Logistics Journal 160/Mei 2015
cover mei2015
 

Editorial - MELAMBAT MENDEKATI 30%
Ketika semua menjadi gelisah karena kegiatan ekonomi di level mikro cenderung melambat. Bahkan secara individual, pelaku usaha mengatakan mendekati angka 30%, hitungan moderat, karena pada sektor usaha tertentu bisa lebih dari 30%. Perekonomian dengan kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah pelaku usaha yang tidak becus berusaha, apakah karena kebijakan pemerintah yang membingungkan dan tidak konsisten, apakah dampak perdagangan global yang mematikan kegiatan ekonomi domestik ataukah ada sesuatu yang salah terhadap sistem besar perekonomian bangsa ini?
Konsistensi yang diharapkan dari setiap kebijakan pemerintah akan memberikan dampak positif pada kegiatan ekonomi. Namun ekspektasi itu tak berwujud, perilaku dasar perekonomian nasional yang tergantung dengan issue nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah telah mengombang-ambingkan sektor mikro ekonomi nasional. Tidak bisa dihindarkan di setiap melemahnya nilai tukar rupiah terahdap USDollar akan mempengaruhi banyak hal dalam perekonomian nasional. Mulai BBM naik, upah buruh tiap tahun naik, harga-harga kebutuhan pokok naik dan komiditi lainnya ikut merangkak naik. Kalau semuanya naik, maka inflasi juga akan terkerek naik juga. Artinya harga cenderung terus naik namun tidak diikuti dengan kemampuan beli yang baik pula.
Indikator turun naiknya nilai tukar rupiah atas USDollar juga mempengaruhi pola transaksi perdagangan internasional yang sebagian besar impor bahan baku industri. Setiap penurunan nilai tukar rupiah akan mengurangi jumlah bahan baku industri yang diimpor, akan mengurangi kapasitas produksi, akan mengurangi jumlah produk (pasar ekspor maupun dalam negeri), akan menyebabkan naiknya harga barang, akan mengurangi jam kerja buruh, akan mengurangi pendapatan perusahaan dan akan mengurangi pendapatan pajak. Rentetan rantai sebab akibat itu akan lebih buruk lagi kalau tingkat ketergantungan indikator tidak hanya nilai tukar rupiah yang menurun, tapi BBM semakin naik tidak terkontrol dengan mengatas namakan 'subsidi semakin berkurang”. Terus berapa besaran subsidi BBM itu sebenarnya? Sepertinya subsidi itu sudah sering dikurangi tapi tidak pernah ada habisnya, subsidi terus selalu ada “subsidi tiada habisnya”.
Ketika pemerintah menggunakan instrumen ekonomi global secara absolut yang bernama 'mekanisme pasar', maka semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Term 'mekanisme pasar' menjadi semacam ajimat ampuh yang akan menjadikan suatu negara akan mendapatkan kredibilitas dimata negara lainnya sebagai negara menerapkan 'ekonomi modern'. Berarti ada suatu sistem besar yang sedang berjalan dalam perekonomian nasional yang berusaha melakukan interaksi dan penyesuaian dengan tatanan perekonomian global. Suatu tatanan perekonomian yang dikenal dengan kapitalisme.
Sekaligus menegaskan bahwa tatkala Indonesia mengadopsi tatanan ekonomi kapitalisme, ternyata perkonomian nasional “masih kagok” tidak mampu dengan segera dapat beradaptasi. Sehingga seluruh instrumen peraturan dari pemerintah yang mengawal tatanan ekonomi kapitalisme tidak berjalan sesuai dengan harapan. Peraturan yang idealnya bisa membantu membuat teratur dan tertib tatanan perkonomian malah dijadikan senjata tambahan untuk memperpanjang alasan timbulnya 'high cost economy'. (guslim-mei'15)
 

jokowi silognas
Presiden Jokowi Siapkan SILOGNAS Terintegrasi
SURABAYA (LOGISTICS) : Pemerintah tengah menyiapkan sistem logistik nasional yang terintegrasi untuk menciptakan efesiensi biaya pengangkutan barang khususnya lewat laut.
"Persaingan kita adalah antar negara dan bila tidak turunkan (harga barang-red) sulit bersaing kalau bisa turunkan trucking, loading dan unloading cost," kata Presiden Joko Widodo Jumat pagi saat meresmikan revitalisasi alur pelayaran Barat Surabaya dan Terminal Teluk Lamong di Surabaya.
Kepala Negara mengatakan pemerintah akan mengintegrasikan sistem logistik nasional yang dikelola secara terpusat.
"Saya hanya membayangkan pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan sudah besar seperti ini, di Surabaya, kemudian pelabuhan lain di Tanjung Priok. Makassar dan di Sorong mulai dikerjakan Juli atau Agustus dengan fasilitas komplit dan itu semua terintegrsasi saya sampaikan kerja kita harus terintegrsasi dan kita bagnun satu sistem logistik nasional kita tidak mengoperasikan sendiri-sendiri saya membayangkan dan sudah berhitung biaya logistik kita akan jatuh bisa separuh atau sepertiganya, karena saat ini mahal," kata Presiden.
Kepala Negara menghargai apa yang dilakukan oleh Pelindo III dalam pengembangan pelabuhan di Tanjung Perak dan juga terminal Teluk Lamong.
Presiden Joko Widodo berharap pengembangan terus dilakukan hingga tahun-tahun mendatang kapasitas angkut bisa terus ditingkatkan.
Dalam acara itu hadir Ibu Negara Iriana, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Watimpres Sri Adiningsih, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini serta sejumlah pejabat lainnya.
APBS dan Terminal Teluk Lamong
PT Pelabuhan Indonesia III secara membanggakan menyatakan kepublik bahwa pihaknya telah mengerjakan dua pekerjaan besar yang diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan pergerakan barang khususnya arus logistik dan ekspor-impor di wilayah Jawa Timur.
Secara khusus manjemen Pelindo III menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan pembangunan Terminal Teluk Lamong.
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan bahwa dengan selesainya revitalisasi APBS dan pembangunan Terminal Teluk Lamong daya saing Indonesia sebagai negara maritim akan semakin meningkat.
Selesainya dua proyek besar Pelindo III itu diharapkan dapat sebagai pemicu bangkitnya sektor maritim di Indonesia khususnya di bidang logistik dan kepelabuhanan.
Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sendiri adalah akses masuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya. Akses ini berhasil direvitalisasi dengan cara diperdalam dan diperlebar.
Sebelumnya, APBS hanya memiliki kedalaman minus 9,5 meter Low Water Sping (LWS) dan lebar 100 meter. Kondisi ini mengakibatkan ukuran kapal yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak menjadi terbatas. Pasca revitalisasi, APBS memiliki kedalaman hingga minus 13 meter LWS dan lebar 150 meter.
"Dulu APBS hanya bisa dilalui kapal-kapal berukuran 15.000 DWT [deadweight tonnage]. Pasca revitalisasi kapal-kapal yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya bisa mencapai 80.000 DWT," kata Djarwo saat jumpa pers, Kamis (21/5/15).
Kondisi tersebut menurut Djarwo sangat menguntungkan, bukan hanya bagi Pelindo III tetapi juga bagi pelabuhan-pelabuhan dan industri yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak.
Pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik misalnya, sebelum revitalisasi kapal-kapal mereka hanya mampu membawa fosfat 15.000 ton. Kini, dengan alur yang memadai mereka dapat mendatangkan fosfat 60.000-80.000 ton.
Tak hanya itu, kapal-kapal pengangkut petikemas yang selama ini hanya mampu mengangkut muatan 1.500 TEUs kini dapat membawa 3.000 TEUs.
Kondisi ini tentunya akan berdampak pada daya saing logistik nasional yang berpengaruh pada harga jual barang ke konsumen.
"Dengan kondisi APBS saat ini, memungkinkan Pelabuhan Tanjung Perak membuka jalur pelayaran langsung menuju Tiongkok maupun negara-negara lainnya. Selama ini kapal-kapal kita baru sampai Singapura," lanjut Djarwo
Sementara itu untuk me ningkatkan daya saing terminal, Pelindo III membangun Terminal Teluk Lamong. Terminal ini dibangun sebagai perluasan dari Pelabuhan Tanjung Perak sekaligus sebagai antisipasi over capacity di pelabuhan terbesar kedua di Indonesia itu.
Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III Husein Latief mengungkapkan Terminal Teluk Lamong tahap pertama memiliki luas sekitar 40 hektar terminal ini mulai dibangun sejak 2010 lalu dan dinyatakan selesai pada 2014.
Sedianya, terminal ini akan digunakan untuk melayani petikemas domestik, petikemas internasional, dan curah kering dengan standar pangan.
"Terminal Teluk Lamong tahap pertama ini memiliki kapasitas 0,5 juta TEUs petikemas domestik dan 1 juta TEUs petikemas internasional. Untuk curah kering akan siap pada 2016 dengan kapasitas 5 juta ton," jelas Husein.
Terminal Teluk Lamong menggunakan sistem operasi otomatis dan ramah lingkungan. Hampir sebagian besar alat-alatnya digerakkan dengan tenaga listrik dan tenaga gas. Hanya beberapa alat yang masih menggunakan bahan bakar minyak, itupun bahan bakar dengan standar EURO 4.
"Bahkan ada alat yang di atasnya tidak ada operatornya. Alat tersebut dioperasikan dari ruang kontrol oleh operator-operator perempuan. Ini untuk memininalkan risiko kecelakaan di dalam terminal," tambahnya.
Pemilihan alat-alat dengan teknologi canggih itu didasarkan pada semangat untuk mengurangi emisi gas karbon di lingkungan pelabuhan. Selama ini pelabuhan identik dengan kawasan yang kotor dan sebagai sumber polusi udara. Untuk mendukung pasokan tenaga listrik, Pelindo III juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas
Kedua proyek besar Pelindo III itu membutuhkan investasi sebesar Rp 4,5 triliun. Djarwo mengungkapkan sumber pendanaan tersebut berasal dari internal perusahaan dan pinjaman modal.
Bahkan untuk mendukung proyek-proyek Pelindo III lainnya, perseroan pada Oktober 2014 melakukan pinjaman global (global bond) dengan nilai US$ 500 juta.
Keberhasilan Pelindo III dalam memperoleh global bond menjadikan perseroan sebagai BUMN keempat serta BUMN infrastruktur pertama yang memperoleh kepercayaan internasional.
"Revitalisasi APBS dan pembangunan Terminal Teluk Lamong hanyalah contoh saja. Masih banyak proyek-proyek pengembangan pelabuhan yang kami lakukan di seluruh wilayah kerja kami," ucap Djarwo.
Proyek besar Pelindo III lainnya yang kini masih dalam proses pengerjaan adalah pembangunan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).
Proyek itu akan menggabungkan kawasan pelabuhan dan kawasan industri dalam satu area dengan luas sekitar 2.500 hektar. Menurut rencana proyek ini akan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2017 mendatang.
Semua itu dilakukan oleh Pelindo III guna mewujudkan konsep Greater Surabaya Metropolitan Port yang menjadikan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pusat dari seluruh fasilias pelabuhan yang ada di sepanjang Selat Madura. (hd/logistics)
 

alfi tol laut
ALFI JATIM Yakini Keberadaan Tol Laut Bisa Turunkan Biaya Logistik
SURABAYA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwading Indonesia (ALFI) menyatakan sikap optimismenya terkai keberadaan tol di atas laut, yang rencananya akan dibangun pemerintah, bakal menurunkan biaya logistik di Indonesia.
"Misalnya dengan jaringan rel kereta api, jalan raya, dan wilayah pengembangan industri lainnya. Konsep tol laut ini tidak hanya berimbas pada kawasan pesisir tetapi juga mendalam hingga ke daratan," Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwading Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Hengky Pratoko, di Surabaya, Kamis (14/5/15).
Lbih jauh menurut dia, langkah tersebut juga dapat mengoreksi harga berbagai moda transportasi. Khususnya untuk angkutan barang di penjuru Nusantara.
"Contoh, untuk rute Surabaya - Jakarta besaran biaya logistik dengan truk mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta. Kalau kereta api bisa Rp2,3 juta hingga Rp3 juta sedangkan kapal laut Rp2 juta," ujarnya.
Secara khusus dia meyakini, keberagaman harga itu bisa menjadi pilihan para pengguna jasa transportasi pengiriman barang. Dengan demikian, melalui sistem tarif secara terbuka maka dapat berimbas pada harga barang yang beredar di pasar. "Di sisi lain, kami sesalkan integrasi moda transportasi ini masih lebih banyak dimanfaatkan di Pulau Jawa," katanya.
Namun, tambah dia, permasalahan di luar Pulau Jawa adalah nilai ekonomi perdagangan antara Jawa dan luar Jawa terutama Indonesia Timur, terjadi ketidakseimbangan. "Untuk mengirim ikan segar dari Kendari, Sulawesi Tengah ke Pulau Jawa, biayanya sangat mahal. Bahkan, pengangkutannya harus menggunakan peti kemas berpendingin," katanya.
Tetapi, sebut dia, langkah itu harus dilakukan dengan mengambil peti kemas berpendingin dari Jawa dalam kondisi kosong. Padahal, pengangkutan peti kemas itu diterapkan biaya yang sangat tinggi. "Di sisi lain, saat mengangkut peti kemas itu dari Jawa justru tidak ada produk yang diperlukan di Kendari yang memerlukan peti kemas berpendingin. Itu yang mengakibatkan biaya angkutnya mahal," katanya.(hd/Logistics)
 

rivitalisasi apbs
Revitalisasi APBS Akan Pacu Pertumbuhan Ekonomi Jatim Jadi 7,5%-8%
SURABAYA (LOGISTICS) : Revitalisasi berupa pendalaman dan pelebaran Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memasuki proses finishing.
Revitalisasi dipastikan akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Jatim pada 2015 dan tahun-tahun mendatang. Sedikitnya pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mampu tumbuh sekitar 7,5% sampai 8%.
“Tapi, semuanya kembali ke kondisi ekonomi makro nasional maupun internasional. Pelebaran dan pendalaman APBS sangat berdampak pada traffic kapal dari dan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta jumlah barang yang diangkut makin besar,” kata Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, Edy Priyanto, di Surabaya, Senin (2/3/15).
Edy menjelaskan jima melihat jumlah bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak yang meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu indikasi pertumbuhan ekonomi, seperti tahun 2014 lalu jumlah petikemas mencapai 3,1 juta TEUs, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 2,9 juta TEUs. Sedangkan bongkar muat barang curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak pada 2014 mencapai 8,6 juta ton dan tahun 2013 dengan 7,3 juta ton.
“Seiring dengan makin dekatnya penyelesaian pendalaman dan pelebaran APBS serta pemindahan jalur pipa gas eks Kodeco Energy, pada 2015 ini traffic kapal dan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak bakal meningkat 4% sampai 5%. Dan yang lebih penting lagi waktu waiting time kapal bersandar juga bisa diperpendek, selama ini waiting time kapal mencapai satu pekan," jelasnya.
Data BPS Jatim menunjukkan, sampai triwulan III 2014 lalu, angka pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 6,02%. Besaran angka pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional. Perekonomian Jatim diukur berdasar besaran produk domistik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2014 sebesar Rp 328,40 triliun. Secara kumulatif, periode Januari-September-2014, PDRB Jatim mencapai Rp 948,41 triliun. Hanya ada dua provinsi di Indonesia dengan tingkat PDRB lebih dari Rp 1.000 triliun, yakni Jatim dan DKI Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya proses pendalaman dan pelebaran APBS bisa lancar dilakukan menyusul keberhasilan PHE WMO memindahkan aliran gas dari daerah produksinya yang semula memakai pipa warisan Kodeco Energy ke pipa baru. Pipa lama warisan Kodeco yang kini sudah dipotong-potong dan tinggal menunggu izin pengangkatan dari Kementerian Perhubungan.
Edy menambahkan, sebelum APBS diperlebar dan diperdalam, kapal peti kemas yang keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Perak berukuran makysimal 4.000 TEUs. Itu pun, tambahnya, kapasitas barang yang diangkut maksimal 1.000 TEUs.
Revitalisasi APBS ini tak hanya mampu meningkatkan keluar masuk alur petikemas dan curah ke Tanjung Perak, melainkan beberapa pelabuhan private disekitar Surabaya yang menggunakan alur APBS juga akan maju, sedikitnya ada 9 pelabuhan private milik perusahaan besar di Jatim yang juga ikut diuntungkan diantaranya pelabuhan private milik, Maspion, Petrokimia, Semen Gresik, Wilmar Nabati hingga PLTU Gresik.
Revitalisasi ini dipastikan tak hanya membawa keuntungan bagi Pelindo III, melainkan juga beberapa perusahaan lainnya yang juga terlibat langsung dalam pengiriman barang keluar pulau maupun luar negeri. Baik ekspor maupun impor akan terlayani dengan lebih baik dan cepat karena dengan pelebaran alur, dua kapal besar bisa langsung masuk bersamaan ke Tanjung Perak dan pelabuhan private disekitarnya. (hd/Logistics)
 

pelindo konsesi teluklamong
Pelindo III Dapatkan Konsesi Teluk Lamong 72 tahun
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III memperoleh hak konsesi untuk pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan selama 72 tahun.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam penandatanganan perjanjian konsesi di Jakarta, Selasa, mengatakan jangka waktu konsesi selama 72 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/3/20/DJPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong, yaitu pada 11 November 2014.
Dengan ditandantanganinya perjanjian kerja sama itu, Jonan mengatakan akan dapat mendukung kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan serta mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia. "Pengurusan dokumentasi dan segala macamnya, diharapkan lebih cepat dan tidak melanggar peraturan," katanya.
Pokok-pokok perjanjian meliputi, area konsesi seluas 386,12 hektare yang terdiri dari zona operasi langsung terminal seluas 140 hektar dan zona pendukung operasional terminal Lini I seluas 246,12 hektare yang meliputi zoba logistik, zona industri pemrosesan atau "processing" curah kering dan zona fasilitas pendukung atau "supporting facilities" terminal peti kemas.
Selain itu, biaya konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor yang akan bayarkan Pelindo III kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama periode konsesi. "Seperti bayar zakat, bisnis itu bisa disesuaikan atau diubah, kita doakan supaya maju," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R Mamahit mengatakan dari Pelindo III sendiri mengajukan konsesi selama 95 tahun, sementara asesmen dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 82 tahun. "Setelah kita hitung-hitung, akhirnya kita dapatkan 72 tahun dan 2,5% diatrik lewat PNBP 2,5% itu bukan hasil negosiasi, tapi sesuai dengan Permenhub, katanya.
Bobby mengatakan penarikan PNBP telah ditemulai sesuai dengan Nomor PP.001/3/20/DJPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong, yaitu pada 11 November 2014. Pengembangan investasi Terminal Teluk Lamong akan dilaksanakan dalam empat tahap, TahapI telah dilaksanakan sejak 2012 sampai 2014 dengan nilai investasi Rp3,84 triliun.
Pengembangan tersebut, antara lain meliputi dermaga peti kemas internasional seluas (500x50) meter persegi, dermaga peti kemas domestik seluas 450 x 30 meter pesegi, jembatan penghubung sepanjang (1.500 x 20) meter persegi), lapangan penumpukan seluas 23,86 hektare serta "ship to shore" (STS) Crane Internasional dua unit, STS Crane domestik tiga unit dan "Automated Stacking Crane" (ASC) 10 unit.
Sedangkan, untuk Tahap II dilaksanakan pada 2014 sampai 2016 dengan nilai investasi Rp7 triliun, antara lain meliputi pembangunan dermaga curah kering seluas (2550 x 30) meter persegi, lapangan penumpukan, 15 unit pembangkit listrik, dua unit STS Crane International, tiga unit STS Crane Domestik, 10 "automated stacking crane" serta reklamasi
Selanjutnya, untuk pengembangan Tahap III akan dilaksanakan pada 2021 sampai 2023 dengan tambahan investasi sebesar Rp5,7 triliun dan Tahap IV akan dilaksanakan penambahan kapasitas infrastruktur dan peralatan dengan tambahan investasi sebesar Rp6,8 triliun.
Sehingga total investasi pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sampai dengan Tahap IV pada 2030 sebesar Rp23,4 triliun. Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan Tahap I kapasitas terpasang bisa menampung peti kemas 1,5 juta TEUs. "Tafsiran kita dua hingga tiga tahun akan penuh lagi, karena itu kita melanjutkan Tahap II yang peralatannya sudah kita pesan dan mulai datang tahun depan," katanya.
Dia menjelaskan pada tahun 2016 akan ada tambahan tiga sisi untuk internasional dan dua sisi untuk komestik. "Komposisinya lima internasional dan lima domestik, tarifnya seakrang sudah ketentuan Menhub ada batas atasu yaitu US$83 per TEUs untuk internasionalk dan untuk domestik 20 persen di bawahnya," katanya. (hd/logistics)
 

jokowi hilirisasi tebu
Presiden Jokowi Minta PG Intensifkan Hilirisasi Produk Tebu Nongula
MOJOKERTO (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo meminta pabrik gula BUMN untuk mengintensifkan hilirirasi produk tebu nongula. Dengan mewujudkan industri tebu yang terintegrasi, pabrik gula tidak hanya memproduksi gula, tapi juga bioetanol dan listrik dari olahan limbah tebu.
Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan industri gula terintegrasi. Tahun ini, melalui Kementerian BUMN, pemerintah mengucurkan dana penyertaan modal negara (PMN) Rp3,5 triliun khusus untuk pabrik gula milik BUMN.
"Kita ingin swasembada gula 2018. Tadi dilapori, di Brazil, pabrik gula juga memproduksi bioetanol, listrik, CO2, dan lain-lain. Pemerintah mendukung, PMN untuk industri gula Rp3,5 triliun," kata Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto, milik PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X), Kamis (21/5/15).
Jokowi menjelaskan berbagai perbaikan menuju industri gula terintegrasi juga akan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan tambahan produk nongula, bagi hasil ke petani tebu juga bisa meningkat. "Nanti akan ada tambahan pendapatan bagi petani dari itu," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel yang mendampingi untuk mengumumkan harga patokan petani (HPP) gula. Mendag mengumumkan bahwa HPP gula 2015 ditetapkan sebesar Rp8.900 per kilogram, meningkat dibanding HPP 2014 sebesar Rp8.400.
"Saya minta HPP itu ada yang bertanggung jawab, Menteri BUMN mengawal dan bertanggung jawab untuk membelinya," kata Jokowi yang langsung disambut tepuk-tangan para petani.
Produksi Gula PTPN X
PT Perkebunan Nusantara X atau PTPN X menargetkan produksi gula pada musim giling 2015 mencapai 507.714 ton, meningkat sebesar 8,48 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 468.003 ton. Perusahaan telah melakukan sejumlah langkah perbaikan pabrik gula dan peningkatan kinerja lahan untuk menyambut musim giling 2015 yang dimulai pada bulan Mei dan Juni 2015.
Direktur Utama PTPN X, Subiyono mengatakan pihaknya sudah melakukan perbaikan di berbagai lini, mulai dari budidaya (on-farm) hingga pengolahan tebu (off-farm). “Seiring dengan berbagai perbaikan di sejumlah pabrik gula dan peningkatan kinerja lahan, kami yakin bisa mencapai target," kata Subiyono, Kamis (21/5/15)
PTPN X saat ini memiliki 11 pabrik gula (PG) di Jawa Timur yang tersebar di Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Jombang, Nganjuk, hingga Tulungagung. Jika ditotal, 11 PG itu mempunyai kapasitas giling 37.000 ton tebu per hari.
Tahun ini, PTPN X yang merupakan produsen gula terbesar di Indonesia menargetkan bisa menggiling tebu sebanyak 6,11 juta ton. Sementara luas lahan tebu tahun ini diprediksi meningkat 3,2% dari 72.435 hektar pada tahun lalu menjadi 74.877 hektar pada akhir 2015.
Produktivitas lahan tebu ditetapkan sebesar 81,6 ton tebu per hektar dan produksi gula sebesar 6,78 ton gula per hektar. Rendemen ditargetkan mencapai 8,29%, lebih baik dari realisasi 2014 yang tercatat sebesar 7,71 %.
Gula Hasil PG di Jatim Harus ber-SNI
Sudah mendekati musim giling tebu pada pertengahan Mei, Dinas Perkebunan Jatim mengharuskan pabrik gula untuk memproduksi gula sesuai SNI (Standar Nassional Indonesia). Dengan standar tersebut, maka diharapkan dapat menghasilkan gula premium dengan kualitas yang tinggi.
“Mulai bulan Juni saat giling tebu berlangsung di seluruh PG di Jatim akan diberlakukan SNI bagi produk gula yang dihasilkan. Pemberlakuan SNI ini bagi PG bukan untuk petani,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (14/5/15).
Samsul Arifien menjelaskan untuk menunjang pemberlakuan SNI ini maka akan diterapkan sistem ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). ICUMSA atau tingkat kemurnian gula yang berkaitan dengan warna gula bagi gula kristal putih (GKP) Jatim juga telah ditentukan standar nilainya.
Untuk ICUMSA dengan nilai 80-180 diberlakukan bagi GKP kualitas satu. Sedangkan nilai 180-300 diberlakukan bagi GKP kualitas dua. Seperti diketahui, semakin rendah nilai ICUMSA maka tingkat kemurnian gula semakin bagus dan warna semakin putih.
Selama ini, kata Samsul, standar ICUMSA telah dilakukan di PG Semboro, Kab Jember yang menghasilkan GKP dengan nama Gulapas. “Gulapas salah satu contoh gula yang masuk kategori premium. Lebih bersih dan harganya juga lebih mahal bisa mencapai Rp 10-11 ribu per kg,” katanya.
Jika PG bisa memproduksi gula sesuai SNI dan ICUMSA yang rendah, katanya, maka GKP Jatim bisa lebih memiliki daya saing. Hal ini dikarenakan gula premium punya pasar tersendiri dan leibih diminati masyarakat.
Penerapan SNI me rupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan Badan Standarisasi Nasional (BSN). Alasan selayaknya sertifikasi SNI tersebut diberikan pada PG di Jatim, karena konsumen gula pada beberapa PG adalah golongan menengah keatas. Sasaran konsumen pada golongan tersebut karena gula akan dipasarkan dengan harga lebih tinggi dari GKP biasa.Ditambahkannya, dengan sertifikasi SNI kualitas gula dalam negeri akan sama dengan standar internasional. Manfaatnya, perkembangan pasar negara tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Selain itu, barang-barang hasil produksi tersebut juga untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. (hd/Logistics)
 

garuda indonesia
Garuda Indonesia Raih Laba Kuartal I/2015 US$12,4 Juta
JAKARTA (LOGISTICS) : Manajemen BUMN sektor transportasi udara, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil membukukan laba sebesar US$12,4 juta pada kuartal I 2015 atau meningkat 107,5% dibanding periode sama 2014 yang mengalami kerugian sebesar US$166,2 juta.
Direktur Utama Garuda Indonesia, M Arif Wibowo, usai RUPS PT Garuda Indonesia, di kantor Garuda, Tangerang, Jumat (15/5/15), mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari strategi jangka pendek perusahaan dan berbagai langkah efisiensi.
"Ini merupakan strategi quick wins karena 2015 merupakan tahun konsolidasi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan atau revenue generator dan cost structure recovery [perbaikan struktur pembiayaan]," kata Wibowo.
Secara khusus pendapatan (operating revenue) Garuda Indonesia pun, lanjut dia, ikut terkerek sebesar US$927,3 juta pada kuartal I 2015 atau meningkat sebesar 13,4% dibanding periode yang sama 2014 yang hanya mencapai US$817,4 juta.
Dia menambahkan, pendapatan pendapatan dari penumpang pun meningkat sebesar 10,6% menjadi US$753,6 juta pada kuartal I 2015 dibandingkan periode sama 2014 sebesar US$681,0 juta.
Artinya, lanjut dia, jumlah penumpang pun mengalami kenaikan sebesar 18,3% menjadi 7,6 juta penumpang pada kuartal I 2015 dibandingkan periode sama 2014 sebanyak 6,4 juta penumpang.
Selain penumpang, dia menambahkan, muatan kargo yang diangkut juga turut terkontraksi sebesar 6,7% menjadi 100.920 ton pada Kuartal I 2015 dibandingkan periode yang sama 2014 sebanyak 94.608 ton. "Di samping itu, peningkatan juga terlihat dari pangsa pasar domestik dan internasional," katanya.
Pangsa pasar domestik Garuda Indonesia pada kuartal I 2015 mencapai 45%, meningkat dibanding periode sama 2014 sebesar 37%, sementara pangsa pasar internasional meningkat menjadi 34% pada kuartal I 2015 dibandingkan periode sama 2014 sebesar 21%.
Dia mengatakan, peningkatan pangsa pasar internasional juga dipicu oleh peresmian rute baru Beijing-Denpasar selama tiga kali dalam seminggu mulai Januari 2015.
Untuk lebih memperkuat pasar internasional, dia juga lebih menekankan rute-rute Timur Tengah dan Cina.
Upaya yang dilakukan, dia menyebutkan, di antaranya dengan mengubah kompartemen bisnis menjadi seluruhnya kelas ekonomi dari enam pesawat Boeing B-777-800 untuk rute ke Cina.
Guangzhou-Denpasar
Maskapai BUMN nasional, Garuda Indonesia direncanakan bakal membuka penerbangan langsung Guangzhou-Denpasar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia.
Lebih jauh Manajer Umum Garuda Indonesia Guangzhou Dharmawan J Hendrata kepada Antara di Beijing, Jumat, mengatakan operasional untuk jalur penerbangan tersebut telah mendapat persetujuan pihak Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (Civil Aviation Administration of China/CAAC).
"Izin dari CAAC telah turun Kamis [21/5/15] lalu dan akan diproses lebih lanjut kepada Kementerian Perhubungan RI," ungkapnya.
Dharmawan mengatakan bahwa pihaknya berencana jalur penerbangan nonstop Guangzhou-Denpasar itu bisa operasional mulai 8 Juli 2015 bersamaan dengan liburan musim panas.
Secara khusus dia menambahkan pembukaan jalur penerbangan langsung ke Bali dari Guangzhou didasarkan pada tingginya minat masyarakat Tiongkok untuk berwisata ke Bali.
Terkait performa Garuda Indonesia Guanzhou, Dharmawan mengatakan pada kuartal pertama 2015 tingkat isian mencapai 82% atau naik dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai 70%.
Sebelumnya, Garuda Indonesia pada 13 Januari 2015 telah membuka penerbangan nonstop dari Beijing menuju Denpasar. Dengan begitu, untuk saat ini Garuda Indonesia telah menerbangi empat rute reguler yakni Beijing-Jakarta, Shanghai-Jakarta, Guanzghou-Jakarta, dan Beijing-Denpasar.
Data Kementerian Pariwisata RI menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2014 tercatat 9,4 juta, dan diharapkan meningkat menjadi 12 juta pada 2015.
Dari jumlah tersebut, pelancong asal Tiongkok masih berada pada urutan keempat dengan jumlah turis yang datang ke Indonesia sekitar satu juta orang pada 2014.
Indonesia menargetkan jumlah kunjungan turis Tiongkok sebanyak sepuluh juta dalam lima tahun kedepan. (hd/logistics)
 

ruu perkotaan
BAPPENAS Siapkan RUU Perkotaan
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyiapkan rancangan undang-undang perkotaan untuk membangun perkotaan secara berkelanjutan serta layak menjadi tempat tinggal untuk warganya.
"Jadi perkotaan ini kan multisektoral dan kompleks. Untuk itu kami menyiapkan UU Perkotaan agar kota dapat menjadi pusat perekonomian dan tetap layak menjadi tempat tinggal," kata Wakil Direktur Masalah Perkotaan (Deputy Director Urban Affairs) Bappenas Zaenal Arifin di Jakarta, Jumat (15/5/15).
Lebih dalam Zaenal mengatakan undang-undang mengenai perkotaan dibutuhkan untuk menghubungkan perundangan yang sudah ada karena perundangan yang ada masih berupa irisan-irisan dalam sektor tertentu dan belum mencakup seluruh aspek perkotaan.
"Di situlah pentingnya undang-undang perkotaan ini, untuk menjahit beberapa undang-undang yang hanya dalam sektor tertentu demi kota yang berkelanjutan," ujar dia.
Secara khusus Undang-undang perkotaan, ujar dia, juga ditujukan agar pembiayaan pembangunan lebih efisien karena lebih terencana.
Lebih jauh dia menuturkan selama ini pembangunan di kota cenderung "semrawut" karena kebijakan setiap dinas belum terintegrasi dan dan terencana dengan baik sehingga banyak terjadi "bongkar pasang".
Selain itu, Zaenal mengatakan undang-undang itu akan mengatur lebih detail mengenai tipologi perkotaan sebagai acuan pembangunan agar tepat guna. "Tipologi misalnya metropolitan kapasitas penduduk sedang-kecil, kalau megapolitan besar. Semua berbeda, penanganan berbeda. Harus dilihat itu, karena programnya juga akan berbeda tergantung kebutuhan kotanya," kata dia.
Secara lebih detail menurut Zaenal, rancangan undang-undang itu sedang disusun dan ia berharap nantinya RUU itu dapat dimasukkan ke dalam Prolegnas periode selanjutnya. (hd/Logistics)
 

azerbaijan
Azerbaijan Ingin Inves di Sektor Infrastruktur dan Kilang Minyak di Indonesia
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah sebuah negara bekas jajahan Rusia, Azerbaijan tengah membidik investasi di bidang infrastruktur dan kilang minyak di Indonesia.
Hal ini disampaikan Duta Besar Republik Azerbaijan untuk Indonesia Tamerlan Karayev saat bertemu Menteri Perindustrian Saleh Husin.
"Kami ingin meningkatkan kerjasama ekonomi bidang perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra bisnis penting bagi kami," kata Tamerlan Karayev di Jakarta, Rabu (13/5/15).
Secara khusus Tamerlan mengatakan, pihaknya tengah mengkaji beberapa investasi yang akan direalisasikannya tersebut untuk kemudian disampaikan kembali ke pihak Pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, Azerbaijan sangat tertarik investasi di bidang infrastruktur. "Saat ini pemerintah kan punya program pembangunan 14 kawasan industri, mungkin akan kami arahkan ke sana," kata Sigit.
Selain itu, lanjut Sigit, Azerbaijan juga ingin berinvestasi bidang pengilangan minyak, mengingat negara tersebut adalah yang pertama kali melakukan pengilangan minyak di dunia. "Mereka ingin ada satu pengilangan di Indonesia. Kalau ada proyek, mereka pasti berminat investasi. Nanti kami lihat lagi," kata Sigit. (hd/Logistics)