Logistics Journal
 No. 149/Juni 2014
 cover juni2014 

 
Editorial - Mengendalikan Diri
Mengendalikan diri adalah suatu pekerjaan yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada sebab akibatnya, melalui proses dan menetapkan dari berbagai banyak pilihan. Pangkal dari mengapa diperlukan mengendalikan diri adalah dikarenakan bertumpuknya berbagai ragam dan bentuk keinginan. Dalam hal ini perlu dipisahkan dengan tegas antara “keinginan” (want) dan “kebutuhan” (need).
Dalam bulan Ramadhan ini selama sebulan penuh setiap orang yang menjalankan ibadah puasa, apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan suatu bentuk pelatihan pengendalian diri dalam segala aspek kehidupan sehari-harinya. Tidak hanya sekedar mengendalikan lapar dan haus belaka. Karena lapar dan haus adalah perlambang atau perwujudan dari pemenuhan ragam kebutuhan dan keinginan dari setiap insan.
Kiasan yang berkonotasi negatif tentang kata 'haus' dan 'lapar' banyak terdengar tidak hanya karena kurang minum atau kurang makan sebagai penyebabnya. Ada yang bilang haus kekuasaan, ada juga yang dituduh lapar harta. Kiasan ini sudah menjadi semacam idiom yang dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
Demikian pula dalam dunia bisnis konotasi negatif kata haus dan lapar ini juga berlaku bagi semua pihak dalam mata rantai bisnis, baik jasa dan barang. Apabila dalam bisnis para pihak sudah gelap mata tidak melakukan proses pengendalian diri, maka anarkisme dalam dunia usaha akan terjadi. Masing-masing pihak akan menjadi rakus-serakah untuk meraup keuntungan, apakah akan mematikan usaha pihak lainnya, apakah akan menimbulkan high cost economy, ataukah melanggar etika bisnis sekalipun sudah tidak peduli.
Di titik krusial inilah pengendalian diri menjadi faktor dominan akan menciptakan keteraturan dan kondusifitas bagi iklim usaha. Ramadhan ini selalu mengajarkan sebuah substansi sikap mental dan spiritual yang terejawantahkan dalam bentuk etika yang bisa jadi pedoman bertindak sehari-hari. Yaitu dengan memiliki pengendalian diri yang kuat, maka seseorang tidaklah mudah gegebah hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan individunya belaka.
Memiliki pengendalian diri yang kuat tidaklah mudah karena membutuhkan proses yang panjang untuk melatihnya. Selama 30 hari di bulan Ramadhan bisa menjadi waktu yang cukup untuk berlatih, namun tidak akan cukup kalau puasa Ramadhan hanya untuk mengendalikan lapar dan dahaga secara fisik. Ramadhan juga harus dimaknai secara spiritual untuk mengendalikan dan menahan aspek-aspek kejiwaan yang akan menuntun perilaku positif bagi sesama manusia, lingkungan dan kemanusiaan itu sendiri. (guslim-juni'14)
 

 
Realisasi Sislognas
Membutuhkan Kehadiran Logistik Center
 
realisasi sislognas
 
 
JAKARTA (LOGISTICS): Pemerintah dan sejumlah stakeholder bertekat melakukan pembahasan sistem logistik nasional. Hal ini dilakukan salah satunya dengan melakukan pembahasan terfokus melalui Roundtable Discussion.
Hadir sebagai Pembicara dalam Roundtable Discussion tersebut adalah Ir. Edward, MBA (Staf Senior Kementerian Perdagangan), Mr. Rene Meews (STC the Netherland), Drs. Juren Capah, dan M. MTr (Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang MTM).
Sementara itu yang menjadi Pembahas adalah Ir. Sugihardjo, M. Si (Staf Ahli Menteri Bidang Transportasi Multimoda dan Logistik Kementerian Perhubungan), Ir. W. Budi Santoso, Dipl, HE (Sekretaris Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional), Bastian (Kasubdit Laut Meneg PPN/Bappenas), Zulfikar Pane (Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi ALFI), DR. Nofrisel, SE., MM (Executive Board ALI), dan Setijadi (Ketua Supply Chain Indonesia). Dan yang bertindak sebagai moderator adalah Ir. Zulkifli, M.Sc., DEA (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda).
Diskusi ini membahas tentang perlunya pemerintah untuk segera membentuk manajemen Logistics Center yang sistematis dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), mengingat pada 2015 adalah target bagi Indonesia untuk memiliki sebuah Logistics Center yang siap beroperasi. “Terlepas kita memahami atau tidak tentang Logisctics Center, pada dasarnya hal tersebut sudah ada dengan sendirinya dan sudah tersebar di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Sekarang ini tinggal bagaimana kita mengintegrasikannya menjadi sebuah sistem Logistics Center,” menurut Sugihardjo sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Kemenhub pada Jumat (20/6/14).
Lebih jauh Sugihardjo juga menjelaskan bahwa masalah lain dalam mewujudkan Logistics Center ini adalah tentang land akuisisi. Hal itu pula yang menjadi salah satu masalah utama dalam upaya mewujudkan SISLOGNAS.
Namun untuk membuat sebuah masterplan Logistics Center, Sugihardjo berpendapat bahwa hal tersebut adalah wewenang Bappenas. Kementerian Perhubungan hanya berperan untuk mendukung konektivitas transportasinya. “Selain itu, pemerintah harus mulai memikirkan scheme tentang subsidi untuk barang agar dapat menciptakan harga barang yang lebih terjangkau untuk wilayah-wilayah yang jauh atau di daerah perbatasan,” saran Sugihardjo.
“Kita perlu memahami dulu scheme apa yang kita inginkan untuk Logisctics Center ini. Dalam SISLOGNAS ada sebuah amanat bahwa setiap koridor ekonomi harus ada sistem logistik yang dapat dioperasikan oleh swasta atau pemerintah. Sistem logistik harus juga didukung oleh sistem transportasi, baik yang berbasis kompetitif atau kebutuhan masyarakat,” tanggapan dari Tim Kerja Pengembangan Sistem Logistik Nasional, W. Budi Santoso. (Logistics/hd)
 

 
MPR Konsen Dorong Industri
Perkeretaapian Dalam Negeri
 
mpr industri perkeretaapian
 
 
MADIUN (LOGISTICS) : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong kemajuan industri perekeretaapian Nasional dalam rangka menambah kekuatan nasional dan semangat nasionalisme warga negara Indonesia. Hal mengemuka saat kunjungan kerja pimpinan MPR ke PT. Industri Kereta Api (INKA), Madiun, Jawa Timur, Selasa (17/6/14).
"Dengan tumbuhnya industri perkeretaapian nasional, akan tumbuh national pride yang membuat kekuatan nasional bertambah. Dari sana, spirit warga negara Indonesia memiliki bangsa ini akan tetap menguat. Itu yg penting," jelas wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid usai acara kunker.
Ia menjelaskan, tujuannya mengunjungi PT. INKA adalah merupakan bagian dari sosialisasi wawasan kebangsaan dalam perspektif teknologi dan penyediaan transportasi nasional.
Selain itu, tujuan lainnya menurutnya adalah untuk mendeteksi permasalahan yg dialami PTM INKA sebagai produsen dalam negeri pembuat sarana perkeretaapian seperti gerbong kereta penumpang, barang dan lokomotif, untuk kemudian ditindaklajuti MPR dengan memberikan rekomendasi kepada presiden maupun lembaga terkait lainnya dalam forum pertemuan MPR.
Lebih jauh dirinya mengungkapkan, masalah utama yg dihadapi PT.INKA setelah sebelumnya mendengarkan paparan dari Direksi PT. INKA, bahwa kesempatan PT INKA untuk mendapatkan pekerjaan sarana perkeretapian di dalam negeri masih terbatas, padahal PT INKA
sudah memiliki kemampuan untuk mengadakan berbagai alat trasnportasi, bahkan sudah ekspor ke luar negeri.
"Contoh, INKA sudah bisa produksi Indobus untuk transjakarta. Tapi masih ada teman-teman di provinsi yg beli bus ke cina. Ini suatu yang menggelisahkan," ujarnya.
Menurutnya hal itu perlu diperhatikan serius. Negara kita perlu melakukan proteksi produk dalam negeri yang dapat membawa manfaat yang lebih besar.
"MPR tidak boleh mencampuri sampai ketingkat Kementerian. Namun dalam hal membangun rasa kebangsaan, MPR bisa saja bekerjasama dengan siapapun, " ungkapnya.
Sementara, pada kesempatan yang sama Wamenhub, Bambang Susantono mengapresiasi inisiatif yang dilakukan pimpinan MPR tersebut, mengingat sektor perkeretaapian saat ini tengah menuju perbaikan mulai dari operator yang terus berbenah diri, pelayanan yang meningkat dan infrastruktur yang telah dibangun, yang kesemuanya itu perlu dijaga keberlangsungannya.
"Saya harap MPR dapat menyampaikannya kepada pemerintahan yang akan datang atau siapa saja. Saya harapkan kabinet mendatang dapat meneruskan program kereta api untuk meningkatkan kinerja transportasi Indonesia," tandas Wamenhub. (Logistics/hd)
 
 

 
Pembangunan Proyek Blok Cepu selesai 90%
 
 pemb blok cepu
 
BOJONEGORO (LOGISTIK) : Mobil Cepu Limited (MCL) menyatakan pekerjaan pembangunan proyek Blok Cepu "engineering, procurement, and construction/EPC I sampai V" di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sudah terealisasi lebih dari 90 persen.
"Pekerjaan proyek Blok Cepu sudah mendekati selesai, bahkan proyek EPC II sudah hampir selesai 100 persen," kata "Public Government Affairc" MCL Rexy Mawardijaya, Selasa.
Ia tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaan yang masih belum bisa diselesaikan sekitar 10 persen, tetapi kontraktor proyek tetap berkomitmen akan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Salah satu pekerjaan yang belum selesai, katanya, pembangunan jalan layang yang melintas di atas rel ganda kereta api (KA) di Kecamatan Purwosari, karena masih menunggu turunnya izin dari PT KAI.
"Tapi semua pekerjaan proyek Blok Cepu mulai EPC I sampai V, akan selesai sesuai jadwal. Tidak ada yang molor," tegasnya.
Menjawab pertanyaan, ia menyebutkan saat ini produksi minyak lapangan Banyu Urip Blok Cepu di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, sekitar 29 ribu barel/hari.
"Peningkatan produksi minyak Blok Cepu akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 165 ribu barel per hari, pada 2015," tandasnya.
Ditanya soal pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun oleh PT Tripatra-Samsung Jakarta, ia enggan menjelaskan secara rinci.
"Ya semuanya sudah diatur di dalam klausul perjanjian," jelasnya.
Kepala Percepatan Proyek Banyu Urip Blok Cepu Yulius Wiratno, sebelumnya, menjelaskan pihaknya menerima informasi PT Tripatra-Samsung Jakarta mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun, dengan alasan ada tambahan pekerjaan dalam proyek Blok Cepu EPC I.
Menurut dia, SKK Migas akan mengkaji pengajuan tambahan anggaran tersebut untuk menentukan kelayakannya, kalau memang MCL sepakat.
"Kalau ada pengajuan tambahan anggaran berarti harus ada tambahan pekerjaan, begitu pula sebaliknya pengurangan anggaran bisa sepanjang ada pengurangan pekerjaan," paparnya.(Logistics/hd)
 
 

 
Pelindo III Ujicoba Gerbarata
Di Terminal Penumpang Tg. Perak
 
garbarata terminal penumpang
 
SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak tengah mengebut pembanungnan terminal penumpan modern. Setelah melakukan pemasangan dua unit garbarata, kemarin (19/6) Pelindo III Cabang Tanjung Perak melakukan uji coba garbarata.
Uji coba ini diharapkan bisa dioperasikan guna menyongsong pelaksanaan angkutan Lebaran. Ada dua kapal yang tengah dilakukan uji coba kemarin yakni KMP Tidar yang dijajal pada siang dan Dempo yang dijajal kemarin petang.
General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Perak Eko Harijadi Budijanto menyebutkan uji coba ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belalai gajah (garbarata) tersebut. "Komisioning ini untuk melihat pergerakan, baik horizontal maupun vertikal, jadi seperti apa kekurangan yang harus kita benahi sebelum beroperasi,” kata Eko. Sebetulnya Pelindo III Cabang Tanjung Perak melakukan uji coba dua kali. Uji coba pertama dilakukan pada siang hari dengan KMP Tidar, dan sorenya dengan KMP Dempo.
Tetapi untuk KMP Tidar banyak penumpang yang berebut naik, sehingga pelaksanaan diundur saat KMP Dempo sandar. Komisioning garbarata dilakukan untuk melihat akselerasi sudut terpanjang dan terpendek. Alat yang dibeli dari Bukaka senilai Rp13,5 miliar itu memiliki bentang panjang 20,7 meter dan ukuran tertinggi mencapai 7 meter, sedangkan ukuran rendah mencapai 3 meter.
Menurut Kepala Humas PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Dhany R. Agustian, komisioning yang dilakukan kemarin dua unit garbarata masing-masing memiliki kapasitas 17ton.
“Kalau melihat hasil uji coba malam ini (kemarin malam), sudah ready, dan tinggal mengejar beberapa bagian lain,” ungkapnya.
Terpisah General Manager PT Pelni Cabang Surabaya menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan operasi pelayanan. Adanya garbarata ini PT Pelni telah memberlakukan penyimpanan bagasi di lambung kapal untuk barang diatas 30 kg.
“Sudah kita sosialisasikan beberpa waktu lalu, dan tinggal menunggu pelaksanaannya saja,” katanya saat dijumpai di dermaga Jamrud Utara kemarin sore. Pria yang juga pelatih karate itu menegaskan bagasi yang dibawa ke dek penumpang harus dibawa 30 kg. (Logistics/hd)
 
 

  
UKM Harus Siap Hadapi MEA 2015
Pemerintah Perlu Dorong Etos Kerja
 
ukm mea2015
 
SURABAYA (Logistics): Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah program lama yang sudah disepakati pemerintah. Penyebabnya, sudah dipersiapkan 10-15 tahun lalu. Namun, permasalahan sekarang MEA tahun depan memang belum dialami oleh masyarakat Indonesia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jatim, Dwi Pranoto, mengatakan seluruh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia harus siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA 2015 karena kini sudah saatnya mereka menunjukkan aksi.
"Bukan saatnya lagi Indonesia hanya berwacana tentang MEA 2015," kata Dwi, Seminar dan Lokakarya Forum UKM Indoneisia Siaga Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (18/6/14).
Dwi Pranoto menjelaskan MEA 2015 harus diseriusi masyarakat. Untuk itu kami sebagai perwakilan BI perlu mengawal di sektor moneter karena dunia usaha sedang menghadapi banyak masalah.
"Hal utama yg harus dilakukan sekarangdi antaranya "structure reform" Indonesia, stabilitas ekonomi keuangan, memetakan risiko UKM, dan "payment system". Mudah-mudahan kami tetap berada di tengah-tengah masyarakat sehingga masih bisa mengawal dan membantu UKM Indonesia," jelaskan.
Sementara Wakil Rektor II Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Muhammad Nasih, berharap, seminar tersebut tidak hanya diskusi biasa melainkan ada lokakarya sehingga ada hasil yang bisa dilaksanakan bersama supaya UKM Indonesia mampu menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
"Berbagai upaya juga kami lakukan untuk MEA tahun mendatang mengingat tantang ke depan semakin besar. Apalagi, kampus ini masuk di 200 besar universitas terkemuka di Asia Tenggara," katanya.
Di sisi lain, sebut dia, dari sisi persaingan Indonesia juga masih perlu mencapai target tertentu. Ada baiknya, minimal produk UKM Indonesia bisa diterima oleh masyarakat di pasar UKM nasional. Kalau memungkinkan juga dapat diterima oleh pasar ekspor.
"Sesuai pernyataan Gubernur Jatim Soekarwo, kalau makan buah Apel tidak perlu jenis Apel Washington tapi Apel Batu Malang. Bayangkan jika produk Indonesia tidak diterima orang lokal, apa sudah bisa dipastikan produk UKM nasional diterima pasar internasional," katanya.
Bahkan, lanjut dia, yang sangat penting adalah mengedukasi masyarakat Indonesia agar memberi tanggapan positif terhadap beragam produk UKM di Tanah Air.
Etos kerja dan SDM
Kunci utama untuk bangsa Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tahun depan bersumber sari sumber daya manusia yang dimiliki. Ini karena Indonesia mendominasi 40% penduduk Asean. Bahkan, dari sisi Produk Domestik Bruto per kapita, negeri ini menempati peringkat kelima.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jatim, Hadi Prasetyo, mengatakan peran Indonesia terhadap MEA 2015 juga sangat penting. Dan saat ini yang perlu dibangun oleh pemerintah dalam menghadapi MEA 2015 adalah etos kerja khususnya di tingkat Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain itu, hal terpenting berikutnya yakni investasi.
"Khusus di Asean, investasi Indonesia yang berupa sektor riil menempati nomer dua sedangkan peringkat pertama ditempati Singapura. Jadi UKM harus jadi garda terdepan mengingat pasar terbesar ada di Indonesia," kata Hadi Prasetyo, Kamis (19/6/14).
Hadi menjelaskan seiring perkembangan infrastruktur di Indonesia maka negeri ini bisa mencatatkan investasi yang kian meningkat dan idealnya perlu didukung SDM serta campur tangan pemerintah.
"Terkait tantangan investasi Indonesia saat ini antara lain rendahnya cadangan modal, keterbatasan infrastruktur, isu korupsi dan desentralisasi, ketidakpastian hukum, investasi bernilai tambah kecil, dan langkah yang kontra produktif terhadap investasi," jelasnya.
Ditambahkan Hadi, kini perkembangan UKM di Jatim menunjukkan kondisi yang kian membaik. Apalagi, jumlah mereka sekarang mampu mencapai 6,8 juta di Jatim. Dari angka tersebut 85% merupakan pengusaha UKM di tingkat usaha mikro.
"Besaran 6,8 juta UKM tersebut juga termasuk kalangan petani pemilik tanah, koperasi di mana sebanyak 70-75% adalah koperasi simpan pinjam. Lalu, sekaligus usaha mikro yang bergerak di sektor pengolahan dengan jumlah 778.000 pengusaha," jelasnya.
Untuk memenangkan tantangan pada MEA mendatang, Hadi Prasetyo menghimbau Indonesia juga harus ambil posisi dari sisi nilai produk. Misalnya, oleh-oleh khas daerah Malang dan lain-lain hanya cocok untuk orang lokal sedangkan buat orang asing tidak mau. Apalagi, sekarang orang Malaysia tidak suka lagi makanan yang digoreng.
"Pada masa mendatang, untuk membantu kinerja UKM Jatim kami siap beli sejumlah mesin pembeku, mesin pengemas yang berstandar internasional dan diletakkan di setiap daerah. Sistemnya biar alat itu keliling di beberapa daerah, nanti kalau UKM mau pakai tinggal bayar biaya sewa mesin itu," pungkas Hadi. (Logistics/hd)
 
 

 2 Fokus Kebijakan Transportasi 2015,
Konektivitas Dan Pengembangan MRT
 
2 fokus trans2015
 
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan menetapkan fokus kebijakan pembangunan transportasi pada tahun 2015 pada dua isu strategis yaitu : penguatan konektivitas nasional dan pengembangan sistem transportasi massal perkotaan. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, E.E. Mangindaan saat Raker dengan Komisi V DPR RI dengan agenda “Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah TA 2015” di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (11/6/14).
Dalam raker tersebut hadir pula Menteri PU, Djoko Kirmanto, Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal., Helmy Faishal Zaini.
Menhub menyampaikan, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 bertema “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, Kemenhub masuk didalam agenda percepatan pembangunan tersebut dengan sasaran utama perwujudan Penguatan Konektivitas Nasional.
Untuk mewujudkan penguatan konektivitas nasional tersebut, Kemenhub telah menetapkan arah kebijakannya yaitu :
a. Mempercepat pembangunan transportasi yang yang mendukung Sistem Logistik Nasional.
b. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang beroreintasi lokal dan kewilayahan.
c. Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung koridor ekonomi, kawasan industri khusus, sistem Logistik Nasional, Komplek Industri dan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah non – koridor ekonomi.
d. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
Sedangkan untuk pengembangan sistem transportasi massal perkotaan, telah ditetapkan arah kebijakannya yaitu :
a. Mengembangkan transportasi perkotaan
b. Meningkatkan mobilitas perkotaan
c. Menurunkan tingkat kemacetan perkotaan
d. Mengendalikan dampak lingkungan
e. Meningkatkan keselamatan jalan perkotaan (Logistics/hd)
 
 

 
Rel KA Mati Dihidupkan
rel ka mati
 
SURABAYA (LOGISTIcs): Sejumlah jalur kereta api yang selama ini mati atau tidak digunakan akan dioperasikan kembali dalam upaya meningkatkan konektivitas untuk mewujudkan sistem logistik nasional atau Sislognas.
"Dibangunnya rel kereta itu pada dahulu tentu memiliki arti, dan akan kita fungsikan lagi sekalipun saat ini sudah banyak digunakan penduduk," kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam Lokakarya wartawan Perhubungan di Surabaya, Jatim, Senin (23/6/14).
Menurut Menteri, sejumlah jalur kereta api yang sempat mati dan sudah dioperasikan lagi antara lain untuk jalur Cianjur-Bandung dan Bogor-Sukabumi.
Dikatakan, selain dalam upaya meningkatkan konektivitas, menghidupkan lagi jalur mati juga dalam upaya pemerintah meningkatkan jumlah penumpang kereta api yang pada akhirnya mengurangi kepadatan lalu lintas.
"Kereta api masih menjadi moda yang paling diminati masyarakat. Selain itu, juga murah," ucap Mangindaan.
Selain itu banyak rel kereta api yang tidak beroperasi di Jawa dan Sumatera, dan seharusnya bisa digunakan untuk mengangkut penumpang dan logistik.
Di Sumatera, misalnya, jalur kereta api selain untuk mengangkut penumpang juga digunakan mengangkut hasil bumi seperti batu bara dan CP0.
"Indonesia saat ini memiliki jalur kereta api sepanjang 4.700 kilometer dan akan bertambah lagi," tutur Mengindaan.
Khusus untuk konektivitas di Pulau Jawa, dia mengatakan akan semakin baik mengingat jalur ganda lintas utara sudah selesai dan akan dibangun jalur ganda lintas selatan.
Pengoptimalkan jalur kereta api juga dalam upaya menekan biaya transportasi logistik yang lebih mahal ketika menggunakan jalan raya.
Menurut Bank Dunia posisi logistik Indonesia berada diurutan 53 di bawah Singapura yang berada di posisi lima, Malaysia 25, Thailand 35, dan Vietnam 48. (Logistics/hd)
 

 
KPPI : Volume Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan 2013 Capai 73.869 ton
 
kppi vol impor barang
 
JAKARTA (LOGISTICS): Sejak tahun 2010 jumlah impor barang kertas yang dimintakan perlindungan (BDP) cenderung meningkat. Catatan terakhir pada 2013, kecenderungan tersebut sudah mencapai jumlah impor barang yang dimintakan perlindungan sebesar 73.869 ton.
Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Ernawati mengatakan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, tahun 2010, impor barang yang dimintakan perlindungan mencapai 22.166 ton. Selanjutnya pada periode 2011-2012 terus mengalami lonjakan, menjadi 33.456 ton pada 2011 dan sebanyak 51.358 ton di tahun 2012. “Lonjakan jumlah impor Barang yang Dimintakan Perlindungan berdampak negatif pada pemohon,” kata Ernawati, seperti yang dikutip dalam keterangan persnya, Rabu (25/6/14).
Ernawati menjelaskan lonjakan jumlah impor barang yang dimintakan perlindungan ini terlihat dari indikator kinerja pemohon yang mengalami pertumbuhan negatif, mulai produksi, pangsa pasar domestik, persediaan, kapasitas terpakai, laba dan tenaga kerja. Sehubungan itu, KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan atas lonjakan jumlah impor Barang yang Dimintakan Perlindungan. “Kami sudah memulai penyelidikan sejak Jumat (20/6/2014) lalu,” jelasnya.
Ia juga meminta, agar pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan ini, mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan kepada KPPI paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diumumkan. Hal ini untuk mendapatkan petisi versi tidak rahasia, menghadiri dengar pendapat, dan menyampaikan tanggapan tertulis atas penyelidikan BDP. “Pendaftaran disampaikan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jl M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta,” tuturnya.
Sebelumnya, KPPI menerima permohonan dari produsen dalam negeri yang diwakili PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills pada 26 Mei 2014 lalu yang selanjutnya disebut pemohon. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang 'kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya.
Pemohon juga meminta KPPI menyelidiki lonjakan jumlah barang impor kertas yang diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafik lainnya. Kedua produsen tersebut juga meminta KPPI menyelidiki kertas impor yang tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk kertas uang'. “Karena pemohon telah mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan," jelas Ernawati.
Setelah melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut, KPPI memperoleh bukti awal tentang lonjakan jumlah impor Barang yang Dimintakan Perlindungan dari tahun 2010 sampai dengan 2013. dan ancaman kerugian serius yang dialami oleh pemohon. “Ini akibat lonjakan jumlah impor barang yang dimaksud,” pungkasnya. (Logistics/hd)
 

 
PT KAI
Bakal Sesuaikan Harga Tiket KA Ekonomi
pt kai ticket ka ekonomi
 
JAKARTA (LOGISTICS): PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyesuaikan harga tiket kelas ekonominya terkait dengan besaran perubahan alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) yang diperuntukkan bagi kereta api kelas ekonomi bersubsidi.
Siaran pers PT KAI (Persero) menyatakan bahwa anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN Perubahan 2014 yang mengalami pemangkasan setelah disetujui oleh Komisi V DPR secara otomatis berakibat pada pengurangan besaran untuk PSO angkutan kereta api kelas ekonomi bersubsidi, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (23/6/14)
Lebih jauh PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).
Hal itu mengakibatkan tarif untuk KA Ekonomi Jarak Jauh dan Jarak Sedang kembali ke tarif normal nonsubsidi terhitung mulai keberangkatan KA bulan September 2014. Sedangkan, tarif KA-KA Jarak Dekat/Lokal dan KRD untuk sementara belum dikembalikan ke tarif normal nonsubsidi sampai dengan 31 Desember 2014.
Secara khusus PT KAI mengemukakan, penyesuaian tarif tersebut dilakukan untuk dapat menjaga kelanjutan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa KA, sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan jasa KA sebagai pilihan moda transportasi massal yang aman, nyaman, bebas macet, dan ramah lingkungan.
Selain itu, menurut PT KAI, untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kenyamanan dengan mengurangi antrean pembelian tiket di stasiun, dan mulai 1 September 2014 kebijakan tarif pemesanan/pembelian tiket di stasiun dan di channel eksternal adalah sama.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu repot-repot untuk mendatangi stasiun jika ingin melakukan pemesanan/pembelian tiket KA.
Daftar channel eksternal yang dapat diakses masyarakat yang ingin melakukan pembelian/pemesanan tiket KA, antara lain mini market/kantor Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, kantor & agen pos, Pegadaian, Tiki JNE, dan agen tiket KA resmi laman tiket http://www.kereta-api.co.id, tiketkai.com, tiket.com dan paditrain.com.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono sebelumnya mengemukakan bahwa presiden Indonesia selanjutnya diharapkan tetap pro terhadap peningkatan industri kereta api, sebagai transportasi penghubung yang efisien di dalam pulau.
"Siapapun presiden ke depan, kereta api tetap harus menjadi program nasional. Kami juga meminta dukungan agar politik transportasi ke depan tetap berpihak ke kereta api," kata Bambang Susantono di sela-sela acara Kunjungan Kerja Delegasi MPR ke PT INKA, Madiun, Jawa Tengah, Selasa (17/6/14).
Menurut Bambang, kereta api masih menjadi transportasi paling efisien untuk digunakan menempuh jarak antara rentang 500 hingga 1.500 kilometer. (Logistics/hd)
 

 
Keselamatan Pelayaran Nasional
Tanggung Jawab Bersama
Keslamatan eemangindaan
 
MERAK (LOGISTICS) : Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyelenggarakan Kampanye Keselamatan Pelayaran dan Peringatan Hari Pelaut Sedunia Tahun 2014 di Dermaga V Pelabuhan Penyeberangan Merak, Rabu,(25/6/14).
Kampanye Keselamatan Pelayaran dan Peringatan Hari Pelaut Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2014 ini mengangkat tema ”Keselamatan Pelayaran Merupakan Kebutuhan Mutlak dan Tanggung Jawab Bersama”.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak pemangku kepentingan/stakeholder, khususnya para pengguna jasa transportasi laut bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah sebagai regulator tetapi juga merupakan tanggung jawab perusahaan pelayaran sebagai operator dan seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut (user).
Bertindak selaku Inspektur Upacara Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Upara juga diikuti oleh Pejabat Kementerian Perhubungan, stakeholder terkait di bidang transportasi laut di wilayah pusat maupun Provinsi Banten, TNI/POLRI, asosiasi, dan unsur maritim lainnya seperti SPM Pelayaran dan Paguyuban Pelayaran.
Dalam laporannya,Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan bahwa Pelabuhan Merak, Banten dipilih menjadi lokasi peringatan upacara puncak Kampanye Keselamatan Pelayaran dan Peringatan Hari Pelaut Sedunia Tahun 2014 atas pertimbangan Pelabuhan Merak merupakan salah satu pelabuhan terpadat di Indonesia.
"Padatnya lalu lintas kapal penyeberangan dari Merak dan Bakauheni maupun sebaliknya menunjukkan bahwa transportasi laut masih menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan," paparnya.
Selain itu, lanjt dia, Selat Sunda merupakan jalur pelayaran yang ramai dilalui kapal-kapal asing yang melintasi perairan Indonesia menuju dan dari Samudera Hindia. Untuk itu peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia harus dilakukan melalui program rencana kerja yang terstruktur, sumber daya manusia yang handal serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup dan baik. (Logistics/hd)