Logistics Journal Nomor : 186 / Juli 2017
 
Cover Juli 2017
 


Editorial - BISNIS FORWARDING
Kembali bisnis forwarding disempurnakan regulasinya, yaitu melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 49 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Transportasi. Perubahan ini merupakan penyempurnaan dan sepertinya sudah final, karena dalam ketentuan penutupnya disebutkan, Peraturan Menteri Perhubungan sebelumnya, seperti PM 74, 78, 146, 12 dan 130 yang mengatur JPT dinyatakan tidak berlaku lagi.
Layanan usaha forwarding menurut peraturan ini sangat banyak dan beragam. Ada 21 jenis layanan usaha yang tertulis di peraturan ini, mulai dari penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan sampai dengan jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan. Ragam layanan ini merupakan kegiatan usaha yang secara faktual adalah kegiatan logistik, seperti yang tertuang dalam huruf "r" yaitu penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik.
Bahkan sebenarnya tidak perlu lagi ada peraturan yang terkait usaha multi moda, karena disebutkan secara tegas forwarder adalah pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC). Predikat layanan ini tidak lagi secara teoritis di buku modul Basic Freight forwarding Course tapi tertuang dalam peraturan menteri.
Apakah penegasan itu akan menaikkan posisi tawar bisnis forwarder dihadapan costumernya, ataukah bisnis forwarder bisa memposisikan dengan benar terhadap regulatornya, ataukah forwarder berani memposisikan eksistensi bisnisnya terhadap BUMN yang berbisnis sama di bidang forwarder.
Ketika berhadapan dengan costumer skala industri besar dengan volume pekerjaan yang tinggi, banyak forwarder tidak berdaya atau tidak punya daya tawar. Bahkan tarif layanan usaha forwarder pun ditentukan atau didikte oleh costumer bukan didasarkan pada realitas mekanisme pasar. Ketika berhadapan dengan regulator, perusahaan forwarder belum mendapatkan perlakuan proporsional sesuai dengan regulasinya. Sehingga regulasi untuk forwarder belum tentu dapat menjamin keberlangsungan usahanya. Saat berhadapan dengan BUMN Kepelabuhanan yang melakukan ekspansi usaha di forwarder juga, maka pelaku usaha forwarder hanya bisa gigit jari jika anak perusahaan BUMN tersebut agresif melakukan kegiatan usaha dengan fasilitas yang didahulukan oleh BUMN induknya.
Penguatan dan penataan bisnis di pelabuhan, baik laut maupun udara, adalah konsistensi para pihak yang ada di dalamnya untuk menjalankan mekanisme usaha, menegakkan regulasi dan menjunjung tinggi etika bisnis dengan benar, maka kondusivitas iklim usaha akan berjalan dengan dinamis. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut, maka harapan terakhir adalah regulator sebagai wasit yang akan meluruskannya. Namun jika regulator pun tidak berdaya untuk menegakkan aturan, maka pelaku bisnis harus melakukan konsolidasi sesama pelaku bisnis sejenis untuk menggerakkan asosiasinya agar membantu menyelesaikan persoalannya. Melakukan mediasi kepada instansi-instansi Pemerintah yang terkait dengan problem yang dihadapi oleh pelaku bisnis anggotanya.
Walaupun memang disebut di dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang baru ini tentang peran dari asosiasi untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, maka diharapkan asosiasi juga mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggotanya dalam memajukan bisnisnya. Melalui peraturan menteri yang sudah final ini, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku bisnis forwarder untuk memiliki tenaga ahli sesuai dengan pelayanan usahanya. Bisa tenaga ahli kepabeanan, ahli forwarder atau lainnya yang terkait.
Ada yang menarik di peraturan menteri yang baru ini, adalah Pemerintah yang mengeluarkan izin usaha akan menghentikan sementara apabila ada kejenuhan atau menurunnya aktivitas usaha di bidang forwarder, atau dengan kata lain suply and demand sudah tidak berimbang antara volume pekerjaan tidak sebanding dengan banyaknya pelaku bisnis forwarding. Karena jika terlalu banyak pelaku bisnis sedangkan kuwe yang diperebutkan tidak beranjak membesar, maka akan terjadi perang tarif sekaligus akan meredusir keuntungan yang wajar yang seharusnya bisa didapat oleh forwarder. Semoga ketentuan aturan ini benar-benar dilaksanakan dengan konsisten oleh Pemerintah penerbit izin usaha. Jika aturan ini tidak ditegakkan oleh Pemerintah penerbit izin usaha yang nota bene juga pembuat aturan itu sendiri, maka pelaku bisnis hanya bisa mengadu pada rumput bergoyang. (guslim-jul'17)

 
Asean Federation Forwarders Associations Buat Platform Kalaborasi Berjudul Hive
JAKARTA (LOGISTICS) : Asean Federation Forwarders Associations (AFFA) membuat platform kolaborasi bernama Hive. Platform ini berguna sebagai sarana komunikasi dan mempercepat arus barang di regional Asean.
Presiden Asosiasi Logistik Thailand (TIFFA) Kettivit Sittisoontornwong mengutarakan, penggunaan platform seperti ini merupakan pertama kali di kawasan Asean.
"Hive akan membawa nilai tambah bagi anggota. Dapat memulai bisnis baru, jaringan partner bisnis baru dengan tingkat biaya dan risiko yang rendah, "katanya dalam keterangan resmi, Selasa (11/7/2017).
Alvin Chua, Presiden Asosiasi Logistik Malaysia menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam platform ini akan membawa manfaat dan keuntungan bagi anggotanya.
Sebelumnya, AFFA telah mengadakan pertemuan di Bangkok pada 30 Juni lalu untuk menandatangani nota kesepakatan dalam rangka mendorong akselerasi percepatan perjanjian perdagangan lintas batas di kawasan Asean.
Kegiatan ini dihadiri oleh oleh 4 kelompok asosiasi logistik di Asean dari total 10 asosiasi yakni ILFA (Indonesia), FMFF (Malaysia), SLA (Singapura) dan TIFFA (Thailand) dengan jumlah anggota lebih dari 6000 orang.
Total keseluruhan asosiasi logistik yang bergabung dalam AFFA berjumlah 10 asosiasi dengan jumlah perusahaan sebanyak 10.254.000. Tahun depan AFFA menargetkan agar seluruh asosiasi tersebut dapat ikut serta dalam kerjasama lintas negara di Asean.
Disisi lain, Pelaku industri logistik Asia Tenggara perlu berkolaborasi guna mempercepat perpindahan barang antarnegara di kawasan ini.
Ketua Umum Asean Federation Forwarders Associations (AFFA) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, atas dasar pemikiran itulah tercetus ide membuat platform bersama bernama Hive.
“Hive berarti sarang. Platform ini membuat anggota asosiasi logistik di Asean semakin harmonis dan memungkinkan pengiriman di Asean semakin mudah dan terintegrasi,"katanya di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Didukung oleh layanan Global eTrade Services (GeTS), Hive memiliki basis data dan validasi untuk otoritas bea cukai di seluruh dunia
Dijelaskan Yukki, di dalam platform Hive terdapat tiga fasilitas yang bisa mendorong percepatan sistem logistik. Pertama, Partner Discovery Service (PDS), yaitu sebuah aplikasi berbasis media sosial untuk mencari pengguna baru dan partner bisnis potensial.
Sistem ini sekaligus memungkinkan para penggunanya untuk menginisiasi, atau menciptakan koneksi dan kolaborasi dengan perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri.
Kedua, Trade Compliance Service (TCS), sebuah sistem terintegrasi untuk memudahkan kelengkapan administrasi perdagangan dengan pemerintah terkait.
Sistem ini membantu untuk mengurangi kompleksitas dalam proses pengiriman dan penerimaan barang, memangkas biaya, hingga memperbaiki kesalahan data saat proses input.
Ketiga adalah Members Management System (MMS). Fungsinya membantu anggota asosiasi dalam manajerial portal dan anggotanya, seperti pengiriman dokumen penting dan surat edaran secara otomatis.
“Ketiga fasilitas layanan tersebut memberikan manfaat bagi kinerja perusahaan logistik, dimana sebelumnya mereka sering mengalami kesulitan untuk menjalankan sistem namun kini semuanya dapat terintegrasi dalam satu platform,” papar Yukki. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Menperin Minta Industri Mamin Nasional Perluas Pasar
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah mengimbau pelaku industri makanan dan minuman nasional untuk memperluas pangsa pasar dalam upaya meningkatkan kinerja salah satu industri andalan ini
Pernyataan ini setidaknya disampaikan oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, melalui keterangan pers yang dibagikan ke wartawan, Minggu (16/7/17).
"Pasar domestik dan ekspor masih besar. Yang terpenting untuk industri ini juga adalah ketersediaan bahan baku sehingga mendorong investasi terus tumbuh," kata dia, lewat keterangan pers diterima di Jakarta, Minggu.
Selain itu, dia meminta industri melakukan terobosan inovasi produk yang dihasilkan sehingga dapat diminati konsumen dalam negeri dan mancanegara.
Dia menyampaikan imbauan itu pada silaturahmi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, di Jakarta.
Dari sisi sektor industri, sumbangan subsektor industri makanan dan minuman terhadap ekonomi nasional terbesar dibandingkan subsektor lain, yaitu 32,79 persen pada triwulan I 2017.
"Pangsa pasar yang besar ini juga diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi pula. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada triwulan I 2017 mencapai sebesar 8,15 persen," ujarnya.
 
Industri Mamin Tambah Investasi
Sementara itu sebelumnya pada beberapa saat yang lalu, Kementerian Perindustrian aktif mendorong kinerja industri makanan dan minuman di dalam negeri karena sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan positif dan memberikan konstribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Langkah strategis yang dilakukan antara lain memacu peningkatan produktivitas dan daya saingnya agar mampu berkompetisi di pasar domestik dan ekspor.
“Upaya tersebut sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Jokowi untuk memperhatikan perkembangan industri kita saat ini, sekaligus saya diminta menagih dan memonitor masterplan investasi Coca-Cola di Indonesia sebesar 500 juta dolar AS dari 2015 hingga tiga tahun ke depan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Fasilitas Produksi dan Pusat Distribusi Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) di Pandaan, Jawa Timur, belum lama ini.
Menperin, melalui siaran pers, menyampaikan apresiasi kepada CCAI atas komitmen investasinya tersebut, di mana hingga saat ini sudah terealisasi USD300 juta dan masih tersisa USD200 juta.
"Kami juga menyambut baik ekspansi CCAI saat ini karena mendukung target investasi industri di Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp500 triliun dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Menperin juga meminta kepada CCAI ikut terlibat mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan vokasi.
CCAI menggelontorkan dana sekitar USD42 juta untuk pembangunan Mega Distribution Center Pandaan sebagai gudang penyimpanan dengan kapasitas 40 juta botol dan fasilitas produksi pengolahan preform (pembutan botol kemasan plastik) berkapasitas 1 miliar unit per tahun.
CCAI merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk dengan merek dagang dari lisensi The Coca-Cola Company. CCAI telah memiliki 8 pabrik pembotolan di Cibitung, Cikedokan, Medan, Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar dengan 37 lini produksi dan 5 lini perform serta menyerap tenaga kerja sebanyak 11 ribu orang.
Sebelumnya, CCAI terdapat 3 Mega Distribution Center di Medan, Cibitung, dan Semarang serta melayani sekitar 765 ribu direct costumer.
Presiden Direktur CCAI Kadir Gunduz mengatakan, perusahaan terus mewujudkan optimisme dalam rencana yang konsisten berorientasi pada pertumbuhan, termasuk mendukung agenda pemerintah dalam mendorong kinerja industri nasional khususnya sektor makanan dan minuman.
"Fasilitas baru ini menciptakan keterampilan proses produksi dari para karyawan CCAI setara dengan proses produksi kelas dunia,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, CCAI memiliki komitmen kuat dalam berinvestasi melalui pembangunan fasilitas dan penerapan teknologi. Misalnya, akademi pelatihan pertama CCAI didirikan di Jawa Timur, yang keberhasilannya mampu memperluas bisnis di Indonesia.
"Saat ini, CCAI menjalankan tujuh akademi pelatihan di enam functions dan menyediakan hingga 35 ribu training days setiap tahun,”tuturnya.
Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, pelaku industri makanan dan minuman nasional perlu melakukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan mutu, produktivitas dan efisiensi di seluruh rangkaian proses produksi.
"Langkah ini juga harus sejalan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan,” tegasnya. (Logistics/ant/hd)

 
PT Pelindo III Lantik 23 Pejabat Struktural
SURABAYA (LOGISTICS) : Sebanyak dua puluh tiga orang pejabat struktural di lingkungan PT Pelindo III (Persero) dilantik oleh Direksi Pelindo III pada Jumat (14/7/2017).
Dari jumlah itu, tiga orang pejabat dilantik sebagai pucuk pimpinan Direksi di anak dan cucu perusahaan Pelindo III yaitu PT Terminal Teluk Lamong, PT Pelindo Marine Service dan PT Berlian Manyar Sejahtera, sementara untuk perubahan pada pimpinan cabang total ada 3 General Manager yang dilantik.
Hadir pada acara pelantikan, Direktur Utama, Ari Askhara, Direktur Komersial dan Operasi, M Iqbal, Direktur SDM dan Umum, Toto Heli Yanto, Direktur Keuangan, U. Saefudin Noer dan Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Husein Latief.
Ari Askhara dalam sambutan pelantikannya memberikan ucapan selamat atas promosi jabatan baru kepada para pejabat yang baru dilantik, serta menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pejabat lama atas totalitas dedikasinya selama menjabat. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam suatu perusahaan sebagai bentuk dinamika perusahaan.
“Pejabat baru harus segera mengenali bidang dan medan kerja yang baru, mau belajar dan tidak malu bertanya. Sikap kooperatif seperti itu merupakan kunci sukses keberhasilan kepemimpinan,” ujarnya dalam siaran pers yang dilansir pada hari yang sama.
Terkait dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG), Ari Askhara mengatakan, Pejabat yang dilantik harus melaksanakan pekerjaan berdasarkan prinsip GCG dengan menghindari kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan dengan memberikan kontribusi positif pada perusahaan.
“Hal itu adalah guna memenuhi tuntutan tugas untuk mengembangan perusahaan sehingga perusahaan bisa terus tumbuh dan berkembang,” tuturnya.
Berikut daftar nama pejabat yang dilantik di lingkungan Pelindo III:
Dothy sebagai Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong yang sebelumnya menjabat sebagai Plt SM Peralatan pada Direktorat Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat.
Ali Sodikin sebagai Direktur Utama PT Pelindo Marine Service yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager Tanjung Intan Cilacap.
Hendiek Eko S sebagai Direktur Utama PT Berlian Manyar Sejahtera yang sebelumnya menjabat sebagai SM Fasilitas Pelabuhan.
Arief Prabowo sebagai General Manager Terminal Petikemas Semarang (TPKS) yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasional PT BJTI.
Budi Siswanto sebagai General Manager Tanjung Intan Cilacap yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT BMS.
I Putu Sukadana sebagai General Manager Tenau Kupang yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Pelabuhan Tanjung Perak.
Ari berharap dengan adanya penyegaran pejabat baru dapat memberikan kontribusi lebih untuk majunya Pelindo III, sehingga pelayanan dan produktifitas pelabuhan, serta semangat kerja dapat lebih meningkat.
“Keluarkan kemampuan terbaik dan terus berikan ide-ide kreatif supaya Pelindo III terus meningkat produktifitasnya, tetap rendah hati dan santun dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan,” pungkasnya.

 
Bongkar Muat Petikemas di Tanjung Perak Semester I 2017 Naik 31%
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak mencatat kenaikan bongkar muat petikemas sebesar 31% dalam enam bulan pertama 2017.
Kenaikan kinerja bongkar muat petikemas juga sejalan dengan kenaikan kunjungan kapal, terutama dari kapal berbobot besar.
Kepala Humas Pelindo III Tanjung perak, Fernandes A. Ginting, mengatakan total bongkarmuat petikemas selama semester I/2017 mencapai 287.91 TEUs atau tumbuh 31% secara tahunan (yoy). Bila menggunakan satuan boks, jumlah bongkarmuat boks di Tanjung Perak mencapai 261.686 boks atau naik 32% secara tahunan.
“Sebagian besar kinerja di Pelabuhan Cabang Tanjung Perak mengalami kenaikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Bisnis.com, Senin (17/7/2017).
Dia menerangkan, kenaikan kinerja bongkar muat petikemas berbanding lurus dengan arus kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam enam bulan 2017, arus kapal mencapai 43.335.141 GT atau naik 2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 42.516.151 GT.
Untuk bongkar muat non petikemas, Pelabuhan Tanjung Perak juga mencatat kenaikan 0,2% menjadi 8.058.694 ton. Sementara itu, bongkar muat curah cair tercatat 1.137.849 Ton atau naik 12%. Pelabuhan Tanjung Perak juga mencetak arus hewan sebesar 1% menjadi 9.545 ekor atau 1% lebih tinggi dari target seebar 9.446 ekor.
Di sisi lain, arus penumpang juga mengalami sedikit peningkatan 1,46% menjadi 209.261 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 203.015 penumpang domestik sedangkan sisanya penumpang luar negeri. Fernandes mengatakan, kenaikan penumpang merupakan buah dari renovasi dan modernisasi fasilitas di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara yang dilakukan sejak 2014 lalu.
 
Kinerja PT Pelindo III meningkat
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III sebagai salah satu BUMN penyediaan jasa kepelabuhanan mencatat kinerja operasional yang positif pada arus petikemas, arus barang, dan kunjungan kapal pada semester pertama 2017.
Trafik arus petikemas dalam satuan boks di semester I/2017 tercatat meningkat sebesar 2% yang terealisasi sebesar 1.923.425 boks dibandingkan periode yang sama 2016 yang tercatat sebesar 1.883.493. Sedangkan dalam satuan TEUs tercatat meningkat sebesar 3% yang terealisasi sebesar 2.376.592 TEUs dibandingkan periode yang sama 2016 yang tercatat sebesar 2.303.566 TEUs.
Direktur Utama Pelindo III Ari Askhara menyampaikan bahwa selain arus petikemas, kunjungan kapal pada semester pertama 2017 dalam satuan Gross Tonnage (GT) juga menunjukkan kenaikan yang signifikan.
Tercatat arus kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar 7% yang terealisasi sebesar 116.675.651 GT dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 108.443.763 GT.
Sedangkan dalam satuan unit arus kunjungan kapal mengalami penurunan sebesar -7% tercatat pada 2017 sebesar 28.785 unit dibanding dengan periode yang sama 2016 tercatat sebear 30.795 unit. Penurunan dalam hal jumlah unit tersebut dikarenakan ukuran kapal yang melakukan kegiatan operasional di pelabuhan wilayah Pelindo III semakin besar jika dilihat dari ukuran GT nya.
Untuk arus barang pada semester pertama 2017 mengalami peningkatan sebesar 19% yang tercatat sebesar 39.698.691 ton dibandingkan dengan periode yang sama 2016 tercatat sebesar 32.079.287 ton. Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat menjabarkan untuk arus barang perdagangan luar negeri mencapai 9.648.582 ton dan dalam negeri mencapai 30.050.109 ton pada 2017.
Selain itu, Pelindo III melakukan pengembangan untuk beberapa pelabuhannya yang diperuntukkan untuk wisata marina diantaranya Banyuwangi-Jawa Timur, Lombok Barat-NTB, Benoa-Bali, dan Labuan Bajo-NTB.
Lebih lanjut Faruq mengatakan bahwa pembangunan fisik fasilitas pelabuhan marina dilakukan bertahap. Hingga saat ini baru 1 pelabuhan marina yang beroperasi yakni di Pelabuhan Marina Benoa-Bali. Askhara menyebut 2 lokasi lainnya saat ini tengah dalam tahap konstruksi yakni Pelabuhan Marina Boom-Banyuwangi dan Pelabuhan Marina Gilimas-Lombok Barat.
“Pelabuhan Marina Boom-Banyuwangi saat ini konstruksi sudah mencapai sekitar 85 persen. Kami targetkan pada awal 2018 mendatang sudah beroperasi secara penuh,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (14/7/2017).
Dia menambahkan Pelabuhan Marina Gilimas-Lombok Barat saat ini masih pada tahap awal konstruksi yang diperkirakan akan selesai pada 2020 mendatang. Sementara untuk Pelabuhan Marina Labuan Bajo-NTT, pihaknya menyatakan hal tersebut masih dalam proses perencanaan.
Pelindo III menyebut potensi wisata di wilayah timur Indonesia sebagai rute wisata “butterfly route” dengan Labuan Bajo sebagai pelabuhan wisata utama atau dikenal dengan istilah “Turnaround Cruise Port”. Para wisataran dapat memulai perjalanan wisatanya dari Labuan Bajo dengan rute menuju ke arah timur menuju Maumere, Larantuka, Adanora, Lembata, Kalabahi, Kupang, Rote, Sabu, Ende, Almere, Waingapu, Waikelo, dan kembali ke Labuan Bajo.
Sementara untuk rute ke arah barat mulai dari Labuan Bajo, Celukan Bawang, Probolinggo, Banyuwangi, Benoa, Lembar, Badas, Bima, dan kembali ke Labuan Bajo.
“Wisatawan pengguna kapal pesiar tidak perlu ke Singapura ataupun ke Australia, langsung saja ke Indonesia. Mereka dapat mulai perjalanan ataupun langsung pulang ke negara asalnya dari Labuan Bajo. Itu yang disebut dengan istilah turnaround cruise port,” pungkas Faruq. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Garuda Indonesia Buka Rute Makasar-Raha
JAKARTA - (LOGISTICS) : Maskapai Garuda Indonesia membuka rute Makassar-Raha, sebagai upaya memperluas jaringan atau konektivitas penerbangan khususnya di wilayah domestik.
Rute penerbangan domestik yang baru ini merupakan kerjasama Garuda Indonesia dengan pemerintah daerah Muna, Sulawesi Tenggara selama periode bulan Juli 2017 hingga Mei 2018, dimana pesawat yang akan melayani penerbangan baru tersebut adalah pesawat jenis ATR 72-600 yang berkapasitas 70 tempat duduk dengan frekuensi penerbangan 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu dan Jumat.
Penerbangan dari Makassar menuju Raha akan dilayani dengan menggunakan GA 7832 yang akan berangkat dari Makassar pada pukul 07.45 WITA, dan akan tiba di Raha pada pukul 08.50 WITA. Kemudian penerbangan dari Raha menuju Makassar akan dilayani dengan menggunakan GA 7833 yang akan berangkat dari Raha pada pukul 09.35 WITA, dan akan tiba di Makassar pada pukul 10.35 WITA.
Pada kesempatan tersebut Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara, HM. Saleh Lasata menyampaikan apresiasinya kepada Garuda Indonesia atas diresmikannya penerbangan baru rute Makassar – Raha pp ini. “Kami yang mewakili masyarakat Sulawesi Tenggara tentunya mengucapkan terima kasih kepada Garuda Indonesia atas komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga membantu meningkatkan potensi pariwisata di Muna (Raha), Sulawesi Tenggara ini. Semoga dengan penerbangan baru ini dapat membantu peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata Muna kedepannya”, papar Saleh dalam siaran pers yang diterima Senin (17/07/17)
Sementara itu, Bupati Muna, LM. Rusman Emba mengatakan, dengan adanya rute Makassar – Raha pp tersebut efektivitas perjalanan akan lebih baik, karena hanya memakan waktu sekitar setengah jam. "Kondisi itu pula akan memicu produktivitas di daerah ini, sekaligus membuka akses potensi yang ada di daerah kami, salah satunya potensi pariwisata, karena daerah kami potensi pariwisatanya tidak kalah dengan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara, termasuk daerah pariwisata yang sudah terkenal seperti Wakatobi” tambah Rusman.
Direktur Marketing dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia, Nina Sulistyowati juga berharap dengan dibukanya penerbangan baru Makassar – Raha vv ini dapat meningkatkan perekonomian wilayah ini dan membuka Raha pada konektivitas jaringan rute domestik dan internasional Garuda Indonesia.
“Harapan kami kiranya rute baru ini juga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Raha untuk dapat mengakses kota Makassar dan kota-kota lainnya dengan waktu tempuh yang lebih singkat tanpa harus menggunakan transportasi darat yang tentunya membutuhkan waktu yang lama” jelas Nina.
Kota Raha adalah ibukota Kabupaten Muna yang merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di pesisir Selat Buton dengan total area seluas 47,11 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 53.246 jiwa. Kota Raha memiliki berbagai tempat wisata menarik dan telah menjadi ikon dari Kabupaten Muna, diantaranya Danau Napabale, Pantai Meleura, Gua Liangkobori dan Wisata Tenun Muna.
Adapun jadwal rute baru Makassar - Raha terbang pada pukul 07.45 Wita dan kembali Raha - Makassar pukul 09:35 Wita setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
“Potensi di Muna itu sangat besar, sehingga dengan pembukaan rute baru itu akan memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat di Muna," katanya.
Sementara itu, Bupati Raha Rusman Emba mengatakan, dengan adanya rute baru tersebut maka efektivitas perjalanan akan lebih baik, karena hanya memakan waktu sekitar setengah jam.
"Kondisi itu pula akan memicu produktivitas di daerah ini, sekaligus membuka akses potensi yang ada di daerah kami," katanya.
Salah satu potensi itu, lanjut Rusman yang didampingi Sekda Muna Nurdin Pamone dan Kadis Pariwisata Muna Dahlan Kalega, potensi perdagangan yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata.
Menurut dia, di Muna potensi pariwisatanya tidak kalah dengan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara, termasuk daerah pariwisata yang sudah terkenal seperti Wakatobi.
“Wisata laut, gua dan wisata alam semua ada di Muna dan sangat potensial sebagai destinasi wisata," ujarnya.
 
Garuda Indonesia Buka Trayek Padang - Jeddah
PT Garuda Indonesia Tbk., memastikan akan mengoperasikan penerbangan langsung rute Padang – Jeddah untuk melayani umroh mulai November mendatang.
General Manager Garuda Indonesia cabang Padang Sonny Syahlan menyebutkan potensi penumpang umroh di daerah itu sangat besar, sehingga perlu dilayani dengan penerbangan langsung ke tanah suci.
“Minat masyarakat Sumbar untuk umroh sangat besar sekali, potensinya bagus. Termasuk dari provinsi tetangga Riau dan Jambi,” kata Sonny, Minggu (16/7/2017).
Dia menyebutkan selama ini masyarakat Sumbar harus berangkat umroh melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kuala Namu Medan, maupun dari Kuala Lumpur.
Dengan penerbangan langsung tersebut, Sonny meyakini selain bisa memberikan pelayanan kepada jemaah umroh asal daerah itu dan sekitarnya, juga berkontribusi meningkatkan pendapatan perusahaan.
Sonny mengatakan penerbangan Padang-Jeddah merupakan kerjasama dengan PT AET Penjuru Wisata Negeri yang akan melakukan penjualan tiket umroh kepada masyarakat.
Sesuai rencana, penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dilakukan setiap pekan yakni pada Minggu pukul 14.00 WIB dengan armada Airbus A 330-300.
Sebelumnya, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan tengah menjajaki kemungkinan maskapai asal Timur Tegah untuk transit di Padang.
“Kami coba jajaki kemungkinan Emirates [maskapai asal Uni Emirat Arab] yang terbang ke Australia transit di Padang. Karena mereka lewat di atas udara kita,” katanya.
Mahyeldi menilai daerahnya memiliki potensi jemaah umroh mencapai 3.000 orang per bulan yang bisa menjadi modal bagi maskapai untuk membuka rute langsung dari Padang ke Timur Tengah.
Dia meyakini jika penerbangan langsung ke Timur Tengah sudah ada, maka akan memudahkan promosi dan pengembangan pariwisata Sumbar yang memprioritaskan wisata halal. (Logistics/bisnis/hd)

 
Arus Petikemas TPK Koja Januari-Juni 2017 naik 5%
JAKARTA – (LOGISTICS) Arus bongkar muat peti kemas ekspor impor melalui terminal peti kemas (TPK) Koja di pelabuhan Tanjung Priok, naik sekitar 5% selama semester I tahun ini atau periode Januari-Juni 2017.
ja, Nuryono Arif mengatakan, pada 2017 TPK Koja menargetkan produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 830.000 twentyfoot equivalent units (TEUs).
Dia mengatakan, adapun realisasi bongkar muat peti kemas ekspor impor TPK Koja selama Januari-Juni 2017 tercatat 441.000 TEUs atau naik sekitar 5% dibanding periode yang sama tahun 2016 sebanyak 421.000 TEUs.
Adapun realisasi jumlah kunjungan kapal ekspor impor sepanjang Januari-Juni 2017 tercatat 310 unit atau turun 7% dari periode yang sama tahun lalu 331 unit.
"Memang secara unit kapalnya mengalami penurunan namun volume barang yang diangkut justru ada kenaikan. Artinya kapal-kapal yang sandar di TPK Koja sekarang ini ukurannya/gross tonage-nya semakin besar dan membawa muatan yang lebih banyak,"ujarnya kepada Bisnis, saat penyaluran corporate social responsibility (CSR) TPK Koja dengan menggelar program donor darah, di TPK Koja, Selasa (4/7/2017).
Dalam kegiatan donor darah TPK Koja yang ke dua kalinya ditahun 2017 itu, puluhan pegawai dan mitra kerja TPK Koja termasuk dari perusahaan pelayaran dan forwder nampak antusias mengikuti kegiatan donor darah yang diselengarakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta.
Nuryono Arif mengatakan, CSR TPK Koja selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan positif untuk membantu masyarakat antara lain; donor darah, sunatan massal, mudik gratis, pengobatan TBC, Bea Siswa , pembelian kaki palsu bagi yang membutuhkan dan bank sampah untuk masyarakat sekitar pelabuhan Priok.
"Hal ini merupakan bagian komitmen TPK Koja terhadap kepedulian lingkungan dan membantu masyarakat sekitar TPK Koja khususnya dan DKI Jakarta," paparnya.
Arif menyebutkan selama ini TPK Koja menyalurkan dana CSR sebesar 1-2 % dari laba operasional setiap tahunnya.
 
Arus Petikemas PT TPS Semester I/ 2017 Naik 1%
Arus bongkar muat peti kemas ekspor impor melalui Terminal Petikemas Surabaya di pelabuhan Tanjung Perak, naik 1% selama semester I tahun ini atau periode Januari-Juni 2017.
Public Relations TPS, M. Solech mengatakan, pada 2017 TPS menargetkan produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 595.135 twenty foot equivalent units (TEUs).
Tercatat realisasi bongkar muat peti kemas ekspor impor TPS selama Januari-Juni 2017 sebanyak 637.410 TEUs atau naik sekitar 1% dibanding periode yang sama 2016 sebanyak 631.238 TEUs.
Solech mengatakan, rata-rata peti kemas ekspor impor yang dilayani di TPS setiap bulannya pada 2017 mencapai 100.000 s/d 120.000 TEUs, dan pihaknya optimistis pada semester II akan mampu meningkatkan market dan pertumbuhan volume peti kemas ekspor impor.
“Kami bersyukur masih dapat melampaui target yang telah ditetapkan oleh managemen pada semester I 2017, meskipun pada awal tahun hampir 2 bulan lalu 1 berth dikosongkan dalam rangka pemasangan 3 unit Container Crane [CC] baru yang terbesar di Pelabuhan Tanjung Perak, kami yakin dapat mengejar dan melampaui target di semester II,” paparnya dalam siaran pers, Minggu (9/7/2017).
Untuk mencapai target tersebut, sampai dengan Juni 2017, dari 8 unit CC eksisting sebanyak 6 unit CC telah bertenaga listrik dari sebelumnya genset diesel.
“Saat ini, kami masih berjalan terus untuk 2 unit CC nomor 3 dan 2, target kami pada bulan September 2017 semua CC di dermaga Internasional TPS selesai dan beroperasi dengan tenaga listrik, mendukung kinerja 3 unit CC yang baru,” ungkap Solech.
Dengan mengubah sistem mekanik ke motor listrik, diharapkan kinerja operasional menjadi lebih baik, lebih efisien dan ramah lingkungan. Dampak positif lainnya adalah lingkungan kerja tidak bising, lebih bersih dan nyaman.
Sementara itu, arus kunjungan kapal di TPS selama periode Januari-Juni 2017 sebanyak 484 unit atau naik 4% dari periode yang sama tahun lalu 466 unit. “Untuk kunjungan kapal ekspor impor tiap bulannya di TPS rata-rata mencapai 100 hingga 120 unit,” tambahnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemenhub Setujui Angkutan Tol Laut Surabaya - Biak
SURABAYA (LOGISTICS) : Pembukaan jalur angkutan tol laut untuk trayek T12 dengan rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Biak dikabarkan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ini.
"Usulan pembukaan rute angkutan Tol Laut Surabaya-Biak sudah disetujui pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan," ungkap Asisten II Setda Biak Mahasunu S.IP di Biak, Rabu (12/7/2017).
Dia menyebutkan hal itu sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RA Tonny Budiono bernomor:AL108/3/17/DJPL-2017 tentang Jaringan Angkutan Barang di Laut Tahun 2017 tertanggal 22 Juni.
Mahasunu menyebutkan keluarnya Keputusan Dirjen Perhubungan Laut untuk menjawab usulan dan permintaan pengusaha distributor barang pokok kepada Pemkab Biak Numfor dan Dinas Perindustrian Perdagangan.
"Trayek T12 tol laut akan melayani angkutan barang jalur Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak serta dari Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari dan Surabaya," ungkap Mahasunu.
Dia berharap dengan disetujuinya rute T12 tol laut akan membantu kemudahan dan kelancaran bagi pengusaha distributor memasok kebutuhan bahan pokok di wilayah paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biak Numfor Widiarto mengakui pembukaan Trayek Tol Laut Surabaya-Biak merupakan suatu kebutuhan paling diminta pengusaha pemasok distributor bahan pokok.
"Adanya trayek baru T12 tol laut sangat membantu penyaluran kebutuhan bahan pokok, ya ini merupakan permintaan Pemkab Biak Numfor kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan," ungkap Widiarto.
Widiarto berharap dengan dukungan angkutan tol laut maka dapat menjamin kelancaran suplai kebutuhan bahan pokok ke wilayah Biak-Supiori. Hingga Rabu aktivitas pelayanan angkutan laut di Pelabuhan Biak tampak berjalan lancar melayani kebutuhan warga untuk berpergian ke berbagai daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
 
KEMENHUB Masukkan Pelabuhan Kenyamukan Kaltim Dalam Tol Laut
Pemerintah memasukkan Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta, Kutai Timur sebagai salah satu rute tol laut. Pelabuhan ini diharapkan dapat mempercepat pergerakan barang masuk dan keluar Kutim.
Maret lalu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meninjau langsung progress pembangunan pelabuhan ini. Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang yang turut mendampingi mengatakan, progress pembangunannya sudah mencapai 80%.
Berdasarkan pantauan langsung Bisnis di lokasi, Kamis (29/6/2017), fasilitas utama pelabuhan berupa dermaga sudah ada meskipun belum ada kapal barang yang bersandar.
Hanya tampak beberapa kapal nelayan yang tertambat di dermaga kecil yang terletak sekitar 20 meter dari dermaga besar. Tak jauh dari dermaga nelayan ada pos jaga TNI Angkatan Laut yang dibangun di atas laut.
Sementara bangunan pendukung yang sudah berdiri adalah gudang penyimpanan ikan yang belum digunakan. Tak jauh dari gudang tersebut ada tempat pelelangan ikan. Sebuah stasiun bahan bakar juga sudah ada walaupun belum difungsikan.
Selama libur Lebaran, kawasan ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berjualan karena masyarakat yang berekreasi ke pantai ini cukup banyak.
Kenyamukan berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Sangatta . Akses menuju lokasi yang sudah berupa jalanan beton membuat waktu tempuh menjadi lebih singkat, sekira 10 menit.
Dari Pelabuhan Kenyamukan kita bisa melihat langsung pelabuhan batubara milik PT Kaltim Prima Coal yang letaknya memang berdekatan. Setiap hari kapal tongkang pengangkut batubara mengantre dan hilir mudik di pelabuhan tersebut.
Lokasi ini dipilih sebagai rute tol laut karena langsung terhubung dengan Selat Makassar. Rute tol laut nasional 8 ini meliputi Surabaya – Makassar – Sangatta (Kenyamukan) – Nunukan. (Logistics /Bisnis.com /hd)
 
Logistics Journal Nomor : 185 / Juni 2017
 
cover Juni 2017

 
Editorial - Kemenangan
Minggu terakhir bulan Juni ini sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat muslim akan merayakan Idul Fitri 1438H. Sebuah perayaan yang akan menggerakkan tidak hanya manusia, tapi juga arus uang bahkan arus barang sudah mengalir deras sejak pertengahan bulan Mei kemarin. Volume perdagangan antar pulau mulai naik sejak pertengahan bulan Mei kemarin dan akan terus memuncak sampai satu minggu menjelang puncak hari raya tanggal 25-26 Juni 2017.
Ada suasana batiniah yang ada di masyarakat muslim saat perasayaan hari raya tersebut. Yaitu suasana batiniah dalam memaknai kemenangan, karena banyak pemaknaan pada hari raya tersebut diartikan sebagai hari kemenangan. Menang dari menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu negatif selama menjalankan puasa sebulan penuh. Perayaan kemenangan ini tidak hanya dinikmati bagi mereka yang berpuasa, tapi bagi mereka yang tidak berpuasapun ikut merayakan dan menikmati suasana gembira akan hari kemenangan. Bahkan bagi mereka atau siapapun ikut mendapatkan berkah puasa dengan tradisi membuat indah dalam merayakan Idul Fitri. Baju harus indah, sarung harus indah maupun rumah dibuat seindah mungkin senyampang punya dana untuk semuanya menjadi indah.
Harapannya suasana kemenangan ini tidak hanya nampak secara fisik yang hanya bisa dilihat selama satu minggu. Namun lebih dari itu suasana kemenangan ini bisa dilihat dari perilaku manusia-manusia yang telah menjalankan tindakan prihatin menahan lapar dan haus serta mengendalikan emosi, jiwa dan pikiran untuk bertindak yang bertentangan dengan sifat-sifat fitrah (suci) manusia. Jika kemenangan sudah masuk pada wilayah perilaku dalam menahan semua tindakan negatif, maka hakikat kemenangan yang dilatih melalui puasa, ada hasil dan wujud riil yang bisa dinikmati oleh sesama manusia.
Pelaku usaha jasa kepelabuhanan sangat berharap berakhirnya bulan Ramadhan ini akan mendapat sesuatu yang baru dalam kegiatan pelayanan di pelabuhan. Mulai dari instansi pemerintah, BUMN, maupun pelaku usahanya sendiri mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Karena asumsinya, mereka yang melaksanakan aktifitas pelayanan teknis secara langsung hampir sebagian besar telah melaksanakan usaha latihan pengendalian diri melalui puasa Ramadhan.
Jikalau pelayanan tetap tidak ada perubahan seperti sebelum Ramadhan, berarti kata orang Jawa “posone di cucuk pitik” (puasanya di patok ayam) alias tidak berbekas sama sekali hanya mendapat lapar dan dahaga belaka. (guslim-juni'17)

 
Forwarder Apresiasi Percepatan Proses Pemeriksaan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : Pengusaha forwarder dan jasa transportasi dan kepabeanan (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi percepatan pemeriksaan barang menyusul telah dioperasikannya fasilitas laboratorium deteksi barang di kantor Bea dan Cukai Pelabuhan setempat.
Untuk kegiatan deteksi barang—yang berkaitan dengan penentuan jika terjadi perbedaan penyampaian nomor harmony system (HS) code—memakan waktu lama, namun kini lebih cepat.
"Dengan adanya laboratorium untuk mendeteksi barang impor itu, importir sekarang juga tak bisa main-main lagi dengan memanipulasi nomor HS," ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Selasa (30/5/2017).
Qadar berharap fasilitas laboratorium seperti itu tidak hanya disiapkan di Pelabuhan Priok, tetapi juga dapat disediakan Bea dan Cukai di pelabuhan utama lainnya yang melayani kegiatan ekspor impor seperti pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Makassar, dan Belawan Medan.
Pada akhir pekan lalu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan fasilitas Customs and Excise Laboratory (CEL), untuk kegiatan deteksi barang ekspor maupun impor.
Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan laboratorium ini untuk mendeteksi secara akurat item barang ekspor impor dengan dokumen yang diajukannya, sehingga mempercepat dan memudahkan dalam menetapkan HS code.
"Sebelumnya deteksi barang mesti dikirim ke kantor pusat Bea Cukai melalui balai pengujian dan identifikasi barang," ujarnya.
Fajar mengatakan di Pelabuhan Priok terdapat 600-an item barang yang diperiksa di laboratorium Bea Cukai tersebut. "Laboratorium itu untuk percepatan arus barang, karena pemeriksaan hanya perlu waktu singkat, hanya dalam hitungan menit," kata Fajar.
 
GINSI Soroti Pungutan Liar di Tanjung Priok
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengeluhkan dugaan masih adanya tarif liar terhadap pelayanan barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi mengategorikan hal itu sebagai tarif liar sebab hingga kini tarif layanan yang dikutip itu belum pernah disosialisasikan dan disepakati antara penyedia dan pengguna jasa pelabuhan.
Subandi mengatakan adapun tarif yang dianggap liar di Pelabuhan Priok sampai saat ini yakni adalah tarif Gantry Luffing Crane (GLC) di Pelindo Cabang Tanjung Priok dan tarif bahandel, baik jalur merah maupun karantina di Terminal 3 Priok maupun di New Priok Container Terminal-one (NPCT-1).
"Terutama beban tarif GLC di Priok tidak sesuai dengan prinsip bisnis mengingat kapal-kapal diwajibkan menggunakan GLC meskipun kapalnya dilengkapi alat bongkar muat (ships gear), padahal produktivitas alat kapal lebih baik dibandingkan dengan GLC," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (31/5/2017).
Dia menilai penggunaan GLC justru tidak efektif dalam percepatan arus barang di pelabuhan, bahkan bongkar muat barang menjadi memakan waktu lama.
"Saya rasa ini adalah kesalahan Pelabuhan Priok dalam berinvestasi alat bongkar muat.Tetapi harusnya beban itu jangan dikenakan kepada kami selaku pemilik barang. Kami minta semua itu dievaluasi," paparnya.
Subandi juga menyoroti pengenaan tarif pemeriksaan fisik peti kemas atau behandle pada fasilitas behandle di lapangan NPCT1 maupun Terminal 3 Priok yang sampai saat ini belum pernah ada kesepakatan tarif antara penyedia dan penggguna jasa pelabuhan.
"Seharusnya semua komponen tarif pelabuhan diproses secara transparan dan dapat diberlakukan setelah ada pembahasan yang kemudian ditindaklanjuti melalui keaepakatan bersama dengan asosiasi terkait di pelabuhan. Kalau proses itu belum dilalui, sama halnya menerapkan tarif liar," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Alokasi Anggaran Tol Laut Tidak Boleh Diganggu Gugat
JAKARTA (LOGISTICS) – Pemerintah menegaskan tidak akan menganggu anggaran proyek infrastruktur pendukung konektivitas tol laut pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan tol laut tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengembangan infrastruktur di wilayah tujuan.
Selama ini, dia menuturkan pembangunan pelabuhan di beberapa daerah masih ada yang tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya seperti jalan, pembangkit listrik dan sarana ketersediaan air bersih.
"Dalam rangka tol laut ini infrastruktur yang menciptakan konektivitas antara pelabuhan dan market atau pasar di masing-masing provinsi atau daerah harus diutamakan," ungkap Bambang saat dijumpai di kantor Bappenas, Senin (5/6/2017).
Dengan demikian, dia menegaskan proyek konektivitas pelabuhan di daerah yang masuk prioritas nasional dan tidak boleh diganggu gugat.
Dia menemukan beberapa pelabuhan yang fasilitas pendukungnya belum selesai sepenuhnya antara lain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Padahal, pembangunan pelabuhan yang lengkap dengan infrastruktur pendukungnya dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik.
Oleh karena itu, Bambang menjelaskan Tol Laut tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengembangan wilayah atau daerah termasuk pembangunan infrastruktur.
"Tidak mungkin Tol Laut berjalan sendiri tanpa pengembangan wilayah karena ujungnya mengandalkan PSO, tidak ada batasnya nanti," katanya.
Sementara itu, dia juga mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV sebagai operator pelabuhan di Tanah Air untuk membuka kerjasama pengelolaan pelabuhan dengan mitra swasta, seperti yang diterapkan PT Pelabuhan Indonesia II di Pelabuhan NewPriok, Kalibaru.
Tidak hanya itu, Bappenas berharap Pelindo I-IV juga dapat berkompetisi dalam mengembangkan pelabuhan di luar wilayahnya.
"Kalau hanya mengikuti pemikiran simple sebagai pemegang konsesi dia hanya akan puas misalnya di pelabuhan besar saja. Kalau dia bermental investor dia pasti melirik wilayah lain," katanya.
Agar Pelindo I-IV dapat meraih profit, dia mengimbau pengelola pelabuhan juga harus memikirkan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhannya.
Menurut Bambang, pelabuhan yang sukses adalah pelabuhan yang mampu mengembangkan kawasan industri (hinterland) di dekat fasiltas dermaga yang dikelolanya.
Kepala Bappenas juga berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pengelola beberapa pelabuhan kecil (Unit Pelayanan Teknis/UPT atau Badan Layanan Umum/BLU) untuk memulai kerjasama dengan pihak Pelindo I-IV ataupun swasta yang kompeten mengelola pelabuhan.
"Pelabuhan kecil [milik Kemenhub] mengajak swasta dengan skema KPBU atau dikerjakan Pelindo, tetapi tidak sendirian," ujar Bambang.
Dalam hal ini, Kemenhub bisa memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
 
Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Bisa Turun Dibawah 20% Dalam 5 Tahun
Pemerintah berharap biaya logistik terhadap total biaya produksi di Indonesia dapat turun menjadi di bawah 20% dalam lima tahun ke depan dari posisi saat ini sekitar 26%.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan masalah logistik di Indonesia bukan hanya persoalan infrastruktur.
"Tapi itu kombinasi dari distribusi atau keberadaan transportasi dan tata niaganya juga jangan lupa," ungkapnya di kantor Bappenas, Senin (6/6).
Oleh karena itu, dia menuturkan pemerintah memerlukan waktu untuk menurunkan biaya logistik karena ini sifatnya jangka panjang.
Dalam visi misi 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045,Bambang menambahkan pihaknya menargetkan biaya logistik akan mencapai 7% dari total biaya produksi barang.
“7% itu artinya setiap perusahaan di Indonesia profitnya membaik. Kalau profit membaik, pajaknya juga membaik," tegasnya. (Logistik /bisnis.com/hd)

 
KEMENHUB Luncurkan Kapal Perintis di Semarang
Semarang (Logistics) - Kementerian Perhubungan meluncurkan satu unit kapal perintis tipe 1.200 gross tonnage di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/6/17).
Kapal perintis yang diberi nama KM Sabuk Nusantara 106 tersebut diluncurkan secara resmi oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Bay M. Hasani yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono.
Bay Hasani mengatakan peluncuran kapal sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk hadir mempersatukan seluruh wilayah Indonesia dengan menyediakan sarana transportasi laut yang memadai melalui pengadaan kapal perintis.
"Kami menyambut baik peluncuran kapal perintis tersebut sebagai sarana pemersatu antar wilayah di Indonesia," tutur Bay di Semarang, seperti siaran pers yang diterima.
Rencananya kapal dimaksud akan ditempatkan di wilayah perairan yang melewati ketinggian gelombang rata-rata di atas 2 meter yang umumnya terdapat di Samudera Hindia dan Indonesia bagian tengah dan timur.
Bay menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, Ditjen Hubla Kemenhub telah membangun 100 unit kapal perintis.
"Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut sebagai wujud komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat," jelas Bay.
Pembangunan dua unit kapal perintis Tipe GT 1.200 (Paket O) yang diluncurkan pada hari ini dan Tipe 1.200 GT (Paket G) yang akan diluncurkan setelah Idulfitri 1438 H dibangun oleh PT Yasa Wahana Tirta Samudera, masa kontrak selama 24 bulan dengan nilai kontrak kurang lebih Rp54 miliar.
Di tempat terpisah, Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menyebutkan transportasi laut merupakan transportasi publik yang dapat mengangkut barang, penumpang maupun kendaraan dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
"Untuk itu angkutan laut menjadi sangat dibutuhkan dan berperan sangat strategis sebagai salah satu sarana transportasi terutama dalam melayani perpindahan logistik baik berupa barang maupun penumpang," ujar Tonny.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana di sektor transportasi laut, di antaranya dengan membangun kapal dan pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah sehingga menjadi lebih berkembang dan mandiri.
Hal tersebut sekaligus salah satu upaya mengembalikan kejayaan maritim sebagai bagian dari kemandirian maritim Indonesia menuju poros maritim dunia yang menjadi cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Berikut data spesifikasi kapal perintis GT 1.200 KM Sabuk Nusantara 106 :
Panjang Seluruh (LOA) : 62,80 M
Panjang Antara Garis Tegak (LBP) : 57,40 M
Lebar (moulded) (B) : 12,00 M
Tinggi (moulded) (H) : 4,00 M
Sarat air (d) : 2.70 M
Kecepatan Percobaan : 12.00 Knot
Daya Mesin Utama : 2 x 1100 HP
Penumpang : 404 orang
Jumlah awak kapal : 36 orang. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemeneg BUMN Copot Orias Petrus Moedak antik I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra Jadi Dirut PT Pelindo III
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini resmi melantik I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) yang baru menggantikan Orias Petrus Moedak
Hal tersebut hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Nomor SK-89/MBU/05/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. Keputusan ini telah diteken Menteri BUMN Rini Soemarno.
Acara dibuka oleh Pontas Tambunan selaku Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN hari ini yang dihadiri Direksi dan Komisaris Pelindo III beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN.
"Dengan adanya pengangkatan Direktur Utama hari ini, pertama sekali kami mengucapkan selamat kepada I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra yang telah diangkat sebagai Direktur Utama," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Pihaknya berharap agar Pelindo III di segera kerja untuk mewujudkan seperti yang telah ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Pelindo III Terbitkan Kartu Multifungsi Untuk Cover Berbagai Layanan
ultifungsi pegawai yang dapat digunakan sebagai Transaksi Tap Cash. Kartu itu untuk melakukan pembayaran di merchant, termasuk pembayaran tol dan belanja di merchant.
Pembuatan kartu pegawau ini merupakan suatu sinergi antar BUMN yang direncanakan oleh Kementerian BUMN. “Nanti kita semua akan memakai kartu multifungsi ini yang bisa digunakan sebagai access control di ruangan kantor, merchant dan pembayaran tol (tap cash),” kata Direktur SDM dan Umum PT Pelindo III, Toto Heliyanto, di sela-sela penandatanganan perjanjian kerjasama kartu multifungsi ID Card BUMN, Selasa (23/5).
Untuk pembuatan kartu, kata dia, Pelindo III tidak mengeluarkan biaya sepeserpun. Kerjasama dengan BNI dilakukan karena sudah kerjasama payroll. Untuk sementara kartu multifungsi ini akan digunakan di Pelindo III dan nantinya akan dikembangkan ke anak perusahaan. “Semoga kerjasama ini bisa berlanjut dengan kerjasama lainnya dan saya harap pemakaian kartu ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, Susi Adi Sulistyowati, menjelaskan, kartu ini tidak hanya digunakan sebagai tap cash untul tol namun untuk merchant-merchant lain. “Harapan kami dengan fungsi ID card tersebut dapat menambah layanan kepada pegawai Pelindo III yang telah bekerja sama dalam hal payroll. Kedepannya akan kita lakukan pengembangan untuk mensinergikan kartu tersebut dengan BUMN Penerbangan. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi lebih kepada nasabah,” tuturnya.
BNI juga akan membantu pengelolaan pembayaran jasa kepelabuhanan yang lebih efisien dan efektif. Dalam waktu dekat akan dilakukan terkait impor terlebih dahulu. “Semua transaksi perbankan di pelabuhan dilakukan secara nontunai sehingga dapat menghindari pungutan liar dan mengurangi risiko uang palsu,” pungkasnya.
Pelindo I Belawan siap angkut 2.500 orang pemudik
Sepekan menjelang Idul Fitri, arus mudik di terminal Bandar Deli, Sumatra Utara, kedatangan penumpang dengan menggunakan kapal motor KM Kelud melalui pelabuhan Belawan, diprediksi akan mengalami peningkatan.
Kesiapan dalam melayani angkutan Idul Fitri di terminal baru nantinya, akan sanggup menampung 2.500 penumpang, serta juga menyediakan 10 bus mudik bareng ke Aceh dan Tapanuli Selatan, untuk kalangan penumpang KM Kelud dan masyarakat sekitar.
Asisten Menejer Hukum dan Humas Pelindo I cabang Belawan Khairul Aulia kepada media iNews TV, Kamis (8/6/2017) mengatakan, selaku pengelola pelabuhan, Pelindo I cabang Belawan terus melakukan kesiapan dalam melayani mudik di pelabuhan Belawan Idul Fitri ini.
Khairul mengatakan, guna melayani penumpang kapal yang tiba nantinya, Pelindo I cabang Belawan melakukan pembenahan terminal Bandar Deli Belawan.
Pelindo I cabang Belawan di terminal Bandar Deli menyediakan berbagai fasilitas untuk para pemudik, diantaranya seperti layanan kesehatan, tempat ibadah, tempat ibu menyusui balita, tempat bermain anak dan lain-lainnya.
Dikatakannya, salah satunya pelabuhan terminal penumpang baru di Belawan, kapal penumpang KM Kelud berasal dari pelabuhan Tanjung Priok via Batam dan Tanjung Balai Karimun, nantinya akan bersandar di dermaga terminal penumpang Bandar Deli pelabuhan Belawan, dengan membawa penumpang yang pada umumnya pemudik merupakan perantauan yang kini bermukim di kota Batam, Kepulauan Riau.
Mengingat jumlah penumpang KM Kelud akan berbaur dari Batam dan Jakarta yang merupakan rute utama kapal tersebut akan membludak, disamping harga tiket kapal laut yang relatif murah dan bisa membawa barang bawaan yang lebih banyak, ketimbang angkutan udara, nantinya pihak Pelni akan menambahkan jadwal frekwensi pelayaran keberangkatan yang biasanya empat kali dalam sebulan pulang pergi, kini menjadi enam kali ke Batam menuju Belawan.
Humas Pelindo I cabang Belawan ini mengatakan, untuk mengantisipasi membludaknya penumpang kapal laut yang tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, saat mudik yang di perkirakan seminggu sebelum dan sesudah Idul Fitri nanti.
"Kami sudah koordinasi dengan pihak terkait, akan menerapkan arus jalan satu arah di jalan stasiun depan terminal dan kenyamanan pemudik di pelabuhan Belawan, serta menyediakan sepuluh bus mudik gratis bagi penumpang kapal motor Kelud dan masyarakat Medan, tujuan Aceh dan Tapanuli Selatan," ujarnya.
Selain itu, Pelindo I cabang Belawan akan terus melakukan pembenahan fasilitas di terminal penumpang terbesar ketiga di Indonesia ini, untuk mempermudah para pemudik Idul Fitri yang menggunakan jasa angkutan laut. (Logistics/hd)

 
Gapasdap Minta Revisi Ukuran Kapal Ro-Ro Lintas Merak-Bakuheni
JAKARTA (LOGISTICS) : Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera melakukan revisi atas keluarnya PM 88/2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di lintas Merak -Bakauheni.
Pasalnya, pelaku usaha di bidang jasa penyeberangan tersebut merasa keberatan dengan adanya beleid yang mengatur ukuran kapal pada lintas tersebut, yang menyatakan minimal harus 5.000 gross register tonnage (GRT).
Khoiri Soetomo, Ketua DPP Gapasdap, mengatakan bahwa saat ini sebagian besar anggota organisasi itu belum bisa memenuhi persyaratan ukuran kapal itu, sedangkan pada Desember 2018 mendatang beleid tersebut sudah mulai berlaku.
"Kami sangat inginkan kebijakan yang diambil itu lebih mengena, jangan sampai tidak pas. Apalagi di tengah kondisi iklim usaha yang sedang tidak bagus," ujarnya kepada Bisnis.com pada Selasa (6/6).
Khoiri menerangkan para pengusaha dipastikan, tanpa diminta pun, apabila kondisi pasar bagus, sudah barang tentu akan investasi sendiri, termasuk pengadaan kapal ukuran besar.
Akan tetapi, kalau realita bisnis angkutan penyeberangan saat ini yang rata-rata okupansinya hanya 40%, tentu investasi kapal besar tidak feasible.
Sementara, pada sisi lain masih banyak kapal dengan ukuran di bawah 5.000 GRT dan di atas 4.000 GRT yang bisa menampung kendaraan dalam jumlah besar masih diperlukan.
"Kami ingin, tapi dari mana investasinya? Lha, iklim usahanya saja tidak sejalan. Saat ini dengan kapal yang ada, banyak yang masih di bawah 5.000 GRT, rata-rata okupansi kendaraan di siang hari hanya 20% dan malam hari 60%, jadi kalau dirata-rata hanya 40% per bulan. Lalu buat apa kapal yang lebih besar?" paparnya.
Menurut Khoiri, penggunaan kapal ukuran besar atau kecil tersebut tentu mengikuti kondisi yang ada, saat ramai pakai kapal besar dan saat sepi menggunakan kapal yang tidak terlalu besar.
Selain itu, lanjutnya, aturan penggunaan ukuran tertentu tersebut juga tidak ada di industri kapal terbang. "Sementara di industri pesawat yang ada itu hanya imbauan untuk menggunakan pesawat lorong ganda jika peak season. Kalau sedang low season bisa gunakan lorong tunggal. Ini masalah komersial."
Khoiri khawatir kalau hal itu dipaksakan dan operator memaksakan diri pula untuk investasi di kapal besar, di tengah kelesuan usaha, akan mengurangi kualitas standar pelayan minimum yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan pada ujungnya bisa mengancam keselamatan angkutan penyeberangan itu sendiri, lantaran operator kesulitan anggaran untuk merawat kapal besar tersebut.
Dia berpandangan kalau soal kemampuan angkut, banyak juga kapal ukuran 4.800 GRT mampu mengangkut kendaraan sebanyak kapal ukuran 5.000 GRT.
"GRT tidak selalu berkorelasi dengan kapasitas angkut kendaraan, karena yang di bawah 5000 GRT tadi ada yang line meternya masih memenuhi kapasitasnya," ucap Khoiri.
Sementara itu, Ketua Gapasdap Cabang Bakauheni Sunaryo mengatakan apabila pemerintah tetap memaksakan beleid itu diberlakukan di tengah sepinya bisnis ini, dipastikan selain pengusaha yang menanggung rugi, pemerintah juga dirugikan.
Pasalnya, biaya terbesar dari penggunaan kapal adalah bahan bakar, sementara kapal roro lintasan Merak-Bakauheni menggunakan bahan bakar yang disubsidi.
Artinya, kata Sunaryo, jika kapal yang memiliki kapasitas besar hingga di atas 100 unit namun hanya mengangkut kendaraan 20 mobil, jumlah pemakaian bahan bakar tetap sama saja besarnya. "Ini berarti ada pemanfaatan BBM bersubsidi yang mubazir. Kami rugi, pemerintah juga rugi."
Menurutnya, justru dengan kondisi iklim usaha yang lesu, pemakaian kapal dengan ukuran yang lebih kecil dari 5.000 GRT lebih tepat, karena mengefisienkan pemakaian bahan bakar.
Saat ini di lintasan Merak-Bakauheni ada 59 kapal, 50% di antaranya memiliki bobot lebih dari 5.000 GT. Sunaryo mengatakan dengan jumlah kapal yang ada tersebut, sebenarnya tinggal melakukan manajemen pengaturan kapal yang beroperasi dengan tepat.
"Ketika angkutan ramai dan padat, prioritas kapal yang beroperasi yang memiliki kapasitas besar. Tapi ketika kondisi sepi, kapal-kapal kecil tentu lebih efisien," tuturnya.
 
Gapasdap Minta Fasilitas Pelabuhan Merak dan Bakuheni Ditingkatkan
Pengusaha angkutan penyeberangan yang beroperasi di lintasan Merak (Banten)-Bakauheni (Lampung) meminta fasilitas di kedua pelabuhan tersebut ditingkatkan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan jika pemerintah ingin menaikkan batas tonase kapal roll on-roll off (ro-ro), seharusnya fasilitas pelabuhan juga dibenahi.
"Fasilitas pelabuhan juga perlu ditingkatkan. Tidak bisa hanya dari sisi operatornya saja yang dituntut," ungkapnya kepada Bisnis pada Rabu (31/5/2017).
Menurutnya, alur di pelabuhan harus diperlebar dan diperdalam lagi, karena kapal-kapal berkapasitas besar akan sulit merapat jika alurnya tidak sesuai.
Selain itu, kualitas dermaga juga harus ditingkatkan terutama dari segi kekuatan. Tujuannya agar dapat menahan benturan saat kapal merapat.
Jumlah dermaga yang ada juga dianggap masih kurang. Saat ini tercatat ada enam pasang dermaga yang tersedia. Tahun ini PT ASDP Ferry Indonesia akan menambah satu dermaga lagi.
Selain itu, ASDP juga tengah membangun dermaga eksekutif di Merak dan Banten. Dermaga tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi akhir tahun depan bertepatan dengan gelaran Asian Games 2018.
Jumlah kapal yang beroperasi di lintasan ini sebanyak 58. Sayangnya, pengusaha kapal mengeluhkan kurangnya muatan. Padahal akhir tahun depan Kementerian Perhubungan mewajibkan kapal yang beroprasi di Selat Sunda minimal berkapasitas 5.000 gross tonnage (GT).
Di samping itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menginginkan kapal-kapal tua diganti dengan yang baru. Budi menyebutkan dari 58 kapal yang beroprasi 66% sudah layak ganti.
Saat ini, setidaknya terdapat 51.000 penumpang dan 10.000 kendaraan perhari yang menyeberang pada rute penyeberangan Merak - Bakauheni.
Berdasarkan data ASDP, tren pertumbuhan penumpang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni mencapai 3% per tahun.
Adapun jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni pada 2016 mencapai total 1,55 juta orang atau naik 21% dibandingkan 2015 sebanyak 1,28 juta orang.
Sementara itu kendaraan roda empat atau lebih tercatat mencapai 1,79 juta unit atau naik 6% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 1,64 juta unit.
Sebaliknya, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bakauheni menuju Merak pada 2016 mencapai total 1,66 juta orang atau naik 30%. Kendaraan roda empat atau lebih tercatat mencapai 1,71 juta unit atau naik 9% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 1,57 juta unit.
Sedangkan kendaraan roda dua tercatat mencapai 398.000 unit atau naik 32% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 301.000 unit.(Logistics/bisnis.com/hd)

 
PT ASDP Siapkan Jalur Angkutan Barang Jenis Truk Trayek
Jakarta - SurabayaJAKARTA (LOGISTICS) : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan jalur angkutan barang untuk truk di Jakarta ke Surabaya.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan pihaknya sudah berhasil memindahkan pengguna truk dari Surabaya menuju Bali dengan menggunakan kapal ferry karena lebih efisien.
"Pemilik truk ini akan lebih efisien, kalau dari ASDP mereka bisa melakukan ritase lebih banyak, misalnya dari Lombok ke Surabaya," terang Faik di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/6/2017).
Faik menjelaskan, ASDP akan membuka jalur untuk mengangkut truk dari Jakarta ke Surabaya. Menurut Faik, angkutan truk selama ini juga ikut berkontribusi pada kemacetan di jalan raya.
"Oleh sebab itu, sebagian ini kita pindahkan ke jalur laut sekiranya ini dampaknya signifikan dalam mengurangi kemacetan dan menimbulkan rasa nyaman kepada angkutan non logistik," tutur Faik.
Faik mengatakan ASDP juga sedang mencari kapal dengan kapasitas yang bisa untuk mengangkut 100-200 truk dalam satu kali keberangkatan. "Banyak terobosan yang akan dilakukan," tegas Faik.
Oleh sebab itu ASDP akan mulai fokus untuk angkutan barang. Sebagai tahap awal, ASDP mencari kapal RoRo atau roll on-roll off.
 
ASDP Bakal Bangun Dermaga Premium di Pelabuhan Merak
Bersiap untuk mengantisipasi kepadatan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan membangun dermaga premium.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan, ASDP akan membangun dermaga premium di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni.
Tujuan pembangunan dermaga premium seluas kira-kira 17.000 meter persegi tersebut guna mengantisipasi kepadatan arus dengan hadirnya tol lintas Sumatra (Trans Sumatra) dan hajatan Asian Games 2018.
"Layanan yang kita berikan pada 2016 ke 2017 itu berbeda," jelas Faik di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/6/17).
Fasilitas yang akan dibangun di dermaga premium antara lain; lounge, area koemersial, valet service, area ritel. Perseroan juga akan mempersiapkan kapal berkecepatan 17 knot.
Program dermaga premium ini akan dilaksanakan atas kerja sama ASDP dengan PT Patra Jasa dan PT Pembangunan Perumahan Tbk. "Ditargetkan dermaga ini semua sudah bisa beroperasi pada Agustus 2018," tambahnya
 
PT ASDP Bantu Tingkatkan Konektivitas Perhubungan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan fokus pada program-program pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan konektivitas guna menurunkan biaya logistik serta memacu promosi pariwisata.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan dari sisi strategic plan ASDP berbeda karena ingin meningkatkan konektivitas guna menurunkan biaya logistik. Selain itu ASDP juga akan fokus menangani program-program pariwisata.
"Di organisasi ASDP yang lama sekarang berubah," ungkap Faik Fahmi di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/6/2017).
Saat ini ASDP memiliki struktur baru Direktur Fasilitas dan Pelayanan dengan tujuan untuk memiliki standar pelayanan yang sama dan semakin baik.
Baru-baru ini ASDP juga melakukan groundbreaking di Labuan Bajo, NTT sekaligus membuka hotel di sana. Tujuannya untuk mencapai target pemerintah 200 juta wisatawan. "Sudah bisa dirilis Agustus tahun ini," tuturnya.
Selain fokus di pariwisata, ASDP juga akan meningkatkan layanan di jalur Merak dan Bakauheni.
 
PT ASDP Mulai Lakukan Penjualan Layanan Tiket Online
Setelah lebih dari 40 tahun, PT ASDP Ferry Indonesia akhirnya bisa menjual tiket kapal penyeberangan secara online.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan penjualan tiket online akan diterapkan pertama kali di terminal penyeberangan Merak-Bakauheni.
Dia menargetkan sebelum lebaran tahun ini penjualan tiket tersebut sudah bisa dilakukan.
"Setelah 40 tahun akhirnya bisa online. Dibandingkan dengan moda transportasi lain ini memang terlambat," katanya dalam peletakan batu pertama pembangunan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, pada Sabtu (27/5/2017).
Fahmi menambahkan penggunaan sistem online tersebut memang sudah saatnya diterapkan mengingat trafik di Selat Sunda terus meningkat. Rute Merak-Bakauheni merupakan yang tersibuk di Indonesia.
Ditambah lagi dengan pembangunan jalan tol trans Sumatra di mana titik nolnya langsung terhubung dengan Pelabuhan Bakauheni Lampung, dipastikan arus manusia dan barang semakin meningkat.
Berdasarkan data ASDP, tren pertumbuhan penumpang di pelabuhan Merak dan Bakauheni mencapai 3% per tahunnya.
Adapun jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni tahun 2016 mencapai total 1,55 juta orang atau naik 21% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1,28 juta orang.
Kendaraan roda empat atau lebih tercatat mencapai 1,79 juta unit atau naik 6% dibandingkan dengan 2015 sebanyak 1,64 juta unit. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemenhub Dorong Operator Penerbangan Tingkatkan Layanan dan Keselamatan
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan rapat terkait corrective actions sebagai langkah meningkatkan keselamatan penerbangan nasional.
Rapat yang digelar pada Rabu (7/6/17) menghadirkan para operator di bidang penerbangan dan dibuka oleh Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari KNKT, BMKG, LPPNPI (AirNav), Direktur Operasi dan Direktur Safety seluruh maskapai nasional dan para direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.
Agus mengatakan rapat nasional ini dilatarbelakangi beberapa peristiwa terkait keselamatan penerbangan yang harus ditingkatkan, mengingat cuaca ekstrem biasanya Juni adalah musim kemarau, tetapi kali ini malah datang hujan deras yang memicu potensi insiden dalam penerbangan.
"Untuk itulah kami mengundang para operator penerbangan untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar terbaik," ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Agus, walaupun sudah dilakukan usaha secara bersama sedemikian rupa untuk meningkatkan kondisi keselamatan, semua potensi yang mengancam keselamatan harus bisa dikendalikan. Semua insiden maupun segala bentuk kegagalan menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan harus menjadi bahan evaluasi.
"Upaya untuk meminimalkan insiden serius dan accident agar menjadi zero itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik regulator maupun operator," tambah Agus.
Dia mengingatkan bahwa pada tahun ini dunia penerbangan Indonesia juga akan menghadapi beberapa peristiwa yang penting, baik lingkup nasional maupun internasional.
Pada lingkup nasional adalah arus mudik Lebaran 2017 yang segera berlangsung. Arus mudik masyarakat dengan menggunakan moda pesawat udara tahun ini diprediksi naik 9% dibandingkan dengan tahun lalu.
Sementara itu, dalam lingkup internasional, Indonesia akan kembali diaudit oleh (International Civil Aviation Organization) ICAO dalam rangka Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) pada Oktober.
Indonesia juga harus mempersiapkan diri untuk membuka larangan terbang ke Uni Eropa secara menyeluruh bagi penerbangan Indonesia pada European Union (EU) Air Safety Commitee (ASC) Meeting pada November 2017.
"Saat ini Indonesia telah masuk kategori 1 dalam list keselamatan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat. Ini modal penting di dunia internasional yang harus dipertahankan,” ujarnya. (Logistics /ant/bisnis.com/hd)
 
 
Logitics Journal Nomor : 183 / April 2017
 
Cover April 2017
 

 
 
Editorial - Waktunya Bersatu
ASEAN Free Trade Area sudah berjalan, masyarakat ekonomi ASEAN tengah berlangsung dan China-ASEAN Free Trade Area sudah disepakati sejak 2002 dan berlaku efektif 2010. Apalagi yang belum dilaksanakan oleh Indonesia untuk mengikuti dan patuh pada faham pasar bebas, pasar global ataupun mekanisme pasar yang tanpa batas. Realitas dari kesepakatan internasional tersebut mempunyai tujuan utama untuk memajukan ekonomi nasional Indonesia secara menyeluruh. Artinya tidak hanya pada sektor tertentu yang menonjol, sedang sektor lainnya terseok-seok bahkan mulai tersengal-sengal mulai kehabisan nafas.
Derasnya arus transaksi perdagangan internasional adalah konsekuensi dari hasil kesepakatan perdagangan internasional tersebut, walau pada kenyataannya neraca perdagangan nasional tidak pernah surplus tapi pertumbuhan ekonomi nasional masih positif dan optimistik di kisaran 5. Kegiatan ekonomi yang masih menggeliat akan berdampak pula pada pelaku usaha forwarder untuk melakukan aktivitas logistik yang mendistribusikan cargo keseluruh antero negeri Indonesia. Persoalannya seberapa besar peran forwarder domestik mendapatkan porsi kuwe distribusi logistik yang ada.
Pengusaha logistik saat ini memang sebagian besar dilakukan oleh usaha forwarder dengan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIU JPT). Perkecualian untuk pelaku usaha logistik berskala besar yang jumlahnya terbatas lebih mampu melakukan akses kepada para pelaku investasi usaha asing yang masuk ke Indonesia. Sedangkan pelaku usaha logistik kelas menengah dan kecil yang jumlahnya lebih dari 85% dari total pelaku usaha logistik, kebanyakan pemain dengan omzet usaha per tahunnya berada dikisaran 5 – 10 miliar rupiah, bahkan masih banyak yang berada di bawahnya. Pengusaha forwarder yang tergabung dalam Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) seharusnya mengantisipasi perkembangan ini dengan melakukan konsolidasi atau menyatukan kehendak bersama dengan satu tujuan memperkuat bargaining position terhadap pelaku usaha forwarder dan logistik yang bermain dalam skala global.
Seiring dengan kegiatan investasi di Indonesia akan diikuti dengan kegiatan logistik, mulai dari membangun proyek industri, sampai dengan hasil industri yang harus dipasarkan dan didistribusikan akan menggunakan jasa forwarder. Melalui kebersamaan antara asosiasi dengan anggotanya kita meningkatkan daya tawar kita terhadap pemilik barang (pabrikan) yang berskala global atau dengan forwarder yang bergerak di skala usaha global. Tawaran kita kepada mereka adalah agar mereka jangan mengerjakan pekerjaan mulai dari hulu sampai hilir, karena mereka memiliki permodalan yang kuat sangat memungkinkan semuanya dikerjakan sendiri.
Mereka, baik pelaku usaha industri besar maupun perusahaan forwarder/logistik asing skala global, perlu segera diajak bersama untuk duduk satu meja guna membicarakan dan menggagas B to B yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bersama sekaligus bisa mengefisiensikan kinerja dan menekan biaya logistik pada skala yang lebih rasional. Untuk menyatukan gagasan bersama dan bisa bergerak bersama-sama di antara pelaku usaha forwarder tidaklah mudah, karena mereka mindsetnya adalah bersaing bukan bekerjasama, saling meniadakan bukan saling menopang, saling mendorong bukanlah saling mendukung. Namun bukannya tidak mungkin untuk tidak bersama-sama dalam bekerja. Situasi saat ini menuntut untuk saling berbagi dan bekerja bersama-sama.
Mengapa harus bekerja bersama-sama? Karena kalau bersama-sama akan bisa saling menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing. Bisa mengumpulkan dan menggabungkan kekuatan dan kelebihan masing-masing atau memadukan profesionalitas dan ketrampilan dalam menghandle barang yang kesemuanya itu untuk dijadikan potensi tawar-menawar dengan pemilik barang atau pesaing dengan modal lebih kuat. Pertanyaan mendasar, apakah sesama anggota ALFI bisa menghilangkan sekat psikologis dan mindset yang bernama persaingan, saling berebut atau saling menjatuhkan tarif. Selama sekat-sekat tersebut masih melekat dalam pergaulan usaha forwarder, maka kita akan sulit untuk bersama-sama bekerja untuk membantu pemilik barang dan pelaku usaha logistik skala global untuk berbagi mengerjakan pekerjaan yang menjadi porsi forwarder skala domestik khususnya UMKM.
Kapan lagi kita mau mengkonsolidir diri di saat berbagai bentuk kesepakatan (agreement) perdagangan global sudah mengepung kita, namun kita belum memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan secara optimal. Akankah kita selalu menjadi penonton yang terkagum-kagum. Ataukah kita lebih suka menjadi profesional yang dipekerjakan atau menjadi entrepreneur yang memberikan kesempatan kerja bagi warga bangsa Indonesia ? (guslim-april'17)
 

 
 
Jokowi Resmikan Tol Akses Tanjung Priok 11,4 km Sempat Molor 5 Tahun
JAKARTA (LOGISTICS) : Presiden ke-7 RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Plt. Gubernur DKI Jakarta Soemarsono meresmikan ruas tol Akses Tanjung Priok sepanjang 11,4 Km, hari ini, Sabtu (15/4/17).
kowi menekan tombol sirene sebagai tanda diresmikannya pengoperasian Jalan Tol tersebut.
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan dengan dioperasikannya jalan tol ini maka keluar masuk kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama Indonesia akan lebih cepat dan lancar sehingga meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia.
Lebih jauh ditambahkannya pembangunan jalan tol yang dimulai sejak 2008 ini sempat mengalami permasalahan pengadaan lahan dan ketidaksesuaian mutu beton sebanyak 69 pilar sehingga dilakukan pembongkaran dan pergantian. Dengan kendala tersebut, penyelesaian jalan Tol Akses Tanjung Priok mengalami keterlambatan hingga 5 tahun.
"Sekitar 3.600 truk kontainer akan lalu lalang di jalan tol ini. Dengan adanya tol akses Tanjung Priok ini, kecepatan keluar masuk pelabuhan kontainer dapat ditingkatkan, artinya kapal- kapal petikemas tersebut bisa dilayani dengan baik," jelas Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap dengan dioperasikannya jalan tol ini akan mampu menjadi faktor peningkat daya saing Indonesia khususnya dalam hal logistik.
Nantinya, jalan tol ini akan dilewati sekitar 3.600 kontainer setiap hari sehingga mampu menurunkan biaya logistik di Indonesia, terutama yang melalui pelabuhan ini.
"Ini akan memiliki daya saing kecepatan pengantaran barang-barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok karena ini merupakan main port kita Begitu di sini tidak lancar semua akan jadi lambat. Segera bisa dioperasikan ke akses tol Tanjung Priok ini, sehingga kecepatan kapal konter masuk dan keluar bisa dilayani dengan baik," ujarnya.
Jokowi menambahkan dengan dioperasikannya jalan tol sepanjang 11,40 km ini akan meningkatkan kapasitas jalan metropolitan Jakarta dan semakin memperkuat konektivitas dalam mengembangkan potensi ekonomi Indonesia.
"Ini juga mampu mengurangi waktu tempuh dan menurunkan biaya transportasi sebesar kurang lebih 30%, serta memperlancar perpindahan arus angkutan barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan kontainer terbesar di tanah air," tuturnya.
Untuk diketahui, Jalan Tol Akses Tanjung Priok merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan tersambung dengan Jalan Tol Dalam Kota yakni di Seksi North South (NS) yang akan menghubungkan lalu lintas dari JORR ke Cawang, Pluit, serta langsung ke pelabuhan.
Turut hadir dalam peresmian tersebut Anggota Komisi V DPR-RI, Nusyirwan Soejono, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, Direktur Jenderal Binamarga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Danis H. Sumadilaga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna dan Pejabat Tingkat Madya dan Pratama Kementerian PUPR lainnya.
Menteri Basuki yang ditemui usai acara mengatakan bahwa jalan Tol Akses Tanjung Triok merupakan jalan tol yang diresmikan pertama dari 392 Km jalan tol yang akan diresmikan sepanjang tahun 2017 ini. Selain itu, Kementerian PUPR saat ini tengah melaksanakan proses pengadaan lahan pada Seksi W2 sepanjang 6 Km yang akan menghubungkan jalan Tol Akses Tanjung Priok dengan Tol Dalam Kota dan ditargetkan akan rampung pada akhir 2019 bila tidak ada kendala pembebasan tanah dan pembiayaan.
"Namun demikian kita perlu memonitor hubungan antara pola transportasi dan tata guna lahan yang berubah dengan keberadaan ruas tol baru ini," tambah Menteri Basuki.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dalam laporannya menyampaikan dengan kehadiran jalan tol ini akan meningkatkan kapasitas jalan metropolitan Jakarta dan semakin memperkuat konektivitas dalam mengembangkan potensi ekonomi Indonesia, mengurangi waktu tempuh dan menurunkan biaya transportasi.
Selain itu jalan tol yang dibangun dengan biaya konstruksi Rp 4,1 triliun ini juga menjadi percontohan jalan tol ramah lingkungan yang dilengkapi dengan _sound barrier_ terutama yang berada disamping Rumah Sakit Koja sehingga tidak mengganggu ketenangan aktivitas rumah sakit.
Jalan Tol Akses Tanjung Priok terdiri dari lima seksi yakni Seksi E-1 Rorotan-Cilincing (3,4 Km), E-2 Cilincing-Jampea (2,74 Km), E-2A Cilincing-Simpang Jampea (1,92 Km) dan NS Link Yos Sudarso-Simpang Jampea (2,24 Km) dan NS Direct Ramp (1,1 Km).
Setelah diresmikan pada hari Sabtu, 15 April 2017 hingga 1 bulan ke depan, ruas tol ini sementara akan dioperasikan tanpa tarif. Untuk sementara, pengoperasian Jalan Tol Akses Tanjung Priok akan dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga dan PT. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). (Logistics/hd)
 

 
 
Pelindo II Gandeng Operator Kapal Container Prancis, CMA-CGM
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II atau saat ini dikenal dengan sebutan Indonesia Port Corporation (IPC) memastikan salah satu perusahaan kapal kontainer raksasa di dunia asal Prancis, CMA-CGM mulai pekan depan akan melayari Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepastian kerja sama Pelindo II dengan perusahaan pelayaran bernama lengkap Compagnie Maritime d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) itu akan diwujudkan dengan kedatangan kapal raksasa berkapasitas hingga sekitar 8.500 TEUS di Tanjung Priok pada 9 April 2017.
Kapal raksasa dengan bobot 95.367 ton, berkapasitas 8.469 TEUS, panjang 335 meter dengan estimasi draft sekitar -14 mLWS dan bakal menjadi kapal kontainer terbesar yang melayari Tanjung Priok itu bernama CMA-CGM Titus.
"Akhir pekan ini, 9 April 2017, satu kapal dari CMA-CGM kapasitas 8.500 TEUS akan sandar di Tanjung Priok untuk pertama kalinya. Rencananya, ke depan akan melayani setiap pekan sekali," tutur Prasetyadi, Direktur Operasi dan Sistem Informasi Teknologi Pelindo II, kepada Bisnis, Rabu (5/4/2017).
Menurutnya, CMA-CGM Titus yang merupakan kapal generasi kelima yang termasuk jenis Post Panamax Plus itu akan melayani pengangkutan barang-barang yang akan di ekspor atau impor ke Amerika Serikat dengan nama layanan Java Sea Express (JAX).
"Rencananya akan datang melayani seminggu sekali. Tapi kalau secara bertahap ternyata muatannya terus bertambah banyak, mereka juga akan mendatangkan kapal yang lebih besar lagi dengan kapasitas hingga 14.000 TEUS," ujarnya.
Jumlah bongkar muat perdana di Tanjung Priok untuk diangkut ke Amerika Serikat sebanyak 2.300 TEUs, di mana sebagian dari muatan sebanyak itu, merupakan barang barang hasil transhipment dari sejumlah pelabuhan di Tanah Air.
Pihaknya berharap dengan kehadiran CMA-CGM Titus dapat menjadi pemicu hadirnya shippingline raksasa lainnya untuk melayari Tanjung Priok, sehingga Priok benar-benar dapat menjadi transhipment port besar di kawasan Asia.
"Karena dengan semakin banyaknya kapal besar yang masuk, akan berdampak pada penurunan biaya logistik yang harus ditanggung eksportir maupun importir," ujarnya.
 
Kapal Titus-CMA-CGM Tiba di TG Priok
Kapal kontainer raksasa CMA-CGM Titus dengan kapasitas hingga sekitar 8.500 TEUs yang akan mengangkut barang-barang petikemas ekspor ke Amerika, telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (9/4/2017).
Prasetyadi, Direktur Operasional dan Sistem Informasi PT Pelindo II / IPC mengatakan kapal dengan bobot 95.367 ton dan panjang 335 meter berkapasitas pasti 8.469 ton dan memiliki estimasi kedalaman draft sekitar -14 mLWS itu tiba dan sandar di Jakarta International Terminal Container (JICT) sekitar pukul 05.20 WIB.
"CMA-CGM Titus sudah sandar di dermaga JICT jam 5.20 WIB," ujarnya, Minggu (9/4/2017).
Kapal kategori Post Panamax Plus milik perusahaan kapal kontainer raksasa asal Prancis, CMA-CGM itu tiba dan sandar di JICT langsung melakukan pengangkutan kontainer yang direncanakan sebanyak 2.300 TEUs.
CMA-CGM Titus menjadi kapal kontainer terbesar pertama yang pernah melayari Pelabuhan Tanjung Priok dan akan mengangkut barang barang yang akan di ekspor ke Amerika.
Direncanakan, kapal tersebut akan melayani jasa pengangkutan barang dari dan ke Amerika dengan nama layanan Java Sea Express (JAX) setiap sepekan sekali, yang akan dimulai pada hari ini, Minggu (9/4/2017).
Prasetyadi berharap dengan hadirnya CMA-CGM Titus, dapat menjadi trigger bagi kedatangan kapal kapal besar lainnya, sehingga langkah awal mewujudkan Tanjung Priok sebagai transshipment port juga dapat tercapai dengan baik.
Selain itu, kata dia, dengan kapal besar, diharapkan biaya yang harus dikeluarkan pemilik barang dapat ditekan menjadi lebih rendah sehingga pada ujungnya dapat menekan biaya logistik yang tinggi di tanah air.
Dijadwalkan, Menhub Budi Karya Sumadi juga akan menghadiri ceremonial penyambutan kedatangan kapal tersebut siang di ini di JICT. (Logistics/bisnis.com/hd)
 

 
 
ALFI Desak Pemerintah Provinsi Jateng Benahi System Layanan Logistik
SEMARANG (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak pemangku kebijakan khususnya Pemprov Jawa Tengah memiliki sistem logistik daerah yang mumpuni.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan mengatakan jika provinsi Jawa Tengah bisa memperbaiki sistem logistik, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Dia menjelaskan berdasarkan survey Bank Dunia biaya logistik nasional mencapai 24,6%.
Menurut proyeksi pihaknya, dengan memiliki sistem logistik daerah (sislogda) yang mumpuni dalam tiga tahun bisa menurunkan 4% hingga 5%.
“Dari angka Bank Dunia 24,6% menjadi sekitar 19% itu akan jauh lebih baik. Bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik lagi 0,5% hingga 0,8% itu bukan angka yang kecil,” katanya di sela-sela musyawarah wilayah ALFI pada Kamis (6/4/2017).
Dia mencontohkan pembenahan sislogda tersebut bisa diaplikasikan dengan kegiatan logistik yang dikaitkan semua rantai pasok pemenuhan kebutuhan masyarakat yang utama. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi berbeda.
Dengan demikian, pemerintah kota/kabupaten harus bekerja sama dengan pemprov satu agar jika mengalami kelebihan pasokan komoditas atau barang di satu wilayah, bisa dikirim ke daerah lain bahkan diekspor. Hal ini, lanjut dia, butuh perencanaan dibarengi dengan sistem industrti yang dibangun.
Jawa Tengah dinolainya memiliki prospek yang sangat baik mengingat digenjotnya sektor industri dan perdagangan. Hal itu tak terlepas dari upah pekerja yang masih kompetitif dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat.
Selain itu, dari segi geografis Jawa Tengah cukup baik. Di provinsi ini pun, iklim politik cenderung lebih kondusif.
“Walaupun pelabuhannya terjepit Tanjung Perak dan Tanjung Priok, kalau industri dan perdagangannya digenjot prinsipnya akan ship follow the trade,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady menyebut dengan adanya pembenahan silogda yang mumpuni akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemain lokal untuk menguasai pasar domestik.
Dia menyebut potensi perputaran uang di sektor logistik nasional mencapai Rp2.000 triliun per tahun yang 70%-nya masih dinikmati asing.“Logistik itu nyawanya daya saing global, 40% harga ritel itu logistik. Kalau mau unggul harus kuasai logistik, dan logistik yang harus dikuasai adalah logistik maritime kita harus beri kesempatan lebih buat pemain lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jawa Tengah Ari Wibowo mengatakan hambatan sektor logistik yangpertama adalah menyelaraskan aturan daerah dengan peraturan pusat.
“Contohnya, di bidang transportasi itu di perizinan ada angkutan multi moda, di negara lain regulasi ini mencakup darat, laut dan udara. Di Indonesia terpisah jadi boros perizinan sehingga menimbulkan high cost,” ucapnya.
Kedua, mengenai bisnis BUMN yang sering bertabrakan dengan yang skalanya lebih kecil. Padahal BUMN bisa melakukan bisnis di luar yang sudah ALFI lakukan bahkan melakukan ekspansi di tingkat regional.
Ketiga, di Jawa Tengah infrastruktur bandara belum mengikuti standar international. Dia menyebut, di Jawa Tengah rerata muatan udara setiap hari mencapai 400 ton, sedangkan yang bisa dilayani bandara hanya sekitar 20%.
“Kendala terbesar di situ, kemudia masih jarangnya kapal direct langsung ke negara lain dari Tanjung Emas,” ujarnya.
Di sisi lain pihaknya tahun ini menargetkan pertumbuhan logistik mencapai 12%, atau lebih besar dari tahun lalu yang hanya 6%. Hal ini seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di tataran nasional dan global.
Untuk merealisasikan hal itu pihaknya akan lebih gencar berkoordinasi dengan dinas perdagangan provinsi, bea cukai dan dinas perhubungan. (Logistics/bisnis.com/hd)
 

 
 
Terminal 3 Soetta Boleh Layani Penerbangan Internasional Awal Mei 2017
TANGERANG (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan akhirnya memberikan lampu hijau bagi Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng untuk mulai melayani penerbangan antar negara pada 1 Mei 2017.
h mengevaluasi kesiapan terminal 3 Soekarno-Hatta. Meski terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, Garuda Indonesia dapat mulai melayani penerbangan internasional pada 1 Mei 2017.
“Setelah saya lihat memang ada beberapa yang mesti di-improve. Tapi kita putuskan 1 Mei 2017, Garuda bisa beroperasi, semuanya,” katanya saat berkunjung ke Terminal 3 Soekarno-Hatta, Jumat (14/04).
Setelah itu, lanjut Budi, PT Angkasa Pura (AP) II dan Garuda Indonesia juga diharapkan untuk dapat menggelar latihan atau simulasi secara terus menerus hingga 1 Mei 2017, khususnya pada waktu ramai (peak time).
Menurutnya, simulasi itu diperlukan agar pengelola bandara dan maskapai dapat melihat sejauh mana kelancaran operasi penerbangan internasional nantinya, mulai dari sisi SDM, peralatan,groundhandling dan lain sebagainya.
“Katakanlah jam 8 malam ke luar negeri dengan 8 pesawat itu beroperasi. Nah, bagaimana cara kerja daripada check-in, BHS [baggage handling system] petugas yang melayani dan lainnya. Ini masih ada waktu 15 hari, SOP dan peralatan harus siap,” tuturnya.
Presiden Direktur PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menuturkan bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki pada Terminal 3. Namun demikian, hal tersebut bersifat minor, misalnya AC yang kurang dingin, dan rambu yang perlu ditambah.
Selain itu, perseroan yang mengelola 13 bandara di Indonesia barat tersebut juga akan segera mengirimkan surat kepada Garuda Indonesia, dimana surat tersebut menyatakan Terminal 3 Internasional siap beroperasi pada 1 Mei 2017.
“Jadi surat itu menjadi dasar bagi Garuda untuk declare kepada mitra mereka yang tergabung dalam aliansi Skyteam. Surat ini diperlukan karena Garuda akan connecting dan landing ke terminal baru,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengembangan Terminal 3 Soekarno-Hatta dilakukan secara bertahap. Saat ini, Terminal 3 sudah melayani seluruh penerbangan domestik Garuda. Secara keseluruhan, kapasitas Terminal 3 akan mencapai 25 juta penumpang.
AP II siap operasikan layanan internasional di Terminal III
Sebelumnya, operator 13 bandara di Indonesia barat, Angkasa Pura II, menyebutkan kesiapan pengoperasian penerbangan internasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sudah hampir rampung.
Public Relation Manager PT Angkasa Pura II Yado Yarismano mengatakan kesiapan Terminal 3 Soekarno-Hatta untuk menggelar operasi penerbangan internasional terbatas telah masuk tahap final, atau sudah mencapai 98%.
“Sudah masuk dalam tahap finishing. Setelah itu, akan ada proses seperti yang terjadi saat operasional domestik, seperti proses verifikasi dari Direktorat Perhubungan Udara, simulasi keberangkatan dan lain sebagainya,” katanya di Jakarta, Senin (9/1/2017).
Apabila tidak ada aral melintang, pengoperasian penerbangan internasional secara terbatas akan dilakukan pada April 2017. Nantinya, AP II akan melibatkan Garuda Indonesia dalam operasi terbatas itu.
Setelah itu, maskapai yang terafiliasi dengan aliansi Skyteam mulai melayani penerbangan internasional di Terminal 3 pada Mei 2017. Adapun, operasi penerbangan internasional akan berjalan secara penuh pada Juli 2017.
“Untuk full penerbangan internasional pada Juli 2017, progres kesiapannya saat ini baru mencapai 94%. Nanti, tahapan prosesnya itu, lebih kurang sama seperti operasi terbatas Garuda,” ujar Yado.
Dia menambahkan jadwal detail persiapan operasi penerbangan internasional di Terminal 3 Soekarno-Hatta sampai saat ini masih disiapkan. Menurutnya, jadwal detail akan disesuaikan dengan tim operasi AP II.
Pada sisi lain, progres pembangunan kereta tanpa awak atau biasa disebut dengan Automated People Mover System (APMS) masih terus dikerjakan. Rencananya, proyek APMS bakal rampung pada Juni 2017.
Director Operation & Engineering Angkasa Pura II Djoko Murjatmodjo mengatakan pembangunan APMS masih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (on track). Nantinya, APMS akan menghubungkan seluruh terminal dan stasiun kereta api.
“Progresnya sekarang sedang rolling stock, sama sedang dikerjakan di Korea, infrastruktur juga terus dikerjakan. Juni sudah komitmen, sebelum Lebaran. APMS-nya akan seperti di Bandara Changi Singapura,” tuturnya.
Asal tahu saja, penyediaan kereta tanpa awak di Seokarno-Hatta itu akan dikerjakan oleh PT Len Industri—yang bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Woojin—dengan nilai kontrak sebesar Rp530 miliar.
Kedua perusahaan nantinya akan menggunakan teknologi sistem sinyal modern tanpa awak (communication based train control/CBTC Driverless) dengan panjang lintasan 2,98 km untuk melayani lima terminal di sisi darat bandara. (Logistics/bisnis.com/hd)
 

 
 
Serikat Pekerja JICT Tolak Pengelolaan Asing
JAKARTA (LOGISTICS) : ? Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menuntut penolakan perpanjangan kontrak antara Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH) yang dinilai akan merugikan negara karena dikelola pihak asing.
Nova Sofyan Hakim, ?Ketua Serikat Pekerja JICT menilai seharusnya pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia yang menjadi pintu masuk atau keluar kegiatan ekspor/impor dan juga gerbang ekonomi nasional dikelola oleh Indonesia.
"Seharusnya aset negara seperti ini dikelola secara mandiri, sebagai wujud kedaulatan ekonomi negara," tuturnya di Jakarta, Selasa (11/4).
Dia juga mengatakan perpanjangan kontrak kerja sama yang dilakukan antara JICT dan Hutchinson tersebut hanya sepihak oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino. Menurutnya, perpanjangan tersebut dilakukan dengan hanya bekal izin prinsip dari Menteri BUMN yang notabenenya belum dipenuhi oleh Pelindo II secara keseluruhan.
"Tanpa izin konsesi otoritas pelabuhan dan Menteri Perhubungan, RJ Lino nekat memutuskan untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Hutchinson," katanya.
Menurutnya, perpanjangan kontrak tersebut dinilai telah melanggar dan mencederai hukum di Tanah Air karena telah menabrak peraturan perundangan-undangan. Dia menjelaskan Undang-Undang (UU) tentang BUMN disebutkan tidak ada nomenklatur tentang izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN.
"Bahkan, sampai hari ini saham Pelindo II di JICT belum mayoritas sesuai yang tercantum di dalam izin prinsip Menteri BUMN. Selain itu, pelanggaran juga diduga terjadi atas UU tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran," tukasnya.
Padahal, menurutnya, Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang dibentuk DPR RI dengan tegas merekomendasikan agar kerja sama dengan Hutchinson dihentikan karena telah terjadi pelanggaran aturan dan ada potensi kerugian negara.
"Sesuai dengan laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menemukan fakta bahwa Pelindo II melanggar UU dan menemukan kerugian negara dalam bentuk ketidakoptimalan uang muka perpanjangan oleh Hutchinson sebesar Rp650 miliar," ujarnya.
Sebelumnya dalam kontek yang relative sama Serikat Pekerja PT Terminal Petikemas Surabaya pada 2015 sempat melakukan proses penolakan perpanjangan pengelolaan anak perusahaan PT Pelindo III oleh asing, bahkan SP PT TPS berharap pada saat berakhirnya masa kontrak konsesi kerjasama antara PT Pelindo III dengan Dubai Port pada 2019, ada proses buyback yang dilakukan pemerintah atau BUMN yang bergerak dikepalabuhanan tersebut.
Meski demikian oleh Direksi PT Pelindo III yang lama aksi para karyawan yang didukung oleh SP Pelindo III Pusat itu berhasil ditekan dan dipatahkan sehingga keinginan tersebut saat ini belum lagi terdengar kabar beritanya. (Logistics/bisnis.com/hd)
 

 
 
KA Bandara Adi Sumarmo Rampung 2018
SOLO (LOGISTICS) Pemerintah menargetkan pembangunan Perkeretapian Bandara Adi Soemarmo akan rampung pada 2018.
Presiden Joko Widodo mengatakan Solo akan memiliki infrastruktur baru berupa sarana transportasi terintegrasi. Dari bandara tersedia jalur kereta api langsung ke pusat kota.
"Targetnya, semua pembangunan itu selesai pada 2018," kata Jokowi dalam siaran pers, Sabtu (8/4/2017).
Pembangunan tersebut dilakukan dalam upaya berkompetisi global dengan memiliki daya saing tinggi. Semua hal yang berkaitan dengan transportasi baik laut, darat, dan udara wajib efisien.
Presiden berpesan agar masalah pembebasan lahan tidak menjadi hambatan karena sudah menjadi tanggung jawab bupati dan walikota setempat. Masyarakat harus paham dan memberikan dukungan penuh karena untuk kepentingan rakyat.
"Pembangunan sarana transportasi terintegrasi di Solo akan langsung dimulai oleh Angkasa Pura 1. Sementara, PT Inka langsung mengerjakan keretanya di Madiun," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandara Adi Soemarmo akan menjadi bandara besar dengan terminal seluas 13.000 m2 yang akan diperluas menjadi 26.000 m2.
Adapun, kapasitas sebesar 1.525.013 penumpang per tahun akan dikembangkan secara bertahap dalam dua tahun.
 
KA Bandara Soetta Rampung 2017
PT Angkasa Pura II (Persero) optimistis pembangunan stasiun kereta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat dituntaskan pada akhir Maret 2017, seiring terus meningkatnya progres pengerjaannya hingga saat ini.
President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa progres proyek stasiun kereta bandara dengan investasi sekitar Rp160 miliar itu, per awal februari 2017 telah mencapai 85% atau sesuai jadwal semenjak dimulainya pembangunan pada Juni 2015.
“Stasiun kereta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan selesai pada Maret 2017 atau bersamaan dengan selesainya pembangunan stasiun Skytrain,” ujarnya, Minggu (26/2).
Menurutnya operasional kereta tersebut cukup penting guna mendukung konektivitas transportasi dari Jakarta menuju bandara atau sebaliknya.
“Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujarnya.
Menurutnya dengan segera selesainya pembangunan itu, maka mobilitas penumpang pesawat atau pengunjung bandara dari Stasiun Manggarai di Jakarta ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau sebaliknya akan lebih mudah, nyaman, dan cepat. “Karena waktu tempuh hanya sekitar 45 menit,” jelasnya.
Dia menerangkan stasiun kereta tersebut didesain untuk terkoneksi dengan stasiun Skytrain, sehingga bagi penumpang pesawat atau pengunjung yang tiba di bandara dengan kereta, dapat langsung memilih Skytrain sebagai moda transportasi untuk menuju Terminal 1, 2, atau 3.
Kapasitas stasiun kereta bandara dapat menampung hingga 3.500 penumpang, terdiri dari kapasitas peron sebanyak 2.000 penumpang dan kapasitas daya tampung di bangunan sebanyak 1.500 penumpang.
Sejumlah fasilitas yang tersedia di stasiun kereta bandara antara lainticketing counter, public hall, tapping gate in, waiting lounge, commercial area, toilet, musholla, station headroom, konektivitas keintegrated building serta stasiun Skytrain, dan sebagainya.
Adapun kereta bandara ini akan dioperasikan oleh PT Railink yang merupakan anak usaha dari PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia. Kereta bandara ini akan mulai beroperasi pada Juli 2017 dengan enam kereta berkapasitas 272 penumpang atau dalam 1 hari dapat melayani sebanyak 35.000 penumpang. Total trek dari kereta bandara ini sejauh 36,3 km.
“Saat ini dalam 1 hari Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani penerbangan sekitar 150.000 penumpang, sehingga diperkirakan kereta bandara akan mengurangi 20-30% volume kendaraan umum atau pribadi yang menuju bandara,” tambahnya. (Logistics /bisnis.com/hd)
 

 
 
Jokowi : Kapal Besar Mulai Banyak Berlabuh di Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo mengatakan kapal-kapal besar akan mulai merapat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menyusul upaya perbaikan pelayanan yang terus dilakukan baik pemerintah maupun operator.
"Sebentar lagi atau pekan depan, akan ada kapal besar berukuran 10.000 TEUs [twenty feet equivalent units] yang masuk ke Tanjung Priok," kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pengoperasian Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Sabtu (15/4/17).
Secara khusus Jokowi berharap beroperasinya kapal besar di Palabuhan Tanjung Priok dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan akan mengurangi biaya transportasi.
"Kita harapkan arus keluar masuk barang di pelabuhan dapat berlangsung cepat," katanya.
Presiden Jokowi juga berharap nantinya semua kontainer tujuan Indonesia tidak perlu transit di Singapura tapi langsung ke Tanjung Priok.
Presiden Jokowi menyebutkan barang-barang masuk ke Indonesia, sebelum disebar ke seluruh Tanah Air atau sebaliknya, dikumpulkan dulu di Tanjung Priok.
"Begitu di Tanjung Priok tidak lancar, yang lain juga tidak lancar. Alhamdulillah dengan peresmian Jalan Tol Akses Priok maka kecepatan kapal keluar atau masuk ke Priok dapat lebih baik, ini juga akan meningkatkan daya saing Indonesia," katanya.
Presiden juga menyebutkan pembangunan Jalan Tol Akses Priok sepanjang 11,4 km itu sempat tertunda karena sejumlah kendala.
"Saya masih ingat waktu menjadi gubernur DKI, pembangunan jalan tol ini mundur dua tahun karena masalah pembebasan lahan. Saya turun beberapa kali ke sini, hingga akhirnya masalah lahan dapat diselesaikan," katanya.
Penyebab lainnya adalah adanya kesalahan di struktur awal jalan tol itu. Sebanyak 69 tiang harus dipotong sehingga harus mundur lima- enam tahun.
Ia menyebutkan jalan tol itu nantinya akan dilewati sekitar 3.600 kontainer per harinya.
"Tol ini akan dilewati 3.600 kontainer, itu banyak sekali dan diharapkan memberi kecepatan dan daya saing yang baik bagi Indonesia," katanya.
Pembangunan jalan tol itu dibiayai Pemerintah Jepang melalui JICA sebesar Rp4,1 triliun. Pembangunan. Jalan tol itu dimulai tahun 2003, kemudian tertunda dan dimulai lagi tahun 2008.
 
ALFI : Kapal Besar Akan Semakin Banyak Merapat di Tg Priok
Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) meyakini kapal berukuran besar (mother vessel) global lainnya akan memanfaatkan fasilitas pelabuhan Tanjung Priok pasca dibukanya direct call kapal peti kemas Compagnie Maritime d'Affretement-Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) Titus, pada awal pekan ini.
Sekretaris ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, dengan hadirnya mother vessel tersebut., membuka peluang bagi Indonesia untuk mengurangi kegiatan transshipment angkutan ekspor impor di pelabuhan Negara tetangga.
“Direct call ini sangat jelas menguntungkan Indonesia, sebab kargo ekspor impor kita gak perlu lagi nggak perlu lagi singgah di singapura maupun di Tanjung Pelepas Malaysia. Apalagi pasar muatan Indonesia selama ini sangat besar,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11-4-2017).
Pada awal pekan ini, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC menggandeng perusahaan pelayaran asal Prancis CMA-CGM membuka layanan baru (direct call), yakni Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services.
Dalam kerja sama itu, CMA-CGM menge rahkan kapal petikemas raksasa berkapasitas 8.500 TEUs dengan rencana sandar reguler secara mingguan (weekly call).Servis ini melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA dan Oakland) Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs, melalui Jakarta International Container Terminal (JICT).
“Kami sangat mengapresiasi direct call itu dan ini merupakan kesuksesan Kementerian Perhubungan. Dengan adanya mother vessel kapasitas besar akan menurunkan cost logistik dan transhipment di Priok akan menjalankan amanat tol laut yang diinginkan Presiden Jokowi.
Adil mengatakan, dengan direct call itu, pengelola pelabuhan mesti terus meningkatkan performance-nya untuk membawa pelabuhan Tanjung Priok lebih baik lagi dimasa mendatang sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia, sehingga target untuk kapal mampu mendatangkan kapal diatas 10.000 TEUs bisa direalisasikan.
“Semakin banyak direct call dengan mother vessel akan lebih mengefisienkan biaya logistik,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang menghadiri trial inspection kapal CMA-CGM Titus itu di Dermaga Jakarta International Container (JICT) pada awal pekan ini, juga mengapresiasi pembukaan layanan tersebut.
“Ini merupakan satu prestasi, satu quantum leap yang membanggakan.Pada 23 April kita akan mengundang Bapak Presiden ke dermaga JICT, karena ada pengangkutan dengan jumlah logistik yang sangat signifikan. Ini akan secara intensif kita lakukan," ungkap Menhub. (Logistics /bisnis.com/hd)
 
Logistics Journal Nomer :184 / Mei 2017
cover Mei 2017
 
Editorial - DISTRIBUSI & HARGA MEMBUBUNG
Sepekan sebelum memasuki bulan Ramadhan, konsumen telah mulai dihantui dengan naiknya harga-harga komoditi harian yang secara perlahan namun pasti terus merambat naik. Yang menjadikan issue bulan Ramadhan sebagai alat untuk menaikkan harga-harga komoditi, apakah pada bulan Ramadhan konsumsi memang menjadi berlebihan ? Padahal secara faktual sebagian besar mereka yang muslim berpuasa, artinya mengurangi tingkat konsumsinya. Keanehan dan keunikan ini, apakah ada pada kebutuhan konsumen, ataukah berada dikepentingan para pedagang ?
Jika dihitung atau dikalkulasi secara logika sederhana, apakah ada pertambahan jumlah person saat bulan puasa dan ketika bukan bulan puasa. Yang pasti jumlah porsi asupan makanan menjadi lebih sedikit pada saat bulan puasa, maksudnya jumlah komsumsi akan berkurang dengan sendirinya. Namun terus menerus issue kekurangan pasokan komoditi pangan akan menekan dengan kuat selama bulan Ramadhan dan puncaknya menjelang Hari Raya Iedul Fitri.
Pemerintah telah membuat Satuan Tugas alias SATGAS PANGAN, yang terdiri dari unsur Polisi, KPPU dan jajaran pemerintah lainnya.Satgas Pangan di daerah dipimpin para Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda. Mereka akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Dalam Negeri, dan KPPU. SATGAS PANGAN ini adalah upaya penyelesaian di hilirnya untuk segera dapat solusi dalam waktu yang sangat pendek. Sedang di hulunya masih bayak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan persoalan dasarnya.
Saat mengkaji persoalan hulunya tentang kebutuhan temporer yang datang setiap tahun, namun selalu hadir dengan kehebohan ataukah memang dibuat heboh, yaitu perayaan keagamaan yang akan menyedot sumber-sumber bahan pangan tertentu sekaligus bisa dimainkan issue kelangkaan komoditi pangan tersebut. Akhirnya yang muncul selalu adalah masalah distribusi sebagai salah satu faktor utama yang memberikan kontribusi pada naiknya harga. Alur distribusi yang tidak bisa lancar karena banyak hambatan, salah satunya adalah yang gampang di jadikan bahan persoalan adalah masalah tata kelola logistik yang ada di tanah air ikut dimasukkan dalam pusaran persoalan juga.
Logistik sebagai urat-urat darah yang akan menghantarkan berbagai komoditi perdagangan yang ada di tanah air, tidaklah berdiri sendiri dan memiliki kehendak sendiri yang sifatnya tunggal. Di negara manapun bidang logistik adalah bagian dari salah satu mata rantai dari proses design besar supply chain nasional. Sedangkan pelaku usaha di bidang logistik tidak hanya satu tapi ada beberapa pelaku usaha, mulai usaha angkutan laut, udara, darat, kereta api, pergudangan dan forwarding yang memiliki karakter dan mindset yang beragam pula dalam memperlakukan tata kelola distribusi barang.
Distribusi barang yang lancar dan baik akan menghasilkan output terjaganya biaya-biaya distribusi secara wajar, tapi jika sumber di hulu, yaitu para pemilik atau yang menguasai barang untuk di distribusikan tidak atau dengan sengaja menahan proses keluarnya barang untuk di transaksikan di pasar, maka proses distribusipun tidak bergerak. Kemudian biaya distribusi menjadi ikut terdongkrak naik, karena barang-barang secara mendadak harus dikeluarkan/didistribusikan dalam jumlah besar, waktu berbarengan dan minta secepat-cepatnya. Maka azas perlakuan diistimewakan dalam perlakuan, tentunya juga berbiaya istimewa juga.
Biaya logistik bersama naiknya harga-harga membubung tinggi bukanlah sekedar asap tanpa api. Sementara ini posisi bisnis logistik dalam design besar ekonomi Indonesia belum menjadi faktor api yang menentukan asap, semakin besar api memasak tungku ekonomi, maka asappun makin besar. Sudah dua tahun terakhir kita memasak dengan api kecil-kecil saja. Tidak apa-apa yang penting tungku tidak terguling. (guslim-mei'17)

 
ALFI Dukung Rencana Pembangunan 3 Pelabuhan di Maluku Utara
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI mengapresiasi pembangunan tiga pelabuhan di Maluku Utara untuk menurunkan biaya logistik.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan pihaknya mendorong pembangunan infrastruktur dengan harapan level of service akan meningkat.
"Tentu, dengan pelabuhan baru dan layanan yang baik, secara logika, harusnya biaya logistik bisa semakin baik," ujarnya kepada Bisnis, Senin (8/5/2017).
Menurut Yukki, selain pembangunan pelabuhan baru, pemerintah juga perlu fokus pada perbaikan sejumlah pelabuhan. Mengingat pengelola pelabuhan maupun pemerintah daerah juga harus mendukung dengan tarif yang tidak tinggi dan tidak ada regulasi yang tidak ada pelayanannya.
"Ini sangat penting, dikarenakan dengan perbedaan harga barang harus dibarengi dengan biaya logistik yang efisien," sambungnya.
Dia mengatakan disparitas harga di Indonesia Timur termasuk di Maluku masih cukup tinggi. Kondisi ini juga turut disebabkan oleh tingginya biaya logistik. Dia juga mengatakan bahwa arus barang yang keluar dari pelabuhan masih terkendala pembatasan waktu.
"DPP ALFI sangat mendukung modernisasi pelabuhan dengan catatan tarif yang kompetitif, kalau dilaksanakan oleh BUMN maka perlu ada subsidi," tandasnya.
Sebagai informasi Senin, 8 Mei 2017, Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba meresmikan pengoperasian tiga pelabuhan di wilayah Propinsi Maluku Utara, yaitu Pelabuhan Tapaleo, Pelabuhan Bicoli dan Pelabuhan Wayabula.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peresmian sejumlah pelabuhan di Maluku Utara tersebut sebagai salah satu bukti komitmen pemerintah untuk terus mendorong konektifitas ribuan pulau yang ada di Tanah Air.
 
Konferensi Asosiasi Pelabuhan Dunia di Bali
Pelaksanaan Konferensi Ke-30 Asosiasi Pelabuhan Dunia atau International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 7-12 Mei 2017 di Bali diharapkan membuka peluang investasi di Indonesia.
Menteri BUMN Rini Soemarno berharap peserta bisa menggali berbagai potensi ekonomi di sektor maritim dalam ajang internasional ini. “Konferensi ini penting dalam rangka mewujudkan Nawa Cita untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya seperti dalam rilis IPC yang diterima Rabu (10/5/2017).
Kata Rini kegiatan yang diselenggarakan PT Pelabuhan Indonesia I- IV ini bisa menjadi momentum untuk berbagi pengalaman dan pertukaran jejaring antarpelaku bisnis dalam bidang maritim logistik dunia yang begitu kompleks dan dinamis.
Untuk Indonesia, kegiatan ini juga sebagai pengenalan konsep Indonesia Integrated Chain Port untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dan masyarakat, mengurangi biaya logistik, sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan konferensi kepelabuhanan ini sebagai sebuah upaya untuk mendorong semangat Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Momentum tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan fasilitas dan pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang saat ini dinilainya sudah cukup baik,” katanya.
Luhut mengimbau delegasi dari Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan konferensi tersebut untuk pembaruan isu-isu terkini seputar kepelabuhanan dan menggali potensi bisnis dari para peserta negara lain.
Kata dia dipilihnya Indonesia sebagaituan rumah konferensi ini tak lepas dari kesiapan berbagai infrastruktur pelabuhan di Indonesia, sehingga ajang ini menjadi momentum baik untuk memperkenalkan berbagai terobosan yang telah dan sedang disiapkan.
“Fasilitas pelabuhan di Indonesia saat ini sudah lebih baik, sebut saja di Jakarta ada New Priok Container Terminal dan di Surabaya ada Terminal Teluk Lamong. Ada lagi Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan dan New Makassar Port di Makassar yang sekarang masih dalam proses,” tutur Luhut.
Pada Minggu (7/5/2017) lalu, delegasi IAPH berkesempatan mengunjungi salah satu infrastruktur termutakhir milik IPC yakni New Priok Container Terminal One (NPCT1) dan PT Indonesia Kendaraan Terminal yang berada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pemerintah Tengah Rancang Pusat Logistik Berikat Terintegrasi atau PLB Ultimate
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah menggodok rancangan Pusat Logistik Berikat yang terintegrasi atau PLB Ultimate.
Kepala Seksi Fasilitas dan Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Dorothea Sigit mengatakan PLB adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk membuat gudang multifungsi sebagai hub, spoke, dan katup logistik. PLB yang telah aktif selama satu tahun ternyata sukses menstimulus industri.
“Oleh sebab itu kami sedang menyusun rencana konsep lebih besar dari PLB, yakni PLB Ultimate,” ujar Dorothe Sigit dalam acara sosialisasi PLB di GKM Green Tower, Kamis (18/5/2017).
Menurut Dorothea Sigit, PLB terbukti membawa dampak positif bagi industri pergudangan di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan naik 0.27% poin dari tahun lalu. Sektor ini berdiri di posisi kedua setelah jasa kemasyarakatan yang naik 0,42% poin.
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Etty Puspitasari, Ketua Umum Perhimpunan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) bahwasanya PLB Ultimate memang sedang disusun oleh pemerintah.
“Kami belum bisa mengatakan banyak hal karena itu masih direncanakan, disusun oleh pemerintah dan juga ikut melibatkan suara pelaku usaha jasa logistik dan PPLBI,” terang Etty kepada Bisnis.
Dia mengatakan ada banyak potensi rancangan PLB Ultimate, misalnya pertama dengan memperluas titik-titik PLB ke seluruh Indonesia. Saat ini ada 34 PLB yang tersebar di 49 daerah di seluruh Indonesia. Kedua, bisa juga juga dengan cara menambah komoditas PLB dan mengintegrasikan PLB di setiap daerah. Tujuannya ialah memudahkan arus barang.
“Memang saat ini PLB belum membuka finish goods, kita kan perlu hati-hati juga dalam memberi PLB untuk end product, apakah ini akan merusak industri yang sedang tumbuh. Kita kan harus menstimulus industri, jadi tidak semua end product bisa diperdagangkan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Ditjen Bea dan Cukai juga mengumumkan bahwa Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Tokyo, Jepang, telah sukses memfasilitasi investor Jepang untuk membuka PLB.
PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik, anak usaha Nippon Express telah mendapatkan izin Pusat Logistik Berikat melalui kerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, IIPC Tokyo, dan Atase Keuangan KBRI Tokyo.
Pejabat Promosi Investasi IIPC Tokyo, Saribuan Siahaan membenarkan hal tersebut. Dia pun berharap dengan banyaknya perusahaan Jepang di bidang logistik yang masuk ke Indonesia bisa mendorong efisiensi. Selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan logistik untuk melayani investor asing maupun perusahaan nasional.
 
Kamadjaya Bangun PLB di Surabaya
PT Kamadjaja Logistics menyatakan kesiapannya untuk melayani jasa logistik melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) di sejumlah daerah agar kebutuhan efisiensi biaya logistik pelanggan dapat terpenuhi.
Deputy Chief Executive Officer (CEO) Kamadjaja Logistics, Ivy Kamadjaja mengatakan fasilitas PLB yang disiapkan Kamadjaja Logistics sebelumnya telah diresmikan pada 10 Maret 2016 silam, dan kini terus diperkenalkan kepada pengguna jasa logistik.
"Kami sebagai salah satu pemain di industri logistik nasional sangat siap berperan maksimal untuk mengajak dunia usaha memanfaatkan fasilitas PLB yang ada," katanya dalam siaran rilis yang diterima Bisnis, Rabu (17/5/2017).
Adapun fasilitas yang disiapkan Kamadjaja Logistics sebagai PLB yang berada di area Jawa Barat yakni ada di K-LOG Park Cibitung yang berdiri di atas lahan seluas 18 ha.
Untuk area Jawa Timur disiapkan di K-LOG Park Surabaya, di atas lahan lebih dari 4 ha. Rencananya, fasilitas PLB akan dikembangkan hingga ke Medan, Denpasar, Banjarmasin, Makassar dan Manado, sesuai kebutuhan dan permintaan dari mitra bisnis yang ada.
Ivy menjelaskan PLB adalah model bisnis logistik baru yang diterapkan di Indonesia yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik.
Efisiensi itu terjadi karena PLB di K-LOG Park berada di lokasi yang sangat strategis dan menguntungkan sebagai hub untuk transportasi dan distribusi yang cost effective, dan fasilitas warehouse yang paling modern, dengan dukungan IT-based Integrated System and Security Monitoring yang dapat diakses langsung oleh pihak Bea Cukai.
"Ditambah dukungan layanan logistik yang terintegrasi dan lengkap, serta logistics network terluas di Indonesia," imbuh Ivy.
Selain itu, lanjutnya, fasilitas PLB akan memperlancar arus barang secara efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi dwelling time, dan juga menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri.
“Perusahaan yang menggunakan fasilitas PLB akan mendapat beberapa manfaat, seperti bebas pungutan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI), pembebasan cukai bagi perusahaan yang ingin masuk ke kawasan PLB, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)," ujar Ivy.


Petrosea Bangun Pelabuhan Logistik Berikat di KTI
PT Petrosea Tbk selaku operator Pelabuhan Logistik Berikat di kota minyak, berencana mengekspansi fasilitas penimbunan hingga ke Kawasan Indonesia Timur.
General Manager Petrosea Offshore Supply Base (POSB) Arifin mengatakan perluasan fasilitas itu dilakukan dalam rangka pengembangan PLB untuk mendukung kegiatan logistik.
"Kami berencana membangun beberapa area PLB lainnya di KTI. Kami akan bangun HUB Sorong untuk melayani klien di KTI, selain itu ada HUB lain yang akan kami siapkan, di Jakarta dan Surabaya," jelas Arifin, Rabu (3/5/2017).
POSB sendiri mulai beroperasi sebagai PLB sejak Maret 2016 melalui penunjukan dari pemerintah pusat, dengan areal penimbunan darat seluas 43.425 m² dan areal lepas pantai seluss 47.100 m².
Penetapan status POSB selaku PLB itu merupakan wujud upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub logistik Asia Pasifik. Keberadaannya menunjang kebutuhan penyimpanan barang impor dan ekspor para pebisnis.
POSB dominan melayani industri penggalian migas dan pertambangan batu bara. Namun untuk pengembangan di KTI, industri yang dilayani juga melingkupi sektor infrastruktur, kelistrikan, telekomunikasi, dan lainnya.
"Dengan PLB, pengguna jasa dapat memangkas biaya logistik dan mempercepat pengurusan administrasi. Contohnya saja penambatan rig di areal lepas pantai, pengguna jasa akan terbebas dari biaya ekspor ulang. Karena dapat menambat rig di sini, tidak lagi harus ditambat di luar negeri," tutup Arifin.
(Logistics/bisnis.com/hd)

 
Tarif Angkutan Barang di Kapal Ro-Ro rute Davao-General Santos-Bitung diharapkan Bisa Diturunkan
MANADO (LOGISTICS) : Kalangan pelaku usaha di Sulawesi Utara tengah negosiasi tarif angkut barang kepada operator kapal RoRo yang melayani rute Davao-General Santos-Bitung.
Wakil Ketua Kamar Dagang & Industri Sulawesi Utara, Daniel Singal Pesik, mengatakan kapal Super Shuttle RoRo 12 milik maskapai pelayaran Asian Transport Marine Corporation bakal kembali berlabuh di Bitung, Jumat (19/5/2017).
Adapun, pelayaran perdana dimulai pada 30 April 2017 dari Davao dan tiba di Bitung tiga hari kemudian. Menurut Daniel, Super Shuttle RoRo belum akan membawa banyak muatan dari Filipina.
"Belum [banyak muatan], baru sementara nego-nego harga," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (18/5/2017).
Dikatakan, untuk sekali angkut, operator mematok tarif sekitar US$500 untuk satu kontainer. Tarif ini sebetulnya hanya seperempat dari ongkos yang dikeluarkan bila menggunakan rute memutar lewat Jakarta-Singapura-Manila.
Dikatakan, pengusaha kecil bisa melakukan ekspansi dengan modal tidak terlalu besar karena bisa mengirim barang dengan biaya satu kontainer. Royke Pontoh, Direktur CV Wale Woloan mengatakan tarif angkut menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaannya melakukan ekspansi ke Filipina.
Wale Woloan yang memproduksi rumah kayu rakit (knock down) ini menilai tarif yang ditawarkan operator cukup mahal.
"Kami kirim ke Belgia saja US$800. Tapi kalau ada pembeli di sana berani, kami bisa masukan di harga jual," jelasnya kepada Bisnis.
Menurut Royke, saat ini perseroan masih menjajaki peluang pasar di Filipina. Ekspansi ke negara bekas jajahan Spanyol itu bakal melebarkan pasar perseroan yang saat ini menjamah Eropa dan oordinator Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila, mengatakan pembukaan rute Davao-Bitung bisa menjadi stimulus untuk ekspor Indonesia ke Filipina.
Dia menuturkan, konsumsi masyarat Fiilipina yang cukup tinggi bisa menjadi peluang pasar bagi eksportir.
"Restoran dan kedai kopi seperti Starbucks itu banyak di pinggir jalan. Kita juga cukup banyak ekspor kendaraan, batu bara, juga makanan dan minuman," jelasnya.
Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Filipina pada 2016 mencapai 6,8%, lebih tinggi dari Indonesia sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi yang pesat itu menurut Hidayat salah satunya didorong oleh pengiriman uang dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri sebesar US$26 miliar.
Beberapa komoditas yang berpotensi diekspor ke Filipina dalam catatan KBRI Manila antara lain singkong dan minyak esensial. Singkong bisa menjadi bahan baku bagi industri tepung terigu Filipina.
Selain itu, furnitur, kopi instan, dan bumbu penyedap juga menjadi barang dagangan yang bisa laku di negara kepulauan itu. Bahkan, secara khusus di Mindanao yang sebagian besar berpenduduk Muslim, ekspor busana muslim dan peralatan ibadah juga berpeluang menjadi lahan untung eksportir Indonesia.
 
Kapal Ro-Ro Rute Davao-General Santos-Bitung dioperasikan awal Mei 2017
Pelayaran perdana kapal Ro-Ro 'MV Super Shutle Ro-Ro 12' yang melayari rute Davao/General Santos Filipina - Bitung Indonesia tiba di Pelabuhan Samudera Bitung Sulawesi Utara, Selasa (2/5/2017).
Kedatangan kapal Ro-Ro tersebut disambut langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono yang mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dengan didampingi Gubernur Propinsi Sulawesi Utara dan Walikota Bitung.
Dirjen Tonny mengatakan pelayaran tersebut merupakan perwujudan dari Penandatanganan Deklarasi Bersama tentang Konektivitas Laut Indonesia - Filipina pada 28 April 2017 dan secara resmi telah diluncurkan pada 30 April 2017 di Manila Filipina dengan disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group di Manado pada 19 - 20 April 2017, yang dihadiri perwakilan dari Negara anggota BIMP EAGA Brunei Darussalam, Indonesia/ Malaysia dan Filipina serta perwakilan dari BIMP Facilitation Centre (FC), BIMP EAGA Business Council (BEBC) dan Asian Development Bank (ADB).
ASEAN Ro-Ro merupakan proyek dibawah kerangka ASEAN Connectivity yang dibahas secara intensif dalam forum BIMP EAGA, Sea Linkages Working Group, diperkuat dengan MOU on Establishment and Promoting Efficient and Integrated Sea Linkages yang ditandatangani empat menteri transportasi anggota BIMP EAGA pada 2007 serta penandatanganan Joint Declaration Indonesia dan Filipina.
“Ini merupakan prestasi bangsa Indonesia dan penting dalam membangun konektivitas ASEAN,” ujar A. Tonny Budiono dalam siaran pers Kementerian Perhubungan tentang penyambutan kapal tersebut, Selasa (2/5/2017).
Dirjen Tonny mengatakan perwujudan konektivitas laut Indonesia-Filipina itu sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Yakni mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.
Pembukaan rute pelayaran baru Bitung Indonesia – Davao Filipina ini, selain akan meningkatkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Filipina juga akan memberikan peluang besar bagi kedua belah pihak terutama dalam membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah serta meningkatkan pariwisata dan investasi daerah kedua belah pihak.
Menurutnya hal itu disebabkan pelayaran Bitung – Davao sangat kompetitif, baik dilihat dari segi jarak maupun waktu tempuh (sekitar satu hingga dua hari). Lebih singkat dan menekan biaya transportasi maupun logistik. Adapun rute Bitung-Surabaya atau Jakarta-Davao membutuhkan waktu satu hingga dua minggu.
“Pelayaran perdana kapal Ro-Ro ini, menunjukkan Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri di bidang maritim," ujarnya.
Sebelumnya, saat peluncuran pelayaran perdana kapal itu di Filipina, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan layanan pelayaran yang dioperasikan Asian Marine Transport Corporation (AMTC) dengan kapal berkapasitas 500 TEUs itu dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memajukan sub kawasan, baik konektivitas, perdagangan, hingga people to people contact antara Indonesia dan Filipina maupun ASEAN.
"Saat ini, pelayanan Ro-Ro baru menghubungkan Indonesia dan Filipina. Namun akan dikembangkan sehingga menghubungkan wilayah dari dan ke negara ASEAN lain, sehingga mendukung konektivitas ASEAN," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelaku Usaha Harapkan Ada Tol Laut Surabaya - Biak
BIAK (LOGISTICS) : Kalangan pengusaha pemasok bahan pokok di Kabupaten Biak Numfor, Papua mengajukan permintaan pembukaan jalur tol laut rute Surabaya-Biak untuk menunjang kelacaran distribusi bahan makanan menghadapi Ramadhan dan hari raya Idul fitri 1438 Hijriyah.
ak Bidang Ekonomi, Mahasunu di Biak, Kamis mengatakan permintaan pengusaha pemasok kebutuhan bahan pokok telah disampaikan kepada Pemkab Biak Numfor pada rapat kesiapan kebutuhan hari raya.
Mahasunu menyebutkan, alasan permintaan pembukaan tol laut jalur Surabaya-Biak lebih menguntungkan pengusaha local untuk menjamin terpenuhi suplai kebutuhan bahan pokok ke Biak Numfor.
Keuntungan lain dengan dibukanya rute Surabaya-Biak, menurut Mahasunu, berdampak dengan biaya lebih murah karena berbagai kebutuhan bahan pokok mudah dipenuhi dari Surabaya karena merupakan pusat produksi.
Adanya keluhan pengusaha pemasok bahan pokok dengan ketersediaan jalur tol laut tersedia saat ini Makassar-Biak, lanjutnya, telah menjadi perhatian pemkab untuk diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta.
"Pemkab Biak melalui dinas perindag akan menyampaikan permintaan pengusaha pemasok bahan pokok kepada Kementerian Perhubungan dan kementerian Perdagangan dan kementerian terkait di lainnya di Jakarta," ujar Asisten II Sekda Mahasunu menanggapi permintaan pengusaha pemasok bapok di Biak.
Mahasunu mengakui, selama ini suplai bahan pokok ke Biak dominan dari Surabaya dan Makassar, Sulawesi Selatan serta beragam jenis sayur mayor dari Manado.
Berdasarkan data rute tol laut Makassar-Biak dilayani kapal barang Caraka dominan dimanfaatkan pengusaha bahan bangunan dengan memasok semen dan barang campuran untuk memenuhi kebutuhan warga Biak sekitarnya.
 
Tol Laut Mampu Cegah Masuknya Komoditas Malaysia di Nunukan
Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengharapkan pasokan kebutuhan pokok melalui program tol laut dapat mengurangi pasokan produk Malaysia.
"Kita harapkan pasokan sembako melalui program tol laut ini dapat mengurangi pasokan produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan," ujar Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Herry Ageng Santoso di Nunukan, Senin (15/5/2017).
Ia berpendapat bahwa pasokan produk Malaysia ke daerah itu telah berlangsung puluhan tahun sehingga terkesan sangat sulit dihilangkan. Namun tidak tertutup kemungkinan semuanya dapat dibalik dengan lancarnya pasokan kebutuhan pokok dari dalam negeri.
Maraknya pasokan produk Malaysia masuk ke Kabupaten Nunukan akibat kurangnya produk dalam negeri yang masuk ke daerah itu. Maka solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia adalah mendatangkan barang-barang darei negara tetangga.
Kalaupun tidak dapat menghapuskan produk Malaysia di daerah itu, kata dia, minimal dikurangi setelah adanya pasokan produk dalam negeri melalui program tol laut agar masyarakat setempat tidak mengalami kelangkaan kebutuhan pokok.
Selain itu, lanjut Herry Ageng Santoso, lancarnya produk dalam negeri masuk ke daerah itu dapat menurunkan harga kebutuhan pokok dapat bersaing.
Selama ini, produk asal Malaysia terkesan memainkan harga akibat tidak adanya barang kebutuhan pokok lainnya. "Keberadaan tol laut memasok barang kebutuhan pokok produksi dalam negeri minimal dapat menekan harga produk Malaysia," ujar dia.
Herry Ageng Santoso menilai memutuskan mata rantai produk luar negeri beredar di Kabupaten Nunukan sangat sulit karena menjadi kebutuhan masyarakat setempat karena kualitas dan harga rendah.
 
Presiden : Tol Laut Mampu Tekan Biaya Logistik Hingga 25%
Presiden Jokowi optimistis dengan sejumlah program kemaritiman yang tengah dijalankan pemerintah bisa meningkatkan daya saing nasional.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah mengusahakan tol laut sebagai jalur transportasi laut bagi sejumlah komoditas. Dengan tol laut tersebut diharapkan wilayah-wilayah Indonesia, utamanya bagian Timur, untuk dapat terhubung sehingga mampu menekan harga komoditas.
Menurut Presiden, di Indonesia bagian Timur sudah dirasakan oleh masyarakat adanya penurunan harga 20% - 25%.
“Saya kira sebuah penurunan yang cukup tinggi. Namun, nantinya apabila rute dan trayek ini semakin banyak, kita meyakini bahwa turunnya harga-harga ini akan menjadi semakin lebih baik lagi," ujar Presiden melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (5/5/2017).
Selain tol laut, pemerintah juga mengembangkan dan membangun pelabuhan-pelabuhan baru di Indonesia. Terkini, Pelabuhan Tanjung Priok sudah mampu melayani kapal-kapal besar yang memiliki kapasitas lebih dari 10.000 TEUs.
Menurut Joko Widodo sudah berpuluh-puluh tahun belum pernah terjadi, hingga akhirnya dua minggu yang lalu kapal kontainer CMA-CGM merapat di Tanjung Priok.
“Artinya nanti juga akan ada penurunan biaya logistik dan transportasi. karena kita tidak usah transit ke negara-negara yang lain. Jadi bisa langsung masuk ke negara tujuan," kata Presiden.
Menurutnya hal ini hanyalah sebuah permulaan. Apabila pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dapat berkonsolidasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
Dia meyakini bahwa ke depan akan semakin banyak kapal-kapal besar lainnya yang ikut merapat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
 
Tol Laut Dorong Perdagangan Antar Pulau di Saumlaki
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kehadiran program tol laut Presiden Joko Widodo, mendorong timbulnya aktivitas perdagangan antar pulau di Saumlaki.
Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa sebelumnya masyarakat di Saumlaki tidak mengerti adanya perdagangan antar pulau karena menilai perdagangan antar pulau itu mahal dan terlalu jauh.
Oleh karenanya, Menhub menilai keberadaan tol laut ini selain bisa menurunkan disparitas harga di daerah terpencil dan terluar, ini juga bisa mendorong masyarakat menjadi kreatif dan memiliki suatu usaha baru bagi masyarakat yang bernilai ekonomi.
Pasalnya, kata dia dengan masuknya Saumlaki dalam rute jaringan tol laut telah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat mengambil peluang untuk menciptakan perdagangan yang bisa dimuat balik ke Jawa dari Maluku, usai kapal bermuatan sembilan bahan pokok (sembako) tersebut merapat di Pelabuhan Saumlaki.
“Di Saumlaki begitu ada kapal tol laut itu seperti berkah yang luar biasa bagi mereka, begitu ada kapal sembako datang di mana ada potensi untuk mengembalikan (muatan) dari sana menuju Pulau Jawa dan pulau lainnya,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Ternate, Senin (8/5/2017).
Sementara itu, ketika Menhub melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tual, Minggu (7/5) menilai bahwa lokasi tersebut memiliki peluang yang tinggi untuk menjadi sentra perdagangan ikan di Indonesia Timur.
Selain itu, Menhub Budi juga mendorong hasil perikanan dari Tual ini bisa langsung dibawa ke Darwin, Australia.
“Probabilitas Tual menjadi sentra perdagangan ikan itu lebih tinggi, bukan tidak mungkin kita akan subsidi kapal apakah itu dari Saumlaki atau Tual langsung ke Darwin. Jadi ikan-ikan yang mahal bisa langsung dibawa ke sana, saya sudah bicarakan ini dengan Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), jadi konsepnya adalah trade follow the ship,” ujar Menhub.
Menhub bahkan menyebut akan membawa wacana ini dalam kesempatan Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, pihaknya ber komitmen untuk terus mensukseskan pada tahun ini fokus untuk membangun Indonesia Timur. Terdapat dua program untuk membangun Indonesia Timur yaitu tol laut dan tol udara.
Menurutnya untuk lebih mendorong program tol laut Menhub Budi mengaku telah meminta kepada swasta untuk membangun “Rumah Kita”.
Menhub berpendapat jika dikerjakan dengan serius maka bukan tidak mungkin Rumah Kita ini bisa menjadi bisnis baru yang menguntungkan swasta dan masyarakat.
“Sekarang ini ada beberapa program, program tol laut kira-kira Rp300-Rp400 miliar pada tahun ini. Tol udara kira-kira Rp100-Rp200 miliar. Fokusnya Indonesia Timur, Indonesia Barat itu sedikit, cuma ke Natuna sama ke Mentawai,” pungkasnya.
(Logistics/bisnis.com/antara.com/hd

 
ALFI : Biaya Logistik Diakui Mulai Menurun
JAKARTA (LOGISTICS) : Turunnya volume pembiayaan di sektor logistik tak mem- pengaruhi investasi untuk pembangunan infrastruktur.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, dari sisi pembangunan infrastruktur malah mengalami kenaikan.
"Optimalisasi dan investasi di bidang informasi teknologi (e-logistik) juga mengalami kenaikan," katanya kepada Bisnis, Kamis (18/5/2017).
Investasi tersebut tak lepas dari meningkatnya permintaan di sektor logistik dalam negeri. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor logistik negara lain di ASEAN, Yukki mengatakan Indonesia tergolong beruntung.
Pasalnya volatilitas di beberapa negara tetangga mulai terlihat menurun. Misalnya, Singapura CAGR contract logistics-nya hanya sebesar 7,3%. Filipina 11,3%, dan Thailand 9,7% pada interval 2013 sampai 2017.
Tingginya permintaan pasar di Indonesia tak lepas dari pengaruh menjamurnya bisnis e-commerce.
 
ALFI Harapkan Sektor Transportasi dan Logistik 2017 Tumbuh Baik
donesia atau ALFI berharap sektor transportasi dan logistik tahun ini secara konstan mengalami pertumbuhan yang baik.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan kondisi ekonomi Indonesia pada semester pertama cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan pada tahun lalu 4,92 % dan tahun berjalan 2017 ini adalah 5,01%.
"Khususnya untuk bidang logistik dan transportasi kami rasakan pada bulan Januari dan Februari tetapi hal ini tidak diikuti pada pada bulan Maret yang mengalami penurunan kembali ini termasul jasa logistik yang melalui udara," jelas Yukki kepada Bisnis, Minggu (7/5).
Dia mengatakan kenaikan ini tidak terlepas juga dari peningkatan yang terjadi pada negara Asean +3 yang terdiri dari Cina,Jepang dan Korea sekalipun berada ditengah maraknya ketidakpastian ekonomi global dan sebagai penggerak utamanya adalah Tiongkok dan Jepang.
Yukki menilai, selain kekuatan nasional yang besar di Asean dimana jumlah penduduk Indonesia 40% menjadi modal besar negara maka pelaku usaha pun harus aktif bergerak di negara Asean lain-nya.
"Termasuk tiga negara diatas untuk dapat melakukan investasi di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi di negara Asean pun cukup baik bahkan ada yang diatas Indonesia," terang Yukki.
Misalnya, Myanmar, Filippna dan Vietnam di tahun ini dapat mencapai 6%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memasuki persaingan ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia harus fokus dengan cara mendorong deregulasi. Misalnya, menghilangkan tarif-tarif yang tinggi.
Pasalnya, dibandingkan negara Asean lain pelabuhan udara maupun laut Indonesia dikelola oleh BUMN. Hal itu dan pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi ini.
"KIta dukung untuk terus dilakukan agar produk-produk dalam negeri yang akan melakukan ekspor semakin dapat berkompetisi," jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
KEMENHUB : Ada 3 Perusahaan Siap Jadi Operator Pelabuhan Patimban Subang Jabar, Ada Asing (Jepang) dan Indonesia (Pelindo II)
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono mengatakan tiga perusahaan yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban itu berasal dari Jepang dan Indonesia.
"Sudah ada dua dari Jepang yang menyatakan ketertarikannya, Toyota dan Mitsubishi. Kalau yang dari Indonesia baru PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II," ujarnya di sela-sela Sosialisasi Musik Gratis Sepeda Motor 2017, Kamis (18/5).
Tonny menegaskan bagi semua pihak yang berminat untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban, memiliki peluang yang sama. Lantaran pemerintah akan membuka lelang untuk mengelola megaproyek pelabuhan di Kabupaten Subang, Jawa Barat itu.
Proses lelang digelar karena anggaran megaproyek yang diperkirakan bakal menelan sekitar Rp43 triliun tersebut sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, yakni Japan Internasional Corporation Agency (JICA) dan bersifat tidak ketat.
"Yang pasti nanti dilelang. Dan ada perusahaan asing ini, kan juga harus bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri," ujarnya.
Namun, Tonny belum bisa menyatakan kapan waktu lelang untuk operator Pelabuhan Patimban tersebut dapat dilaksanakan, mengingat belum dilakukannya penandatanganan perjanjian loan agreement dengan JICA.
"Untuk loan agreement-nya kan Jepang sudah oke, mereka tinggal invest. Tinggal diresmikan dengan penandatanganannya. Kalau di kita (Indonesia) tinggal greenbook. Untuk DED juga sudah, tinggal review-review saja," ujarnya.
Menurutnya pemerintah dipastikan akan membuka lelang kontraktor megaproyek tersebut setelah diperoleh kepastian penandatanganan perjanjian pinjaman antara Jepang dan Indonesia, yang ditargetkan diteken Juni tahun ini.
Tonny mengatakan pembangunan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat dilakukan pada 2018 dan diharapkan dapat mulai diluncurkan pada 2018.
"Tapi nanti itu untuk car terminal dulu, baru disusul terminal kontainer," terangnya.
Mauritz M. Sibarani, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan saat ini pemerintah sedang tahap finalisasi penyusunan detailed engineering desain (DED).
"Saat ini DED masih proses pembahasan antara tim konsultan dengan Tim Direktorat Kepelabuhanan," ujarnya, Kamis (18/5).
Pihaknya menargetkan penyelesaian proses penyusunan detailed engineering design (DED) proyek Pelabuhan Patimban dapat dirampungkan pada Juni tahun ini.
"Setelah penlok dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, dilapangan akan diukur lahannya dan mulai dilakukan pembebasan lahan. Secara pararel sedang dibahas penyelesaian desainnya. Targetnya mudah-mudahan Juni ini," terangnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan optimistis penandatanganan loan agreement proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dari Japan Internasional Corporation Agency (JICA), dapat terealisasi pada Juni tahun ini.
Pasalnya, selain saat ini sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian proyek strategis nasional tersebut sudah selesai, seperti penetapan lokasi (Penlok), rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, beberapa tahapan lainnya, seperti penyusunan DED maupun greenbook juga sedang dalam tahap penyelesaian.
Pihaknya optimistis, beberapa hal yang sedang dalam tahapan penyelesaian untuk menuju persyaratan penandatanganaan loan agreement tersebut dapat terselesaikan semuanya pada Juni tahun ini.
Optimisme target tersebut dapat tercapai dengan baik lantaran proyek pembangunan Pelabuhan Patimban adalah termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diketahui telah menandatangani Keputusan Gubernur
No.552.3/kp 328 Pemkam/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang.
Pada Penlok tersebut telah ditetapkan sejumlah lokasi untuk pembangunan areal penunjang dan jalan akses ke Patimban mencapai 372 hektare, di dua kecamatan, yang meliputi 5 desa di Kecamatan Pusakanagara dan satu desa di Pusakajaya. (Logistics/bisnis.com/hd)
"Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa paradigma pasar jasa logistik mulai beralih ke dalam negeri," paparnya.
Logistics Journal Nomer 182 / Maret 2017
cover maret 2017
 
 


Editorial - PAPERLESS
Tidak lebih dari 5 (lima tahun) ke depan akan terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pola pelayanan jasa yang bisa menggunakan atau berbasis komputer. Khususnya yang terkait dengan flow of document dan flow of money yang pada gilirannya akan bergerak juga pada flow of good.
Sudah banyak instansi Pemerintah, BUMN maupun swasta yang telah siap memanfaatkan keunggulan dari basis komputer ini. Hasil dari pemanfaatan ini sering kita kenal dengan istilah online. Contoh, instansi Bea Cukai sudah lama menerapkan flow of document mulai impor dan ekspor yang terkait dengan Indonesian Single Window (INSW) dan Asian Single Windows (ASW) yang terbaru adalah pembayaran secara online. Kalau perbankan sudah dipastikan siap untuk apapun yang menjadi kebijakan di sektor jasa kepelabuhanan yang terkait dengan pelayanan online. Karena setiap flow of money pihak perbankan selalu dengan sungguh-sungguh mengikuti pola yang dikehendaki stake holder penentu alur layanan jasa. Sedangkan perusahaan BUMN atau anak perusahaannya sebagai terminal operator juga sudah sebagian besar menerapkan online system dalam pembayaran jasa-jasanya, seperti halnya perusahaan jasa kepelabuhanan lainnya yang terkait, seperti pelayaran, freight forwarder atau jasa lainnya.
Hambatan yang saat ini masih belum bisa diurai adalah flow of document pada perusahaan pelayaran yang masih menerapkan offline pada pihak pengguna jasanya. Juga pada beberapa pihak angkutan darat yang belum menggunakan fasilitas online. Kondisi seperti ini tidak akan bertahan lama, karena tuntutan keadaaan menghendaki percepatan pelayanan serba cepat menggunakan layanan online.
Turbulensi teknologi informasi tidak bisa dihindari lagi. Lompatan-lompatan kemajuan perkembangannya telah banyak merubah tatanan dan pola-pola usaha di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Hampir semua sektor usaha ekonomi akan terus berubah dalam memberikan pelayanan dengan berbasis online, ini bukanlah sekedar trend tapi kebutuhan dasar pengguna jasa yang terus berkembang dan akan menggilas mereka yang tidak beradaptasi dengan tuntutan pengguna jasa akan kecepatan pelayanan yang dikehendaki.
Paperless adalah sebuah makna yang tidak perlu dokumen faktual, tapi pertukaran dokumen melalui basis pertukaran data elektronik berbasis online. Harapannya semua proses bisnis tidak lagi berlari ke sana kemari untuk melengkapi persyaratan dan keabsahan dokumen. Semuanya sudah selesai di dalam proses online. Sektor usaha ekonomi hampir sebagian besar sudah menggunakan fasilitas online, sektor di usaha jasa kepelabuhanan sudah sebagian menggunakan sebagian lainnya belum. Tunggu tidak lebih dari lima tahun akan berubah juga akhirnya. (guslim-maret'17)

 
Menhub Fasilitasi Shuttle Bus Untuk Angkutan Ro - Ro Tanjung Priok - Pandang Panjang
Mantan orang nomor satu di PT Angkasa Pura II tersebut mengatakan, shuttle bus gratis yang akan disediakan tersebut guna mengangkut penumpang-penumpang yang akan menggunakan kapal roll on roll off (Ro-ro) rute Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta – Pelabuhan Panjang, Lampung.
“Ke depan pihaknya [Menhub] juga berencana bersama Perum Damri dan PPD untuk menyediakan shuttle bus gratis dari sejumlah titik untuk mengangkut penumpang yang akan menggunakan kapal ro-ro ini,” demikian tertulis dalam siaran pers Kemenhub, Jakarta, Rabu (8/3/2017)
Dia mengatakan, dalam kurun waktu satu tahun terdapat 3 kapal ro-ro per hari yang melayani lintas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta – Pelabuhan Panjang, Lampung. Oleh karena itu, dia mencatat, setidaknya terdapat 500 truk yang dapat dialihkan dari jalan raya ke kapal ro-ro pada lintas tersebut.
Hanya saja, dia mengungkapkan, rata-rata tingkat keterisian atau okupansi truk di kapal ro-ro di rute Pelabuhan Panjang, Lampung – Tanjung Priok, Jakarta baru sebesar 60%. Sementara itu, tingkat okupansi penumpang di kapal ro-ro pada rute yang sama baru mencapai 20%.
Oleh karena itu, dia menuturkan perlu adanya perbaikan terkait dengan promosi. Dia menginginkan promosi segera dilakukan.
Dia menyatakan, biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha truk ketika menggunakan kapal ro-ro lebih rendah apabila dibandingkan dengan menggunakan jalan raya.
“Karena apa? Satu, karena sparepart [Suku cadang], kedua karena [ongkos] tol, ketiga biaya BBM solar, dan keempat karena di jalan banyak orang yang harus dikasih,” katanya.
Kemudian, dia meminta operator kapal Ro-ro pada lintasan Lampung – Jakarta – Semarang – Surabaya – Padangbay – Lembar menggunakan kapal dengan usia muda dan memiliki kecepatan lebih dari 20 knot.
Dengan begitu, dia berharap dapat meningkatkan efektivitas waktu perjalanan kapal sehingga lebih menarik minat para pengusaha angkutan truk untuk mengalihkan kendaraannya dari jalan raya ke kapal ro-ro.
Sementara itu, Sekretaris Perum DAMRI Arifin mengatakan, pihaknya akan melaksanakan angkutan umum gratis tersebut apabila hal tersebut merupakan penugasan terhadap perusahaan.
Meskipun akan menjalani angkutan tersebut, dia mengingatkan kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap pelayanan perusahaan yang selama ini secara reguler melayani trayek Jakarta – Lampung pulang dan pergi.
Dia menyatakan, sejauh ini penumpang angkutan umum DAMRI rute Jakarta – Lampung pulang dan pergi mencapai 700-800 orang per hari. Sementara itu, jumlah penumpang bisa mencapai 1.000 orang pada waktu week end.
Rute bus DAMRI dari Jakarta menuju Lampung atau sebaliknya, dia mengungkapkan, salah satu rute perusahaan yang mendatangkan keuntungan.
 
Rekomendasi Uji Petik armada Ro-Ro akan dtinjau ulang
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan saat ini sedang melakukan pengecekan kembali terkait catatan dan rekomendasi uji petik kapal-kapal Ro Ro beberapa waktu lalu.
Tim uji petik yang terdiri dari Marine Inspector Kantor Pusat Ditjen Hubla dan Tim Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) telah melakukan pemeriksaan uji petik secara acak terhadap 11 kapal Ro Ro di tiga pelabuhan, yakni Tanjung Priok, Tanjung Emas Semarang dan Merak Banten pada pertengahan Januari lalu.
Hasilnya tim menemukan adanya kekurangan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang bersifat minor. Mereka pun telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk segera dilengkapi dan diperbaiki.
Bobby R Mamahit, Dirjen Perhubungan Laut mengatakan pihaknya akan bersikap tegas terkait dengan kondisi kelaiklautan kapal di Indonesia. Untuk menindaklanjuti hasil uji petik tersebut, pihaknya melalui syahbandar pelabuhan terkait tengah melakukan pemeriksaan kembali apakah kapal-kapal tersebut telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan atau belum.
"Kalau dia tidak lengkapi akan kami cabut ijin kapalnya, tapi kalau BJL I kemarin sudah kami cabut. Itu dari hasil uji petik sudah tidak mungkin melayari," ujarnya, Kamis (27/2).
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Yan Risuandi mengungkapkan tidak ada batas waktu untuk setiap kapal untuk memperbaiki ataupun melengkapi kelaiklautan, tetapi ada kewajaran waktu sekitar satu bulan setelah catatan rekomendasi dikeluarkan.
"Sekarang pada tahap kami meminta kepada syahbandar apakah sudah dilaksanakan rekomendasi kami apa belum," ujarnya.
Kekurangan kapal diantaranya masih adanya pintu kedap air pada main deck/car deck tidak dapat ditutup dengan rapat/kedap, ramp door pada buritan kapal tidak tertutup dengan baik, rescue boat tidak dilengkapi dengan poster cara penurunan serta pintu menuju kamar mesin tidak dilengkapi daun pintu.
Begitu juga di Pelabuhan Merak, tim uji petik menemukan kekurangan yang bersifat minor seperti kurangnya familiarisasi terhadap penggunaan alat-alat kebakaran dan keselamatan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
ALFI Gagas Pameran Logistik Oil dan Gas Pasca Jadi Tuan Rumah Pameran Logistik Terbesar di ASEAN
JAKARTA (LOGISTICS) : Setelah Indonesia menjadi tuan rumah pameran logistik terbesar di Asean, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berencana menggagas event yang lebih besar lagi.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pihaknya segera mengevaluasi hasil dari pada penyelenggaraan tahun ini.
"Semua peserta akan kembali mengikuti kegiatan yang sama pada tahun depan dan bahkan kami akan mengembakan pada kegiatan logistik oil dan gas," katanya kepadaBisnis.com di Jakarta pada Minggu (5/3/2017).
Pada 2-4 Maret 2017 Indonesia menyelenggarakan pameran logistik CeMat Southeast Asia. Ini pertama kalinya Indonesia dipercaya menghelat pameran logistik internasional.
Pameran dan konfrensi yang diselenggarakan selama 3 hari ini dihadiri peserta dari 16 negara seperti Malaysia, Singapura, China, India, Taiwan, Jepang, Jerman, Swiss, Thailand, Inggris, Australia dan Italia. Sebanyak 5.000 peserta menghadiri kegiatan tersebut.
Penyelenggaraan CeMat Southeast Asia mendapat dukungan dari ALFI, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 
Jadi Tuan Rumah Pameran Logistik Terbesar ASEAN
Indonesia akan menjadi tuan rumah pameran logistik terbesar se -ASEAN untuk pertama kalinya tahun ini.
Pameran ini akan menghadirkan ITE Group Plc asal Inggris melalui PT Debindo International Trade Exhibitions untuk menyelenggarakan CeMat Southeast/TransAsia Jakarta/ ColdChain Indonesia.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengaku menyambut baik kerjasama CeMat Sotheast Asia, TransAsia Jakarta, dan ColdChain Indonesia.
Ia berharap, eksibisi ini dapat menghadirkan solusi agar industri logistik di kawasan ASEAN khususnya Indonesia, dapat lebih maju dengan mengembangkan jaringan bisinis, dan meminimalisir biaya logistik yang masih tinggi.
“Kami menyambut baik eksibisi ini. Diharapkan, dari kerjasama CeMat Southeast Asia, TransAsia Jakarta, dan ColdChain Indonesia dapat mengembangkan jaringan bisnis dan menjadi solusi bagi kemajuan industri logistik di kawasan ASEAN terutama Indonesia, ” ujar Yukki di Jakarta (28/2/2017).
Indonesia sendiri dianggap sebagai negara dengan peluang besar bagi bisnis logistik. Kegiatan ini akan diselenggarakan mulai tanggal 2-4 Maret 2017 mendatang di ICE BSD City, Tangerang.
Event ini akan dihadiri peserta dari 16 negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, India, Taiwan, Jepang, Jerman, Swiss, Thailand, Inggris, Australia dan Italy, yang dimana dihadiri oleh lebih dari 5000 peserta.
“Jadi, bisa dipastikan bahwa pameran ini bukan hanya sebuah pertemuan yang tidak menghasilkan. Lebih dari itu, kita akan mengejar peluang kerjasama sekecil apapun. Ini akan jadi awal yang baik untuk mengubah wajah industri logistik dalam negeri,” imbuhnya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan CeMAT telah sukses diadakan di Hannover Jerman, Shanghai China, Moskow Rusia, Mumbai India, dan Melbourne Indonesia. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Bandara di KIT Perlu Berbenah Untuk Tunjang Sector Logistic Perikanan
JAKARTA (LOGISTICS) : Sejumlah bandara di kawasan Indonesia Timur perlu pembenahan untuk menunjang logistik komoditas perikanan.
Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PT Angkasa Pura Logistik Satrio Witjaksono mengatakan, wilayah Indonesia Timur merupakan sentra industri perikanan utama. Hanya saja pengangkutan via udara tidak maksimal lantaran fasilitas yang tidak memadai.
"Yang perlu disiapkan adalah cold storage dan runway-nya diperpanjang," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (8/3/2017).
Dia menyebut, kota-kota yang fasilitas bandaranya perlu ditingkatkan yaitu Manado (Sam Ratulangi), Biak (Frans Kaisiepo), Ambon (Pattimura), dan Kupang (Eltari).
Menurutnya, dengan memperpanjang runway atau landasan pacu, pesawat yang lebih besar akan bisa mendarat di kota tersebut. dengan demikian kapasitas angkut juga akan semakin banyak.
Sedangkan dengan adanya cold storage, ikan akan bisa disimpan lebih lama. Pasalnya, ikan merupakan komoditas yang cepat rusak jika tidak disimpan di suhu rendah.
 
Beberapa Pusat Logistik Berikat Belum Optimal
Lebih jauh, sebagai salah satu paket kebijakan ekonomi Pusat Logistik Berikat atau PLB diklaim belum berdampak positif bagi sejumlah pelaku usaha dengan komoditas tertentu.
Ivan Kamadjaja, CEO PT Kamadjaja Logistics mengakui PLB milik Kamadjaja Logistics yang berlokasi di Cibitung, Bekasi, belum beroperasi karena belum memiliki customer.
Dia mengatakan, PLB adalah sebuah konsep baru yang ditetapkan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi II. Namun, masih banyak aturan teknis yang belum meng akomodasi banyak hal.
“Misalnya, rokok boleh atau tidak? Begitu juga masalah IT,” ungkap Ivan kepada Bisnis, Rabu (8/3/2017).
Dia mengatakan, salah satu penyebab kosongnya PLB di Cibitung dikarenakan calon customer sudah menempatkan barang mereka ke PLB lain. Salah satu customer tetap Kamadjaja Logistics adalah PT Unilever Indonesia yang telah memasukkan barang- mereka untuk disimpan ke PLB miliki Agility.
“Namun, Maret ini, kami akan buka PLB sejenis di Surabaya. Di sana sudah adacustomer, Unilever juga. Dia yang meminta kami buka di sana,” tuturnya.
Dia menyebut Kamadjaja Logistics akan mengikuti kebutuhan pelanggandimana tempat yang bagus untuk membuka PLB. Beberapa lokasi yang kerap disebutkan oleh pelanggan adalah Surabaya dan Medan.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan pihaknya sudah menerima sejumlah pengaduan dari perusahaan-perusahaan logistik yang memiliki PLB dan tidak mendapatkan profit sesuai target.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah masih konsisten dengan pengembangan PLB. Oleh sebab itu tahun ini, pemerintah masih akan melakukan peresmian sejumlah kawasan sebagai PLB. Menurutnya, PLB masih menjadi program andalan pemerintah guna mengefisiensikan biaya logistik. (Logistics/Bisnis.com/hd)

 
PT AP II Kaji Pembangunan Cargo Village di Bandara Kualanamu
JAKARTA (LOGISTICS) : Operator 13 bandara di Indonesia, PT Angkasa Pura II (Persero) tengah mengkaji peluang pembangunan cargo village di Bandara Kualanamu, setelah rampungnya pembangunan cargo village di Bandara Soekarno Hatta.
Denny Fikri, Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo (AP KArgo), anak usaha PT Angkasa Pura II mengatakan seusai tender untuk mitra operator cargo village Bandara Soekarno-Hatta bulan ini, induk usaha akan melakukan tender untuk kontruksi pengembangan kawasan cargo village September 2017.
“Kalau infrastruktur yang akan dibangun itu yang di Cengkareng, kalau yang di daerah sebenarnya infrastruktur sudah jadi semua, misalnya di Kualanmu fasilitas sudah bagus, parkir pesawat sudah ada, lini I baru bagus, kawasan kosong masih luas, lini II sudah bagus,” tutur Denny kepada Bisnis, Senin (6/3).
Denny menyebut, tantangan AP Kargo saat ini adalah bagaimana memastikan tingkat keterisian kargo menuju Kualanamu cukup banyak.
Pasalnya, AP Kargo ingin ada volume kargo yang besar di bandara tersebut. Dengan demikian, AP II juga bisa menjadikan Bandara Kualanamu sebagai hub internasional untuk Indonesia bagian Barat.
“Cuman mungkin volume kita saat ini masih banyak di Cengkareng, jadi saat ini hub kita coba, dan kita review dulu tetapi nanti konsep cargo village di Bandara Kualanamu pasti akan berbeda dengan Cengkareng,” terangnya.
Denny belum mau mengatakan secara detail konsep cargo village di Kualanamu. Menurutnya, konsep tersebut masih dalam kajian dalam internal perusahaan.
Dia menyebut kendala saat ini tidak banyak volume pengiriman barang keluar ataupun ekspor dari Bandara Kualanamu. Sebaliknya, arus barang masuk alias impor melalui Bandara Kualanamu mudah terbilang cukup tinggi.
Kesenjangan volume keluar-masuk barang inilah yang membuat AP Kargo sebagai anak usaha AP II masih merahasiakan konsep besar cargo village di Kualanamu.
“Barang masuk banyak, tetapi barang keluar sedikit. Karena industri tidak ada, belum maksimal, berbeda sama Jakarta,” tegasnya.
Denny menyebut, selain di Bandara Kualanamu, AP Kargo juga akan meningkatkan volume kargo pada 11 bandara lainnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Awaluddin mengatakan, guna menggenjot kontribusi pendapatan aeronautika ke depannya, Angkasa Pura II mendirikan dua anak usaha baru pada 2016, yakni PT Angkasa Pura Propertindo (APP) dan PT Angkasa Pura Kargo (APK).
Kedua anak usaha baru ini melengkapi anak usaha yang sebelumnya sudah beroperasi, yaitu PT Angkasa Pura Solusi (APS). Dari ketiga anak usaha ini, Angkasa Pura II optimistis porsi pendapatan nonaeronautika akan terus meningkat.
Saat ini, kontribusi pendapatan dari bisnis aeronautika masih lebih besar ketimbang bisnis nonaeronautika. Dia berharap bisnis nonaeronautika pada 2018 bisa mencapai 50% atau lebih, dari total pendapatan perusahaan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Arpeni Akan Operasikan 4 Unit Kapal Ro-Ro Jakarta-Surabaya
JAKARTA(LOGISTIK) : Kementerian Koordinator Kemaritiman menyatakan bahwa salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyediaan jasa transportasi laut, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk., siap turut menyediakan sebanyak empat kapal ro-ro untuk melayani rute Jakarta - Surabaya.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan menyambut baik rencana keterlibatan swasta dalam menyediakan kapal roro Jakarta - Surabaya tersebut.
"Mereka tadi katanya siap,menyiapkan empat kapal," tuturnya usai menggelar pertemuan dengan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk., di Kemenko Kemaritiman, Senin (6/3).
Menurutnya dengan turut sertanya swasta dalam penyediaan sarana transportasi laut, yakni kapal Ro-Ro Jakarta - Surabaya itu, maka beban kelebihan kendaraan yang biasanya dialami jalan raya, bisa dialihkan ke moda transportasi laut.
Menurutnya dengan beroperasinya kapal Ro- Ro tersebut maka akan berdampak pada berkurangnya tingkat kepadatan lalu lintas di jalur darat, sehingga biaya logistik dapat ditekan dengan sebaik-baiknya.
Pasalnya, dalam satu kapal, jumlah truk yang bisa diangkut dalam sekali jalan bisa mencapai kisaran 269 truk.
"Jadi tidak semua lewat darat. Kapal roro ini bisa mengangkut 269 truk kontainer. Sekarang sudah ada, kapalnya udah mau jalan. Itu nanti pagi dan sore," ujarnya.
Selain itu, pada sisi lain, dengan mengandalkan perjalan via laut menggunakan kapal Ro-Ro iru, maka ribuan truk juga akan lebih terhindar dari praktek pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum saat menempuh perjalanan darat.
“Kita berharap beberapa bulan ke depan sudah ada kapal ro-ro Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang, Jakarta - Bandar Lampung, dll. Kalau ini jalan, akan membuat ekonomi kita ekonomis lagi, juga mengurangi pungli-pungki," terangnya.
Pihaknya berharap per usahaan swasta tersebut dapat merealisasikannya setidaknya enam bulan ke depan. "Katanya sedang melakukan pembicaraan dengan perbankan,jadi ya sekitar 6 bulanan lah," ujarnya.
Hal senada disampaikan juga oleh Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, yang mem benarkan bahwa PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. akan ikut menggarap kapal ro-ro rute Jakarta - Surabaya.
"Katanya empat kapal, bertahap, dua dua dulu. Nanti satu dari Jakarta dan satunya dari Surabaya. Perjalanan kan sekitar 22 jam, jadi nanti 2 jam loading 22 jam perjalanan," terangnya.
Pihaknya juga sependapat untuk dapat juga mendorong peran swasta dalam penyediaan kapal ro-ro untuk mengangkut truk kontainer dari Jakarta - Surabaya tersebut.
Pasalnya, beban jalanan di sepanjang jalur Jakarta - Surabaya, terutama Pantura, sudah sangat berlebihan, sehingga perlu dialihkan melalui moda transportasi laut.
"Tentu ini akan mendorong biaya logistik semakin murah," ujarnya. Pihaknya pada intinya sangat mendukung peran serta swasta dalam hal tersebut, tentu dengan tanpa mengesampingkan perusahaan pelat merah.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk., Oentoro Surya enggan memberikan komentarnya usai menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan si Kemenko Kemaritiman, Senin (6/3).
Hingga berita ini diturunkan, Bisnis juga sudah berusaha menghubungi Corporate Secretary PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk., namun juga belum mendapatkan jawaban.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan kapal feri dalam angkutan lebaran 2017 guna mengurangi jumlah kendaraan yang berada di jalan raya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jumlah kendaraan di jalan raya dapat berkurang cukup signifikan apabila kendaraan-kendaraan seperti bus dapat dialihkan menggunakan kapal feri.
“Kalau kapal Ro-ro [Roll on roll off] bisa berjalan dengan baik, maka kalau katakan bisa 400 bus masuk ke dalam kapal roro, itu akan signifikan,” kata Budi, Jakarta, Jumat (24/2).
Menurutnya Pemerintah pada angkutan lebaran tahun ini ingin menggunakan jalur laut sebagai salah satu alternatif untuk angkutan lebaran, selain jalur berbasis rel yang telah mulai dilakukan.
 
Menhub : Angkutan Ro-Ro Jakarta-Semarang-Surabaya Mesti Beroperasi 1 April 2017
Menteri Perhubungan Budi Kar ya Sumadi meminta angkutan kapal feri ja rak jauh rute Jakarta – Semarang – Sura - baya bisa beroperasi paling telat 1 April 2017.
Permintaan itu disampaikan ke - pada PT ASDP Indonesia Ferry dan operator kapal feri swasta guna mempersiapkan operasional ang kutan kapal berjenis roll on roll off (Ro-Ro) dalam satu bulan. “Saya akan upayakan paling lam bat April .
Jadi, 1 April sudah kick off Ro-Ro itu,” katanya seusai menjadi pembicara kun ci diskusi bertema Industri Pi lihan Dalam Kerangka Strategi In dustrialisasi Indonesia 2045 yang di gelar Universitas Diponegoro dan Komite Ekonomi dan Industri Na sional (KEIN) di Semarang, Rabu (22/2).
Menhub menjelaskan beberapa kali diskusi antarpemangku kepentingan dilakukan guna menyiapkan kapal Ro-Ro rute Jakarta – Semarang – Surabaya. Budi Karya menambahkan diskusi intensif itu akan terus di lanjutkan sampai dengan kapal Ro-ro rute Jakarta-Semarang-Surabaya ber operasi. Dalam diskusi tersebut, dia me - ngatakan salah satu yang diba has adalah soal tarif yang akan dikenakan kepada perusahaan ang - kut an barang berbasis jalan raya.
Masalah tarif itu sangat sensitif ka rena terkait langsung dengan prog ram pengalihan angkutan ba rang dari jalan raya menuju ka pal Ro-ro. “Sekarang ini kan ada ukuran tarif, waktu, kendaraannya sendiri. Nanti, kita akan buka-bukaan. Kalau memang efi sien dan bisa ber saing, lakukan itu,” tegasnya.
Budi Karya berjanji akan mem - berikan subsidi angkutan barang yang memanfaatkan kapal Ro-Ro lin tas Jakarta-Semarang-Surabaya. Saat ini, tuturnya, Ke men te rian Perhubungan belum meng alo - kasikan subsidi kapal Ro-ro lintas Jakarta – Semarang – Surabaya
Namun, Menhub menegaskan akan menganggarkan dalam APBN Per ubahan 2017 jika diperlukan. “Kita sudah pernah diskusi se - kali, tapi kita akan diskusi lagi te rus kita matangkan,” katanya. Menhub meyakini pasar peng - guna angkutan kapal feri jarak ja uh rute Jakarta – Semarang – Surabaya cukup banyak mengingat po tensi pasarnya juga besar. Potensi pasar angkutan kapal Ro-ro, ungkapnya, tergambar dari ang kutan feri jarak jauh di rute lain.
Saat ini, rute feri jarak jauh yang sudah beroperasi adalah rute Pelabuhan Panjang, Lampung – Pe labuhan Tanjung Priok, Jakarta dan rute Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya – Pelabuhan Lembar, Lom bok. Budi Karya mengklaim banyak angkutan barang beralih dari jalan raya ke kapal Ro-Ro di dua rute tersebut. “Tinggal berapa kita sang - gup, berapa pelabuhan sanggup, me reka akan pindah,” tuturnya.
Untuk mendukung pelaksanaan ope rasional kapal Ro-Ro Jakarta – Semarang – Surabaya, menhub se gera mengeluarkan peraturan khusus berkaitan dengan ope ra - sio nal jembatan timbang. Beleid jembatan timbang di jalur pantai utara (Pantura) dilakukan sem bari menjalankan angkutan ka - pal Ro-ro rute Jakarta – Semarang -Surabaya. Kemenhub bakal membatasi ang kutan barang yang melewati jalur Pantura karena jalur itu terus mengalami kerusakan meskipun setiap tahun diperbaiki.
“Kita membatasi sesuai kapasitas. Ka takanlah, truk maksimal 10 ton, ya 10 ton. Kalau lebih, kembali. Ti dak ada istilah-istilah denda,” katanya. Selama ini, dia menuturkan denda yang dikenakan terhadap truk bermuatan berlebih di jem - batan timbang tidak sesuai dengan be saran biaya yang dikeluarkan un - tuk memperbaiki kerusakan jalan.
 
KESIAPAN ARMADA
Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Faik Fah mi menyatakan pihaknya sudah menyiapkan satu kapal Ro-ro. Pada hari ini, Kamis (23/2), imbuhnya, ASDP juga bakal bertemu lagi dengan pemangku kepentingan guna membahas feri jarak jauh.
“Kita ada 1 kapal Portlink 3 yang su dah kita siapkan,” katanya. Saat ini, dia menuturkan tan - tangan operasional angkutan kapal feri jarak jauh adalah soal biaya truk melalui jalur darat masih le bih murah. Tidak hanya itu, dia mengungkapkan masih ada keterbatasan sarana untuk angkutan kapal feri jarak jauh.
Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bi - dang Distribusi dan Logistik, me nyatakan masih berat jika feri jarak jauh Jakarta-SemarangSu rabaya dipaksakan beroperasi pada April.
Apalagi, tegasnya, pe labuhan sandar kapal Ro-Ro meng gunakan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan III. Dia menghitung biaya di pelabuhan jika menggunakan pelabuhan BUMN bisa mencapai 5%-15%. Dengan komposisi itu, pa parnya, tarif feri jarak jauh kemungkinan akan lebih mahal dibandingkan dengan melalui jalur darat.
Dia menyarankan pemerintah perlu memberikan subsidi jika ang kutan kapal Ro-Ro dipaksakan ber operasi pada April 2017. Menurutnya, pemerintah bisa mengalihkan dana perbaikan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk subsidi kapal Ro-Ro.
Dia berharap proyek kapal Ro-Ro rute Jakarta – Semarang – Surabaya berjalan secara berkesinambungan atau tidak sekadar menjadi proyek seremonial yaitu jalan di awal kemudian berhenti.Permintaan itu disampaikan ke - pada PT ASDP Indonesia Ferry dan operator kapal feri swasta gu na mempersiapkan operasional ang kutan kapal berjenis roll on roll off (Ro-Ro) dalam satu bulan.
“Saya akan upayakan paling lam bat April . Jadi, 1 April sudah kick off Ro-Ro itu,” kata - nya seusai menjadi pembicara kun ci diskusi bertema Industri Pi lihan Dalam Kerangka Strategi In dustrialisasi Indonesia 2045 yang di gelar Universitas Diponegoro dan Komite Ekonomi dan Industri Na sional (KEIN) di Semarang, Rabu (22/2). Menhub menjelaskan beberapa kali diskusi antarpemangku ke - pentingan dilakukan guna menyiap kan kapal Ro-Ro rute Jakarta – Semarang – Surabaya.
Budi Karya menambahkan dis - kusi intensif itu akan terus di lan - jut kan sampai dengan kapal Ro-ro rute Jakarta-Semarang-Surabaya ber operasi. Dalam diskusi tersebut, dia me - ngatakan salah satu yang diba has adalah soal tarif yang akan di kenakan kepada perusahaan ang - kut an barang berbasis jalan raya. Masalah tarif itu sangat sensitif ka rena terkait langsung dengan prog ram pengalihan angkutan ba rang dari jalan raya menuju ka pal Ro-ro.
“Sekarang ini kan ada ukuran tarif, waktu, kendaraannya sendiri. Nanti, kita akan buka-bukaan. Kalau memang efi sien dan bisa ber saing, lakukan itu,” tegasnya. Budi Karya berjanji akan mem - berikan subsidi angkutan barang yang memanfaatkan kapal Ro-Ro lin tas Jakarta-Semarang-Surabaya. Saat ini, tuturnya, Ke men te rian Perhubungan belum meng alo - kasikan subsidi kapal Ro-ro lintas Jakarta – Semarang – Surabaya. Na mun, Menhub menegaskan akan menganggarkan dalam APBN Per ubahan 2017 jika diperlukan. “Kita sudah pernah diskusi se - kali, tapi kita akan diskusi lagi te rus kita matangkan,” katanya.
Menhub meyakini pasar peng - guna angkutan kapal feri jarak ja uh rute Jakarta – Semarang – Su rabaya cukup banyak mengingat po tensi pasarnya juga besar. Potensi pasar angkutan kapal Ro-ro, ungkapnya, tergambar dari ang kutan feri jarak jauh di rute lain. Saat ini, rute feri jarak jauh yang sudah beroperasi adalah rute Pelabuhan Panjang, Lampung – Pe labuhan Tanjung Priok, Jakarta dan rute Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya – Pelabuhan Lembar, Lom bok.
Budi Karya mengklaim banyak angkutan barang beralih dari jalan raya ke kapal Ro-Ro di dua rute tersebut. “Tinggal berapa kita sang - gup, berapa pelabuhan sanggup, me reka akan pindah,” tuturnya. Untuk mendukung pelaksanaan ope rasional kapal Ro-Ro Jakarta – Semarang – Surabaya, menhub se gera mengeluarkan peraturan khusus berkaitan dengan ope ra - sio nal jembatan timbang.
Beleid jembatan timbang di jalur pantai utara (Pantura) dilakukan sem bari menjalankan angkutan ka - pal Ro-ro rute Jakarta – Semarang -Surabaya. Kemenhub bakal membatasi ang kutan barang yang melewati jalur Pantura karena jalur itu terus mengalami kerusakan meskipun setiap tahun diperbaiki. “Kita membatasi sesuai kapasitas. Ka takanlah, truk maksimal 10 ton, ya 10 ton. Kalau lebih, kembali. Ti dak ada istilah-istilah denda,” katanya. Selama ini, dia menuturkan denda yang dikenakan terhadap truk bermuatan berlebih di jem - batan timbang tidak sesuai dengan be saran biaya yang dikeluarkan un - tuk memperbaiki kerusakan jalan. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Kemenhub Terbitkan Regulasi Baru Hasil Revisi Perhitungan Tarif Angkutan Udara
Perintis JAKARTA (LOGISTIK) : Guna meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis, Kementerian Perhubungan merevisi aturan penghitungan tarif penumpang angkutan udara perintis.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 18/2017 tentang formulasi biaya operasi penerbangan angkutan udara perintis dan tarif penumpang angkutan udara perintis 2017.
“Beleid ini menggantikan PM No. 194/2015 tentang tarif angkutan udara perintis. Beleid baru menyangkut tarif angkutan udara perintis berlaku mulai 22 Februari 2017,” ujar JA Barata, Plt Kapuskom Publik Kemenhub, Selasa (07/03).
Dalam beleid baru, tarif penumpang angkutan udara perintis dihitung berdasarkan atas tiga hal, yakni pertama, penggunaan pesawat udara jenis propeller dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 30 kursi.
Kedua, total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (full costing) dengan tingkat keuntungan atau margin paling banyak sebesar 10%. Ketiga, daya beli masyarakat, data realisasi penerbangan tahun sebelumnya dan data keuangan maskapai.
Sementara pada beleid sebelumnya, tarif penumpang angkutan udara hanya dihitung berdasarkan biaya pokok operasi pesawat udara, daya beli masyarakat dan data realisasi penerbangan perintis sebelumya.
Kemudian, perhitungan biaya operasi pesawat udara pada beleid baru juga lebih rinci ketimbang beleid sebelumnya. Formulasi biaya operasi dihitung berdasarkan biaya jasa angkutan udara per satuan unit produksi, ditambah keuntungan.
Biaya jasa angkutan udara terdiri dari dua komponen, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung antara lain seperti sewa pesawat, asuransi, gaji kru, gaji teknisi, pelumas, bahan bakar, tunjangan kru, pemeliharaan.
Kemudian, jasa kebandarudaraan, jasa navigasi penerbangan, jasa groundhandling dan biaya katering penerbangan. Sedangkan, biaya tidak langsung hanya meliputi biaya organisasi dan biaya pemasaran atau penjualan.
Adapun, maskapai yang mengenakan pungutan dan atau biaya tambahan, termasuk juga biaya tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang di luar ketentuan beleid baru, wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri.
Untuk diketahui, jumlah rute penerbangan perintis pada tahun mencapai 193 rute. Apabila terdapat rute baru dan tarif angkutan udara perintis belum ditetapkan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberlakukan tarif sementara.
 
Garuda Buka 3 Rute Penerbangan Perintis Baru
Maskapai penerbangan plat merah, Garuda Indonesia berencana membuka rute penerbangan dengan menyasar destinasi yang memiliki bandara perintis di Sulawesi Selatan.
Sentot Mujiono, VP Region Kalimantan, Sulawesi & Papua-‎Garuda Indonesia, mengemukakan destinasi yang tengah dijajaki perseroan tersebut meliputi Tana Toraja, Selayar dan Palopo yang dinilai potensial karena memiliki daya tarik dari sisis pariwisata.
"Kami saat ini tengah memantau pertumbuhan penumpang di tiga destinasi ini, namun memang trennya cukup baik, sangat potensial," katanya, Kamis (2/3/2017).
Jika terealisasi, lanjut Sentot, pelayanan penerbangan ke bandara perintis pada tiga destinasi tersebut akan menggunakan pesawat baling-baling jenis ATR72-600.
Menurutnya, seluruh destinasi tersebut selain memiliki potensi menarik kunjungan wisatawan juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif sehingga berpengaruh pada mobilitas masyrarakat dan membutuhkan moda transportasi yang cepat.
Terlebih, kondisi geografis tiga destinasi tersebut yang berada di daratan tinggi maupu kepulauan sehingga akses melalui darat dari Makassar membutuhkan waktu yang cukup lama jika ditempuh melalui jalur darat.
"Perencanaan sudah kami siapkan, untuk jadwal penerbangan memungkinkan dilayani tiga kali dalam sepekan. Tetapi itu tentu masih bisa berubah dengan melihat tren pasar penumpang udara untuk Toraja, Palopo dan Selayar," paparnya.
Adapun untuk skala regional, urai Sentot, ekspansi layanan penerbangan perintis juga akan dilakukan pada sejumlah destinasi di Sulawesi, Papua dan Kalimantan.
Di sisi lain, perseroan juga memacu tingkat keterisian pesawat atau load factor di hub Makassar melalui penyelenggaraan Garuda Indonesia Travel Fair 2017 yang dijadwalkan berlangsung pada 10-12 Maret mendatang.
Pada even tersebut, perseroan membidik angka transaski penjualan tiket sebesar Rp20 miliar untuk seluruh rute yang dilayani baik domestik maupun internasional dengan titik keberangkatan melalui Makassar.
"Namun memang, untuk GATF ini lebih cenderung menyasar masyarakat yang memiliki perencaaan liburan ke destinasi-destinasi layanan Garuda. Tetapi ini signifikan dalam mendongkrak tingkat keterisian, untuk GATF di Makassar sendiri kami targetkan ada 20.000 pengunjung," paparnya.
Manager Sales & Service Garuda Indonesia Makassar, Agung Gunawan menambahkan tema "more for less" yang diangkat pada GATF 2017 Makasar, yang dimaksudkan memberikan kemudahan dalam merencanakan perjalanan liburan ke puluhan destinasi.
Dia menjelaskan, pihaknya menggandeng Bank Mega dan 13 travel agen yang ikut berpartisipasi. "Selama pameran, ada cash back, coucher hingga Rp 100 juta dan promo paket wisata murah," bebernya.
(Logistik/bisnis.com/hd)

 
Akan Dimulai April 2017 Penerbangan Cargo Manado - Jepang
MANADO (LOGISTICS) : Para pelaku usaha di sektor perikanan mulai April 2017 bisa mengirim langsung komoditas ikan segar ke Jepang menyusul rencana penerbangan kargo langsung ke Manado.
Wakil Ketua Kamar Dagang & Industri (Kadin) Sulawesi Utara, Daniel Singal Pesik, mengatakan penerbangan langsung tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kadin dengan The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI).
"Seminggu mereka terbang dua kali, bahkan ada rencana seminggu empat kali. Tapi perlu juga disinggung, cool room di airport harus ditambah agar kualitas tidak downgrade," jelasnya kepada Bisnis.com, Rabu (8/3/2017).
Menurut Daniel, komoditas ikan segar merupakan primadona bagi sejumlah negara seperti Jepang, Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat. Dia mengakui, permintaan ikan segar tidak pernah turun. Namun, produksi saat ini di Sulawesi Utara tengah turun sehingga tidak mampu memenuhi permintaan yang tinggi.
Oleh karena itu, dia mengimbau para pengusaha perikanan di para pengusaha ikan di kawasan timur Indonesia (KTI) untuk bisa memanfaatkan penerbangan kargo langsung tersebut agar ekspor ikan segar tetap menggeliat.
Secara umum, Daniel memperkirakan ekspor Sulut bakal merangkak mulai April 2017. Dalam tiga bulan pertama, dia mengakui ekspor masih lesu seiring dengan siklus produksi di awal tahun yang masih rendah.
BPS mencatat, ekspor Sulut pada Januari 2017 turun 37% secara tahunan menjadi US$56,78 juta. Nilai ekspor bahkan tergerus hingga 54,51% bilan dibandingkan dengan posisi Desember 2016.
Disisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat tingkat realisasi belanja mencapai Rp167 miliar per Februari 2017 atau kurang dari 5% dari target yang dicanangkan. Satuan kerja perangkat daerah atau SKPD diminta untuk tidak menunda-nunda penggunaan anggaran agar serapan belanja bisa optimal.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw, mengatakan realisasi belanja anggaran tersebut terbilang rendah karena haya setara 4,7% dari target Rp3,5 triliun. "Jadi untuk SKPD saya minta jangan tunda-tunda lagi, Mei nanti mungkin perlu ada APBDP [anggaran pendapatan dan belanja daerah-perubahan]," jelansya dalam Apel Kerja Aparatus Sipil Negara di Manado, Senin (6/3/2017).
Sementara itu, realisasi pendapatan Sulawesi Utara lebih tinggi dari realisasi belanja. Realisasi pendapatan provinsi Nyiur Melambai itu telah mencapai Rp452,8 miliar ata 12,73% dari target Rp3,55 triliun. Realisasi pendapatan terutama disumbang oleh komponen pendapatan asli daerah atau PAD.
Di sisi lain, tahun ini, Sulawesi Utara bakal menerima dana transfer dari pusat sebanyak Rp4,42 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp1,34 triliun dana alokasi umum (DAU), Rp990 miliar dana alokasi khusus (DAK), Rp961 miliar dana bagi hasil (DBH), dan Rp961 miliar dana desa. (Logistics/bisnis.com/hd)