Logistics Journal No. 161 / Juni 2015

 
cover juni2015

Editorial - MENGENDALIKAN BINGUNG
Ramadhan telah tiba, substansi utamanya adalah pengendalian diri. Mengendalikan segala hal dari semua aspek kehidupan untuk menuju harmoni positif antara yang ada dipikiran dan diperilaku, antara ucapan dan tindakan serta antara keinginan hati dengan kemampuan faktual. Substansi pengendalian ini dilatih selama sebulan penuh dan diharapkan akan berbekas pada bulan-bulan selanjutnya. Karena semua bentuk kerusakan, kejahatan, ketamakan, rakus, dengki dan semua bentuk penyakit sosial hakikat dasarnya adalah bagaimana pengendalian diri, mulai dari pikiran, hati dan tindakan dapat dikendalikan menuju kebaikan dan penyembuhan penyakit kehidupan manusia secara menyeluruh.
Sedangkan bingung, umumnya terjadi karena suatu keadaan suasana hati yang didukung oleh pikiran dan perilaku ketika menghadapi kejadian beruntun yang hasilnya tidak menguntungkan. Ya, rentetan kejadian transaksi tidak menguntungkan sedang melanda para pelaku usaha di sektor kepelabuhanan. Diawali dengan masalah permodalan usaha yang diatur ulang besarannya. Usaha PBM, pelayaran dan forwarder yang paling nampak perubahannya. Yaitu perubahan yang akan memberatkan para pelaku usahayang berskala usaha kecil dan menengah (UKM).
Belum selesai masalah permodalan usaha datang gelombang pajak. Karena pajak yang selama ini sudah dibayar rutin (kita abaikan pengusaha yang memang suka & berniat ngemplang pajak) tidak bersifat final dan tuntas. Artinya dimungkinkan dilakukan audit mundur sampai beberapa tahun kebelakang, kemudian dipastikan ada temuan untuk membayar pajak atas temuan baru terhadap tahun-tahun pajak yang sudah berjalan tahun sebelumnya. Temuan baru atas audit tersebut harus dibayar, padahal pada tahun-tahun tersebut sebelumnya sudah diperiksa dan dilaporkankan setiap tahunnya. Bagi pelaku usaha besar mungkin bisa dibayar sepenuhnya, tapi bagi pelaku usaha kecil yang sudah berniat baik untuk memenuhi kewajiban pajaknya, justru akan menggerus keuntungan yang didapat tahun sedangbberjalan bahkan kerugian bisa dituai jika temuan pajak tersebut diakumulasi dalam beberapa tahun.
Ditengah gelombang pajak muncul lagi masalah currency (nilai tukar rupiah) dalam setiap transaksi yang dilakukan di dalam negeri. Semua transaksi dalam negeri harus dibayar dalam bentuk IDR tidak boleh menggunakan mata uang asing lainnya. Ini cukup merepotkan banyak pelaku usaha. Karena ada beberapa transaksi harus menggunakan USD. Contoh bayar freight kepada pelayaran untuk kapal-kapal ekspor, bahkan BUMN terminal operator pelabuhan menggunakan USD untuk pembayarannya. Lebih naif lagi patokan nilai tukar rupiah terhadap USD yang ditentukan oleh BI tidak sepenuhnya dipatuhi oleh perbankan umum. Karena kenyataan nilai tukar yang dirilis BI tidak sama persis di bank umum. Apalagi nilai tukar rupiah di perusahaan pelayaran semakin tidak mengindahkan BI sama sekali.
Pekerjaan rumah yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha telah membingungkan. Satu sisi, pelaku usaha harus memberikan kontribusi pada pemerintah melalui pajak dengan "memeras" seluruh hal yang bisa dipajaki dari pengusaha. Sisi lainnya, pelaku usaha disuruh bingung, katanya kita melakukan transaksi perdagangan internasional, bergaul dengan pelaku usaha berskala internasional. Mengapa melakukan transaksi memakai mata uang asing tidak dibolehkan pada sektor usaha tertentu yang memang membutuhkan pembayaran uang asing. Sisi lain-lainnya lagi, pemerintah melihat sepertinya pelaku usaha domestik sudah terlalu banyak sehingga perlu disesuikan antara supply and demand. Sehingga diberilah bom pamungkas, yaitu permodalan usahanya dinaikkan beribu-ribu persen. Sehingga yang mampu berusaha hanya perusahaan BUMN dan asing tertentu saja yang bisa berusaha di sektor kepelabuhanan.
Saat pemerintah bingung bagaimana mengendalikan nilai tukar rupiah, saat pemerintah bingung mendapatkan income agar tidak terjadi defisit APBN-nya, saat pemerintah bingung terhadap terpaan ekonomi biaya tinggi. Maka kebingungan pemerintah tersebut minta teman. Kebingungan pemerintah itu harus dialihkan secara terkendali. Yang mendapatkan abu hangat dari letusan kebingungan pemerintah tersebut adalah pelaku usaha. Sekarang pekerjaan rumah pelaku usaha bertambah, selain bingung memikirkan pekerjaan yang harus berebut dengan pelaku usaha lainnya, bingung bayar pajak yang tiba-tiba muncul, bingung tidak bisa tukar asing, bingung menambah permodalan. Akhirnya pelaku usaha harus mengendalikan kebingungan yang makin menumpuk. (guslim-jun'15)

alfi hengky
ALFI JATIM Minta Penanganan Sistem Online Kepabenanan Tidak Macet
SURABAYA (LOGISTICS) - DPW Asosiaasi Logistik dan Forweder Indonesia (ALFI) Jawa Timur menggelar pertemuan dengan kalangan anggota guna membahas sejumlah problem hambatan usaha sektor logistik dan forweder yang ada di wilayah tersebut.
Acara yang digelar di Hotel Garden Palace itu merupakan kegiatan rutin dan kali ini juga dihadiri ratusan anggota asosiasi pengusaha tersebut secara antusias.
Ketua Umum DPW ALFI Jatim, Hengky Pratoko menyatakan pada pertemuan kali ini sejumlah problem penting dibahas termasuk perblem shut down-nya layanan on line bea cukai yang belum lama ini terjadi di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak dan itu menyebabkan adanya tambahan biaya yang mesti ditanggung oleh pengusaha.
Pengeluaran biaya tambahan itu terjadi karena proses otomasi data yang awalnya bisa secara elektronik kini mesti dikerjakan dengan sistem manual sehingga membutuhkan tambahan waktu yang relatif lama, padahal jadwal keberangkatan dan bongkar muat kapal telah diatur secara ketat.
Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dan mesti dicover dengan tambahan alokasi biaya tambahan bila barang ingin sesuai dengan jadwal keberangkatan kapal yang ada.
"Secara khusus pengusaha yang tergabung dalam ALFI Jatim mendesak kepastian proses penanganan bila hal itu terjadi lagi [shutt down system Bea Cukai] agar biaya tambahan biasa diminimalisir. Hal ini jelas merugikan kalangan pengusaha, karena kondisi ini bukan kesalahan pengusaha tapi kesalahan sistem yang ada, sementara kapal tidak bisa mentolelir keterlambatan," kata Hengki kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
Acara yang juga menghadirkan Operator pengelola PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Terminal Teluk Lamong, PT BJTI Port itu berlangsung secara dinamis dan tertib meski pertanyaan-pertanyan cerdas sering dilontarkan.
Lebih jauh Hengki menyatakan kalangan pengusaha meminta stake holder regulasi yang ada bisa memastikan dan mengantisipasi kondisi terburuh khususnya dalam proses menjalankan sistem otomasi dokumen kepabeanan sehingga kondisi serupa berupa matinya sistem online bisa diantisipasi dan tidak merugikan kalangan pengusaha.
Disisi lain, ALFI juga menyoroti semakin minimnya lapangan penimbunan khususnya untuk petikemas ekspor maupun non ekspor.
"Melihat trend perkembangan arus petikemas baik internasional maupun domestik maka penambahan lahan penimbunan petikemas di wilayah pelabuhan Tanjung Perak sepertinya perlu dipikirkan secara serius, hal ini bisa dilihat dengan seringnya adanya antrian truk pengangkut petikemas yang parkir di bahu tol untuk menunggu jadwal. Ini tentunya bisa mengganggu arus barang termasuk arus lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan," ujarnya. (Logistcs/hd)

bandara supadio
PT Angkasapura II Operasikan Terminal Baru Bandara Supadio
PONTIANAK (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II telah memperkenalkan hasil kerja barunya berupa Terminal baru untuk kedatangan penumpang di Bandara Internasional Supadio, Pontianak, yang secara khusus telah mulai dioperasikan pada Minggu (14/6/15), berikut berbagai fasilitas pendukung untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan.
"PT Angkasa Pura II mulai hari ini mengoperasikan terminal baru Bandara Supadio Pontianak yang memiliki kapasitas tiga juta penumpang per tahun. Saat ini sudah selesai untuk pembangunan tahap I," kata Presiden Direktur PT. Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi, di Pontianak, Minggu (14/6/15).
Secara khusus dia menjelaskan, terminal baru yang modern dan mengusung konsep Eco Airport serta Green Building itu jauh lebih besar dibanding dengan terminal-terminal lama.
Sebelum dioperasikan, katanya, Angkasa Pura II menguji coba pada November 2014. Diharapkan, pengoperasian dalam rangka soft operation itu dapat berjalan lancar pada saat terminal itu benar-benar dioperasikan. "Kami mengharapkan dukungnan dan doa restu dari seluruh pihak, agar pengoperasian dalam rangka awal operasi terminal baru tahap I itu dapat berjalan lancar," tuturnya.
Lebih dalm di tempat yang sama, Plt GM Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio Pontianak, Daniel PL Tobing mengatakan, terminal baru tersebut dilengkapi dengan Conveyor Belt terbaru untuk penanganan bagasi. Kemudian ada juga lift dan eskalator untuk mempermudah pengguna jasa bandara.
"Tahap I telah selesai, lalu akan difokuskan pada pengembangan tahap II yang ditargetkan tuntas pada tahun depan," kata Daniel.
PT Angkasa Pura II juga memperbesar kapasitas parkir mobil, guna mengakomodir permintaan dari masyarakat pengguna jasa penerbangan, dimana area parkir sebelumnya hanya mampu menampung 200 mobil, namun sekarang sudah bisa 300 mobil.
Daniel berharap, bandara Supadio dengan terminal baru yang lebih modern itu dapat menjadi kebanggan masyarakat Kalimantan Barat.
PHRI-Garuda Indonesia gelar HOREVAGANZA.
Untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan nusantara yang memasuki periode low season selama bulan Ramadhan, Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) bekerjasama dengan Garuda Indonesia menyelenggarakan program promosi HOREVAGANZA. Program tersebut berlaku pada periode 17 Juni – 17 Agustus 2015.
Wakil Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI, Budi Tirtawisata mengatakan dengan diselenggarakan program Horevaganza ini diharapkan bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke 17 destinasi yang dituju. "Selain itu tentunya juga meningkatkan tingkat okupansi hotel-hotel di destinasi tersebut pada periode low season karena paket promosi yang ditawarkan oleh PHRI memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen," kata Budi Tirtawisata, saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/15)
HOREVAGANZA merupakan singkatan dari Hotel – Restoran – Garuda Indonesia adalah penawaran paket perjalanan ke 17 destinasi domestik pilihan. "Sudah mencakup tiket pesawat Garuda Indonesia PP (pulang pergi) untuk 1 orang, menginap 2 malam di hotel, dan jasa antar jemput dari dan ke bandara, dengan periode perjalanan (Date of Travel / DOT)17 Juni – 17 Agustus 2015," tutur Budi.
17 destinasi tersebut terdiri dari Ambon, Padang, Palembang, Bangka, Belitung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Jember, Surabaya, Medan, Bandung, Bali, Pontianak, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Salah satu harga terendah yang ditawarkan adalah paket perjalanan wisata ke Belitung seharga Rp. 1.595.000,- yang sudah termasuk 1 tiket Garuda Indonesia Jakarta – Belitung – Jakarta, paket hotel 2 malam, dan antar jemput bandara – hotel – bandara.
Meskipun ada masa tenggat tidak berlakunya program promosi ini selama libur Lebaran, konsumen masih bisa memanfaatkan program ini pada saat libur HUT kemerdekaan Indonesia. (Logistics/hd)

dwelling time
Terkait Lamanya Dwelling Time, Presiden Jokowi Ancam Pecat Menteri
JAKARTA (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar proses di pelabuhan lebih cepat, lebih efisien dalam memberikan pelayanan, baik terhadap para importir maupun eksportir. Untuk itu, presiden memberikan peringatan kepada pihak terkait termasuk menteri, agar bisa menurunkan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).
"Kita harus terbuka, saya tanya tidak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja Dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," tegas Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu (17/6/15).
Presiden mengaku kecewa mendengar jawaban saat kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priuk bahwa "dwelling time" masih ada yang tiga hari, 20 hari bahkan sampai 25 hari. "Kita sebagai institusi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga, saya hanya ingin kita bisa mendekatinya, tidak usah menyamai `dwelling time` negara-negara tetangga," tandasnya.
Kondisi seperti ini sudah lama terjadi dan ketidakefesienan tersebut membuat kerugian mendekati Rp780 triliun. Presiden mengklaim memiliki pengalaman 28 tahun menghadapi pelayanan bongkar muat di pelabuhan terkait impor dan ekspor.
"Fakta-fakta itu sudah jadi makanan keseharian saya. Saya minta kementerian lembaga perbaiki semuanya. Nanti akan saya cek, di lapangan, dengan cara saya sendiri," perintahnya.
"Jadi jangan diceritakan hal-hal yang baik saja. Siapa yang paling lambat dan mana yang paling baik. Kita harus perbaiki, kita harus terbuka. Bertanya tidak ada jawabannya dan akan saya cari sendiri jawabannya, dengan cara saya sendiri," ujar Jokowi dihadapan para pejabat terkait di Ruang kontrol Pelabuhan Tanjung Priuk.
Dalam pertemuan tersebut, yang hadir diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa pejabat terkait lainnya. (Logistics/hd)

kapal roro
187 Kapal Ro-Ro Disiapkan Antisipasi Mudik 2015
JAKARTA (LOGISTICS) Sebanyak 187 Kapal Ro-ro siap melayani masyarakat yang akan melakukan mudik pada masa lebaran tahun 2015 ini.Kapal Ro Ro yang tersedia untuk melayani 8 lintasan penyeberangan utama . Jumlah ini lebih banyak dibandingkan ketersediaan kapal tahun 2014 lalu yang hanya 174 kapal.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono saat Konferensi Pers Kesiapan Pemerintah di Bulan Ramadhan dan Penjelasan Hari Raya Idul Fitri 2015 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat (19/6).
Ia juga memastikan bahwa kapal-kapal yang akan beroperasi selama musim angkutan lebaran layak berlayar. Karena pihaknya selalu mendapatkan laporan docking masing-masing kapal. Karena jika tidak memenuhi persyaratan maka kapal tersebut tidak diperbolehkan beroperasi.
Pada masa lebaran 2015 ini diperkirakan 3.747.762 orang akan menggunakan kapal Ro Ro di delapan lintasan penyeberangan utama. Jumlah ini mengalami peningkatan 3,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3.618.245 orang.
Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan instruksi kepada para pemilik kapal untuk menyelesaikan masa docking sebelum masa angkutan lebaran 2015 ini. Karena kapal yang boleh beroperasi di masa angkutan lebaran harus benar-benar layak operasi.
Juga telah di instruksikan kepada perusahaan penyeberangan untuk menyiapkan kapal cadangan di beberapa pelabuhan, untuk mengantisipasi bilamana terjadi lonjakan penumpang di luar dugaan atau sebagai pengganti bila mana ada kapal yang mengalami masalah.
“Kapal-kapal penyeberangan sudah siap 100 persen untuk dioperasikan pada masa angkutan mudik lebaran. Saya sudah instruksikan kepada pemilik kapal untuk tidak melakukan docking pada masa itu. Bahkan ada beberapa kapal yang dipercepat dockingnya,'' kata Eddy Gunawan Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan usai konferensi pers.
Belum lama ini, pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi secara maksimal terkait pelayanan angkutan lebaran dengan para pemangku kebijakan di lintasan Merak Bakauheuni. Fokus bahasan adalah berbagai persiapan mulai dari kesiapan pelabuhan, dermaga, kapal hingga fasilitas pendukung lainnya.
Sebanyak 53 kapal sudah siap untuk melayani penyeberangan di lintasan Merak Bakauheuni pada musim mudik lebaran nanti.
''Dengan manajemen traffic yang bagus dipastikan tidak akan terjadi penumpukan orang, kendaraan roda dua maupun empat di pelabuhan dan kekosongan kapal di dermaga,'' kata Eddy. (Logistcs/hd)

operasi psr sembako
PEMPROV JATIM Beri Bantuan Subsidi Ongkos Angkut Operasi Pasar Sembako
Pelaksanaan OP bantuan distribusi ongkos angkut menjelang Puasa hingga mendekati Lebaran dilakukan secara serentak di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kepala Bidang Dalam Negeri (PDN), Disperindag Jatim Anny Mulyandari Kartini mengatakan, OP dimulai 16 Juni hingga 15 Juli 2015 (H-2) Lebaran dan dilaksanakan secara serentak di berbagai pasar tradisional Kab/Kota di Jawa Timur. “Di setiap kabupaten/kota hanya disiapkan satu sampai dua titik di setiap pasar tradisional,” kata Anny Mulyandari Kartini, Kamis (18/6/15).
Anny menjelaskan khusus untuk di Surabaya OP dilaksanakan di empat pasar tradisional, yakni Pasar Wonokromo, Pasar Tambakrejo, Pasar Soponyono Baru Rungkut, dan Pasar Pucang. OP bantuan ongkos angkut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang disebabkan naiknya permintaan beberapa bahan pokok menjelang Puasa dan Lebaran.
Dalam OP, harga beras premium dari Bulog Rp9.750 mendapat bantuan ongkos angkut sebesar Rp 1.250/kg, sehingga menjadi Rp8.500/kg. Harga gula pasir Bulog Rp12.500/kg mendapat subsidi ongkos angkut Rp1000/kg, sehingga menjadi Rp11.500kg.
Kemudian harga tepung terigu Rp8.000/kg mendapat subsidi Rp500/kg sehingga menjadi Rp7.500/kg dan harga minyak goreng kemasan botol non subsidi Rp11.250/liter mendapat subsidi Rp1250 liter sehingga harga OP hanya Rp11500/liter.
Meskipun harga bahan pokok OP subsidi ongkos angkut cukup murah namun masyarakat tidak boleh memborong terlalu banyak. “Panitia membatasi setiap pembeli bahan pokok OP cuma 5 kg untuk beras, gula pasir dan tepung terigu masing-masing dua kilo gram dan minyak goreng dua botol kemasan botol satu liter,” tuturnya.
Setiap titik OP panitia menyiapkan beras 750/kg, gula pasir 750 kg, tepung terigu 500 kg dan minyak goreng 600-750 botol kemasan 1 liter setiap titik pasar setiap hari. Untuk OP selama satu bulan disiapkan beras 1.750 ton,gula pasir 1750 ton, 1.400 ton dan minyak goreng 900 ton.
Dengan dipersiapkan ongkos angkut distribusi dan pelaksanakaan operasi pasar empat bahan pokok diharapkan masyarakat bisa mendapatkan harga sama dengan harga pabrikan yang berdampak pada stabil harga. Kemudian pada akhirnya bisa menekan dan terkendalinya laju inflasi khususnya pada bahan pokok makanan dan minuman.
Stok bahan pokok di Jawa Timur cukup tersedia maka diimbau kepada masyarakat agar tidak membeli bahan pokok berlebihan. “Karena OP akan berlangsung selama satu bulan, oleh sebab itu masyarakat jangan memborong, sekali lagi belilah bahan pokok sesuai dengan kebutuhan,” pungkas Anny. (Logistics/hd)

pajak
Kasus Faktur Pajak Fiktif di Kanwil DJP Jatim I Capai Rp375 Miliar
SURABAYA (LOGISTICS) : Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I menggelar sosialisasi penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif).
Melalui satuan tugas (satgas) faktur pajak fiktif terssbut, tercatat di seluruh wilayah Jatim terdapat 841 pengguna faktur pajak fiktif dengan nominal pajak penghasilan negara (PPN) fiktif senilai Rp 375 miliar.
Direktur Jenderal Intelejen dan Penyidikan DJP, Yuli Kristiyono, pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim, mengatakan, penggunaan dan atau penertiban faktur pajak fiktif pada dasarnya merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
"Tapi sehubungan dengan pencanangan tahun pembinaan wajib pajak 2015, penanganan penggunaan faktur pajak fiktif dilakukan secara persuasif melalui klarifikasi dimana pengguna faktur pajak fiktif disarankan untuk kooperatif dan membayar kewajibannya," kata Yuli Kristiyono, Selasa (16/6/15).
Yuli menjelaskan apabila para pengguna tersebut tidak kooperatif, maka penanganannya dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan atau langsung dilakukan penyidikan. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengamankan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. "DJP terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum sambil terus menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya," jelasnya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah DJP I Ken Dwijugiasteadi menambahkan pihaknya optimis dalam waktu dua minggu kedepan segera memanggil penunggak faktur pajak fiktif. Dan sudah bisa dipastikan pihaknya segera menindak tegas, dengan melibatkan aparat kepolisian maupun kejaksaan tingkat tinggi Jatim. "Tapi karena dalam waktu dekat kita melaksanakan ibadah puasa, maka kami masih punya hati untuk memanggil tersangka wajib pajak faktur fiktif dengan mengajak berbuka puasa bersama," tegas Ken. (Logistics/hd)

kadin jatim
KADIN JATIM Bersinergi dengan PEMPROV JATIM, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim
SURABAYA (LOGISTICS) : Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kontribusi pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Salah satunya melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jatim
Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan dalam beberapa tahun belakangan, sinergi yang apik antara pemerintah dengan pengusaha khususnya yang tergabung dalam KADIN Jatim terbukti mampu membawa perekonomian Jawa Timur tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional.
“Kerja bersama pengusaha dan pemerintah sangat menentukan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selama ini sudah terbukti perekonomian Jawa Timur bisa melaju lebih cepat dari rata-rata nasional, karena kerja bersama pemerintah dan pengusaha termasuk yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur,” kata La Nyalla Mahmud Mattalitti di sela pelantikan pengurus Kadin Jatim periode 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/6/15).
La Nyalla mencontohkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor antar propinsi atau antar pulau dimana Jawa Timur selalu mencatatkan surplus dalam beberapa tahun terakhir. Terus meningkatknya ekspor antar pulau dari Jawa Timur, khususnya ke wilayah Indonesia Timur juga diharapkan bisa menjadi media pemerataan kemajuan Indonesia agar tidak tersentral di Pulau Jawa saja.
Melalui program akselerasi perdagangan antar provinsi atau pulau di 23 provinsi di Indonesia, sejak 2010 perdagangan antar Provinsi dari Jawa Timur selalu mengalami surplus dan bertumbuh signifikan. Pada 2010 tercatat surplus perdagangan Jawa Timur dengan daerah lain mencapai Rp21,33 triliun, meningkat menjadi Rp30,99 triliun pada 2011 dan kembali meningkat menjadi Rp62,85 triliun pada 2012. Surplus perdagangan kembali meningkat menjadi Rp70,41 trilun pada 2013 dan kembali meningkat menjadi Rp90,329 triliun pada akhir 2014.
Kadin Jawa Timur yang akan dipimpin La Nyalla dalam 5 tahun kedepan juga akan terus melanjutkan program-program yang sudah berjalan dan terbukti bisa berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur.
Program-program tersebut diantaranya kerjasama Kadin Jawa Timur dengan Plan Indonesia dalam penyediaan tenaga kerja terlatih dan terampil dengan pemberian pelatihan kepada sebanyak 2.500 pekerja selama 3 tahun. Dalam program yang menyasar para lulusan SMA sederajat ini, peserta diberi pelatihan technical skill sesuai bidang keahliannya serta soft skill dengan materi character building, keuangan sederhana dan jender yang pada akhirnya kaum muda tersebut diterima sebagai tenaga kerja di perusahaan.
Masih dalam rangka peningkatan kualitas SDM siap kerja di Jawa Timur, KADIN Jawa Timur juga bekerjasama dengan Badan Koordinasi Serfikasi Profesi (BKSP) Jatim guna menjadikan Kadin Institute sebagai tempat uji kompetensi sertifikasi profesi. Penyiapan SDM terdidik dan terlatih ini diharapkan bisa menjadi senjata untuk menghadapi persiapan pasar bebas ASEAN (Asean Economic Community /AEC).
Di sektor perekonomian lain seperti pariwisata, Kadin Jatim juga mendukung Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Timur meningkatkan industri pariwisata dengan berpartisipasi dalam agenda tahunan Jatim Travel Mart (JTM) untuk mengangkat potensi pariwisata Jatim sekaligus ekonomi kreatif dan UMKM. (Logistics/hd)

satelit
AIRBUS Menangi Kontrak Pembuatan 900 Satelit
BERLIN (LOGISTICS ) : Perusahaan produsen pesawat terbang asal Eropa, Airbus, dipastikan telah memenangkan kontrak untuk membangun jaringan satelit terbesar di dunia.
Lebih jauh produsen pesawat berbadan besar itu dikabarkan akan membuat 900 satelit untuk OneWeb, perusahaan yang ingin meningkatkan akses internet di kawasan-kawasan miskin.
Dari jumlah tersebut 600 di antaranya akan mengorbit bumi, selebihnya akan dipakai sebagai satelit cadangan.
Secara khusus diketahui bahwa kesepakatan bisnis tersebut diumumkan dalam Pameran Dirgantara di Paris, Senin (15/06/15).
Satelit bukan bidang yang asing bagi Airbus, kata wartawan BBC, Jonathan Amos, karena sudah sejak lama perusahaan pembuat pesawat ini juga terjun di bidang satelit tersebut.
Namun bukan berarti akan menjadi 'kontrak yang mudah' karena Airbus harus bisa membuat satu satelit hanya dalam waktu beberapa hari, sesuatu yang belum pernah terjadi di industri ruang angkasa di masa lalu. (Logistics/hd)

galanganKPL
Indonesia Dorong Taiwan Terlibat Pengembangan Industri Galangan Kapal Nasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah Indonesia mendorong penuh agar Pemerintah maupun swasta Taiwan dapat terlibat dalam melakukan proses pembangunan industri galangan kapal di Indonesia dengan berbagai pilihan mekanisme kerja sama bisnis.
Secara khusus ajakan ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian RI, Saleh Husin kepada pers awal pekan ini.
"Kami meminta agar mereka yang sudah punya pengalaman dan teknologi lebih maju dari Indonesia, tentu berharap mereka bisa berpartisipasi, entah dengan perusahaan di sini atau bagaimana," kata Husin, usai bertemu delegasi Asosiasi Galangan Kapal Taiwan dan China, di Jakarta, Senin (8/6/15).
Lebih jauh selama di Indonesia mereka mengunjungi perusahaan-perusahaan galangan kapal nasional, baru setelah itu berunding dan diputuskan mitra-mitra Indonesia-nya. "Nanti dengan pihak mana mereka ingin bekerjasa sama, ya terserah. Tapi kami sangat mendukung agar mereka bisa berpartisipasi dalam membangun industri ini di Indonesia," ujar dia.
Sebetulnya ada lumayan banyak galangan kapal kecil dan menengah di Indonesia. Sebagai misal, TNI AL memesan kapal-kapal patroli cepat berpeluru kendali atau tidak ukuran 45-60 meter dari galangan kapal swasta di Kepulauan Riau, Lampung, dan lain-lain.
Secara khusus mutunya cukup baik dengan harga bersaing dan ketepatan kontrak yang juga memuaskan pemesan.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Taiwan pada kuartal I/ 2015 mencapai US$15,2 juta dengan 48 proyek investasi.
Sementara itu, pada saat sama, investasi Cina US$75,1 juta dengan 200 proyek investasi.
Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah kapal sekitar 70.000 unit sehingga membutuhkan industri galangan kapal yang secara kuantitas maupun kualitas yang memadai guna fasilitas perawatan kapal-kapal tersebut.
Setidaknya ada beberapa lokasi di Indonesia yang disebut sebagai pusat industri perkapalan dan galangan kapal nasional beberapa tempat itu antara lain Batam, Lampung, Merak, Jakarta, Surabaya, Makasar, Banjarmasin dan Balikpapan.
Meski demikian, para pengamat dan pelaku usaha nasional masih menilai jumlah industri galangan kapal nasional belum cukup memadai untuk proses mendorong tumbuh kembangnya industri kapal nasional mengingat Indonesia sebagai negara bahari. (Logistics/hd)

ikan nasional
Ramadhan, Konsumsi Ikan Nasional Naik 20% Dari Kebutuhan Hari Biasa
JAKARTA (LOGISTICS) : Seperti yang biasa terjadi saat bulan suci Ramadan konsumsi masyarakat meningkat, termasuk permintaan ikan nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan (P2HP) memperkirakan kebutuhan ikan nasional selama puasa dan lebaran diprediksi akan meningkat 20% dari kebutuhan pada hari biasa.
Karena itu, pemerintah telah mempersiapkan stok yang dibutuhkan agar stok persediaan ikan aman.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Saut Hutagalung mengatakan dalam kondisi normal, kebutuhan ikan nasional per hari sebesar 26.000 ton. Namun menjelang masa puasa, kebutuhan ikan per hari diperkirakan meningkat 20% menjadi 31.000 ton. “Peningkatan kebutuhan ikan selama puasa biasanya mulai terjadi setelah satu minggu memasuki bulan puasa hingga menjelang lebaran,” kata Saut, Senin (15/6/15).
Saut menjelaskan total kebutuhan ikan secara nasional selama masa puasa hingga sepekan pasca lebaran, diperkirakan sebesar 1,18 juta ton. Kendati mencapai sebesar itu, tapi KKP mengatakan kebutuhan itu masih bisa dipenuhi karena ketersediaan ikan nasional selama puasa hingga H+7 sebesar 1,25 juta ton.
Secara umum, Saut bilang pasokan ikan di sejumlah kota besar di Indonesia yang bukan produsen ikan seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya relatif aman. Apalagi menjelang puasa dan lebaran tidak ditemukan faktor yang dapat menganggu produksi seperti gelombang besar atau banjir.
Dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Saut bilang biasanya pasokan ikan menjelang lebaran agak menurun khususnya untuk ikan laut, lebih disebabkan banyak nelayan tidak melaut. Namun demikian, keadaan tersebut sudah diantisipasi oleh para supplier dan ritel modern dengan cara melakukan stok ikan seminggu sampai sebulan sebelum lebaran. Di beberapa daerah menurunnya pasokan ikan laut, diantisipasi dengan substitusi pasokan dari ikan budidaya. (Logistics/hd)