Logistics Journal No. 159/April 2015

cver april 2015

 


 Editorial - PERATURAN UNIQ BIN ANEH

Akhirnya Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri nomor PM 74 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Pada pasal 6 ayat (4) huruf e menyebutkan “memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau di audit oleh kantor akuntan publik”. Ini adalah pasal yang akan membunuh sebagian besar perusahaan JPT yang nota bene adalah perusahaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan jumlah sampai dengan 85%. Peraturan Menteri ini ditandatangani pada tanggal 9 April 2015, diundangkan oleh Menteri Hukum & HAM tanggal 16 April 2015.
Namun dalam kurun waktu 2 (dua) minggu kemudian keluarlah Peraturan Menteri nomor 78 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri nomor 74 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang ditanda tangani tanggal 22 April 2015. Ada perubahan secara mendadak dalam waktu tidak sampai dua pekan, khususnya terhadap ketentuan tentang modal yang harus disetor oleh JPT. Isi perubahannya adalah “Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ditambah huruf i, sehingga Pasal 6 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : i. bagi badan usaha yang memiliki modal setor lebih kecil sebagaimana pada ayat (4) huruf e, wajib memperoleh rekomendasi dari asosiasi terkait yang diakui oleh Pemerintah”.
Pada pasal 9 juga ada perubahan, yaitu ditambah ayat (1a) dengan redaksi “Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, bagi badan usaha yang memiliki modal disetor lebih kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), huruf i, mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah mendapatkan masukan dari asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan format contoh 1 pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.”
Perubahan di kedua pasal tersebut masih banyak menimbulkan penafsiran yang harus dijelaskan secara rinci guna mendapatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha JPT. Berapakah besaran terkecil modal disetor yang harus dapat rekomendasi asosiasi JPT? Siapakah yang dimaksud dengan Otoritas Transportasi? Mengapa harus ada perubahan kata “rekomendasi” pada pasal 6 ayat (4) huruf i menjadi “mendapat masukan” dari asosiasi JPT.
Saat tidak ditentukan secara jelas besaran terkecil modal disetor bagi pendirian JPT baru atau penyesuaian modal bagi JPT lama, maka akan menjadi jebakan multi tafsir yang tidak menjamin kepastian hukum. Padahal pada pasal 6 ayat (4) huruf bisa menyebut angka pasti modal dasar 25M sedangkan modal disetor 25% dari modal dasar. Sedangkan pada huruf (i) tambahannya tidak bisa menyebutkan modal setor lebih kecil. Apakah besarannya diserahkan kepada masing-masing wilayah provinsi? Ataukah akan ada peraturan pelaksanaan teknis dari PM 78 ini?
Peraturan Menteri yang keluar untuk mengatur JPT sepertinya sebuah peraturan setingkat menteri yang bersifat prematur atau terburu-buru. Sehingga masih butuh perubahan-perubahan, dimana perubahannyapun juga tidak mengatur secara tuntas dan final serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Ataukah negeri ini memang sedang diatur, dikelola, diurus bahkan dipimpin secara terburu-buru? Siapakah yang membuat semuanya menjadi terburu-buru dan menjadi centang prenang tidak beraturan alias semrawut jadi serpihan tidak berwajah? (guslim-april'15)

alfi jatim
ALFI JATIM Bakal Sikapi Keberadaan PM 74/2015
Terkait Batas Minimum Penyetoran Modal Perusahaan JPT Sebesar Rp. 25 Miliar
SURABAYA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forweding Indonesia (ALFI) Jawa Timur mengeluarkan sikap keras terkait rencana Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang batasan wajib setoran modal bagi perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang mencapai minimum Rp25 miliar dari sebelumnya hanya Rp200 juta.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Menteri berupa Keputusan Menteri (KM) No. 10 tahun 1988 yang menjadi dasar regulasi perusahaan JPT dengan Peraturan Menteri No 74 tahun 2015.
Ketua Umum ALFI Jatim, Hengky Pratoko menyatakan pihak kini tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi diberlakukannya PM 74/2015 yang dinilai sangat memberatkan dunia usaha khususnya bagi perusahaan JPT yang kini telah beroperasi.
"ALFI Jatim sangat merespon keras keberadaan PM 74/2015 yang telah dikeluarkan dan kini sedang diproses pengesahannya di Kemenkum-HAM agar bisa berlaku. Keberadaan regulasi hasil revisi itu jelas sangat tidak pro dunia usaha khususnya bagi perusahaan JPT yang telah lama eksis akibat penaikan batas minimum modal yang mencapai Rp25 miliar," kata Hengky kepada pers, Jumat, (17/4/15).
Lebih jauh Hengky menyatakan jumlah perusahaan JPT yang beruperasi di Jatim khususnya wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mencapai 650 perusahaan dari totalnya secara nasional 3.500 perusahaan.
"Mayoritas perusahaan [JPT] yang kini beroperasi itu berategori Usaha Kecil-Menengah atau UKM. Dengan perubahan batasa modal yang baru sebesar Rp25 miliar tentu sangat menyengsarakan dan akan berimbas banyak perusahaan yang gulung tikar akibat tidak bisa memenuhi syarat tersebut," kata Hengky.
Bahkan secara tegas, Hengky menyatakan bila peraturan itu dipaksakan berlaku maka dari 650 perusahaan JPT di Jatim itu maka akan tinggal 2-3% saja yang bisa survival. "Bila tidak ada kompromi dan perubahan atas aturan itu [PM 74/2015] maka perusahaan JPT di Jatim yang masih eksis diprediksi tinggal 2%-3% dari total 650 perusahaan yang ada," tegasnya.
Pembina yang mantan Ketum ALFI Jatim, Purnomo Sadewo menyatakan kebijakan pemerintah ini sangat disesalkan semua kalangan khususnya ALFI se-Indonesia.
"Kami [ALFI] masih mempertanyakan dasar kemunculan kebijakan yang cenderung membunuh tersebut. Kami masih berbaik sangka jangan-jangan Pak Jokowi [Presiden Joko Widodo] dengan keberadaan aturan ini sama sekali tidak tahu. Karena jelas misinya sangat bertolak belakang dengan Nawacita yang menjadi dasar kebijakan pasangan Jokowi-JK itu," ujarnya.
Purnomo menegaskan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah hukum bila hal ini akan benar-benar dilaksanakan.
"Kalau aturan itu dimaksudkan untuk perusahaan asing atau perusahaan JPT yang baru tentu ALFI tidak akan mempersoalkan. Tapi kalau diberlakukan secara umum bagi keseluruhan perusahaan JPT yang sudah eksis maka ini sangat tidak fair. ALFI mencurigai, kebijakan ini ada unsur titipan dari pemain asing yang akan masuk ke sektor usaha JPT nasional," kata Purnomo.
Sekretaris ALFI Jatim, Mohammad Dyah Agus Muslim menyatakan ALFI se-Indonesia kini telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi termasuk bakal melakukan gugatan hukum bila aturan itu tetap dipaksakan berlaku.
"Intinya 24 DPW ALFI se-Indonesia telah menyatakan siap tempur. Langkah yang akan dilakukan berdimensi hukum dan politik. Untuk dimensi hukum akan menempuh jalur hukum diantaranya bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah politis yang akan diambil yaitu berkoordinasi dengan kalangan DPR khususnya Komisi V terkait persoalan ini," ungkapnya. (logistics/hd)

menhub resmikan pt kalog
MENHUB Resmikan Beroperasinya PT KALOG KA petikemas Surabaya-Jakarta
SURABAYA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan (Menhun) Ignatius Jonan meresmikan beroperasinya angkutan petikemas dengan moda Kereta Api (KA) dari Container Yard (CY) atau penimbunan petikemas di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menuju Jakarta pada Kamis (9/4/15).
"Angkutan KA Petikemas yang dikelola oleh PT KALOG [Kereta Api Logistik] ini diharapkan akan mempu diterima publik dan bisa menekan hambatan logistik sehingga bisa menjadi lebih efisien," kata Jonan seusai meresmikan pengoperasian KALOG dari CY PT TPS, Kamis (9/4/15)
Secara khusus Menhub mengatakan penguperasian sarana angkutan logistik petikemas ini nantinya akan bersaing dengan moda angkutan lainnya.
"Yang jelas angkutan KA Petikemas ini untuk trayek panjang, Surabaya-Jakarta. Keberadaannya akan ditentukan oleh pasar dan ini akan bersaing dengan sejumlah angkutan moda petikemas lainnya. Semuanya tergantung publik dan pasar yang ada, siapa yang lebih efisien pasti akan unggul," kata Jonan.
Direktur Utama PT Kereta Api Logistik Budi Noviantoro menyatakan pihaknya merasa optimis bahwa jasa layanan angkutan kargo logistik dengan petikemas yang diangkut KA itu akan bisa diterima oleh masyarakat dan pasar. "Ini untuk membantu menekan biaya logistik, makanya angkutan KA Logistik ini bertrayek jarak jauh, Surabaya-Jakarta. Kalau jarak pendek dipastikan akan kalah bersaing dengan moda angkutan logistik lainnya. Kalau jangka panjang, moda ini akan mampu bersaing secara unggul," kata Budi seusai peresmian angkutan petikemas KA Logistik dari CY PT TPS, Kamis (9/4/15).
Secara khusus Noviantoro menyatakan upaya pengadaan angkutan petikemas melalui KA Logistik ini diharapkan akan memaksimalkan fungsi jalur doble track KA Surabaya-Jakarta yang sudah terhubung.
"Buat apa ada doble track KA Jakarta-Surabaya, kalau tidak dimanfaatkan dengan keberadaan KA Logistik ini," ujarnya.
Noviantoro menyatakan kapasitas frekuensi KA Logistik Surabaya-jakarta ini bisa mencapai 15 kali dalam satu hari.
"Meski tahap awal baru beroperasi sebanyak 2 kali, namun kapasitasnya bisa mencapai 15 kali perjalanan setiap hari. Namun ini semua kembali kepada pasar, bagaimana pasar merespon keberadaan kami [KA Logistik/Kalog] ini," tegasnya.
Sementara itu sebelumnya Kepala Seksi Humas Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Heru Suprapto menyatakan bahwa keberadaan angkutan petikemas dengan KA ini tengah didorong oleh Kemenhub guna menekan biaya logistik yang ada.
"Ini bukti dukungan dari Kementerian Perhubungan terhadap kebijakan pemerintah baru tentang konsep tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Kepala Seksi Humas Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Heru Suprapto kepada wartawan di Kantor PT TPS, Rabu (8/4/15).
Lebih jauh Heru menjelaskan peresmian KA kontainer ini merupakan tonggak kembalinya angkutan multimoda petikemas di pelabuhan. PT TPS sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) memiliki fasilitas jalur KA yang melintas dari Depo Kalimas milik PT Kereta Api Logistik (KALOG) sampai ke dalam CY milik PT TPS.
Fasilitas jalur KA ini, dibangun sejak 1992 dan mulai digunakan dalam kurun waktu 1994-2004. Setelah tahun 2004, fasilitas jalur KA tersebut tidak dipergunakan lagi. Memasuki 2015, PT KALOG yang merupakan anak perusahaan PT KAI melengkapi layanan angkutan peti kemas kereta api yang dimiliki dengan jalur KA yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Perak melalui kerjasama dengan PT TPS.
"Angkutan multimoda petikemas ini merupakan satu-satunya di Indonesia, karena fasilitas jalur rel KA di dalam CY hanya ada di PT TPS. Tujuannya untuk mengurangi lama petikemas mengendap di Pelabuhan. Saat ini yang direncanakan hanya keberangkatan saja," jelasnya.
Direncanakan, KALOG akan mengoperasikan 2 rangkaian KA (KALOG 1 dan KALOG 2) dengan stamformasi masing-masing 30 Gerbong Datar (GD). "Mengenai jadual keberangkatan koodrinasi dengan Kalog. Mungkin akan mengambil jam-jam sepi untuk mengangkut petikemas," tandasnya. (Logistics/hd)

bongkarmuat lembar
Kinerja Bongkar Muat Petikemas Di Pelabuhan Lembar Naik 400%
LEMBAR-LOMBOK (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III mencacatkan kinerja yang positif terhadap peningkatan arus petikemas di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat juga diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja di pelabuhan tersebut.
Lebih jauh produktivitas kerja itu dinilai tak tanggung-tanggung, yang mengalami peningkatan 400%. Peningkatan itu terjadi pasca-kedatangan dua unit alat bongkar muat baru jenis fixed crane pada pertengahan Februari 2015 lalu.
General Manager Pelindo III Cabang Lembar Mudjiono mengatakan alat bongkar muat jenis fixed crane tersebut khusus digunakan untuk bongkar muat petikemas. Selama ini pelayanan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Lembar menggunakan crane darat dan crane kapal. Produktivitas kedua alat tersebut hanya 8 boks per jam.
"Satu fixed crane dapat menangani petikemas hingga 16 boks per jam. Jadi dengan dua alat baru ini dalam satu jam kami bisa menangani 32 boks petikemas," kata Mudjiono, pada Kamis (16/4/15).
Lebih dalam menurut Mudjiono, untuk mendatangkan kedua alat itu Pelindo III mengeluarkan biaya sebesar US$2,74 juta. Kedua alat itu didatangkan Pelindo III dari Tiongkok.
Selain menerima tambahan dua unit fixed crane, Pelabuhan Lembar juga akan menambah lapangan penumpukan petikemas seluas 9.000 meter persegi. Lapangan penumpukan itu akan memperkuat lapangan yang sudah ada yang memiliki luas 18.650 meter persegi. Hal itu dilakukan melihat arus petikemas yang semakin meningkat. "Saat ini kapasitas lapangan penumpukan sekitar 876 TEUs. Dengan adanya penambahan ini akan menjadi 1.200 TEUs," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengungkapkan arus petikemas di Pelabuhan Lembar pada tahun 2014 lalu mencapai 27.080 TEUs. Jumlah tersebut naik 33% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 20.389 TEUs.
Peningkatan itu, kata Edi menunjukkan pengiriman barang melalui petikemas semakin diminati oleh para pemilik barang. "Ini juga menunjukkan permintaan barang di kawasan itu meningkat. Artinya perekonomian disana juga meningkat," katanya.
Namun demikian, peningkatan arus petikemas di Pelabuhan Lembar tidak diimbangi oleh pertumbuhan industri di kawasan tersebut. Selama ini Pelabuhan Lembar hanya sebatas menjadi pelabuhan tujuan bagi pengiriman barang. Belum ada komoditas yang dijual keluar. Kondisi itu menyebabkan tingginya harga barang yang berasal dari luar kawasan tersebut.
"Sekali datang kapal-kapal dari Surabaya membawa sekitar 250 boks petikemas berisi berbagai jenis komoditas. Kembali ke Surabaya mereka hanya membawa lima petikemas yang ada isinya. Sisanya kosong," ungkapnya. (Logistics/hd)

wahyu widayat
Wahyu Widayat (Kepala Otoritas Pelabuhan III)
Layanan di Pelabuhan Tanjung Perak Mesti Transparan dan Akuntabel
SURABAYA (LOGISTICS) : Keberadaan Otoritas Pelabuhan III yang berkantor pusat di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya belakangan ini menunjukkan kinerja yang cukup berarti khususnya terkait pembenahan seputar layanan kepelabuhanan di pelabuhan terbesar kedua di Indonesia itu.
Bagaimanapun, problem yang mendera di pelabuhan relatif banyak, namun perlahan tapi pasti sejumlah persoalan yang diduga dapat menghambat perputaran ekonomi dan bisa menyebabkan biaya logistik tinggi itu satu-persatu mulai diurai dan dipecahkan serta diberikan problem solver secara mendasar.
Boleh jadi, perubahan terstruktur menuju kebaikan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya itu berkat tangan dingin dari sosok kalem penuh karisma, kelahiran Magelang, 12 Agustus 1956. Sosok itu bernama Wahyu Widayat, pria yang telah malang melintang dalam dunia kepelabuhanan nasional sejak 1984.
Wahyu Widayat memang telah menjabat sebagai Kepala Otoritas Pelabuhan III belum seumur jagung, namun sejumlah pihak khususnya kalangan pelaku usaha mulai memberikan respek atas beberapa upaya yang berbentuk terobosan telah membuat pergerakan bisnis di Tanjung Perak Surabaya menjadi sangat nyaman dan ramah bagi pelaku usaha.
Kementerian Perhubungan memang secara resmi melantik Wahyu Widayat pada 16 Desember 2014, pasca dilantik, suami Tri Warni SH, pegawai Pemprov DKI Jakarta itu segera melakukan pembenahan secara mendasar atas sejumlah keluhan.
Langkah pertama yang dilakukan Ayah berputra empat ini yaitu penghapusan pungutan liar yang sudah sejak lama dikeluhkan oleh sejumlah pihak khususnya kalangan pengusaha.
"Terus terang saat dilantik di Jakarta, atasan telah berpesan agar segera menuntaskan problem pungli [pungutan liar] yang sering dikeluhkan dunia usaha di Tanjung Perak," kata Wahyu kepada Logistik saat melakukan wawancara khusus, belum lama ini.
Secara khusus Wahyu menceritakan kiat sukses membrantas pungli di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
"Problem pungli ini memang sebenarnya merupakan fenomena laten yang telah bermanivestasi sehingga tidak mudah diberantas bila tidak dilakukan proses pendekatan yang sangat mendasar dan dibarengi dengan law enforment yang konsisten," ujar Wahyu yang merupakan alumni Tata Laksana Pelayaran Niaga Tahun 1982 itu.
Profil kemampuan Wahyu semakin terasah dengan kesempatan yang diperolehnya dari pemerintah untuk menimba ilmu seputar urusan kepelabuhanan di bebarapa negara diantaranya Jepang, Singapura, Cina, Jerman, Australia, Brunei Darussalam dan masih banyak lagi.
Sebagai pimpinan, Wahyu segera melakukan langkah konsolidasi yang bersifat internal dengan melakukan pendekatan secara emosional diwadahi kedinasan sambil menekankan makna penting fungsi abdi negara dan public services kepada bawahan.
"Konsolidasi ini berjalan bagus dan membuahkan kesepakatan internal yang diwujudkan dengan adanya pakta integritas bagi pegawai OP III untuk menerapkan semboyan No Tipping [tidak ada pungutan], alhamdulillah pasca kesepakatan di internal yang diambil selama 2 hari itu maka langkah ke luar dengan mengundang semua stakehokder dan menyatakan bahwa OP III akan menindak keras siapapun yang melakukan pungli secara hukum mulai didengungkan," kata Wahyu yang pernah bertugas di OP IV Makasar dan OP II Tanjung Priok itu.
Kesepakatan OP III dan stakeholder pun juga berhasil dituai, dan dalam rentang tidak kurang dari seminggu, praktek pungli yang konon dulunya menggurita di Pelabuhan Tanjung Perak berhasil diberantas.
"Kesepakatan itu hingga kini masih terus berlaku ditambah dengan adanya proses yang transparan dan melibatkan semua pihak khususnya pelaku usaha dalam pengambilan kebijakan. Jadi semuanya harus clear and clean dalam prosesnya, serta semua keputusan bersifat transparan, terbuka dan akuntable. Publik bisa mengetahui secara terbuka pula, karena juga disediakan kontak layanan publik. Intinya OP III sudah berubah menjadi layan publik yang menjunjung aspek tranpransi dan akutabilitas," tegas mantan Kepala Adpel Cirebon tersebut.
Tidak bisa lepas dari dunia pendidikan
Wahyu Widayat secara berseloroh menyatakan dirinya sebenarnya tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, karena dirinya menceritakan bahwa untuk bertahan hidup saat menjalani kerasnya kehidupan Jakarta sesaat baru menjadi pegawai.
"Jadi, saya ini hampir sepanjang hidup berkarier di Kementerian Perhubungan tidak bisa dilepaskan dengan dunia pendidikan. Ini saya jalani sejak awal sekali masuk menjadi pegawai. Pagi - siang ngantor, sore-malam mengajar di sekolah dibawah kementerian perhubungan. Ya semua ini saya lakukan untuk bisa bertahan hidup, selain saya memang mencintai dunia pendidikan itu sendiri," ungkapnya.
Lekatnya Wahyu Widayat dengan dunia pendidikan bisa dilihat bahwa dirinya saat ini berstatus sebagai Lektor pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta.
"Semua ini saya gunakan untuk memotivasi kepada 4 orang anak saya agar bisa mecari ilmu hingga tinggi sesuai bakat dan kesenangannya masing-masing. Alhamdulilah mereka semua bisa mengikuti harapan saya tersebut," ujarnya.
Cita-cita besar di Pelabuhan Tanjung Perak
Secara khusus Wahyu Widayat masih menyisakan sejumlah harapan besar terkait pengembangan layanan dan usaha di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kedepan termasuk wilayah hitterland yang ada baik di Gresik dan Bangkalan.
Pengembangan wilayah Pelabuhan Tanjung Perak akan masuk dalam desain besar berupa Masterplain Pelabuhan Tanjung Perak yang meliputi Surabaya, Gresik dan Bangkalan yang terintegrasi.
"Masterplain ini dulu disebut RIP [Rencana Induk Pelabuhan]. Masterplain ini kini sudah selesai dibahas dengan pihak terkait. Harapannya masterplain pelabuhan ini bisa segera mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Gresik dan Bangkalan serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Wahyu, bila masterplain pelabuhan itu telah mendapat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah, maka kemudian proses selanjutkan akan diurus untuk segera mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan.
“Harapannya masterplain pelabuhan ini bisa bersinergi dengan keberadaan RT/RW [Rencana Tata Ruang dan Wilayah] di masing-masing wilayah,” ungkapnya.
Secara khusus Wahyu berpendapat bahwa keberadaan Masterplain pelabuhan ini diharapkan dapat mendorong bermunculannya Badan Usaha Pelabuhan yang lainnya, baik BUMN, Swasta maupun BUMD di wilayah sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
"Saya yakin akan bermunculan BUP-BUP lainnya yang segera meramaikan BUP yang saat ini sudah beroperasi. OP III punya kewajiban moral untuk mendorong kemunculan BUP-BUP tersebut," tegasnya.
Selanjutnya Wahyu Widayat juga mengharapkan OP III segera meluncurkan Pusat Layanan Terpadu untuk semua aspek khususnya bagi tambat dan labuh di Pelabuhan Tanjung Perak dengan prinsip First Come First Services.
"Layanan ini diharapkan bisa melayani masyarakat secara lebih baik lagi dan dapat menghindari keluhan yang selama ini terjadi. Layanan ini sangat transparan karena semua keputusan akan dipublikasi melalui website pasca diteken oleh stakeholder sesaat diambil keputusan bersama," ungkap Wahyu Widayat.
OP III juga kedepan akan membenahi soal bongkar muat khususnya terkait tenaga kerja bongkar muat yang ada.
"PBM [Perusahaan Bongkat Muat] maupun TKBM [Tenaga Kerja Bongkar Muat] akan diajak bicara dan diberi pengarahan agar bisa bertindak lebih profesional dengan mengacu pada sebuah kesepakatan kerja yang berpedoman pada proses efisiensi dan produktifitas kerja serta upaya menekan biaya logistik," tegasnya.
Sementara itu Pelabuhan Tanjung Perak di kawasan dermaga Kalimas yang identik dengan keruwetannya dan kekumuhannya, Widayat tengah mengupayakan sebuah perombakan secara menyeluruh tanpa meninggalkan aspek estetika terkait posisi wilayah itu yang sebagian besar masuk dalam kawasan Cagar Budaya.
"OP III memimpikan dan tengah mengupayakan bersama Pelindo [PT Pelabuhan Indonesia] III untuk merevitalisasi kawasan dermaga Kalimas yang menjadi lokasi berusahanya operator kapal Pelra [Pelayaran Rakyat]. Di wilayah itu juga dilengkapi dengan Pusat Pelayanan Kalimas Terpadu. Semoga kawasan Kalimas ini bisa seperti kawasan Sunda Kelapa di Jakarta dan menjadi kawasan wisata bahari," tegasnya. Wahyu menyatakan pihaknya mengupayakan sejumlah langkah dan upaya itu pada intinya untuk membuat kawasan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjadi lebih tertib dan memiliki kenyaman bagi dunia usaha serta mampu menekan biaya logistik yang ada. "Dengan itu semua maka otomatis akan bisa berimbas positif terhadap perekonomian di Jatim secara khusus dan Indonesia secara umum," pungkasnya. (Logistics/hd)

investasi indonesia
Target Investasi Di Indonesia Rp. 519 Triliun Atau Naik 14% Dari 2014
SURABAYA (LOGISTICS) Masalah perizinan masih menjadi kendala utama bagi proses investasi di Indonesia. Padahal target penambahan investasi pada 2015 ini sangat besar yakni Rp519 triliun atau naik 14% dibanding pencapaian pada 2014 lalu.
Dari jumlah itu dirinci untuk beberapa daerah di Indonesia. Untuk Jawa sebesar Rp 282,6 triliun, Sumatera Rp 75,2 triliun, Kepulauan Kalimantan Rp 74,5 triliun, Sulawesi Rp 27,8 triliun, Bali Rp 19 triliun, Maluku Rp 7,3 triliun dan Papua Rp 33,2 triliun.
"Sedangkan untuk target hingga 2019 sebesar Rp3.500 triliun," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, di Surabaya, Selasa (14/4/15).
Dari target investasi itu, Indonesia menawarkan banyak bidang usaha mulai perikanan, maritim, peternakan, pengolahan bahan mentah dan sebagainya. Diakui Franky, saat ini justru banyak negara yang mau mencoba investasi baru di Indonesia yang sebelumnya belum digeluti. Misalnya Jepang mencoba investasi di bidang peternakan yang biasanya dikuasai investor Australia. "Bahkan Jepang mau investasi di bidang maritim di Jatim," ungkap Franky.
Karena itulah, untuk bisa memanjakan investor pemerintah melalui BPKPM harus memberikan fasilitas yang memanjakan investor di antaranya ketersediaan aliran listrik. Pemerintah akan membangun ketenagalistrikan sebesar 35 ribu megawatt. Selain itu juga akan membangun waduk, bandara-bandarabaru dan 24 pelabuham di Indonesia.
"Peluang Indonesia meraup investasi sangat besar. Waktu kunjungan presiden ke China dan Jepang beberapa waktu lalu ada peluang investasi sneilai 73 miliar USD untuk 15 provinsi di Indonesia di 12 sektor usaha," jelasnya.
Tidak hanya infrastruktur perizinan yang utama. Saat ini BKPM sedang melakukan koordinasi dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar perizinan bisa lebih cepat, sederhana,trasparan dan terintegrasi. Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan BKPM diharapkan diadaptasiprovinsi dan kabupaten/kota. PTSP ini diakui Franky bekerjasama dengan 22 kementerian dan lima lembaga atau badan.
"Nantinya investor itu hanya mendatangi tiga lokasi jika ingin investasi di Indonesia yaitu BKPM untuk izin secara nasional, ke PTSP provinsi dan PTSP Kabupaten atau Kota. Tidak lagi mendatangi satu persatu kementerian yang berkaitan. Diharapkan ini bisa memudahkan investor untuk hadir di Indonesia," tutur Franky.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim pada 2014 sebesar Rp 1.500 triliun atau memberikan kontribusi 14,61 persen terhadap nasional. Untuk investasi baik PMA maupun PMDN sebesar Rp 145,04 triliun.
Dari jumlah itu PMA hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 19,25 triliun sisanya nasih pemodal dalam negeri. "Alhamdulillah investor dalam negeri masih bisa berinvestasi di negerinya sendiri," pungkas Gus Ipul panggilan akrab Syaifullah Yusuf. (Logistics/hd)

ekspor jatim
Ekspor Jatim Naik Tipis, Triwulan I 2015
SURABAYA (LOGISTICS) - Pada triwulan I atau Januari-Maret 2015, volume dan nilai ekspor Jawa Timur alami kenaikan, meskipun kenaikannya tipis sebesar 0,06% sebesar US$1.498.85 juta dibandingkan ekspor Bulan Februari. 2015 sebesar US$1,498.02 juta. Ekspor non migas berperan dominan yaitu 97,75% dengan nilai US$1,465 juta.
“Meskipun masih mendominasi, ekspor non migas Jatim selama Bulan Maret 2015 sebesar US$1.465 juta sebenarnya turun 0,11% dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Kepala Bidang Neraca dan Analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Setyowati, Kamis (16/4/15).
Setyowati menjelaskan Penurunan ini tidak bisa dilepaskan dari turunnya harga minyak mentah dan penurunan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor Jatim. “Di level internasional, harga-harga mengalami penurunan. Sehingga walaupun terjadi kenaikan volume, nilai ekspor kita tetap turun,” jelasnya.
Dari sisi komoditas penyumbang ekspor non-migas, kelompok perhiasan/permata masih menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai US$321 juta. Ekspor permata umumnya ditujukan ke Jepang, Swiss dan Taiwan. Ekspor dengan nilai terbesar kedua yaitu kelompok barang lemak dan minyak hewan/nabati dengan nilai US$95,60 juta dengan negara tujuan China.
Sementara ditilik dari negara tujuan ekspornya, Jepang, Amerika Serikat dan China masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor komoditas dari Jatim. Ekspor dari Jatim ke Jepang pada bulan Maret 2015 tercatat sebesar US$258 juta, ke Amerika Serikat sebesar US$173 juta, dan ke China sebesar 112 juta dollar AS. “Kontribusi ketiga negara tersebut cukup besar yaitu 33,63%,” sambungnya.
Sedangkan untuk negara ASEAN tujuan ekspor komoditi non migas utama Jatim adalah Malaysia dengan nilai ekspor mencapai US$99,11 juta, diikuti dengan Singapura sebesar US$70,8 juta dan Thailand sebesar US$39,55 juta.
Lebih jauh pengoptimalan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dinilai sangat membantu perekonomian Jawa Timur. Pasalnya ekspor di Jawa Timur sampai dengan triwulan I naik sangat tipis. Hal ini tidak lain dikarenakan seluruh KPD dituntut harus mampu memetakan potensi-potensi daerah yang ada di Jawa Timur.
Setiyo Agustiono salah seorang anggota KPD mengatakan, bahwa KPD saat ini tengah menjadi pelopor untuk pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna meningkatkan kapasitas UKM tersebut. Meski ekspor turun, guna meningkatkan perekonomian jatim maka KPD diperlukan dengan meningkatkan perdagangan antar provinsi
"KPD saat ini mempunyai tugas yang sangat berat untuk memajukan UKM yang ada di Jawa Timur agar bisa masuk ke provinsi," terangnya saat dijumpa di Surabaya, Jumat (17/4/15)
Meski khalayak banyak yang mempresepsikan, bahwa KPD merupakan tempat ajang display produk-produk UKM/UMKM, Agus menegaskan, bahwasannya KPD ini tidak hanya menjadi showroom produk jawa timur saja, melainkan berperan sebagai marketing penetrasi pasar yang ada di KPD provinsi.
"Justru sekarang ini sudah saatnya, KPD mampu menjunjung UKM-UKM yang ada di Jawa Timur untuk semakin berkembang. Bahkan, harus bisa bersaing dengan produk-produk asing. Kan, sebentar lagi pasar bebas ASEAN mulai diberlakukan," tukasnya.
Neraca Perdagangan Jatim defisit
Melewati triwulan pertama 2015, neraca perdagangan Jawa Timur belum menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Bahkan masih mengalami defisit sekitar US$328 juta.
Secara kumulatif, nilai ekspor Januari sampai Maret Jatim tahun 2015 mencapai US$4.774,46 juta atau turun 3,49% dibandingkan ekspor periode yang sama tahun lalu. Sementara nilai impor kumulatif selama Januari-Maret sebesar US$5.102,85 juta atau turun 15,28% dibanding periode yang sama tahun 2014.
"Meskipun nilai impor Jatim terlihat besar, namun itu tidak untuk kepentingan Jawa Timur saja karena Jatim menjadi pintu masuk impor daerah di luar Jatim khususnya Indonesia timur," kata Kepala Bidang Neraca dan Analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Setyowati, Rabu (15/4/15).
Lagipula dilihat dari komposisi impornya, terbesar merupakan bahan baku atau penolong sebesar 83,48% atau sebesar US$4,26 miliar. Kemudian barang modal sebesar 8,65% dengan nilai US$0,42 miliar dan barang konsumsi 8,21% atau US$0,41 miliar
Sedangkan untuk ekspor, terbesar merupakan barang hasil industri atau 90,42% atau US$4.32 miliar. Kemudian pertanian sebesar 7,47% atau US$ 0,35 miliar, Migas 1,94% atau US$0.09 miliar dan Tambang hanya 0,17% atau US$0,01 miliar.
Dikatakan Setyowati, impor terutama berasal dari China, Amerika Serikat dan Jepang. Dari China terutama barang konsumsi yaitu bahan makanan dan mainan anak. "Ini tidak lepas dari gaya hidup kita yang suka sekali mengonsumsi barang impor. Buah-buahan seperti Jeruk, anggur kita pilih yang impor. Padahal di Jatim juga memiliki banyak buah lokal yang berkualitas," tuturnya.
Kontribusi China dalam impor yang masuk ke Jatim sebesar 23,14%. Sedangkan Amerika Serikat dan Jepang masing-masing 7,98% dan 6,99%. (Logistics/hd)
mentan
Mentan Pastikan Akhir 2015 Akan Ada Surplus Produksi Beras Nasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah menyatakan optimismenya bila pada akhir 2015 ini bakal tercapai surplus produksi beras berkat Program Khusus untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan (UPSUS).
Hal ini lebih jauh disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman.
Dalam keterangan tertulisnya, Amran menjelaskan bahwa dalam 5 bulan pelaksanaannya, Program UPSUS berhasil mendorong petani meningkatkan produksi pangan yang diperoleh melalui percepatan waktu tanam, peningkatan produktivitas pertanaman, penggunaan irigasi efektif dan efisien, peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian, serta peningkatan index pertanaman.
Secara khusus Amran mengatakan pentingnya pencapaian swasembada pangan berkelanjutan sebagai strategi utama untuk menjamin ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dia menetapkan target surplus beras dan swasembada jagung akan terwujud 3 tahun masa jabatannya kendati target tersebut tidak mudah tercapai.
Bahkan lebih dalam Amran lalu menyebut beberapa kendala, antara lain tingginya konversi dan fragmentasi lahan pertanian, kerusakan saluran irigasi, penurunan jumlah petani, kehilangan hasil pasca panen, pasokan pupuk dan benih, terbatasnya sumber pembiayaan, dan tidak stabilnya harga produk pertanian selama musim panen.(Logistics/hd)

menperin
Menperin Apresias Langkah AIPGI Serap Garam Petani Lokal
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perindustrian Saleh Husin memberikan apresiasi besar terhadap Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) yang secara serius kini mengupayakan proses penyerapan garam lokal.
Langkah AIPGI ini dinilai akan membawa dampak positif bagi para petani nasional sekaligus mendukung program Pemerintah.
"Sebagai mitra Pemerintah dalam pengembangan industri pegaraman di Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada pengurus AIPGI atas terlaksananya acara penyerapan garam lokal tahap I," kata Menperin Saleh Husin melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/4/15).
Lebih dalam Menperin berharap upaya tersebut dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, karena upaya tersebut mampu mendukung program Pemerintah dalam pengembangan serta penyerapan garam lokal.
Secara khusus Menperin mengatakan, garam merupakan salah satu komoditi yang strategis bagi industri karena banyak dibutuhkan di sektor kimia, aneka pangan dan minuman, farmasi dan kosmetika, serta menjadi kebutuhan pokok bagi manusia untuk dikonsumsi.
Pada 2015, kebutuhan garam nasional diperkirakan mencapai 2,6 juta ton, di mana sektor industri yang paling banyak menggunakan. "Namun, saat ini masih harus diimpor karena kualitas garam kita belum dapat memenuhi standar industri, sedangkan garam lokal hingga saat ini hanya baru memenuhi untuk kebutuhan konsumsi," kata Menperin. (Logistics/hd)

maskapai emirates

Maskapai Emirates Bakal Gunakan Airbus A380 Berpenumpang 615 Orang
Lebih jauh seperti diberitakan oleh harian Inggris The Independent, bahwa pesawat berkapasitas besar ini akan mulai dioperasikan pada Desember 2015 untuk rute Dubai-Kopenhagen.
Secara khusus kapasitas terbesar dari pesawat A380 sejauh ini adalah 517 penumpang, sudah termasuk 14 kursi untuk kelas satu.
Dengan konfigurasi baru, 14 kursi ini dihilangkan untuk menambah jumlah penumpang di kelas ekonomi.
Pertimbangan Emirates adalah di banyak rute yang mereka operasikan, peng-guna kelas ek sekutif tak terlalu tinggi dan mereka mencoba untuk memaksimalkn kapasitas pesawat.
Lebih dalam tren pesawat dengan banyak penumpang dimulai ketika Boeing meluncurkan 747 pada 1970 melalui rute New York-London.
Penumpang yang bisa diangkut pesawat ini berkisar antara 350-400 orang, tapi dengan konfigurasi khusus, kapasitas bisa meningkat menjadi 563 seperti yang diadopsi Japan Airlines untuk beberapa rute pendek mereka.
Rekor jumlah penumpang terbanyak untuk satu pesawat dipegang oleh maskapai penerbangan Israel, El Al, ketika Boeing 747 mereka mengangkut 1.122 warga Yahudi dari Ethiopia menuju Israel pada 1991, yang lebih dikenal dengan "Operation Solomon". (Logistics/hd)