Logistics Journal No. 158/Maret 2015

cover Maret 2015

Besaran Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (Tarif Dasar)
Berlaku mulai tanggal 01 maret 2015
opp opt tanjung perak

Editorial - 25 Miliar
Pelaku usaha forwarder dan logistik jadi panik karena sudah tahu “bocoran” akan turunnya aturan dari Kementerian Perhubungan tentang keberadaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau lebih dikenal dengan jasa forwarder. Yang utama dari akan terbitnya peraturan tersebut adalah modal kerja bagi perusahaan forwarder (JPT) dipatok 25 (dua puluh lima)miliar rupiah. Jika aturan itu memang benar-benar akan terbit akan menjadi persoalan tersendiri, bahkan akan menjadi sebuah “kiamat” bagi dunia usaha forwarding.
Di awal tahun 2015 beredar dibeberapa media cetak tentang ekonomi biaya tinggi di sektor usaha kepelabuhanan. Namun kemudian ada suatu kesimpulan yang gegabah, bahwa ekonomi biaya tinggi penyebabnya ada di perusahaan jasa perantara yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia. Penyebutan perusahaan jasa perantara memang bisa apa saja dan siapa saja, namun secara redaksi legal formal Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) menurut Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KM.10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan ... dan seterusnya.
Apakah perusahaan jasa perantara yang dimaksud adalah juga termasuk usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan. Ataukah definisi jasa perantara diartikan secara luas? Karena kalau mengacu pada KM.10 tahun 1988 di pelabuhan tidak kenal nama perusahaan perantara. Yang bergerak di sektor jasa kepelabuhanan adalah perusahaan pelayaran, perusahaan forwarding (JPT), perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan darat, perusahaan depo petikemas dan perusahaan pemilik barang (eksportir dan imprtir). Jadi tuduhan penyebab ekonomi biaya tinggi tidak jelas ditujukan kepada siapa atau perusahaan apa?
Memang kalau dipaksakan sebuah penafsiran lebih luas tentang perusahaan perantara di sektor pelabuhan akan bisa diarahkan kepada perusahaan jasa pengurusan tranportasi (forwarder). Apalagi kalau dikaitkan dengan tidak adanya persyaratan harus memiliki peralatan atau asset tertentu dalam usaha forwarding. Apakah karena tidak adanya persayaratan tersebut sehingga JPT bisa seenaknya dianggap sebagai perusahaan perantara?
Sudah beberapa kali dimuat di editorial bahwa akar permasalahan ekonomi biaya tinggi itu tidak ada di perusahaan JPT. Perusahaan forwarding hanyalah penyampai pesan kepada pemilik barang. Bahwa barang akan diperlakukan lebih lancar kalau “sedikit memberikan uang kelancaran”. Sayangnya titik yang membutuhkan uang kelancaran itu tidak di satu titik tapi ada beberapa titik dan sangat tergantung pada jenis komoditi itu akan diperlakukan seperti apa oleh para pemegang otoritas.
Kalau memang perusahaan perantara itu oleh pemegang kebijakan ditingkat kementerian dipahami adalah perusahaan forwarder dengan jumlah ribuan di seluruh Indonesia. Maka untuk “membunuh” perusahaan forwarder sangatlah mudah, cukup modal yang disetor dirubah dari sebesar 200 juta rupiah menjadi 25 miliar rupiah. Sudah dipastikan akan terjadi “pembunuhan massal” di seluruh Indonesia dan yang bisa tetap hidup adalah perusahaan forwarding asing atau BUMN yang bergerak di bidang forwarding.
Cuma tidak semudah itu untuk memberangus perusahaan forwarding yang 80% adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Karena akan melanggar Undang Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jika aturan dari Kementerian Perhubungan itu tetap diteruskan. Artinya keberadaan perusahaan JPT yang 80% adalah UMKM keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang. Ayo kita perjuangkan keberadaan usaha UMKM forwarder kita bersama-sama dengan ALFI. (guslim-maret'15)

t lamong
Terminal Teluk Lamong Semakin Dikenal Di Mancanegara
SURABAYA (LOGISTIK) – Keberadaan fasilitas terminal multiporpuse yang dikelola PT Terminal Teluk Lamong ternyata sudah diketahui oleh publik internasional. Artinya fasilitas milik manajemen PT Pelabuhan Indonesia III ini semakin mendapat tempat bagi kalangan pengusaha internasional.
Hal ini juga diperkuat dengan upaya promosi gencar oleh manajemen PT Terminal Teluk Lamong guna memberikan edukasi pasar terkait keberadaan fasilitas terminal canggih yang dikabarkan ramah lingkungan itu.
Lebih jauh disebutkan pula potensi bisnis yang dimiliki PT Terminal Teluk Lamong telah didengar hingga ke manca negara yaitu ke wilayah Asia. Hongkong Trade Development Council (HKTDC).
Hal ini dibuktikan dengan kedatangan misi dagang Hongkong tersebut ke PT Terminal Teluk Lamong pada Jum'at (20/3/15).
Secara khusus ada 15 orang yang merupakan anggota misi dagang Hongkong datang untuk mengetahui potensi bisnis kepelabuhanan antara Indonesia dan Hongkong. Hukum dan peraturan yang ada di Indonesia serta pasar yang dapat dijangkau untuk menjalin kerjasama menjadi topik utama dalam kunjungan tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Hengky Pratoko yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Teluk Lamong dengan segala fasilitasnya dapat membantu mengurangi waktu tunggu (dwelling time) saat proses pengiriman barang. “This port is quite modern and through these facilities you can have a good dwelling time,” ujarnya.
Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa Teluk Lamong akan membantu mempermudah menangani proses bongkar muat barang .“Teluk Lamong make us easy in handling containerize and un-containerize cargo. We're lucky to be here," ungkapnya.
Keunikan fasilitas dan ramah lingkungan yang dimiliki Teluk Lamong juga menarik perhatian salah seorang misi dagang untuk mengetahui mengenai gas dan listrik sebagai sumber tenaga peralatan. “It is very interesting, especially about the gas and electricity,” ujarnya.
Lebih dalam misi kunjungan tersebut diharapkan agar Indonesia dan Hongkong dapat menjalin kerjasama yang baik bukan hanya melalui perdagangan dan bisnis kepelabuhanan namun disegala bidang untuk memajukan perekonomian di Asia. (PR). (Logistik/Yuris.Dedit)

pelindo 1 4
Pemerintah Desak PT Pelindo I-IV Gunakan Rupiah Untuk Alat Transaksi
JAKARTA (LOGISTCS) : Pemerintah kini tengah berupaya untuk memperkuat kestabilan kurs rupiah menuju ke arah ideal dengan mendorong semlah pihak agar menggunakan instrumen mata uang Indonesia itu dalam bertransaksi.
Lebih jauh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berpendapat bahwa Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pihak penegak hukum harus menindak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) jika terbukti masih melakukan transaksi menggunakan mata uang asing.
"Itu seharusnya enforcement datang dari BI, kalau tidak mematuhi UU apakah ada sanksi atau tidak," ujarnya seusai acara peluncuran buku berjudul "KAI Recipe - Perjalanan Transformasi Kereta Api Indonesia" di Jakarta, Selasa (17/3/15).
Secara khusus Jonan mengatakan bahwa sebelumnya ia telah memerintahkan agar seluruh pelabuhan di bawah pengelolaan PT Pelindo I-IV menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi kepelabuhan. "Saya sudah keluarkan surat edaran supaya (peraturan) ini bisa jalan," katanya.
Jonan juga mengatakan jika UU Nomor 7 tahun 2011 itu dirasa tidak sesuai dengan kebijakan Pelindo, maka perusahaan BUMN tersebut dapat mengusulkan perubahan UU. Namun bila ternyata tidak ada usulan pengubahan dan Pelindo malah melanggar aturan, seharusnya ada sanksi tegas.
"Kalau saya jadi penegak hukum akan saya tindak, tapi kan saya tidak bisa karena (kapasitas) saya bukan [sebagai] law enforcer," tuturnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit mengatakan bahwa instruksi menteri tersebut wajib dilaksanakan oleh Pelindo, tak terkecuali. "Semua diminta agar wajib menggunakan rupiah, agar transaksi dengan dolar AS berkurang, sehingga penyimpanan dolar AS ini berkurang," katanya.
Lebih dalam Bobby menambahkan instruksi tersebut bukan hanya untuk transaksi transportasi laut, tetapi semua lini transportasi baik darat, udara, maupun perkeretaapian.
Namun, dia mengakui dalam transaksi kepelabuhanan sendiri, masih ada hal yang sulit diawasi, misalnya transaksi melalui transfer bank. "Masih ada yang susah dikontrol, tapi saya harap instruksi ini efektif," katanya.
Bobby menjelaskan jika Pelindo melanggar, maka akan dikenai sanksi dari Bank Indonesia sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. "Jadi yang memberi sanksi itu Bank Indonesia karena ini persoalan penggunaan mata uang," katanya.
Pernyataan tersebut berdasarkan instruksi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang sebetulnya sudah termuat dalam surat nomor AL 105/1/7/Phb/2014 tertanggal 1 Desember 2014.
Dalam surat tersebut, Jonan memerintahkan pertama, sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 bahwa mata uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua, berdasarkan penjelasan dari Direktur Eksekutif Pengelolaan Uang Bank Indonesia dan sosialisasi penggunaan mata uang rupiah yang dilaksanakan oleh BI di pelabuhan Tanjung Priok, pembayaran tarif jasa kepelabuhanan tidak termasuk dalam transaksi perdagangan internasional, sehingga tidak termasuk dalam transaksi yang dikecualikan dalam penggunaan mata uang. (Logistics/hd)

ekspor ke mesir
Nilai Ekspor Indonesia ke Mesir 2014 Capai US$1,342 Miliar
KAIRO (LOGISTICS) : Nilai ekspor Indonesia ke Mesir pada Januari-Desember 2014 mencapai US$1,342 miliar, meningkat 21,71% dibandingan tahun sebelumnya tercatat US$1,101 miliar.
Duta Besar RI untuk Mesir Nurfaizi Suwandi di Kairo, Rabu (18/3/15) menggarisbawahi peningkatan signifikan ekspor tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk terus mencari peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara.
"Barang dagangan Indonesia cukup diminati di Mesir. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan ekspor ke negeri ini," jelasnya usai acara pembukaan Anjungan Indonesia pada Pameran Industri Internasiona (Cairo International Fair/CIF).
Data ekspor-impor yang dioleh Bidang Ekonomi dan Perdagangan KBRI Kairo pada 2014 itu menunjukkan seluruhnya adalah non-migas, adapun migas no%.
Menurut Atase Perdagangan KBRI Kairo, Burman Rahman, barang ekspor andalan Indonesia ke Mesir, antara lain minyak kelapa sawit mentah (CPO), kopi, coklat, teh, benang, kertas, garmen, kerajinan tangan, ban mobil, suku cadang kendaraan bermotor, dan peralatan elektronik.
Sementara itu, sebanyak 17 perusahaan yang berpartisipasi dalam Anjungan Indonesia di CIF, terdiri atas 10 perusahaan dari Indonesia, lima perusahaan Mesir yang mengimpor barang Indonesia, dan dua perusahaan patungan Indonesia-Mesir.
Perusahaan-perusahaan Indonesia dalam CIF itu adalah PT Syukestex di bidang batik dan garmen, PT Tunas Baru Lampung (Sungai Budi Grup), PT Pondan Pangan Makmur Indonesia, PT Mitra Niaga Sukses, PT Internusa Food, PT AK Goldenesia, PT Cahaya Sakti Furintraco, PT Supreme Belting Perkasa, PT Dexa Medica, PT ICC Indonesia.
Adapun lima perusahaan Mesir yang mengimpor barang Indonesia, yaitu Ashrafco For Trade, Al Kalla For Export and Import, Egyptian Saudi Co, Annie Golden Trading, dan Al Azhar Foudation.
Di samping itu dua perusahaan patungan Indonesia-Mesir, yaitu Pyramid Glass untuk produksi glassware, dan Salim Wazaran Abu Alata Co. Ltd untuk produksi mi instan (Indomie). Tutu Nurhasanah dari PT Syukestex yang bergerak di bidang batik dan garmen menuturkan harapannya berpameran di Mesir.
"Barang dagangan kami, batik dan garmen, sudah menemukan pasar di Dubai, Uni Emirat Arab, dan sekarang kami mencoba pasar baru di Mesir," ujar Nurhasanah yang baru pertama kali berpameran di Negeri Ratu Cleopatra.
Harapan serupa diutarakan Akhmad Masun dari PT Nusa Baru Lampung, yang juga sudah punya pasar di Dubai. Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Kairo, Lauti Nia Astri Sutedja, mengungkapkan bahwa Indonesia tidak pernah absen dalam mengikuti perhelatan tahunan CIF yang bergerak di berbagai bidang usaha ikut berpartisipasi dalam CIF yang berlangsung 18-27 Maret 2015. (Logistics/hd)

industri temangung
Pemkab Temanggung Kembangkan Kawasan Industri di 2 Kecamatan
TEMANGGUNG (LOGISTICS) : Pemerintah saat ini tengah getol untuk mendorong berkembangnya sejumlah kawasan industri di tanah air termasuk di wilayah luar Jawa.
Meski demikian, Pemerintah juga tetap memberikan porsi khusus bagi pengembangan kawasan industri di wilayah Jawa khususnya daerah yang potensial industrinya seperti di Kabupaten Tumanggung.
Kawasan Industri Temanggung yang terletak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akan dikembangkan dengan penambahan infrastruktur serta mengundang lebih banyak investor untuk datang dan menjalankan usahanya.
"Lokasi itu memang ideal dan strategis, karena tidak jauh dari akses tol Semarang-Yogyakarta sampai Bawen," kata Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto di Jakarta, akhir pekan lalu.
Panggah mengatakan, Bupati Temanggung Mulyadi Bambang Sukarno, yang menemui Menperin Saleh Husin men yampaikan untuk pengembangan Kawasan Industri di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan.
Menurutnya, Temanggung memiliki potensi industri yang cukup, karena di banyak produk-produk industri agro yang berkembang dan bisa dikembangkan.
Salah satu industri agro yang sudah berkembang adalah kayu lapis, yang memberikan manfaat besar kepda masyarakat, karena bahan bakunya berasal dari perkebunan rakyat, yaittu kayu sengon, sehingga terjadi kolaborasi antara industri dan para petani.
"Bisa juga dikembangkan untuk produk tapioka. Karena memang kebutuhan tapioka ini sangat besar,importasinya juga cukup besar. Tidak hanya untuk makanan, tapi juga tekstil dan sorbitol untuk pasta gigi. Ini pernah ada, tapi bagaimana ini bisa dihidupkan lagi, karena menanam singkong itu bisa dimana saja," ujar Panggah.
Sementara itu, Bupati Mulyadi mengatakan bahwa dengan luas lahan sekitar 10 ribu hektar, potensi investasi di kawasan tersebut sangat besar.
"Saat ini baru terpakai 20%, sehingga potensi investasinya masih sangat besar jika nanti dikembangkan," kata Mulyadi.
Menurutnya, terdapat 12 investor yang sudah menyatakan siap untuk berinvestasi di kawasan industri tersebut dengan bidang industri kayu dan tekstil.
"Dari industri kayu besar yang sudah ada di Temanggung itu sudah ekspor semua ke Korea, Jepang, Tiongkok dan Amerika Serikat," kata Mulyadi.
Mulyadi berharap, pengembangan kawasan industri tersebut dapat dimulai pada 2015, sehingga investasi yang masuk dapat diwujudkan dengan cepat. (hd/Logistics)

bandara sepinggan
Runway Bandara Sepinggan Akan Diperpanjang Dari 2.500 Meter Menjadi 3.000 Meter
BALIKPAPAN (LOGISTICS) : Pemerintah mendorong otoritas pengelola Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur untuk melakukan pembenahan bandara internasional itu termasuk didalamnya memperpanjang landasan pacu atau runway dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter.
Hal ini secara khusus ditegaskan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tersebut.
"Arahan saya runway harus diperpanjang supaya pesawat-pesawat internasional lebih banyak yang masuk lewat sini," kata Menteri Jonan di bandara tersebut, Jumat (20/3/15).
Secara umum Menteri Jonan berkeliling Bandara Sepinggan setelah meninjau Pelabuhan Semayang. Kedua tempat itu terpisah 10 kilometer dan melalui kepadatan lalu lintas Kota Balikpapan di sore hari.
Menteri Perhubungan memuji Bandara Sepinggan sebagai bandara dengan terminal paling baik di Indonesia. Dengan luas lantai 110.000 meter persegi dan terdiri dari 3 lantai, segala sesuatu memang tampak lega di bandara ini. "Saya jamin, untuk terminal, ini bandara terbaik di Indonesia," katanya.
Sebulan sebelumnya, Menteri Perhubungan memang menganugerahkan penghargaan Pelayanan Prima Utama 2014.
Berturut-turut di awal 2015, Bandara Sepinggan juga terpilih menjadi Airport of the Year 2014 dari Majalah Bandara. Oleh INACA (Indonesian National Air Carrier Association, asosiasi maskapai penerbangan nasional Indonesia), Bandara Sepinggan dinobatkan sebagai The Best CSI 2014 untuk pelayanan penumpang. Bahkan, juga ada penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Bandar Udara Sehat 2014. (Logistics/hd)

tol becakayu
Tol Becakayu Senilai Rp. 7,2 Triliun Bakal Beroperasi 2017
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah semakin komitmen untuk menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur perhubungan khususnya ruas jalan tol.
Lebih jauh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adhiyanto mengatakan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) sudah dapat dioperasikan pada 2017.
"Proyeknya saat ini tengah dikerjakan berupa pengecoran tiang pancang. Mudah-mudahan pada akhir 2016 proyek fisiknya sudah rampung," katanya di Bekasi, Kamis (19/3/15).
Lebih dalam menurut dia, proyek yang kini tengah digarap PT Waskita Karya Tbk itu akan dibangun sepanjang 21,04 kilometer yang membentang di sepanjang aliran Kalimalang.
Di wilayah Kota Bekasi, pintu masuk dan keluar Tol Becakayu direncanakan berada di Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur melewati Rawatembaga-Bekasi Selatan lalu menyisir sisi selatan Kalimalang hingga ke Sumber Arta, perbatasan dengan Jakarta Timur.
"Saat ini pengecoran tiang pancang sudah dilakukan di perbatasan Jakarta Timur dan Kota Bekasi, tepatnya di Sumber Arta Jalan KH Noer Alie," katanya.
Hingga saat ini, para pekerja proyek sudah menancapkan paku bumi di wilayah Kampung Dua, Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat.
Pengerjaan Tol Becakayu ini sempat mangkrak selama 16 tahun dan digarap kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat dipimpin Djoko Kirmanto pada pertengahan Oktober 2014.
Tol Becakayu terdiri atas dua seksi, yaitu Seksi I (Kasablanka-Jakasampurna) dan Seksi II (Jakasampurna-Durenjaya).
Panjang seksi I adalah 11 km, dan Seksi II sekitar 10,04 km dengan total investasi Tol Becakayu mencapai Rp7,2 triliun. Saat ini, PT Waskita Karya Tbk menggarap pembangunan Seksi I dengan anggaran sekitar Rp3,9 triliun. (Logistics/hd)

ekspor udang
Arus Ekspor Udang RI ke AS Kuasai Pangsa Pasar 22,7%
JAKARTA (LOGISTICS) : Potensi ekspor komoditas udang asal Indonesia ternyata sangat luar biasa khususnya di pasar Amerika Serikat dimana komoditas asal Indonesia itu menjadi yang utama penguasa pangsa pasar.
Lebih jauh Indonesia mendominasi pangsa pasar udang di Amerika Serikat dengan nilai US$93,5 juta pada Januari 2015 lalu, atau menguasai pangsa pasar sebesar 22,7% dengan produk shrimp warm water peeled frozen.
"Tentu saja ini merupakan kabar baik di tengah upaya pemerintah Indonesia menggenjot peningkatan ekspor 300% pada 2019," kata Atase Perdagangan di Keduataan Besar RI Washington DC, Ni Made Ayu Marhini, dalam siaran pers yang diterima, akhir pekan lalu.
Berdasarkan data perdagangan pemerintah Amerika Serikat pada Maret 2015, Indonesia mencetak rekor sebagai penguasa ekspor udang ke AS dengan nilai US$93,5 juta atau mendominasi dengan menguasai pangsa pasar sebesar 22,7%.
Posisi ini disusul India yang membukukan US$91,4 juta, atau menguasai 22,19% pangsa pasar, Ekuador dengan US$51,1 juta dan pangsa pasar 12,41%.
Dari kawasan ASEAN, Vietnam meraup sekitar US$44,3 juta dengan pangsa 10,7%, dan Thailand berhasil menjaring US$34,2 juta dengan pangsa 8,3%, sementara Malaysia sebesar US$14,3 juta dengan pangsa 3,49%.
Menurut Made, Indonesia harus bisa mengawal momentum kinerja ekspor yang sudah baik tersebut agar ekspor meningkat sepanjang tahun. Indonesia juga harus menjaga agar hama penyakit yang sedang dialami oleh produsen udang lainnya di dunia tidak terjadi di Indonesia.
"Produk udang adalah top seafood yang diminati pasar AS sehingga peluang bisnisnya sangat menjanjikan," lanjut Made.
Hal utama lainnya yang perlu dijaga dalam mempertahankan posisi Indonesia, lanjut Made, adalah dengan memastikan bahwa kualitas produk udang yang diproduksi memang kualitas terbaik dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Menurut Made, tren permintaan AS untuk produk ikan yang semakin meningkat merupakan peluang bisnis bagi petani dan pengusaha udang nasional.
"Apalagi kita sedang berupaya untuk membangun sumber daya maritim sebagai sumber kekuatan ekonomi terbarukan," katanya.
US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyatakan bahwa lebih dari 90% pasar ikan dan produk ikan di AS diisi melalui impor dengan tren konsumsi yang meningkat.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya produk udang yang memiliki peluang di pasar AS, namun juga produk perikanan lainnya, seperti tuna, kepiting, dan produk olahan (kaleng).
Pada 2014, total ekspor produk fish and seafood Indonesia ke AS mencapai US$1,3 miliar, sedangkan total ekspor produk udang mencapai sekitar US$1,1 miliar.
"Angka ini telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir utama perikanan dan produk perikanan ke AS, terutama produk udang," tutup Made. (hd/Logistics)

garuda indonesia
Garuda Indonesia Menderita Kerugian Rp. 4,89 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menanggung kerugian sebesar Rp. 4,89 triliun atau US$338,4 juta sepanjang 2014 Ini disebabkan oleh kondisi industri penerbangan dalam negeri dan internasional.
"Keuangan Garuda Indonesia pada 2014 dipengaruhi oleh kondisi industri penerbangan, bukan saja di Indonesia namun juga di dunia, yang dewasa ini sedang mengalami `turbulensi`," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dalam jumpa pers yang bertema "Analyst Meeting" di Jakarta, Jumat (20/3/15).
Kinerja perusahaan penerbangan internasional, termasuk Garuda Indonesia, juga dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), harga bahan bakar yang sebelumnya sempat mencapai harga tertinggi, serta regulasi yang kurang kondusif terhadap industri penerbangan.
Selain itu, kinerja keuangan Garuda pun dipengaruhi oleh adanya "impairment loss" yang dialami perusahaan sebesar US$113,5 juta dari proses "early termination", re-evaluasi aset serta investasi yang dilakukan perusahaan penerbangan Merpati Nusantara Airline dan Gapura Angkasa.
Kini, total maskapai penerbangan itu kepada Garudan Indonesia mencapai US$40 juta. Rinciannya, US$21,4 juta pendapatan 2015 yang hilang dari US$19 juta pada 2014. "Merpati belum menutup penangannya, sehingga kita masukan saja sebagian bagian dari `loss` (kerugian), dia masih berutang kepada kita," paparnya.
Arif engaku enggan merelakan utang tersebut karena status Merpati belum dinyatakan bangkrut, dan akan tetap menagih kepada perusahaan penerbangan yang sempat akan ditutup itu. "Utang tersebut termasuk peralatan pesawat, kita akan tetap tagih sesuai prosedur saja," ujar Arif.
Sumbangan kerugian beban usaha juga memakan porsi 14,62% menjadi US$4,30 miliar pada 2014 dari US$,75 miliar pada 2013, biaya pemeliharaan dan perbaikan tercatat meningkat dari US$287,13 juta pada 2013 menjadi US$420,89 juta pada 2014. Kendati demikian, Garuda membukukan pendapatan operasi sebesar US$3,93 miliar atau meningkat 4,6% dibanding 2013 sebesar US$3,76 miliar. (Logistics/hd)

oecd
OECD Apresiasi Eropa Yang Mendukung Pendirian Bank Infrastruktur Internasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD/ Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) menyatakan pihaknya menyambut baik partisipasi negara-negara besar Eropa dalam satu bank infrastruktur hasil inisiatif Tiongkok.
Lebih jauh Ketua Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan dengan mengatakan langkah itu akan memastikan lembaga baru tersebut bekerja di bawah standar-standar global yang ada.
Inggris, Jerman, Prancis dan Italia sudah menyatakan keinginannya berpartisipasi dalam Bank Investasi Insfrastruktur Asia (AIIB) yang berseberangan dengan sikap Amerika Serikat dan Jepang yang masing-masing memimpin Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang berpusat di Manila.
Angel Gurria, Sekretaris Jenderal OECD, berkata, "Fakta bahwa beberapa negara Eropa kini bekerjasama dengan proyek itu membuat saya bahkan lebih yakin bahwa lembaga itu akan bekerja dengan cara yang sangat profesional dan transparan. Saya tak melihat negara-negara itu mau bergabung dengan sebuah lembaga yang akan bekerja dengan standar sebaliknya."
Tiongkok menyambut keberanian Eropa untuk berperan serta dalam lembaga baru ini, sedangkan media nasional negara itu mengklaim AS berisiko dipinggirkan.
Beijing menggembar-gemborkan bahwa lembaga senilai 50 miliar dolar AS sebagai sarana membantu mengatasi jurang perbedaan dalam soal kebutuhan pendanaan untuk pembangunan kawasan di Asia.
Secara khusus Perekonomian Tiongkok tengah memulai apa yang disebut dengan "normal baru", yang berarti lintasan pertumbuhan tengah melambat, dengan ekspansi lebih berkelanjutan yang didasarkan pada kelas konsumen yang bertumbuh sebagaimana terjadi di negara-negara maju.
"Kami suka 'normal baru'. Kami kira tujuh persen lebih berkelanjutan," kata Gurria seraya menyebut tahap ini sebagai "kecepatan menjelajah" yang bisa menghindarkan distorsi dan gelembung ekonomi.
OECD, badan analisis kebijakan yang beranggotakan 34 negara maju, menaksir pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 6,9% tahun depan, demikian Kantor Berita AFP. (Logistics/hd)

smelter
Pemerintah Pastikan 7 Unit Smelter Beroperasi 2015
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah memastikan bahwa akan segera terbangun sedikitnya 7 fasilitas smelter atau pengolahan dan pemurnian komoditas biji tambang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo memastikan 7 pabrik smelter senilai US$1,4 miliar sebagai bagian dari upaya hilirisasi siap beroperasi 2015.
"Sudah siap beroperasi tujuh smelter baru, terdiri dari satu smelter alumunium dan enam smelter nikel," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas sektor minerba di Jakarta, Rabu (18/3/15) malam.
Secara umum Indroyono mengatakan dengan adanya smelter ini berarti Indonesia bisa memperoleh nilai tambah dari proses hilirisasi, yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk mendorong peningkatan sektor ekspor nasional.
"Dengan membangun smelter, bisa mengolah bijih di dalam negeri. Itu nilai tambah tinggi sekali. Bijih nikel kalau kita jual mentah 50 juta ton harganya US$2 miliar, tetapi kalau kita olah didalam negeri itu 4 juta ton menghasilkan US$1 miliar," ujarnya.
Indroyono menambahkan pemerintah akan mempercepat investasi proyek smelter lainnya, yang masih tertunda, melalui berbagai kerjasama dengan perusahaan swasta maupun lembaga non profit serta lembaga pendidikan.
Lembaga-lembaga tersebut antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan ITS Surabaya yang bisa membantu percepatan pembangunan smelter berkapasitas kecil.
"Pembangunan smelter untuk mineral kita coba untuk dipercepat. Termasuk pembangunan yang baru. Nanti banyak sekali mulai 2015-2019 yang selesai dibangun dann beroperasi baik nikel, bijih besi, pasir besi dan alumunium," katanya. (Logistics/hd)

bandara kertajati
Inggris Tertarik Investasi Pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka
BANDUNG (LOGISTIK) : Indonesia masih cukup potensial untuk menjadi lokasi investasi bagi pihak asing, salah satu faktanya dilakukan Pemerintah Inggris yang menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka.
"Hari ini kami berdiskusi tentang proyek infrastruktur, misalnya dalam bidang transportasi umum, bandara, dan pengolahan air," kata Dubes Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik usai bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate Bandung, Kamis (19/3/15).
Secara khusus terkait ketertarikan untuk berinvestasi di Bandara Kertajati, Moazzam menuturkan pihaknya memiliki banyak perusahaan yang punya pengalaman khusus dalam proyek tersebut.
"Kami ada banyak perusahaan Inggris yang punya pengalaman khusus dan lama dalam infrastuktur, yang berbagai macam, termasuk bandara, termasuk jalan tol, gedung publik dan lain-lain. Mereka siap bekerja sama. Dan Insya Allah kalau berhasil berinvestasi dalam proyek di Jawa Barat," kata dia.
Ketika ditanyakan berapa nilai investasi yang disiapkan Inggris terkait ketertarikannya untuk berinvestasi di Jawa Barat, ia menuturkan belum mengetahui secara rinci.
"Hari ini bukan waktu yang tepat untuk berdiksui tentangg jumlah investasi yang spesifik tapi kami lihat pemerintah Jabar sangat serius, punya rencanan yang bagus," kata dia.
Ia menuturkan, kunjungannya yang kedua kali tersebut pihaknya mencoba memperdalam kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat.
"Jadi ini kunjungan kedua saya di Bandung dengan Pemprov Jabar. Kami berdiskusi bagaimana memperdalam hubungan dan kerjasama antara Inggris dan Jawa Barat," kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut tentang proyek infrastruktur di Jawa Barat dan berdikusi tentang skema publik private partnership atau kerja sama kemitraan swasta dengan pemerintah.
"Itu untuk menarik investasi swasta Indonesia dan luar negeri, untuk ikut berinvestasi di sini agar menciptakan kemitraan untuk protek yang besar. Lebih cepat lebih berhasil," kata dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyambut baik rencana pemerintah Inggris yang tertarik menjajaki kerjasama di bidang infrastuktur tersebut. (Logistics/hd)

petra alfi
MOU Basic Forwarding Course
Rabu, 25 Maret 2015 di kampus Universitas Kriten Petra Surabaya telah ditandatangani MOU untuk kerja sama pendidikan dan latihan dasar forwarding, atau lebih dikenal Basic Forwarding Course (BFC). “Ini bukan yang pertama kerjasama dengan institusi eksternal non pendidikan. Kami sudah melakukan banyak kerjasama untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Petra, baik kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri maupun institusi penunjang pendidikan perguruan tinggi.” Demikian sambutan Rektor Universitas Kristen Petra menjelang MOU ditandatangani.
MOU ini diperuntukkan bagi program studi Kepelabuhanan dari jurusan Pariwisata Fakultas Ekonomi Managemen. Diharapkan melalui MOU ini akan membawa manfaat tidak hanya bagi mahasiswa Petra tapi juga kepada ALFI akan mendapatkan tambahan pengetahuan teoritik dan survey atau penelitian ilmiah berkaitan dengan kepentingan bisnis forwarding. “Kami mempersilahkan kepada teman-teman dari Petra, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan kepentingan bisnis forwarding. Sehingga akan dapat membantu kami memberikan dasar-dasar ilmiah kepada pemerintah tentang pentingnya bisnis forwarding dalam mata rantai logistik nasional”, Hengky Pratoko selaku Ketua DPW ALFI/ILFA Jawa Timur dalam sambutan pengantar sebelum di tanda tanganinya MOU.
Kerjasama ini akan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengetahui sejak dini apa yang dimaksud dengan bisnis forwarder dan tidak menutup kemungkinan pula untuk terjun dalam bisnis forwarder setelah tamat kuliah. Karena seperti yang menjadi sinyalemen Rektor Universitas Petra, bahwa rata-rata orang tua mahasiswa di Petra adalah para pelaku usaha aktif lebih dari 80%. Sehingga fakultas favorit dengan jumlah mahasiswa terbanyak adalah mahasiswa fakultas ekonomi.
Dengan ditandatanganinya MOU ini akan memberikan pengetahuan teknis bagaimana cara menjalankan bisnis forwarder yang akan mampu menstimulan mahasiswa untuk menerjuni bisnis forwarder tidak hanya dalam skala nasional saja tapi bisa merambah ke skala global. Karena rantai distribusi yang efisien dan cepat sangat bergantung bagaimana bisnis forwarder ini menjalankan fungsinya dengan benar dan tepat. (guslim-maret'15)