktivitas di dermaga domestik, kami mengoperasikan 1 unit Container Crane (CC) tambahan. CC tiba di PT. TPS pada tanggal 17 Juni 2015. Testing dan commissioning selama 1 bulan, sehingga sesuai rencana, 1 unit CC tambahan di dermaga domestik akan mulai beroperasi pada akhir Juli 2015.
Dalam rangka menghadapi MEA (MasyarakatEkonomi ASEAN) yang akan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016, PT. Terminal Petikemas Surabaya telah mempersiapkan langkah sebagaiberikut:
1. Mendatangkan 3 (tiga) unit CC twin lift dengan daya jangkau 16 row, seluruhnya dengan nilai investasi US$35 juta dan ditambah US$15 juta untuk elektrifikasi.
2. Kedalaman kolam dermaga di PT. TPS secara garis besar terbagi dalam 2 bagian. Kolam dermaga internasional sampai saat ini ke dalamannya -10,5m LWS, sedangkan ke dalaman kolam dermaga domestik antara –7 sampai dengan -9 m LWS. Sejalan dengan pendalaman dan pelebaran APBS di angka -13 m LWS dan 150 m, PT. Terminal Petikemas Surabaya melakukan upaya penyelarasan ke dalaman sehingga pada kwartal terakhir 2016, ke dalaman kolam dermaga di PT. Terminal Petikemas Surabaya sudah sama dengan ke dalaman APBS : -13 m LWS.
Sebagai terminal, kinerja PT. Terminal Petikemas Surabaya dinilai berdasarkan beberapa aspek berikut:
1. YOR (%) : 70 untuk 2013 mencapai 58.3, pada 2014 mencapai 46.6 dan 2015 hingga Mei mencapai 43.56.
2. BCH : 25 pada 2013 mencapai 28.4, pada 2014 mencapai 30.2 dan pada 2015 hingga Mei mencapai 29.17.
3. Truck round time terbagi atas Receiving (ekspor) : 30 menit, pada 2014 mencapai 37 menit, pada 2014 mencapai 28,7 menit dan pada 2015 hingga Mei mencapai 26.39 menit. Untuk Delivery (impor) : 45 menit, pada 2013 mencapai 52.9 menit, pada 2014 mencapai 28.9 menit dan pada 2015 hingga Mei mencapai 30.30 menit. (Logostics/hd)

galangan kapal
Pemerintah Serius Perhatikan Industri Galangan Kapal Nasional
MAKASAR (LOGISTICS) - Dalam satu dekade terakhir perkembangan industri perkapalan di Indonesia barjalan cukup signifikan, karena selain didukung sebagai negara kepulauan terbesar didunia, pemerintah juga memberi keberpihakan melalui berbagai program dan kebijakan strategis dalam pengembangan industri maritim nasional.
Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam sambutannya pada acara Forum Saudagar Bugis Makassar ke XV di Makassar, Selasa (28/7/15).
"Program prioritas Nawa Cita diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, memiliki sumber daya yang berkelanjutan, serta mensejahterakan segenap rakyat Indonesia," kata Menperin.
Pada forum tersebut, selain Menperin, narasumber yang hadir adalah Bupati Takalar-Sulawesi Selatan Burhanuddin Baharuddin, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Struktur Industri, Ngakan Timur Antara, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus PusatKerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Muchlis Patahna, serta Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Sattar Taba selaku moderator.
Menperin menjelaskan, sebagai negara kepulauan terbesar didunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang kayadiantaranya memiliki cadangan minyak bumi mencapai 9,1 milliar barel di laut, 8500 species ikan, 555 species rumput laut, dan 950 species biota terumbu karang hidup di perairan Indonesia.
Menurut Menperin, industri perkapalan memiliki beberapa karakter khusus antara lain proses produksi yang komplek dan simultan, berdasarkan pesanan, struktur organisasi jaringan dengan mengandalkan outsourcing untuk penyediaan komponen dan tenaga kerja, serta aktifitas utamanya adalahpembangunan kapal baru dan reparasi.
Dari karakter-karakter tersebut dapat disimpulkan bahwa "stakeholder" industri terdiri dari berbagai pihak, diantaranya industri pelayaran, industri komponen, pemerintah, biro klasifikasi, perbankan dan asuransi.
"Bahkan sejak diterapkannya Instruksi Presiden No. 5 tahun2005 tentang azas cabotage, terjadi peningkatan jumlah armada kapal berbendera Indonesia dari 6.041 unit pada Juni 2005 menjadi 13.224 pada Februari 2014," kata Menperin.
Peningkatan jumlah armada kapal nasional itu berdampak pada peningkatan utilisasi fasilitas reparasi kapal.
Saat ini jumlah galangan kapal di Indonesia mencapai 250 perusahaan, dimana 5 perusahaan berstatus BUMN.
Selanjutnya, galangan kapal nasional saat ini telah mampu membangun berbagaijenis dan ukuran kapal sampai dengan 50.000 DWT dan mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 150.000 DWT.
Namun demikian,dari 250 galangan kapal nasional, hanya sekitar 10 perusahaan yang memiliki kapasitas produksi diatas 10.000 DWT dengan fasilitas "graving dock" terbesar yaitu 300.000 DWT yang berlokasi di Batamdan Banten.
"Oleh karena itu, dalam roadmap yang telah kami susun, pada tahun 2025 industri perkapalan nasional ditargetkan akan mampumembangun berbagai jenis kapal sampai dengan ukuran 200.000 DWT dan didukung dengan industri komponen kapal yang tangguh dan berdaya saing tinggi," tegas Menperin.
Sementara itu, strategi yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam mencapai roadmap tersebut, antara lain; peningkatan daya saing industri perkapalan nasional melalui pemberian insentif fiskal; peningkatan kemampuan desain dan rekayasa kapal melalui pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN).
Selain itu, penguatan struktur industri perkapalan melalui program bimbingan teknis dan sertifikasi untuk industri komponen kapal; pengembangan kemampuan SDM perkapalan melalui pelatihan dan sertifikasi; serta peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan kawasan khusus industri maritim.
Hingga lima tahun terakhir, kinerja Industri perkapalan nasional terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2013, pembangunan kapal baru mecapai 859,9 ribu DWT dan reparasi kapal mencapai 8,437 juta DWT. Menperin mengharapkan, strategi pembangunan industri perkapalan nasional mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Seusai forum, Menperin melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) untuk meninjau laboratorium uji dan unit pelayanan publik di BBIHP Makassar. (Logistics/ant/hd)

kedelai edamame
PTPN X Mulai Ekspor Kedelai Edamame ke Eropa dan AS
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) melalui anak perusahaannya yang bergerak di bidang sayuran beku, PT Mitratani Dua Tujuh, terus memperluas pasar ekspor kedelai edamame ke Eropa dan Amerika Serikat.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk diversifikasi pasar ekspor yang selama ini banyak terkonsentrasi ke Jepang.
Hingga Mei 2015, ekspor edamame Mitratani ke Eropa dan AS mencapai 575 ton. Hingga akhir tahun 2015, Mitratani menargetkan bisa mengekspor 1.200 ton edamame ke Eropa dan AS dari total ekspor ke seluruh negara yang ditargetkan bisa mencapai 7.578 ton. ”Tren ekspor ke Eropa dan AS terus meningkat dari tahun ke tahun. Pasar di sana sangat prospektif," kata Direktur Mitratani Wasis Pramono, Senin (27/7/15).
Wasit menjelaskan pada 2014, ekspor edamame Mitratani ke Eropa dan AS mencapai 627,7 ton. Sedangkan pada 2013 sebesar 511,1 ton. Tahun ini, Mitratani membidik pendapatan Rp191 miliar, tumbuh 36% dibanding 2014 sebesar Rp140 miliar. Mayoritas penjualan dikontribusi oleh ekspor yang mencapai Rp166,34 miliar.
Mitratani secara total menargetkan penjualan 9.395 ton berbagai macam sayuran pada tahun 2015, naik sekitar 36,4 persen dibanding realisasi 2014 sebesar 6.889 ton. Dari target penjualan 9.395 ton pada tahun ini, 7.578 ton adalah produk untuk ekspor.
Sedangkan sisanya 1.817 ton untuk pasar lokal. ”Sekitar 80% produk kami diekspor ke Jepang, sisanya baru ke beberapa negara lain, termasuk Eropa dan AS," jelas Wasis.
Kedelai edamame masih mendominasi penjualan Mitratani. Ekspor edamame tahun ini ditargetkan mencapai 6.016 ton, naik sekitar 47% dibanding realisasi ekspor 2014 sebesar 4.097 ton. Penjualan ekspor lainnya datang dari komoditas okra dan buncis, masing-masing sebesar 1.386 ton dan 176 ton.
Wasis mengatakan, seperti halnya di Jepang, persyaratan untuk bisa ekspor ke Eropa dan AS sangat ketat, terutama terkait higienitas. Salah satu penunjang persyaratannya adalah audit oleh British Retail Consortium (BRC). Sertifikasi BRC terkait keamanan dan kualitas pangan harus terus diperbarui. Mitratani juga mesti bersedia diaudit secara langsung oleh pihak ketiga setiap tahunnya.
”Sertifikat BRC ini merupakan syarat bagi produsen makanan yang ingin memasarkan produknya ke pasar Eropa dan Amerika Serikat. Awal Juli lalu kembali dilakukan proses audit BRC oleh pihak ketiga kepada kami. Audit dilakukan mulai proses penanaman dan pemeliharaan di lahan hingga pengemasan produk. Hasilnya bagus, sehingga kami bakal semakin intens memasarkan produk kami ke Eropa dan AS,” paparnya.
Saat ini luas lahan panen yang dikelola Mitratani mencapai sekitar 1.100 hektare yang tersebar di Kabupaten Jember. Mitratani juga mempunyai lahan pembenihan di Bondowoso, Jawa Timur. ”Kami sedang menjajaki pembukaan lahan baru di beberapa lokasi lain,” ujar Wasis.
Perkembangan pasar produk hortikultura diyakini terus berkembang seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan sehat, seperti kedelai edamame yang dikenal kaya nutrisi, non-kolesterol, dan bebas bahan kimia. ”Konsumen luar negeri sangat suka dengan hortikultura kami. Kami yakin pasar dalam negeri bisa terus tumbuh. Saat ini makin banyak masyarakat kelas menengah yang punya awareness tinggi terhadap produk hortikultura sehat," pungkas Wasis. (Logistics/hd)

terminal 2e
Terminal 2E Bandara Soeta Terbakar 30 Penerbangan Tertunda
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II menyebutkan terdapat 30 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terlambat atau delay di atas 30 menit akibat kebakaran yang terjadi di JW Sky Lounge pada Minggu (5/7) pagi, pukul 05.50 WIB.
Head of Corporate Secretary & Legal PT Angkasa Pura II (Persero) Agus Haryadi dalam keterangan tertulis mengatakan, sebagai langkah kontingensi menanggulangi keterlambatan maka dilakukan perubahan proses check-in di bandara, yakni penumpang domestik Garuda Indonesia dipusatkan di Terminal 2F sementara penumpang internasional di Terminal 2D.
"Garuda tetap meng upayakan layanan check-in dengan manual karena sistem belum berfungsi. Pada pukul 8.35 WIB check-in counter mulai dioperasikan kembali," katanya.
Agus mengatakan pener bangan Garuda dengan tujuan Yogyakarta, Pekanbaru, Batam, Ujung Pandang, Semarang, Palembang, Pontianak yang sebelumnya mengalami keterlambatan saat ini sudah diberangkatkan.
Dia mengatakan Garuda juga akan mengoperasikan pesawat berbadan lebar atau "widebody" untuk mengangkut penumpang yang sudah terkena keterlambatan khusus keberangkatan ke Surabaya dan Denpasar, sehingga jadwal keberangkatan bisa dilakukan hari ini.
Adapun, lanjut dia, penumpang Garuda juga diberikan fasilitas penjadwalan ulang atau "rescheduling".
"Langkah kontingensi lainnya, seluruh operasional penerbangan luar negeri termasuk proses check-in dari Lion Air dan Malindo yang sebelumnya di Terminal 2 dipindahkan ke Terminal 3," katanya.
Agus menyebutkan adapun penerbangan internasional yang mengalami keterlambatan akibat perisitwa ini adalah China Southern nomor penerbangan 388 dari schdeule 09.05 WIB menjadi berangkat pukul 12.00 WIB.
Kedua, Xiamens Air nomor penerbangan 870 dari schedule 08.10 WIB menjadi berangkat pukul 12.00 WIB.
Ketiga, Malaysia Airlines nomor penerbangan 712 dari schedule 09.45 WIB menjadi berangkat pukul 11.30 WIB
"Prioritas penanganan delay adalah para calon penumpang yang telah tiba di bandara. Penumpang diupayakan untuk berangkat dengan jadwal yang telah disesuaikan," katanya.
Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Imigrasi, Kepala Otoritas Bandara Wilayah I Bandara Soekarno Hatta, Angkasa Pura II, Airnav, Airlines, dan kepolisian sudah berkoordinasi menentukan langkah-langkah penanganan.
Laporan awal diterima unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran atau PKP-PK PT Angkasa Pura II (Persero) pada pukul 05.50 WIB, kemudian personil tiba di lokasi pukul 06.10 WIB dan pada pada pukul 07.45 WIB api dapat dikuasai kemudian dilakukan proses pendinginan.
Hingga saat ini, petugas masih melakukan pembersihan di area kebakaran sehingga berdampak pada ditutupnya Pintu 3 di Terminal 2E. Sedangkan di pintu 1, 2 dan 4 tetap normal dan saat ini penumpang dapat melakukan proses check-in melalui Pintu 1 dan Pintu 2 untuk keberangkatan internasional dan Pintu 4 khusus rute domestik.
"Kami memohon maaf atas ketidaknyaman akibat terjadinya kebakaran ini dan kami berupaya untuk secepatnya memulihkan keadaan menjadi normal kembali," kata Agus.
Menhub Bakal Kurangi Tempat Komersial di Bandara Soeta
Buntut terjadinya kebakaran di Bandara Soetta, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan mengurangi outlet komersial yang berdagang di wilayah bandara. Hal tersebut untuk menyeimbangkan ruang publik dengan komersial.
"Kita itu ada standar tata ruangnya. Mana ruang publik, mana ruang yang dikomersialkan," ujar Jonan di stasiun Palmerah, Senin (6/7/2015).
Pada prakteknya, Jonan tak ingin calon penumpang pesawat kesulitan untuk jalan memasuki terminal yang dituju. Karena hal tersebut, harus ada pengurangan outlet komersil.
"Iya klo semuanya jadi warung, orang lewat mana?," ungkap Jonan.
Jonan memberi contoh bandara Ngurah Rai di Bali. Menurut Jonan, pedagang di bandara tersebut sudah terlalu banyak, membuat penumpang sesak dan sulit berjalan. (Logistics/hd)