Logistics Journal Edisi No. 145 / Februari 2014
 
cover
 

Editorial - BIAYA YANG TIDAK PERLU ADA
Bebagai sektor usaha, ternasuk juga sektor usaha jasa kepelabuhanan bisa dipastikan akan ditempeli dengan benalu jenis “Biaya Yang Tidak Perlu Ada”. Mengapa disebut benalu, karena biaya tersebut muncul bukan karena dikehendaki bersama atau muncul karena diatur oleh sebuah peraturan. Tapi muncul karena keterpaksaan agar lebih memudahkan, terpaksa karena dipaksa oleh suatu prosedur yang menyimpang atau bahkan dimanipulasi. Setelah berjalan cukup lama, maka menjadi kebiasaan yang dianggap 'lumrah' bahkan di 'diabsahkan' sebagai suatu kebiasaan.
Lebih unik lagi jika 'biaya yang tidak perlu ada' justru muncul karena peraturan formil menghendaki demikian. Sepintas sepertinya menciptakan lapangan pekerjaan baru, padahal substansinya menambah mata rantai prosedural plus menambah biaya yang seharusnya tidak diperlukan.
Ambil contoh yang sudah berjalan sekitar 5 (lima) tahun belakangan, yaitu perusahaan telly. Penghitungan (telly) bongkar atau muat cargo sudah melekat menjadi satu sebagai layanan yang diberikan oleh perusahaan bongkar muat. Mengapa kemudian harus dilakukan oleh perusahaan tersendiri yang hanya melayani jasa telly yang pada hakikatnya menambah biaya yang harus dikeluarkan pemilik barang.
Yang paling aktual saat ini sedang dipersiapkan pelaksanaan peraturan yang mengatur jasa survey container, gunanya untuk melakukan survey terhadap container yang sudah dipergunakan. Apakah sesudah dipergunakan masih keadaan baik atau ada kerusakan? Yang semua pelaku usaha jasa kepelabuhanan sangat paham, bahwa kegiatan survey tersebut sudah melekat menjadi satu bagian dengan usaha jasa depo container yang ditunjuk oleh pihak perusahaan pelayaran pemilik container.
Dalam waktu dekat akan bermunculan perusahaan surveyor dengan pekerjaan yang tidak perlu ketrampilan khusus, cukup karyawan yang memiliki penglihatan normal (mungkin buta warnapun tidak masalah), maka atas jasa tersebut pemilik barang diharuskan merogoh koceknya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per-container. Bahkan sudah mulai ada kalkulasi omzet yang akan diraih dalam satu tahun berdasarkan jumlah container dan volume barang yang ada di Pelabuhan Tg. Perak, berkisar 1,6 miliar. Suatu jumlah uang menggiurkan untuk para pelaku usaha baru.
Namun sebaliknya akan menambah biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh pemilik barang. Karena setiap tambahan biaya akan dibebankan pada harga barang yang akan dibeli oleh konsumen akhir. Karena beban biaya yang tidak perlu ada tidak hanya dipelabuhan tapi sepanjang mata rantai perjalanan barang itu mulai dari bahan baku sampai selesai proses produksi kemudian dipasarkan akhirnya diterima tangan konsumen akhir, banyak titik tak terhitung jumlahnya dari biaya-biaya yang tidak diperlukan (biaya siluman).
Posisi tawar asosiasi dihadapan pembuat peraturan yang tidak menguntungkan pemilik barang akan diuji kredibilitasnya. Apakah diam saja, ataukah mampu merasionalkan para pembuat peraturan akan ketidak baikan bagi iklim usaha atau justru bersama-sama menangkap peluang ini dengan mendirikan perusahaan surveyor atau dengan kata lain menari-nari di atas kesengsaraan orang lain. Semoga tidak disini juga tidak disana. (guslim-peb'14)

revitalisasi apbs
Pelabuhan Indonesia III
Bakal Mempercepatan Revitalisasi APBS
SURABAYA (LOGISTIK): PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) mempercepat revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan arus kapal dan barang di Jawa Timur dan kawasan timur Indonesia.
"Percepatan ini kami lakukan melalui anak perusahaan Pelindo III yakni PT Pelindo Marine Service (PMS) yang mendirikan anak perusahaan patungan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dengan Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (VO)," kata Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto di Surabaya, belum lama ini.
Menurut dia, pada penandatanganan "joint venture" yang dilakukan KBRI Den Haag, Belanda (17/1/14), akan menugaskan anak perusahaan itu untuk bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan APBS, khususnya alur pelayaran yang menuju Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
"Lalu, kami menunjuk dan menugaskan anak usahanya PT Pelindo Marine Service (PMS) sebagai perwakilan Pelindo III dalam menyiapkan wahana dan struktur yang sesuai untuk mengembangkan, mengelola dan mengoperasikan APBS," ujarnya.
Bahkan, jelas dia, Pelindo III juga meminta PMS untuk bekerja sama dengan Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (VO) guna membentuk suatu perusahaan patungan penanaman modal asing dengan komposisi pemegang saham, PMS mewakili 60% dan VO mewakili 40% dari seluruh saham pada saat pendirian JVC. "Baik PMS maupun VO akan bergerak dalam bidang usaha jasa pengerukan dan jasa pemeliharaan kedalaman alur pelayaran, pengembangan dan pengelolaan alur pelayaran serta jasa reklamasi," katanya.
Ia menambahkan tindakan tersebut karena Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Apalagi, pelabuhan yang dibangun pada awal tahun 1900 itu direalisasi oleh kontraktor Belanda, HAM. "Sampai saat ini, Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi titik tumpu dan gerbang ekonomi tidak hanya bagi Provinsi Jawa Timur, tetapi juga untuk Kawasan Timur Indonesia," katanya.
Akan tetapi, sebut dia, peran Tanjung Perak sekarang belum optimal karena kedalaman "Access Channel" yang mencapai -9.5 meter LWS. Namun, mulai tahun 2000 Pelindo III sebagai perusahaan milik negara telah mengambil beberapa upaya yang luar biasa untuk menganalisis pentingnya Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) pada masa depan. "Seperti studi yang dilakukan oleh DETEC dari Belanda pada tahun 2001," katanya.
Studi tersebut didanai oleh sinergi dari Pelindo III dengan instansi pemerintah Belanda waktu itu. Beberapa penelitian dan ulasan sesudahnya, Pelindo III berinisiatif mengusulkan skema Public Private Partnership (PPP) kepada Pemerintah Indonesia. "Hal itu mengingat kepentingan dan urgensi memperdalam dan pelebaran APBS," katanya. (Logistics/hd)

bjti oprs 24jam
Berlian Jasa Terminal Indonesia
Operasional 24 Jam Nonstop
SURABAYA (LOGISTIK): PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) yang merupakan operator Teminal Berlian yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bertekad akan melakukan operasi layanan 24 jam nonstop mulai 1 Maret 2014.
Direktur Utama PT BJTI yang merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III, Putut Sri Muljanto menyatakan bahwa pihaknya berjanji akan meningkatkan produktivitas bongkar muat khususnya di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak.
Lebih jauh dia menyatakan salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan celah-celah yang masih memungkinkan untuk diperbaiki, salah satu celah yang akan diperbaiki adalah adanya jam istirahat/jam tak terpakai yang jika dihitung adalah sebesar 18% waktu yang tak terpakai.
"Oleh karena itu untuk memangkas 18% waktu yang tak terpakai tersebut, kami mengusulkan kepada para pengguna jasa [perusahaan pelayaraan] dan mitra kerja untuk mendukung penerapan pengoperasian bongkar muat di Terminal Berlian dengan sistem operasi 24 Jam non stop", jelas Putut sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Humas Pelindo III pada Senin (20/1/14).
Disisi lain, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak I Nyoman Gede Saputra turut mengapresiasi atas usulan sistem kerja 24 jam non stop tersebut, karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas bongkar muat serta mengurangi jumlah antrian kapal di Pelabuhan Tanjung Perak khususnya di Terminal Berlian.
"Terlebih Pelabuhan Tanjung Perak telah di state sebagai pelabuhan yang beroperasi 24 Jam, namun juga perlu dipertimbangkan dan tidak boleh mengesampingkan hak-hak pekerja", ujar Nyoman.
Senada dengan Nyoman, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Chris P. Wanda turut menyampaikan mengenai pentingnya pelaksanaan pengamanan pelabuhan (ISPS Code) dan BJTI diminta untuk melayani dengan baik semua pengguna jasa yang berkegiatan di Terminal Berlian.
Para pengguna jasa-pun turut berkomentar, acara dalam rangka HUT ke-12 PT BJTI yang dikemas "urung rembug noto Terminal Berlian" yang digelar pada awal bulan Januari lalu, beberapa perusahaan pelayaran juga menyampaikan saran demi kebaikan dan kelancaran bersama.
Kepala Cabang PT Samudera Shipping Service (SSS) Yudiarto, pihaknya menyambut baik sistem kerja pola 24 jam non stop tersebut, beberapa masukan yang perlu disampaikan adalah sistem dan prosedur, planning penumpukan dan safety/keselamatan.
Sedangkan Slamet Raharjo dari Pelayaran PT Meratus tidak ketinggalan turut menyampaikan pendapat bahwa produktivitas pada kegiatan shift - III harus dioptimalkan, serta pemecahan kendala pandu dan tunda kapal yang selama ini masih terjadi.
Ketua I Koperasi TKBM "Usaha Karya" Pelabuhan Tanjung Perak Ahmad Kholiq turut menyampaikan komentarnya juga bahwa TKBM Koperasi Usaha Karya sudah siap bekerja selama 24 jam non stop di Terminal Berlian.
Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto menjelaskan lebih rinci beberapa poin kesepakatan dalam acara "urung rembug noto Terminal Berlian" di Pelabuhan Tanjung Perak diantaranya : penegasan pengoperasian Terminal Berlian 24 jam non stop yang rencananya akan diberlakukan terhitung 1 Maret 2014. Mulai dari kesiapan lapangan penumpukan/depo petikemas, peralatan dan perlengkapan bongkar/muat di Terminal Berlian maupun di Depo Petikemas, personil / tenaga kerja, operator (alat angkat dan angkut), tally dan TKBM siap kerja selama 24 (dua puluh empat) jam non stop. Personil/tenaga kerja, operator, tally dan TKBM pengganti harus telah siap 30 (tiga puluh) menit sebelum pengganti shift di tempat kerja masing-masing dengan melakukan absen finger scan pada lokasi mesin presensi yang telah disediakan.
"Pengaturan jadwal kerja, istirahat maupun ibadah akan dilaksanakan bergantian untuk tetap mendukung operasi Terminal Berlian serta kesiapan petugas Pandu dan Operator Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan (SBPP) untuk mendukung Operasi Terminal Berlian 24 (dua puluh empat) jam non stop", rinci Edi.
Edi Priyanto lebih lanjut mengemukakan bahwa Terminal Berlian sendiri merupakan salah satu terminal di Pelabuhan Tanjung Perak yang sedang dispesialisasikan (cluster) yaitu menjadi khusus terminal petikemas. Berdasarkan data produksi petikemas selama 4 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, apabila pada tahun 2010 hanya 829.549 TEU's, pada 2011 sempat turun menjadi 794.764 TEU's, namun terjadi peningkatan kembali pada 2012 yaitu tercatat 909.201 TEU's. Pada 2013 lalu produksi bongkar muat petikemas di Terminal Berlian telah menembus angka 1 juta TEU's atau tepatnya 1,15 juta TEU's. Capaian tersebut berkontribusi melayani bongkar muat petikemas sebesar 36,3% dari total produksi petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 2013 yang telah mencapai 3,1 juta TEU's. (Logistics/hd)

bc beras ilegal
Bea Cukai Kumpulkan Bukti Impor
32 Kontainer Beras Illegal
JAKARTA (Logistics) : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih menahan 32 kontainer dari 3 shipment beras impor yang diduga bermasalah.
Lebih jauh untuk dapat melanjutkan ke proses hukum selanjutnya, saat ini DJBC sedang mengumpulkan alat bukti yang cukup terkait kasus tersebut.
“Teman-teman di lapangan sedang melakukan proses hukum mengenai ini, sedang melakukan penelitian mengenai proses hukum selanjutnya. Tujuan utamanya mengumpulkan alat bukti yang cukup, kemudian nanti kita akan nilai, kita akan kaji apakah memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau pidana di bidang kepabeanan,” demikian diungkapkan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC Susiwijono sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Kemenkeu pada Minggu (23/2/14).
Penahanan ke-32 kontainer tersebut dilakukan karena jenis beras yang tidak sesuai antara dokumen perizinan dengan fisik barangnya.Selain itu, dari ketiga shipment tersebut, baru dua dari tiga importir yang telah mengajukan dokumen Perizinan Impor Barang (PIB). “Kami masih menahan kontainer tersebut, masih kita segel posisinya, karena dari tiga shipment itu, baru dua yang mengajukan dokumen PIB, sedangkan yang satu belum mengajukan PIB, karena importirnya diblokir pada saat proses registrasi kepabeanan,” jelasnya.
Lebih dalam untuk proses hukum selanjutnya terkait penanganan kasus impor beras ini, pihaknya akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang jelas, saat ini DJBC masih fokus dalam melakukan penelitian dan pengumpulan alat bukti yang cukup.
“Kalau nanti alat buktinya cukup dan unsur-unsurnya terpenuhi, kemudian nanti misalnya akan dilakukan proses penyidikan atas ke-32 kontainer ini, akan tergantung hasil di proses persidangan di pengadilan, kira-kira hakim nanti akan memutuskan apakah ini nanti akan ditahan, dijadikan barang milik negara, ataupun akan diekspor, atau apapun akan bisa ditempuh, tergantung dari keputusan di sana,” tegasnya. (Logistics/hd)

terminal tg perak
Terminal Penumpang Tanjung Perak
diujicobakan Mei 2014 - Kapasitas naik 100%
SURABAYA (Logistics) : Manajemen PT Pelabuhan Indonesia III berencana akan segera menguji cobakan serta mengoperasikan Terminal Penumpang Modern Pelabuhan Tanjung Perak pada Mei 2014 mendatang setelah pembangunan fasilitas publik tersebut selesai dikerjakan.
"Sampai awal Februari 2014 ini pembangunan proyek itu sudah terealisasi sebanyak 52%," ujar Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III, Edi Priyanto.
Edi menambahkan penyelesaian revitalisasi terminal penumpang ini diharapkan akan bersamaan dengan penyelesaian Terminal Teluk Lamong. Tahapan pembangunan terminal penumpang modern itu meliputi pembangunan fisik, mechanical elektrikal, pengadaan garbarata atau belalai gajah dan mebelair.
"Untuk mechanical elektrikal sendiri di antaranya jaringan listrik, alat pendingin udara, eskalator, lampu, sound system, generator set, dan water treatment atau pengolahan air," ungkapnya.
Secara khusus Edi menjelaskan, saat ini proyek yang termasuk paket mechanical electrical sudah tercapai 39% dari total pekerjaan. "Selain itu, dalam waktu dekat akan kami pasang ACP [aluminium composite panel] yang merupakan panel untuk menutup gedung atau bahan lapisan luar dinding," katanya.
Secara keseluruhan, tambah dia, revitalisasi terminal penumpang modern ini memerlukan anggaran sekitar Rp245 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp165 miliar, mechanical electrikal Rp40 miliar, garbarata Rp36 miliar, dan interior termasuk mebelair sebesar Rp4 miliar.
"Khusus garbarata, sudah dilakukan lelang dan saat ini sedang dirakit di Jakarta. Kami membeli dua unit, nantinya dikirim ke Surabaya dalam posisi knock down," jelas Edi.
Kemudian, lanjut dia, garbarata tersebut dengan segera akan dikirim ke Surabaya guna dirakit di lokasi terminal. Di sisi lain, program revitalisasi terminal penumpang modern ini merupakan program yang digagas PT Pelindo III guna menciptakan terminal yang nyaman bagi penumpang kapal laut.
Disisi lain, PT Pelabuhan Indonesia III menyatakan bahwa kapasitas Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang rencananya akan diujicobakan pada Mei 2014 mencapai 4.000 tempat duduk dari kapasitas sebelumnya mencapai 2.500 tempat duduk.
Manajer Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto menyatakan proyek pembanguna Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak telah membuat daya tampung penumpang naik hampir 100%.
“Pada terminal penumnpang lama kapasitas tempat duduk penumpang hanya mencapai 2.500 kursi, untuk terminal penumpang baru kapasitas tempat duduk yang tersedia mencapai 4.000 kursi. Jadi naik hampir 100%,” kata Edi kepada pers belum lama ini.
Sementara itu, realisasi jumlah penumpang kapal laut yang melalui Terminal Penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sendiri pada 2013 lalu tercatat 738.326 orang, turun 18% dibandingkan 2012 lalu yang tercatat 897.516 orang. Namun terjadi peningkatan dalam kunjungan wisatawan asing, pada 2013 lalu tercatat 3.526 orang atau meningkat 294% dibanding kunjungan wisatawan asing 2012 lalu yang hanya tercatat 1.200 orang.
Sebagaimana diketahui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing menggunakan kapal pesiar di Surabaya terus menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah kapal pesiar yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Apabila pada 2013 lalu hanya dikunjungi 4 unit kapal pesiar, direncanakan pada 2014 ini akan dikunjungi sebanyak 10 unit kapal pesiar (Logistics/hd)

inaport
Wamenhub: Penerapan Inaport akan kurangi biaya logistik
JAKARTA (Logistics): Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan penerapan Inaportnet dalam sistem PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, diharapkan bakal mengurangi biaya logistik yang saat ini masih menjadi momok dalam sektor transportasi.
"Harapan kami kalau (Inaport) diterapkan, `logistic cost` (biaya logistik) akan turun paling tidak 10 persen," kata Bambang Susantono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, belum lama ini.
Wamenhub mengemukkan Inaportnet merupakan portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah.
Inaportnet, menurut dia, terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia.
Selain itu, lanjutnya, pengguna Inaportnet adalah instansi pemerintah dan badan usaha pelabuhan serta pelaku industri logistik di Indonesia yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan.
Dia mengemukakan penerapan Inaportnet bukan hanya diperuntukkan bagi Ditjen Perhubungan Laut atau PT Pelindo, tapi ini dikembalikan kepada masyarakat.
Pemerintah menargetkan empat pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Belawan, Makassar dan Tanjung Perak pada semester awal 2014 sudah menerapkan Inaportnet.
Wamenhub mengatakan pemerintah akan membentuk panitia pengawas yang akan mengawal, memantau dan mengawasi pelaksanaan Inaportnet.
Sebagaimana diberitakan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan banjir di kawasan pantai utara (Pantura) Jawa melambungkan biaya logistik dan merugikan tidak hanya lagi pengusaha angkutan darat tetapi masyarakat karena harga pangan melonjak. "Tingginya biaya logistik akibat bencana banjir pasti mengakibatkan inflasi tinggi," kata Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena di Jakarta, belum lama ini.
Menurut dia melambungnya biaya logistik mengakibatkan rakyat menderita karena sulitnya melakukan kegiatan mobilisasi guna menopang perekonomian masyarakat.
Untuk itu, ia mengemukakan bahwa untuk saat ini pentingnya dilakukan revitalisasi infrastruktur transportasi yang juga harus mempertimbangkan kondisi perubahan iklim.
Sebelumnya, Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) mendorong dilakukannya modernisasi pelabuhan kargo umum mengingat sebagian besar kegiatan distribusi logistik masih mengandalkan kapal jenis tersebut.
"Pengembangan pelabuhan kontainer dan kargo umum di Indonesia seharusnya bisa diseimbangkan, sebab tidak semua barang bisa diangkut dengan kontainer atau sebaliknya," kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.
Menurut dia, pengembangan pelabuhan kargo umum di Indonesia dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas dermaga, fasilitas bongkar muat bahkan melakukan modernisasi menjadi pelabuhan multifungsi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. (Logistics/hd)

progres tlklamong
Progres Proyek Terminal Teluk Lamong
Over All 71,65%
SURABAYA (Logistics ): PT Pelabuhan Indonesia III menyatakan progress pembangunan Terminal Teluk Lamong hingga awal Januari 2014 secara total mencapai 71,65%.
M. Hary Darmawan Pempro Terminal Teluk Lamong mengatakan bahwa berdasarkan progress fisik pada awal Januari 2014, secara total proyek (overall) telah tercapai 71,65%.
“Progres itu lebih detail memiliki perincian bahwa paket A yang berupa Dermaga Internasional telah selesai 100%, paket A' berupa Dermaga Domestik telah selesai 100%,” kata Hary seperti dikutip dari Siaran Pers Humas Pelindo III belum lama ini.
Hary menyatakan untuk paket B yang meliputi Lapangan Penumpukan dan Causeway kini telah terealisasi 73,79%.
Sedangkan untuk paket C, kata Hary, yang berupa pembangunan Jembatan Penghubung telah selesai 100%. “Khusus untuk Paket D yang meliputi Bangunan Perkantoran telah tercapai 48,54%.”
Keberada an Terminal Teluk Lamong menjadi sangat penting, selain sebagai sarana untuk perluasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang akan memasuki proses revitalisasi menyeluruh agar kapasitasnya bertambah. Proyek ini juga masuk dalam MP3EI [Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia].
Terminal Teluk Lamong diyakini bisa menjadi pengungkit dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, baik bagi Jatim maupun bagi kawasan Indonesia Timur. Terminal ini menjadi integreted area bagi Pelabuhan Tanjung Perak merupakan hub port utama bagi Jawa Timur dan main gate untuk Kawasan Timur Indonesia.(Logistics/hd)

jiipe
Pelindo III
Serius Kembangkan Proyek Terintegrasi JIIPE
SURABAYA (Logistics): PT Pelabuhan Indonesia III saat ini sedang mengembangkan sebuah kawasan industri yang luas terintegrasi dengan pelabuhan dan kompleks perumahan.
Kawasan tersebut diberi nama Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE), saat ini sedang dibangun dan dikembangkan sebagai pusat pengembangan industri baru di sisi utara Gresik untuk mendukung kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Pengembangan industri ini juga akan didukung oleh pengembangan perumahan dan laut pelabuhan estate.
Pengembangan JIIPE di kawasan Manyar Gresik tersebut merupakan solusi terhadap tingginya tingkat arus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Konsep bisnis Pelindo III dapat menekan biaya logistik dari hulu hingga ke hilir yang saat ini cukup tinggi dan sering dikeluhkan oleh para pengusaha.
Lebih dalam JIIPE bertujuan untuk menyediakan layanan pelabuhan laut langsung ke kawasan industri untuk meminimalkan biaya logistik yang biasanya terjadi ketika pelabuhan laut terletak jauh dari kawasan industri. JIIPE juga bertindak sebagai pelabuhan multi layanan laut untuk melayani pengiriman, kontainer, general cargo, mobil / kendaraan, curah kering dan cair.
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menggandeng PT AKR guna mengembangkan proyek "Java Integrated Industrial Port" (JIIPE) seluas sekitar 2.000 hektare di kawasan Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, mengatakan, luas areal itu rencananya dibagi dalam tiga kawasan, yakni untuk pelabuhan, industri, dan perumahan.
Lebih jauh dia menerangkan pada 2014 ini perwujudan proyek "JIIPE" baru memasuki tahap pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar. Seperti akses jalan, dermaga, dan kebutuhan energi yang meliputi listrik dan air.
"Pembangunan infrastruktur dasar, memang sudah dilaksanakan pada Oktober 2013 direncanakan hingga Oktober 2014. Pembangunan ini melibatkan Pemkab Gresik yang telah menjalin kerja sama untuk penyediaan infrastruktur dan energi," kata Edi Priyanto.
Pembangunan "JIIPE", tambah dia, dari ribuan hektare luas kawasan tersebut maka sebanyak 1.762 hektare sudah termasuk ruang terbuka hijau, jalan, saluran pembuangan air, dan fasilitas umum lainnya."Bahkan, ada pula kawasan pelabuhan seluas 371 hektare, sudah termasuk ruang terbuka hijau dan sirkulasi," katanya. Sedangkan khusus kawasan residential akan menempati lahan seluas 765 hektare.
Port Estate (kawasan pelabuhan)
Pelabuhan laut estate akan dilengkapi dengan dermaga. Beberapa fasilitas pendukung akan dibangun di dekat pelabuhan laut termasuk lapangan terbuka, gudang, kendaraan, tangki pertanian untuk terminal, tangki penyimpanan cairan untuk menyimpan curah cair, lapangan penumpukan batubara , log kayu, bengkel dan kantor / fasilitas publik.
Pada masa mendatang, kata Edi Priyanto, kawasan pelabuhan akan dikelola PT Berlian Manyar Sejahtera, yang merupakan perusahaan patungan antara PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) selaku anak perusahaan Pelindo III dengan PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN), anak perusahaan PT AKR Corporindo Tbk. "Komposisi saham sebesar 60% dimiliki BJTI dan sisanya dikuasai UEPN," ujarnya.
Pada area tersebut, sebanyak 371 hektar daerah akan mencakup semua elemen pembangunan di kawasan pelabuhan laut. Sekitar 80% dari mereka adalah untuk tujuan operasi dan sisanya 20% untuk utilitas, hijau dan sirkulasi.
Industrial Estate (kawasan industri)
Kawasan industri dari JIIPE seluas 1.761 hektar dibagi menjadi 3 jenis industri, yang terdiri dari Industri Ringan, Industri Menengah dan Industri Berat. Wilayah dijual maksimum kawasan industri adalah 70% dari total area, sehingga memenuhi ketentuan dari Departemen Industri dan Perdagangan No 35/2010 tentang standar teknis kawasan industri. Daerah non-dijual sekitar 30% dialokasikan untuk zona hijau [10,57%], jalan dan saluran (12,30%), dan fasilitas (7,03%).
Sementara itu, kata Edi, untuk kawasan industri siap dikelola PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang dimiliki oleh PT Usaha Era Pratama Nusantara dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. Dengan pembagian saham sebesar 60 persen dimiliki UEPN dan sisanya BJTI.
Estate Residential (kawasan perumahan)
Kawasan residential seluas 765 hektar merupakan kawasan perumahan yang dikembangkan dengan menggabungkan 3 kegiatan utama yaitu perumahan, komersial dan hiburan / olahraga sambil menjaga lingkungan sebagai berkelanjutan mungkin.
Pengembangan kawasan perumahan bertujuan untuk : menciptakan perkembangan baru 'icon' di utara dari Gresik, mengembangkan kawasan perumahan dengan potensi terbaik dengan mengakui kondisi alam untuk sebanyak mungkin menjaga kualitas lingkungan, menyediakan beberapa fasilitas yang memiliki potensi untuk menarik segmen pasar ke situs, menyediakan fasilitas pendukung untuk kegiatan industri seperti perumahan, komersial, hotel, fasilitas umum, pusat hiburan, dan lain lain.
Fasilitas yang dapat dikembangkan di kawasan perumahan diantaranya : perumahan, komersial / retail, golf dan clubhouse, fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, fasilitas berdoa), hotel dan apartemen, utilitas (air, listrik, komunikasi, gas, drainase sistem / sanitasi), jalan (jalan utama, jalan lokal), daerah hijau (mengacu pada peraturan daerah sebagai ruang terbuka hijau)
Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT AKR Land Development, anggota AKR Group. Sebagai perusahaan properti, PT AKR Land Development terus mengembangkan properti mewah dan elegan di ketinggian baru. Portofolio meliputi resor, tempat tinggal, dan taman komersial. (Logistics/hd)

 
Terminal Teluk Lamong
Dapat Pasokan Gas 2,7 MMSCFD
SURABAYA (Logistics): PT Pelabuhan Indonesia III menyatakan Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak yang akan dioperasikan awal Mei 2014 mendatang membutuhkan energi yang tidak sedikit.
Pada beberapa pelabuhan dan terminal sebelumnya bertumpu pada solar sebagai bahan bakar diesel, Terminal Teluk Lamong akan mengawali beralih menggunakan energi listrik.
Bahkan PT Pelindo III, sebagai pengelola terminal tersebut, juga tengah melakukan kajian untuk membangun pembangkit sendiri dengan menggunakan bahan bakar gas.
Selama ini, energi didominasi menggunakan solar untuk menggerakkan roda-roda pelabuhan, selanjutnya akan di tinggalkan. Pelindo III telah berkomitmen ke arah go green, efisiensi yang tepat guna menjadi landasan kebijakan tersebut.
Apalagi, harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan, sehingga penggunaan energi ramah lingkungan dan murah dipastikan menjadi tujuannya. Apalagi kita sudah berkomitmen ke arah go green. Karena itu, kami akan meninggalkan penggunaan solar yang berpolusi itu ke energi listrik dan gas,” kata Husein Latief, Direktur Komersial & Pengembangan Usaha, PT Pelindo III sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Humas Pelindo III belum lama ini.
Selain menggunakan listrik sebagai salah satu sumber energi operasional, Teluk Lamong juga menggunakan energi matahari, terutama untuk penerangan jalan dan parkir. Setidaknya ada sejumlah penerangan yang menggunakan solar cell sebagai penerangan. “Dengan adanya diversifikasi energi dari solar ke listrik diperkirakan bisa menekan biaya operasional 30% hingga 50%,” jelas Husein.
Jelang pengoperasian, kebutuhan gas untuk transportasi dari dan ke Terminal Teluk Lamong mulai mendapat kepastian.
Dari hasil pembicaraan antara PT Terminal Teluk Lamong dengan PT Pertamina, Senin siang (20/1/14), kebutuhan gas yang akan dipasok oleh PT Pertamina sebanyak 2,7 MMSCFD (Million Metric Square Cubic Feet per Day) pertahun.
Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong Prasetyadi mengungkapkan bahwa pasokan gas ini baru untuk memenuhi kebutuhan truck trailler ramah lingkungan yang akan beroperasi dari dan ke Terminal Telk Lamong. Sedangkan untuk kebutuhan operasional Teluk Lamong sendiri yaitu untuk penyiapan pebuatan pembangkit listrik bertenaga gas masih belum dibahas.
Prasetyadi menyebut kebutuhan Terminal Teluk Lamong pada tahap awal beroperasi sekitar 300-400 truck setiap harinya. “Pembicaraan ini baru pembahasan kebutuhan pasokan gas dari Pertamina. Sementara kita nanti yang menyediakan stasiun pengisian bagi truck yang beroperasi di Terminal Teluk Lamong,” katanya.
Kapasitas 2,7 MMSCFD dianggap sudah cukup untuk memenuhi pasokan gas pada tahun pertama pengoperasian Terminal Teluk Lamong. Kebutuhan tertinggi nantinya untuk truck trailler yang beroperasi dari Terminal Teluk Lamong menuju pergudangan maupun pabrik dan wilayah industri.
PT Terminal Teluk Lamong nantinya akan menyediakan dua jenis pengisian. Pengisian pertama ditempatkan dalam bentuk stasiun pengisian, dan metode kedua dalam bentuk mobile. “Ada dua stasiun yang sudah kita siapkan pada tahap awal, pertama di dalam Terminal Teluk Lamong dan kedua di kawasan Kejapanan Kabupaten Pasuruan,” ungkapnya.
Selanjutnya Terminal Teluk Lamong pada tahap berikutnya akan menempatkan stasiun pengisian gas di Lamongan atau Tuban untuk jalur pantura. Masalahnya truck dari Tanjung Perak melalui jalur pantura, demikian juga melalui jalur selatan maupun timur juga cukup banyak.
Prasetyadi belum bersedia membahas harga yang telah ditetapkan untuk pasokan truck. “Memang belum. Tetapi kita pastikan menyesuaikan dengan harga sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan pemerintah,” lanjut alumnus program master Le Havre University Prancis itu.
Dalam pembahasan yang mempertemukan Direksi PT Terminal Teluk Lamong juga dihadiri Vice President Gas and Power Commercialization Moh.Taufik Afianto. Direksi PT Terminal Teluk Lamong yang turut hadir adalah Agung Kresno Sarwono selaku Direktur Operasi dan Teknik.
Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto menyebutkan pasokan gas ini bisa bertambah seiring pada tahun-tahun berikutnya. “Pasokan tersebut sudah cukup untuk tahun pertama. Tentunya ada pembicaraaan pada tahun berikutnya, khusus untuk truck yang beroperasi di Teluk Lamong,” terangnya.
Pada pertemuan antara PT Terminal Teluk Lamong dengan Pertamina belum membahas masalah kebutuhan pasokan untuk energi. Saat ini pasokan energi masih bersumber pada listrik yang sudah dibahas bersama PLN, sebesar 16 mega watt (MW).
Edi kembali menyebut Terminal Teluk Lamong sendiri menerapkan konsep green terminal, pasalnya fasilitas dan peralatan dilengkapi dengan “teknologi terbaru” (otomatisasi, real time dan papperless), disamping adanya jaminan aspek safety tetap terjaga (karena alat dilengkapi auto sensor, jumlah orang di terminal terbatas (less people) dan zero human error), juga merupakan “terminal safe dan clean energy” (penerangan jalan dan parkir menggunakan solar cell).
“Segregasi transportasi darat juga menjadi andalan pengoperasian Terminal Teluk Lamong, yaitu transportasi dari dan ke terminal direncanakan menggunakan 2 (dua) jalur, yaitu jalur atas dengan menggunakan ACT (Automated Container Transporter) atau monorel petikemas dan jalur bawah menggunakan jalur kereta api dan jalan darat menggunakan truck/trailler” pungkas Edi. (Logistics/hd)