Logistics Journal
Edisi No. 146/Maret 2014
cover maret14

Editorial - Berharap pada Pemilu
Ada kegiatan berskala nasional dan menyangkut hajat hidup dan nasib warga negara Indonesia, minimal 5 tahun akan datang. Yaitu pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2014. Pemilu tersebut merupakan akumulasi puncak dari seluruh bentuk harapan dari masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap wakil rakyat yang akan mewakilinya di lembaga legislatif.
Seperti diketahui bersama, bahwa tata negara Republik Indonesia ini menganut faham Trias-Politica. Yaitu negara ini memiliki 3 lembaga utama yang menjadi pilar penyelenggaraan sistem bernegara dan sistem pemerintahan, lembaga Yudikatif, Ekskutif dan Legislatif. Sejak bangsa Indonesia memasuki era refomasi tahun 1998, lembaga legislatif memiliki peran dan fungsi semakin kuat dibanding era sebelumnya. Tidak lagi sekedar menyusun dan menetapkan undang-undang melainkan juga ikut menentukan kepala kepolisian, panglima TNI, Jaksa Agung bahkan Hakim Agung.
Lembaga legislatif ini tidak hanya di pusat pemerintahan, tapi juga ada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian apa hubungannya perhelatan Pemilu tersebut dengan kita sebagai pelaku usaha. Sepintas bahkan sebagian besar pelaku usaha tidak terlalu hirau dengan perhelatan politik tersebut, karena bukan dianggap bidang dan kompetensinya. Sehingga tidak pernah mencermati atau ikut proaktif memberikan pengamatannya terhadap para calon wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Mereka para anggota legislatif yang terpilih nanti adalah akan mewakili kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, mulai pelaku usaha skala kecil, menengah, dan besar. Bahkan mereka dituntut untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat akan mata pencahariannya, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban lingkungan sosial.
Khusus bagi pelaku usaha sesungguhnya sangat berkepentingan bagi para anggota legislatif ini. Karena melalui mereka ini kebutuhan dan kepentingan pelaku usaha dititipkan kepada para pengambil kebijakan dari eksekutif. Mulai dari penyusunan dan pengesahan peraturan mulai ditingkat undang-undang sampai dengan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten, khususnya peraturan yang terkait dengan jaminan berusaha, penyediaan infra struktur, fasilitasi terhadap dunia perbankan, tata niaga komoditi tertentu yang masih di atur dan masih banyak hal lagi yang pada prinsipnya tata peraturan tersebut “harus pro-bisnis”
Potret tata peraturan yang ada saat ini masih berada pada level sekedar “memagari' kegiatan masyarakat agar tetap dalam koridor hukum tapi belum masuk pada level “melandasi dan memayungi”. Karena pada prakteknya, hukum berupa peraturan diterapkan di masyarakat, khususnya pada masyarakat pelaku usaha belum memberikan jaminan dan kepastian hukum.
Saat hukum memberikan landasan dan payung bagi pelaku usaha, maka ada kepastian dan perlindungan hukum terhadap mereka yang sudah berbuat susai peraturan dan juga kepada mereka yang melanggar hukum. Tentunya tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha tapi juga berlaku bagi penegak hukum itu sendiri harus ada ganjaran yang sama kalau melakukan pelanggaran yang menyebakan kerugian pelaku usaha. Karena penegak hukum yang berfungsi sebagai pelayanan publik, akibat pelanggarannya tidak hanya publik usaha yang rugi, negarapun juga dirugikan.
Sudah saatnya para pelaku usaha tidak lagi apatis atau tidak mau tahu terhadap kegiatan politik yang akan menentukan nasib usahanya karena diwakili oleh para wakil rakyat yang “tidak pro-bisnis” Silahkan para pelaku usaha mencermati para calon legislatif dari partai apapun dan dicalonkan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Siapakah yang memiliki pemahaman, peduli dan berjuang untuk kepentingan membangun iklim usaha yang lebih baik. (guslim-maret'14)

iterkoneksi pelabuhan
INTERKONEKSI PELABUHAN
PICU LONJAKAN ARUS BARANG
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III gencar membangun keterhubungan alias interkoneksi antarpelabuhan sehingga mendongrak kinerja sejumlah pelabuhan, seperti Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin, Benoa, Kumai, Sampit, Lembar, Tenau Kupang, dan pelabuhan lainnya.
Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo III Faris Assagaf menguraikan bahwa guna mendukung efektifitas arus logistik melalui laut, perseroan terus melakukan upaya-upaya terobosan.
Langkah yang dilakukan tentu membuat fasilitas pelabuhan seperti dermaga, lapangan penumpukan dan modernisasi peralatan. Namun, selain itu dilakukan pula penataan lingkungan dermaga hingga fasilitas penunjang seperti jalan.
"Penciptaan kondisi di masing-masing pelabuhan bisa mendorong pertumbuhan peti kemas domestik hingga 15%," jelasnya soal strategi perseroan menata 17 pelabuhan yang dikelolanya.
Sedangkan internasional mencapai 4-5 persen di Pelabuhan Tanjung Perak. "Banyak perbaikan yang sudah kita lakukan, diantaranya dengan peremajaan peralatan maupun interkoneksi antar pelabuhan," katanya.
Adapun titik utama interkoneksi yaitu Pelabuhan Trisakti-Banjarmasin, Sampit, Kumai, Maumere dan Tenau Kupang. Program yang telah digenjot 5 tahun belakangan ini telah menampakkan hasil.
Pelabuhan Trisakti-Banjarmasin yang pada 2010 hanya melayani 272.180 boks meningkat 23% pada 2011 menjadi 335.733 boks setelah dibangun lapangan penumpukan. Peningkatan berlanjut pada 2012 tercatat volume yang dilayani 384.323 boks dan naik 14% pada 2013 menjadi 387.000 boks.
Fenomena pertumbuhan signifikan karena perbaikan fasilitas juga terlihat di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada 2011 arus peti kemas 56.985 boks naik 4,7% menjadi 59.689 boks pada 2012.
Sedangkan pada 2013 arus peti kemas 78.322 boks naik 31,2%. "Container crane disiapkan satu unit dan dua unit RTG [rubber tired gantry] serta penyiapan lapangan penumpukan, sehingga pada tahun 2012 ke 2013 terlihat pengaruhnya," jelasnya mengambarkan bagaimana fasilitas di Pelabuhan Tenau Kupang memacu pertumbuhan arus peti kemas.
Perbaikan fasilitas, lanjutnya, juga dilakukan di Pelabuhan Kumai, Sampit, Maumere maupun Lembar. Perbaikan di pelabuhan lain berdampak pula di Tanjung Perak.
Terminal konvensional Pelabuhan Tanjung Perak pada 2010 volume arus peti kemas 353.735 boks naik 52% pada 2011 menjadi 538.658 boks.
Pria kelahiran Ternate, Maluku Utara itu menegaskan, petikemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak memang tidak hanya dari Pelabuhan Banjarmasin. Sebab di beberapa daerah seperti Kupang, Maumere, Bagendang, Sampit, Kumai, dan Lembar sudah menggunakan petikemas.
Dimana daerah-daerah yang sudah mengalami peralihan petikemas itu menjadi trigger setelah dilakukannya investasi alat."Trigger-nya Pelabuhan Banjarmasin mempengaruhi Pelabuhan Tanjung Perak. Pada 2011 mulai Pelabuhan Lembar, Tenau Kupang, Maumere juga ditata, efeknya semua lari ke Pelabuhan Tanjung Perak," tambahnya.
Dongkrak Curah Cair
Tak hanya memicu lompatan pertumbuhan peti kemas, interkoneksi juga memicu arus curah cair non bahan bakar minyak. Pendorong komoditas ini di Sampit, Kalimantan Tengah.
Arus curah cair di Sampit pada 2005 124.476 ton curah cair dan naik 2012 mencapai 1,44 juta ton. Kenaikan signifikan juga terjadi di Kumai yang pada 2005 hanya 766.893 ton pada 2012 2,8 juta. Demikian pula di Kotabaru Kalimantan Selatan pada 2005 hanya 22.202 ton menjadi 1 juta ton pada 2012.
Faris menguraikan dampak curah cair di Tanjung Perak memang tidak terlalu signifikan. Pasalnya, pada 2005 volume yang dilayani 2 juta ton dan pada 2012 hanya 2,5 juta ton. Akan tetapi, lanjut dia, di Pelabuhan Tanjung Emas pada 2005 volume Curah cair 431.256 ton menjadi menjadi 1,22 juta ton pada 2012. Curah cair juga mendongkrak kinerja Pelabuhan Gresik yang pada 2005 tercatat 89.530 ton menjadi 865.792 ton pada 2012.
 
Rekonfigurasi
Melihat pertumbuhan yang signifikan, Faris menuturkan, perseroan lantas melakukan rekonfigurasi alias penataan ulang. Semisal, di Terminal Nilam, Tanjung Perak, dibangun terminal curah cair. Adapun di Tanjung Emas ancaman rob diantisipasi dengan membangun polder, penambahan dermaga peti kemas, tambah Container Yard (CY), serta penambahan container crane, RTG, dsb. "Sekarang terbukti mulai tumbuh peti kemas antar pulau di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dijalankan oleh perusahaan pelayaran seperti Spil dan Meratus," tuturnya.
Rekonfigurasi juga dilakukan di pelabuhan lain semisal penguatan dermaga dan terminal penumpang di Benoa. Perseroan juga mengantisipasi pertumbuhan arus barang dengan pendalaman kolam di Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Perak. "Kami juga siapkan Java Integrated Industrial Port Estate di Manyar Gresik sebagai bagian antisipasi bila interkoneksi dan rekonfigurasi mendorong pertumbuhan arus barang lebih cepat," tegasnya.
Semua itu, sambungnya, untuk menjamin pertumbuhan barang bisa seiring dengan peningkatan layanan secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, tahun ini saja PT Pelindo III sudah melakukan investasi besar-besaran untuk pembelian alat guna mendukung produktivitas kerja bongkar muat. Salah satu yang paling besar adalah di Terminal Teluk Lamong dengan membeli alat paling canggih senilai kurang lebih Rp 1,5 trilun. (hd/Logistics)

Pelindo3 kpk
Pelindo III - KPK
Teken Komitmen Anti Gratifikasi
SURABAYA (LOGISTICS): Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu patuh dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta dalam rangka pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilingkungan perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerjasama dalam pengendalian gratifikasi dilingkungan PT Pelindo III (Persero).
Kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatanganan pernyataan komitmen untuk pengendalian gratifikasi yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Komitmen itu ditandatangani bersama oleh Komisaris Utama PT Pelindo III, Direktur Utama PT Pelindo III, Ketua Umum Serikat Pegawai PT Pelindo III (SPPI III) dan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberangkatan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.
Kegiatan yang diawali dengan acara sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dilakukan di Auditorium Bromo Lantai V Kantor Pusat PT Pelindo III dan dihadiri oleh Komisaris Utama Pelindo III, Direksi PT Pelindo III, para Pejabat Struktural /Fungsional Kantor Pusat PT Pelindo III, General Manager Cabang Tanjung Perak dan Gresik beserta para Managernya, para Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yaitu Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, PT Pelindo Marine Service, PT Terminal Teluk Lamong, PT Portek Indonesia, PT Pelindo Daya Sejahtera, dan PT Rumah Sakit PHC.
Kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatanganan pernyataan komitmen untuk pengendalian gratifikasi yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.
Komitmen itu ditandatangani bersama oleh Komisaris Utama PT Pelindo III, Direktur Utama PT Pelindo III, Ketua Umum Serikat Pegawai PT Pelindo III (SPPI III) dan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberangkatan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.
Kegiatan yang diawali dengan acara sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dilakukan di Auditorium Bromo Lantai V Kantor Pusat PT Pelindo III dan dihadiri oleh Komisaris Utama Pelindo III, Direksi PT Pelindo III, para Pejabat Struktural/Fungsional Kantor Pusat PT Pelindo III, General Manager Cabang Tanjung Perak dan Gresik beserta para Managernya, para Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yaitu Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, PT Pelindo Marine Service, PT Terminal Teluk Lamong, PT Portek Indonesia, PT Pelindo Daya Sejahtera, dan PT Rumah Sakit PHC.
Direktur Personalia dan Umum A Edy Hidayat N menyatakan bahwa dengan kegiatan sosialisasi dan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi tersebut, diharapkan seluruh insan PT Pelindo III memiliki pemahaman yang jelas mengenai gratifikasi, serta menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelindo III dalam rangka menegakkan prinsip good corporate governance, membangun pofesionalisme, serta melakukan pencegahan korupsi.
"Saat ini PT Pelindo III telah memiliki peraturan yang mendukung terhadap upaya pengendalian gratifikasi", jelas Edy.
Edy Hidayat lebih lanjut merinci, "peraturan itu meliputi : Board Manual; Code of Corporate Governance (CCG); Code of Conduct yang saat ini sudah memuat larangan gratifikasi, suap, hadiah; Whistle Blowing System (WBS); serta Peraturan tentang Biaya Promosi". Pelindo III saat ini juga tengah dilakukan penilaian sebagai BUMN Bersih sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: 5 tahun 2013.
Dalam sambutannya, Edy berharap kegiatan tersebut mampu menjadi inspirasi bagi seluruh insan PT Pelindo III untuk menjadi pribadi yang bersih, jujur, amanah dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga dalam melaksanakan tugas tidak akan dihadapkan pada masalah-masalah hokum khususnya tindak pidana korupsi.
Direktur Gratifikasi Komisi Pemberangkatan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa penandatanganan komitmen yang dilakukan di PT Pelindo III tersebut merupakan penandatanganan yang ke-82 terhadap Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMN. Dalam penjelasannya, Giri menyebutkan salah satu penyebab korupsi juga bisa disebabkan kurangnya transparansi. Korupsi terbangun karena tidak adanya transparansi, termasuk juga di antaranya gaji yang minim bisa berpotensi korupsi. "Banyak yang menganggap bahwa gratifikasi itu bukan merupakan tindak korupsi" jelas Giri.
Dalam pemaparannya Giri Suprapdiono mengingatkan, gratifikasi ini sering terjadi dalam kinerja para pejabat negara. "Hati-hati kalau dalam acara tertentu seseorang menerima pemberian apapun bentuknya baik uang, rumah, kendaraan atau yang sekarang sudah berpindah pada layanan seks dari seseorang yang berkaitan dengan urusan tertentu bisa-bisa terjerat pasal gratifikasi, dan itu KPK akan membidiknya" papar Giri Suprapdiono.
Untuk mencegah agar seseorang agar tidak terjerat kasus gratifikasi menurutnya agar melaporkan berapapun nilai pemberian dari pihak lain, atau dalam bentuk apapun pemberian seseorang kepada KPK.
Giri juga menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini, KPK telah menangani kasus korupsi sebanyak 396 perkara, dengan rincian terdiri atas 114 pejabat eselon, 73 anggota DPR/DPRD, 94 Swasta, 35 Walikota/Bupati/Wakil, 11 Kepala Lembaga/Kementrian, 10 Gubernur, 9 Hakim, 7 Komisioner, 4 Duta Besar, dan sisanya sebanyak 39 lainnya.
Kegiatan tersebut agak istimewa dan berbeda dibandingkan dengan penandatanganan komitmen yang dilakukan di perusahaan lain, di mana pada umumnya hanya ditandatangani oleh salah satu Direksi saja. Dalam penandatanganan komitmen di PT Pelindo III tersebut, komitmen pengendalian gratifikasi ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Serikat Pegawai Pelindo III. (hd/Logistics)

ekspor ikantuna
Indonesia Bisa Menjadi Pengekspor
Terbesar Ikan Tuna
SURABAYA (Logistics): Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna tertinggi di dunia. Tercatat, total produksi tuna mencapai 613.575 ton per tahun, dengan nilai transaksi bisa mencapai Rp6,3 triliun rupiah per tahun.
Dengan didukung wilayah geografis yang mencakup dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global baik dari sisi sumberdaya, habitat dan juga perdagangan.
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Anang Noegroho, mengatakan, untuk potensi ikan tuna dari Indonesia, KKP telah melakukan penelitian terhadap populasi tuna.
Kenapa populasi tuna harus diteliti, ini karena kedepan Indonesia akan menghadapi banyak tantangan. Antara lain, menurunnya produktivitas ikan tuna, ukuran yang cenderung mengecil, serta daerah penangkapan ikan yang cenderung ke laut lepas.
"Untuk itu kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengedepankan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries development). Agar populasi ikan tuna di Indonesia lebih terjaga. Karena ekonomi yang secara nyata akan diperoleh Indonesia dapat dilihat dari diterimanya keuntungan ekspor tuna Indonesia ke negara tujuan ekspor, baik di Eropa, Jepang, Korea Selatan, maupun Amerika Serikat, dan lain-lain," kata Anang Nugroho, Sabtu (22/3/14).
Anang menjelaskan tuna adalah jenis ikan yang pengelolaannya merupakan tanggungjawab bersama antar bangsa. Untuk itu status pengelolaan perikanan tuna nasional selalu menjadi pantauan dari lembaga pengelolaan perikanan regional yang mempunyai mandat untuk pengaturan pengelolaan tuna global.
"Trend penurunan stock tuna ini akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan juga bisnis tuna. Kerjasama semua pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan sumberdaya dan bisnis tuna ini," jelasnya.
Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI), status tingkat ekploitasi tuna jenis albakor, madidihang, mata besar dan tuna sirip biru selatan sudah sangat mengkhawatirkan dengan status terekploitasi penuh hingga terekploitasi berlebih dan hanya tuna jenis cakalang yang masih dalam status terekploitasi sedang.
Untuk itu ditambahkan Anang, saat ini penelitian terkait ikan tuna terus dilakukan. Penelitian sendiri meliputi reproduksi, genetik tuna, suhu dan kedalaman renang tuna hingga waktu makan ikan tuna. Termasuk observer terhadap perlakuan saat pendaratan ikan di pelabuhan maupun diatas kapal penangkap Tuna.
"Penelitian yang dilakukan Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa ini adalah bukti komitmen KKP untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya tuna di Samudra Indonesia yang terancam populasinya serta untuk memenuhi tingginya permintaan tuna di pasar dunia," tegas Anang.(hd/Logistics)

pelindo3 kai
Pelindo III - KAI
Bakal Aktifkan Kembali Jalur KA Pelabuhan Tanjung Emas
SURABAYA (LOGISTICS): PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan menggelar penandatangan kesepakatan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengaktifkan kembali jalur KA Pelabuhan Tanjung Emas
Dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Perhubungan terkait dengan realisasi reaktivasi jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta dalam rangka mendukung sistem transportasi di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan besok Jum'at, 21 Maret 2014 di ruang pertemuan Kantor PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang.
Rencana reaktivasi jalur kereta api tersebut sudah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 18 Tahun 2013. Pelabuhan Tanjung Emas sendiri merupakan pintu gerbang arus keluar masuk dan arus perdagangan utamanya di Jawa Tengah. Dengan tersendatnya jalur transportasi darat untuk pengiriman barang dari dan ke Pelabuhan merupakan masalah utama yang harus segera ditangani.
Jalur kereta api sendiri memang sudah tersedia di Pelabuhan Tanjung Emas, namun karena adanya peninggian jalan dan tergerus air rob sehingga tidak pernah dimanfaatkan lagi. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menunjang percepatan pengiriman barang-barang maka dilakukan program reaktivasi jalur kereta api menuju atau sebaliknya ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
"Diharapkan dengan pembangungan reaktivasi jalur kereta api, tidak terjadi penumpukan barang yang terlalu lama dari dan ke Pelabuhan," kata Djarwo Surjanto selaku Direktur Utama PT Pelindo III.
Selain itu dengan adanya jalur kereta api, maka diharapkan akan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Pantura yang selama ini sering mengalami kemacetan.
Djarwo kembali mengungkapkan bahwa beberapa hal telah dilakukan PT Pelindo III dalam mendukung Pemerintah Jawa Tengah dalam mencapai perekonomian yang lebih baik. Diantaranya pembangunan polder system di Pelabuhan Tanjung Emas untuk menanggulangi permasalahan rob dan penempatan 2 unit luffing crane untuk mendukung bongkar muat kayu log.
Sedangkan di Terminal Petikemas Semarang (TPKS) juga sedang dilakukan penambahan dermaga sepanjang 105 meter sehingga nanti panjang dermaga menjadi 600 meter, saat ini juga sedang proses perakitan 2 unit Container Crane (CC), 11 Unit E-RTG, dan penambahan 5,4 hektar untuk lapangan penumpukan petikemas. Sejak bulan November 2012 lalu TPKS juga buka layanan petikemas domestik.
Terpisah, Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa laju pertumbuhan arus petikemas di TPKS menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 lalu hanya tercatat 356.461 TEU's, yang kemudian meningkat di tahun 2010 menjadi 384.522 TEU's, tahun 2011 : 427.468 TEU's, tahun 2012 : 457.055 TEU's, dan tahun 2013 : 499.427 TEU's.
"Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup baik dalam sektor perdagangan, namun demikian, ketika arus perdagangan meningkat maka dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadahi khususnya terkait dengan pengangkutan", ujar Edi.
Edi menguraikan, "Saat ini volume kendaraan di jalan raya saat ini sudah cukup padat, kemacetan dimana-mana, hal itu akan dapat mempengaruhi proses distribusi logistik". Jika distribusi logistic tidak lancar maka akan terjadi inflasi yang tentunya akan berpengaruh pada perekonomian suatu daerah.
Dengan terkoneksinya pelabuhan dengan kereta api akan mengurangi beban jalan dan mengurangi kemacetan yang pada akhirnya dapat memperlancar arus logistik di Jawa Tengah, terlebih jalur rel ganda di utara Jawa telah menghubungkan Jakarta dan Surabaya, pungkas Edi. (hd/Logistics)

jalur ka layang
Indonesia Akan Bangun Proyek
Jalur KA Layang di 5 Kota
JAKARTA (LOGISTICS): Pemerintah berencana membangun jalur kereta api layang di lima kota besar di Indonesia guna mengurangi tingkat kemacetan.
Rencana pembangunan jalur kereta api layang di Kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan itu diungkapkan Direktur Jendral Perkeretaapian Kementrian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko.
“Pembangunan jalur kereta layang sudah lama direncanakan di Jakarta, tetapi realisasinya menunggu revisi Peraturan Presiden No. 83/2011. Peraturan itu memberi kewenangan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI ) untuk membangun jalur kereta layang. Perpres itu harus direvisi karena yang membangun adalah pemerintah menggunakan dana APBN,” katanya di Jakarta, Jumat (21/3/14).
Kota Bandung yang memiliki banyak perlintasan kereta sebidang akan menggunakan skema pembiayaan dari pemerintah Prancis untuk membangun jalur kereta layang. “Sementara rencana pembangunan jalur kereta layang di Kota Surabaya dan Kota Semarang masih dalam kajian.”
Selain itu, kata Hermanto, pembangunan jalur kereta layang di Kota Medan diproyeksikan untuk menunjang transportasi ke Bandar Udara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan pembangunannya akan dimulai tahun 2015. (hd/Logistics)

pelindo3 kejaksaan
Pelindo III Teken Kerjasama Dengan Kejaksaan
Untuk Pendampingan Kasus Hukum
SURABAYA (LOGISTICS): Maraknya kasus hukum yang melibatkan suatu perusahaan menjadikan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) lebih waspada.
Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan, mengingat Pelindo III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rawan bersinggungan dengan hukum.
Mengantisipasi hal itu, perseroan memutuskan untuk melibatkan Kejaksaan dalam mengawal kasus-kasus hukum yang melibatkan Pelindo III.
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan, apa yang dilakukan Pelindo III merupakan upaya dalam meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan diharapkan dapat membantu Pelindo III dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.
"Pelindo III memiliki resiko bersinggungan dengan masalah hukum, baik itu sebagai penggugat maupun tergugat. Dengan adanya kesepahaman ini nantinya risiko hukum tersebut dapat diminimalkan," katanya sesaat setelah penandatanganan kesepahaman antara Pelindo III dan Kejaksaan, Jumat (7/3).
Keputusan Pelindo III untuk menggandeng Kejaksaan juga ditujukan untuk pemulihan atau penyelamatan keuangan, kekayaan, maupun asset milik perusahaan. Sebagai perusahaan plat merah, aset perseroan cukup besar baik berupa bangunan maupun tanah. Pendapatan dan investasi perusahaan juga tak kalah besar. Hal itu membutuhkan pendampingan oleh aparat penegak hukum.
"Pelindo III sahamnya 100 persen masih milik pemerintah, artinya milik masyarakat, kita minta tolong ke Kejaksaan untuk ikut menjaga aset pemerintah," tambah Djarwo.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Burhanuddin mengatakan kesepahaman yang dijalin Pelindo III dengan institusinya merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Pelindo III sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menyetor deviden kepada negara. Dengan demikian Pelindo III perlu menggenjot pendapatan agar deviden yang disetor kepada negara juga semakin besar.
"Deviden ini kan sumber APBN, nanti juga untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pada dasarnya kesepahaman ini juga untuk kepentingan negara," katanya.
Burhanuddin menegaskan kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
Dia menjamin institusinya tetap objektif dalam menangani kasus hukum dan tidak akan terpengaruh oleh takanan pihak manapun. (hd/Logistics)

garuda right
Garuda Right Issues
Senilai Rp. 1,48 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS): PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menawarkan right issue atau saham baru sebanyak 3.227.930.633 lembar saham jenis Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan target perolehan dana Rp1,48 triliun.
Hal tersebut merupakan hasil dari kesepakatan 97,8 persen dari 84,941 persen pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia yang dihadiri oleh pemegang 19.231.450.069 lembar saham.
"Tadi 97,8 persen (dari pemegang saham yang hadir) menyetujui. Kami yakin terjual karena kami selalu berkoordinasi dengan sekuritas Danareksa dan Bahana ," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garuda Indonesia di Jakarta, belum lama ini.
Namun Emir enggan menyebutkan investor yang berminat mengambil saham baru yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia. "Tanyakan saja pada Joint Lead Underwiter (pemimpin penjamin emisi)," ujarnya.
Emir mengatakan dana yang akan diperoleh dari right issue tersebut akan dimanfaatkan perseroan untuk pengembangan armada baru, yang direncanakan terdiri atas pesawat jenis B737 Series, B777 Series, A330 Series dan A320 Series.
Perolehan dana akan ditujukan untuk pembiayaan Pre-Delivery Payment (PDP) pesawat yang dibeli, security deposit pesawat yang disewa, final payment pembelian pesawat baru, maupun belanja modal lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan armada, seperti suku cadang dan komponen pesawat, serta persediaan mesin pesawat.
"Pengembangan armada tersebut untuk mengantisipasi kenaikan arus penumpang jasa transportasi udara melalui penambahan frekuensi penerbangan dan pembukaan rute-rute baru," jelasnya.
Ia menambahkan pengembangan armada melalui pesawat baru juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi melalui efisiensi penggunaan bahan bakar dan menurunkan beban biaya perawatan pesawat mengingat pesawat baru lebih hemat atau efisien dibanding pesawat tua.
Sebagai kelanjutan program pengembangan armada, pada 2014 ini Garuda Indonesia akan mendatangkan 27 armada baru yang terdiri atas dua Boeing 777-300 ER, empat Airbus A330, 12 Boeing 737-800NG, tiga Bombardier CRJ1000 NextGen, dan enam ATR72-600.
Melalui program "Quantum Leap 2011-2015", Garuda Indonesia akan mengoperasikan sebanyak 194 pesawat pada 2015 dengan rata-rata usia di bawah lima tahun.(hd/Logistics)

ilustarrisi indo jpng
Indonesia Masih Penting Bagi Jepang
Peringkat Ketiga Negara Tujuan Investasi Jepang
TOKYO (LOGISTICS): Chairman Panasonic Gobel Group Rahmat Gobel mengatakan Indonesia merupakan negara tujuan investasi terpenting ketiga bagi Jepang dalam sektor manufaktur.
"Kerja sama kedua negara juga menghasilkan sebuah perjanjian barter bilateral antara bank sentral kedua negara," kata Rahmat Gobel dalam sambutannya saat menerima penghargaan doktor "honoris causa" dari Chuo University di Tokyo, Senin.
Rahmat mengatakan pada Desember 2013, Jepang setuju menggandakan jumlah fasilitas "barter" menjadi US$24 miliar, yang memberikan perlindungan bagi perekonomian Indonesia menghadapi tekanan dari neraca perdagangan dan menopang nilai rupiah di pasar internasional.
Salah satu tantangan terbesar Indonesia mendatang adalah bergabungnya Indonesia ke dalam pasar global yang kian kompetitif dan transisi yang penting dari penghasil komoditas bernilai tambah rendah menjadi sebuah basis industrial yang lebih bervariasi.
"Dalam hal ini, Indonesia akan diuntungkan oleh aliran investasi langsung Jepang ke dalam industri-industri seperti retail, media dan sektor-sektor produksi konsumen," tutur Rahmat.
Dalam jangka panjang, kata Rahmat, Indonesia perlu mengatasi isu penting menyangkut sumber daya manusia dan produktivitas angkatan kerja.
"Peningkatan otomatisasi melalui adopsi teknologi Jepang juga akan mendongkrak lebih jauh produktivitas bisnis-bisnis lokal," ujarnya.
Menurut Rahmat, secara khusus Indonesia perlu fokus pada peningkatan infrastruktur transportasi dan pembangkit listrik, yang merupakan hambatan utama sektor riil.
"Indonesia dan Jepang menghadapi tantangan yang hampir sama sebagai sesama negara kepulauan. Karena itu, pengalaman Jepang dalam membangun jaringan transportasi yang efisien menjadi sebuah referensi yang baik," katanya.(hd/Logistics)

industri kreatif
Industri Kreatif Indonesia Siap Lampau Korsel
DENPASAR (LOGISTICS) : Menteri Perindustrian MS Hidayat meyakini kinerja industri kreatif Indonesia akan melampaui Korea Selatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan atau 2019.
Hidayat saat meresmikan Denpasar Design Center (DDC) di Denpasar, Jumat (21/3/14), mengatakan untuk dapat melampaui industri kreatif Korea Selatan, dibutuhkan upaya sinergis dari pemerintah, pelaku industri dan pemangku kepentingan lain, untuk menuntaskan hambatan-hambatan seperti minimnya akses pembiayaan, akses pasar dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
"Kita mampu menyusul industri kreatif Korea (Korea Selatan) dalam lima tahun mendatang. Korea memiliki sektor kreatif teratas di dunia. Kita dapat menyusulnya, jika unsur-unsur yang terkait juga kreatif dalam membantu menciptakan peluang," ujar dia.
Menurut Hidayat, belum meratanya akses pembiayaan masih menjadi masalah yang belum terpecahkan bagi pelaku industri kreatif dan wirausaha di sektor usaha kecil dan menengah lainnya.
Pada Januari 2014, menurut data yang pernah diungkapkan Gita Wirjawan saat masih menjabat Menteri Perdagangan, sekitar 60 persen unit UKM, yang di dalamnya termasuk pelaku industri kreatif masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan.
"Jangan sampai kesalahan yang lalu terulang, ketika pelaku industri kreatif lain diambil negara tetangga karena lebih mudah mendapat akses pembiayaan, dibandingkan di Indonesia yang sulit," katanya.
Dia mengaku sudah mengupayakan ke Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk pemerataan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif.
Selain akses pembiayaan, Hidayat menekankan bagi pelaku industri kreatif untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas daya saing produknya. Salah satunya dengan menjaga kekayataan intelektual dalam produk yang diciptakan, dengan mendaftarkannya kepada pemerintah.
Kemudian akses pasar dari produk kreatif, kata Hidayat, akan diupayakan oleh pemerintah agar mendapat fasilitas yang lebih mudah sehingga dapat meningkatkan persaingan dengan produk impor.
"Saya juga apresiasi dengan adanya `e-commerce` dapat meningkatkan akses pasar bagi pelaku industri," ujar dia.
Pada 2012, sektor industri kreatif berkontribusi bagi produk domestik bruto (PDB) sebesar 6,69% atau senilai Rp573 triliun. Menurut Hidayat, Provinsi Bali memiliki potensi teratas dalam hal sumber daya manusia untuk mengembangkan industri kreatif.
Salah satu subsektor produk industri kreatif dari Bali yang dilingkupi Kemenperin, yakni kerajinan, pada 2013 berkontribusi untuk devisa negara sebesar US$200,66 juta. "Kita punya Bali yang teratas, kemudian, Bandung, Yogyakarta dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa juga menjadi andalan kita," ujar Hidayat. (hd/Logistics)