Logistics Journal No. 193 / Februari 2018
 
cover feb 2018
 

Editorial - Era Online
Dalam lima tahun terakhir di semua bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari mengalami perubahan dengan cepat, bergerak pada suatu tatanan praktikal kehidupan yang diatur secara online. Mulai dari tata pengelolaan administrasi pemerintahan, layanan publik, sistim keuangan sampai pada hal-hal yang kecil untuk konsumsi perorangan semuanya memakai online sistem.
Semua bisnis atau bentuk usaha apapun memaksakan diri untuk menggunakan sistim online, karena tidak hanya sekedar latah atau mengikuti trend mode. Tapi sudah memberikan bukti tentang efisiensi dan efektifitas tidak hanya kinerja bisnis tapi mampu memaksimalkan hasil usahanya. Semua industri baik barang dan jasa sudah hampir seluruhnya memakai sistim online, walau hanya sebagian kecil, misal transaksi keuangannya. Namun ada yang semua bentuk operasional usahanya full online karena keunggulan dari usahanya berbasiskan online.
Sementara ini yang nampak menonjol yang gunakan online adalah sistem penjualan ritel dengan ragam pemenuhan kebutuhan konsumsi, asesoris, home application, kebutuhan personal dan sebagainya. Pemanfaatan smartphone telah memperluas segmen konsumen dari kalangan masyarakat apapun. Rentang harga yang sangat luas mulai dari harga termurah sampai yang termahal semuanya tersedia dari beberapa provider online shopping.
Demikian pula dari sisi industri perhotelan dan transportasi sudah memanfaatkan online dalam menjaring konsumennya. Transportasi darat dan udara yang mengangkut penumpang sudah menggunakan online dalam memandu konsumennya untuk menentukan pilihan perusahaan transportasinya. Khususnya transportasi udara banyak pilihan air line, destinasi, flight hour, harga. Khusus harga banyak alternatif tidak harus seragam, diserahkan pada daya serap kebutuhan pasar dengan variabel beragam.
Variabel-variabel yang menentukan harga, seperti destinasi favorit, jam sibuk/favorit, rentang waktu booking, pemberian discount jasa provider online dan sebagainya. Yang pasti harus ada kepastian harga, bukan harga yang seragam/sama. Setiap perusahaan yang ikut dalam jaringan provider online tidak harus sama harga yang ditawarkan, tetap bisa berbeda. Konsumenlah yang akan menentukan pilihannya.
Usaha forwarder sebagai industri jasa lambat atau cepat akan dipandu oleh satu provider atau beberapa provider yang menyediakan jasa online untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Faktor yang harus dipastikan oleh perusahaan forwarder adalah kepastian harga seluruh proses handling barang yang ditawarkan. Tidak lagi boleh mengatakan harga/biaya handling itu relatif, antara perusahaan satu dengan lainnya tidak sama. Memang benar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya tidak akan sama, tapi perusahaan forwarder dengan menghandling barang yang sama dan destinasi yang sama harus memastikan biaya proses handlingnya, baik door to port, port to port, port to door maupun door to door. Konsumenlah yang menentukan pilihannya dengan cara meng “klik” smartphonenya.
Sebuah keniscayaan yang pasti ditunjukan kepada semua pengguna usaha jasa forwarder, bahwa setiap perusahaan forwarder mendeclair keseluruhan biaya handling plus jasa handlingnya dalam satu besaran biaya yang pasti. Persaingan terbuka tidak biasa dihindari antar sesama forwarder. Sudah bukan waktunya lagi merahasiakan biaya atau harga setiap perusahaan forwarder kepada pengguna jasanya. Semakin jujur dan terbuka terhadap harga, konsumen dapat merasakan manisnya sebuah hasil layanan. (guslim-feb'18)

 
ALFI : Egosektoral Hambat Proses Digitalisasi Pelabuhan
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan belum terintegrasinya sistem layanan jasa kepelabuhan untuk percepatan logistik melalui program digitalisasi layanan akibat masih adanya egosektoral masing-masing pengelola terminal peti kemas maupun operator pelabuhan.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan semestinya poin penting dari perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut.
"Mari melihat beberapa perkembangan teknologi yang merubah bisnis, perilaku dan birokrasi.Begitupun Indonesia, kita sedang berusaha berubah menjadi lebih digital dan terintegrasi," ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (13/2/2018).
Yukki menegaskan ALFI sebagai praktisi logistik di Indonesia hingga kini belum merasakan program digitalisasi pelabuhan yang terintegrasi akibat adanya egosektoral dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
"Beberapa pelabuhan utama di Indonesia sedang mendigitalisasi layanannya, tetapi masih berjalan parsial dan tidak terintegrasi secara menyeluruh.Kondisi ini yang bikin pelabuhan di Indonesia jauh tertinggal dengan pelabuhan lainnya di dunia," ujar Yukki.
Dia mencontohkan di pelabuhan di Tanjung Priok Jakarta saja saat ini ada lima terminal untuk melayani kegiatan peti kemas ocean going/ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal 3 (TO3) Priok, terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).
Sayangnya, ujar Yukki, pada lima fasilitas terminal di Priok itu, setiap terminal mempunyai inhouse sistem layanannya masing-masing. Padahal pengguna jasa mengharapkan layanan satu portal yang terintegrasi sehingga performansi masing-masing terminal bisa terukur, dan menjadi referensi data bagi pemerintah.
Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation and Forwarders Association (AFFA) itu mengemukakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 120 tahun 2017, seluruh dokumen layanan jasa kepelabuhanan dan angkutan laut harus terintegrasi dengan sistem tunggal INSW dan Inaportnet.
Namun, imbuhnya, berdasarkan kajian ALFI, hingga saat ini masih terdapat terminal peti kemas di pelabuhan Priok yang memaksakan inhouse sistem mereka dibuat seakan-akan terintegrasi dengan Inaportnet dan INSW (Indonesia National Single Window).
"Kita juga bingung ketika salah satu terminal menyatakan siap sistemnya untuk mengakomodir sampai dengan ke cargo owner atau freight forwarder. Jika menggunakan sistem terminal, di mana independensinya? Padahal didalam aturan itu disebutkan keharusan integrasi dengan INSW, bukan mengacu kepada sistem salah satu terminal, jadi memang tidak sesuai dengan beleid itu terutama di pasal 3 ayat (2) dan (3),” jelas Yukki.
Oleh karenanya, ALFI mendesak agar egosektoral di masing-masing manajemen pengelola terminal/pelabuhan dihilangkan lantaran digitalisasi sistem layanan pelabuhan tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Yukki juga menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan anggota ALFI untuk menyukseskan program delivery order pelayaran secara daring atau DO Online yang terintegrasi dan sesuai dengan Permenhub 120/2017.
"ALFI minta ketegasan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai koordinator di lapangan dalam implementasi Permenhub itu," ujarnya.

Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Akan Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan
Disisi lain, Direktrorat Jenderal Perhubungan Laut bakal meningkatkan pengawasan kapal dan fasilitas pelabuhan guna meningkatkan keamanan. Kapal asing juga diminta memberikan informasi terkait potensi ancaman keamanan kepad otoritas yang berwenang.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut di Pantai (KPLP), Capt. Jhonny R Silalahi mengatakan Ditjen Perhubungan laut telah menerbitkan Surat Edaran pada 5 Februari 2018 lalu yang ditujukan kepada seluruh unit kerja yang berwenang terhadap keamanan kapal dan pelabuhan.
Unit kerja itu antara lain Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor KSOP, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dan Kepala Kantor UPP selaku Koordinator Port Security Committee (PSC). Edaran juga ditujukan kepda Kepala Pangkalan PLP, Port Facility Security Officer (PFSO), Company Security Officer (CSO), Ship Security Officer (SSO), dan Port State Control Officer (PSCO).
Jhonny menyebut, Ditjen Perhubungan Laut meminta para koordinator PSC untuk meningkatkan pengawasan keamanan fasilitas pelabuhan dan kapal yang sedang sandar maupun berlabuh di perairan wilayah kerja masing-masing. "Para Kepala Pangkalan PLP juga diminta mengoptimalkan kegiatan patroli kapal-kapal negara sesuai wilayah operasi dengan memperhatikan peta kerawanan wilayah," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/2/2018).
Dia mnerangkan, para PSCO ditugaskan untuk meminta keterangan kepada nakhoda kapal asing terkait potensi ancaman terhadap kapal saat berada di pelabuhan. Keterangan itu bisa menjadi masukan bagi otoritas keamanan untuk meningkatkan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
Para PFSO juga diminta melaksanakan prosedur keamanan sesuai dengan Port Facility Security Plan (PFSP) dan menjalin kordinasi yang efektif dengan SSO dan CSO serta melaporkan setiap potensi ancaman maupun gangguan keamanan kepada koordinator PSC setempat. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
IPC Terminal Peti Kemas Luncurkan Layanan E - Service
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Indonesia Port Corporation Terminal Peti Kemas (IPC TPK) mengembangkan sistem layanan dokumen dan billing untuk penerimaan dan pengeluaran peti kemas berbasis elekronik atau e-service pada fasilitas terminal yang dikelolanya.
IPC TKP adalah anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC).
Dirut IPC TPK M. Adji mengatakan e-service saat ini sudah diterapkan di terminal peti kemas yang dikelola perseroan di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan pelabuhan Panjang Lampung, kemudian akan diterapkan di empat pelabuhan lainnya yakni Palembang, Jambi, Teluk Bayur dan Pontianak.
"Pada fasilitas terminal peti kemas di empat pelabuhan itu juga akan diimplementasikan e-service guna mendukung program digitalisasi layanan jasa kepelabuhanan di wilayah operasional IPC," ujarnya kepada Bisnis hari ini Kamis (15/2/2018).
Dia mengatakan,dengan e-service pada pengelolaan terminal maka pengguna jasa/customer tidak perlu lagi datang kepelabuhan sangat mengajukan kegiatan receiving maupun delivery (R/D) peti kemas hingga penerbitan billing layanan secara keseluruhan.
"Semua bisa disampaikan dan diakses via elektronik,dan sudah didukung perbankan," paparnya.
Adji menambahkan untuk menjamin efektivitas dan produktivitas seluruh peralatan bongkar muat, IPC TPK sudah melakukan kerjasama kontrak full maintenance dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) yang juga merupakan anak usaha PT Pelindo II/IPC.
"Yang menyangkut peralatan bongkar muat sudah kami lakukan pengecekan ke cabang-cabang pelabuhan tersebut dan kondisinya masih layak operasional. Untuk 3 atau 4 tahun lagi kedepan (alat) itu masih oke," paparnya.
Mulai 1 Januari 2018, PT. IPC TPK memfokuskan bisnis penanganan dan layanan peti kemas domestik maupun internasional diseluruh cabang pelabuhan yang di kelola PT.Pelindo II, yakni Tanjung Priok, Panjang Lampung, Palembang Sumatera Selatan, Jambi, Teluk Bayur Sumatera Barat, dan pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat.
PT.Pelindo II juga mendorong IPC TPK menjadi global player dan untuk itu terus dilakukan pengembangan sistem operasional diterminal dan layanan dokumen termasuk yang menyangkut kompetensi SDM-nya.
"Kami juga terus berupaya melibatkan asosiasi pengguna jasa dalam rangka menjalankan program IPC TPK tersebut," ujar dia.

PT Pelabuhan Tanjung Priok Luncurkan Layanan Billing
PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan layanan billing center untuk mempermudah pengguna jasa dalam melakukan pembayaran.
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II, Saptono R. Irianto mengatakan fasilitas billing center PTP berlokasi di area Terminal Penumpang Pelabuhan tanjung Priok. Dia menyebut, fasilitas itu juga menjadi bagian dari program integrated billing system (IBS) yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Irianto, dengan adanya fasilitas billing center, pelayanan jasa kepelabuhan terpusat di satu lokasi pelayanan administrasi. Fasilitas ini juga memadukan kenotaan jasa bongkar muat, receiving/delivery secara online dengan pembayaran nontunasi.
Sebelumnya, Pelindo II memang telah bekerja sama dengan enam bank dalam bidang cash management yang memungkinkan pembayaran jasa kepelabuhan dilakukan secara nontunai lewat kartu debit maupun transfer ATM. Saptono mengatakan, penerapan sistem nontunai membuat pembayaran lebih cepat dan memudahkan pengguna jasa.
"Billing center diharapkan memberikan rasa nyaman kepada pengguna jas secara online sehingga akan didapatkan sistem layanan terpadu yang efisien," ujarnya dalam siaran pers, Senin (19/2/2018).

Pelindo II Atau IPC Targetkan Raih Dana Rp.1 Triliun via IPO IKT
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) menargetkan perolehan dana sebesar Rp1 triliun dari dari penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) anak usahanya PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).
Direktur Pengembangan Anak Usaha IPC Riri Syaried Jetta mengatakan rencana IPO IKT diharapkan bisa terealisasi pada semester pertama 2018. Dia mengungkapkan IKT bakal menggunakan laporan keuangan Desember 2017 untuk bekal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Porsi saham yang akan dilepas [lewat IPO] sekitar 20%-30%, targetnya di semester pertama tahun ini," jelas Riri kepada Bisnis.com, Senin (5/2/2018).
Dana hasil IPO akan digunakan IKT untuk ekspansi, terutama ekspansi anorganik dengan cara akuisisi terminal milik pihak ketiga atau kerja sama operasi. Tahun lalu, IKT mencetak arus bongkar muat kendaraan sebanyak 400.000 unit atau yang terbesar di Indonesia.
Menurutnya, IKT juga berpeluang melebarkan sayap di Pelabuhan Patimban. Pasalnya, IPC saat ini sudah mengajukan surat ketertarikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjadi operator pelabuhan yang berlokasi di Kabupaten Subang tersebut.
Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Patimban tahap pertama ditargetkan beroperasi pada Maret 2019. Pembangunan tahap pertama Pelabuhan Patimban mencakup terminal peti kemas dan terminal kendaraan.
Dia mengatakan IKT adalah anak usaha kedua yang bakal melepas saham di BEI. Pada Desember 2017, anak usaha IPC lainnya, yakni PT Jasa Armada Indonesia Tbk sudah resmi melantai di BEI. Selain IKT, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang juga anak usaha IPC juga disiapkan melepas saham di BEI pada semester kedua 2018.
Direktur Utama IKT Chiefy Adi, sebelumnya, mengatakan membidik penanganan kendaraan di sejumlah terminal, seperti di Medan, Dumai, Makassar, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Menurut dia, opsi kerja sama yang dijajaki antara lain pembentukan perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO), maupun sewa lahan jangka panjang.
"Kami ingin menjadi IKT Incorporated. Jadi, kami kerja sama dengan terminal lain, throughput-nya masuk ke IKT," ujarnya kepada Bisnis.com.
IKT didirikan pada 2012 sebagai terminal kendaraan pertama di Indonesia. Secara bertahap, IKT bakal memperluas lapangan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 89,5 hektare di 2020 mendatang. Walhasil, IKT diproyeksi menjadi terminal kendaraan terbesar kelima di dunia dengan kapasitas 2 juta unit kendaraan per tahun.

NPCT-1 Targetkan Layanan Peti Kemas Ekspor-Impor 2018 Sebesar 1,1 Juta TEU's
Pengelola New Priok Container Terminal One (NPCT-1) di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, menargetkan mampu melayani volume arus peti kemas ekspor impor sebanyak 1,1 juta twenty foot equivalent units (TEUs) pada tahun ini atau naik sekitar 25% dibandingkan dengan pencapaian 2017 sebanyak 850.000 TEUs.
Direktur NPCT-1 Supardjo Kasnadi mengatakan target peningkatan volume peti kemas tersebut seiring dengan menggeliatnya aktivitas perdagangan internasional pada tahun ini.
"Targetnya mesti optimistis naik dong tahun ini. Mudah-mudahan bisa layani 1,1 juta TEUs," ujar Supardjo kepada Bisnis di sela-sela media port visit yang dilaksanakan PT Pelabuban Indonesia II/IPC [Indonesia Port Corporation] pada Senin (5/2/2018).
Dirut PT Pelindo II Elvyn G. Masassya mengatakan fasilitas NPCT-1 yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2016 itu saat ini berkapasitas 1,5 juta TEUs per tahun. NPCT, yang kelak dikembangkan hingga tahap ketiga, dikelola Pelindo II, BUMN bidang kepelabuhanan.
Dia menjelaskan sekarang ini pembangunan fasilitas container terminal 2 dan container terminal 3 di New Priok/Kalibaru terus dikerjakan dan diproyeksikan memiliki total area 72 hektare dengan kapasitas 3 juta TEUs per tahun.
Elvyn mengungkapkan untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas antar stakeholders terkait, IPC berencana membangun Maritime Tower di Jakarta Utara, yang akan menjadi pusat aktivitas seluruh stakeholders pelabuhan.

 
Pelindo IV Investasi Beli Fix Creane 2 unit
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kembali menanam investasi dengan mendatangkan 2 unit Fix Crane. Alat tersebut ditempatkan di Pelabuhan Merauke dan akan dioperasikan pada minggu kedua Maret tahun ini.
Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo IV Farid Padang mengatakan dengan kedatangan 2 unit Fix Crane diharapkan sirkulasi keluar-masuk barang melalui Pelabuhan Merauke menjadi lebih cepat.
“Selama ini Pelabuhan Merauke hanya mengandalkan crane kapal untuk melakukan bongkar muat barang. Semoga dengan 2 unit fix crane yang baru tiba di Pelabuhan Merauke, produktivitas bongkar muat menjadi lebih tinggi dan otomatis waktu tunggu kapal juga menjadi lebih cepat,” kata Farid melalui siaran pers PT.Pelindo IV, Selasa (20/2/2018).
Dia menuturkan, selama ini antrean kapal di Pelabuhan Merauke mencapai 3 – 4 hari. Dengan 2 alat baru tersebut, diharapkan waktu bongkar muat bisa 1 hari, sehingga kapal bisa lebih cepat keluar dari area pelabuhan.
Menurutnya, dengan adanya 2 unit alat fix crane tersebut Merauke akan segera memproses peningkatan status pelabuhan dari konvensional menjadi terminal petikemas.
General Manager PT Pelindo IV Cabang Merauke Ayub Rizal menambahkan selama ini produktivitas bongkar muat dengan crane kapal mencapai 8 hingga 12 box per jam.
“Dengan fix crane, produktivitas bongkar muat barang dari atas kapal akan menjadi 24 box per jam, atau bahkan bisa lebih,” ujarnya.
Sementara itu, Pelabuhan Merauke yang terletak di Provinsi Papua memiliki lapangan penumpukan seluas 2 hektare, dengan trafik mencapai 30.000 TEUs per tahun.
Ayub berharap, dengan lancarnya sirkulasi barang yang dibongkar menggunakan dua alat fix crane akan memicu peningkatan trafik di lapangan penumpukan.
Sejauh ini lanjutnya, setiap minggu Pelabuhan Merauke selalu kedatangan 2 kapal yang mengangkut barang berupa sembako dan barang kebutuhan lainnya.
Sedangkan dari Pelabuhan Merauke, kapal barang tersebut akan mengangkut beras untuk dikirim ke provinsi lainnya di Papua dan ikan beku yang dilabuhkan ke Surabaya.

Pelindo IV INGIN AMBIL ALIH ANAK PERUSAHAAN Pelindo III
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tengah mengkaji untuk melakukan penyertaan modal di anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Corporate Secretary Pelindo IV, Iwan Sjarifuddin mengatakan kajian penyertaan modal muncul seiring niat empat badan usaha milik negara (BUMN) kepelabuhan melakukan sinergi agar standard layanan setara. Dia menjelaskan, Pelindo IV bisa menggunakan jasa pengerukan, jasa kapal, dan jasa lainnya dari anak usaha Pelindo III agar lebih efisien.
"Agar ada rasa memiliki, ada juga misalnya [wacana] untuk mengambil share daripada kami membuat anak usaha baru [di bidang yang sama]," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (15/2/2018).
Iwan menambahkan, saat ini Pelindo IV belum memperkirakan persentase saham anak usaha Pelindo III yang akan diakuisisi. Namun, penyertaan modal ke anak usaha Pelindo III diharapkan bisa menguntungkan bagi Pelindo IV karena perseroan bisa mendapatkan dividen dari keuntungan operasional anak usaha Pelindo III. Sejauh ini, Pelindo IV tertarik untuk mengakuisisi saham anak usaha Pelindo III di bidang jasa kapal dan pengerukan.
Dalam catatan Bisnis.com, anak usaha Pelindo III yang bergera di bisnis jasa kapal adalah PT Pelindo Marine Service (PMS). Adapun anak usaha PMS, PT Alur Pelayaran Barat Surabaya bergerak di bidang pengerukan alur pelayaran dan jasa reklamasi.
Di lain pihak, Faruq Hidayat, Corporate Secretary Pelindo III mengatakan niat Pelindo IV untuk mengakuisisi sebagian saham anak usaha Pelindo IV merupakan bagian dari rencana Kementerian BUMN dalam mendorong sinergi antarBUMN.
"Kami memang diarahkan bersinergi [oleh Kementerian BUMN]. Kami juga tawarkan ke mereka [Pelindo IV]," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (15/2/2018).
Untuk diketahui, pada 2013, empat BUMN kepelabuhanan juga mendirikan perusahaan bernama PT Terminal Petikemas Indonesia. Masing-masing BUMN kepelabuhan memegang porsi saham 25%. Sebelumnya, Kementerian BUMN juga mendorong operator pelabuhan pelat merah untuk melakukan konsolidasi anak usaha yang memilki bidang usaha sejenis.

Pelindo IV Sinergi Soal TI Dengan Pelindo III
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menjalin kerja sama pemanfaatan sistem teknologi informasi milik PT Pelabuhan Indonesia IIII (Persero). Penggunaan sistem teknologi informasi antar-BUMN kepelabuhanan ini dinilai bisa meningkatken efisiensi dan layanan kepada pengguna jasa.
Corporate Secretary Pelindo IV, Iwan Sjarifuddin mengatakan salah satu sistem teknologi informasi Pelindo III yang akan dipakai perseroan adalah Home Terminal, aplikasi jasa kepelabuhan yang baru dirilis awal bulan ini. Dia menambahkan perseroan tidak dibebankan biaya lisensi atas penggunaan aplikasi tersebut sehingga biaya investasi bisa dihemat.
"Mereka [Pelindo III] mau share, jadi kami tidak perlu buat baru lagi. Jadi, kami juga tidak perlu bayar lisensi atau konsultan yang mahal," jelasnya kepada Bisnis.com pada Rabu (14/2/2018).
Menurut Iwan, para karyawan Pelindo IV bakal mendapat pelatihan dari karyawan Pelindo III terkait penggunaan aplikasi Home Terminal maupun sistem teknologi informasi lainnya. Berkat sinergi di bidang teknologi informasi, Iwan yakin layanan kepada pengguna jasa bisa digenjot.
Sebelumnya, pihak Pelindo III memang membuka penggunaan aplikasi yang dibuat perseroan untuk BUMN kepelabuhan lainnya. Direktur Komersial dan Operasional Pelindo III, Muhammad Iqbal mengatakan aplikasi Home Terminal bisa digunakan di tempat lain karena model bisnis kepelabuhan yang mirip. "Kami terbuka karena proses bisnis di pelabuhan secara prosedur dan praktik hampir sama," jelasnya.
Untuk diketahui, aplikasi Home Terminal merupakan marketplace di mana pengguna jasa bisa memilih aneka jasa kepelabuhanan dari penyedia jasa yang ada di pelabuhan dengan harga yang transparan. Secara umum, layanan kepelabuhanan dalam aplikasi Home Terminal memadukan empat fitur layanan utama, yakni vessel service, port activities, logistics, dan container management.
Iqbal menyebut di tahap awal, Home Terminal ditujukan untuk pelayanan kapal atau vessel service. Layanan ini meliputi meliputi pemanduan (pilotage), penundaan (towage), penyandaran kapal (vessel berthing), dan pengisian bahan bakar (bunkering).
Selain itu, layanan kapal juga mencakup pengisian air bersih (fresh water), jasa tambat (mooring/unmooring), pelayanan kapal (vessel handling), port clearance, penampungan limbah (waste disposal), daya kelistrikan (shore plug electricity), crew transfer, dan jasa terkait lainnya.
Aplikasi Home Terminal diterapkan bertahap mulai hari ini untuk vessel services di Terminal Peti Kemas Surabaya dan Terminal Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Tahap berikutnya di pada Maret 2018 akan diperluas ke layanan terminal (port services) di seluruh terminal di Tanjung Perak. Sebulan berselang, Home Terminal sudah bisa digunakan untuk layanan logistik, depo peti. Adapun tahap selanjutnya bisa digunakan untuk layanan container management. (Logistics/bisnis.com/hd).

 
Proyek Rel Dwi Ganda Terkendala Pembebasan Lahan
JAKARTA (LOGISTICS) : Penyelesaian proyek rel dwi ganda atau double-double track (DDT) masih terkendala dengan beberapa masalah.
Kepala Balai Teknik Perkeratapian Kelas I Wilayah Jakarta-Banten Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Yus Rizal mengatakan upaya pemisahan rel untuk kereta jauh dan kereta rel listrik pihaknya masih mengalami kendala.
Sejumlah kenala tersebut terutama menyangku pembebasan lahan, peralatan, dan terjadinya kecelakaan pada awal bulan lalu.
“Satker mendorong warga untuk meminta hak atas tanah atas kotapraja,” katanya saat menyampaikan kunjungan kerja Menhub di Dipo Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (18/2/2018).
PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus membebaskan sekitar 8 hektar tanah milik warga.
Sampai saat ini baru bebaskan sekitar 54 persen. Meski begitu Yus optimistis proyek DDT akak selesai sesuai jadwal.
Tahun lalu Kemenhub telah meresmikan tiga DDT di Stasiun Bekasi Timur, Cibitung, dan Cikarang.
Tahun ini akan diproyeksikan lima stasiun baru, yaitu Stasiun Klender, Buaran Baru, Klender Baru, Cakung, dan Kranji.
Rencananya DDT di lima stasiun ini akan selesai pada bulan Oktober 2018 bersama dengan Dipo Cipinang.

Dua Unit Rangkaian MRT Dikirim Dari Jepang
PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyatakan rangkaian ke-1 dan ke-2 sarana transportasi massal berbasis rel itu sudah siap untuk dikirim ke Jakarta.
"Sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan dan menyaksikan uji coba kereta-kereta itu di pabrik pembuatannya, yaitu Toyokawa Plant milik Nippon Sharyo, Jepang," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar di Jakarta, Senin (19/2/2018).
Menurut dia, peninjauan sekaligus uji coba tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari prosedur yang wajib dilaksanakan sebelum kereta-kereta itu dapat dikirim ke Jakarta.
Dalam peninjauan tersebut, sambung dia, terdapat hal penting yang dilakukan, yakni memastikan memastikan komponen-komponen kereta MRT dapat bekerja dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknik yang dipersyaratkan.
"Selain itu, kami juga mengecek dan menjajal langsung performa kereta di jalur (track) yang berada di area pabrik tersebut. Sehingga kami bisa mengetahui performanya," ujar William.
Rencananya, dia menuturkan pengiriman kereta MRT itu akan dilakukan dari Pabrik Toyokawa Plant menuju pelabuhan di Kota Toyohashi mulai pekan depan dan selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut pada 7 Maret 2018.
"Nantinya akan ada dua set rangkaian kereta yang dikirim pertama kali dan diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada akhir Maret 2018," tutur William.
Dia mengungkapkan hasil tes rangkaian kereta ke-1 dan ke-2 itu memuaskan dan seluruh fitur yang ada di dalam rangkaian kereta tersebut dapat bekerja dengan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
"Kami juga meminta supaya Nippon Sharyo tetap menjaga kualitas terbaik dalam memproduksi rangkaian kereta ke-3 dan selanjutnya. Kami meminta suoaya aspek kualitas dan safety tetap dijadikan prioritas utama," ungkap William.
MRT Jakarta memiliki enam belas set rangkaian kereta, dengan rincian satu set rangkaian kereta terdiri dari enam kereta. Kereta akan dioperasikan dengan menggunakan sistem operasi otomatis level dua (GoA 2) dan sistem persinyalan Communication-based Train Control (CBTC) yang dikendalikan dari Operation Control Center (OCC).

MTI Minta Pemerintah Realistis Garap Proyek Perkeretaapian
Masyarakat Transportasi Indonesia meminta pemerintah tidak ambisius dalam mengejar target 23 proyek strategis nasional di sektor kereta api. Pemerintah disarankan mengevaluasi proyek-proyek yang berjalan lamban.
Menurut Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana proyek berbasis rel tidak mudah diwujudkan dalam waktu cepat. Dia menggambarkan, proyek Kereta Bandara Soekarno Hatta memerlukan waktu hingga 6 tahun meski jalur baru yang dibuat hanya 12,6 km.
Di samping itu, mega proyek kereta api di Kalimantan saat ini juga belum berjalan, ditambah lagi dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang baru mencatat pembebasan lahan 54%.
Aditya berpendapat sebaiknya pemerintah realistis dengan tidak mematok target yang terlampau tinggi dalam pengerjaan proyek berbasis rel. "Jangan sampai nafsu besar, tenaganya kurang," jelasnya kepada Bisnis.com, Minggu (18/2/2018).
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, proyek berbasis rel berjalan paling lambat di antara sektor lain di bidang transportasi. Hanya 7 proyek yang sudah memulai konstruksi sedangkan 16 lainnya stagnan. Perencanaan yang tidak matang dinilai menjadi penyebab proyek berjalan lambat di samping ketersediaan dana yang tidak memadai dan kendala pembebasan lahan.
Aditya menyebutkan ada proyek berbasis rel terkesan lambat karena ketersediaan dana yang tidak memadai, perencanaan yang tidak matang, dan kendala pembebasan lahan.
Di tengah simpang siur ihwal progres proyek itu, pemerintah melempar wacana agar trase diperpanjang hingga Kertajati. Menurut Aditya, hal itu menjadi inkonsistensi dan mencerminkan perencanaan proyek yang tidak matang. (Logistics/bisnis.com /antara /hd)


TPS Buka Layanan 24 Jam
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), mulai menerapkan layanan jasa pandu 24 jam sehari pada Februari 2018.
Direktur Teknik TPS Kartiko Adi mengatakan peningkatan layanan pandu akan mempercepat pergerakan kedatangan dan keberangkatan kapal. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan kapal untuk menunggu pandu dan menunggu sandar bisa dipangkas.
"Selain itu, utilisasi dermaga juga semakin optimal. Kami berharap TPS semakin berkontribusi terhadap efisiensi biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/2/2018).
Kartiko menerangkan layanan pandu non stop terbagi dalam dua grup kerja dengan masing-masing bergiliran siaga 24 jam, mulai pukul 08.00 WIB hingga jam yang sama pada hari berikutnya. Pelayanan akan terus berlangsung hingga selesai saat pergantian regu pemandu dengan maksimal jam penjaga hingga pukul 12.00 WIB.
Dia melanjutkan aspek keselamatan dan kualitas layanan harus tetap terjamin agar kepercayaan pengguna jasa tetap terjaga.
Sebagaimana diketahui, petugas pandu berperan penting untuk memberikan informasi pada nahkoda tentang kondisi perairan setempat agar navigasi pelayaran berjalan tertib dan lancar demi keselamatan pelayaran.

PMS Tambah 7 Unit Kapal Baru
PT Pelindo Marine Service (PMS), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), menambah tujuh unit kapal tunda baru. Kapal baru itu dilengkapi teknologi mutakhir yang diklaim digunakan pertama kali di pelabuhan Indonesia.
Direktur Utama PMS, Putut Sri Muljanto mengatakan kapal tunda baru perseroan dilengkapi teknologi Integrated Bridge System (IBS) yang memungkinkan nakhoda kapal memantau dan mengendalikan peralatan dalam satu konsol. "Olah gerak kapal menjadi lebih baik, sehingga pelayanan penundaan kapal pengguna jasa menjadi lebih aman dan nyaman," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/2/2018).
Putut menjelaskan tujuh kapal baru perseroan memiliki kekuatan masing-masing 1.500 Tenaga Kuda (Horse Power), 1.800 Tenaga Kuda, dan 2.400 Tenaga Kuda. Tambahan tujuh kapal ini membuat jumlah armada perseroan menjadi 21 unit. Jumlah armada sebanyak itu diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga biaya operasional logistik di pelabuhan yang dikelola Pelindo III semakin efisien.
Selain IBS, kapal tunda baru yang diberi nama seri Jayanegara itu juga dilengkapi teknologi Alarm Monitoring System (AMS). Teknologi ini dapat memantau kondisi kapal secara menyeluruh, mulai dari mesin, sistem penggerak, hingga penggunaan bahan bakar secara akurat dan langsung.
Menurut Putut, fitur itu akan membantu perseroan dalam perawatan kapal, dan membantu perseroan dalam mengelola operasional secara efisien. Teknologi dalam kapal tunda baru milik PMS itu diklaim menjadi yang pertama digunakan di pelabuhan Indonesia.

Pelindo III Jaminkan Resiko Asset ke Askrindo Senilai Rp. 11,274 miliar
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menjaminkan risiko atas aset yang dimiliki melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan total premi sebesar Rp11,274 miliar.
CEO Pelindo III, I Gusti Ngurah Askhara Dana Diputra atau yang biasa disapa Ari Askhara mengatakan melakukan kerja sama asuransi dengan Askrindo tersebut merupakan sinergi BUMN, di mana Askrindo sendiri banyak menangani penjaminan aset perusahaan lain khusunya BUMN.
"Ada 7 sasaran yang akan dijaminkan yakni bangunan, gedung, fasilitas tambat, pengoperasian alat bongkar muat, dan pengoperasian peraitan pemetaan laut," katanya seusai penandatanganan kerja sama asuransi aset dan tanggung gugat Pelindo III, Senin (5/2/2018).
Dia menambahkan selain itu, juga ada polis asuransi yang mencakup tentang aspek manajerial serta keselamatan, baik kepada para pegawai maupun para pengguna jasa kepelabuhanan.
Direktur Operasional Komersil Askrindo, Dwi Agus Sumarsono menambahkan perolehan premi dari sektor pelabuhan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Askrindo. Sebelumnya kebanyakan menyasar sektor industri dan terutama BUMN.
"Sebelumnya kita sudah kerja sama dengan Pelindo II, sekarang Pelindo III," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo III Pesan 15 Kapal Tunda Dari Perusahaan Galangan Lokal
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memesan 15 unit kapal tunda seri Jayanegara dari dua perusahaan galangan dalam negeri. Kapal tunda itu akan melayani jasa pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan dan lepas pantai (ship to ship).
Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara mengatakan kapal tunda baru dipesan ke galangan PT Dumas Tanjung Perak Shipyards dan PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok. "Pelindo III memercayakan produksi kapal tunda baru pada galangan kapal nasional," ujar Ari dalam siaran pers, Selasa (13/2/2018).
tunda yang dipesan dilengkapi fitur AMS atau Alarm Monitoring System (AMS) yang bisa memantau kondisi kapal secara langsung sehingga operasional kapal efisien. Fitur AMS juga menjadi syarat bagi kapal tunda untuk mendapat notasi kapal UMS (unattended machinery space) yang mana kapal cukup diawaki tiga orang.
Penggunaan teknologi menurut Ari merupakan bagian dari transformasi manajemen di samping sumber daya manusia (SDM) dan proses bisnis. "Seperti pada kapal tunda baru PT PMS seri Jayanegara, teknologi diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja, biaya operasional, dan kualitas proses bisnis berupa pelayanan kepada pengguna jasa semakin prima," jelas Ari.
Ari menuturkan, dengan berbagai keunggulan fitur mutakhir, kapal tunda seri Jayanegara milik Pelindo III tidak hanya bisa digunakan untuk sarana bantu pelayanan pemanduan dan penundaan kapal. Kapap itu juga bisa ditugaskan untuk pelayanan kapal lain, seperti pada sektor minyak dan gas. (Logistics/bisnis.com/hd)
 
Logsitics Journal No. 192/Januari 2018
 
cover jan 2018


Editorial - RAPIM PLUS
Agenda rutin di awal tahun RAPIM PLUS sudah dilaksanakan 19-21 Januari 2018, di Makassar. Dalam RAPIM PLUS tersebut menghadirkan Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dan PT (Persero) PELINDO IV di dalam suatu Focus Group Discussion (FGD). Selain itu tentunya menghasilkan dan menetapkan beberapa agenda Program Kerja Tahun 2018.
Hasil keputusan Program Kerja Tahun 2018 diharapkan mendapatkan ilustrasi lebih lengkap dalam pelaksanaannya melalui forum FGD yang digelar setelah RAPIM PLUS. Maksudnya, di perkembangan pendapat dan tanggapan di FGD memberikan gambaran lengkap kondisi lapangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja Tahun 2018 nanti.
Dari awal sebelum MUSWIL, sampai dengan MUSWIL dan dilaksanakan RAPIM PLUS. Ada upaya serius untuk mengarahkan kerangka pikir kita sebagai forwarder untuk lebih memfokuskan pada pemanfaatan e-commerce dalam beberapa bagian atau seluruh mekanisme usaha forwarder. Karena cepat atau lambat dalam tahun 2018 ini akan ada provider/operator yang akan menggerakkan usaha forwarder dalam pelayanannya akan menggunakan aplikasi berbasis on line.
Jika perusahaan anggota tidak segera menyadari perubahan yang sangat cepat ini dan sedang melanda semua bentuk bisnis konvensional yang mengandalkan bertemunya orang dengan orang, maka tidak lama akan tergilas oleh turbulensi pemanfaatan semua fasilitas on line. Semua bentuk pemesanan sudah berbasiskan on line antar muka (inter face) yang menggunakan smartphone. Sudah tidak tepat lagi kalau berlindung atas alasan yang bisa di pesan melalui online hanya barang-barang kecil yang bersifat personal. Sekarang sudah ada yang pesan/order secara on line dalam jumlah besar dalam hitungan ton, dengan pengiriman antar pulau.
Realitas di atas harus segera ditindak lanjuti dengan mengkonsolidir para persuhaan anggota untuk dengan segera mewujudkan suatu sistem on line. Sudah tidak waktunya lagi perusahaan merahasiakan rute atau tujuan pengiriman barangnya, jenis barang yang di handle, bahkan tarif/ongkos yang dikenakan, struktur tarif dan pos-pos pengenaan tarif harus standar, bahkan besaran tarif/ongkos yang dikenakan juga harus standar/sama tidak bisa seenaknya sendiri menentukan besaran tarif.
Konsumen atau pengguna jasa menginginkan kecepatan, ada standarisasi layanan, kepastian ongkos dan keamanan. Semua keinginan dan kehendak konsumen tersebut tuntutannya bisa disajikan dalam layar smartphone yang dibawa setiap saat disaku mereka. Penumpang moda apapun, kereta api dan pesawat udara bisa memilih hari kapan akan berangkat, naik maskapai apa dengan tujuan kemana, bahkan ingin tarif murah dipesan lebih dahulu jauh-jauh hari. Jika penumpang saja bisa, adalah suatu keniscayaan akan segera terwujud, barangpun akan memiliki aplikasi on line persis sama dengan penumpang, cepat atau lambat. Bahkan tidak lagi kata lambat lagi yang ada hanya cepat atau sangat cepat dengan semua hal yang berbasis online. (guslim-jan'18)

 proker2018

ALFI Inginkan Custom Bond Berlaku Untuk Semua Provinsi
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menginginkan kewajiban penyiapan uang jaminan pabean atau custom bond diberlakukan untuk setiap provinsi, bukan pada masing-masing kantor pelayanan kepabeanan dan cukai.
Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengatakan aturan custom bond saat ini sangat memberatkan dan mengakibatkan perusahaan forwarder dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi kewajiban custom bond tersebut.
"Sebagai jalan tengahnya, kami minta satu custom bond diberlakukan untuk kegiatan di satu provinsi saja, bukan ditiap kantor layanan Bea Cukai," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (3/1/2018).
Dia mengutarakan Dirjen Bea dan Cukai semestinya mendorong keberlangsungan usaha dalam negeri sebagaimana program pemerintah saat ini.
Karenanya, kata Adil, ALFI mendesak revisi aturan registrasi kegiatan kepabeanan sebagaimana tertuang melalui Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu No: Per-4/BC/2017 yang mengatur tentang besaran uang jaminan kegiatan pabean atau custom bond itu.
"Jika dipaksakan akan membuat PHK massal pada sektor usaha forwarder dan PPJK di Indonesia," paparnya.
Sebelumnya, besaran custom bond yang disiapkan perusahaan forwarder disetorkan satu kali dalam setahun dan dapat berlaku diseluruh wilayah kepabeanan Indonesia dalam melakukan kegiatan sebagai jaminan freight forwarder maupun proses pegurusan jasa kepabeanan (PPJK).
Namun, imbuhnya, dengan adanya Perdirjen BC No:4/2017, custom bond ditetapkan hanya berlaku untuk kegiatan di masing-masing wilayah kantor pabean dan cukai tergantung klasifikasinya.
Berdasarkan beleid baru itu, custom bond untuk melakukan kegiatan di wilayah kantor pelayanan utama (KPU) dan kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai tipe madya ditetapkan sebesar Rp250 juta.
Untuk kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya pabean A sebesar Rp 150 juta, dan untuk kantor pengawasan dan pelayanan BC tipe madya pabean B sebesar Rp 100 juta, sedangkan pada kantor pelayanan Bea Cukai tipe madya pabean C sebesar Rp 50 juta.
Custom bond bisa berupa uang tunai, jaminan bank maupun jaminan dari perusahaan asuransi, sebagai persayaratan dalam melaksanakan kegiatan forwarder dan pengurusan kepabeaanan.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan akan mengecek terlebih dahulu terkait adanya keluhan dan protes kalangan pengusaha forwarder dan logsitik yang keberatan dengan aturan baru soal uang jaminan kegiatan pabean atau custom bond.
"Saya harus cek terlebih dahulu ya," ujar Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (3/1/2018).
Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, justru mengatakan kewajiban customs bond di Pelabuhan Priok sudah diberlakukan sejak 1 Juni 2017

GINSI Keluhkan Layanan Tanjung Priok Akibat Alat Bongkar Muat Rusak
Pelayanan pemeriksaan fisik peti kemas impor atau behandel di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) mengalami gangguan karena alat bongkar muat jenis reach stacker di terminal itu mengalami kerusakan.
Ketua BPD Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, Subandi mengatakan,kondisi itu terjadi sejak Sabtu (6/1/2018) hingga hari ini dan belum ada penanganan serius dari pengelola behandle di NPCT-1 tersebut.
"Akibatnya puluhan kontener impor yang sudah terjadwal dilakukan pemeriksaan sejak kemarin harus menunggu hingga Senin besok untuk bisa dilayani behandle," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (7/1/2018).
Subandi menyesalkan tidak profesionalnya pelayanan behandle di NPCT-1 itu lantaran kejadian seperti ini bukan yang pertama kalinya tetapi sudah sering terjadi.
Sesuai ketentuan ke pabeanan, imbuhnya, wajib diperiksa peti kemas impor atau behandle dilakukan sebanyak 30% dari total kontener yang hendak diperiksa.
Subandi mengatakan, bahkan mengalami langsung kondisi buruknya layanan behandle di NPCT-1 itu, dimana pada Sabtu (6/1/2018), perusahaannya mreakukan importasi 32 kontainer dan sesuai ketentuan maka 30% nya atau sekitar 10 kontainer mesti di periksa.
"Pemeriksaan karantina sudah selesai dilakukan. Namun saat petugas Bea dan Cukai baru melakukan pemeriksaan 8 dari 10 kontainer, tiba tiba reach stacker NPCT One rusak sehingga 2 kontainer lagi belum ditarik ke tempat pemeriksaan.
Setelah saya protes keras ke manajemen NPCT One baru sisa 2 kontainer ditarik ke long room. Namun kondisi ini terlanjur merugikan importir karena consigne terbebani biaya tambahan penumpukan," paparnya.
Dia mengatakan pelayanan buruk seperti ini mengakibatkan barang tidak bisa cepat ditarik keluar dan menimbulkan biaya tinggi di pelabuhan.
Pihak terminal dan pengelola bahandel tidak bisa sekedar minta maaf jika ada pelayanan seperti ini. "Kejadian ini tidak hanya dialami pada kargo saya tetapi juga pada kargo importir yang lain. Belum lagi masalah pungli oleh buruh di lokasi bahandel yang sudah keterlaluan dan berlangsung lama," tuturnya.
Subandi mengungkapkan, para buruh yang mengerjakan bahandel masih meminta uang pada forwarder atau pemilik barang dengan besaran bervariasi, dari mulai Rp100.000--Rp1 juta per kontener yang hendak di behandle.
“Bisa dibayangkan berapa besar pungli di lokasi bahandel yang dilakukan oleh para buruh per tahunnya. Pungli seperti ini diketahui oleh para operator bahandel dan terminal tetapi semuanya diam dan tidak mau bertindak. Sudah saat tim saber pungli diturunkan untuk menertibkan pungli itu," ujar dia. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo I Sambut Kapal Pertama Yang Sandar di Belawan
BELAWAN (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I memberikan apresiasi kepada Kapal YM Harmoni Voyage 284E sebagai kapal pertama yang bersandar di 2018.
Apresiasi serupa diberikan kepada Kapal Wan Hai yang menjadi kapal terakhir yang berlabuh di Pelabuhan Belawan sepanjang 2017.
General Manager Belawan International Container Terminal (BICT) Aris Zulkarnain mengatakan apresiasi diberikan dalam bentuk untaian bunga dan songket khas Melayu kepada kapten Kapal YM Harmony Voyage 284 E Capt. Wang Sheng Ing. Kapal berbendera Taiwan ini datang dari Port Klang West Port, Malaysia dengan membawa bongkaran 564 TEUs bersandar pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 07.40 WIB.
Hal yang sama juga diberikan untuk kegiatan ekspor terakhir di BICT tahun 2017 oleh Kapal Wan Hai berbendera Singapura yang membawa muatan 1.369 TEUs.
General Manager Pelabuhan Belawan Yarham Harid juga menyambut kapal domestik perdana yang bersandar di Pelabuhan Belawan di 2018, yakni KM Menang Jaya yang bermuatan pupuk. Kapal itu berangkat dari Jakarta dan bersandar di Pelabuhan Belawan pukul 00.15 WIB.
Di jasa pemanduan, Pelindo I juga melepas Kapal LNG Tangguh Batur yang menggunakan jasa pemanduan Selat Malaka di penghujung 2017. Apresiasi diberikan secara simbolis lewat penyerahan cindera mata oleh Capt. Joko Lamani Putra kepada Capt. Ivica Juric.
Kapal pengangkut LNG berbendera Singapura ini menjadi kapal yang terakhir menggunakan jasa pemanduan Selat Malaka Pelindo 1 setelah berangkat dari Arun, Lhokseumawe menuju Singapura pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 12.00 WIB.
ACS Humas Pelido 1 Fiona Sari Utami menerangkan pemberian cinderamata merupakan bentuk apresiasi Pelindo I kepada para pelanggan utamanya. “Pelindo 1 terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa. Selain itu, hal ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan semangat dalam menyambut tahun 2018,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (1/1/2018).
Seremoni pemberian cinderamata untuk kapal yang terakhir berlabuh dan kapal perdana yang bersandar juga berlangsung di cabang milik Pelindo I lainnya seperti Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB), Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Dumai, Gunung Sitoli, Sibolga, Batam, dan pelabuhan lainnya di bawah naungan Pelindo I.

Pelindo I dan II Bentuk Perusahaan Patungan Tekuni Bisnis Pengelola Terminal
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) membentuk perusahaan patungan yang bakal menekuni bisnis pengelolaan terminal. Untuk tahap awal, perusahaan itu bakal berinvestasi Rp300 miliar.
Penandatanganan perjanjian pembentukan perusahaan patungan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas M. Adji dan Akhmad Hidayat Alcaff selaku Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik. IPC Terminal Petikemas adalah anak usaha Pelindo II, sedangkan Prima Indonesia Logistik merupakan anak usaha Pelindo I.
Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan pembentukan perusahaan patungan merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman yang diteken dua pekan lalu di Manado. Nota kesepahaman itu antara lain mencakup sinergi dalam investasi di anak usaha.
"Jadi kami sudah sepakat untuk tumbuh bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dengan perusahaan patungan, ekspansi akan lebih cepat," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Bambang menambahkan perusahana patungan yang dibentuk oleh anak usaha perseroan dengan anak usaha Pelindo II ditargetkan beroperasi pada kuartal I/2018. Perusahaan ini bakal mengelola terminal di Pelabuhan Batu Ampar, Kepulauan Riau.
Selanjutnya, perusahaan patungan tersebut juga akan mengelola terminal di sejumlah pelabuhan seperti Dumai dan Lhokseumawe. Bambang menuturkan total investasi perusahaan patungan ini bakal mencapai US$600 juta dalam jangka panjang.
Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Massassya mengatakan porsi pembagian saham di perusahaan patungan belum ditentukan. Namun, dia menekankan perusahaan patungan merupakan bentuk konkret dari sinergi BUMN.
"Sinergi ini kami harapkan bisa membuat pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar lebih profesional dan dapat bersaing dengan pelabuhan internasional," ujar Elvyn.
Dia menuturkan, perusahaan itu akan menjadi acuan dalam pengelolaan terminal di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola BUMN sejalan dengan penerapan konsep Pelabuhan Indonesia Incorporated. Dengan konsep ini, pengelolaan pelabuhan tidak lagi mengacu pada wilayah kerja seperti yang berlangsung sekarang.

Pelindo II Cabang Bengkulu Lakukan Ground Breaking Pembangunan Terminal Curah Cair di Pulau Baai
PT Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu, hari Kamis (21/12/2017) melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Terminal Curah Cair di kawasan Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu
Pembangunan Terminal Curah Cair ini, merupakan realisasi agenda pengembangan Pelabuhan Bengkulu, yang juga bagian dari komitmen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu terhadap program dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang terlampir dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor 898 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 .
General Manager PT Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu Drajat Sulistyo dalam siaran persnya menyebutkan pembangunan Terminal Curah Cair bertujuan mendukung secara penuh perkembangan industri Curah Cair di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Terminal Curah Cair ini akan dibangun di atas lahan HPL milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang dalam pelaksanaannya menggandeng dan melakukan kerjasama dengan mitra utama yaitu GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).
Terminal Curah Cair ini dibangun diatas lahan milik PT Pelindo II (Persero) seluas 17 Ha dan diproyeksikan mempunyai tangki penimbunan curah sebanyak 19 unit berkapasitas daya tampung sebesar 3.000 ton/tangki, serta mampu melayani kurang lebih 2 juta ton/tahun.
Mekanisme penanganannya, akan dilakuka dengan cara melakukan unloading dari truck yang mengangkut CPO ke tangki penimbunan. Sehingga, tidak lagi dilakukan kegiatan pemuatan secara langsung dari truck ke kapal.
Dengan menggunakan tangki timbun, maka kegiatan pemuatan CPO tidak lagi memakan waktu lama, karena sudah menggunakan fasilitas tangki penimbunan. Selain itu, diharapkan hal ini dapat memberikan rangsangan positif kepada seluruh pelaku usaha industri CPO untuk berkembang.
Dalam pengoperasian terminal curah cair, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu akan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak mitra yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Adapun pola yang diterapkan dalam hubungan kerjasama ini adalah pola kerjasama mitra usaha (KSMU), yang diharapkan akan memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak.
Sebelum dibangunnya terminal yang khusus menangani barang jenis curah cair ini, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sudah melayani penanganan dan pelayanan cargo curah cair jenis CPO (Crude Palm Oil). Namun hal itu masih dilakukan secara konvensional dengan metode truck lossing.
Metode truck lossing dilakukan dengan cara pengangkutan cargo CPO menggunakan kendaraan truck, lalu dimuat ke kapal secara konvensional di Dermaga Pelabuhan.
Penanganan secara konvensional untuk pelayanan curah cair sudah tidak dapat mengakomodir perkembangan dan peningkatan industri curah cair jenis CPO. Sementara, jika dibandingkan dengan era kemajuan industri curah cair yang semakin meningkat, maka pelayanan seperti ini akan kalah saing dan bisnis menjadi bersifat stagnan.
Untuk saat ini, PT Pelabuhan Indonesia telah menangani kegiatan pemuatan CPO dengan rata-rata throughput mencapai 420.000 ton. Operasional kegiatan ini menggunakan alat pompa kecil kapasitas loading rate hanya 1.300 ton/hari.
Akibatnya, setiap pemuatan CPO yang dilakukan di Pelabuhan Pulau Bengkulu, memakan waktu lama karena fasilitas yang digunakan masih konvensional dan tidak memadai.
Ground breaking ini diresmikan langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan disaksiskan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) diwakili oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Saptono Rahayu Irianto, Direktur SDM & Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Rizal Ariansyah serta Jhon Irwansyah Siregar, Ketua GAPKI Daerah Bengkulu. (Logistics/bisnis.com/hd)


Pelindo III Mulai Garap 4 Proyek Pengembangan Pelabuhan
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III tahun ini mulai menggarap proyek pembangunan empat pelabuhan penumpang yang ditargetkan selesai pada 2019.
Adapun keempat pelabuhan penumpang tersebut yakni terminal penumpang di Pelabuhan Kumai (Kalimantan Tengah), Kupang dan Maumere (Nusa Tenggara Timur), serta Bima (Nusa Tenggara Barat).
Director Engineering, Information, & Communication Technology Pelindo III, Husein Latief, mengatakan empat pelabuhan tersebut merupakan bagian dari perencanaan pengembangan 11 pelabuhan penumpang.
"Tahun ini juga mulai digarap supaya 2019 sudah bisa selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya melalui siaran pers pada Rabu (3/1/2018).
Dia mengatakan saat ini progres pembangunan terminal penumpang tersebut masih dalam tahap penyelesaian izin analisis dampak lingkungan (amdal) dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP).
Sementara itu, dalam kunjungan Komisi VI DPR RI ke kantor Pelindo III di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (3/1/2018), anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mengatakan pembangunan pelabuhan penumpang tersebut harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
"Walau terminal penumpang tidak berkontribusi besar terhadap kinerja Pelindo, harus berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Jangan sampai berhutang tapi tidak bermanfaat bagi yang lain," jelasnya.

Pelindo III Gandeng BPN Guna Sertifikasi Aset
PT Pelabuhan Indonesia IlI (Persero) meneken nota kesepahaman dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional terkait program sertifikasi tanah yang dinilai bakal meningkatkan aset perseroan.
Nota kesepahaman itu diteken oleh Direktur Utama Pelindo III, IGN Askhara Danadiputra dan Menteri ATR/BPN Sofyan A.Djalil di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
IGN Askhara Danadiputra atau biasa dipanggil Ari Ashkara mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah dalam reformasi agraria di mana pemerintah menargetkan sertifikasi 7 juta sertifikat di 2018.
Dia menambahkan nota kesepahaman yang diteken perseroan dengan Kementerian ATR bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam pengusahaan tanah di wilayah Pelindo II.
"Selain itu, kesepakatan ini sebagai Dukungan Pelindo IlI dalam rangka percepatan pencapaian program strategis Kementerian ATR/BPN dalam hal pensertifikatan aset tanah masyarakat," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Pada kesempatan terpisah, Direktur Komersial & Operasional Pelindo III, Mohammad l.bal mengungkapkan sertifikasi aset tanah diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan yang kini tengah gencar melakukan diversifikasi bisnis, terutama di sektor properti, bisnis kepelabuhanan dan pariwisata.
Di samping itu, sertifikasi aset bakal meningkatkan aset Pelindo III sehingga valuasi perseroan bakal terdongkrak. Hal ini menjadi modal penting untuk rencana aksi korporasi yang akan ditempuh tahun ini.
Sebelumnya, Pelindo III tengah mempertimbangkan penerbitan surat utang dengan maksimal emisi setara US$1 miliar.
BUMN berbasis di Surabaya itu mempertimbangkan untuk menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah, surat utang global berdenominasi rupiah atau Komodo Bond, dan surat utang global berdenominasi valuta asing atau global Bond. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
IMLOW Keluhkan Layanan Pelabuhan Yang Picu Meroketnya Biaya Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesia Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW) menyatakan pengelola terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok perlu memberi kepastian kelancaran pelayanan kepada customernya agar biaya logistik bisa termonitor dengan baik.
Ketua Umum IMLOW Roelly Pangabean mengatakan ketidakpastian kelancaran pelayanan di pelabuhan berdampak merugikan pengguna jasa sehingga menyebabkan munculnya biaya tambahan yang sebelumnya tidak pernah dikalkulasi dalam hitungan bisnis logistik.
"Pengelola terminal peti kemas hendaknya dapat memberikan jaminan dan komitmennya terhadap seluruh aktivitas layanan di terminalnya," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (8/1/2018).
Dia mengatakan hal itu menanggapi karut marutnya pelayanan di sejumlah terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Priok saat ini.
Menurutnya, masih adanya keluhan pengguna jasa yang terjadi di New Priok Container Terminal One (NPCT-1) dan Jakarta International Container Terminal (JICT) saat ini mengindikasikan komitmen manajemen terminal dalam mendahulukan kepentingan pengguna jasanya masih rendah.
"Semestinya kepentingan pengguna jasa menjadi prioritas dalam layanan di terminal sehingga biaya logistik tidak ikut melambung," ujarnya.
Pada awal pekan ini, pengguna jasa pelabuhan yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprotes dan mengeluhkan layanan pemeriksaan fisik peti kemas impor atau behandle di NPCT-1 lantaran adanya kerusakan alat bongkar muat jenis reach stacker di terminal itu.
Kondisi itu mengakibatkan puluhan kontener impor yang sudah terjadwal dilakukan pemeriksaan harus menunggu hingga lebih dari 3 hari.
Ketidaklancaran atau pelambatan produktivitas layanan juga terjadi pada aktivitas penerimaan dan pengeluaran receiving delivery (R/D) peti kemas di JICT menyusul adanya peralihan operator alat bongkar muat di terminal peti kemas tersibuk di Pelabuhan Priok itu sejak awal bulan ini.
Di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terdapat lima pengelola terminal peti kemas ekspor impor yakni JICT, Terminal Peti Kemas Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Priok, dan NPCT-1.
Roely mengatakan pemerintah sedang berusaha keras dalam menurunkan biaya logistik yang perbandingannya terhadap gross domestik product (GDP) yang saat ini masih mencapai 24%.
"Seluruh stakeholders mesti memiliki komitmen bersama-sama untuk membantu program pemerintah itu, termasuk pengelola pelabuhan," ujarnya.

DPR : Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan Mesti Dikawal Bersama
DPR mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan untuk memprioritaskan kelancaran pelabuhan petikemas guna mendukung ekspor impor.
Prioritas kelancaran pelabuhan petikemas juga harus dikawal bersama dengan stakeholders terkait seperti Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan langkah strategis itu sudah tepat, mengingat kawasan Pelabuhan Tanjung Priok adalah salah satu dari pusat ekonomi nasional. Kelancaran arus lalu lintas barang akan membantu perekonomian nasional. "Kita harapkan lancarnya lalu lintas petikemas bisa berjalan hingga akhir tahun ini. Ini patut diapresiasi, sudah betul itu," kata Inas, Selasa (3/10).
Pernyataan Inas juga merespons adanya konflik antara manajemen PT JICT dan serikat pekerja JICT beberapa waktu lalu, yang hingga kini terus bergulir dengan adanya saling lapor antara kedua pihak kepada penegak hukum.
Seperti diketahui, saat terjadi aksi mogok SP JICT, layanan bongkat muat petikemas dialihkan ke New Priok Container Terminal One (NPCT1), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), sesuai arahan pemerintah.
Menurut Inas, kerja sama JICT dan pelabuhan petikemas lainnya seperti NPCT1, TPK Koja, Terminal 3, dan Terminal MAL dapat dicontoh oleh perusahaan BUMN lainnya. Lebih lanjut Inas menyebutkan sinergi kerjasama tersebut sudah tepat dan wajib didukung untuk mengutamakan kelancaran layanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Terlebih lagi, Pelabuhan Tanjung Priok berperan sentral dalam mendukung arus ekspor-impor yang menopang ekonomi nasional.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) juga mengapresiasi upaya kontigensi (contingency plan) dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL dalam rangka pengalihan layanan terminal petikemas menyusul terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja PT JICT.
Upaya kontigensi itu terbukti memperlancar arus layanan petikemas tanpa terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT di Awal bulan agustus tahun 2017 .
“Sejauh ini, berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal petikemas dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.
Dia menilai perhatian utama dari para pengusaha logistik dan forwarder adalah kelancaran layanan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut dia, semua pihak yang terlibat tersebut telah menunjukkan upaya Perhatian yang Tinggi dan kerja ekstra guna mendukung kelancaran arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL. Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” kata Yukki.

OP Minta Manajemen JICT Menjelaskan Adanya 13 Kapal Yang Delay
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta akan meminta penjelasan manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menyusul adanya informasi sejumlah kapal yang mengalami keterlambatan atau delay dilayani di terminal tersibuk itu, sejak awal bulan ini.
“Saya lihat dulu datanya, nanti kami pelajari dan cek langsung ke JICT untuk minta klarifikasi terlebih dahulu. Soalnya, sampai kemarin laporan dari petugas OP Priok di lapangan kondisi opersional di JICT masih berjalan seperti biasa,” ujar Kepala OP Tanjung Priok Arif Toha Tjahjagama kepada Bisnis, Selasa (9/1/2018).
Delay kapal terjadi lantaran merosotnya produktivitas JICT yang saat ini hanya 14,07 gerakan peti kemas per jam/move per hour (mph) dari sebelumnya rata-rata 26 mph, pasca peralihan operator alat bongkar muat mulai 1 Januari 2018.
Informasi yang diperoleh Bisnis, setidaknya terdapat 13 kapal mengalami delay layanan di JICT sejak 1 Januari 2018 yakni; CMA-CGM LA SCALA 115 (delay 44 jam), SM Jjakarta 1705E (delay 10 jam), Wanhai 216 N341 (delay 4 jam), Meratus Tomini 1801N (delay 6 jam), Northern Volution 1713N (delay 10 jam), MSC Imma HC752R (delay 7 jam), Princess of luck 008N (delay 24 jam), dan Sinar Sumba 482S (delay 10 jam).
Kemudian, MV.Bremen Helle 545 SEW (delay 19 jam), Cucko hunter 260QAN (delay 33 jam), Cosco Izmir 029N (delay 31 jam), MV.Star river 0020N (delay 41 jam), dan VNL Ruby 1705E (delay 19 jam).
Terhitung 1 Januari 2018, manejemen JICT melakukan peralihan tenaga outsourcing operator alat bongkar muat jenis rubber tyred gantry crane (RTGC) di terminal. Sebelumnya, vendor operator alat bongkar muat di JICT adalah PT Empco Logistic.
Namun, setelah dilakukan tender secara transparan, manajemen mengalihkannya ke PT Multi Tally Indonesia (MTI).
Dikonfirmasi Bisnis (9/1/2018) secara terpisah, Wakil Dirut PT JICT Riza Erivan belum bersedia mengomentari lebih jauh. “Saya cek dulu ya,” ujarnya.
Pada Senin (8/1/2018) manajemen JICT telah menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pelambatan sementara terhadap produktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran peti kemas atau receiving/delivery (R/D) di terminal karena adanya penyesuaian petugas operator peralatan bongkar muat di terminal sejak awal bulan ini.
Namun, JICT menargetkan seluruh kegiatan R/D itu sudah berjalan normal dengan tingkat produktivitas yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan pada awal Februari 2018.
"Kami akui ada pelambatan kegiatan receiving/delivery dan itu sifatnya hanya sementara. Hal ini dampak peralihan operator di JICT. Perlu waktu untuk operator baru menyesuaikan dengan pekerjaan baru walaupun tidak semuanya baru. Kami mohon maaf atas kelambatan ini dan kami harapkan situasi ini tidak terlalu lama," ujarnya Riza. (Logistics /bisnis.com/hd)


PT KAI Targetkan Volume KA Angkutan Barang Capai 50 Juta Ton Pada 2018
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan angkutan kereta barang tahun ini dapat mencapai 50 juta ton.
Direktur Pengelolaan Prasarana Kereta Api Indonesia (KAI) Bambang Eko Martono mengakui target tersebut cukup tinggi, tapi tetap diyakini dapat tercapai. Saat ini, perusahaan pelat merah itu sedang menyelesaikan jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Pembangunan untuk rute peti kemas ini dijadwalkan mulai sebelum semester pertama 2018. "Jadi, nanti bisa dari Surabaya-Tanjung Emas, Jakarta-Tanjung Emas, atau Solo-Tanjung Emas," terangnya, Selasa (9/1/2018).
Sementara itu, tahun lalu perseroan membidik pertumbuhan angkutan kereta barang sebanyak 39,9 juta ton. Tetapi, realisasinya hanya 91% dari target atau 36 juta ton.
Meski demikian, perseroan menilai capaian tersebut sudah luar biasa.
Disisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil membawa 36 juta ton barang pada 2017, atau hanya 91% dari target yang sebesar 39,9 juta ton.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan meski tidak mencapai harapan, jumlah barang yang diangkut tumbuh. Perusahaan pelat merah itu mengklaim sedang berupaya memindahkan pelaku usaha untuk beralih dari pengiriman logistik via jalan raya ke kereta.
"Tujuannya banyak yakni supaya kemacetan bisa berkurang, kecelakaan bisa berkurang, supaya jalan raya juga tidak cepat rusak," paparnya dalam Konferensi Pers Evaluasi Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 serta Kinerja PT KAI 2017 di Kantor PT KAI, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Upaya yang terus dilakukan perseroan adalah dengan merumuskan perbaikan praktik angkutan kereta barang yang terhubung sampai pelabuhan. Selain itu, sedang dipertimbangkan agar barang yang dikirim bisa dijemput secara langsung.
"Kalau bisa, harganya lebih kompetitif dan bisa menggantikan [moda truk]," tambah Edi.
Menurutnya, kelemahan angkutan barang menggunakan truk adalah banyak sekali poin pemberhentian dan titik kemacetan yang mesti dilewati. Hal ini berbeda dengan pengangkutan barang menggunakan kereta yang hanya berhenti dari stasiun ke stasiun.

PT KAI Hidupkan Lagi Jalur KA Bandung - Cianjur
PT. Kereta Api Indonesia akan membuka kembali jalur kereta api Cianjur- Bandung dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT. KAI, Edi Sukmoro mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan studi kelayakan perihal rencana pembukaan jalur tersebut.
“Sekarang sedang dalam feasibility study [studi kelayakan]. Mudah-mudahan cepat selesai karena jalurnya sebenarnya sudah ada dari Cianjur-Padalarang-Bandung, bahkan saya berharap kalau perlu itu dari Bogor disambung listrik sehingga angkutannya bisa lebih banyak lagi,” kata Edi, Selasa (9/1).
Dengan begitu, nantinya masyarakat yang tinggal di Bogor tidak perlu ke Jakarta untuk menuju Bandung.
Sementara itu, selain berencana akan menambah jalur, pihaknya juga akan memberikan fasilitas wifi di setiap kereta.
Pemasangan jaringan internet tanpa kabel atau wifi tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. “Tahun ini harusnya, tapi bertahap.”
Terkait anggaran, Edi mengatakan hal tersebut masih dibahas. “Wifi itu anggarannya masih dibicarakan karena kita punya pagu yang harus sesuai.”

PT KAI Bakal Terbitkan Surat Utang Sebesar Rp. 2 Triliun
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyebut bakal kembali menerbitkan obligasi pada 2018 untuk mendanai sejumlah rencana kerja perusahaan.
Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengungkapkan pihaknya berencana kembali menerbitkan obligasi pada 2018. Langkah tersebut serupa dengan yang ditempuh pihak perseroan tahun lalu.
Edi belum menjabarkan secara detail berapa besaran obligasi yang bakal diemisi. Pasalnya, perusahaan pelat merah tersebut masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) yang bakal dilakukan pada Rabu (10/1/2018).
“Ada rencana [menerbitkan obligasi] pikir saya sama seperti tahun lalu,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Dana yang dihimpun, sambungnya, bakal digunakan untuk meremajakan kereta milik perseroan yang telah berusia lebih dari 30 tahun. Diperkirakan peremajaan dilakukan terhadap 886 kereta.
Di sisi lain, dia menyebut kinerja perseroan pada 2017 mengalami pertumbuhan 20%. Salah satu faktor pendorongnya yakni peningkatan jumlah penumpang kereta api tahun lalu.
Perseroan mencatat jumlah penumpang pada 2017 mencapai 389 juta atau tumbuh dibandingkan dengan 2016 sebesar 352 juta. Jumlah tersebut melebihi target perseroan yang dipasang tahun lalu sebesar 373 juta.
Seperti diketahui, pada November 2017, perusahaan mengemisi Obligasi I PT KAI yang dibagi kedalam dua seri. Seri A dengan tenor 5 tahun memiliki tingkat bunga 7,75% dan Seri B bertenor 7 tahun dengan tingkat bunga 8,25%.
KAI menargetkan dana Rp2 triliun dari emisi obligasi tersebut. Sebanyak 55% dana yang dihimpun bakal digunakan untuk penyelesaian proyek infrastruktur kereta bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. (Logistics /bisnis.com/hd)

 

 

 

Logistics Journal No. 190 / November 2017
cover nop 2017

Editorial - DPW ALFI/ILFA JAWA TIMUR 2017 – 2022
Kepengurusan DPW ALFI/ILFA Jawa Timur 2017-2022 sudah dilantik oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA di Sidang Pleno Terakhir MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur, 22 November 2017, di Hotel Bumi Surabaya. Ada wajah lama ada juga wajah baru melengkapi komposisi kepengurusan. Namun yang menarik muncul Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Udara, sebagai representasi dari kegiatan usaha anggota forwarder yang bergerak di bandara udara.
Mengacu pada AD/ART ALFI/ILFA keputusan MUNAS ALFI/ILFA Tahun 2014, memang tidak ada lagi kepengurusan yang dibuat khusus untuk kegiatan dibandara udara. Sudah tidak lagi ALFI/ILFA di Soekarno Hatta, masuk dan lebur jadi satu di kepengurusan DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta. Demikian pula DPW ALFI/ILFA Jawa Timur harus mengikuti ketentuan AD/ART yang ada. Harapannya kegiatan logistik di bandara udara akan mendapatkan perhatian yang seimbang dari DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, apalagi jika mengingat posisi strategis Bandara Udara Juanda dalam menopang pergerakan logistik di sektor udara.
Sebenarnya sebagai rangkaian kegiatan menjelang akhir masa bakti kepengurusan sudah diberlangsungkan Seminar e-Commerce yang dijadikan thema pokok dari MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur. Beranjak dari thema pokok inilah tentu akan menjadi guidance line bagi kepengurusan akan datang dalam memformulasikan program-program kegiatannya. Semua bidang kerja yang ada di kepengurusan selain menjalan tugas dan fungsi pokoknya, juga menetapkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada kebutuhan dan kepentingan usaha anggota yang berbasiskan pada format usaha e-Commerce.
Yang sedang marak adalah e-Commerce untuk barang-barang retail yang langsung dibutuhkan oleh konsumen terakhir. Pergerakan barangnya dilakukan sendiri oleh penyedia jasa e-Commerce atau menggunakan jasa titipan (courier service).
Apakah bisnis forwarder bisa memanfaatkan keunggulan teknologi informasi tersebut ? Sementara ini jasa forwarder/logistik baru dapat memanfaatkan pembayaran online, pelayanan dokumen, tracking-tracing posisi barang. Namun belum menyentuh pergerakan barang dari gudang pemilik barang sampai dengan gudang penerima barang. Karena online connection di setiap mata rantai pelaku usaha jasa kepelabuhan/mata rantai logistik, belum terjadi koneksi.
Sebenarnya perangkat teknis sudah hampir dimiliki oleh semua perusahaan, instansi pemerintah terkait, perbankan dan terminal operator di pelabuhan. Bahkan negara sudah membuat portal interconnection yang bernama INSW (Indonesian National Single Window), namun pemanfaatan baru ditepi/pinggirannya saja, belum masuk pada inti substansi dari mengapa INSW dibutuhkan dan digunakan.
Kepengurusan DPW ALFI/ILFA Jawa Timur untuk lima tahun ke depan harus mampu menjabarkan dan mewujudkan kepentingan usaha anggota dalam menghadapi gelombang kuat pemanfaatan e-Commerce hampir disemua lini dan sektor bisnis. Jika kepengurusan ini tidak mampu memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan anggotanya yang sebagian besar UMKM, maka akan diambil oleh perusahaan fowarder asing bermodal kuat. Atau falisitas Logistik e-Commerce diselenggarakan oleh perusahaan jasa tersendiri yang belum tentu hasil pemanfaatan usahanya akan dapat dinikmati oleh asosiasi berserta anggota yang ada. (guslim-nov'17)

 
MUSWIL ALFI V
Surabaya - (Logistics) : Musyawarah Wilayah V (MUSWIL) ALFI/ILFA Jawa Timur sudah berlangsung pada 22 November 2017, di hotel Bumi Surabaya. Terpilih kembali Hengky Pratoko sebagai Ketua Umum DPW ALFI/ILFA untuk masa bakti 2017 – 2022. Ada wajah lama ada wajah baru dalam komposisi kepengurusan tersebut. Memang tetap dibutuhkan wajah lama untuk membimbing dan menginspirasi bagi wajah-wajah baru yang diharapkan akan mampu menjadi generasi penerus masa mendatang.
Selaku Ketua Umum DPP ALFI/ILFA, Yukki Nugrahawan Hanafi memberikan arahan, “Kita harus memiliki data base anggota yang jelas. Jelas bentuk layanan bisnis yang dilakukan selama ini kepada customer. Karena tidak semua anggota akan memberikan semua bentuk layanan usaha forwarder seperti yang tertera dalam Peraturan Meneteri nomor PM 49 tahun 2017.”
“Database anggota tersebut akan menjadi dasar pembuatan mapping bisnis forwarder/logistik di Indonesia. Kita tunjukkan pada pemerintah bahwa ALFI berserta seluruh anggota se Indonesia sudah menyiapkan bangunan usaha logistik yang terintegratif bagi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.” Lanjut Yukki N. Hanafi dalam sambutan pembukaannya di MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur.
“Regulasi yang menjadi legal aspek usaha forwarder atau Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) sepanjang tahun 2015 telah dilakukan beberapa jali perubahan untuk penyempurnaan. Pada tahun 2017 merupakan hadiah bagi pelaku usaha forwarder, khususnya anggota ALFI/ILFA dengan diberlakukannya Peraturan Menteri nomor PM 49 tahun 2017. Di peraturan tersebut secara lengkap menjabarkan tentang usaha forwarder seperti yang maksudkan dan dikehendaki oleh kita bersama,” penegasan Yukki tentang usaha DPP ALFI/ILFA yang telah dilakukan selama tahun 2017.
Hadir dalam MUSWIL V ALFI/ILFA Jawa Timur ini selain dari anggota, asosiasi-asosiasi di jasa kepelabuhanan, Sekretaris Jenderal DPP ALFI/ILFA, Sekretaris DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta, Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Jawa Tengah dan perwakilan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur dan KADIN Jawa Timur. Dalam sambutan tertulis Ketua KADIN Jawa Timur mengharapkan,ALFI Jawa Timur mengambil peran strategis dalam kegiatan-kegiatan logistik. Sehingga ALFI mampu membagi porsi kegiatan ekonomi yang ada di sektor jasa kepalabuhanan agar dapat dinikmati oleh anggota ALFI, bukanlah perusahaan yang seolah-olah forwarder atau forwarder yang bukan anggota. (guslim-nov'17)

 
Susunan Pengurus DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur Periode : 2017 - 2022
 
KETUA UMUM : N. HENGKY PRATOKO
WAKIL KETUA UMUM : BUDI LEKSONO
WAKIL KETUA UMUM : SEBASTIAN WIBISONO
WAKIL KETUA UMUM : ARIF TEJO SUMARTO
WAKIL KETUA UMUM : IMA SUMARYANI
SEKRETARIS UMUM : M.DIAH AGUS MUSLIM
BENDAHARA : TEDJAWATI
KETUA BIDANG ORGANISASI : UBAIDILLAH
KETUA BIDANG MARITIM/ : M. HUSNI
KEPABEANAN ANIEK DWI DEVIYANTI
KETUA BIDANG LITBANG/ : YAYUK SURYAWATI
DIKLAT MANAGEMEN I.T. CANDRA ARY IRAWAN
KETUA BIDANG ANGKUTAN : KRISTANTI ERISANDRI MAHENDRA
UDARA FIRESA ERIK CHRISTIAN CAHYONO
 
DEWAN PEMBINA
1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
3. R.P. POERNOMO SOEDEWO
4. A. AZIS WINANDA
5. YURI G. ISKANDAR

 
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Internasional Silangit Tapanuli Utara
SILANGIT – (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan helikopter Super Puma VVIP milik TNI Angkatan Udara bertolak ke Bandar Udara Internasional Silangit, Tapanuli Utara pada Jumat (24/11/2017).
Menurut Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin Presiden Jokowi dan rombongan akan meresmikan terminal bandara internasional Silangit.
Presiden melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Langkat untuk menyerahkan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan di Gedun Serba Guna Manunggal Langkat Berseri, Kabupaten Langkat.
Selanjutnya, Presiden akan melaksanakan ibadah salat Jumat dan masih dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di kawasan Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pada sore harinya, Presiden akan kembali ke Medan.
Ikut dalam rombongan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sejumlah pejabat lainnya.
Bandara Silangit sebenarnya sudah berstatus sebagai bandara internasional pada 28 Oktober 2017.
Hal itu ditandai dengan penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Bandara Changi Singapura ke Silangit bernomor penerbangan GA 8510 dari Changi, Singapura tepat pukul 13.30 WIB.
Bandara Silangit berkapasitas 500.000 penumpang per tahun ini dilengkapi dengan fasilitas CIQ (Custom, Immigration, Quaratine), runway dengan panjang 2.650 x 30 meter, dan PCN yang bisa mengakomodasi pesawat berbadan sempit Airbus A320 dan Boeing 737-800.
Bandara itu juga mengimplementasikan fitur "smart airport" dengan teknologi digital, antara lain, berupa Wi-Fi gratis, display jadwal bus dan penerbangan, e-payment, mesin tiket bus, e-kiosk informasi turis, self check-in, dan berbagai fitur digital.

Bandara Silangit Jadi Bandara Internasional Arus Penumpang Diyakini Meningkat Pesat
Kementerian Perhubungan meyakini jumlah penumpang di Bandara Silangit di Siborong-borong, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, akan semakin banyak dengan berubah statusnya menjadi bandara internasional pada 28 Oktober 2017.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan saat ini jumlah penumpang di Bandara Silangit sudah mencapai 21.000 – 22.000 orang dalam satu bulan dengan 10 pergerakan pesawat.
“Pas 28 [Oktober 2017] penerbangan nanti ada penerbangan internasional, yang 14 kali ini [pertumbuhan penumpang di Bandara Silangit], itu adalah penerbangan domestik, nanti pas internasional tambah tinggi,” ungkapnya di Jakarta pada Rabu (11/10/2017).
Dia berharap dijadikannya Bandara Silangit sebagai andara internaisonal akan semakin menarik minat wisatawan domestik hingga mancanegara untuk berkunjung ke Danau Toba.
Menurutnya, wisatawan asing sekitar 95% menggunakan moda transportasi udara dalam melakukan perjalanan ke Danau Toba. Dengan begitu, lanjutnya, jumlah wisatawan yang mengunjungi Danau Toba melalui Bandara Silangit akan semakin bertambah.
Hingga saat ini, ujar Agus, sudah terdapat beberapa maskapai penerbangan yang telah melakukan penerbangan dari dan menuju Bandara Silangit seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Wings Air.

Swasta mulai tertarik kelola bandara dan pelabuhan di Indonesia
Kalangan pengusaha menilai langkah Kementerian Perhubungan membuka pengelolaan bandara dan pelabuhan bakal membawa angin segar bagi industri transportasi nasional.
Hal ini sekaligus mempertegas pemisahan fungsi regulator cum operator yang masih melekat di tubuh Kemenhub.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmeilita Hartoto mengatakan pengelolaan bandara dan pelabuhan lewat skema kerja sama pemanfaatan (KSP) bakal menghemat anggara negara.
Anggaran yang semu
andara dan pelabuhan menurut Carmeilita bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok.
"Kami mengapresiasi Kemenhub karena menawarkan swasta nasional terlebih dahulu [dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan]," jelas Carmeilita, Rabu (22/11/2017).
Sebagaimana diketahui, Kemenhub telah menawarkan pengelolaan sepuluh bandara dan 20 pelabuhan kepada pihak ketiga lewat skema KSP.
Pengelolaan bandara dan pelabuhan diestimasi menghemat anggaran negara sedikitnya Rp1 triliun.
Dalam pemanfaatan aset negara, Carmeilita berharap Kemenhub menawarkan sejumlah aset bandara dan pelabuhan yang sudah menguntungkan atau beroperasi secara komersial.
Kadin juga menilai kalangan swasta yang bisa mengelola aset negara perlu mendapat sejumlah insentif seperti permodalan dari perbankan.
Untuk diketahui, saat ini ada dua pelabuhan milik Kemenhub yang sudah dikelola oleh pihak ketiga, yakni Pelabuhan Sintete oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Pelabuhan Probolinggo oleh PT Delta Artha Bahari Nusantara.
Kemenhub juga sudah meneken kesepakatan dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk mengelola Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Waingapu.
Pelabuhan lain yang masuk dalam daftar aset yang ditawarkan ke pihak ketiga antara lain Pelabuhan Badas, Pelabuhan Tanjung Wangi, dan Pelabuhan Kalabahi.
Sementara bandara yang dikerjasamakan operasinya antara lain, Bandara Komodo, Bandara Jalaludin, dan Bandara Radin Inten.
Sebelumnya, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia atau ABUPI juga melirik pengelolaan pelabuhan milik pemerintah lewat skema KSP.
Aulia Febrial Fatwa, Ketua Umum ABUPI mengatakan badan usaha pelabuhan (BUP) yang kurang memiliki kapasitas dalam investasi aset pelabuhan bisa melirik skema KSP.
"Anggota kami akan lebih proaktif melirik pelabuhan-pelabuhan yang bisa di-KSP-kan," jelasnya.
Dia menambahkan, dari 180 BUP, saat ini baru satu BUP yang sudah meneken kerja sama pemanfaatan pelabuhan, yakni PT Delta Artha Bahari Nusantara.
Febri berharap ada lebih banyak BUP yang bisa mengelola pelabuhan dengan skema KSP, terlebih Kementerian Perhubungan juga membuka kesempatan tersebut kepada BUP maupun BUMN pelabuhan.

Groundbreaking bandara Jendral Sudirman pada pertengahan Desember 2017
Groundbreaking Bandara Jenderal Soedirman yang berada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga akan dimulai pertengahan Desember 2017.
Diharapkan, dengan groundbreaking tersebut BJS bisa beroperasi pada Desember 2018 atau selambatnya awal 2019.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan BJS sebelumnya pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba tipe C yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara.
Dia telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin, Asisten Logistik KSAU Marsekal Muda TNI Yadi Husyadi, Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) /Airnav Indonesia Novie Riyanto, dan Bupati Purbalingga Tasdi.
"Penandatanganan di Jakarta, selanjutnya PT Angkasa Pura II yang akan menjadi operator BJS mulai merealisasikan pembangunan fisik dengan finalisasi Detail Enginering Design (DED)," jelasnya, Jumat (17/11/2017).
Ganjar mengatakan, rencana pengembangan Lanud Wirasaba sudah sejak 2006 namun terkatung-katung .
Menuriutnya, bandara ini tidak hanya dibutuhkan untuk Purbalingga tapi daerah lain di sekitarnya. Yakni Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen.
Termasuk beberapa kabupaten di Pantura juga akan diuntungkan, seperti Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.
" Semoga dengan ada bandara ini akses menuju Baturraden dan Dieng, kunjungan wisatawan pun semakin deras sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat," ujarnya.
Selain itu sektor industri juga akan meningkat. Ganjar memberi contoh perkembangan ekonomi di Banyumas yang bertumbuh cepat sekali.
“Misalnya ada pabrik wig di sana yang sudah eksport, kalau ada bandara akan lebih cepat lagi ekonominya,” tegasnya.
Pemkab Purbalingga juga mendapat izin penggunaan lahan milik Markas besar TNI Angkatan Udara di Kemangkon Purbalingga untuk dibuat jalan akses bandara sepanjang 420 meter dan lebar 20 meter.
Lebih lanjut, PT Angkasapura II telah menyiapkan anggaran Rp 350 miliar untuk membangun berbagai sarana prasarana pendukung seperti runway, taxiway, bangunan terminal seluas 3.000
meter persegi dan sarana lain. Untuk landasan pacu, dari sekarang 850 meter, akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Tahap selanjutnya akan diperpanjang lagi menjadi 2.000 hingga 2.400 meter. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
Pelindo I Operasikan TPK Perintis ekan Biaya Logistik di Sumatra 30%
AKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I melansir biaya logistik di wilayah Sumatra turun 30% berkat operasional terminal petikemas (TPK) perintis di sejumlah cabang. Peseroan telah menggelontorkan investasi berkisar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar untuk pengembangan TPK perintis.
Bambang Eka Cahyana, Direktur Utama Pelindo I mengatakan pengembangan TPK perintis tersebar di Aceh, Kijang, Sibolga, dan Perawang. Kehadiran TPK perintis membuat penggunaan kontainer untuk pengiriman barang dari dan ke wilayah Sumatra melonjak dalam dua tahun terakhir.
Dia mencontohkan, di Perawang, Kabupaten Siak, Riau volume bongkar muat kontainer kini mencapai 80.000 TEUs dari semula hanya 500 TEUs. Di Pelabuhan Kijang, volume bongkar muat kontainer naik sepuluh kali lipat menjadi 20.000 TEUs.
Menurut Bambang, pengusaha memilih menggunakan kontainer untuk mengirim barang karena lebih aman dan lebih efisien. "Di Kijang, tadinya pakai kapal kayu dari Jakarta. Sekarang pakai kontainer [biaya angkut] turun 30%,'" jelasnya di Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Selain di Kijang, di Pelabuhan Malayahati, Aceh, biaya logistik bahkan turun hingga 50%. Bambang mengklaim, biaya angkut dari Jakarta ke Aceh semula mencapai Rp17 juta, kini lungsur menjadi Rp9 juta. Penurunan biaya logistik menurut Bambang menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Progres pembangunan Kuala Tanjung tahap I capai 94% di sisilaut dan 71% di sisi darat
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melansir progres pekerjaan fisik pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap pertama telah menapai 92% di sisi laut dan 71% di sisi darat. Pelabuhan yang menjadi salah satu proyek infrastruktur prioritas ini bakal beroperasi pada kuartal II/2018.
ACS Humas Pelindo I, Fiona Sari Utami mengatakan di tahap pertama, Pelindo I membangun terminal multiguna berkapasitas 500.000 TEUs. Menurut Fiona, pada tahap pertama, terminal multiguna bakal dikelola oleh PT Prima Multi Terminal.
Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Pelindo I dengan PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pelindo I memegang 55% saham Prima Multi Terminal sedangkan PT PP sebesar 25% dan Waskita 20%.
Setelah tahap pertama rampung, Pelindo I bakal melanjutkan pembangunan tahap kedua. Perseroan akan membangun kawasan industri dengan luas pengembangan 3.000 hektare.
“Pengembangan kawasan industri dapat semakin menurunkan biaya logistik serta berpeluang menciptakan skala ekonomi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2017).
Di tahap ketiga, Pelindo I bakal membangun pelabuhan hub dan tahap keempat akan dibangun kawasan industri strategis.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung secara keseluruhan diproyeksi menjadi pelabuhan terbesar dan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia.
Total kapasitas Pelabuhan Kuala Tanjung mencapai 20 juta TEUs. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT KAI : Volume Angkutan KA Barang 2017 Capai 39,96 Juta Ton, Naik 23% dari 2016 Sebesar 32,49 Juta Ton
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia memperkirakan volume angkutan kereta barang pada akhir tahun ini mencapai 39,96 juta ton atau naik 23% dibandingkan dengan sepanjang 2016 yang 32,49 juta ton.
Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Direktur Komersial dan Teknologi Informasi (TI) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bambang Eko Martono mengatakan volume angkutan kereta barang hingga akhir tahun ini diperkirakan tumbuh 22%-23% dibandingkan dengan 2016.
Menurut dia pada Rabu (8/11/2017), dia menjelaskan pertumbuhan itu disebabkan ada penambahan mitra baru dan jumlah hasil produksi mitra eksisting yang diangkut dengan kereta barang.
Namun, dia tak bersedia menyebutkan contoh mitra baru tahun ini. Akan tetapi, dia memerinci barang-barang yang jumlahnya meningkat diangkut oleh kereta barang antara lain batu bara, semen, dan kontainer.
Terkait dengan volume angkutan penumpang pada akhir tahun ini, Bambang mengungkapkan kemungkinan mencapai 387,54 juta penumpang atau naik 10% dibandingkan dengan 2016 yang 352,31 juta.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan pihaknya berharap laba bersih perusahaan pada akhir tahun ini naik 10%-15% dibandingkan dengan laba bersih 2016.
Dia berharap laba bersih berada di kisaran Rp1,2 triliun - Rp1,3 triliun pada akhir 2017 setelah laba bersih pada akhir 2016 sekitar Rp1,02 triliun.
Peningkatan laba bersih perusahaan pada akhir tahun, ungkapnya, karena secara prinsip tahun ini banyak angkutan barang, terutama di Sumatra Selatan. Jumlah angkutan penumpang tahun ini juga tumbuh.
“Secara prinsip pada 2017 ini banyak angkutan barang, utamanya di Sumsel. Juga ada penambahan sedikit untuk angkutan penumpang. Angkutan penumpangnya sedang naik bagus,” kata Edi.


MENHUB : PT KAI Tetap Sebagai Investor Proyek LTR
JAKARTA--Dalam upaya percepatan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan PT Kereta Api Indonesia Persero tetap sebagai investor pembangunan proyek ini.
“Seuai Perpres Nomor: 49 tahun 2017, PT KAI tetap adalah sebagai investor maupun nantinya sebagai penyelenggara pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan pembangunan LRT Jabodebek. Ini sudah dikoordinasikan dengan Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, dan Meneg BUMN. Minggu depan akan ada finalisasi dikoordinir oleh Menko Kemaritiman. Untuk ini kami siap mendukung,” kata Budi, dalam siaran pers pada Jumat (24/11/2017).
Dalam hal penugasan penyelenggaraan sarana LRT Jabodebek, dia menambahkan PT KAI dapat join bersama PT Adhi Karya Tbk. dengan membentuk anak perusahaan atau perusahaan patungan. Kerja sama tersebut, ungkapnya juga diatur dalam Perpres 49 tahun 2017.
“Dengan nantinya PT KAI dan PT Adhi Karya join tentunya akan lebih ringan, hal-hal lain misal terkait pendanaan tentunya ini dapat dibicarakan lebih lanjut oleh kedua perusahaan. Saya yakin nantinya akan lebih optimal,” ujar Menhub.
Lanjutnya, dukungan Kementerian Perhubungan pada pembangunan proyek LRT Jabodebek akan terus dilakukan agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana.
“Dukungan pemerintah agar proyek ini dapat selesai tepat waktu dan ini sangat dibutuhkan masyarakat. LRT jabodebek adalah bagian sistem transportasi massal di wilayah Jabodebek,” lanjut Menhub.
Selain siap mendukung percepatan pembangunan LRT Jabodebek, pemerintah juga akan mendukung dalam hal pemberian subsidi/bantuan dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayana
PT KAI : Nilai Belanja Proyek LTR tuntas bulan ini
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan belanja modal untuk proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) masih dikaji dan akan segera diputuskan pada pekan ini atau akhir November 2017.
Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo mengatakan besaran belanja modal itu masih didiskusikan dan belum final.
“Kalau lebih besar (belanja modalnya) enggak. Kita lakukan beberapa efisiensi,” katanya ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (22/11).
Menurutnya, nilai investasi dari LRT Jabodebek itu akan ditentukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada pekan ini. Didiek mengatakan 25% dari nilai proyek itu akan dipenuhi dari ekuitas sebesar Rp7,6 triliun dan 75% lainnya berasal dari pinjaman.
Didiek mengatakan penyelesaian kepastian pendanaan atau financial close diharapkan selesai pada pekan kedua atau ketiga Desember 2017. Menurutnya, sejumlah bank milik negara telah berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada proyek LRT.
Seperti diketahui, proyek LRT Jabodebek itu dikerjakan oleh kontraktor BUMN, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sampai saat ini, menurut manajemen Adhi Karya, perkembangan pelaksanaan pembangunan prasarana LRT wilayah Jabodebek telah mencapai 23,4%.
Adhi Karya menggarap proyek prasarana LRT berdasarkan Peraturan Presiden No.98/ 2015 beserta perubahannya sejak 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp21,7 triliun (termasuk pajak).
LRT Jabodebek itu terdiri dari lintas pelayanan 1 dengan ruas Cawang-Cibubur, lintas pelayanan 2 dengan ruas Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan lintas pelayanan 3 dengan ruas Cawang-Bekasi Timur.
Untuk perkembangan masing-masing lintas pelayanan yaitu Cawang-Cibubur sebesar 42,2%, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 9,6% dan Cawang-Bekasi Timur 24,6%. Pelaksanaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek direncanakan selesai pada 2019.

PT Adhi Karya sudah inves Rp4,5 trilun untuk proyek LTR Jabodetabek
PT Adhi Karya Tbk. sudah mengucurkan dana senilai Rp4,5 triliun untuk pembangunan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Operasi III Adhi Karya Pundjung Setya Brata usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta pada Jumat (27/10 /2017).
"Kami hanya mau memastikan bahwa [dana yang kami keluarkan] diganti tahun ini. Sampai September sekitar Rp4,5 triliun," ujarnya.
Dana tersebut akan diganti oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemilik proyek kepada Adhi Karya selaku kontraktor sesuai progres pembangunan yang telah dilakukan oleh Adhi Karya hingga tenggat waktu tertentu.
Nilai yang harus dibayarkan KAI untuk tahun ini masih dalam proses penghitungan. Dia menerangkan perkiraan pembayaran baru akan bisa direalisasikan pada akhir 2017.
Pihaknya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu proses penghitungan agar pada Desember 2017 bisa dibayar.
Berdasarkan aturan yang disepakati, KAI harus membayar lunas keseluruhan dana yang telah dikeluarkan Adhi Karya untuk mengerjakan proyek LRT Jabodebek. "Mestinya semuanya, sesuai yang disepakati, sesuai dengan progres."
Terkait dengan progres pembangunan proyek, ditargetkan akhir tahun ini rampung 35%. Brata mengatakan hingga Oktober 2017 total pembangunan sudah sampai 24%. Perinciannya, rute Cibubur-Cawang 41%, Cawang-Dukuh Atas 8,9% dan Cawang-Bekasi Timur 42,3%.
Untuk diketahui, proyek LRT Jabodebek memerlukan biaya sarana dan prasarana sebesar Rp27,5 triliun pada tahap pertama.
Dari total investasi Rp27,5 triliun tersebut, Rp18,5 triliun di antaranya pinjaman perbankan. Sisanya, Rp9 triliun penyertaan modal negara kepada KAI sebesar Rp7,6 triliun dan PT Adhi Karya Tbk. Rp1,4 triliun.
Pemerintah menargetkan penyelesaian financial closing untuk proyek tersebut sudah bisa dirilis pada November 2017.
Adapun besaran tarif yang akan dikenakan terhadap penumpang LRT Jabodebek sebesar Rp12.000 per orang. Kemudian, PT Kereta Api Indonesia sebagai investor akan mendapatkan total dana subsidi PSO dari pemerintah sekitar Rp16,7 triliun secara keseluruhan selama 12 tahun.
Jumlah penumpang moda transportasi berbasis rel tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400.000 orang per hari pada tahun ke-12. (Logistik /bisnis.com /antara/hd)

 
Pemerintah Perlu Matangkan Proyek Revitalisasi Jalur Ka Surabaya-Jakarta
JAKARTA (LOGISTICS) : Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pemerintah sebaiknya mematangkan satu pilihan dan melihat kebutuhan dalam jangka panjang dalam merevitalisasi jalur kereta api di utara Pulau Jawa rute Jakarta-Surabaya
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengungkapkan, rel baru khusus untuk rangkaian kereta api dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer per jam dapat memperlancar perjalanan dan mempersingkat waktu tempuh moda transportasi berbasis rel itu.
Sementara itu, frekuensi perjalanan kereta api penumpang dan barang yang ada saat ini bisa dioptimalkan dengan rel yang terpisah.
“Di jalur baru, KA kecepatan sedang bisa punya jalur 'eksklusif', sehingga bisa memperlancar perjalanan dan menyingkat waktu tempuh,” kata Aditya, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Hanya saja, dia menjelaskan, pembangunan rel baru tersebut akan menelan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan mengubah rel lama dalam proyek revitalisasi jalur kereta api di utara Pulau Jawa rute Jakarta-Surabaya.
Tidak hanya itu, dia menambahkan, pemerintah akan mendapatkan dua masalah jika membangun rel baru di samping yang sudah ada. Pertama, pemerintah perlu melakukan pembahasan lahan dan tidak yakin ruang atau lahan yang ada cukup untuk dibangun rel baru tersebut.
Kedua, pembangunan rel baru yang bersisian dengan yang sudah ada tetap perlu menghilangkan pelintasan sebidang. Kondisi tersebut, paparnya tentu akan menambah biaya.
Dia mengingatkan, pemerintah harus memastikan bahwa rel baru khusus kereta api dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer per jam tersebut dapat digunakan jika pemerintah ingin mengubahnya menjadi kereta api cepat. “Sehingga tidak mubazir karena harus membangun jalur baru lagi,” katanya.

Hasil Kajian JICA Untuk Revitalisasi Jalur Ka Jakarta-surabaya Akan Dinilai Pihak Ketiga
Kementerian Perhubungan akan menggandeng pihak ketiga untuk mengevaluasi hasil kajian Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, terkait proyek revitalisasi jalur kereta Utara Jawa lintas Jakarta--Surabaya.
Penilaian dari pihak ketiga dibutuhkan agar anggaran untuk proyek ini tidak membengkak.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pihaknya belum menerima hasil kajian JICA. Dia menuturkan, Kemenhub menargetkan proses penilaian studi JICA rampung pada Desember 2017.
Budi Karya menambahkan, bila tidak sesuai dengan ekspektasi, hasil kajian JICA perlu dinilai oleh pihak ketiga guna memenuhi aspek tata kelola yang baik.
Untuk diketahui, dalam proyek revitalisasi jalur kereta lintas Jakarta--Surabaya ini, Kemenhub juga menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat studi. Hasil studi dari BPPT dan JICA akan diselaraskan untuk mencari rancangan paling ekonomis.
Budi Karya menuturkan, Kemenhub harus teliti terhadap hasil kajian JICA karena proyek revitalisasi jalur kereta Utara Jawa lintas Jakarta--Surabaya bernilai besar.
"Kalau ada deviasi, kami tunjuk pihak lain untuk evaluasi. Kami gak mau [rencana] Rp60 triliun itu tiba-tiba [karena hasil kajian] menjadi Rp100 triliun," jelasnya di Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Sebelumnya, Menhub memaparkan, selisih kebutuhan investasi untuk revitalisasi jalur kereta api lintas Jakarta--Surabaya sangat besar.
Bila menggunakan jalur yang sudah ada, investasi ditaksir mencapai Rp60 triliun sedangkan bila membangun jalur baru, proyek ini bakal menelan anggaran Rp80 triliun.
Di lain pihak, Perwakilan Senior Representative JICA Kantor Indonesia Kawabata Tomoyuki mengatakan pihaknya telah melakukan survei lapangan bersama Ditjen Perkeretaapian dan BPPT.
Dia menyebut, Pemerintah Indonesia ingin hasil prastrudi kelayakan bisa selesai tahun ini.
Dia menuturkan, hasil studi memang akan diserahkan ke Pemerintah Indonesia.
"Nanti akan diputuskan apakah dilanjutkan atau tidak ke studi kelayakan," ujarnya.
Bila revitalisasi jalur kereta api lintas Jakarta-Surabaya dilakukan, waktu tempuh dua kota utama di Indonesia bisa mencapai 5,5 jam dengan kecepatan 160 km per jam. Saat ini, waktu tempuh kereta api Jakarta-Surabaya mencapai 8 jam. (Logistik/bisnis.com/hd)

 
INSA Yakini Industri Pelayaran 2018 Akan Membaik
(LOGISTICS) : Kalangan pengusaha pelayaran optimistis laju bisnis pada 2018 bakal moncer berkat pemulihan di segmen curah dan tongkang. Adapun, segmen pelayaran lepas pantai atau offshore diperkirakan masih lesu.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan kondisi pelayaran offshore masih lesu karena aktivitas kontraktor migas redup sebagai imbas dari tren harga minyak dunia yang belum kembali ke level ideal.
Untuk diketahui, dalam setahun terakhir harga minyak WTI dan Brent memang naik menjadi US$56,61 dan US$64,42 per barel. Namun harga tersebut masih di bawah level kejayaan harga minyak tiga tahun silam yang sempag menyentuh level US$100 per barel.
“Dan hingga saat ini, belum terlihat geliat offshore pada tahun depan, karena harga minyak belum menunjukkan level ideal untuk dilakukan aktivitas pengeboran kembali,” ujar jelas Carmeilita, Selasa (21/11/2017).
Di segmen curah, perusahaan pelayaran memproyeksi angkutan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) bakal pulih, terutama untuk angkutan ekspor. Hal ini disebabkan para pengusaha memilih menggenjot pasar ekspor seiring dengan kenaikan harga.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebelumnya melansir hingga September 2017 terdapat kenaikan permintaan dari Timur Tengah sebesar 26%, Pakistan 9%, dan Uni Eropa 1%. Secara keseluruhan, hingga September 2017 kinerja eskpor minyak sawit masih berada dalam tren positif dengan total volume 2,76 juta ton.
Sementara itu, di pasar domestik usaha pengangkutan di segmen tongkang (barge) menikmati dampak dari pembangunan infrastruktur. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan pemilik kapal tongkang banyak mendapat permintaan angkutan batu, beton, pasir, semen dan lainnya.
Angkutan batu bara curah juga dinilai sudah mengalami pemulihan. Hal ini tercermin dari kenaikan permintaan kapal tug boat dan tongkang untuk angkutan batu bara. "Saat ini tidak ada kapal (tongkang) iddle atau menganggur bahkan cenderung kekurangan kapal," imbuhnya.
Di sisi lain, angkutan general kargo dan kontainer diperkirakan bakal stabil pada 2018. Budhi mengatakan, tren di segmen pelayaran kargo bakal mengikuti pertumbuhan ekonomi. Budhi menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah pro-maritim seperti Tol Laut bakal memberi dampak positif terhadap industri pelayaran.

GAPASDAP Tolak Moratorium Izin Penyeberangan Baru Di Lintas Merak - Bakauheni
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Kementerian Perhubungan moratorium izin penyebrangan baru di lintasan Merak-Bakauheni. Gapasdap menyarankan penerbitan izin baru disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur dermaga.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Sutomo mengatakan penerbitan izin baru penyelenggaraan penyebrangan di lintasan Merak-Bakauheini bakal membuat tingkat oversupply semakin tidak tinggi.
Dia khawatir, kondisi tersebut membuat iklim usaha menjadi tidak sehat dan berimbas kepada kualitas layanan jasa.
Menurut Khoiri, saat ini ada 68 kapal feri yang beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni dan mulai Januari 2018 ada 14 kapal baru yang diizinkan beroperasi di lintasan tersibuk di Indonesia itu. Arkian, tahun depan bakal ada 82 kapal feri yang beroperasi. "Kalau ada 82 kapal, kapal hanya bisa beroperasi 8 hari dalam sebulan," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (21/11/2017).
Khoiri menjelaskan, waktu operasional menjadi terbatas karena kapasitas dermaga tidak bisa menampung kapal secara penuh. Dia menggambarkan, dari enam dermaga di Pelabuhan Penyebrangan, dua dermaga, yakni Dermaga I dan Dermaga II kurang memadai untuk kapal berukuran di atas 3.000 GT.
Dalam perhitungan Gapasdap, secara ideal satu dermaga maksimal hanya bisa melayani lima kapal sehingga dengan enam dermaga idealnya hanya 30 kapal yang beroperasi di Merak. Dengan kondisi saat ini ada 68 kapal beroperasi, tingkat oversupply mencapai 126%.
Di sisi lain, Gapasdap mengingatkan rencana pelarangan kapal feri di bawah 5.000 GT mulai Desember 2018 bakal mengurangi fleksibilitas operasional pengusaha penyebrangan. Hal ini disebabkan tingkat okupansi di penggalan waktu per hari berbeda. Khoiri mencontohkan, okupansi tertinggi terjadi pada malam hari sebesar 60% sedangkan di pagi hari dan siang hari masing-masing 20% dan 40%.
"Jadi seperti pesawat, di jam sibuk dia pake pesawat wide body. Di jam biasa dia pake pesawat yang lebih kecil," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemehub berencana mengalihkan operasional kapal penyebrangan di bawah 5.000 GT di lintasan Merak-Bakauheni. Hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu tempuh pelayaran (sailing time) dari saat ini 120 menit menjadi 90 menit dengan kecepatan 10 knot. (Logistik/bisnis.com/hd)
Logistics Journal No. 191 / Desember 2017
cover des 2017
 

 
Editorial - Penutup Tahun 2017
Sudah berbilang 12 bulan untuk tahun 2017 ini terasa sangat cepat putaran waktu di saat ada beberapa rencana masih ada yang tercecer tidak terwujud. Bukanlah lupa tapi ada rencana yang tiba-tiba muncul harus disegerakan untuk diwujudkan. Bukanlah ingkar terhadap rencana awal melainkan ada kebutuhan yang mengharuskan untuk merubah di tengah perjalanan.
Banyak harapan yang dirangkai di awal tahun 2017, namun harapan yang sudah disemai dan ditanam sejak awal tahun tidak semuanya menghasilkan buah sampai di penghujung tahun. Bukannya benih harapannya yang jelek tapi cuaca sangat tidak bersahabat. Jika panas terlalu panas, kadang terbakar, bila dingin terlampau menggigilkan dan membuat ngilu semua persendian. Hanya remah-remah kecil harapan yang bisa dijaring, remah yang tidak terpikir akan didapat. Tapi tak apa, daripada rajawali kita damba punai ditangan dilepas pula.
Selama 3 tahun terakhir kita merajut asa yang diletakkan di bubungan istana. Istana tak nampak, bubungan tak terlihat dan alat rajutan mulai terbengkalai. Maka lembar-lembar asa tak teraih pula.
Banyak jalinan aturan dan kemudahan ditebarkan tapi tak hasilkan sesuatu yang membuat bersyukur tiada terhingga kepada sang Maha Pemberi.
Banyak pekerjaan yang menggantung tak jadi dikerjakan. Karena pemilik pekerjaan juga bingung akan mengerjakan apa di tengah-tengah kesulitan membelitnya.
Sedangkan kehausan mereka yang mendambakan pekerjaan semakin membuncah.
Pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya semua persoalan tidak lagi menyisakan tempat bahwa semua persoalan dapat diselesaikan. Yang ada setiap persoalan akan beranak pinak persoalan baru.
Banyak aturan dan standar perlakuan di pelabuhan tapi banyak juga bermain di celah-celah kosongnya. Aturan dibuat untuk dilaksanakan atau dicoba untuk tidak dilaksanakan atau menyintasinya.
Akhir 2017 ini, apakah yang tersisa hanya keluh kesah ataukah masih menyisakan senyum penuh harap di atas tapak jalan impian yang tak bertepi. Semoga hasilnya tidak hanya di dalam mimpi tapi bisa dikecap dalam jaga. (guslim-des'17)


ALFI Akan Lapor KPPU Soal CFS Center di Pelabuhan Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTIK) : Perusahaan forwarder dan logistik yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok keberatan adanya pemusatan kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor atau container freight station (CFS) center di pelabuhan itu karena berpotensi monopolistik dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim menyatakan asosiasinya akan menyampaikan kepada komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk mempertanyakan pendapat lembaga tersebut perihal adanya CFS center di pelabuhan Priok yang kini disiapkan oleh PT.Pelindo II/IPC.
"Kemarin (27/11), sejumlah perusahaan forwarder mengadukan masalah kehadiran CFS centre di Priok itu kepada ALFI karena berpotensi mematikan kegiatan usaha forwarder yang selama ini berada di luar pelabuhan Priok dalam melayani kargo impor berstatus less than container load. Secepatnya, ALFI akan pertanyakan masalah ini kepada KPPU," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (28/11/2017).
Adil mengungkapkan, selama ini penanganan kargo impor berstatus lesss than container load (LCL) tersebar di sejumlah fasilitas gudang yang ada di dalam pelabuhan Priok maupun gudang di luar pelabuhan yang masih dalam wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok.
"Jika harus dipusatkan di dalam satu lokasi atau CFS centre di dalam pelabuhan apakah hal ini tidak bertentangan dengan UU monopoli dan persaingan usaha?.Sebab Pelindo II sebagai BUMN semestinya juga ikut berperan menumbuhkembangkan usaha swasta dengan cara kemitraan, bukan menciptaka persaingan yang berpotensi tidak sehat," paparnya.
Dia juga menyatakan fasilitas CFS centre di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi membuat pelabuhan itu terancam kemacetan dan krodit, lantaran lokasi fasilitasnya tidak tepat.
Lokasi CFS centre Priok saat ini berada di eks gudang Masaji Kargo Tama (MKT) dan Gudang Agung Raya yang saat ini bersebelahan dengan akses masuk utama pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok.
“Mestinya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan lokasinya CFS centre, karena sekarang ini saja truk untuk masuk ke gudang Agung Raya bisa memakan tiga lapis lajur jalan dan parkirnya di pinggir jalan dekat pintu masuk gudang itu.Apalagi kalau di gudang itu di jadikan CFS centre akan menjadi masalah baru terkait traffic di dalam pelabuhan,”paparnya.
Adil mengatakan sejak awal ALFI sudah menyampaikan kepada PT.Pelindo II/IPC untuk melakukan simulasi terlebih dahulu soal CFS centre di pelabuhan Priok sebelum dioperasikan termasuk bagaiman sistem tehnologi yang akan diimplementasikannya.
Selain itu, imbuhnya, ALFI juga sudah mengusulkan supaya disiapkan satu lokasi lainnya di luar pelabuhan untuk CFS centre itu yang terintegrasi dengan sistem layanan arus barang berbasis online.
“ALFI juga sudah meminta agar dilakukan kajian supaya tidak terjadi traffic jump di pelabuhan akibat barang impor LCL dikumpulkan hanya di dua fasilitas gudang itu yakni MKT dan Agung Raya. Sebab selama ini saja kondisnya sudah jalan ke lokasi itu macet,” paparnya.
Dia mengatakan Pelindo II hendaknya tidak memaksakan kehendak mengoperasikan fasilitas CFS centre di lokasi fasilitas yang ada saat ini, namun bisa dicarikan solusi alternative lokasi lainnya yang tidak menimbulkan persoalan baru terutama menyangkut kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Priok.
“Kami melihat CFS centre yang disiapkan Pelindo II saat ini terkesan BUMN itu hanya untuk mengisi fasilitas gudang miliknya yang selama ini kosong sehingga mau dipaksakan dengan dalih CFS centre,” paparnya.
Pada prinsipnya ALFI DKI sangat mendukung program modernisasi pelabuhan Priok namun harus jelas konsepnya dan kajiannya serta jangan hanya sekedar untuk merebut pasar yang sudah ada selama ini untuk dialihkan ke CFS centre tetapi berdampak masalah traffic di dalam pelabuhan sehingga menggangu kelancaran arus barang ekspor impor khususnya yang full container.
Untuk kategori barang LCL, cargo owner-nya itu adalah perusahaan forwarder dan pengirimannya dari negara asal adalah container yard to container yard atau yang sering disebut CY to CY sehingga sampai dipelabuhan atau pun terminal perusahaan forwarder yang melakukan pecah pos status barang itu ke pelayaran pengangkutnya.
"Forwarder punya hak menempatkan di gudang manapun untuk kargo impor berstatus LCL itu bukan harus di dalam pelabuhan. Makanya, jangan sekedar bikin fasilitas CFS center tetapi acuannya juga mesti jelas,”tuturnya.
Fasilitas CFS center di Pelabuhan Priok, saat ini dioperasikan oleh dua perusahaan penyedia logistik di pelabuhan itu yakni PT.Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Services) dan PT.Agung Raya Warehouse

GINSI : Tarif Jasa Pelabuhan Tanjung Priok Jangan Naik Hingga 5 Tahun Kedepan
Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) mengharapkan tidak ada wacana kenaikan tarif layanan jasa kepelabuhan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sampai dengan lima tahun ke depan atau hingga 2022.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan justru yang saat ini harus dilakukan oleh PT.Pelindo II/IPC selaku operator di pelabuhan Priok yakni membenahi semua jenis pelayanan kapal dan barang agar lebih efisien supaya produktivitas meningkat.
"Kalau layanan efisien dan produktivitas membaik sangat membantu penurunan biaya logistik sebab beban biaya yang ditanggung consigne berangsur berkurang," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (12/12/2017).
Subandi mengatakan Ginsi sudah mendengar adanya wacana untuk menaikkan sejumlah komponen tarif layanan di pelabuhan Tanjung Priok.
"Justru kami inginnya tarif layanan pelabuhan yang ada saat ini dievaluasi dan diturunkan, seperti tarif bongkar muat barang umum maupun peti kemas serta tarif storage-nya dan tidak perlu ada tarif progresif untuk storage itu," paparnya.
Menurut Subandi, dalam kondisi perdagangan yang belum sepenuhnya membaik saat ini, jika operator/pengelola pelabuhan memaksakan kehendak menaikkan tarif layananannya, sama halnya tidak mempunyai kepedulian terhadap masyarakat luas.
"Pelindo II sebagai BUMN jangan cuma cari untung padahal pelayanan amburadul, biaya logistik tinggi dan keluhan pelanggan dianggap angin lalu. Disisi lain, Pemerintah jangan cuma teriak biaya logistik tinggi tapi membiarkan para operator pelabuhan ber lomba menggenjot keuntungan dengan cara menaikan tarif dan menurunkan pelayanan," tuturnya.
Pemerintah,imbuhnya, jika sungguh-sungguh mau menurunkan biaya logistik didalam negeri, dapat menginstruksikan kepada BUMN yang mengoperasikan pelabuhan untuk tidak menaikan tarif karena selama ini sudah meraih profit cukup besar.
"Saatnya saat ini operator pelabuhan Priok meningkatkan service kepada pengguna jasa sesuai perannya BUMN juga publuc service, dan jangan selalu berorientasi mengejar keuntungan," ujar dia (Logistik/bisnis.com/hd)


PT Pelindo Investama Atau Indonesia Port Corporation Bidik Dana Kelolaan Rp 21 Triliun 5 Tahun Kedepan
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC), membidik dana kelolaan sebanyak Rp21 triliun dalam 5 tahun mendatang.
Direktur Utama IPC Elvyn G. Massasya mengatakan saat ini PII sudah mengelola dana sebesar Rp1,5 triliun.
Dia menekankan dana yang dikelola bukan dari publik, tetapi dana internal berupa pinjaman pemegang saham. Ke depan, PII bakal menggalang dana lewat beragam jalur, mulai dari pinjaman perbankan hingga penerbitan surat utang.
Untuk diketahui, PII merupakan anak usaha IPC ke-17 yang didirikan tahun ini dengan modal disetor mencapai Rp200 miliar. Adapun modal dasar mencapai Rp1 triliun. Saham PII dimiliki IPC sebanyak 99% dan 1% dipegang oleh PT Multi Terminal Indonesia, yang juga anak usaha IPC.
Menurut Elvyn, PII akan menjadi kendaraan perseroan untuk pengembangan bisnis secara anorganik atau pertumbuhan bisnis lewat anak usaha dan entitas asosiasi.
"Dari sisi investasi, PII akan masuk ke sektor kepelabuhan, pembangunan pelabuhan atau sinergi di sektor logistik," jelasnya di Jakarta pada Senin (11/12/2017).
Elvyn mengungkapkan PII kini membidik penyertaan modal ke sejumlah perusahaan dengan porsi minoritas. PII tengah dalam proses kajian dan sudah mengantongi 10 perusahaan yang menjadi target akuisisi. Perusahaan itu berasal dari berbagai jenis usaha, mulai dari pergudangan hingga transportasi.
PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memproyeksi posisi aset Rp11,7 triliun dan tingkat pengembalian modal (RoE) 16% di 2022 mendatang.
Direktur Utama Pelindo II atau atau Indonesia Port Corporation (IPC), Elvyn G. Massasya mengatakan PII merupakan anak usaha perseroan ke 17. Dia menambahkan, PII merupakan perusahaan investasi pertama yang dimiliki oleh perusahaan pelabuhan.
Elvyn menuturkan PII akan menjadi fokus pada investasi di sektor kepelabuhan. Di samping itu PII juga akan mengelola pendanaan pada anak usaha IPC untuk mendukung kebutuhan ekspansi bisnis IPC dan anak usahanya. IPC menunjuk Randy Pangalila sebagai Direktur Utama PI
"PII diharapkan menjadi vehicle kerja sama dengan strategic investor dalam rangka ekspansi usaha serta investasi jangka pendek pada pasar sekunder," jelas Elvyn dalam peluncuran PII di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Elvyn menekankan, PII tidak didirkan untuk menjadi kompetitor lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas, perbankan, maupun perusahaan manajemen aset. Elvyn menekankan, PII juga tidak mengelola dana publik.
Elvyn menekankan, PII tidak didirkan untuk menjadi kompetitor lembaga keuangan seperti perusahaan sekuritas, perbankan, maupun perusahaan manajemen aset. Elvyn menekankan, PII juga tidak mengelola dana publik.
IPC menetapkan modal dasar PII sebesar Rp1 triliun. Adapun IPC telah menyetor modal sebesar Rp200 miliar untuk pendirian PII dan secara bertahap IPC bakal terus menyuntik modal untuk kebutuhan ekspansi PII.
Sebelumnya, Elvyn menjelaskan, IPC berniat menyertakan modal di perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan, antara lain perusahaan bongkar muat, logistik, dan transportasi. Penyertaan modal yang dilakukan PII menurut Elvyn diarahkan pada porsi minoritas atau tidak menjadi pengendali.
IPC menilai investasi para perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan menjadi penting sejalan dengan perkembangan industri kepelabuhan. "Ke depan, pelabuhan itu tidak sebatas pada port, tapi port related ke logistik," jelas Elvyn.
Seperti berita sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) bakal memperkenalkan anak usaha baru, PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) pada pekan depan. PII bakal menjadi kendaraan IPC untuk ekspansi usaha di bidang investasi dan penggalangan dana.
Direktur Utama IPC, Elvyn G. Massassya mengatakan IPC telah menyetor modal sebesar Rp200 miliar untuk PII. Adapun modal dasar PII ditetapkan Rp1 triliun. Secara bertahap IPC bakal terus menyuntik modal untuk kebutuhan ekspansi PII.
Elvyn menjelaskan, PII bakal menjadi kendaraan bagi IPC untuk menyertakan modal di perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan, antara lain perusahaan bongkar muat, logistik, dan transportasi. Penyertaan modal yang dilakukan PII menurut Elvyn diarahkan pada porsi minoritas atau tidak menjadi pengendali.
IPC menilai investasi para perusahaan yang terkait dengan sektor kepelabuhan menjadi penting sejalan dengan perkembangan industri kepelabuhan. "Ke depan, pelabuhan itu tidak sebatas pada port, tapi port related ke logistik," jelas Elvyn kepada Bisnis.com, Kamis malam (16/11/2017).
Selain investasi pada perusahaan lain, PII bakal menjadi perusahaan yang berfungsi menggalang dana untuk kebutuhan ekspasi IPC. Penggalangan dana ini menurut Elvyn antara lain bisa dilakukan lewat penerbitan surat utang. Dana yang diraih PII dari hasil penggalangan dana akan digunakan untuk kebutuhan ekspansi IPC dan anak usaha IPC lainnya.
"Jadi ini akan memudahkan pengelolaan keuangan secaara grup. Nanti anak usaha, tidak meminjam [dana] sendiri-sendiri, tapi tersentralisasi,"jelas Elvyn.

Pelindo II Telah Membukukan Laba Rp 1.57 Triliun Per Oktober 2017, naik 4,41%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) membukukan laba tahun berjalan sebanyak Rp1,57 triliun per Oktober 2017 atau naik 4,41% secara tahunan. Jumlah ini setara 91% dari target laba IPC sepanjang tahun ini sebesar Rp1,73 triliun.
Berdasarkan publikasi yang diterbitkan IPC, Senin (4/12/2017), perolehan laba ditopang perseroan dari pendapatan sebanyak Rp8,62 triliun atau meningkat 19% dibandingkan periode Oktober 2016 sebesar Rp7,24 triliun. Hingga akhir 2017, IPC membidik pendapatan RP10,56 triliun.
Dengan kata lain, IPC perlu meraup pendapatan sebanyak Rp1,94 triliun di dua bulan terakhir tahun ini. Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC sebelumnya mengatakan perseroan yakin bisa memenuhi target. Dia beralasan, aktivitas di pelabuhan secara siklus bakal meningkat di tigabulan akhir.
"Kami optimis target bisa tercapai karena trafi bakal meingkat hingga akhir tahun. Tahun depan kami juga sudah menargetkan pendapatan Rp11,5 triliun," ujarnya.
Di 2018, IPC mengalokasikan belanja modal Rp11,6 triliun untuk mendanai sejumlah ekspansi perseroan, mulai dari pengembangan pelabuhan hingga jalan tol. Di Desember 2017, IPC bakal memulai konstruksi Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat.
IPC juga bakal mulai mengerjakan Pelabuhan Sorong di 2018. Pelabuhan ini bakal menjadi pelabuhan hub di Indonesia Timur dengan kapasitas aruspetikemas mencapai 500.000 TEUs di tahap pertama. IPC bakal menggelontorkan investasi Rp2,4 triliun untuk proyek ini.
Selain pelabuhan, IPC juga akan mengeruk kanal Cikarang Bekasi Laut sepanjang 52 km dengan total investasi untuk proyek ini mencapai Rp3,4 triliun.Di luar pelabuhan, IPC juga merambah proyek jalan tol Cibitung-Cilincing setelah mengakusisi 45% saham PT MTD CPT Expressway, pemilik hak pengusahaan jalan tol Cibitung-Cilincing. (Logistics/Bisnis.com/hd)


SP JICT Soroti Rencana Peralihan Operator Alat Bongkar Muat di JICT ke PT MTI
JAKARTA (LOGISTICS) : Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SPJICT) menyoroti rencana peralihan operator alat bongkar muat jenis RTGC (Rubber Tyred Gantry Crane) atau yard gantry crane di JICT kepada PT. Multi Tally Indonesia (MTI) sebagai vendor baru operator RTGC, akan beroperasi di JICT mulai 1 Januari 2018.
SPJICT menilai vendor baru itu tidak memiliki sumber daya operator RTGC namun tetap ditunjuk manajemen JICT. Bahkan, dalam waktu satu bulan, MTI berusaha memenuhi kuota operator RTGC yang disyaratan manajemen JICT dengan proses perekrutan ratusan operator RTGC yang tergesa-gesa sehingga cenderung tidak berkualitas.
"MTI juga tidak memiliki pengalaman dalam bidang operator RTGC. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana para operator MTI ini bisa mendapatkan Surat Izin Operator (SIO) alat RTGC," ujar Ketua Umum SPJICT, Nova Sofyan Hakim melalui siaran pers, Senin (11/12/2017).
Nova mengatakan sebagai pelabuhan petikemas tersibuk di Tanjung Priok, JICT berpotensi terganggu dalam hal produktivitas, kondusivitas, keamanan dan keselamatan kerja akibat kebijakan ini mengingat 160 operator RTGC dari vendor eksisting yang sudah berpengalaman dan memiliki kinerja baik diminta berhenti dari JICT.
Berdasarkan catatan SPJICT, imbuhnya, dalam waktu kurang dari 17 bulan, di JICT telah terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa. "Kami ingatkan, jika operator RTGC yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan dipaksakan bekerja, hal ini akan berpotensi terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat fatal," paparnya.
Berdasarkan hal itu, sesuai fungsi dan tugas yang diatur Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, SPJICT turut berkepentingan menjaga kelangsungan kerja, keamanan dan kenyamanan agar terciptanya iklim kondusif di terminal peti kemas tersibuk di pelabuhan Priok.
"Untuk itu kami mohon Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok agar dapat mengawasi kebijakan peralihan SDM operator di JICT tersebut dan mencegah potensi gangguan pelayananan pelabuhan dan kelancaran arus barang," ujar dia.
Terkait persoalan itu, SPJICT juga sudah menyampaikan melalui surat kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok pada 7 Desember 2017.
Surat SPJICT itu juga ditembuskan kepada antara lain; Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Tenaga Kerja, Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Dirjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, Direktur Utama Pelindo II, CEO Hutchison Port Holding (HPH) dan Direktur Utama PT. JICT.

Bea Cukai Tanjung Priok Imbau Pengelola Terminal Petikemas Untuk Ajukan Relokasi, Akibat Kepadatan Arus Kontainer
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengimbau pengelola terminal peti kemas ekspor-impor untuk segera mengajukan kegiatan relokasi barang atau pindah lokasi penumpukan (PLP) peti kemas impor kepada Bea dan Cukai menyusul kepadatan arus peti kemas di pelabuhan Priok sejak awal pekan ini.
Pantauan dan informasi yang diperoleh Bisnis.com, tingkat isian lapangan penumpukan peti kemas atau yard occupancy ratio (YOR) di Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) rata-rata sejak awal pekan ini mencapai 72% hingga 80%.
Pebisnis di pelabuhan Priok juga mengkhawatirkan kondisi tersebut berpotensi memicu stagnasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu apalagi jika tidak diantisipasi menjelang libur akhir tahun ini.
"Kami akan komunikasikan dengan pihak pengelola terminal peti kemas di Priok supaya mengajukan PLP segera dan juga dapat disampaikan melalui website Bea dan Cukai," ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, Kamis (7/12/2017).
Dwi Teguh mengatakan, kepadatan peti kemas di Pelabuhan Priok kemungkinan terjadi lantaran adanya libur panjang selana tiga hari pada akhir pekan lalu sehingga delivery peti kemas impor oleh pemilik barang sangat minim.
"Padahal kami sudah sampaikan melalui website dan medsos kami bahwa KPU Bea dan Cukai Priok membuka layanan penuh di libur tiga hari kemarin. Dan ternyata tidak banyak (consigne) yang memanfaatkan," tuturnya.
Dwi Teguh juga menyebutkan untuk kondisi pelabuhan Priok saat ini, layanan Bea dan Cukai sebanyak 80%-nya merupakan jalur hijau. "Dalam hal kondisi YOR seperti itu dimungkinkan sebagian besar belum submit dokumen. Kalau sudah submit dokumen tentu banyak yang bisa langsung clearance pabean atau mengantongi surat perintah pengeluaran barang," ujar dia. (Logistics/Bisnis.com/antara/hd)


2018, PII Targetkan Jamin 20 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 119 Triliun
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII menargetkan sepanjang 2018, menargetkan dapat menjamin kurang lebih 20 proyek infrastruktur.
“Sampai akhir tahun ini sekitar 15 proyek akan dijamin, kalau momentum bisa terjaga akan nambah 5, atau sampai 2018 bisa mencapai 20 proyek infrastruktur,” kata Direktur Utama PII Armand Hermawan, Senin (11/12/2017).
Adapun proyek baru yang akan dijamin oleh PII, lanjutnya, adalah SPAM Bandar Lampung, rumah sakit Universitas Sam Ratulangi, LRT Medan, tol Serang-Panimbang, serta tol Semarang-Demak. Sementara itu, saat ini penjaminan masih didominasi oleh proyek pembangunan jalan tol.
Dia menjelaskan perseroan memberikan jasa penjaminan seperti risiko politik, perizinan, dan kepastian pengusahaan sehingga memudahkan badan usaha dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainya.
Sementara itu, sampai akhir tahun ini, pihaknya menargetkan memberikan penjaminan senilai penjaminan total Rp35 triliun. “Saat ini baru merealisasikan penjaminan Rp31,2 triliun,” katanya.
Adapun hingga awal Desember, PII telah menandatangani perjanjian penjaminan atas total 13 proyek infrastruktur berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai total investasi mencapai Rp119 triliun.
Sementara, untuk saat ini proyek yang dijamin PII ialah PLTU Batang, Tol Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung, Jakarta-Cikampek II Elevated, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Serang-Panimbang, Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan, dan seluruh paket proyek Palapa Ring baik barat, tengah, dan timur.

Pembiayaan Konstruksi Sedikit Melambat
Meskipun pertumbuhan tetap tinggi, kinerja pembiayaan konstruksi pada Oktober 2017 sedikit terkoreksi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pelemahan permintaan properti segmen menengah menjadi penyebab pertumbuhan kredit sedikit melambat.
Mengacu pada data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia per Oktober 2017, kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi mencapai Rp247,4 triliun, tumbuh 18,7% (year on year/yoy).
Realisasi tersebut melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya pada September sebesar 20,2% (yoy). Hal ini juga memicu pertumbuhan kredit sektor properti menjadi 13% (yoy) melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 13,2% (yoy).
Bank Indonesia menyebutkan perlambatan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh kinerja kredit pada sektor konstruksi perumahan menengah, besar dan mewah atau properti tipe di atas 70 meter persegi.
Meskipun demikian, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) tercatat masih mengalami akselerasi dengan pertumbuhan 10,8% (yoy) menjadi Rp779,7 triliun. Begitu juga dengan kredit real estate yang naik 9,5% (yoy) dengan nilai Rp134,9 triliun.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang fokus dalam penyaluran kredit pemilikan rumah menyatakan perlambatan tersebut tidak terasa dalam kinerja perseroan.
Menurut Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko, total kredit BTN sampai November masih tumbuh dua digit.
"Pertumbuhan total kredit sampai dengan November 2017 sebesar 21,51%," kata Iman kepada Bisnis, pekan lalu.
Dia menyatakan, pertumbuhan kredit BTN, baik konstruksi maupun KPR tetap positif lantaran strategi yang lebih fokus pada penyaluran rumah subsidi.
Permintaan yang tetap tinggi di segmen tersebut menjadi mesin utama pendorong kenaikan kredit. Selain terdorong dari sisi demand, bank juga menjaga pertumbuhan dengan menyuburkan supply.
"Untuk rumah subsidi karena demand-nya tinggi dan BTN aktif memberi dan memfasilitasi kredit konstruksi agar supply rumah subsidi tersedia, kami melihat kondisinya untuk pasar di rentang harga bawah akan normal-normal saja (sampai akhir tahun)," tambahnya.
Secara terpisah, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Perserp) Tbk. Herry Sidharta juga menyampaikan hal senada.
Herry mengatakan perkembangan kredit sektor tol dan konstruksi BNI sampai kuartal III/2017 masih positif, dengan nilai mencapai Rp24,5 triliun.
"Pertumbuhannya 32% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp18,6 triliun," ujarnya.
Alih-alih melihat tren perlambatan, bila melihat perkembangan sampai November, dia tetap optimistis capaian kredit konstruksi perseroan akan kian meningkat dalam kuartal akhir tahun ini. "Harapannya ada tambahan sedikit," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


Indonesia Berpeluang Pangkas Ongkos Logistik Hingga 10% per Tahun
JAKARTA (LOGISTICS) : Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) Indonesia berpeluang bisa dikurangi rata-rata lebih dari 10% setiap tahunnya dengan cara adanya transparansi terhadap proses dan tender kegiatan jasa logistik swasta yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan prinsip Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara di dunia.
Pengamat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan saat ini perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.
“Penurunan biaya logistik nasional itu semesti bisa lebih besar lagi jika ada transparansi terhadap proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta khususnya yang berstatus terbuka (Tbk). Pemerintah Indonesia sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang kita untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/12/2017).
Achmad Ridwan mengatakan transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahkan TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.
Oleh karena itu, imbuhnya, penurunan biaya logistik sulit tercapai sesuai yang diharapkan apabila transparasi bisnis bidang ini tidak diaplikasikan. “ Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan ke dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, karena dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.
Ridwan menyebutkan jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan dari mulai pengiriman sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang miliknya,mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportation (delivery), Ware Housing (pergudangan) maupun pengurusan dokumen (document clearance).
Dia mengatakan tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi didalam sebuah proses. Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan.
“Akan tetapi belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukkan langsung,” paparnya.
Ridwan yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) juga menyatakan, untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor maupun impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.
Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, kata dia, sebanyak 65%-70% nya berada di pelabuhan Tanjung Priok, dan dari jumlah itu aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).
“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai ada sekitar 100 perusahaan. Sehingga tentunya perusaahaan jalur prioritas tersebut yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia.Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan didalam mendapatkan sub kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.
Berdasarkan kajian Imlow, imbuhnya, pentingnya transparansi dalam kegiatan jasa logistik supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan transparansi maka segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bersatus terbuka karena kepercayaan investor di bursa saham dapat terjaga.

Kebutuhan Gudang Logistik Bakal Bertambah Dua Kali Lipat
Perusahaan riset dan konsultan properti Savills Plc mengestimasi kebutuhan ruang gudang logistik bakal bertambah sekitar 240.000 m2 pada 2021. Kebutuhan meningkat sejalan dengan ekspansi perusahaan dagang elektronik (e-commerce).
Berdasarkan laporan Savills edisi Desember 2017, ekspansi e-commerce bakal menjadi penopang baru sektor logistik dan memberi warna baru karena sebelumnya logistik hanya melayani perusahaan manufaktur.
Saat ini, perusahaan e-commerce baru memberikan kontribusi 3% terhadap total pasokan gudang logistik seluas 8,1 juta m2.
Saat ini, sumbangsih nilai penjualan e-commerce terhadap total penjualan ritel baru mencapai 1%. Namun, dengan pertumbuhan 20% per tahun, kontribusi e-commerce diperkirakan bakal menjadi 7%-8% atau senilai US$14,47 miliar pada 2021 mendatang atau meningkat 2,08 kali lipat.
"Kami memperkirakan volume penjualan yang naik dua kali lipat juga berarti peningkatan dua kali lipat pada kebutuhan ruang logistik," tulis Savills dalam laporan yang dikutip Bisnis.com pada Minggu (3/12/2017).
Secara umum, Savills menilai industri logistik bakal tumbuh berkat kinerja sektor konsumsi, sejalan dengan pertumbuhan populasi yang pada 2020 diperkirakan bakal mencapai 270 juta. Dibandingkan dengan 2010, tingkat pengeluaran untuk konsumsi naik 1,42 kali lipat menjadi Rp1,309 triliun.
Kinerja e-commerce juga dinilai bakal semakin pesat karena industri ini mulai mengakar ke seluruh segmen, tidak sebatas didominasi perusahaan besar.
Savills menyebutkan kehadiran perusahaan logistik enabler turut memacu e-commerce karena mereka menyasar perusahaan e-commerce dengan skala yang lebih kecil.
Pada umumnya, perusahaan logistik enabler menyediakan jasa penanganan logistik bagi e-commerce, mulai dari pergudangan, distribusi, hingga foto produk. Oleh sebab itu, perusahaan e-commerce bisa fokus mengurus penjualan tanpa perlu repot menangani pengiriman barang. (Logistics/bisnis.com/hd)


PT Airin Bakal Tambah Peralatan dan Fasilitas Lapangan Penumpukan Serta Pergudangan
JAKARTA (LOGISTIK) : PT Indonesia Air & Marine Supply (Airin), penyedia jasa layanan logistik terpadu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, menambah sejumlah peralatan dan pengembangan fasilitas lapangan penumpukan, serta pergudangan.
Dirut PT Airin Rudolf Valentino Bey mengatakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan, pihaknya investasi sekitar Rp18 milliar untuk penyediaan alat jenis forklift, reach truck, serta untuk pembenahan fasilitas gudang umum seluas 2.400 meter.
"Kami akan terus lakukan investasi, perbaikan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada customer guna mendorong kelancaran arus barang dan mendukung program pemerintah menekan biaya logistik nasional," ujar Rudolf kepada Bisnis, Jumat (8/12/2017).
Pembenahan berkesinambungan terhadap fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) yang dioperasikan perseroan juga sudah sesuai dengan persyaratan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, antara lain dengan mengimplementasikan sistem layanan berbasis tehnologi dan informasi atau TPS online.
"Pada 2018 juga akan disiapkan penambahan peralatan baru lainnya untuk meningkatkan performance operasional dilapangan," kata Rudolf.
PT Air & Marine Supply merupakan anak perusahaan BUMN Galangan Kapal Nasional Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Saat ini, perseroan juga telah mengantongi izin sebagai badan usaha pelabuhan.

Pelindo II Berencana Evaluasi Tarif Bongkar Muat Tanjung Priok Yang Tidak Berubah Selama 3 Tahun
Pebisnis di pelabuhan menyoroti lambannya manajemen PT. Pelindo II cabang Tanjung Priok Jakarta untuk mengevaluasi tarif kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan tersebut yang saat ini sudah kedaluarsa.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, sampai kini tarif breakbulk (non peti kemas) atau ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) di Priok masih menggunakan tarif yang masa berlakunya sudah habis sejak 2014 dan mengarah ke tarif liar.
"Sudah tiga tahun kedaluarsa dan hingga kini belum ada upaya dari manajemen cabang pelabuhan Priok untuk mengevaluasinya dengan pengguna jasa terkait melalui asosiasi di pelabuhan Priok. Karenanya kami mendesak Kantor OP Tanjung Priok untuk turun tangan masalah ini," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (5/12/2017).
Widijanto mengatakan dipakainya tarif OPP/OPT yang sudah kedaluarsa di pelabuhan Priok sama halnya menggunakan tarif liar atau ilegal. "Untuk kepastian biaya logistik, kami ingin semua tarif dipelabuhan itu berpedoman resmi bukan menggunakan pedoman tarif yang sudah kedaluasa," ujarnya.
Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, Subandi juga menyesalkan belum rampungnya persoalan tarif OPP/OPT yang sudah kedaluarsa di Priok itu.
"Kok lamban ya, akibatnya banyak kegiatan pelabuhan yang nabrak aturan terutama soal biaya-biaya yang seharusnya ada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa sebagaimana diatur dalam permenhub 72 tahun 2017," ujarnya dihubungi Bisnis.com, Selasa (5/12/2017).

GINSI DKI Jakarta menilai tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongan nya.
Dia menyebutkan, tarif OPP dan OPT yang berlaku namun sudah kedaluarsa saat ini tidak transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas.
Padahal, kata Subandi, masing-masing komoditas memiliki karakteristik dan produktifitas yang berbeda saat di muat ataupun dibongkar di dermaga pelabuhan. "Kalau pakai tarif yang sudah kedaluarsa bisa dikategorikan kegiatan bongkar muat kargo breakbulk di Priok itu ilegal," ujar dia.
Dikonfirmasi Bisnis (5/12/2017), Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Toha Tjahjagama mengatakan, pembahasan tarif OPP/OPT pelabuhan Priok yang sudah kedaluarasa itu akan menjadi perhatian instansinya. "Segera kita tanyakan ke manajemen Priok dan asosisasi di pelabuhan terkait soal tarif yang kedaluarsa itu," ujar dia (Logistics/bisnis.com/hd)
Logistics Journal No. 189 / Oktober 2017
 
cover oktb 2017
 
Editorial - Musyawarah Wilayah V
ahun 2017 di bulan November ini akan berakhir masa bakti kepengurusan DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur 2012-2017. Untuk mengakhiri periodisasi ini harus melalui tahapan Musyawarah Wilayah. Yaitu forum untuk mengambil keputusan tertinggi di tingkat provinsi. Keputusan yang berkaitan dengan pelaporan hasil pelaksanaan program kerja periode 2012-2017, menetapkan program kerja dan memilih Ketua Umum dan kepengurusan DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur masa bakti 2017-2022.
Kesempatan bagi seluruh perusahaan anggota ALFI/ILFA Jawa Timur untuk berperan serta dalam perhelatan ini. Ada beberapa tahap dalam musyawarah tersebut yang akan memberikan kesempatan para anggota sebagai peserta musyawarah untuk melakukan evaluasi hasil kerja selama 5 (lima) tahun terakhir. Mengajukan gagasan dan pendapat untuk program kerja 5 (lima) tahun akan datang, termasuk pula memilih Ketua Umum dan kepengurusan DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur 2017-2022 melalui perwakilan unsur-unsur yang ada di formatur.
Sessi yang membahas program kerja untuk periode 2017-2022 adalah sessi yang sangat diharapkan dapat memberikan penguatan bisnis perusahaan anggota. Tidak hanya beberapa perusahaan tertentu tapi diharapkan bisa memberikan manfaat bisnis dalam skala luas bagi mayoritas perusahaan anggota. Maka sangat diharapkan keterlibatan anggota sebagai peserta MUSWIL secara aktif memberikan masukan dan pendapatnya dalam formulasi program kerja tersebut.
Musyawarah Wilayah ini mengambil thema “Menguatkan Eksistensi Perusahaan Anggota ALFI/ILFA Dalam Bisnis Forwarding Berbasiskan Teknologi Informasi”. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya sekedar untuk internet, web site, email saja. Saat ini semua kegiatan tidak ada yang tidak bersentuhan dengan teknologi informasi. Saat ini yang dimiliki hampir seluruh PPJK adalah sistem online untuk arus dokumen di Bea Cukai, tapi apakah arus dokumen yang ada di kantor Bea Cukai bisa di tracking dan di tracing, jawabannya tidak bisa. Ada beberapa perusahaan anggota yang sudah mampu memberi fasilitas tracking terhadap cargo, namun belum bisa metracking dokumennya sudah selesai atau belum.
Ada suatu gap antara keinginan pemerintah dalam menerapkan INSW dengan praktek yang dilakukan instansi fungsionalnya. Karena INSW hanya diperlakukan sebatas tertentu saja tidak secara menyeluruh fungsi dan fasilitas INSW dimaksimalkan. Seperti fungsi tracking dan tracing, flow of document, flow of good maupun flow of money harus dijalankan secara utuh tidak parsial. Memang harus ada connecting antara port net dan trade net, antara penyedia jasa kepelabuhanan dengan instansi pelayanan dan otoritas kepelabuhanan. Yang ada saat ini hanya “seolah-olah” sudah mempergunakan online sistem melalui wajah INSW.
Ilustrasi bisnis di atas akan menjadi dasar pengembangan program kerja untuk lima tahun mendatang bagi DPW ALFI/ILFA Provinsi Jawa Timur 2012-2022. Harapannya, perusahaan anggota memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi. Pilihannya hanya dua, tinggal ditempat atau melesat bersama perubahan. (guslim-oktober'17)

 
Presiden Jokowi Desak Pengembangan Bandara Trunojoyo
SUMENEP (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajaran pemerintah fokus menyelesaikan konektivitas dengan percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, sampai dengan bandara.
Kali ini, Kepala Negara mengatakan tentang pentingnya konektivitas antar pulau maupun di dalam pulau. Begitu pula saat mendengarkan penjelasan Menteri Perhubungan tentang pengembangan Bandar Udara Trunojoyo Sumenep.
“Konektifitas transportasi harus selalu dikembangkan,” kata Presiden dalam siaran pers, Minggu (8/10/2017).
Pihaknya mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah memperpanjang landasan Bandara Trunojoyo dari 1.100 meter menjadi 1.600 meter, sehingga pesawat komersial kelas ATR sudah dapat mendarat sejak pekan lalu.
Namun, dirinya meminta Menteri Perhubungan agar Bandara Trunojoyo dapat digunakan oleh pesawat yang lebih besar lagi. Hal ini disampaikan Presiden mengingat Pulau Madura dengan penduduk 4 juta jiwa memiliki potensi ekonomi dan mobilitas tinggi bepergian ke berbagai destinasi.
“Harus diperpanjang lagi agar dapat digunakan pesawat yang lebih besar,” ucap Presiden.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa diperlukan perpanjangan landasan dari saat ini 1.600 meter dan lebar 30 meter menjadi 2.250 meter dan lebar 45 meter agar dapat digunakan oleh pesawat jet. Guna menampung calon penumpang maupun penumpang yang datang diperlukan pengembangan luas terminal.
“Namun perluasan terminal ini tidak dapat diselesaikan sekaligus, tapi melalui pentahapan. Tahap 1 seluas 800 meter persegi, tahap 2 seluas 1.160 meter persegi dan tahap 3 seluas 2.139 meter persegi,” ucap Budi.
Perpanjangan landasan pacu dan perluasan terminal ini akan selesai pembangunannya pada tahun 2019. “Semuanya akan selesai tahun 2019,” ucap Budi.
 
Kemenhub Kaji perpanjangan landasan pacu Bandara Trunojoyo
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengkaji kemungkinan perpanjangan lagi landas pacu (run way) Bandara Trunojoyo Sumenep jadi 2.250 meter.
“Ya. Itu masih akan dikaji," kata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso menjawab pers di sela kunjungan Presiden Joko Widodo di Sumenep, Jawa Timur, Minggu (8/10/2017).
Peryataan tersebut disampaikan terkait permintaan Presiden Joko Widodo ketika mengawali kunjungannya ke Kabupaten Sumenep agar landas pacu bandara itu diperpanjang lagi dari 1.600 menjadi 2.250 meter.
"Harus diperpanjang lagi agar dapat digunakan pesawat yang lebih besar," ucap Jokowi mengawali kunjungannya di Pulau Madura, di Sumenep atau sesaat setelah mendarat di Bandara Trunojoyo.
Pulau Madura dengan penduduk empat juta jiwa, menurut hemat Jokowi, memiliki potensi ekonomi dan mobilitas tinggi bepergian ke berbagai destinasi.
Menurut Agus, kajian akan difokuskan apakah benar proyeksi permintaan penumpang dan pendukung lainnya benar-benar terbukti landas pacu bandara sudah harus diperpanjang lagi.
"Kami memang sudah menerima usulan review (kajian) rencana induk Bandara Trunojoyo dengan run way diperpanjang lagi dari 1.600 meter saat ini menjadi 2.250 meter sehingga mampu didarati pesawat jet, " katanya.
Agus mengakui, Bandara Trunojoyo kini memasuki masa pembentukan pasar setelah sekitar seminggu lalu sudah dibuka untuk penerbangan komersial.
"Sejak Wings Air dengan pesawat ATR-72 berkapasitas 70 orang sehari sekali untuk Surabaya-Sumenep, pasar baru sedang terbentuk, " katanya.
Agus juga menyebut tren peningkatan permintaan penumpang memang diperkirakan akan membaik karena sejak awal dibuka tingkat isian penumpang di atas 70-80 %.
"Bahkan hari hari terakhir ini sudah banyak penumpang yang ditolak karena selalu di atas 100 %," kata Agus sambil menambahkan bahwa penerbangan Surabaya-Sumenep dengan lama tempuh 40 menit sangat efisien.
Sementara, jika menggunakan moda darat dari Surabaya-Sumenep saat ini lama tempuhnya 5-6 jam.
"Jadi, wajar dengan harga tiket di bawah Rp500.000, rute ini sangat kompetitif," kata Agus.
 
Perluasan Apron Bandara Blimbingsari Butuh Rp. 100 miliar
Perluasan pelataran pesawat (apron) di Bandar Udara Blimbingsari di Banyuwangi memerlukan investasi Rp100 miliar dan ditargetkan dimulai tahun ini.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan dana tersebut akan dikucurkan PT Angkasa Pura (AP) II, pengelola Bandara Blimbingsari.
“Semua dari AP II dananya, dan harapannya mulai dilakukan tahun ini,” jelasnya.
Perluasan apron tersebut, kata Anas, diharapkan bisa mendukung pengembangan kapasitas ekonomi daerah, utamanya di bidang pariwisata. Terlebih per Jumat (8/9/2017) Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 264 resmi melayani rute Jakarta-Banyuwangi.
Penerbangan langsung dari Jakarta tersebut memperkuat penerbangan yang sudah eksisting, baik dari Bandar Udara Juanda, Surabaya maupun Jakarta.
“Jadi sekarang sangat mungkin pagi wisata di Banyuwangi, sedangkan siang sudah berada kembali di Jakarta,” tutur Anas.
Selain memacu kunjungan wisatawan, perluasan pelataran pesawat di Bandar Udara Blimbingsari juga bisa memperkuat fungsi Bandara Ngurah Rai di Bali. Dengan demikian, ketika ada konferensi internasional di Bali, private jet dan pesawat lain bisa parkir di Banyuwangi.
(Logistics/bisnis.com/hd)


Dunia Lesu Industri Perkapalan Indonesia Malah Tumbuh
JAKARTA (LOGISTICS) :- Indonesia mengalami anomali dalam industri perkapalan. Saat industri global mengalami kelesuan, permintaan di dalam negeri justru meningkat.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Tjahjono Roesdianto mengatakan tumbuhnya industri perkapalan di Tanah Air ditandai dengan meningkatnya order kapal kepada anggota Iperindo.
"Industri global jatuh karena sepi order, tapi Indonesia malah tumbuh. Kami dapat pesanan kapal banyak," katanya di Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Bergairahnya industri perkapalan juga tak lepas dari program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di sektor maritim di antaranya program tol laut dan pemberantasan illegal fishing.
Selain kebanjiran order, lesunya pasar dunia juga membuat galangan kapal dalam negeri didekati oleh perusahaan produsen kapal dari luar negeri.
"Hampir tiap hari Iperindo ditemui calon vendor dan menawarkan produk karena [pasar] internasional sedang sepi," imbuhnya.
Momentum ini, katanya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dan pelaku usaha. Namun, dia meminta kepada pelaku usaha agar tidak hanya sekadar menjual hasil produksi tetapi juga menumbuhkan industri dalam negeri.
Caranya dengan meningkatkan kandungan lokal dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki perusahaan asing yang ingin bekerja sama. Disamping itu, investor asing juga harus diajak untuk membuat basis produksi di Indonesia agar negara mendapat manfaat.
Galangan kapal juga diharapkan berekspansi bisnis dengan mengincar dunia swasta dan tak selalu berharap pada order pemerintah. Selama ini galangan kapal masih bergantung pada kebutuhan kapal dari pemerintah seperti kapal patroli. Padahal ada banyak peluang lain seperti kapal untuk mengangkut LNG.
Samudra Shipyard targetkan 2 unit kapal perintis pesanan Kemenhub diluncurkan akhir 2017
Samudra Shipyard Targetkan 2 Unit Kapal Perintis Pesanan Kemenhub Diluncurkan Akhir 2017
Direktur Utama Samudera Shipyard Bani Maulana Mulia mengatakan pihaknya menerima pesanan kontrak pembangunan kapal dari pemerintah semenjak November 2015 lalu.
Perjanjian ini mensyaratkan perusahaan merampungkan pembangunan selama 24 bulan."Kapal kedua pesanan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diberi nama Sabuk Nusantara 98.
Sebelumnya, pada bulan Juni 2017 lalu Samudera Shipyard telah meluncurkan kapal pertama dengan spesifikasi yang sama dan diberi nama Sabuk Nusantara 106," kata Bani di galangan kapal PT Yasa Wahana Tirta Samudera, Tanjung Emas, Semarang, Kamis (5/10/2017).
Bani mengatakan kapal yang menjadi bagian dari Tol Laut ini memiliki panjang 62,8 meter, lebar 12 meter, kecepatan 12 knot, dan kapasitas penumpang 400 orang dan barang 100 ton. Kapal ini rencananya akan dioperasikan di Indonesia Timur.
"Kami masih menunggu pemerintah menunjuk operatornya," katanya.
Dia mengatakan Samudera Shipyard merupakan lini bisnis Samudera Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan, perawatan & perbaikan kapal. Selain membangun kapal, pihaknya juga tengah gencar mengikuti lelang untuk menjadi operator.
Melalui program tol laut diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah kepulauan yang sebelumnya tidak terjangkau transportasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta.
Bani meyakini jika semua pulau sudah terhubung, dengan sendirinya investor akan masuk untuk membangun ekonomi di daerah tersebut.
"Di samping itu, program tol laut juga berdampak positif untuk industri galangan nasional," katanya. (Logistics/hd)


Anak Usaha Pelindo II Kembangkan Layanan Logistik di 6 Negara
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Electronic Data Interchage Indonesia (EDII)-anak usaha PT.Pelindo II melakukan sinergi dalam pengembangan layanan logistik dengan entitas sejenis di enam negara kawasan Asia.
Hal itu ditandai dengan nota kesepahaman bersama (MoU) perusahaan e-commerce dari enam negara di kawasan itu terkait kerja sama di bidang perdagangan ekspor impor.
Dirut PT.EDII, E.Helmi Wantono mengatakan kerja sama tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha di Indonesia.
Penandatanganan MoU itu dilakukan di Kualalumpur Malaysia (5/10/2017) oleh perwakilan dari tujuh perusahaan yakni, PT EDII, DNeXPORT Sdn Bhd (Malaysia), GETS Asia Pte Ltd (Singapura), TIFFA EDI Services Co Ltd (Thailand), InterCommerce Network Services Inc (Filipina), Trade-Van Information Services Co. (Taiwan), dan KTNET (Korea Selatan).
Dia mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, diharapkan memperkuat kerjasama dan kemitraan di bidang trade facilitator antar negara dikawasan tersebut.
"Juga akan dilakukan pengembangan dan peluang bisnis layanan antar negara untuk komunitas transportasi dan logistik di wilayah cakupan masing-masing," ujarnya melalui siaran pers PT.EDII, Jumat (6/10/2017).
Dijelaskan, yang terlibat dalam MoU tersebut juga merupakan anggota dari Pan Asia E-Commerce Alliance (PAA), yaitu sebuah aliansi penyedia layanan deklarasi kepabeanan yang menghubungkan antara pelaku usaha dengan Bea Cukai dan instansi pemerintah yang mendukung perdagangan di negara masing-masing.
emajukan nilai keamanan pertukaran data elektronik untuk memfasilitasi perdagangan secara global.
Helmi mengatakan, kolaborasi ini menunjukkan bahwa EDII sebagai perusahaan dari Indonesia diakui keberadaannya dalam pasar Asia.
"Melalui kolaborasi dengan 6 perusahaan di Asia ini pula, EDII turut berkontribusi dalam mewujudkan visi Induk Perusahaan yakni Pelindo II untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan,”tuturnya.
Dikatakan, EDII sebagai anak usaha BUMN secara aktif akan terlibat dalam pertukaran informasi terkait perkembangan teknologi dan bisnis yang dapat mendorong perusahaan Indonesia untuk bermain di pasar global. Menurutnya, kecepatan dan keakuratan data menjadi hal yang utama di era perdagangan digital saat ini.
"Kami senantiasa memberikan inovasi guna mempercepat pertukaran informasi peningkatkan ekspor Indonesia," ujarnya.
Eksekutif Chairman DNex Malaysia, Datuk Samsul menyatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam MoU akan bekerja sama untuk rencana pengembangan, bisnis, dan gagasan dalam memulai layanan antar negara untuk supply chain dan komunitas logistik.
 
Pelihara CC, Pelindo IV nyatakan Pelabuhan Makasar telah beraktivitas normal
PT Pelabuhan Indonesia IV menyatakan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, tetap berlangsung seperti biasa, meskipun ada satu unit alat bongkar muat jenis container crane (CC) yang sedang menjalani pemeliharaan.
General Manager PT Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar (TPM), Yosef Benny Rohy mengatakan saat ini total ada tujuh CC yang dimiliki oleh TPM dan satu CC memang sedang dalam pemeliharaan.
“Tetapi, [pemeliharaan] tersebut tidak lantas membuat aktivitas bongkar muat di TPM melambat atau terganggu. Karena dengan enam CC yang masih berfungsi dengan baik saat ini, aktivitas bongkar muat tetap berlangsung seperti biasanya,” ujarnya melalui siaran pers pada Jumat (6/10/2017).
Yosef menyatakan hal itu menepis kabar dari beberapa pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI/ILFA) Sulselbar, yang mengeluhkan antrean kapal di Pelabuhan Makassar akibat terganggunya aktivitas bongkar muat barang karena ada satu alat CC yang rusak.
Menurut beberapa pengusaha tersebut, rusaknya salah satu alat CC di TPM, menghambat aktivitas bongkar muat barang mengingat volume arus keluar masuk di Pelabuhan Makassar sudah semakin besar, sehingga pihak TPM kesulitan melayani bongkar muat.
Akibatnya, terjadi antrean kapal yang cukup lama dan membuat beberapa pengusaha pengguna jasa pelabuhan pun mengeluh.
Yosef mengatakan bahwa antrean kapal di Pelabuhan Makassar sama sekali tidak ada kaitannya dengan satu unit CC yang sedang dalam pemeliharaan tersebut.
“Maintenance alat adalah hal yang biasa kami lakukan. Agar alat bisa berumur panjang, memang harus dilakukan pemeliharaan berkala dan [pemeliharaan] alat ini sama sekali tidak pernah mengganggu aktivitas bongkar muat barang di TPM, karena dengan enam alat yang masih berfungsi dengan baik, semua tetap bisa berjalan dengan semestinya,” jelasnya.
Dia mengutarakan ditambah dengan pelayanan di TPM yang sejak lama sudah menerapkan sistem 1 x 24 jam selama 7 hari, kondisi pemeliharaan alat itu sama sekali bukan hambatan untuk aktivitas bongkar muat.
Namun, lanjutnya, jika ternyata masih terlihat ada antrean kapal di Pelabuhan Makassar, biasanya bukan karena kegiatan bongkar muatnya belum bisa terlayani akibat adanya satu alat CC yang sedang menjalani pemeliharaan.
“Biasanya antrean masih terjadi karena pemilik barang belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan, atau dokumennya masih sedang diurus, sehingga barangnya belum bisa dibongkar," paparnya.
Selain itu, tambahnya, antrean juga kerap terjadi akibat kedatangan kapal yang bersamaan karena belum semua pelayaran melaksanakan windows sistem.
Kondisi kapal yang tiba secara bersamaan, menurut Yosef, merupakan kondisi yang tidak biasa. Ditambah lagi, terdapat beberapa kapal yang lambat keluar karena masih menunggu muatan.
Dia menuturkan itulah sebabnya perlu diterapkan windows sistem agar seluruh aktivitas kapal dapat terjadwal dan terencana, sehingga nantinya tidak ada lagi kedatangan kapal yang menumpuk bersamaan di satu waktu sehingga menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak.
“Pada prinsipnya, kami juga tidak mau ada kapal yang antre di pelabuhan. Tapi, kami juga tidak bisa melakukan bongkar muat jika barangnya belum dilengkapi dengan dokumen yang semestinya,” tuturnya.
Dia menyatakan PT Pelindo IV selalu optimistis arus bongkar muat barang di TPM meningkat antara 2% - 3% setiap tahun.
Pada 2016, TPM berhasil mencatatkan kinerja bongkar muat barang sebanyak 484.161 twentyfoot equivalent units (TEUs), atau meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini, kami targetkan arus bongkar muat barang mencapai 496.733 TEUs hingga akhir 2017 nanti.” (Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT Pelindo III Yakin Bisa Kelola Sendiri PT TPS, Pasca Hengkangnya Dubai Port
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) bakal mengelola penuh Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada April 2019 setelah Dubai Port World tidak melanjutkan kontrak.
Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara mengatakan perseroan bakal membeli 49% saham DP World di TPS sebagai konsekuensi dari hengkangnya operator pelabuhan asal Uni Emirat Arab tersebut. Menurut Ari, nilai saham DP World yang bakal diambil alih perseroan mencapai Rp600 miliar.
"Sekarang sudah clear, kami yang akan pegang [pengelolaan TPS]. Proses adminitrasi akan kami closing di 2017. Transaksinya sendiri di April 2018," ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Sebagaimana diketahui, manajemen DP World sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak pengelolaan di TPS yang akan berakhir di April 2019. DP World kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan pemerintah Indonesia dinilai tidak sesuai ekspektasi perseroan.
Chairman dan CEO DP World Group, Sultan Ahmed Bin Sulayem, mengatakan selama kurun waktu 20 tahun terakhir, DP World turut andil dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia di mana melayani para pengguna jasa seperti maskapai pelayaran, pengusaha perdagangan dan manufaktur, serta pengguna jasa lainnya.
"Tapi sayangnya, kontribusi positif itu tidak sepenuhnya diakui. Kami juga kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan otoritas Indonesia tidak memenuhi ambang batas yang kami miliki untuk melanjutkan investasi," jelas Sultan Ahmed dalam keterangan resmi yang dirilis 17 September 2017.
Sebagaimana diketahui, DP World memegang 49% saham di TPS sejak 1999 sedangkan sisanya dimiliki oleh Pelindo III. DP World menjadi pemilik 49% saham TPS setelah mengakuisisi induk P&O Dover pada 2006.
Adapun P&O Dover memiliki 49% saham TPS sejak 1999 di mana saat itu Pelindo III melakukan privatisasi saham di TPS. TPS berkontribusi 2,1 juta TEUs terhadap total arus petikemas yang ditangani DP World sebanyak 85 juta TEUs.
 
PT TPS catat arus bongkar muat kontainer hingga September 2017 tumbuh 3%
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatatkan kinerja arus petikemas ekspor impor pada September 2017 meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Public Relations TPS, M. Solech mengatakan arus peti kemas di TPS hingga September ini mampu menembus 957.975 TEUs, sedangkan pada September 2016 mencapai 926.579 TEUs.
“Meningkatnya kinerja arus petikemas ini merupakan capaian dari peningkatan layanan kami seperti beroperasinya 3 unit Container Crane (CC) baru di dermaga internasional," katanya dalam siaran pers, Kamis (5/10/2017).
Dia mengatakan tahun ini pun TPS tengah menyelesaikan progres elektrifikasi CC di dermaga internasional tahun ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan sesuai dengan target.
Solech menambahkan, kunjungan kapal internasional di TPS pada periode tersebut juga naik 9,5%, di mana tercatat ada sebanyak 748 unit kapal yang datang.
Sedangkan tahun lalu kedatangan kapal internasional hanya sebanyak 683 unit.
Sejalan dengan upaya peningkatan layanan, TPS pada Kamis 5 Oktober 2017 juga telah menyalurkan 200 paket sembako untuk para sopir truk kontainer yang beroperasi di TPS untuk memeriahkan Hari Perhubungan Nasional 2017.
Adapun paket sembako tersebut berisi minyak goreng, kecap, jus buah, susu, gula, kopi, dan peralatan mandi seperti handuk dan pasta gigi.
 
Dubai Port Kecewa Tidak Bisa Memperpanjang Kontrak Kelola PT TPS
Dubai Port World Ltd atau DP World memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak pengelolaan terminal petikemas di Surabaya di mana kontrak tersebut jatuh tempo pada April 2019.
DP World kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan perhitungan perseroan.
Chariman dan CEO DP World Group, Sultan Ahmed Bin Sulayem, mengatakan selama kurun waktu 20 tahun terakhir, DPP World turut andil dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.
Mereka melayani para pengguna jasa seperti maskapai pelayaran, pengusaha perdagangan dan manufaktur, dan pengguna jasa lainnya.
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) juga mendapat manfaat langsung dari peningkatan produktivitas, program pengembangan dan pelatihan, dan budaya kerja DP World dalam aspek keamanan dan keselamatan.
DP World secara signifikan juga telah menanamkan modal untuk infrastruktur terminal di mana hal itu turut menciptakan lapangan kerja dan menyumbang pertumbuhan baik untuk pelabuhan maupun ekonomi daerah.
"Tapi sayangnya, kontribusi positif yang diciptakan oleh operator temrinal global di Indonesia tidak sepenuhnya diakui. Kami juga kecewa karena syarat perpanjangan kontrak yang ditawarkan otoritas Indonesia tida memenuhi ambang batas yang kami miliki untuk melanjutkan investasi,"jelas Sulayem dalam siaran pers yang dikutip Bisnis.com, Selas (19/9/2017).
Sebagaimana diketahui, DP World memegang 49% saham di TPS sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pelindo III (Persero). DP World menjadi pemilik 49% saham TPS setelah mengakuisisi induk P&O Dover pada 2006.
Adapun P&O Dover memiliki 49% saham TPS sejak 1999 di mana saat itu Pelindo III melakukan privatisasi saham di TPS. TPS berkontribusi 2,1 juta TEUs terhadap total arus petikemas yang ditangani DP World sebanyak 85 juta TEUs. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
GINSI Inginkan Sosialisasi Lebih Serius Soal Importasi Kategori Resiko Tinggi
JAKARTA (LOGISTICS) : Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) menginginkan Ditjen Bea dan Cukai menyosialisasikan lebih konkret perihal kegiatan importasi kategori berisiko tinggi, termasuk kriteria yang bisa dikategorikan importasi borongan.
Sekjen Badan Pengurus Pusat GINSI, Erwin Taufan mengatakan masih minimnya sosialiasi tentang hal tersebut mengakibatkan banyak perusahaan importir justru khawatir dikategorikan importasi berisiko tinggi.
"Prinsipnya GINSI mendukung penuh upaya pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu untuk membenahi tata niaga impor saat ini," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (12/10/2017).
Apalagi, imbuhnya, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Heru Pambudi pada saat acara Indonesia Logistic, Transport & Maritime di Jakarta 10-12 Oktober 2017, di hadapan para pelaku usaha termasuk para importir, mengemukakan bahwa Ditjen Bea dan Cukai meminta pelaku usaha memberikan masukan kepada instansi itu terhadap apa yang masih harus ditingkatkan.
Pada kesempatan itu, Dirjen Bea dan Cukai juga mengatakan, untuk mendukung kegiatan pelaku usaha, Bea dan Cukai telah melayani sekitar 1.400 kawasan berikat, 2.250 gudang berikat serta 73 lokasi pusat logistik berikat.
Taufan mengatakan, GINSI mengapresiasi yang sudah dilakukan Ditjen Bea dan Cukai untuk mendukung kegiatan para pelaku bisnis.
"Makanya kami juga meminta Bea Cukai untuk memberikan arahannya yang lebih detail terkait importasi berisiko tinggi. Jangan sampai importir tidak mengetahui caranya seperti apa," tegasnya.
GINSI menilai, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh importir supaya bisa berusaha dan melakukan kegiatan dengan benar dan lancar.
Karenanya, ujar Taufan, jangan sampai berkeinginan untuk membina, tetapi malah membinasakan sehingga importir justru tidak bisa lagi berkegiatan lantaran hingga sekarang masih banyak aturan yang membuat para impotir menjadi susah bergerak.
 
Kemendag soroti kenaikan impor barang konsumsi hingga 12% periode Januari-Agustus 2017
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri telah menyatakan kenaikan impor barang konsumsi yang hampir menembus 12% pada Januari 2017 hingga Agustus 2017 patut menjadi perhatian.
“Ini mengingat di sisa kuartal empat kita harus antisipasi adanya kemungkinan sedikit naiknya kebutuhan di dalam negeri misalnya saat perayaan tahun baru,” jelasnya.
Menurutnya, yang harus menjadi perhatian adalah barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tetapi masih tetap dilakukan impor. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus terlebih dahulu mengidentifikasi jenis dan asal barang impor.
“Menjadi fokus perhatian ke depannya untuk mempertahankan kinerja surplus neraca perdagangan tetap terjaga,” ujarnya.
Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US$9,11 miliar pada Januari—Agustus 2017. Nilai ekspor tercatat US$108,79 miliar sedangkan impor US$99,68 miliar.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan nilai impor sejumlah komoditas pangan sepanjang Januari 2017 hingga Agustus 2017 secara year on year. Penambahan impor terjadi terutama produk yang produksi di dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan permintaan.
Nilai impor daging jenis lembu misalnya, naik dari US$277,53 juta menjadi US$374,80 juta pada periode itu. Sementara, kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari US$267,54 juta menjadi US$369,42 juta.
Impor gula tebu juga mengalami kenaikan dari US$1,08 miliar menjadi US$1,30 miliar. Selain itu, impor susu juga naik dari US$288,50 juta menjadi US$352,37. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo III Gandeng DP Kembangkan Pelabuhan Tanjung Emas
Pelindo III juga tengah melirik Kendal dan Jepara untuk mengembangkan pelabuhan yang bakal menyokong Pelabuhan Tanjung Emas.
Ari Ashkara, Direktur Utama Pelindo III mengatakan studi kelayakan atau feasibility study pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas bakal digarap oleh DP World.
"Kerja sama kami dengan DP World tetap jalan, di Semarang kami kerja sama dengan mereka," ujar Ari kepada Bisnis.com di Jakarta, dikutip Jumat (13/10/2017).
Di Semarang, Pelindo III bakal melakukan pengembangan terminal curah kering yang terintegrasi dengan kawasan industri, zona logistik, dan perkantoran. Terminal ini akan dibangun di atas lahan hasil reklamasi.
Selain mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas, Pelindo III juga bakal mengembangkan pelabuhan lain di sekitar Semarang. Saat ini, Pelindo III tengah memilih beberapa opsi, antara lain Pelabuhan Kendal dan Jepara.
Dua lokasi itu menurut Ari cocok untuk menjadi alternatif Pelabuhan Tanjung Emas karena lokasi yang tak terpaut jauh. Adapun Tanjung Emas setiap tahun menurut Ari mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence 17 cm setiap tahun.
Hal itu menyebabkan Pelindo III harus merogoh kocek hingga Rp250 miliar per dua tahun guna mengatasi penurunan muka tanah.
Ari mengungkapkan, Kendal memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan karena saat ini sudah mulai berkembang kawasan industri, salah satunya Kawasan Industri Kendal yang digarap PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. dan Sembawang Corporation.
"Kami tidak akan meninggalkan Semarang, tapi kami akan kembangka sesuai kapasitasnya," ujarnya.
Di sisi lain kinerja bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas menunjukkan tren positif hingga Juli 2017. Dalam tujuh bulan 2017, jumlah kunjungan kapal di Terminal Petikemas Semarang per Juli 2017 mencapai 462 kapal atau naik 11% dibandingkan periode Juli 2016.
Sementara itu, arus petikemas per Juli 2017 mencapai 230.536 boks atau naik 2% secara tahunan. Dalam satuan TEUs atau twenty-foot equivalent units, arus petikemas yang tercatat di TPK Semarang mencapai 367.867 TEUs atau naik 2,3% dibandingkan dengan periode Juli 2016.
 
Pelabuhan Tanjung Wangi Bongkar 77.955 ton Kedelai
Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi mencetak bongkar muat biji kedelai sebanyak 77.955 ton dalam sebelas bulan terakhir. Komoditas ini bakal didistribusikan ke wilayah sekitar Banyuwangi dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Manager Operasi dan Komersial Pelindo III Cabang Tanjung Wangi Tjandra Sukmana, mengatakan bongkar muat biji kedelai teranyar dilakukan 8 Oktober 2017 lalu. Sebanyak 16.497 ton biji kedelai dibongkar dari kapal MV Pac. Athena berbendera Singapura.
Sejak November 2016 hingga Oktober 2017, Pelabuhan Tanjung Wangi sudah melakukan enam kali bongkar muat biji kedelai dengan total muatan yang dibongkar mencapai 77.955 ton. Dia menuturkan, Pelindo III mengerahkan tiga unit Hopper kapasitas 10 Ton.
Selain itu, dua unit grab kapasitas 8 ton dan satu unit grab kapasitas 10 ton juga digunakan untuk melaksanakan proses bongkar muat dengan sistem truck losing yang diperkirakan akan selesai dalam waktu empat hari.
“Kedelai yang berasal dari Louisiana, Amerika serikat milik PT FKS Multi Agro Tbk ini sebelumnya telah dibongkar sebanyak 8.000 Ton di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.” Jelas Tjandra dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis.com, Jumat (13/10/2017).
Dia menambahkan sebanyak 16.497 Ton biji kedelai yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Wangi akan didistribusikan ke wilayah di sekitar Banyuwangi dan wilayah Nusa Tenggara Barat.
General Manager Pelindo III Tanjung Wangi, Lina Ratnasari menerangkan, fasilitas Pelabuhan Tanjung Wangi telah memenuhi persyaratan untuk melayani kapal kapal international.
Dia menambahkan, kolam alami Pelabuhan Tanjung Wangi mencapai -12 s.d -14 Lws sehingga kapal international yang berukuran rata rata di atas 160 meter bisa bersandar.
Selain itu, Pelabuhan Tanjung Wangi saat ini juga memiliki alat bongkar muat yang lengkap, khususnya untuk kegiatan curah kering sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan dengan cepat.
Lina menuturkan, lokasi Pelabuhan Tanjung Wangi yang berada di ujung timur pulau Jawa menjadi lokasi favorit pusat kegiatan bongkar muat jenis komoditi curah kering dan curah cair seperti beras, pupuk, kedelai, BBM.
“Biasanya barang tersebut dibawa ke sini dengan kapal ukuran besar dan akan dimuat kembali untuk diditribusikan ke beberapa daerah wilayah timur Indonesia dengan kapal ukuran yang lebih kecil,” jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Teknologi Informasi Akan Mampu Tekan Biaya Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : Teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk menekan tingginya biaya logistik di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan, performa logistik Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan tidak efisiennya pengiriman barang.
Namun, seiring berkembangnya teknologi muncul tren disintermediari atau hilangnya perantara antara simpul-simpul logistik. Hal ini didorong oleh pemanfaatan teknologi.
"Perantara hilang dan harga bisa lebih murah. Oleh karena itu teknologi digital bisa jadi enabler (penunjang) bagi dunia logistik," katanya saat menjadi pembicara di Transportation, Logistic and Maritime Expo 2017 di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Dia mencontohkan, sebelum era e-commerce barang-barang sandang Indonesia dikumpulkan di Tanah Abang baru didistribusikan ke berbagai daerah.
Namun, sekarang orang tak perlu lagi ke Tanah Abang karena masing-masing produsen sudah punya website dan bisa langsung mengirim barangnya ke pembeli.
Lebih lanjut, dia menjelaskan salah satu pemanfaatan teknologi di sektor transportasi dan logistik adalah Indonesia national single window (INSW) di pelabuhan.
INSW memungkinkan pembuatan keputusan secara tunggal izin kepabeanan dan pengeluaran barang sehingga waktu tunggu menjadi lebih cepat.
Begitu pula dengan pemesanan truk untuk mengangkut barang. Saat ini truk sudah bisa diorder secara online dan bisa dilacak melalui global positioning system (GPS). Dengan demikian pemilik truk dan pemilik barang bisa memantau kapan truk tiba.
Berdasarkan riset Bank Dunia, performa logistik Indonesia berada pada posisi 63 pada 2016. Melorot 10 peringkat dari posisi 53 pada 2014. Dari berbagai indikator, hanya ada dua yang positif yaitu pengiriman internasional dan sistem tracking.
Dari segi kecepatan jaringan, Rudiantara menyebut tak lama lagi teknologi 5G akan masuk ke Indonesia. Dengan adanya teknologi ini orang akan bisa mengontrol pabrik dari jarak jauh dengan memanfaatkan robot. Cara ini bisa memangkas biaya logistik cukup besar.
Di samping itu, dengan besarnya peluang di sektor logistik dan e-commerce, perusahaan logistik di Indonesia harus beradaptasi.
Dia mengusulkan PT Pos Indonesia ditransformasi menjadi perusahaan logistik seperti halnya BUMN pos di Jerman yang menguasai saham DHL.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita memaparkan bahwa penetrasi internet berdampak besar pada perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce dalam negeri.
Perkembangan e-commerce tersebut turut mendongkrak kinerja pengiriman ekspress.
Padahal penetrasi e-commerce Indonesia baru sekitar 2%, tetapi sudah bisa mendorong pertumbuhan pengiriman ekspress hingga 30%. Jika dibandingkan Korea Selatan yang sekitar 40% maka peluang di Indonesia masih sangat besar.
"Kalau bisa didorong sampai 4% saja pengiriman ekspress bisa muntah-muntah," paparnya.
Namun sayangnya, barang-barang yang dibeli melalui e-commerce mayoritas adalah kebutuhan tersier yang beratnya kecil. Salah satu hambatan barang-barang primer dan sekunder belum banyak dibeli adalah ongkos kirim yang mahal. Mahalnya ongkos kirim disebabkan tingginya biaya logistik. (Logistics/hd)

 
APEX Nobatkan Garuda Indonesia Sebagai Maskapai Bintang Lima (5-Star Airlines)
Association (APEX), asosiasi nirlaba untuk peningkatan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, menobatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai bintang lima (5-Star Airlines) dalam acara seremonial APEX Award Ceremony Expo 2017 yang diselenggarakan di Long Beach, California, beberapa waktu lalu.
Pada acara penghargaan tersebut, Garuda Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 22 maskapai penerbangan dunia yang diumumkan sebagai Five Star Recipients of the 2018 Official Airline Ratings, program pemeringkatan penerbangan pertama yang didasarkan pada umpan balik penumpang yang terverifikasi dan tersertifikasi.
Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury mengatakan bahwa peringkat maskapai penerbangan bintang lima tersebut semakin menegaskan kembali posisi Garuda Indonesia sebagai pemimpin global dalam hal pengalaman dan kenyamanan penumpang. Selain rating dari APEX, Garuda Indonesia juga telah meraih predikat sebagai “The World's 5-Star Airline” dari Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan independen yang berkedudukan di London, sejak Desember 2014 lalu.
“Keberhasilan Garuda Indonesia meraih predikat sebagai maskapai bintang lima merupakan wujud dari komitmen serta hasil kerja keras seluruh karyawan dalam memberikan layanan terbaik kepada para pengguna jasa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pengguna jasa sehingga Garuda Indonesia bisa meraih predikat prestisius ini,” ujar Pahala dalam siaran persnya.
APEX bermitra dengan TripIt® dari Concur®, aplikasi pengorganisasian perjalanan dengan rating tertinggi di dunia, untuk mengumpulkan feedback penumpang secara anonim berdasarkan perjalanan mereka yang telah diverifikasi. Dengan menggunakan skala lima bintang, lebih dari 500.000 penerbangan dinilai oleh penumpang dari seluruh dunia pada periode waktu antara 24 Oktober 2016 sampai 31 Juli 2017.
Para penumpang diminta untuk menilai keseluruhan pengalaman penerbangan mereka dan kemudian diberikan kesempatan untuk memberi peringkat di lima subkategori, yaitu kenyamanan kursi, layanan kabin, makanan dan minuman, hiburan dan Wi-Fi. Peringkat keseluruhan tersebut kemudian disertifikasi oleh layanan audit eksternal dan digunakan untuk menetapkan The 2018 Official Airline Ratings.
CEO APEX Joe Leader dalam pernyataan resminya mengungkapkan, “Kami sangat bangga dengan hasil tersebut. Penilaian penumpang yang telah 100% diverifikasi secara resmi ini menjadi dasar dalam penentuan dalam program Official Airline Ratings bersama Triplt. Dari 470 maskapai penerbangan yang berada di seluruh dunia, 12% maskapai penerbangan mencapai status bintang lima dan 14% mencapai status bintang empat di masing-masing kategori.”
Berpengalaman selama empat dekade sebagai asosiasi perdagangan internasional, APEX merepresentasikan berbagai perusahaan penerbangan, pemasok, dan perusahaan pendukung industri penerbangan terkemuka di dunia yang bekerja untuk meningkatkan pengalaman terbang bagi wisatawan.
Selain Garuda Indonesia, maskapai penerbangan global lain yang dianugerahi predikat sebagai Maskapai Bintang Lima dalam penghargaan The 2018 Official Airline Ratings dari APEX (sesuai urutan alfabet) adalah Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana, Cathay Pacific, China Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Japan Airlines, Korean Air, LATAM Airlines Group, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Singapore Airlines, SWISS, Turkish Airlines, dan Virgin Atlantic.
(Logistics/bisnis.com/hd)