Logistics Journal Nomor : 203 / Desember 2018
 
cover desember 2018

Editorial - TOLL TRANS JAWA
Suatu kenyamanan bagi mereka yang tinggal di pulau Jawa, karena sudah terhubung antara sisi barat dengan sisi timur pulau Jawa dengan jalan toll. Ada suatu perubahan di masyarakat jika dilewati jalan toll, maka area tersebut menjadi lebih terbuka untuk menerima segala bentuk perubahan yang menjadi akibat bawaan terbukanya suatu kawasan karena disebabkan oleh adanya akses jalan. Perubahan ekonomi, sosial, budaya bahkan adat istiadat keseharian bisa berubah perlahan tapi pasti.
Harapan terbesarnya adalah adanya perubahan ekonomi suatu kawasan dengan hadirnya jalan toll di wilayah tersebut. Baik oleh penikmat langsung jalan toll tersebut seperti mobil pribadi, angkutan umum, angkutan barang maupun penikmat tak langsung yaitu harga tanah semakin tinggi harga per meter perseginya. Perubahan ekonomi ini menjadi harapan setiap kepala daerah yang kawasannya di lewati jalan toll akan meningkatkan kegiatan investasi bagi daerahnya. Padahal setiap kegiatan investasi akan juga merubah fungsi lahan di daerah tersebut. Dahulunya sebagian besar lahan pulau jawah berfungsi sebagai tanah sawah. Sehingga kehadiran jalan toll di suatu daerah akan merubah beberapa fungsi kawasan tentunya dengan harapan akan menambah nilai ekonomi di kawasan tersebut dan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat.
Kecepatan pegerakan barang adalah tolok ukur dari hadirnya jalan toll. Ambil contoh, masuknya jalan toll mulai dari kawasan Pelabuhan Tanjung Perak sampai dengan Probolinggo yang melewati jalur Rembang-Pasuruan, maka akan memudahkan pergerakan barang dari kawasan industri PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) dari Pasuruaan ke Pelabuhan Tg. Perak atau sebaliknya. Demikian pula dibukanya akses jalan toll dari Surabaya ke Mojokerto bahkan sampai Solo sudah tersambung, maka akan memudahkan kegiatan transportasi barang di kawasan Sepanjang, Geluran, Kletek, Driyorejo sampai Krian. Dimana sepanjang jalan arteri kiri dan kanan tersebut berjajar-jajar pabrik yang memadatkan atau dengan kata lain memacetkan jalan arteri selama ini. Dibukanya akses jalan toll tentunya akan mempercepat pergerakan barang di sapanjang Surabaya, Sidoarjo sampai dengan Mojokerto, selain akan mengurangi beban jalan arteri, juga mengurangi frekwensi kecelakaan karena bertemunya ragam moda angkutan dalam satu jalan arteri, yang paling utama akan mengurangi biaya BBM dan efek domino yang positif lainnya.
Toll Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Sidoarjo-Pasuruan yang sudah beroperasi lebih dari 6 (enam) bulan terakhir, peminat yang memakai jalan toll masih didominasi oleh mobil-mobil pribadi, ada sebagian kecil bus penumpang, sedangkan angkutan barang masih tidak terlalu banyak. Kecuali toll Sidoarjo-Pandaan sudah bermunculan truk-truk besar, itupun masuk toll menghindari pertigaan Gempol. Sedangkan yang Surabaya-Mojokerto dan Sidoarjo-Pasuruan masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh angkutan truk maupun trailer. Hal ini berkaitan dengan kendala tarif toll untuk mobil Golongan II - V yang sangat membebani pengusaha angkutan truck. Sebagai perbandingan, untuk Golongan I saja pentarifannya dihitung per kilometer Rp. 1000,-, kalau keluar kota Jombang yang berjarak 65 km dari Surabaya, maka dikenakan Rp. 65.000,- Bandingkan dengan kendaraan 2 gardan, 3 gardan atau lebih, berapa ratus ribu yang harus dibayar.
Nilai ekonomis hadirnya jalan toll, khusus bagi pengguna langsung hanya mobil penumpang pribadi yang termasuk dalam Golongan I, sedangkan Golongan II-V masih belum bisa merasakan manisnya jalan toll. Pertanyaannya, terus apakah bisa disebut memberikan dampak positif bagi peningkatan percepatan pergerakan barang bagi kegiatan kawasan industri yang sudah dilewati jalan toll ? Jawabannya masih menunggu kebijakan ditingkat kementerian untuk mengatur tarif toll sehingga bisa dinikmati bagi semua golongan kendaraan mulai Golongan II-V, seperti halnya dari Waru-Sidoarjo-Surabaya, yang pada jam-jam tertentu jalan toll berasa jalan arteri. Apapun kendala yang masih melungkupi penggunaan jalan toll, tapi yang pasti kehadiran jalan toll trans Pulau Jawa adalah kado akhir tahun bagi kita semua walau belum bisa dinikmati semua, apalagi tidak punya kendaraan motor beroda empat. Silahkan menikmati jalan arteri yang sebagain mulus. sebagian bergelombang, lobang bahkan kubangan. (guslim-desember'18)

ALFI Sambut Baik Ide Inspeksi Gabungan Untuk Tekan Dwelling Time di Tg. Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut baik ide inspeksi gabungan yang disampaikan Ditjen Bea dan Cukai demi memangkas dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pergudangan ALFI DKI Jaya, Harry Sutanto, berpendapat efisiensi dari segi waktu akan tercipta jika pemeriksaan oleh Badan Karantina dan DJBC dilakukan secara paralel. 
"Mestinya secara logika pasti akan mengurangi [dwelling time]. Apapun proses yang sekuensial, dengan paralel pasti akan memotong," ujarnya, Selasa (18/12/2018).
Mantan Direktur Utama Pelindo I dan Pelindo IV itu berharap, kedua instansi melakukan percepatan penerbitan izin sebagai langkah lanjutan setelah gagasan joint inspection direalisasikan. 
DJBC menggagas inspeksi gabungan dengan Karantina terhadap barang impor untuk memangkas dwelling time di precustom clearance yang hingga kini berkontribusi paling besar di Priok.
Berdasarkan data DJBC, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok per Oktober 2018 mencapai 3,04 hari. Precustom clearance menyumbang paling banyak, yakni 1,9 hari, disusul postcustom clearance 1,07 hari, dan custom clearance 0,25 hari. 
Berbeda dengan prosedur inspeksi sekarang, nantinya importir cukup melampirkan surat persetujuan bongkar barang (KT-2, KH-5, KI-D12) saat mengajukan dokumen persetujuan impor barang (PIB).
Barang kemudian dicek oleh INSW, lalu masuk ke sistem CEISA untuk dilakukan penjaluran. Saat barang ditetapkan masuk jalur merah atau kuning, barulah dilakukan pemeriksaan fisik atau pengecekan dokumen. Dengan demikian, hanya ada satu kali pemeriksaan alias single checking terhadap barang wajib tindakan karantina dan mendapatkan jalur merah.

Pelindo III Salurkan Dana Kemitraan Tahap ke-3 Rp .1,1 Miliar untuk 25 Mitra UMKM
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyalurkan dana kemitraan tahap ke-3 tahun ini sebesar Rp1,1 miliar untuk 25 mitra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan baru di wilayah Jawa Timur.
CEO Pelindo III Regional Jawa Timur, Onny Djayus mengatakan program penyaluran dana kemitraan tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk turut aktif mengembangkan kemampuan usaha kecil agar lebih mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.
"Dengan adanya penyaluran dana ini, mitra binaan UMKM bisa mendapatkan akses permodalan, akses informasi dan teknologi, maupun akses pasar untuk mengembangkan usahanya," ujarnya dalam rilis, Selasa (18/12/2018).
Adapun ke-25 mitra binaan pada tahap ke-3 ini terdiri dari beberapa bidang usaha meliputi perdagangan, perindustrian, peternakan, hingga jasa.
Semua mitra binaan tersebut tersebar di kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Nganjuk, Malang, Blitar, Bangkalan, Sumenep, Jombang, dan Gresik.
"Berharap tahun depan kami dapat meningkatkan nilai dana program kemitraan ini agar bisa membantu pengusaha kecil lebih mandiri secara finansial," imbuhnya.
Adapun pada 2018, Pelindo III telah menggelontorkan dana kemitraan total Rp3,7 miliar dalam 3 tahap untuk 87 mitra baru di wilayah Jatim.
Pada tahap ke-1 sebanyak 42 mitra binaan dengan nilai Rp1,7 Miliar, dan tahap ke-2 sebanyak 20 mitra binaan dengan nilai Rp877 Juta. 
"Hingga kini, tercatat ada 540 mitra binaan yang aktif tersebar diseluruh Jatim," imbuhnya.

Dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Ditinggikan 1 Meter Atasi Rob
Sebagai upaya dalam menanggulangi banjir dan rob yang kerap terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, PT Pelindo III akan meninggikan dermaga sampai 1 meter.
Hal tersebut mendesak dilakukan karena banjir rob kerap mengenangi daerah tersebut. 
Regional Manager Operasional Dan Komersial Pelindo III Jateng Hardianto menuturkan, proses peninggian dermaga sudah dilakukan. Untuk proses pembangunan dilakukan mulai kawasan Kali Baru Semarang. 
"Kami sudah mulai melakukan peninggian saat ini baru di kawasan Kali Baru. Nantinya secara bertahap akan merambat ke dermaga agar rob tidak lagi mengenangi pelabuhan," Hardianto Selasa (18/12/2018). 
Dia memaparkan, nantinya dermaga samudra dan Nusantara akan ditanggul. Untuk saat ini, pihaknya sudah menyiagakan petugas untuk mengangulangi banjir dan rob yang sering terjadi pada musim penghujan. 
"Saat ini memang baru di kawasan Kali Baru barat dan timur untuk peninggian. Nanti secara bertahap dermaga samudera dan nusantara akan ditinggikan sekitar 1 meter," ujarnya. 
Sementara itu lanjut dia, untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah menerapkan sistem pelayanan barang dan penumpang angkutan laut berbasis Boarding Pass.
Hal tersebut, dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan keselamatan, dan keamanan pelayaran juga termasuk peningkatan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang telah dilakukan di Bandara.
Hardianto menegaskan, bahwa sterilisasi pelabuhan di Indonesia sudah seharusnya dilakukan. Hal ini, mengingat perlunya peningkatan keamanan untuk kenyamanan para calon penumpang kapal di pelabuhan. (Logistics /bisnis.com/hd)

Pelindo II, III dan IV Sepakat Pengadaan & Pemanfaatan Peralatan
JAKARTA (LOGISTICS) : Anak dan cucu perusahaan tiga BUMN pelabuhan, yakni Pelindo II, III, dan IV, berkolaborasi untuk mencapai keseragaman pelayanan di seluruh pelabuhan di Indonesia, pemanfaatan aset yang optimal, dan efisiensi biaya. 
Kerja sama itu melibatkan PT Multi Terminal Indonesia dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia selaku anak perusahaan Pelindo II; PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) selaku anak perusahaan Pelindo III serta PT Berkah Multi Cargo (BMC Logistic) dan PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) selaku cucu perusahaan Pelindo III; serta PT Equiport Inti Indonesia selaku anak perusahaan Pelindo IV. Mereka berkongsi dalam hal pengadaan dan pemanfaatan peralatan. 
Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Farid Padang menjelaskan anak dan cucu perusahaan ketiga Pelindo akan melakukan pengadaan peralatan dan suku cadang secara bersamaan sekaligus (joint procurement) dari semula dilakukan parsial.
Sistem semacam itu menciptakan standard peralatan dan suku cadang yang sama di setiap pelabuhan yang masuk wilayah kerja ketiga Pelindo II, III, dan IV. Selain itu, langkah tersebut menghemat biaya pengadaan dan ongkos pengangkutan peralatan.
"Kami estimasi penghematannya bisa sampai 40%, mulai dari procurement, harga peralatan dan sparepart, hingga biaya transportasi karena diangkut sekaligus, enggak berulang-ulang," katanya saat dihubungi, Minggu (16/12/2018). 
Kerja sama juga mencakup pemanfaatan peralatan dan suku cadang sebagai joint inventory. Farid menjabarkan, jika satu Pelindo memiliki peralatan berlebih, maka Pelindo lain yang membutuhkan dapat menggunakannya dengan membeli atau menyewa. 
Tidak sebatas pada peralatan dan suku cadang, kerja sama dapat merambah aset lain. Saat aset di satu Pelindo belum optimal, Pelindo yang lain bisa digandeng untuk meningkatkan utilisasi. Cara itu sekaligus akan memeratakan kapasitas wilayah kerja setiap Pelindo. 
"Jangan sampai kerja di wilayah berbeda, ada pelabuhan yang overcapacity, ada yang rendah kapasitasnya," tutur Farid.
Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan kolaborasi antara anak perusahaan Pelindo II dengan anak dan cucu perusahaan Pelindo III dan Pelindo IV merupakan langkah penting dalam menghadapi kompleksitas masalah di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia.
Dia memaparkan kesepakatan antara tiga perusahaan pelat merah ini berada pada ruang lingkup pengembangan jasa layanan yang saling menguntungkan yang fokus pada peningkatan operasional pelayanan, optimalisasi pengelolaan aset, dan utilisasi peralatan pelabuhan.
“Perjanjian kerja sama ini memperkuat sinergitas operator pelabuhan di Indonesia dengan harapan mampu mendorong keseragaman level of service pelabuhan di seluruh Indonesia,” kata Elvyn dalam siaran pers tentang penandatanganan perjanjian kerja sama, Jumat (14/12/2018).

Lelang Pengadaan Bersama Peralatan Pelindo II, III dan IV Bisa Hemat Anggaran 20%
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mengestimasi lelang peralatan dan suku cadang secara kolektif bersama Pelindo II dan Pelindo IV dapat menghemat biaya pengadaan hingga 20%.
VP Corporate Communication PT Pelindo III (Persero) R. Suryo Khasabu mengatakan pihak-pihak terkait akan mengumpulkan informasi tentang suku cadang yang paling sering digunakan.
"Dengan demikian, ada efisiensi biaya pengadaan," ungkapnya pada Minggu (16/12/2018).
Dengan lelang secara kolektif, spesifikasi alat seluruh Pelindo bakal sama sehingga memiliki kemampuan teknis setara dan menjadikan kualitas layanan di seluruh pelabuhan seragam.
Untuk jangka pendek, lanjut Suryo, kerja sama akan diwujudkan lebih dulu pada ketersediaan suku cadang. Ini berarti suku cadang peralatan yang ada saat ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh Pelindo dalam rangka menjamin peralatan siap operasi.
"Misalnya peralatan di Pelindo IV ada yang dalam perawatan dan butuh spare part, jika mereka enggak punya spare part, tetapi Pelindo III punya, maka bisa menggunakan milik kami terlebih dahulu," tuturnya.
Selain menghindarkan stok suku cadang dari kondisi idle, kolaborasi itu dapat mempercepat proses pemeliharaan sehingga peralatan bisa cepat operasional lagi. Sebaliknya, proses maintenance akan lebih lama jika Pelindo harus membeli suku cadang ke vendor. "Jadi, ini efisien dari sisi waktu dan opportunity lost-nya."
Menurut dia, kerja sama akan efektif mulai 2019. Saat ini, Pelindo II, III, dan IV, sudah mulai saling bertukar informasi daftar suku cadang yang dimiliki masing-masing. "Tinggal menunggu permintaan dari masing-masing pihak saja akan kebutuhan suku cadang."

4 Pelindo Sinergi Integrated Billing System Guna Tekan Biayai Logistic 20%
Empat BUMN Pelindo (Pelindo I, II, III, IV) bersinergi dengan merealisasikan Integrated Billing System untuk meningkatkan layanan kepelabuhan khususnya untuk menekan biaya logistik sampai 20%.
Direktur Operasi Pelindo II Prasetiady mengatakan perushaaannya sudah lebih dulu memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem online sehingga mampu menekan biaya logistik sampai 20%.
"Konsumen kami bisa melihat sendiri posisi kontainernya di mana melalui sistem, mereka sudah tidak perlu ke terminal, mau billing juga tidak perlu datang. Ini baru dari sisi area pelabuhan bisa menekan sampai 20%, tapi yang di luar area, bukan kewenangan Pelindo," jelasnya saat konferensi pers, Jumat (14/12/2018).
Putut Sri Muljanto, Direktur Operasi dan Komersia Pelindo III, menambahkan kerja sama integrated system billing dari keempat Pelindo tersebut akan terkoneksi dan setiap Pelindo bisa memiliki data base para pelanggan.
"Sistem billing ini akan kita mulai 20 Desember ini. Ada beberapa fungsi dalam sistem seperti tracking dan payment yang nanti seluruhnya akan dilaksanakan pada 31 Mei 2019," jelasnya.
Dia menjelaskan selama ini pelanggan harus masuk dan mendaftar ke web masing-masing Pelindo saat akan menggunakan layanan kepelabuhan. Namun dengan billing system maka pelanggan tidak perlu masuk ke web Pelindo yang akan dituju, karena sudah menjadi satu pintu.
Selain itu, lanjutnya, dengan sistem tersebut nantinya pelayaran bisa terjadwal dengan baik sehingga memperlancar kapal saat akan bersandar di pelabuhan.
"Connecting port selama ini sudah jalan, tapi kami akan komitmen terjadwal misalnya rute Jakarta-Surabaya dan Surabaya - Makassar," imbuhnya.
SVP Corporate Strategic Management Pelindo I, Henrinaldi menambahkan selain kerja sama billing system, Pelindo juga melakukan kerja sama Pelindo in Corporated yakni sistem integrasi untuk mengoptimalkan barang atau peralatan yang dimiliki masing-masing perusahaan serta bisa melakukan pengadaan barang secara bersama-sama sesuai kebutuhan.
"Ke depan ini juga akan memangkas biaya-biaya," ujarnya.
Direktur Keuangan Pelindo IV, Yon Irawan menambahkan bagi Pelindo IV yang berada di wilayah timur Indonesia, sistem billing tersebut diyakini dapat meningkatkan kinerja layanan pelabuhan terutama di Makassar yang menjadi Hub pelabuhan di Indonesia Timur.
"Target yanh ingin kami capai dalam kerja sama ini ya konektivitas. Kalau di wilayah tengah dan barat selama ini sudah lebih maju, sedangkan di timur masih banyak yang terpecah-pecah dan ongkos logsitik masih tinggi serta pelabuhan lain yang belum terkoneksi," jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

Tol Banda Aceh - Sigli Dimulai Pengerjaan Konstruksi
JAKARTA (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo rencananya melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruas tol Banda Aceh—Sigli sepanjang 74 kilometer yang masuk dalam koridor Trans-Sumatra pada Jumat, 14 Desember 2018.
Ketika dimintai konfirmasinya pada Rabu (12/12/2018), Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna membenarkan adanya rencana pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek jalan tol di Provinsi Aceh tersebut oleh Kepala Negara, besok.
“Ya, rencananya dilakukan groundbreaking [oleh Presiden Jokowi],” kata Tol Kepada Bisnis.com.
Sebelumnya, Herry mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan PT Hutama Karya (Persero), selaku BUMN yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk membangun jalan tol Trans-Sumatra.
Dia menjelaskan bahwa segmen Banda Aceh—Sigli merupakan bagian dari ruas Banda Aceh—Medan sepanjang 470 kilometer dengan masa konsesi pengusahaan selama 45 tahun.
Pembangunan ruas tol Banda Aceh--Sigli terdiri atas enam seksi:
· Seksi Indrapuri—Blang Bintang sepanjang 13 kilometer,
·Seksi Blang Bintang—Kutobaro sepanjang 8 kilometer,
· Seksi Kutobaro—Simpang Baitussalam sepanjang 5 kilometer,
· Seksi Padang Tiji—Seulimeum sepanjang 26 kilometer,
· Seksi Seulimeum—Jantho sepanjang 6 kilometer,
· dan terakhir seksi Jantho—Indrapuri sepanjang 16 kilometer.
Berdasarkan catatan Bisnis, PT Hutama Karya mengalokasikan Rp500 miliar untuk ruas Banda Aceh—Medan dari total penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10,50 triliun yang akan diterima perseroan untuk menunjang pembangunan jalan tol Trans-Sumatra tahun depan.
Jalan tol yang menghubungkan Provinsi Aceh—Sumatra Utara ini juga rencananya mendapat fasilitas kemudahan pembayaran lahan dengan skema pembayaran langsung sebesar Rp350 miliar pada tahun depan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani menjelaskan bahwa perseroan tengah mempertimbangkan untuk menerapkan skema contractor pre-financing dalam pengerjaan beberapa ruas tol Trans-Sumatra yang siap dikerjakan.
Selain ruas Banda Aceh—Sigli, Anis menjelaskan bahwa PPJT yang saat ini sudah selesai diproses adalah untuk ruas Pekanbaru—Bangkinang sepanjang 37 km bagian dari jalan tol Padang—Pekanbaru.
"Sudah selesai diproses PPJT-nya selain Aceh—Sigli adalah Pekanbaru—Bangkinang bagian dari Pekanbaru—Padang," katanya.

Pemerintah Tengah Seriusi Pembiayaan Pembangunan Tol Serang - Panimbang
Pemerintah menunggu persetujuan pinjaman dari China untuk membiayai pembangunan jalan tol Serang—Panimbang, Banten yang pengerjaaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Pembangunan proyek sepanjang 33 kilometer ini diestimasi membutuhkan biaya Rp3,50 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto mengatakan bahwa saat ini surat pengajuan pinjaman sudah dikirimkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya diteruskan ke China.
"Surat sudah kami teruskan ke Bappenas. Jadi, ini menunggu persetujuan loan-nya dulu," kata Sugiyartanto kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.
Sebetulnya, tutur dirjen, plafon pinjaman dari China sudah tersedia, tetapi pihaknya harus menyelesaikan tahapan progres yang dipersyaratkan untuk mengajukan pinjaman.
Plafon yang dimaksud tertuang dalam pledge pinjaman antara pemerintah Indonesia dan China untuk pembangunan sejumlah proyek jalan tol sejak 2015.
Empat ruas tol yang diketahui memanfaatkan fasilitas tersebut yaitu sebagian pengerjaan jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu), Manado—Bitung, Ngawi—Kertosono, dan Balikpapan—Samarinda.
"Kalau dari kami menunjuk lender-nya China. Namun, ini harus diproses dulu di Bappenas," ujarnya.
Adapun, nantinya lelang pengerjaan konstruksi untuk proyek ini akan digelar secara internasional.
Pembangunan jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 83,70 kilometer dibagi menjadi tiga seksi yakni seksi 1 (Serang—Rangkas Bitung) sepanjang 26,50 kilometer, seksi 2 (Rangkas Bitung—Bojong) sepanjang 33 kilometer, dan seksi 3 (Bojong—Panimbang) dengan panjang 24,40 kilometer.
Dalam proyek yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha tersebut, pemerintah memberi dukungan infrastruktur dengan membangun tol pada seksi 1 sepanjang 33 km, sedangkan 50,67 km sisanya dikerjakan oleh badan usaha jalan tol, yakni PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Nilai investasi yang dikerjakan badan usaha mencapai Rp5,33 triliun.

Gubernur Jabar : Jawa Barat Akan Terhubung Ruas Tol Secara Keseluruhan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan seluruh daerah di Jabar terhubung dengan jalan tol baik jalur utara maupun selatan untuk mendongkrak pendapatan dan ekonomi masyarakat.
"Kita sudah komitmen untuk melakukan pembangunan mega proyek terkait perhubungan untuk melayani transportasi agar mempermudah akses warga yang ingin keluar kota," katanya di Sukabumi pada Jumat (14/12/2018).
Menurutnya, pihaknya tentu berkoordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Presiden RI Joko Widodo agar mempercepat pembangunan jalan tol. Nantinya jika ada warga dari Jakarta yang ingin ke Bandung bisa melalui Cipularang atau melalui Tol Bocimi-Bandung.
Dengan demikian, jika ingin mudik dari Jakarta bisa melalui Tol Cipularang atau Tol Bocimi-Bandung yang saat ini tol penghubung Sukabumi dengan Bogor ini tengah dikebut pengerjaannya.
Selanjutnya dari Bandung bisa dilanjut melalui Tol Cigatas yakni Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Cilacap. Sehingga warga priangan timur yang ingin mudik ke wilayah Jawa Tengah tidak bisa memilih jalur yang ingin dilaluinya baik melalui Nagrek atau Cigatas.
"Jadi, Jabar dalam 5 tahun jalan tol bertambah, jalur kereta kita kebut pengerjaannya, lokasi pariwisata di mana-mana ditambah pelabuhan dan bandara," tambahnya.
Kang Emil sapaan akrabnya mengatakan tidak hanya pelayanan perhubungan saja, tetapi pihaknya juga meningkatkan pelayanan publik 3.0 (proaktif). Seluruh pihak harus semangat dan mendukung agar proses ini berjalan lancar.
Dia memaparkan visi pemerintahannya adalah Jabar Juara Lahir Batin. Kenapa harus juara lahir dan batinnya yakni agar seimbang, sebab jika hanya mengurus dunia saja tanpa religi maka tingkat stresnya tinggi seperti warga Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dan maju, tetapi rakyatnya tidak mengimbangi dengan religi sehingga banyak yang stres. 

Pemprov Jateng Pastikan Ruas Tol Semarang - Solo Segera Dioperasikan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan, jalan tol Semarang Solo segera dioperasikan. Pasalnya, ruas tol Salatiga-Kartasura bisa dilewati pada saat libur hari raya Natal dan tahun baru.
Untuk pembangunan ruas tol Salatiga - Kartasura membutuhkan waktu 2 tahun dan pemerintah mengelontorkan dana Rp3 triliun untuk membangun ruas tol tersebut. Sementara ruas tol Salatiga - Kartasura mempunyai panjang 32,6 kilometer. 
Adapun, jalan tol Semarang-Solo mempunyai panjang 72,6 kilometer dan merupakan salah bagian penting dalam tol trans jawa yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan jika ruas tol Salatiga-Kartasura bisa digunakan saat libur natal. Sebab, pembangunan fisiknya sudah 100%. Sehingga, interkoneksi antar kota Semarang dan Solo bisa berjalan dengan lancar.
"Progres pembangunan jalan tol sudah 100%. Saat ini tinggal dipoles saja semua sudah siap mudah-mudahan tanggal 20 Desember nanti bisa diresmikan langsung oleh bapak Presiden Jokowi," kata Ganjar saat meninjau ruas tol Salatiga-Kartasura Jumat (14/12/2018). 
Ganjar menjelaskan, untuk ruas tol Salatiga - Kartasura akan dibangun 4 rest area yang bisa dipergunakan pengemudi untuk beristirahat. Ganjar juga telah meminta ijin kepada Kementrian PUPR dan Kementrian BUMN untuk membuat rest area sebaik mungkin di ruas tol tersebut.
Selain itu, jalan tol Semarang - Solo juga akan memangkas waktu tempuh yang biasanya lebih dari 2 jam kini tinggal 1,5 jam saja dengan adanya tol tersebut. 
"Kemarin saya sudah ujicoba secara fungsional menggunakan jalan tol Semarang - Solo waktu tempuh hanya 1,5 jam saja. Adanya jalan tol ini memangkas waktu tempuh sehingga perjalanan bisa lebih cepat," ujarnya. 
Ganjar juga memastikan kesiapan suplai BBM untuk penggunaan total Semarang - Solo pada arus natal dan tahun baru nanti. Menurut Ganjar pada prinsipnya suplai BBM pada arus padat seperti liburan panjang natal dan tahun baru ini tidak jauh beda penanganannya dengan arus mudik. 
"Kalau nanti sudah ujicoba mau natal ketika belum siap untuk dukungan (BBM) kita siapkan yang portabel. Kalau kerja ini SOP-nya sudah kita ujicoba berkali-kali. Maka dua tahun terkahir kalau kita bisa menyelenggarakan mudik bagus itu sudah jadi template kerja kita," katanya. 
Sementara itu lanjut Ganjar, pemerintah daerah harus memaksimalkan betul adanya tol baru Semarang - Solo. Menurutnya, Pemda setempat harus memaksimalkan sebaik mungkin adanya tol baru ini. 
Dia mengintruksikan, kepada Pemda setempat untuk mempromosikan wisata sepanjang jalur tol Semarang - Solo agar disinggahi wisatawan yang melintas.
"Kami menginginkan setelah adanya tol baru Semarang - Solo juga turut mendongkrak pariwisata. Ini tugas Pemda setempat untuk memaksimalkannya," katanya. (Logistics/bisnis /antara/hd)

Pelindo IV Sebut Arus Petikemas di Pelabuhan Makassar Melonjak
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menyatakan arus petikemas di Pelabuhan Makassar pada akhir tahun ini mengalami lonjakan sehingga sempat mengakibatkan antrean layanan kapal yang akan bersandar.
Direktur Keuangan Pelindo IV, Yon Irawan mengakui memang pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan di akhir tahun ini cukup tinggi sekitar 7%. Hal itu sebanding dengan meningkatnya arus barang dan kapal di Pelabuhan Makassar yang menjadi hub pelabuhan di kawasan timur.
"Memang ada pola kapal-kapal yang berkunjung di momen tertentu seperti mendekati Natal dan Tahun Baru sehingga sejal November kapal-kapal mulai menumpuk di Makassar dengan rentetan dari Jakarta, Surabaya dan Semarang," ujarnya saat konferensi pers Pelindo Charity Port Run, Jumat (14/12/2018).
Dia mengatakan pihaknya akan membenahi Pelabuhan Makassar dengan mengatur koneksinya untuk mengurai antrean kapal. Satu langkah di antaranya bekerja sama dengan Pelindo I, II dan III untuk bersinergi menerapkan Integrated Billing System (IBS).
Menurutnya, banyaknya antrean kapal di Pelabuhan Makassar ini kebanyakan mengangkut beragam komoditas pangan dan juga tambang mineral. 
Selain itu, lanjutnya, di Pelabuhan Makassar juga terjadi peningkatan ekspor, termasuk gencarnya pembangunan infrastruktur. 
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pelindo IV telah membangun pelabuhan eksisting Makassar 360 meter dengan layanan 2 crane.
"Dengan pelabuhan eksisting pun ternyata masih kurang sehingga kami akan percepat pembangunan New Port berkapasitas 2,5 juta TEUs agar cepat selesai pada 2021," jelasnya.
Pada November lalu, Indonesian National Shipowners Association (INSA) melaporkan kondisi pelabuhan di Makassar telah merugikan pengusaha hingga US$4.000/hari (500 - 700 TEUs) lantaran terjadi antrean kapal untuk bersandar.
Akibat antrean itu, kapal-kapal tidak bisa bersandar karena kondisi Pelabuhan Makassar hanya bisa disandari oleh 4 kapal sedangkan yang akan keluar masuk lebih dari 5 kapal.

Pelindo IV Tunggu Perpres Untuk Pembangunan Proyek Makassar New Port tahap II dan III
PT Pelabuhan Indonesia IV meminta pemerintah menerbitkan Perpres guna dijadikan landasan legal dalam pelaksanaan pembangunan hingga pengoperasian proyek Makassar New Port (MNP) tahap II dan III.
Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang mengemukakan penerbitan Perpres menjadi aspek yang sangat dibutuhkan perseroan untuk merangkai pembangunan MNP secara menyeluruh.
Saat ini, proyek Makassar New Port (MNP) telah memasuki tahapan perampungan untuk tahap I dan telah beroperasi terbatas pada layanan bongkar muat peti kemas.
"Secara realisasi agregate pembangunan MNP tahap I sudah mencapai 90,81%, yang terdiri dari empat paket pengerjaan," katanya melalui keterangan resminya Kamis (6/12/2018).
Rinciannya, untuk Tahap I Paket A sudah rampung 100%. Sedangkan Tahap I Paket B, progresnya sudah 90,38%, Paket C 78,09% dan Paket D progresnya 9,90%.
Dia mengatakan, latar belakang pengajuan penerbitan Perpres MNP juga karena kondisi pembangunan yang saat ini dilakukan, pendanaannya merupakan dana PT Pelindo IV (Persero) tanpa ada dana APBN, sehingga kurang tepat apabila pengembangan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 
“Di mana untuk pengajuan konsesi pengembangan Tahap I B – I D, telah terdapat dukungan surat Menteri BUMN kepada Menteri Perhubungan,” ujarnya.
Farid menyampaikan, dengan adanya Perpres MNP, memberikan jaminan kepada investor atas keberlangsungan pengembangan Makassar New Port sampai tahap ultimate. 
Apalagi, di dalam Tahap III nanti, pihaknya menginginkan adanya industri di dalam MNP. 
Sejauh ini lanjut Farid, belum ada industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia Timur yang berlokasi di dalam pelabuhan. 
“Belum adanya lokasi perindustrian yang terintegrasi di Indonesia Timur, sehingga di Tahap III (ultimate) nanti akan diprioritaskan sebagai Integrated Economic Zone,” sebutnya.
Dia mencontohkan beberapa zona ekonomi modern yang terintegrasi dengan pelabuhan, di antaranya Port Klang di Malaysia dan Port of Rotterdam di Belanda.
Farid menuturkan, pembangunan Makassar New Port Tahap III (ultimate) yang direncanakan rampung pada 2025 mendatang, akan menjadi pusat konsolidasi dan distribusi di Indonesia Timur terutama untuk BBM, LNG dan fertilizer/petro kimia untuk mencukupi kebutuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dia menyebut, pembangunan MNP telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
“Karena dengan adanya MNP, diakui bisa memperlancar arus barang [ekspor impor]. Tapi usulan Pak Gubernur Sulsel, barang yang masuk dan keluar harus barang yang memiliki nilai ekonomi, yaitu barang jadi dan barang setengah jadi. Nah, kalau mau ada barang jadi dan barang setengah jadi, maka harus ada industri di dalam pelabuhan,” tukasnya. 
 
Pelindo IV Optimis Kinerja Ekspor Wilayah Indonesia Timur Tumbuh 30%
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) optimistis kinerja ekspor dari wilayah Indonesia Timur berpotensi tumbuh hingga 30% melalui optimalisasi direct call pada pelabuhan kelolaan perseroan.
Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Farid Padang menilai peluang pertumbuhan hingga 30% sangat memungkinkan tercapai asal dilakukan secara terukur dan terkonsolidasi.
"Peluang 30% sangat terbuka lebar sebenarnya melalui skema direct call, ini juga sangat bermanfaat untuk memotong waktu ekspor dan biaya ekspor," katanya dalam keterangan resmi, Senin (10/12/2018).
Menurut Farid, capaian itu sangat bergantung dari partisipasi aktif Pemerintah Daerah (Pemda) serta pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk mendukung penciptaan hub ekspor dengan skema direct call di wilayah Indonesia Timur.
Adapun pelabuhan kelolaan yang disiapkan sebagai hub adalah Makassar New Port (MNP), yang saat ini telah memasuki fase perampungan untuk tahap I. 
Dia menjelaskan dukungan yang dibutuhkan berasal dari otoritas setempat dari lokasi MNP yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) serta pelaku usaha, yang kemudian dapat memberikan efek berganda terhadap kinerja ekspor dari kawasan ini.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan kebijakan yang diharapkan bisa memantik gairah dunia usaha menjadi lebih agresif dalam jangka panjang.
"Memang masih banyak hal yang harus kita perbaiki bersama. Potensi yang ada di Sulsel cukup besar, tapi terbentur formulasi tepat untuk memaksimalkannya," tuturnya. 
Ketua Apindo Sulsel La Tunreng memandang kapasitas infrastruktur berbagai segmen di daerah ini sudah hampir menyentuh titik jenuh jika tidak dilakukan pengembangan secara massif.
Dia mencontohkan beban dari pengembangan pelabuhan barang dan kontainer di Makassar sudah saatnya dialihkan ke MNP, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan secara menyeluruh."MNP memang sementara dibangun, tetapi itu sebenarnya masih terbatas. Pelaku usaha juga masih dalam posisi menanti untuk memanfaatkannya secara maksimal. Sehingga, itu tadi, perlu akselerasi pengembangan infrastruktur dan juga massif," ucapnya. (Logistics /bisnis.com/hd)

Kemenhub Sebut Proyek KA Bandara Internasional Yogyakarta BaruBernilai Rp .1,1 T
KULON PROGO (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan menyebut proyek kereta Bandara Internasional Yogyakarta Baru (New Yogyakarta International Airport/NYIA) di Kulon Progo membutuhkan investasi senilai Rp1,1 triliun dalam dua tahun ke depan.
Dirjen Perkeretapian Kemenhub Zulfikri mengatakan proyek penyediaan kereta pada 2019 mencakup pengadaan tanah dan perbaikan infrastruktur untuk sejumlah stasiun yang akan dilalui seperti Stasiun Meguwo, Stasiun Kedundang, dan Stasiun Wojo.
"Alokasi anggaran selama 2 tahun, pada 2019 sebanyak Rp400 miliar dan 2020 sebanyak Rp700 miliar," kata Zulfikri saat menyampaikan paparan di dalam kereta inspeksi proyek, Jumat (14/12/2018).
Dia menambahkan untuk pengadaan lahan masih berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait dengan permohonan rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) pekerjaan dan pembangunan jalur KA bandara.
Pihaknya optimistis pengadaan lahan bisa tuntas pada Juni 2019. Adapun, pengoperasian kereta akan menggunakan dua unit Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) buatan PT Inka (Persero).
Tahun depan, pihaknya masih akan melakukan perbaikan infrastruktur di Stasiun Kedundang. Nantinya, stasiun tersebut akan digunakan sebagai pusat operasi terkait dengan sistem pengaturan persinyalan kereta.
Zulfikri menjelaskan untuk proyek pada 2019 akan mencakup peningkatan infrastruktur stasiun dengan menggunakan desain yang baru untuk jalur kereta Meguwo--Wojo. Adapun, pada 2020 diharapkan persiapan jalur Meguwo--NYIA sudah bisa rampung dan beroperasi.
“Untuk jalur Meguwo--Wojo, penumpang yang turun di Stasiun Wojo akan diangkut menggunakan shuttle bus untuk menuju NYIA, dengan lama perjalanan 10 menit, karena jaraknya hanya 5 Km," ujarnya.

PT AP II Pastikan Bandara Soetta Siap Sambut Libur Natal & Tahun Baru
PT Angkasa Pura II (Persero) memastikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta siap menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2019. 
Berbagai fasilitas seperti posko dan dekorasi Natal 2018 serta Tahun Baru 2019 sudah tersedia di setiap terminal. Bahkan, program customer happiness, seperti children's Christmas Choir, Santa Parade, Photobooth, Live Music Performance, serta pemberian coklat dan bunga kepada penumpang. 
Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang mengatakan seluruh fasilitas, perangkat operasi, keamanan, pelayanan, dan sumber daya manusia dalam kondisi prima untuk seluruh pengguna jasa di bandara. 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga telah terdapat Airport Operation Control Center (AOCC) serta Terminal Operation Center (TOC) di Terminal 1, 2, dan 3 dalam rangka memudahkan pengawasan operasional bandara. 
“Kesiapan fasilitas, peralatan, dan personel udara serta pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan kami optimalkan,” ujar Febri dalam siaran pers, Jumat (14/12/2018).
Pelaksanaan posko Natal dan Tahun Baru akan mulai dioperasikan 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019 yang berlokasi di depan Terminal 1B. 
Puncak angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 diprediksi terjadi mulai 21 Desember hingga 6 Januari 2019. 
“Kami memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 7% jika dibandingkan dengan Natal 2017,” jelas Febri. 
Adapun untuk pergerakan pesawat, AP II memprediksi peningkatan sekitar 5%. 
Puncak peningkatan pergerakan penumpang diprediksi terjadi pada 6 Januari 2019, yakni sebanyak 223.556 atau 16% dari periode hari yang sama pada 2018 yang hanya 192.726. Libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 mencapai 3,5 juta jiwa, sedangkan tahun ini diprediksi 3,7 juta jiwa. 
Untuk menyambut libur panjang, hingga kini sekitar 1.393 jadwal penerbangan tambahan atau extra flight domestik dan 73 flight internasional telah dipersiapkan oleh maskapai.
“Adapun daerah yang menjadi destinasi favorit masih diprediksi kota-kota besar, seperti Denpasar, Kualanamu, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo." (Logistics/bisnis.com/hd)

SITC Siapkan KEK Singhasari Dengan Nilai Investasi Awal Rp.5 Triliun Integrasikan Kawasan Wisata Batu & Malang Raya 
Oleh : Yuristiarso Hidayat
MALANG (LOGISTICS) : Singhasari Intergrated Tourism Center (SITC) telah menyiapkan konsep serta tahapan teknis guna rencana pembuatan dan implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Singosari,yang kini prosesnya tengah menunggu pengesahan regulasi peraturan pemerintah (PP).
“Kalau itu (PP) sudah turun, kita langsung mulai. Dan kapan akan turun, saya yakin secepatnya,” kata Kriswidyat Praswanto, Direktur PT Intelegensia Grahatama (IGT) selaku pengelola SITC.
Secara khusus Kris menyatakan, hasil rapat terakhir di Jakarta, Menko Perekonomian setuju dengan pembangunan KEK. Persetujuan ini sangat penting karena untuk landasan pemerintah mengeluarkan PP.
“Makanya, kami juga berharap pemerintah segera mengeluarkan PP itu. Makin cepat keluar makin baik. Selaku investor dan pengelola KEK, kami sudah sangat siap,” harap Kris, saat menerima rombongan wartawan Pokjaprov Jatim, belum lama ini.
Sebagai contoh, Kris lantas merinci tahapan pembangunan KEK Singosari. Fase pertama, dalam waktu 3 tahun, berbagai fasilitas penunjang pariwisata. Antara lain hotel, villa, zona ekonomi kreatif sampai pusat teknologi (technology center).
“Lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas juga sudah siap. Tahap awal kami siapkan 2.871 hektar,” kata Kris dengan menyebut lahan itu berada di tiga desa yaitu desa Langlang, desa Tunjungtirto dan desa Purwoasri.
Di areal ini pula, tambah Kris, akan dibangun museum digital. Sehingga keberadaan museum diharapkan akan menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan. “Jadi yang kami jual harus beda. Tidak sa­ling memakan. Salah satunya museum digital yang bersifat edutainment,” pungkasnya.
Lebih jauh Kris menjelaskan bahwa KEK Singosari akan mengintegrasikan potensi destinasi wisata di Malang Raya, baik di Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu.
“Disini ada peninggalan kerajaan Singosari. Kerajaan ini sudah dikenal masyarakat dan menjadi daya tarik untuk dipelajari dan dikunjungi. Karena itu perlu dikemas secara khusus supaya lebih menarik untuk dipelajari, yaitu dengan digital,” paparnya.
Kris menguraikan, KEK Singosari akan mengintegrasikan sistem Culture and Heritage, karena menjadi pusat kerajaan Singhasari (Singosari) pada abad ke-13.
“Generasi muda saat ini yang erat dengan digital teknologi, sehingga kita kembangkan disini supaya lebih menarik minat generasi muda,” katanya. Berbagai atraksi atau pertunjukan nantinya diintegrasikan dengan digital milenial. 
Kawasan ini diproyeksikan mulai dibangun tahun depan seiring dengan turunnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kawasan tersebut. Tahap awal akan dikerjakan pembangunan beberapa hotel, komersial area, dan creative zone. Pengerjaannya diperkirakan menelan investasi Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun yang sumber pendanaan sebagian dari dana perusahaan dan sebagian lagi dari perbankan.
Pengerjaan fasilitas tersebut, diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun. Pengerjaan itu dikebut karena pemerintah menginginkan agar dalam tempo 3 tahun realisasi pengerjaan fasilitas sudah terlihat dan dapat diresmikan.
Beberapa hotel yang dibangun nantinya menyediakan 800 hingga 1.000 kamar. Tidak seperti hotel-hotel pada umumnya, hotel tersebut didisain untuk pengembangan teknologi digital serta mendukung revolusi 4.0.
“Izin Lokasi KEK diberikan pada PT Intelegensia Grahatama. Kami menyiapkan lahan seluas 283,1 ha yang berada di tiga desa, yakni, Desa Purwoasri, Desa Langlang dan Desa Klampok,” ujarnya.
Jika KEK Singosari berjalan, dengan tingkat investasi yang tinggi ini, diharapkan mendongkrak pada pendapatan pajaknya. Dalam jangka 20 tahun, diprediksikan manfaat pajak yang diberikan lebih tinggi Rp 4,24 triliun dibandingkan jika tidak ada KEK.
Secara khusus Kris menjelaskan proses pembuatan atau pengembangan KEK Singhasari ini memang sangat berbeda dengan konsep KEK yang telah ada selama ini.
“Konsepsi KEK selama ini yang dipahami lebih banyak terfokus pada sector Industri dan perdagangan sehingga untuk kedua sector itu pemerintah pusat telah cukup siap dengan perangkat regulasi yang ada. Konsep KEK Pariwisata dan industry ikutannya ini memang belum dikenal sehingga sangat wajar bila proses set up KEK Singhasari ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena merupakan raw model pertama untuk KEK serupa yang belum pernah ada di Indonesia,” tegasnya.
Meski demikian, Kris menyebutkan bahwa pihaknya sangat terbantukan oleh dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Malang serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sangat koorporatif dalam proses diskusi termasuk membantu dukungan regulasi sesuai kewenangan yang dimilikinya.
“Kalau dari Pemkab Malang dan Pemrpov Jatim sangat mendukung penuh keberadaan KEK Singhasari ini agar segera terwujud. Saat ini bola memang berada di pemerintah pusat terkait kewenangan untuk menetapkan sejumlah wilayah di kawasan Kecamatan Singosari menjadi KEK Pariwisata pertama di Indonesia,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi universitas Airlangga Mohammad Nafik Hadiriandono menjelaskan keberadaan KEK Pariwisata di Indonesia seharusnya semakin didorong oleh pemerintah pusat mengingat saat ini perkembangan distanasi wisata dan arus wisatawan baik domestic dan mancanegara ke Indonesia sangat tinggi sekali.
“Penciptaan kawasan pariwisata yang terintegrasi dalam bentuk KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] sudah menjadi keniscayaan untuk direalisasikan oleh pemerintah pusat, mengingat potensi sector pariwisata di Indonesia sangat besar baik dari sisi kuantitinya maupun dari kualitasnya dibandingkan dengan Negara lain di kawasan Asia Tenggara,” ungkap Nafik kepada Logistik belum lama ini.
Pengembangan KEK Pariwisata, lanjut Nafik seharusnya menjadi konsen bagi Pemprov Jatim dan pemerintah pusat mengingat kontek kemampuan alokasi anggaran dan kewenangan berada di level kedua intitusi tersebut.
“Pemerintah sudah seharusnya mulai bergeser paradigmanya tidak lagi mengembangkan sector industry konvensional tetapi secara perlahan beralih ke sector industry kreatif khususnya sector Pariwisata. Untuk itu penetapan zona dan wilayah untuk pengembangan KEK seharusnya kini sudah dimasukkan dalam Rancangan rencana pembangunan Indonesia secara lebih komprehensif,” tegasnya. (Logistics/hd)
Logistics Journal Nomor : 202 / November 2018
cover november 2018
 

Editorial - MUNAS ALFI
Telah berlangsung Musyawarah Nasional (MUNAS) ALFI VI tahun 2018, di Jakarta, 3-4 Desember 2018. Thema yang diketengahkan “Making Indonesia Logistics more Competitive, Innovative & Dynamic” sedangkan subthemanya “ALFI Siapa Membangun Rantai Pasok Berbasis Digital Guna Meningkatkan Daya Saing”.
Pehelatan MUNAS ALFI VI kembali menyepakati Yukki Nugrahawan Hanafi untuk didaulat menjadi Ketua Umum DPP ALFI/ILFA masa bakti 2019 - 2024. Banyak harapan dan amanah di sematkan ke pundak Ketua Umum. Khususnya beban usaha yang terus akan dihadapi oleh perusahaan anggota. Baik berkaitan dengan regulasi, fasilitas maupun tambahnya persaingan usaha tidak hanya diantara pelaku usaha swasta namun dengan anak-anak perusahaan dari BUMN di sektor yang sama.
Sesuai dengan thema dan subthema dalam sambutannya setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP ALFI/ILFA, Yukki Nugrahawan Hanafi, berkomitmen untuk mengoptimalkan dalam mendorong kebijakan pemerintah yang berupaya memfasilitasi kegiatan usaha yang diarahkan untuk memanfaatkan operasional usahanya berbasis digital. Komitmen ini tentunya akan dapat dilaksanakn jika pemerintah sebagai regulator secara konsisten dan tegas menerapkan aturan digitalisasi pada aspek-aspek usaha yang seacara adminsitratif dapat segera dilakukan dengan segera dan terintegrasi. Sehingga kecepatan, efisiensi dan produktifitas benar-benar dapat terjaga dan meningkat hasilnya.
Digitalisasi yang berkaitan dengan flow of document, flow of money dan flow of goods masih dari sisi pemerintah yang melaksanakan. Seperti masalah penyelesaian custom clearence sudah lebih dari 70% sudah digitalisasi walaupun sebagian lainnya masih manual dan kadang jika down tanpa ada jalan keluarnya. Sedangkan pelaku usaha dalam mata rantai logistic justru sedikit susah menerapkan digitalisasi dengan berbagai alasan. Contoh penerapan DO-online masih belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, bukan karena tidak siapnya fasilitas pendukung, tapi pelaku usaha yang terkait belum sepenuhnya memberikan dukungan.
Pelaksanaan digitalisasi hanya persoalan waktu saja untuk penerapannya secara menyeluruh di semua mata rantai usaha jasa kepelabuhanan. Bagi pelaku usaha yang semakin lambat menggunakan digitalisasi dalam proses usahanya akan semakin ditinggal dan akan tergilas dengan pelaku usaha yang sama dan pelanggannya yang lebih siap memanfaatkan keunggulan digitalisasi.
Keunggulan dari digitalisasi dalam bisnis logistik tidak hanya akan memangkas waktu pelayanan dan memangkas biaya tapi juga mampu menjamin kecepatan mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Era digitalisasi sudah berjalan dengan hasilnya semakin menampakkan keuntungan bagi para pihak yang memanfaatkannya. Namun kembali kesadaran bersama dari berbagai pihak pelaku usaha dari sektor usaha yang saling terkait sangatlah menentukan berhasil dengan optimal atau hanya dapat dinikmati secara parsial karena hanya sebagian yang memanfaatkan digitalisasi dalam usahanya. Ibarat orang berjalan di jalanan yang mulus akan berbeda dengan jalan yang berlobang-lobang. Digitalisasi akan memuluskan dan melancarkan berlangsungnya usaha sedangkan jika hanya sebagian saja yang menggunakan digitalisasi bisnisnya, maka perjalanan terantuk-antuk. (guslim-nop'18)

Yukki Terpilih Jadi Chairman AFFA 2018-2020
JAKARTA (LOGISTICS) : Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, terpilih kembali sebagai chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) untuk periode 2018-2020.
Pemilihan dilakukan secara aklamasi dalam rangka The 28th Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) Annual General Meeting di Siem Reap Kamboja, Jumat (16/11/2018). Sebelumnya, Yukki juga memimpin AFFA untuk periode 2016-2018.
Sidang AFFA 2018 tersebut diikuti oleh 10 perwakilan asosasi logistik dan forwarder dari 10 negara Asean yakni; Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Filippine, dan Brunei.
"Ke 10 asosiasi dalam 10 negara ini akan terus berkerja sama dalam semangat kebersamaan dengan dua fokus utama di bidang pendidikan yang kita namakan AFFA Logistics institute dimana hal ini telah diketahui oleh Secretariat Asean," ujar Yukki kepada Bisnis, dihubungi Jumat (16/11/2018).
Dia juga mengingatkan pentingya pelaku usaha logistik siap dalam era perubahan (transforming) saat ini dari the economic scale menuju economic speed.
Yukki mengatakan, dalam kepemimpinan juga aka memfokuskan persoalan dan pengembangan fasilitas perdagangan dengan tiga agenda yakni; liabilities Insurance, safety and security dan multimodal transport.
Menurutnya, kerja sama merupakan kata kunci dalam era sekarang mengingat Asean kini sebagai kekuatan ekonomi ke tiga di Asia setelah Cina dan India, dan juga kekuatan ekonomi ke enam di dunia.
Yuki mengatakan, dengan penguatan kerjasama bidang logistik antar negara akan berdampak pada kegiatan logistik di dalam negeri maupun ditataran global.
Oleh karena itu, imbuhnya, AFFA akan aktif menginisiasi kerjasama dimanana jumlah anggota dari 10 asosasi itu mencapai 8.214 perusahaan logistik dan forwarder yang tersebar di negara-negara Asean.
"Tentunya AFFA akan terus memberikan masukkan kepada 10 negara di kawasan asean dan akan terus meningkat kan kerja sama dengan Asean sekretariat,"ucapnya.

ALFI Usulkan Perluasan Wilayah Kepabean Pelabuhan Tanjung Priok Untuk Buffer Kontainer
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan perluasan wilayah pabean Pelabuhan Tanjung Priok untuk fasilitas penyangga atau buffer tempat penimbunan sementara (TPS) peti kemas yang masih dalam pengawasan Bea Cukai.
Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, fasilitas buffer TPS lini 2 pelabuhan Priok masih dibutuhkan untuk menghindari terjadinya ancaman stagnasi di dalam pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
"Kami juga mendengar adanya rencana penataan peruntukkan di jalan Yos Sudarso Jakarta Utara oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2019. Padahal di dua ruas sepanjang jalan itu kini beroperasi depo peti kemas empty, fasilitas pergudangan maupun TPS untuk kegiatan over brengen,"ujarnya kepada Bisnis, Jumat (26/10/2018).
Menurutnya, penambahan perluasan wilayah pabean Priok dapat dilakukan ke arah barat (Jalan Martadinata) maupun ke arah timur (Cakung Cilincing dan Marunda) dengan mempertimbangkan kesiapan jumlah SDM Bea dan Cukai Tanjung Priok saat ini.
Namun begitu, menyangkut kesiapan SDM pengawas kepabeanan tersebut, menurut Adil, bukanlah persoalan krusial jika mengimplementasi sistem berbasis informasi dan tehnologi (IT) dalam layanannya, seperti TPS online, auto gate system dan pengamanan peti kemas elektronik (e-seal).
"Perluasan wilayah Pabean Priok itu bisa mengakomodir perpindahan fasilitas depo, pergudangan maupun TPS buffer jika terkena dampak penataan di sepanjang jalan Yos Sudarso Priok. Kalau wilayahnya luas, bisa saja jumlah TPS buffer nya ditambah,"ucapnya.

3 Syarat
Sementara itu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, menyatakan, instansi tersebut menetapkan tiga unsur pertimbangan yang menjadi syarat penerbitan perizinan fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) buffer.
TPS buffer di lini 2 pelabuhan Priok selama ini berperan sebagai fassilitas kegiatan pindah lokasi penumpukan atau over brengen peti kemas impor dari terminal peti kemas atau lini 1 pelabuhan Priok.
Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo mengemukakan, terkait perizinan fasilitas TPS tidak ada terminologi khusus apakah fasilitas itu berada di lini 1 atau lini 2 pelabuhan, tetapi mengacu pada UU No : 17 tahun 2006 yang merupakan perubahan atas UU No:10/1995 tentang Kepabeanan.
"Berkaitan dengan perizinan TPS tersebut tentu banyak pertimbangannya," ujarnya kepada Bisnis.
Dwi Teguh menyatakan, terdapat tiga unsur yang menjadi pertimbangan internal KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dalam proses penerbitan izin TPS itu.
Bea Cukai Priok juga menepis penilaian, jika instansinya meniadakan penerbitan perizinan baru fasilitas TPS sebagai buffer kegiatan PLP peti kemas impor di pelabuhan itu.
Dwi Teguh menyatakan, unsur yang menjadi pertimbangan itu yakni; pertama, terkait seberapa besar kebutuhan buffer TPS untuk mengurangi kongesti terminal bongkar/terminal peti kemas sehingga kegiatan proses bongkar timbun kontainer tidak melambat.
Kedua, berkaitan dengan efisiensi biaya logistik dan sumber daya manusia /SDM dalam menangani moving serta penempatan pegawai untuk pelayanan dan pengawasannya.
Ketiga, pertimbangan aspek sosial dan ekonomi (sosek) seperti apakah menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat sekitar, lalu lintas,termasuk aspek bahaya-nya karena melintasnya angkutan kontainer.
"Dari beberapa pertimbangan tersebut itulah, yang menjadi dasar KPU Bea Cukai Priok dalam penetapan untuk menambah perizinan TPS atau tidaknya,"tegas Dwi.

Perusahaan Logsitik Asing Masih Belum Bisa Geser Perusahaan Logsitik Lokal
Maraknya perusahaan logistik asing yang masuk ke Indonesia tampaknya belum bisa menggeser dominasi perusahaan jasa logistik lokal.
Fenomena masuknya perusahaan kurir asing tersebut termasuk melalui perusahaan rintisan atau dikenal lewat istilah startup logistik yang siap memberikan kemudahan dalam hal pelayanan.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan masuknya perusahaan rintisan logistik ke Indonesia lantaran melihat potensi dari pertumbuhan e-commerce yang besar di Indonesia.
Apalagi, pemain baru tersebut membutuhkan dana atau investasi yang cukup besar untuk membeli segmen pasar di Indonesia. Namun demikian, kehadiran mereka dinilainya belum bisa menggeser dominasi dari perusahaan lokal.
"Sampai saat ini dari perusahaan jasa pengiriman asing yang sudah masuk Indonesia belum ada yang bisa menggeser dominasi perusahaan lokal," katanya.
Alasannya, kata Zaldy, perusahaan logistik untuk jasa pengiriman selain harus mempunyai teknologi yang mumpuni juga harus bisa mengatur sumber daya manusia Indonesia yang tidak sama dengan di negara-negara lain, apalagi perusahaan pengiriman di Indonesia sangat padat karya.
Zaldy menuturkan kualitas layanan perusahaan kurir di Indonesia secara rata-rata masih belum memuaskan sehingga menarik pemain-pemain asing masuk ke Indonesia.
Di sisi lain, yang harus diingat oleh perusahaan logistik baru yang akan masuk ke dalam jasa pengiriman adalah inovasi model bisnis yang baru.
Dia mengatakan jangan sampai mengikuti model bisnis yang sudah ada dimana ada dua model yaitu konvensional dan model on demand transport dengan crowdsourcing yang belum bisa memberikan solusi yang sehat untuk jasa pengiriman atau logistik di Indonesia.
(Logsitik/bisnis.com/hd)

Pelindo III Gandeng TP4 Kejagung Guna Percepatan Pembangunan Pelabuhan
PT Pelabuhan Indonesia III mendapat dukungan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaaan Agung untuk percepatan proses pembangunan infrastuktur pelabuhan.
Pendampingan itu diresmikan dalam seremoni penandatanganan kerja sama oleh Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Doso Agung dengan Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Jan S. Maringka di Kantor Pusat Pelindo III Surabaya, Kamis (15/11/2018).
Pada kesempatan yang sama, kerja sama pendampingan di tingkat provinsi juga ditandatangani oleh Direktur SDM Pelindo III Toto Heliyanto dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi dari tujuh provinsi wilayah kerja BUMN maritim tersebut.
Doso Agung mengatakan dukungan kejaksaan mutlak dibutuhkan agen-agen pembangunan negara, baik kementerian maupun BUMN, demi mempercepat pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan aspek legal.
"Paling tidak untuk program-program investasi penting yang dilakukan Pelindo III, kami bisa minta arahan atau pertimbangan supaya kegiatan itu sesuai aturan," katanya dalam siaran pers, Kamis (15/11/2018).
Dengan patuh kepada aturan negara, Doso meyakini tujuan dari pembangunan dapat tepat sasaran, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk sektor logistik maritim negeri yang sedang dipacu untuk memeratakan pembangunan.
Dia juga optimistis TP4 dapat membantu percepatan pembangunan karena pendampingan hukum akan berperan di sisi perencanaan investasi, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan dan pengawasan proyek invetasi pembangunan.
Menurut dia, TP4 menciptakan suasana bisnis yang kondusif karena pendekatannya yang restoratif dan rehabilitatif mencegah kerugian negara. Upaya preventif dan represifnya yang terpadu juga mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan bermutu.
Jamintel Jan S. Maringka menyebutkan kerja sama pendampingan TP4 Pusat dan Daerah (TP4P dan D) pada BUMN, seperti Pelindo III, merupakan bagian dari langkah kejaksaan untuk terlibat dalam pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan negara.
“Kami juga menghadirkan 7 kejaksaan tinggi dengan harapan memberikan pendampingan di daerah sehingga bisa kita wujudkan pembangunan secara merata di wilayah Indonesia ini," ujarnya.

Arus Barang Nonkontainer Pelabuhan Tanjung Priok Naik 12% Periode Januari-Agustus 2018
Arus barang nonkontainer melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang ditangani PT.Pelabuhan Tanjung Priok, naik sekitar 12% selama Januari--Agustus 2018 dibandingkan periode yang sama tahun 2017.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Ari Henryanto mengatakan, selama 8 bulan pertama tahun ini arus barang nonkontainer yang dibongkar muat melalui Pelabuhan Priok mencapai 11,74 juta ton, atau naik sekitar 12% dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu 10,14 juta ton.
"Arus kargo nonkontainer itu berasal dari jenis barang bag kargo, general kargo, curah cair maupun curah kering," ujarnya, Kamis (15/11/2018).
Berdasarkan data PTP, pada Januari 2018 perseroan yang memiliki bisnis inti multipurpose terminal itu berhasil menangani kargo nonkontainer sebanyak 1,34 juta ton, Februari 1,43 juta ton, Maret 1,45 juta ton, April 2,11 juta ton, Mei 1,67 juta ton, Juni 1,04 juta ton, Juli 1,38 juta ton, dan pada Agustus 1,28 juta ton.
Ari mengatakan bahwa perseroan saat ini terus melakukan ekspansi bisnis di sejumlah cabang pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia II/IPC sekaligus menyosialiasikannya kepada seluruh stakeholders.
PTP merupakan anak usaha PT Pelindo II/IPC yang memiliki core business multipurpose terminal, khusus menangani layanan bongkar muat kargo nonkontainerdi pelabuhan.
Pada awal 2019, PTP juga akan mengoperasikan Pelabuhan Muara Sabak, setelah sebelumnya perseroan mengoperasikan Pelabuhan Talang Duku, Jambi.
Pelabuhan Muara Sabak, Jambi didesain sebagai terminal muat bagi komoditas original produk dari propinsi Jambi antara lain; minyak kelapa sawit dan sejenisnya yang akan diangkut ke Dumai dan daerah lainnya.

ALFI Sampaikan 3 Problem Krusial Sector Logistic Angkutan Laut
Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan masih terdapat tiga persoalan krusial di bisnis logistik angkutan laut yang mesti ditindaklanjuti implementasinya oleh Kementerian Perhubungan.
Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, mengatakan ketiga persoalan itu yakni, pertama, terkait masih ditariknya uang jaminan kontainer oleh perusahaan pelayaran asing untuk kegiatan impor.
Kedua, implementasi Permenhub No. 25/2017 tentang batas waktu penumpukan peti kemas maksimal tiga hari secara konsisten dan konsekuen di empat pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar.
Ketiga, agar ada mandatori terhadap pelayaran asing untuk melakukan pertukaran data secara elektronik dengan customernya agar implementasi dokumen delivery order (DO) secara elektronik di pelabuhan-pelabuhan utama itu bisa dilaksanakan.
"Ketiga persoalan itu sudah kami sampaikan secara resmi kepada Menhub Budi Karya Sumadi pada awal bulan ini," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/11/2018).
Widijanto mengemukakan asosiasinya menganggap ketiga hal itu menjadi persoalan bagi pelaku usaha logistik, agar pebisnis bisa mendapatkan kepastian biaya dan waktu penanganan logistik. "Kami sangat mengharapkan Kemenhub mau mendengarkan kesulitan pelaku usaha logistik saat ini,"ujar dia. (Logsitik/bisnis.com/hd)

Pelindo II Dorong Pelabuhan Baai Bengkulu adi Hub Port Ekspor Indonesia Bagian Barat
JAKARTA (LOGISTIK) : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/Indonesia Port Corporation (IPC) mendorong Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi hub port untuk kegiatan ekspor di wilayah pantai barat Indonesia, setelah pelabuhan itu menerapkan dedicated terminal.
Hambar Wiyadi, General Manager Pelindo II cabang Bengkulu, mengatakan dengan dedicated terminal ini, pihaknya optimistis pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi pelabuhan pilihan bagi kapal liner internasional dan regional.
Dia mengatakan dengan memberlakukan dedicated terminal, akan diperoleh tiga manfaat bagi pengelola pelabuhan.
Pertama, akan mampu meningkatkan produktivitas terminal, tentunya terminal ini akan menjadi pelabuhan pilihan.
Kedua, membantu menurunkan biaya logistik dengan ketersediaan terminal yang didukung dengan peralatan dan produkvitas tinggi, disertai dengan pelayanan yang baik.
"Ini memberikan kontribusi pada efisiensi biaya transportasi yang ditanggung oleh pelanggan, pemilik barang/cargo owner yang pada akhirnya akan berdampak harga yang kompotitif atas komoditas ekspor di tingkat pasar global," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis pada Jumat (16/11/2018).
Ketiga, lanjutnya, akan ada peningkatan aktivitas dan operasional pelabuhan yang diimbangi dengan produktivitas dan standar pelayanan yang baik serta berdampak pada peningkatan penghematan biaya operasional kepelabuhanan dan penghematan nilai waktu.
Dedicated terminal yakni pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan sesuai dengan jenis barang yang akan dilayani di terminal tersebut yang meliputi terminal curah kering, terminal curah cair, terminal peti kemas (TPK) dan terminal umum/general cargo.
(Logistik/bisnis.com/hd)

Kemenhub Gandeng Konsultan Supervise Asal Jepang Untuk Pelabuhan Patimban
AKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan meneken kontrak konsultan supervisi pembangunan Pelabuhan Patimban dengan perusahaan patungan konsultan asal Jepang dan Indonesia.
Perusahaan konsultan joint venture terdiri atas tiga perusahaan Jepang masing-masing adalah Oriental Consultan Global Co. Ltd., Ides Inc., dan Nippon Koei Co. Ltd., bekerja sama dengan tiga perusahaan konsultan Indonesia yaitu PT Raya Konsult, PT Rayasurverindo Tirtasarana, dan PT Indra Karya (Persero).
Paket pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditandangani merupakan paket jasa konsultansi supervisi dan desain pembangunan fasilitas pelabuhan untuk proyek Pembangunan Patimban Tahap I.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo mengatakan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban sangat strategis dan penting bagi negara sehingga pemerintah sangat serius menyelesaikan proyek itu.
“Diharapkan ke depan Pelabuhan Patimban akan meningkatkan daya saing logistik nasional,” katanya dalam siaran pers, Selasa (13/11/2018).
Penandatanganan kontrak konsultan dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konsultan Pembangunan Pelabuhan Patimban Andilas Putra Asmara bersama perwakilan perusahaan konsultan Joint Venture Yasunori Hasegawa di Ruang Sriwijaya kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Jakarta, Senin (12/11/2018).
Agus juga berharap para perusahaan anggota konsorsium konsultan agar penandatanganan kontrak itu dapat memperlancar proyek pembangunan Pelabuhan Patimban secara keseluruhan.
Selain itu, dia juga berharap pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban memperhatikan berbagai regulasi, kualitas, dan requirement atau kebutuhan masyarakat secara umum.
“Pemerintah sangat serius dan memperhatikan agar pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai jadwal dengan kualitas yang telah disepakati bersama,” tegasnya.
Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan dapat melayani sekitar 3.5 juta TEUs dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU).
Pada tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUs dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta TEUs.
Nantinya, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal ro-ro. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (backup area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 ha.

Men PUPR Pastikan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Sepanjang 8,2 km Dibuat Elevated
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat sepanjang 8,2 kilometer (km) dibuat melayang.
Namun, konstruksi melayang jalan nasional tersebut dibuat rendah atau tidak sama dengan jalan layang atau tol elevated yang konstruksinya melayang tinggi dari tanah.
Dia mengatakan pihak kontraktor yakni Shimizu Corporation bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Bangun Cipta Kontraktor tengah merancang konstruksi dengan menggunakan pile slab, sehingga jalan akses dapat melayang dan tidak sejajar dengan tanah.
"Ini desainnya agak unik karena menggunakan pile slab seperti jembatan. Jadi, elevated tapi agak rendah untuk mengamankan tanah di bawahnya," ujar Basuki saat peninjauan ke lokasi proyek, Selasa (6/11/2018).
Dengan tidak dibangun sejajar dengan tanah, konstruksi melayang disebut akan membantu mencegah terjadi alih fungsi lahan. Pasalnya, biasanya setelah pembangunan tol selesai, akan diikuti oleh pembangunan rumah atau rumah usaha di sekitar jalan tol.
Adapun biaya yang dialokasikan untuk pembangunan proyek tersebut mencapai Rp1,1 triliun, yang bersumber dari pinjaman Jepang.
Nantinya, jalan akses ini diharapkan akan tersambung dengan rencana tol yang diprakarsai oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Saat ini, proyek tersebut masih dalam upaya pembebasan lahan.
"Agustus 2018 baru kontrak dan diharapkan akhir 2019 jalan akses ini bisa digunakan," terangnya.
Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun untuk mengurangi beban layanan Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai sudah sangat tinggi.
Pelabuhan tersebut akan menjadi pelabuhan kontainer terbesar kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Keberadaan pelabuhan beserta jalan aksesnya diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek dan menekan biaya logistik industri nasional.

Pelabuhan Bau-Bau dan Anggrek Jadi Pilot Project KPBU
Infrastruktur jalan menjadi masalah yang disoroti dalam studi kelayakan dua pelabuhan pilot project Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yakni Bau-bau dan Anggrek.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan PII selaku penyedia fasilitas penyiapan proyek telah melakukan kunjungan ke lokasi pelabuhan yang saat ini masih dikelola unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu.
"[Kedua pelabuhan] dibutuhkan masyarakat, tapi jalannya, aksesnya masih sempit. Itu yang perlu kami bahas di feasibility study-nya," ujarnya saat dihubungi, Minggu (11/11/2018).
Studi kelayakan sedang dilakukan pada Pelabuhan Bau-bau di Buton, Sulawesi Tenggara dan Anggrek di Gorontalo. Studi dijadwalkan selesai Desember 2018, sebelum maju ke tahap lelang pengadaan badan usaha.
Pemerintah menargetkan pengadaan badan usaha Pelabuhan Bau-bau pada awal 2019, sedangkan Pelabuhan Anggrek pertengahan 2019. Setelah itu, akan diikuti oleh penandatanganan perjanjian antara Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dengan badan usaha.
Kemenhub sebelumnya mengatakan proyek Public-Private Partnership (PPP) itu akan mencakup pengembangan dan pengoperasian pelabuhan. Namun, Kemenhub masih menunggu hasil studi kelayakan terkait bagian yang perlu dikembangkan.
Armand menuturkan saat ini kajian akhir prastudi kelayakan (Final Business Case/FBC) masih dilakukan.
"Yang perlu dilihat adalah kebutuhan demand-nya dan infrastruktur pendukungnya memadai enggak," tuturnya.
Bau-bau dan Anggrek merupakan bagian dari 14 pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan BUMN atau perusahaan swasta melalui skema KPBU. Adapun 12 pelabuhan lainnya yang tengah disiapkan adalah Belang-Belang, Tahuna, Tobelo, Wanci, Serui, Kaimana, Pomako, Saumlaki, Dobo, Banggai, Labuan Bajo, dan Namlea.
Dibangun sebagai prasarana kapal perintis di Kabupaten Buton yang menghubungkan dengan daerah sekitar, Pelabuhan Bau-bau memiliki fasilitas dermaga A seluas 1.000 m2, dermaga B seluas 500 m2, dermaga penumpang seluas 160x12 meter dan dermaga kontainer 180x15 meter. Pelabuhan Bau-bau juga dapat disandari kapal berukuran hingga 15.000 GT.
Di sisi darat, pelabuhan memiliki fasilitas terminal seluas 750 m2, kantor pelabuhan 1.200 m2, gudang 900 m2, dan juga lapangan penumpukan 20.661 m2.
Sementara itu, Pelabuhan Anggrek di Gorontalo dapat dilabuhi kapal berbobot 20.000 GT. Dermaga kargo memiliki panjang 153 meter dan lebar 12 meter. Dermaga kapal petikemas memiliki panjang 150 meter dan lebar 20 meter.
Pemprov Kaltara bakal bangun Pelabuhan speedboat dan kapal ferry di Pulau Bunyu, Kab. Bulungun ditarget tuntas 2020
Pemprov Kalimantan Utara berencana membangun pelabuhan speedboat dan kapal ferry di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan target pembangunan fisik pada 2020.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, pelabuhan yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut sedang masuk dalam tahap penyelesaian atau laporan akhir survei investigasi desain dan penyusunan rencana induk pelabuhan oleh Kemenhub.
“Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid, saya tugaskan untuk menghadiri rapat dengan Dirjen Perhubungan Laut di Kemenhub dan kami berharap pada 2020 bisa dibangun,” kata Irianto dari siaran pers Pemprov Kaltara, Selasa (30/10).
Dia mengatakan, saat ini dengan belum adanya pelabuhan tersebut, masyarakat menggunakan pelabuhan milik PT Pertamina untuk bepergian dengan transportasi laut. Selain nanti setelah dibangun, kata dia, untuk dermaga speedboat maka akan dilalui kapal besar.
Menurutnya, apabila nanti pelabuhan itu selesai dibangun maka Pulau Bunyu masuk dalam jaringan kapal trayek perintis. Masyarakat, kata Irianto, juga menginginkan pembangunan pelabuhan tersebut supaya dapat menurunkan disparitas harga barang.
“Sulitnya akses ke Pulau Bunyu menjadi pemicu naiknya harga barang. Harapan, dermaga itu bisa juga dilalui kapal besar,” kata dia. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Minta Menkeu Untuk Pertimbangkan Keterlambatan Penyelesaian Proyek Tol Laut
Permintaan itu sehubungan dengan usulan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) agar denda keterlambatan dipatok berdasarkan persentase sisa penyelesaian pekerjaan.
Padahal, menurut Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko, kontrak antara Kemenhub dengan galangan kapal adalah lumpsum per kapal, bukan harga satuan.
"Kami minta saran ke Kementerian Keuangan bagaimana sebaiknya. Karena memang di kontrak itu satu paket kapal per kontrak, bukan progress per kapal. Sekalipun tinggal melengkapi kemudi, kalau kapal itu tidak ada kemudinya kan tetap saja tidak bisa jalan," katanya, Minggu (9/11/2018).
Berdasarkan data Ditlala Kemenhub, dari rencana pengadaan 100 unit kapal selama 2015-2018, baru 46 unit yang sudah beroperasi. Sebanyak 28 unit kapal sudah selesai dibangun di galangan dan siap dimobilisasi ke pelabuhan panggalan, sedangkan 26 unit sisanya belum selesai.
Pasal 78 Ayat (5) huruf f Peraturan Presiden No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan. Besaran denda diatur pada Pasal 79 Ayat (4), yakni satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Ketua Dewan Penasehat Iperindo Amir Gunawan sebelumnya mengatakan rata-rata persentase penyelesaian kapal perintis maupun barang bervariasi, mulai dari 89% hingga 98%. "Misalnya, kapal sudah selesai hingga 90%, penghitungannya bukan terlambat satu kapal penuh. Seharusnya yang dikenakan hanya 10% dari total penghitungan denda," kata Amir (Bisnis.com, 22/10/2018).
Iperindo mencatat, 8 perusahaan galangan kapal anggota asosiasi terlambat menyelesaikan sesuai tenggat waktu proyek pada 31 April 2018.
Amir menjelaskan keterlambatan terjadi karena beberapa faktor, seperti kesulitan memperoleh tenaga kerja karena harus berebut dengan galangan yang lain. Komponen kapal yang 65% di antaranya masih bergantung pada impor juga menjadi persoalan mengingat proses importasi komponen memakan waktu.

Kemenhub Janji Akan Lunasi Pembayaran Galangan Proyek Kapal Tol Laut
Kementerian Perhubungan berjanji segera melunasi sisa pembayaran kapal-kapal yang sudah selesai dibangun perusahaan galangan dan mengerahkannya ke pelabuhan-pelabuhan pangkalan.
Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan rata-rata yang harus dibayar pemerintah sekitar 2% dari nilai kontrak yang merupakan nilai kegiatan familiarisasi kru dan mobilisasi kapal ke pangkalan.
Namun dengan catatan, kapal itu diselesaikan sebelum tahun anggaran 2018 tutup buku pada Oktober.
"Kalau misalkan sisa 2% ini dijaminkan, kami bisa bayarkan sehingga mereka tidak harus menunggu sampai di pangkalan sana, baru dibayarkan 100%. Itu untuk mengatasi masalah likuiditas," katanya kepada Bisnis, Jumat (9/11/2018).
Menurut dia, mekanisme tersebut sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kapal-kapal yang selesai sebelum Oktober itu secara berangsur akan dimobilisasi ke pangkalan. Ditjen Perhubungan Laut sudah meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memberikan kemudahan bagi kapal baru untuk sandar di dermaga pelabuhan pangkalan sekalipun belum dioperasikan.
"Nanti KSOP tinggal atur. Kalau ada kapal lain yang akan pakai dermaga, kapal baru geser dulu, lego jangkar di tengah. Nanti kapal bisa kembali lagi ke dermaga begitu kosong," ujar Wisnu.
Presiden Direktur PT Janata Marina Indah (JMI) Joeswanto Karijodimedjo menunggu Kemenhub merealisasikan janji mengambil 4 unit kapal pesanan yang dibangun perusahaan di galangan Semarang sekaligus membayar sisa nilai kontrak sekitar Rp15 miliar.
Sebelumnya, dia mengemukakan serah terima kapal dan pembayaran sisa nilai kontrak yang terkatung-katung itu membuat JMI kesulitan membayar sebagian pinjaman modal kerja kepada bank.
Di sisi lain, JMI harus memperpanjang premi asuransi yang menjadi tanggungan perusahaan selama kapal masih berada di galangan. Belum lagi biaya penjagaan kapal, seperti pembelian bahan bakar generator untuk menghidupkan lampu kapal selama 24 jam.
JMI juga harus mengalokasikan biaya perawatan selama kapal belum diserahkan. Perusahaan terpaksa menaikkan empat kapal pesanan itu ke dok untuk dirawat agar kondisinya mulus dan kecepatannya melebihi persyaratan saat diserahkan ke pemerintah.

Kemenhub Uraikan Pproblem Mobilisasi Kapal Perintis
Kementerian Perhubungan menjelaskan masalah mobilisasi kapal ke pelabuhan pangkalan yang terkatung-katung disebabkan oleh sejumlah masalah teknis seputar transisi dari kapal lama ke baru.
Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan mobilisasi kapal baru tidak bisa cepat dilakukan karena pemerintah harus menyelesaikan dulu pengalihan kapal lama yang dioperasikan Pelni untuk menggantikan kapal perintis kargo yang dioperasikan swasta.
Pengalihan ini dilakukan supaya armada perintis layak untuk mengangkut penumpang maupun barang.
"Dalam proses pengalihan ini, tentunya ada proses serah terima, pengalihan penganggaran. Kami sangat hati-hati supaya tidak terjadi penganggaran dobel. Ini krusial sekali," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (9/11/2018).
Kendala lainnya, ada kapal-kapal Pelni yang sedang naik dok untuk diperbaiki sehingga. Kemenhub harus menunggu pengedokan hingga tuntas sebelum kapal baru diterima.
Di samping itu, survei tahunan beberapa kapal baru oleh Badan Klasifikasi Kapal jjatuh tempo. "Karena survei tahunan dihitung dari launching kapal, sementara launching kapal sudah satu tahun lalu, itu harus survei dulu," kata Wisnu.
Berdasarkan data Kemenhub per Oktober, 46 dari 100 unit kapal yang dipesan Kemenhub sejak 2015 sudah beroperasi, 28 unit sudah selesai dibangun, tetapi masih berada di galangan, sedangkan sisanya masih diselesaikan oleh galangan.
Sebelumnya, galangan kapal mengeluhkan pemerintah yang tidak kunjung mengambil kapal pesanan untuk program tol laut dan kapal perintis. Akibatnya, likuiditas perusahaan terganggu.
Presiden Direktur PT Janata Marina Indah (JMI) Joeswanto Karijodimedjo mengatakan 4 unit kapal senilai Rp326 miliar yang dibangun di galangan perseroan di Semarang hingga kini belum diambil Kemenhub. Padahal, JMI sudah siap menyerahkannya kepada operator di pelabuhan pangkalan yang sudah ditentukan.
Serah terima yang terkatung-katung itu membuat JMI belum menerima sisa pembayaran kontrak sekitar Rp15 miliar yang semestinya dapat dipakai perusahaan untuk membayar sebagian pinjaman modal kerja kepada bank.
"Bahkan, kami yang sebelumnya likuid dan mendapat predikat call 1 dari Bank Indonesia, karena tidak dapat membayar bunga dan angsuran pokok yang jatuh tempo, statusnya turun drastis menjadi call 5," ungkapnya (Bisnis, 8/11/2018).
Di sisi lain, JMI harus memperpanjang premi asuransi yang menjadi tanggungan perusahaan selama kapal masih berada di galangan. Belum lagi biaya penjagaan kapal, seperti pembelian bahan bakar generator untuk menghidupkan lampu kapal selama 24 jam.
JMI juga harus mengalokasikan biaya perawatan selama kapal belum diserahkan. Perusahaan terpaksa menaikkan empat kapal pesanan itu ke dok untuk dirawat agar kondisinya mulus dan kecepatannya melebihi persyaratan saat diserahkan ke pemerintah. (Logistics/bisnis.com/hd)
 
PT AP II Siapkan Capex Rp. 11 Triliun Pada 2019
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II (Persero) telah menyiapkan dana investasi atau capital expenditure (capex) hingga Rp11 triliun pada 2019.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan jumlah dana investasi tersebut cenderung menurun hingga 41,1% dibandingkan dengan alokasi 2018 yang mencapai Rp18,7 triliun.
"Kami sudah susun alokasi dana capex hingga Rp11 triliun untuk tahun depan," kata Awaluddin, Selasa (13/11/2018).
Menurutnya, dana investasi Rp11 triliun itu akan digunakan perusahaan untuk pemeliharaan dan operasional bandara, serta pengembangan usaha. Selain itu, juga akan dialokasikan untuk penambahan dan peningkatan bisnis nonaeronautika.
Pada tahun ini, dana investasi sebesar Rp 18,7 triliun terdiri atas peningkatan sisi udara sebesar Rp7,7 triliun, peningkatan sisi darat sebesar Rp5,4 triliun, dan fasilitas penunjang Rp5,6 triliun.
Dia menambahkan sebagian besar dana investasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan bandara yang ada, termasuk empat bandara yang dialihkelolakan dari Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan, dan revitalisasi gedung Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta.
Keempat bandara tersebut antara lain, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Hanandjoeddin di Belitung, dan Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya.
Dana investasi awal atau initial capital expenditure outlay yang dibutuhkan untuk mengembangkan keempat bandara tersebut berada pada kisaran Rp2,2--2,5 triliun. Akan tetapi, pendanaan menggunakan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).
Sementara, revitalisasi Terminal 1 dan 2 memang dibutuhkan untuk memperbesar daya tampung pergerakan penumpang menjadi 43 juta orang per tahun. Adapun, saat ini total kapasitas Terminal 1 dan 2 di Bandara Soekarno-Hatta hanya 18 juta orang per tahun.
Pengembangan usaha nonaeronautika, lanjutnya, akan didukung dengan teknologi berbasis digital. Terdapat lima fokus pengembangan airport digital business, yakni airport big data, airport e-payment, airport e-advertising, airport e-commerse, dan airport community.
Awaluddin menyebut pemenuhan dana investasi tersebut tidak hanya berasal dari kas internal perusahaan. Selain dari penawaran obligasi, juga terdapat skema commercial loan, termasuk mengajak mitra untuk menjalankan pola partnership. "Adanya partner ini, capex tidak lagi dipenuhi dari dana sendiri terus," ujarnya.

PT AP II Emisi Obligasi Berkelanjutan I Dengan Kupon 8,5%-9,25%
PT Angkasa Pura II (Persero) menawarkan Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 dengan kisaran kupon 8,50% hingga 9,25% untuk memenuhi kebutuhan belanja modal perseroan.
Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Jenpino Ngabdi mengatakan penerbitan tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018 dengan target dana yang dihimpun Rp3 triliun. Pada tahap pertama, perseroan membidik dana sebanyak-banyaknya Rp750 miliar.
Jenpino menjelaskan bahwa Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 terdiri atas Seri A dan Seri B. Adapun, kisaran kupon untuk Seri A yakni 8,5%-9% dengan tenor 3 tahun dan Seri B yakni 8,75%-9,25% dengan tenor 5 tahun.
“Dana hasil emisi obligasi tahap pertama akan digunakan untuk pengembangan dan peremejaan sisi udara seperti pembangunan dan pembangunan runway,taxiway, apron, serta fasilitas penunjang lainnya. Dari sisi darat, rencana penggunaan dana yakni pembangunan dan pengembangan gedung terminal, gedung parkir, aksesibilitas, dan fasilitas lainnya dari bandara yang dikelola perseroan,” ujar Jenpino selaku penjamin pelaksana emisi di Jakarta, Rabu (7/11).
Dalam rencana emisi tersebut, Angkasa Pura II telah menunjuk PT Bank Mega Tbk. sebagai wali amanat. Sementara itu, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Masa penawaran awal akan berlangsung pada 7 November 2018-22 November 2018. Adapun, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia rencananya akan dilakukan pada 12 Desember 2018.
Adapun, surat utang tersebut mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pemeringkatan tersebut berlaku mulai 17 September 2018 sampai dengan 1 September 2019.
Sementara itu, Director Keuangan Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam menjelaskan bahwa penerbitan obligasi menjadi bagian pemenuhan belanja modal perseroan. Pihaknya mengkombinasikan penggalangan dana dari obligasi dan perbankan dengan total Rp8,5 triliun.
Pada tahap awal, Andra menilai jumlah Rp750 miliar telah sesuai dengan kebutuhan perseroan. Pasalnya, perseroan juga telah memegang komitmen dari perbankan hingga Rp4 triliun. “Jumlah pokok yang diincar [pada tahap pertama] sudah sesuai dengan rencana belanja modal kami,” jelasnya.
Secara detail, dia mengungkapkan perseroan menganggarkan belanja modal Rp18,2 triliun pada 2018. Dari jumlah tersebut, Rp8,5 triliun dipenuhi melalui penggalangan dana.
Andra menyebut total dana yang dipenuhi melalui perbankan senilai Rp5,5 triliun. Sisanya atau Rp3 triliun dipenuhi melalui obligasi. “Untuk tahun depan belanja modal lebih kecil mungkin Rp10,2 triliun,” paparnya(Logistik/bisnis.com/hd)
Logistics Journal Nomor : 200 / September 2018
cover september 2018

Editirial - HPL : HAK SIAPA ?
HPL atau Hak Pengelolaan Lahan yang kemudian berubah menjadi Hak Pengelolaan Pelabuhan. Sebuah konstruksi dari transaksi penggunaan atau pemanfaatan tanah/lahan yang bernilai ekonomis. Namun istilah tersebut tidak dikenal di dalam UU Pokok Agraria, khususnya dalam status kepemilikan hak atas tanah. Yang dikenal adalah, hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU). Termasuk cara memperoleh hak atas tanah juga bermacam-macam. Namun penggunaan lahan dengan mekanisme HPL adalah bentuk penguasaan sementara, di batasai waktu dan tarif.
Waktu dan tarif menjadi ukuran, kapan berakhirnya HPL dikuasai seseorang maupun badan usaha di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Jangka waktu HPL dituangkan dalam perjanjian hanya 2 (dua) tahun untuk terus diperbaharui. Tarif untuk mendapatkan HPL setiap memperbaharui perjanjian selalu naik, sehingga kalau tidak mampu membayar tarif resikonya perjanjian tidak diperpanjang atau diputus.
Pertanyaannya, lahan yang termasuk dalam penguasaan pelabuhan, dalam hal ini adalah PT (Persero) PELINDO III Tanjung Perak, khususnya lahan pemukiman penduduk yang sudah ada sebelum PT (Persero) PELINDO III ini ada sekitar tahun 1992, serta sudah ditempati lebih dari 30 tahun berturut-turut statusnya bagaimana. Sedangkan PT (Persero) PELINDO III yang dianggap sebagai “pemilik lahan” sudah tidak lagi berfungsi sebagai “landlord” tapi tidak lebih sebagai terminal operator yang wilayah penguasaannya hanya terbatas di Lini I, yaitu dermaga dan sekitarnya tidak lebih.
Penduduk dan pelaku usaha mulai menyadari posisinya terhadap posisi PT (Persero) PELINDO III, dengan mengatasnamakan “Forum Perjuangan Warga Pemilik Bangunan di Perak Surabaya” melakukan gugatan hukum sebagai bentuk upaya hukum untuk memperoleh hak atas tanah negara. Peralihan hak atas tanah yang diberikan kepada PT (Persero) PELINDO III tidak cukup bukti untuk menguatkan dalam mengutip/menarik tarif sewa lahan.
Prinsip utamanya, yang berhak membuat perjanjian pengelolaan lahan, sewa lahan ataukah pinjam pakai lahan, hanyalah mereka yang memiliki lahan berdasarkan alas hak yang sah, seperti SHM, HGB, HGU. Bahkan bisa mengalihkan haknya kepada pihak ke III sesuai dengan akte jual beli, hibah atau waris. PT (Persero) PELINDO III tidak memiliki alas hak yang sah untuk kemudian menyewakan kepada pihak lainnya dalam bentuk HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan mengutip biaya. Apalagi kemudian biaya yang diperoleh tersebut dianggap sebagai perolehan pendapatan perusahaan.
PT (Persero) PELINDO III sebagai terminal operator menjalankan usahanya sesuai dengan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan, yang wilayah kerjanya sangat terbatas termasuk jenis kegiatan usahanya sangat dibatasi sesuai yang tertuang dalam penjabaran ruang lingkup kerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Artinya, lahan diluar Lini I tidak lagi menjadi wilayah atau ruang lingkup BUP, namun wilayah kewenangan Otoritas Pelabuhan (OP) dalam mengatur regulasi kegiatan penunjang usaha jasa kepelabuhanan. OP mengatur peruntukan lahan di luar Lini I atau Lini II, tapi bukanlah mengatur kepemilikan lahan di Lini II.
Lini II pengaturan kepemilikan lahannya seharusnya dikembalikan kepada UU Pokok Agraria yang ada. Sehingga biaya-biaya atas kepemilikan lahan di Lini II sebesar-besar pemanfaatannya menjadi milik negara. Bukannya milik BUMN yang fungsinya tidak lebih sebagai BUP yang tidak berwenang sama sekali mengatur peruntukan lahan di Lini II, apalagi “seolah-olah” menjadi pemilik lahan dan menyewakannya yang keuntungannya sebagai pendapatan kegiatan usaha. (guslim-sept'18)

ALFI Desak Diberlakukannya Sanksi Bagi Pelanggar Jaminan Kontainer
AKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan didesak tegas memberikan sanksi kepada perusahaan pelayaran asing maupun agennya yang beroperasi di Indonesia, tapi masih mengutip uang jaminan kontainer impor.
Widijanto, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan Kemenhub perlu membuat regulasi soal sanksi terhadap pelanggar jaminan kontainer karena dalam paket kebijakan ekonomi ke XV,pemerintah RI telah mengamanatkan untuk menghapuskan kutipan uang jaminan kontainer impor.
“Tetapi sayangnya gak ada sanksi nya bagi yang melanggar, makanya sampai saat ini kutipan uang jaminan kontainer masih terjadi bahkan bisa dimanfaatkan oleh non vessel operating common carrier atau NVOCC,”ujarnya kepada Bisnis Senin (27/8/2018).
Menurut dia, seharusnya pengambilan dokumen delivery order (DO) di pelayaran diberikan kepada pihak yang diberikan kuasa oleh pemilik barang/importir bukan diserahkan kepada NVOCC.
Widijanto mengungkapkan hal itu menyusul adanya laporan dari sejumlah perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta yang mewakili pemilik barang impor di pelabuhan Tanjung Priok dipungut biaya jaminan kontainer saat mengambil dokumen DO di perusahaan pelayaran.
“Kami tetap mendesak agar jaminan kontainer impor itu dihilangkan tetapi untuk berjalan optimal bagi pelanggarnya juga mesti dikenai sanksi tegas,” paparnya.
Widijanto mengatakan kasus bangkrutnya Hanjin Shipping beberapa waktu lalu merupakan pengalaman pahit bagi pebisnis/pemilik barang lantaran jutaan dollar uang jaminan kontainer yang sudah dikutip tidak bisa dikembalikan kepada pemilik barang di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, Menhub harus menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di pelabuhan seperti Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan untuk tidak memberikan penerbitan izin berlayar (SIB) bagi kapal asing yang terbukti masih mengutip uang jaminan kontainer .
“Jadi untuk menghilangkan praktik uang jaminan kontainer di seluruh pelabuhan itu mesti diatur sanksinya lebih tegas dan ini domainnya Menhub,”paparnya.
Widijanto mengungkapkan, kutipan uang jaminan kontainer impor merupakan akal-akalan dari pihak pelayaran asing, dan dikategorikan praktik rente yang membebani biaya logistik nasional.
“Kalau pemerintah tegas, akal-ajakan jaminan kontainer itu seharusnya gak ada lagi.Ini sangat membebani biaya logistik kita,”ujar dia.

INSA : Subsidi Kontainer Untuk Angkutan Muatan Balik Dirasa Tidak Diperlukan
Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai subsidi kontainer untuk angkutan muatan balik tidak diperlukan.
Pasalnya, bantuan itu tidak mengurangi disparitas harga dan tidak menyuplai barang pokok sesuai tujuan tol laut.
Menanggapi rencana pemerintah memberikan potongan (diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap 5 unit dry container dan 5 unit reefer container pertama yang di-booking, INSA menilai sebaiknya subsidi itu ditujukan untuk hasil bumi dan hasil hutan saja.
Alasannya, volume reefer container sudah baik walaupun tanpa subsidi. Tingkat keterisian peti kemas berpendingin itu juga sangat bergantung pada musim.
INSA menilai program tol laut tidak bisa diukur serta merta dari adanya muatan balik yang sejauh ini masih rendah. Pasalnya, muatan balik yang rendah tidak hanya dialami angkutan tol laut, tetapi juga rute komersial yang muatan baliknya tidak lebih dari 30%.
"Tidak adanya muatan balik adalah karena tidak banyaknya industri di luar Jawa, bukan karena freight pengiriman. Sebaiknya, pemerintah pusat dan daerah ke depan harus lebih terkoordinasi untuk mendorong dan memberikan insentif perusahan maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan melaksanakan usaha di daerah," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto kepada Bisnis, Minggu (26/8/2018).
Lebih lanjut, dia berpendapat Public Service Obligation (PSO) melalui program tol laut sebaiknya tidak berlangsung selamanya. Setelah ekonomi daerah terbangun, trayek tol laut seharusnya menjadi rute komersial sesuai dengan prinsip ship follow the trade. Menurut Carmelita, kelancaran distribusi di hinterland ikut memengaruhi tingkat harga bahan pokok di daerah. Adapun biaya transportasi laut hanya salah satu faktor.
“Keberhasilan program tol laut diukur dari terbangunnya ekonomi daerah dan rute tol laut digantikan dengan rute komersial. Ini tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua tahun saja. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan terus menerus," tuturnya.

Operator Kapal Laut Sambut Baik Kebijakan Subsidi Container Muatan Balik
Operator kapal tol laut menyambut baik rencana subsidi kontainer dan keringanan biaya pengangkutan (freight) oleh pemerintah untuk memancing muatan balik dari Indonesia timur.
Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto mengatakan Pelni setuju terhadap langkah pemerintah memberikan subsidi lanjutan terhadap program tol laut. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi, termasuk jika pemerintah hendak melakukan pengadaan kontainer berpendingin (reefer container).
"Sarana dan prasarana di pelabuhannya, juga di kapal pengangkut, seperti fasilitas plug untuk mendukung kebutuhan listrik bagi reefer container juga harus menjadi bahan evaluasi bersama," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (26/8/2018).
Menurut Harry, angkutan bahan rempah-rempah dari timur ke Jawa sangat membantu para petani meskipun mereka belum mampu memproduksi dalam jumlah besar.
Volume yang belum signifikan itu dapat diangkut oleh kapal-kapal perintis Pelni dari lokasi yang tersebar di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur untuk dikonsolidasikan di beberapa pelabuhan yang strategis, yang merupakan perlintasan antara rute pelayanan kapal kontainer barang dan kapal perintis.
Pengangkutan garam dari pelabuhan Lewoleba dan Sabu-Rote, Nusa Tenggara Timur, juga membuktikan kapal tol laut bermanfaat mengangkut komoditas tertentu dari timur ke Jawa. Keberadaan kapal itu kian menumbuhkan minat masyarakat untuk bergerak dalam kegiatan tersebut.
Tahun ini, Pelni melayani enam trayek tol laut sebagaimana ditugaskan pemerintah, yakni T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Belinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Tanjung Priok), T-4 (rute Tanjung Perak-Makassar-Tahuna), T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP), T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu), T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka), dan T-15 (Kisar-Namrole-PP). (Logistics /bisnis.com/hd)

ALFI Beri Catatan Atas Beroperasinya 16 Pelabuhan Baru di KTI
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut positif terkait beroperasinya 16 pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang diresmikan Menteri BUMN Rini Soemarno, di Jayapura, Jumat (24/8/2018) lalu.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan dalam perspektif pemerataan pembangunan tentunya pembangunan infrastruktur di KTI dinilai sangat positif.
Namun, Yukki tetap memberi catatan terhadap pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan harus dibarengi dengan infrastruktur jalan yang memadai.
"Tentunya bukan hanya pelabuhannya saja yang dibangun tetapi semua infrastruktur jalan menuju dan keluar pelabuhan harus juga memadai agar tidak terjadi kemacetan dimana hal ini terjadi di pelabuhan di Jawa. Jadi semua harus terintegrasi dengan moda lainnya," katanya, Minggu (26/8/2018).
Selain itu, ada pekerjaan rumah lain yang menyangkut dengan prinsip ship follow the trade yaitu bagaimana kapal dapat terisi di atas 80% terutama yang datang dari KTI mengingat saat ini keterisian kapal rata-rata baru mencapai 55%.
"Kapasitas yang terisi tentunya harus dilihat dari mana kapal itu dan akan kemana. Ukuran kapal tersebut berikut kapasitas pelabuhannya itu sendiri, tapi kalau kita ambil rata-rata untuk wilayah indonesia timur baru 55 %," katanya.
Menurut Yukki, untuk hal itu harus dilihat juga dari mata rantai pasok berikut jenis komoditinya mengingat wilayah Indonesia timur sangat luas.
Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi pemerintah dalam pemerataan pembangunan khususnya di KTI. "Jadi kita tetap apresiasi pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur di wilayah indonesia timur," ujarnya.
Selain itu, dia berharap ada sinergi yang dilakukan semua pihak di samping tugas pemerintah itu sendiri. "Tentunya ini bukan tugas pemerintah atau Pelindo IV semata tapi tanggung jawab kita semua untuk mengoptimalisasi," ungkapnya.
Sebelumnya, 16 proyek yang telah diresmikan tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Pelindo IV (Persero), hal ini dinilai akan mendorong pembangunan di wilayah Timur yang masih tertinggal.
Adapun 16 pelabuhan tersebut terdiri dari lima pelabuhan di Papua, lima pelabuhan di Pulau Sulawesi, empat pelabuhan di Pulau Kalimantan dan dua pelabuhan di wilayah Ambon dan Ternate.
Lima pelabuhan di Papua yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Manokwari.
Kemudian lima pelabuhan di Pulau Sulawesi adalah Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Pare-pare dan Pelabuhan Gorontalo.
Sementara itu, dua pelabuhan di wilayah Maluku dan Ternate adalah Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Ternate dan empat pelabuhan di Pulau Kalimantan adalah Pelabuhan Balikapapan, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Nunukan dan Pelabuhan Sangatta.
“Ini sebuah pencapaian yang besar dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan akan membantu masyarakat terutama dalam mendorong konektivitas laut dan daya saing di wilayah Timur Indonesia. Terima kasih kepada Pelindo IV yang sudah bekerja keras," ungkap Rini dalam siaran pers, Jumat (24/8/2018).

Pengoperasian 16 Pelabuhan Baru di KTI Perlu Dukungan Adanya Pusat Logistik Berikat
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan timur Indonesia terus dibuka menyusul diresmikannya 16 pelabuhan di KTI oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Jumat (24/8/2018) lalu.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan adanya PLB di KTI dirasa sangat penting guna memantik pusat-pusat perdagangan baru.
Hal ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan agar PLB di KTI dapat mendorong perdagangan baru di samping menciptakan konektivitas laut dan pertumbuhan ekonomi wilayah itu.
"Pekerjaan besar lainnya adalah bagaimana kita menciptakan pusat logistik berikat di Indonesia timur agar menciptakan pusat-pusat perdagangan baru," kata Yukki, Minggu (26/8/2018).
16 proyek yang telah diresmikan tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Pelindo IV (Persero), hal ini akan mendorong pembangunan di wilayah Timur yang masih tertinggal.
Adapun 16 pelabuhan tersebut terdiri dari lima pelabuhan di Papua, lima pelabuhan di Pulau Sulawesi, empat pelabuhan di Pulau Kalimantan dan dua pelabuhan di wilayah Ambon dan Ternate.
Lima pelabuhan di Papua yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Manokwari.
Kemudian lima pelabuhan di Pulau Sulawesi adalah Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Pare-pare dan Pelabuhan Gorontalo.
Sementara itu, dua pelabuhan di wilayah Maluku dan Ternate adalah Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Ternate dan empat pelabuhan di Pulau Kalimantan adalah Pelabuhan Balikapapan, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Nunukan dan Pelabuhan Sangatta.
Menurut Yukki, selain membangun infrastruktur sebagai penunjang akitivitas maka diperlukan juga sistem digitalisasi dalam penerapan di semua pelabuhan itu.
"DPP ALFI juga terus mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk digitalisasi mengingat pembangunan fisik saja tidak cukup," katanya.
Yukki berharap kedepannya pembangunan infrastruktur tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur agar bisa lebih tinggi lagi dengan standar pelayan yang juga tinggi dan biaya yang efisien dan efektif.
“Dan menjadikan Makassar sebagai hub untuk tujuan export untuk wilayah timur. Walaupun kedepannya Bitung juga berpotensi sebagai hub," ungkapnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

Sektor Logistik Saat ini Hadapi Tantangan Pelik di Era Transformasi Digital
JAKARTA (LOGISTICS) : Sektor logistik dan transportasi nasional menghadapi sejumlah tantangan yang cukup pelik pada era transformasi digital saat ini. Para pemangku kepentingan diharapkan mampu mengatasi semua hal itu agar tidak tergerus oleh kian tajamnya persaingan.
Beberapa tantangan itu adalah masalah konektivitas dan transparansi informasi. Keduanya dinilai sangat berhubungan erat bagi perusahaan logistik dan transportasi dalam menjalankan transformasi digital berbasis internet of things (IoT).
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa kedua tantangan tersebut mesti dicarikan solusi segera untuk mendorong perubahan signifikan dalam menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas di sektor logistik dan transportasi.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima, Rabu (29/8/2018), kedua masalah tersebut mengemuka dalam diskusi panel keempat di Konferensi Asia IoT Business Platform ke-25 yang mengangkat tema Mendorong Efisiensi Melalui Smart Transport dan Logistik di Jakarta, Selasa (28/8).
Hadir sebagai panelis dalam diskusi panel itu Benny Woenardi, Managing Director Cikarang Dry Port (CDP), Hendra Setiawan, ICT Group Head PT Angkasa Pura 1, Said Badrul Nahar, Country IT Director DHL Supply Chain, yang dimoderatori oleh Edison Lestari, Head of IoT XL Axiata.
Edison menjelaskan bahwa pada 2020 diproyeksikan terjadi revolusi IoT karena sebanyak 50 miliar perangkat elektronik akan terkoneksi dengan IoT. “Semua perangkat akan menjadi lebih pintar dan terkoneksi dengan internet. Adapun, logistik menjadi salah satu sektor yang menerapkan transformasi digital berbasis IoT dengan cepat,” ujarnya.
Benny Woenardi menilai transformasi digital di sektor logistik dan transportasi mesti dilakukan secara terintegrasi di seluruh ekosistem supply chain di Indonesia.
“Menurut kami, sektor logistik dan transportasi di Indonesia harus lebih terbuka dan lebih transparan. Harus saling terhubung dengan menggunakan teknologi digital berbasis IoT. Ini yang menjadi perubahan baru di sektor logistik dan supply chain di Indonesia,” katanya.
Dia menambahkan bahwa Cikarang Dry Port telah berjalan 5 tahun yang mengoneksikan ekosistem logistik dan supply chain mulai dari pelabuhan laut, pelayaran, moda transportasi, hingga menghubungkannya ke Bea Cukai.
“Seperti diketahui, di Tanjung Priok ada 5 perusahaan operator terminal, dan kami hubungkan dengan 25 perusahaan pelayaran, serta berbagi informasi sehingga kami mengetahui secara tepat kapan kapal akan datang ke pelabuhan,” paparnya.
Dengan adanya transformasi digital berbasis IoT, lanjutnya, informasi dan data menjadi lebih transparan dalam ekosistem supply chain sehingga menciptakan efisiensi serta mendorong produktivitas.
“Ini membutuhkan perubahan mindset dari para pelaku industri logistik. Tapi ini akan menjadi new game changer bagi revolusi industri logistik ke depan,” tuturnya.
Hal senada disampaikan oleh Hendra Setiawan yang menilai saat ini Angkasa Pura juga masih berupaya untuk mereduksi hambatan dan tantangan dalam konektivitas dan transparansi data serta informasi di eksosistem transportasi udara.
Dua tantangan berupa integrasi konektivitas dan transparansi data serta informasi menjadi pembahasan menarik dalam Konferensi Asia IoT Business Platform edisi ke-25 yang diselenggarakan pada 28—29 Agustus 2018 di The Ritz Carlton, Jakarta.
Pada konferensi dua hari ini, para stakeholders kunci dalam industry IoT, termasuk pemerintah, penyedia solusi IoT, dan perusahaan pengguna masih berdiskusi tentang bagaimana menghadapi tantangan yang ada dan potensi IoT yang belum dieksplorasi oleh pebisnis di Indonesia.

Indonesia Mesti Pertahankan Posisi LPI
Indonesia dinilai harus bisa mempertahankan momentum perbaikan posisi Logistics Performance Indeks (LPI) seiring kenaikan peringkat ke-46 dengan skor 3,15 pada tahun 2018 ini.
Sebelumnya, pencapaian Indonesia harus naik-turun selama beberapa tahun terakhir pada peringkat LPI.
Berdasarkan catatan Bank Dunia, pada tahun 2016 posisi Indonesia berada diurutan ke-63 dengan skor 2,98. Sementara 2014, ada di posisi ke-53 (skor 3,08) dan tahun 2012 diposisi ke-59 (skor 2,94).
"Bagi kami yang penting untuk Indonesia mencoba mempertahankan posisi secara konsisten. Mungkin ada niat menjadi skor paling tinggi," kata Maritime Specialist World Bank Indonesia Daniel Alexander van Tuijll, beberapa waktu lalu.
LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia yang dirilis oleh Bank Dunia per dua tahun sekali. Indeks ini memperhatikan sejumlah komponen yakni bea dan cukai, infrastruktur, pengiriman barang internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pencarian barang (tracking/tracing), dan ketepatan waktu (timeliness).
Dari semua aspek penilaian LPI 2018, aspek kepabeanan meraih skor terendah sebesar 2,67. Sementara itu, aspek penilaian tertinggi adalah ketepatan waktu dengan skor 3,67.
Aspek lain nya yaitu infrastruktur dengan skor 2,89, pengiriman barang internasional 3,23, kualitas dan kompetensi logistik 3,1, dan pencarian barang sebesar 3,3.
Reformasi Logistik
Selain itu, Daniel mengatakan yang terpenting bagi Indonesia saat ini adalah melakukan reformasi logistik guna meningkatkan kapasitas persaingan industri, di samping untuk meningkatkan LPI itu sendiri.
"Sebab LPI hanya indeks indikator, ada positif atau negatif,"
Adapun Bank Dunia, kata Daniel, tidak serta merta bisa memberikan penyusunan rekomendasi untuk menaikan kinerja logistik Indonesia mengingat hal itu tidak mudah dan sederhana karena menyangkut banyak faktor.
Namun demikian, adanya perbaikan dibeberapa sektor sebenarnya sudah cukup baik untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia kendati di sisi lain hal tersebut masih mendapat skor terendah.
"Misalnya di Bea Cukai, sudah beberapa hal diperbaiki selama dua tahun, tapi mungkin tidak ditangkap 100% dalam LPI. Seperti post border, Indonesia Single Risk Management, juga implementasi Indonesia National Single Window (INSW)," ungkapnya.
Daniel berharap pemerintah bisa bersinergi dengan para pelaku industri di sektor ini mengingat negara-negara lain terutama Asean berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya dengan baik. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pelindo III Gandeng PT Semen Indonesia Untuk Produksi Mincon / Petikemas Kecil
JAKARTA (LOGISTIK) : Upaya sinergi antar BUMN terus dilakukan, dalam kontek ini PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menggandeng PT Semen Indonesia Logistik (Silog) untuk memproduksi kontainer mini atau minicon.Kerja sama dilakukan melalui anak perusahaan, yakni PT Pelindo Marine Service (PMS).
Direktur Engineering dan ICT PT Pelindo III (Persero) Husein Latief mengatakan kerja sama dengan Silog dilakukan untuk tahap produksi purwarupa (prototype) minicon dan flat deck. Setelah mendapatkan purwarupa yang berfungsi baik, uji coba akan dilakukan.
Pada fase ini, Silog akan memproduksi 3 unit tipe folding, 1 unit tipe teleskop, dan 1 unit flat deck, untuk keperluan riset.
"Tahun depan mulai memproyeksikan produksi massal," kata Husein, Rabu (29/8/2018).
Dia memaparkan minicon merupakan inovasi Pelindo III sebagai solusi atas permasalahan di lapangan pada industri logistik di Tanah Air. Peti kemas berukuran sepertiga kontainer 20 kaki (TEU's) dan dapat dilipat itu dapat dibongkar langsung saat mencapai distribution center sehingga bisa langsung diangkut ke truk. Tiga minicon dapat dimuat sekaligus ke dalam satu peti kemas ukuran 20 TEU's.
Kemudahan tersebut mampu menghapus biaya pekerja dan handling di gudang lokal. Pada skenario terbaik, proses distribusi diharapkan bisa lebih cepat 2 sampai 3 hari sehingga pengiriman door to door juga lebih cepat. Biaya logistik pun lebih efisien di daerah-daerah yang cocok mengimplementasikan minicon.
"PMS melakukan sinergi BUMN dengan menggandeng Silog yang sudah berpengalaman di bidang fabrikasi baja. Harus kita dorong, ini saatnya. Kapan lagi ada peti kemas Merah Putih?" ujar Husein.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo III (Persero) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra menyebutkan perseroan akan memproduksi 1.000 boks minicon pada tahap pertama dengan nilai investasi Rp20 miliar.
Direktur Keuangan Silog Retno Sulistyowati mengatakan produksi miniconmerupakan kerja sama kedua di antara Pelindo III dan Silog. Sebelumnya, kerja sama sudah terjalin di bidang angkutan.
"Kami beharap ada kerja sama selanjutnya. Silog siap di bidang forwarding,pelayaran, dan distribusi semen," ujarnya.
Pada saat yang sama, entitas usaha lainnya dari Pelindo III Group, yakni RS PHC Surabaya, juga menyepakati kerja sama dengan Pertamina terkait pembangunan first aid clinic di wilayah operasi Region V BUMN migas nasional itu. Pelindo III sebagai operator terminal dan operasional bongkar muat mengelola first aid clinic di sejumlah pelabuhan di Indonesia.
Dirut PT PHC Agus Akhmadi menjelaskan PHC telah ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 1/1970, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan suatu perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja.
"Penunjukan tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan, yaitu memiliki dokter yang bersertifikat hiperkes [ilmu kesehatan dan keselamatan kerja] dan dokter pemeriksa tenaga kerja," jelasnya.
Menurut Agus, first aid clinic yang dikelola PHC di wilayah operasional Pelindo III dilayani dengan perawat yang kompeten, bersertifikat Hiperkes, penanggulangan penderita gawat darurat (PPGD), advance trauma life support (ATLS), dan advanced cardiac life support (ACLS) sehingga mampu memberikan pertolongan tingkat pertama (penyelamatan) sebelum pekerja yang mengalami kecelakaan dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi.

Astra Infra Targetkan Raih Hak Konsesi Pelabuhan Penajam Benua Taka
Astra Infra menargetkan memperoleh hak konsesi pengusahaan Pelabuhan Penajam Banua Taka, atau dikenal sebagai Astra Infra Port - Eastkal, dari Kementerian Perhubungan selama 50 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku.
Chief Port Business Group Astra Infra Billy P. Kadar mengatakan target itu juga mengacu pada pengalaman sejumlah BUMN pelabuhan dan perusahaan swasta yang sudah memperoleh hak konsesi pengusahaan pelabuhan.
"Secara aturan, seingat saya, bisa dikoreksi kalau saya salah, 50 tahun maksimalnya. Ya, kami mencoba 50 tahun," ujarnya di Balikpapan, Selasa (28/8/2018).
Billy berharap hak konsesi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan bisa diserahkan pada akhir tahun ini.
Dengan memperolah hak konsesi, dia menegaskan Astra Infra sebagai induk Astra Infra Port - Easkal bisa lebih dipercaya melayani kepentingan umum. Saat ini, Astra Infra Port - Eastkal sudah mengantongi izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Astra Infra Port - Eastkal merupakan pelabuhan dan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang terletak di wilayah Selat Makasar, Kalimantan Timur (Kaltim). Eastkal berfungsi sebagai shore base untuk industri minyak dan gas, industri pertambangan, dan grup bisnis Astra.
Eastkal mengusahakan lahan seluas 95 hektare (ha) dengan 1 kilometer (km) tepi laut di lokasi yang terlindung di Teluk Balikpapan. Eastkal juga menawarkan fasilitas pergudangan, lahan terbuka, bengkel perbaikan dan assembly.
Jetty Eastkal dapat menampung kapal hingga 10.000 DWT dan terletak strategis dekat dengan jalur pelayaran internasional serta pedalaman Kaltim.
Data yang diperoleh Bisnis menunjukkan sudah ada 223 izin BUP yang dikeluarkan Kemenhub. Dari jumlah itu, baru ada 10 BUP yang mendapatkan hak konsesi.
Data Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) mencatat ada 14 BUP yang memproses hak konsesi. Empat belas BUP itu adalah PT Pelabuhan Penajam Banua Taka (Astra Infra Port - Eastkal) untuk Pengusahaan Terminal Penajam Balikpapan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV untuk pengusahaan Terminal Kendari New Port, Pelindo III untuk pengusahaan Terminal Gilimas Lembar, PT Indo Kontainer Sarana untuk pengusahaan Terminal Kontainer Pontianak, PT Indonesia Multi Purpose Terminal untuk pengusahaan Faspel PT IMPT Banjarmasin.
Selanjutnya, PT Lamongan Integrated Shorebase mengajukan konsesi untuk pengusahaan Terminal PT LIS Lamongan, PT Sarana Abadi Lestari untuk pengusahaan Terminal Sarana Abadi Samarinda, PT Pelabuhan Swangi Indah untuk pengusahaan Terminal Satui Bara Tama Kotabaru, PT Bandat Teguh Abadi untuk pengusahaan Terminal Bandar Teguh Abadi Pekanbaru.
Selain itu, PT Bandar Bakau Jaya untuk pengusahaan Terminal BBJ Bakauheni, PT Bandar Bakau Jaya untuk pengusahaan Terminal BBJ Banten, PT Lestari Samudera Sakti untuk pengusahaan Terminal Lestari Samudera Balikpapan, PT Inti Pratama Bandar Kariangau untuk pengusahaan Terminal Inti Pratama Balikapapan, dan PT Batu Alam Makmur untuk pengusahaan Terminal Batu Alam Makmur. (Logistics /bisnis.com/hd)

Kemenhub Bakal Aktifkan 48 Jembatan Timbang (JT) Awal September 2018
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan akan mengaktifkan 48 jembatan timbang pada awal September mendatang sehingga sampai akhir tahun nanti 92 jembatan timbang ditargetkan dapat beroperasi di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan dengan pengoperasian jembatan timbang ini maka kepedulian para pelaku usaha angkutan barang ataupun pemilik barang terhadap aturan kelebihan dimensi dan muatan (over dimension and over load/ODOL) pun semakin meningkat.
Dia mencontohkan, di Jembatan Timbang Kulwaru, Yogyakarta, misalnya, dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini tidak ditemukan adanya pelanggaran overload hingga 100%.
“Kalau pelanggaran dimensi, sesuai dengan skema dan prosedur yang sudah kita berlakukan, kendaraan yang terbukti melanggar akan diberi tanda batas potong dengan cat semprot,” kata Dirjen Budi, Kamis (30/8/2018).
Sejak 1 Agustus 2018, Kementerian Perhubungan menindak pelanggaran overload 100% dengan menurunkan muatan. Untuk kendaraan pengangkut sembako diberikan toleransi kelebihan muatan hingga 50%.
"Untuk pengangkut sembako (beras, air mineral, minuman ringan, dsb) kalau pelanggaran overload tidak sampai 50%, masih kita toleransi. Tapi kalau lebih dari itu, saya tilang,” kata Dirjen Budi.
Sedangkan untuk kendaraan pengangkut pupuk, semen, besi, baja, diberikan batas toleransi 40%. Agar tidak mengganggu arus distribusi barang, kendaraan yang melakukan pelanggaran overload yang lebih dari 100%, komoditi apa pun, kelebihan muatannya dapat dipindahkan ke kendaraan pengangkut yang lain.
Dirjen Budi mengungkapkan pihaknya menawarkan setidaknya terdapat dua solusi bagi pelaku usaha angkutan barang dan pemilik barang untuk mematuhi regulasi tersebut.
Pertama, dengan menambah jumlah kendaraan pengangkut. Kedua, dengan teknologi sarana kendaraan bermotor, melalui penambahan axle (sumbu roda yang fleksibel). Secara teknis, penambahan axle pada kendaraan pengangkut akan meningkatkan kapasitas daya angkut.
Wakil Ketua DPP Aptrindo Kyatmaja Lookman mendukung perluasan penerapan aturan kelebihan muatan dan dimensi dari 11 jembatan timbang saat ini, hingga menjadi 92 jembatan timbang, namun dengan catatan.
“Sebenarnya kami siap saja dengan kebijakan pemerintah, tetapi saya lihat belum tentu pemilik barangnya siap,” kata Kyatmaja beberapa waktu lalu.
Dia berharap para pemilik barang melalui asosiasi masing-masing bisa membahas persiapan terkait dengan implementasi peraturan tersebut kepada Kemenhub. Terlebih, saat ini muatan sembako dan barang penting seperti pupuk, semen, dan baja masih mendapat dispensasi.

Kemenhub Keluarkan Catatan Penerapan JT
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki sejumlah catatan terkait penerapan Jembatan Timbang (JT) menyusul peninjauan ke salah satu Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB/Jembatan Timbang) di Bolonggandu, Kabupaten Karawang, Senin (20/8/2018) lalu.
Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Kemenhub Cris Kuntadi mengatakan sejumlah catatan tersebut telah disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Dia mengatakan secara umum kinerja UPPKB/Jembatan Timbang (JT) di wilayah Jawa Barat itu cukup baik, namun agar lebih meningkat diperlukan beberapa pertimbangan.
Pertama, menurutnya, lokasi JT perlu ditambah pada jalur-jalur ramai angkutan barang. Apabila terdapat JT pada lokasi yang kurang ramai sebaiknya bisa segera dialihkan.
"Kedua, jalur angkutan barang atau truk yang untuk sementara tidak ada JT seperti Bogor-Sukabumi, dapat dilaksanakan operasi dengan JT portable lebih sering," katanya, Rabu (22/8/2018).
Selain itu, dia mengatakan ada kecenderungan truk melalui jalan yang tidak terdapat JT terutama jalan tol. Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan PT Jasa Marga agar jalan tol juga dapat memasang JT yang bekerja sama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
"Ini perlu diatur mekanismenya. Peralatan dan biaya operasi sebisa mungkin atas beban PT Jasa Marga," ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa penimbangan, menurut informasi, dikecualikan bagi mobil kontainer dan tangki BBM. Jika benar adanya, perlu dipertimbangkan perlakuan yang sama agar ada asas keadilan.
"Kontainer dan mobil tangki BBM mestinya juga diperlakukan sama, harus masuk jembatan timbang," katanya.
Cris mengatakan UPPKB jika memungkinkan dapat dilengkapi dengan peralatan bongkar muat yang tentunya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain untuk mempercepat proses bongkar muat.
Selain itu, penandaan truk over dimensi juga sebisa mungkin dapat ditandai secara jelas guna mengingatkan pemilik truk sekaligus sosialisasi kepada pemilik truk lainnya.
Terakhir, menurut dia seharusnya truk yang melanggar over dimensi over load (ODOL) semakin sedikit. Jika kecenderungan truk yang terkena tilang justru meningkat, maka perlu dilakukan cara atau sanksi yang bisa memberi efek jera.
"Misal, pengenaan sanksi progresif untuk kelas kendaraan, misal kelas 1 denda maksimal Rp500 ribu, kelas 2 Rp2,5 juta dan kelas 3 Rp5 juta," ungkapnya.
Adapun saat peninjauan itu berlangsung, dia mengatakan setidaknya ada sekitar 17 kendaraan dari 90 kendaraan yang masuk JT terkena tilang.
Direktur Pembinaan Keselamatan Ahmad Yani mengatakan tahun ini Kemenhub kembali menargetkan untuk mengaktifkan 43 JT yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 11 jembatan yang sudah beroperasi.
"[Target] Agustus bisa 22 [jembatan timbang], September sudah 43 se-Indonesia. Tahun depan sudah 92, dan letaknya pas di daerah perbatasan," ungkapnya beberapa waktu lalu. (Logistics/bisnis.com /antaranews.com/hd)

Menhub Optimis Bandara Lagaligo Bua Bisa Didarati Pesawat Jenis Boeing 737 pada 2021
LUWU (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Lagaligo Bua di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 pada 2021.
Pemerintah akan memperpanjang landas pacu bandara secara bertahap. Budi menyebutkan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp20 miliar per tahun. Saat ini, panjang runway hanya 1.400 meter dan akan diperpanjang menjadi 2.250 m hingga 3 tahun mendatang.
“Saya sampaikan ke Bupati untuk membebaskan tanah di ujung-ujung runway karena perlu tambahan 200-300 meter di ujung-ujung," kata Budi seusai meninjau Bandara Lagaligo Bua, Rabu (12/9/2018).
Menurut dia, perpanjangan runway ini diperlukan mengingat utilisasi bandara yang saat ini mencapai 80% dari kapasitas yang mencapai 1 juta orang penumpang per tahun. Setidaknya saat ini Wings Air terbang setiap hari ke Luwu, sedangkan Garuda Indonesia empat kali sepekan.
“Itu kondisi yang baik. Ada alasan untuk kita menambah jumlah penerbangan ke sini,” ujarnya.
Dengan perpanjangan landas pacu, Budi memperkirakan bandara mampu menampung 2 juta penumpang setiap tahun.
Menhub mengatakab Bandara Lagaligo Bua akan diresmikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat bersamaan dengan peninjauan proyek Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja. “Bisa bulan ini, bisa bulan depan," katanya.
Budi berharap Bandara Lagaligo Bua bisa menjadi bandara anchor bagi 7-8 kabupaten di sekitarnya, a.l. Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Tana Toraja.

Bandara Tjilik Riwut Dipastikan Akan Beroperasi Awal 2019
Terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, rencananya beroperasi awal tahun 2019 dan pengelolaanya dikerjasamakan dengan pihak Angkasa Pura II.
"Rencana pengoperasian tersebut karena gedung serta berbagai fasilitas pendukung lainnya telah dinyatakan siap," kata Kepala Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Paryono, di Palangka Raya, Sabtu.
Dia mengatakan sekarang ini sedang diupayakan dan segera tuntas yakni masalah kelistrikan di Terminal Baru.
"Memang sudah ada yang bisa dioperasionalkan dan bermanfaat, tapi belum sepenuhnya tuntas," tambah dia seperti dikutip Antara., Sabtu (9/8).
Meski terminal baru Bandara Tjilik Riwut itu akan beroperasi awal 2019, namun sifatnya minimal atau belum sepenuhnya. Sebab, apron atau tempat parkir pesawat terbang dari lokasi lama ke yang baru masih terus dilakukan pengerjaan.
Paryono mengatakan, di terminal baru tersebut nantinya penumpang yang turun dari pesawat akan dilayani dengan Garbarata. Garbarata itu jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat terbang.
"Garbarata yang ada itu dapat digunakan tiga pesawat berbadan lebar, dan dua pesawat setingkat ATR atau berpenumpang dibawah 100 orang. Jadi, cukup lah untuk mendukung operasionalnya terminal baru Bandara Tjilik Riwut," kata Paryono.
Sebelumnya, kalangan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalteng, dan mengunjungi sejumlah tempat, salah satunya terminal Baru Bandara Tjilik Riwut.
Anggota Komisi V DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalteng Rahmat Nasution Hamka, mengapesiasi rencana mengoperasikan terminal baru Tjilik Riwut pada awal 2019. Hanya, dia berharap, adanya kerjasama pengelolaan dengan Angkasa Pura jangan sampai menunda pengoperasiannya.
"Penekanan saya kepada Kementerian Perhubungan. APapun yang dilakukan, awal 2019 harus beroperasi. Bukan hanya beroperasi minimal, tapi harus maksimal," kata Rahmat.

AP I Incar Pengelolaan Bandara Sentani dan Bandara Sis Al-Jufri
PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait rencana kerja sama dan penyusunan kajian pengalihan pengelolaan Bandara Sentani Jayapura dan Bandara Sis Al-Jufri Palu.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama AP I Faik Fahmi dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Pramintohadi Sukarno.
Faik menuturkan nota kesepahaman merupakan landasan awal atas rencana kerja sama dan bertujuan untuk menyusun kajian rencana pengalihan pengelolaan Bandara Sentani Jayapura dan Bandara Sis Al-Jufri Palu yang saling menguntungkan, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami siap menerima penugasan untuk mengelola kedua bandara tersebut dan mengembangkannya secara komersial bersamaan dengan peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa bandara," kata Faik, Kamis (6/9/2018).
Dia berharap pengembangan bandara tersebut dapat menstimulasi perekonomian daerah. Adapun, ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah rencana kerja sama pengalihan pengelolaan bandara yang meliputi pemanfaatan barang milik negara dengan pola kerja sama pemanfaatan (KSP).
Pihaknya akan mengeksplorasi peluang kerja sama bandara yang berkelanjutan dengan menyusun proposal kerjasama pemanfaatan barang milik negara, termasuk rencana investasi sesuai rencana induk bandar udara dan rencana investasi sesuai proposal kerjasama pemanfaatan barang milik negara yang diajukan.
"Hasil kajian ini nanti akan dievaluasi Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan dijadikan dasar pertimbangan untuk pembuatan perjanjian kerja sama,” ujarnya. .(Logistics /bisnis.com/antara/hd)
Logistics Journal Nomor : 201 / Oktober 2018
cover oktoberr 2018

Editorial - OSS dan INSW
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 138/PMK.01/2015, tentang Organisasi & Tatakerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window. Disebutkan dalan PMK tersebut, bahwa INSW mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang berfungsi untuk meintegrasikan seluruh hal yang berkaitan dengan perizinan usaha yang ada di Indonesia dilakukan dalam satu wadah dan satu sistem yang disebut Online Single Submision (OSS).
Dua portal di atas semuanya berbasis digital online yang memanfaatkan informasi teknologi terkini dalam melakukan kegiatan yang menggunakan pertukaran data elektronik. INSW untuk kegiatan yang lebih mengedepankan dan mengcover kebutuhan transaksi perdagangan internasional, sedangkan OSS lebih mengutamakan pada sisi perizinan usaha atau legalitas administratif usaha yang dilakukan secara integratif dan terpusat.
INSW tidak mengganggu kebijakan perizinan usaha yang ada di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Maksudnya, implikasi otonomi daerah untuk masalah perizinan berusaha tidak diganggu oleh keberadaan INSW. Sedangkan OSS dipastikan akan meniadakan keberadaan otonomi daerah dalam hal perizinan usaha. Sehingga apa yang sudah dibangun oleh provinsi atau kabupaten/kota untuk menyempurnakan sistem pelayanan pendaftaran usaha yang dilakukan satu atap, bahkan sudah menanamkan biaya untuk pengadaan aplikasi pertukaran data elektronik sepertinya hilang begitu saja di sapu angin OSS.
Sehingga pada kota-kota tertentu justru melakukan penentangan, walau tidak secara terang-terangan, terhadap keberadaan OSS yang dirasa diterapkan tanpa ada proses sosialisasi dan masa transisi. Sehingga ada kasus, seseorang tidak dikeluarkan perizinan berusahanya karena melakukan kegiatan usaha yang berada di daerah pemukiman selain itu lokasi berusaha tersebut berada di zona merah atau peruntukannya untuk pemukiman bukan untuk kegiatan berusaha. Pemerintah kota tidak mengeluarkan perizinan, tapi melalui OSS perizinan dikeluarkan karena hanya melalui online sistem. Tidak pernah tahu posisi lokasi tempat usahanya dimana dan bagaimana, yang penting persyaratan administratif usahanya lengkap keluarlah izin usahanya melalui OSS.
Interconnecting antar sistem online yang berada di daerah provinsi maupun kabupaten/ kota sangat dibutuhkan agar OSS bisa berjalan dengan baik. Jika masih ada arogansi sektoral maka jangan harap OSS bisa berjalan dengan sempurna. Karena proses migrasi data dari beberapa instansi yang berada di pusat dan yang berada di daerah sangat dibutuhkan. Jika data yang dimasukkan hanya cukup akte pendirian usaha, NPWP, keterangan domisili, permodalan maka keluarkan SIUP dan TDP, akan kacau dunia praktek usaha di Indonesia.
Melakukan praktek usaha tidak hanya cukup berbekal SIUP dan TDP, tapi harus disertai kelengkapan lainnya sesuai dengan bidang kegiatan usaha yang dilakukan. Apakah harus dilengkapi dengan AMDAL, sertifikasi kompetensi dari karyawan/petugas, HO dan kelengkapan terkait lainnya. Jadi memang OSS masih perlu melelngkapi sistemnya yang terkoneksi dengan beberapa instansi terkait sehingga SIUP atau TDP yang dikeluarkan benar-benar tidak akan mengakibatkan dampak yang merugikan dunia usaha itu sendiri, khususnya masyarakat umum lainnya yang tida meninkmati hasil usahanya secara langsung tapi mengalami dampak negatifnya secara langsung.
INSW sebagai portal yang terkait dengan melayani transaksi perdagangan internasional secara bertahap sudah melakukan migrasi data dan fungsi dalam melakukan registrasi importir dan eksportir, baik resgistrasi baru ataupun perubahan data sudah bisa dilakukan di sistem OSS atau dengan kata lain tidak perlu dilakukan di INSW lagi.
Pernah dibayangkan bahwa INSW ini akan menjadi payung besar dunia usaha dalam melakukan pelayanan maupun transaksi secara online. Mulai dari pendaftaran usaha, data-data komoditi yang ditransaksikan secara domestik maupun internasional semuanya tersajikan secara online di INSW. Karena INSW terhubung dengan ASW (ASEAN Single Window) sehingga akan mempermudah proses pertukaran datanya, sehingga keberadaan INSW perlu diperkuat dari sisi aturan yang mendasari dan dari sisi kontennya juga perlu diperluas. Ternyata keberadaan INSW yang dialasi oleh Peranturan Menteri harus mengalah kepada OSS yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah. Itulah Indonesia, yang lama sebenarnya diperbaharui tapi lebih suka kepada sesuatu yang baru. (guslim-oktb'18)

Pelindo II Targetkan Ekspor CPO Dari Pelabuhan Teluk Bayur Capai 5 Juta Ton Pada 2019
PADANG (LOGISTICS) : Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) menargetkan kapasitas ekspor minyak sawit atau cruid palm oil/CPO melalui pelabuhan Teluk Bayur, Padang bisa mencapai 5 juta ton tahun depan.
General Manager PT Pelindo II cabang Teluk Bayur Armen Amir mengatakan Teluk Bayur seharusnya menjadi pelabuhan besar karena berada di sisi paling barat wilayah Indonesia yang terkoneksi langsung dengan kawasan Samudera Hindia.
Selain itu, pelabuhan tertua di Pulau Sumatra itu juga punya sejarah panjang sebagai pelabuhan penting di Tanah Air, karena menjadi pintu masuk perdagangan dengan Eropa dan negara lainnya di masa lalu.
“Kami ingin bangkitkan kembali Teluk Bayur ini sebagai pelabuhan besar, pelabuhan kelas dunia,” kata Armen, usai pencanangan investasi sejumlah pengembangan pelabuhan tersebut di Padang, Selasa (16/10/2018).
Dia mengatakan salah satu prioritas adalah meningkatkan kapasitas ekspor CPO dari pelabuhan tersebut yang saat ini volumenya hanya 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton tahun depan.
Menurutnya, target itu bisa terealisasi dengan meningkatkan layanan pelabuhan, pembenahan infrastruktur dan penyediaan fasilitas tangki timbun, serta pembangunan terminal khusus komoditas CPO.
“Untuk mengejar target ini, kami akan tambah fasilitas tangki timbun, dan juga membangun terminal khusus CPO. Jadi, ekspor CPO dari pelabuhan ini bisa lebih besar dari ekspor dari Belawan maupun Dumai,” katanya.
Armen meyakini dengan posisi Teluk Bayur yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia serta negara – negara di kawasan itu, dinilai bakal meningkatkan ekspor melalui pelabuhan tersebut.
Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar Sengaja Budi Syukur menyebutkan potensi ekspor dari Sumbar masih sangat besar, termasuk untuk komoditas CPO.
“Kami apresiasi target manajemen Pelindo, tentu fasilitas pendukungnya juga harus dipenuhi. Kalau kami pengusaha tentu siap bersinergi untuk meningkatkan ekspor Sumbar,” katanya.
Dia mengatakan Kadin memang memprioritaskan peningkatan ekspor komoditas dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas mata uang untuk jangka pendek.
Untuk Sumbar misalnya, komoditas sawit masih menjadi produk unggulan, karena hampir 70% ekspor dari daerah itu berasal dari produk CPO. Kemudian produk karet, rempah – rempah dan komoditas lokal lainnya.
Kadin sebelumnya, juga mendorong pemerintah daerah menggerakkan penanaman komoditas lokal untuk mendongkrak ekspor. Untuk di Sumbar, komoditas lokal potensial yang layak dikembangkan antara lain, cokelat, kopi, gambir, pala, kayu manis, dan yang lain.
Adapun, luas lahan perkebunan sawit di Sumbar mencapai 344.352 Ha dengan status areal perkebunan rakyat seluas 177.093 Ha, perkebunan swasta seluas 166.423 Ha dan perkebunan negara seluas 7.836 Ha.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat kinerja ekspor Sumbar sepanjang tahun ini dari Januari – September 2018 mengalami penurunan signifikan hingga 23.32% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Atau menjadi hanya US$1,21 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai US$1,58 miliar. Penurunan itu mayoritas didorong turunnya ekspor CPO sebesar 19,88% dari US$1,06 miliar menjadi hanya US$850 juta.

Pelindo IV Aktifkan Kembali Pelayanan Pelabuhan Pantolan Palu
PT Pelindo IV mulai mengaktifkan kembali pelayanan di Pelabuhan Pantoloan Palu, Sulawesi Tengah, untuk kebutuhan komersial setelah terdampak bencana geologi.
Direktur Utama Pelindo IV, Farid Padang mengatakan pihaknya sebetulnya sudah membuka pelayanan kapal H+2 pascabencana, namun terbatas untuk kapal pengangkut logistik, bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Palu melalui moda laut.
“Meski beberapa segmen dan dermaga sepanjang kurang lebih 150 meter harus mengalami perbaikan yang cukup besar, tapi kami sudah melayani operasional kapal dua hari sejak gempa dan tsunami yang terjadi waktu itu,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (14/10/2018).
Dia menuturkan, dengan peralatan seadanya akibat satu unit crane di Pelabuhan Pantoloan mengalami kerusakan karena tersapu gelombang tsunami, pihaknya tetap melayani kapal yang tiba dan berangkat di Pelabuhan Pantoloan.
Terutama kapal-kapal yang mengangkut bantuan untuk korban gempa dan tsunami Sulteng, serta kapal yang mengangkut para pengungsi.
Sejauh ini, lanjut Farid, meskipun dengan kondisi kekurangan alat crane yang ada di Pelabuhan Pantoloan, pihaknya terus melakukan assessment bagian-bagian yang bisa dilayani.
“Untuk itu, kami perlu mendatangkan crane pengganti, utamanya untuk kelancaran kegiatan bongkar muat barang dari kapal yang sandar di Pantoloan. Rencananya, kami akan mendatangkan 2 unit mobile crane dari Surabaya,” papar dia.
Farid melanjutkan, dibukanya kembali kegiatan komersial di Pelabuhan Pantoloan karena melihat kondisi perekonomian di wilayah Palu dan sekitarnya yang sudah mulai pulih pasca gempa dan tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Saat ini, di Pelabuhan Pantoloan tidak hanya melayani kapal-kapal pengangkut bantuan logistik, tetapi juga sudah melayani kegiatan komersial,” urainya.
Dia menambahkan, khusus handling bantuan kemanusiaan dengan insentif tertentu tetap dilayani sampai dengan 26 Oktober 2018, sesuai batas waktu tanggap darurat. Layanan bantuan kemanusiaan yang menggunakan kapal negara, free Terminal Handling Charge (THC).“Sementara yang menggunakam kapal niaga, insentif dapat diberikan berdasarkan permohonan pengguna jasa kepada PT Pelindo IV," lanjut Farid.
Dia menuturkan, pihaknya juga sudah meminta pihak-pihak terkait untuk mulai beroperasi di Pelabuhan Pantoloan
Hal itu melihat kondisi perekonomian di Palu dan sekitarnya yang kembali menggeliat, apalagi juga sudah ada perusahaan yang mulai beroperasi di Palu, pertanda bahwa ekonomi di wilayah itu mulai tumbuh lagi.
Sebelumnya, Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV, Riman S. Duyo melakukan Rapat Koordinasi stakeholder Pelabuhan Pantoloan yang dihadiri Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta asosiasi lintas kepelabuhanan.
Adapun agenda rapat saat itu yakni, laporan Pelindo IV atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada KSOP terkait kondisi eksisting fasilitas pelabuhan dan penanganannya, distribusi bantuan kemanusiaan dan penerapan kembali secara komersial.
“Hasil rapat, untuk sementara jam operasi Pelabuhan Pantoloan sampai dengan pukul 24.00 Wita. Stakeholder Pelabuhan Pantoloan siap men-support penerapan kembali operasional secara komersial,” kata Riman.
Dia juga mengatakan bahwa penerapan kembali pengoperasian secara komersial setelah PT Pelindo IV memberikan free jasa kepelabuhanan 100% selama 13 hari, yakni sejak 29 September sampai dengan 11 Oktober 2018 mendatang.

Pelindo II Sebut Dwelling Time Container Naik 8%-12% di TPK Pontianak
PT Pelabuhan Indonesia II/Indonesia Port Corporation (IPC) menyatakan rendahnya waktu inap peti kemas atau dwelling time di Pelabuhan Indonesia II cabang Pontianak, Kalimantan Barat, membuat tren arus kontainer di pelabuhan itu terus meningkat.
Manajer Terminal Petikemas IPC TPK Pontianak Hendri Purnomo mengatakan pertumbuhan volume bongkar muat peti kemas (throughput) di Pelabuhan Pontianak rata-rata naik 8% sampai dengan 12% per tahun.
Pada 2017 throughput di pelabuhan ini tercatat 244.485 twenty foot equivalent units (TEUs) atau meningkat dari tahun sebelumnya 209.520 TEUs, sedangkan rasio kepadatan lapangan penumpukan (yard occupancy ratio/YOR) rata-rata 50%.
"Pencapaian ini juga berkat kerja sama dengan pihak shipping line yang tak lama setelah proses bongkar muat selesai memindahkan kargo ke depo-depo sebagai buffer area," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (15/10/2018).
Menurutnya, dengan troughput yang sudah mencapai 240.000 TEUs dan kapasitas terminal eksisting 300.000 TEUs, percepatan arus barang yang keluar masuk pelabuhan betul-betul menjadi prioritas.
"Hasilnya, dengan dwelling time dan YOR yang sama-sama rendah, kongesti pun bisa dihindari," paparnya.
Selain itu, kata Hendri, pelayanan kapal berjadwal atau windows system serta lay out ulang lapangan penumpukan juga turut membantu kelancaran bongkar muat peti kemas di pelabuhan ini.
Dia mengutarakan dari sisi suprastruktur, manajemen Pelindo II/IPC telah memodernisasi alat-alat bongkar serta perawatan alur untuk mengurangi tingkat sedimentasi.
Dengan berbagai upaya tersebut, kapasitas terminal yang semula hanya 100.000 TEUs pun kini meningkat menjadi 300.000 TEUs. "Di sini kita bersinergi dengan semua stakeholders untuk sama-sama meningkatkan kelancaran arus barang."
Dia menambahkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kalbar membuat kebutuhan kelancaran bongkar muat di pelabuhan pun ikut meningkat.
Saat ini, ujar Hendri, pelabuhan yang berada di tengah Kota Pontianak ini menangani bongkar muat berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), karet, olahan bahan tambang alumina, serta berbagai kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
“Kami terus berupaya meningkatkan layanan pelabuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kalbar,"

NSA : Kelaikan Petikemas Terverifikasi Dengan Acuan Internasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowner Association (INSA) mengusulkan agar penertiban kelaikan peti kemas dan berat kotor terverifikasi mengacu pada kebiasaan internasional.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan inspektur peti kemas (surveyor) yang telah mengantongi standard Institute of International Container Lessor (IILC) dapat melakukan self assessment terhadap peti kemas yang telah melewati batas waktu berlakunya sertifikat terdahulu dari pabrik. Surveyor kemudian mencantumkan perubahan tanggal masa berlaku.
"Pemeriksaan terhadap kelaikan peti kemas dapat dilakukan secara randomdan berkala oleh badan usaha tersertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau Badan Klasifikasi yang diakui pemerintah," paparnya, Selasa (2/10/2018).
Menurut Carmelita, jika ditemukan peti kemas yang kondisinya tidak laik dan sertifikatnya sudah melampaui batas waktu, maka kontainer itu tidak diizinkan untuk dipakai.
Barang yang ada di dalamnya pun harus dipindahkan ke peti kemas lain yang sertifikasinya masih berlaku dengan seluruh biaya re-working sepenuhnya dibebankan ke operator peti kemas tersebut.
"Dengan tidak diizinkan untuk terus dipakai dan dibebani biaya pengalihan muatan atas pemakaian peti kemas yang tidak memenuhi syarat, sudah merupakan sanksi yang harus ditanggung oleh pemilik kontainer sehingga tidak ada sanksi tambahan," lanjutnya.
Sementara itu, terkait aturan berat kotor terverifikasi, INSA mengusulkan agar peti kemas kosong yang dikirim depo dan akan dimuat ke atas kapal, maka perhitungan berat peti kemas kosong yang dimaksud adalah berat yang tertera pada Convention for Safe Container (CSC) plate yang diterbitkan produsen peti kemas.
Adapun untuk kontainer isi dengan muatan, sebelum peti kemas itu dinaikkan ke kapal, verifikasi penimbangan di pelabuhan dilakukan tanpa biaya sebagai bentuk pelayanan pelabuhan.

INSA Dorong Solusi Alternative Sebagai Pengganti Jaminan Petikemas
Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowner Association (INSA) mendorong solusi alternatif sebagai pengganti jaminan peti kemas.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan solusi alternatif itu dapat berupa one time deposit, bank garansi, atau asuransi. Pelaksanaan pengganti jaminan kontainer dilakukan dengan skema business to business (B to B).
“Kami sangat mendorong munculnya kreativitas bisnis yang mana antara pengguna jasa [importir dan agennya] dan perusahaan pelayaran asing untuk saling mencari solusi mengurangi risiko bisnis dengan mencari alternatif lain," katanya, Selasa (2/10/2018).
Meskipun demikian, dia berpendapat jaminan kontainer semestinya tidak dipandang sebagai penyumbang biaya tinggi logistik karena kutipan itu bersifat sementara karena akan dikembalikan kepada importir jika peti kemas tidak rusak. Bahkan dalam banyak kasus, jaminan peti kemas tidak dapat menutup biaya saat terjadi kerusakan atau kehilangan.
Carmelita mengatakan, sebelum Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut No UM.003/40/II/DJPL-17 yang mengatur larangan pungutan diterbitkan, beberapa perusahaan pelayaran asing telah menerapkan zero container deposit.
Sebagian lainnya tetap menerapkan berdasarkan business to business agreement karena setiap perusahaan pelayaran asing memiliki strategi dan risiko bisnis yang berbeda-beda.
Menurut pantauan INSA, setelah SE 003 itu terbit, banyak perusahaan pelayaran asing yang tidak lagi mengutip pungutan. "Jika masih ada yang menerapkan jaminan peti kemas, maka itu pun mengacu pada SE [penerapan jaminan melalui proses evaluasi]," ujar Carmelita.

INSA Persoalkan Kriteria Container Yang Dinilai Tidak Layak
Perusahaan pelayaran nasional yang tergabung dalam INSA mempersoalkan kriteria peti kemas/kontainer yang dianggap tak laik pakai sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No:53/2018.
PM.53/2018 merupakan aturan tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, yang terbit pada Juni 2018 dan saat ini beleid itu masuk tahap sosialiasi sebelum diimplementasikan pada awal tahun depan.
Ketua Bidang Kontainer DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Teddy Arief Setiawan mengatakan,terkait sertifikasi kontainer juga perlu dipikirkan untuk implementasinya di lapangan karena kontainer bergerak terus dalam pemakaiannya dan jangan sampai mengganggu operasional yang berdampak terhadap arus logistik nasional.
"Yang perlu di sikapi untuk masalah ini adalah kriteria kontainer yang di anggap tidak layak pakai itu spt apa?.Kemudian jika kontainer yang sudah di sertifikasi ternyata rusak karena handling apakah masih di anggap layak?," ujar Teddy yang juga menjabat Direktur Komersial PT.Pelayaran Tempuran Emas,Tbk itu.
Teddy berharap regulasi yang dikeluarkan pemerintah di sektor angkutan laut jangan sampai menghambat kegiatan bisnis angkutan laut dan logistik karena akan memengaruhi perekonomian nasional.
Rija Amperianto, Tenaga Ahli Kerjasama Operasi PT.Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia (KSO SCISI) Kontainer, mengatakan dominasi masalah kelaikan kontainer saat ini ada pada klasifikasi kontainer domestik/antar pulau.
"Saya meyakini untuk kontainer ekspor impor semuanya comply karena dioperasikan oleh shipping line besar atau global.Justru yang jadi masalah adalah kontainer untuk intersuler," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/9/2018).
Oleh karenanya, kata Rija, untuk implementasi Permenhun No:53/2017, sangat tergantung standard yang akan menjadi acuan dalam pemeriksaan dan sertifikasi kontainer yang dalam beleid itu mengacu pada ratifikasi convention of safe container (CSC)1972.
"Akan lebih rasional jika pemerintah menjalankan survey kondisi kontainer dengan acuan standar the institute of international container lessors (IICL) yang sudah menjadi kesepakatan semua pelaku usaha," ujar Rija.

INSA Bertemu Panglima TNI Bahas Badan Tunggal Penegakkan Hukum Di Laut
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut.
Tren positif ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah menerapkan asas cabotage melalui INPRES 5 tahun 2005 yang diperkuat dengan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Menurutnya, pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut.
Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, katanya, masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Atas dasar itu, katanya, DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut.
"Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," katanya dalam siaran persnya.
Audiensi yang digelar di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, ini diikuti Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim dan para Wakil Ketua Umum DPP INSA yang diterima langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama para asisten Panglima TNI.
Saat ini, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya. Kondisi ini, katanya, menyebabkan high cost dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien.
Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.
Menurut Carmelita, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pemprov Jatim Dukung Optimalisasi Kapal Ro-Ro Untuk Angkutan Logistik
SURABAYA (LOGISTICS) : Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung langkah Kementerian Perhubungan yang akan melakukan optimalisasi kapal roll on roll off (ro-ro) untuk angkutan barang menuju Jakarta dan Indonesia bagian timur.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan dengan pelabuhan yang dimiliki, wilayah tersebut mampu memberikan banyak pilihan untuk menemukan efektivitas biaya logistik. Menurutnya, pengangkutan barang melalui laut bisa lebih efisien dibandingkan dengan via darat.
"Ini penugasan yang pas buat Jatim karena kami ingin kebijakan Menhub bisa memperluas peran daerah terhadap perekonomian nasional. Kalau bisa dihitung secara efisien, distribusi lancar, perekonomian jalan, ini kesempatan yang bagus," kata Soekarwo, Sabtu (20/10/2018).
Selain di Surabaya, dia menambahkan pelabuhan juga tersebar di Gresik, Lamongan, Pasuruan, Situbondo, bahkan hingga di Trenggalek.
Dia juga menyebutkan rute kapal ro-ro dari Surabaya menuju ke Lembar bisa dilakukan tanpa melewati Bali, misalnya lewat Panarukan. Terlebih, saat ini proses bongkar muat barang untuk truk kontiner sudah tidak memungkinkan dilakukan di Bali, karena berisiko menggangu pariwisata.
Kemenhub berencana melakukan optimalisasi rute kapal ro-ro pada rute Surabaya menuju Jakarta atau bagian timur seperti Lembar, Lombok, dan Sumbawa guna menciptakan biaya logistik yang efisien.
Kemenhub telah meminta asosiasi pengusaha pelayaran dan Dinas Perhubungan Jatim untuk bersama melakukan klasifikasi struktur biaya. Diharapkan terdapat biaya-biaya tertentu yang bisa diatur sedemikian rupa agar efisien.

Akibat biaya mahal, Menhub Kaji Surabaya sebagai pusat angkutan logistik ke Indonesia Timur
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah mengkaji Surabaya sebagai pusat logistik untuk Indonesia bagian timur.
Dengan kebijakan itu, Menhub menginginkan tarif angkutan laut logistik bisa lebih rendah terutama untuk ke wilayah timur seperti Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara.
"Jawa Timur ini menjadi hak bagian timur Indonesia, karena hampir bisa dipastikan kota-kota di seluruh Indonesia bagian timur bahkan sampai bagian tengah seperti Kalimantan itu barang logistiknya dari Surabaya," katanya dalam siaran pers, Sabtu (20/10/2018). Menurutnya, Kemenhub maish mengkaji pola pengangkutan kapal ke Indonesia timur dari Surabaya termasuk juga pola Pelabuhan Tanjung Perak agar lebih efisien.
Selain itu, Budi Karya juga akan mengkaji ada angkutan feri Surabaya ke Jakarta. Untuk Jakarta, Menhub akan mencoba untuk mengaktifkan Kapal Roro, menurutnya kapal tersebut bisa lebih kompetitif.
"Kalau ke Jakarta kita ingin sekali ro-ro itu diaktifkan, Roro itu bisa kompetitif tadi ada beberapa saran terkait hal tersebut. Tentunya kita akan lihat struktur cost yang ada di Jakarta dan Surabaya, pelabuhannya dan tax yang dikenakan. Pasalnya sekarang ini dikenakan PPN 10%," tutur Menhub.
Selama ini, angkutan truk rute Jakarta-Surabaya tidak dikenakan PPN sementara kapal ro-ro dan kereta api dikenai PPN 10%. Menhub juga meminta beberapa pihak seperti INSA juga Kadis Perhubungan Jawa Timur untuk mencari tahu struktur cost tersebut.
Menhub berharap angkutan laut logistik mempunyai cost yang rendah termasuk juga biaya-biaya di pelabuhan juga lebih murah. "Harapannya ada satu harga yang bisa kita manage, kalau pelabuhan ini mahal kita pindah ke pelabuhan lain. Roro saya pikir sudah tepat," ucapnya.

Indonesia Belum Bisa Terapkan Logistik Halal Karena Bisa Picu Kenaikan Biaya
Indonesia dinilai tidak perlu menerapkan logistik halal lantaran berpotensi meningkatkan biaya logistik di Tanah Air.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan logistik halal biasanya diterapkan di negara yang penduduknya nonmuslim untuk ekspor ke negara muslim atau melayani rakyatnya yang muslim.
Sebaliknya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslimnya terbesar di dunia dinilai tidak perlu menerapkan metode tersebut karena halal adalah keharusan yang sudah ada sejak dulu.
Zaldy khawatir logistik halal menimbulkan biaya logistik bertambah lantaran perlu adanya sertifikasi dan lain-lain. Dia juga mengaku heran pelabelan logistik halal.
Dia menuturkan logistik halal sebenarnya adalah proses logistik yang aman dan sehat, dan perusahaan yang sudah menerapkan ISO atau good manufacturing /logistics practise.
"Di Indonesia sudah bisa dibilang menerapkan logistik halal karena Indonesia memang negara dengan penduduk muslim terbesar," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/10/2018).
Dia mengatakan industri logistik berbeda dengan industri lain seperti industri makanan dan minuman, obat-obatan atau kosmetik yang memang perlu sertifikasi halal, sementara logistik menurutnya adalah industri jasa.
Zaldy juga menyatakan bahwa UU No. 33/2014 yang berisi tentang proses awal hingga pengiriman barang sampai ke tangan konsumen terjamin halal, dinilainya sudah berjalan dengan baik tanpa ada logistik halal.
“Karena sudah menjadi standar pengiriman untuk memisahkan barang yang nonhalal dan halal, dan cara handling yang baik untuk semua barang tidak terbatas apakah halal atau tidak," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

PT KAI Usulkan Agar Kemenkeu Beri Pembebasan PPN10% Bagi Pemilik Barang Yang Dialihkan Dari Truk ke KA Barang
JAKARTA (LOGISTICS) : Dewan komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengusulkan Kementerian Keuangan perlu memberikan pembebasan PPN 10% bagi pemilik barang yang beralih dari menggunakan truk ke kereta api barang
Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI) Cris Kuntadi mengatakan usulan ini seiring dengan upaya BUMN itu untuk meningkatkan volume angkut barang sebagaimana yang telah ditargetkan.
Disisi lain, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan ingin mengalihkan angkutan barang dari truk ke kereta api atau kapal mengingat selama ini hampir 80% angkutan logistik didominasi oleh truk. Apalagi, belum lama ini pemerintah juga menerbitkan RITJ atau Rancangan Induk Transportasi Jabodetabek dengan salah satu poinnya adalah mengembangkan angkutan barang berbasis rel.
Cris Kuntadi mengatakan salah satu insentif yang paling efektif untuk diberikan kepada pemilik barang adalah pembebasan PPN 10%. Pasalnya, subsidi belum bisa diberikan jika belum mengetahui berapa biaya angkut barang yang harus dikeluarkan oleh pemilik barang.
“Subsidi belum bisa diberikan ketika kita belum tahu costnya. Kalau misal harga jual jelas tapi costnya belum ketahuan kan jadi belum bisa tahu berapa sih subsidi yang diberikan. Nah yang sekarang saya dorong adalah pengusulan kepada Kementerian Keuangan untuk membebaskan PPN 10%. Paling nggak, dengan membebaskan PPN tersebut manfaat yang bisa diberikan kepada pemilik barang dampanya akan signifikan,” katanya di salah satu diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Dalam hal ini, dia sudah berbicara secara informal dengan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan mendorong KAI serta Kemenhub untuk meminta insentif pembebasan PPN 10% tersebut. Menurutnya, Kemenkeu berjanji mulai membahas permintaan bebas PPN 10% itu jika kedua pihak sudah mengajukan secara formal.
“Jadi saya dorong dari KAI untuk bilang ke Kementerian BUMN soal pembebasan PPN 10%, kemudian Kementerian BUMN akan bicara ke Kemenkeu. Disisi lain, dari Kemenhub juga saya dorong untuk mengajukan ke Kemenkeu. Dengan begitukan Kemenkeu akan memanggil keduanya [KAI dan Kemenhub] untuk bahas usulan itu.”

PT INKA Akan Produksi LRT Tanpa Masinis
PT Industri Kereta Api (Inka) Madiun akan memproduksi kereta Light Rail Transit (LRT) dengan teknologi baru tanpa masinis atau driverless. Kereta LRT pesanan PT KAI ini direncanakan akan digunakan di Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi).
Kereta tanpa tenaga masinis ini merupakan pengembangan dari LRT Palembang yang saat ini sudah beroperasi.
Manajer Humas dan Protokoler PT Inka, Exiandri Bambang Primadani, mengatakan saat ini pembuatan LRT tanpa masinis belum dimulai. PT Inka masih dalam proses pengadaan komponen dan material untuk pembuatan kereta LRT itu.
"Masih dalam pengadaan komponen dan material. Proses manufacturingnya belum, tapi untuk menggarap proyek itu sudah kami lakukan. Jadi mulai dari desain, desain kan harus kami aproved jangan sampai nanti mulai proses ganti-ganti," kata dia kepada wartawan, Kamis (27/9/2018).
LRT tanpa awak masinis ini merupakan pengembangan teknologi dari LRT Palembang. Selain itu, desain dari LRT Jabodebek ini juga disempurnakan. Setiap trainset LRT Jabodebek ini terdiri dari enam kereta dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal 100 km/jam.
Dia menyampaikan kereta LRT Jabodebek ini termasuk jenis kereta medium speed dengan kecepatan maksimal 100 km/jam. Untuk kecepatan kereta ini menyesuaikan dengan jalur rel yang dibangun.
Doni, sapaan akrabnya mengatakan pembuatan kereta LRT tanpa masinis ini merupakan komitmen dari sejumlah BUMN yang tergabung dalam konsorsium. Dalam proyek ini, PT Inka menggandeng beberapa vendor dari Eropa. Sedangkan untuk bahan baku atau material pembuatan kerera LRT Jabodebek dioptimalkan dari dalam negeri.
Apabila komponen dan material yang dipesan sudah datang diperkirakan akhir tahun 2018 sudah mulai dikerjakan. Dan ditargetkan kereta bisa selesai tahun depan.
"Untuk LRT Palembang, kandungan dalam negerinya baru mencapai 40-45%. Semoga untuk LRT Jabodebek ini bisa meningkat 50%," jelas dia.

Inggris Tawarkan Pinjaman Dana Untuk PT KAI Guna Biayai Revitalisasi Empat Jalur KA di Jabar
Inggris menawarkan dana pinjaman pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna membiayai proyek reaktivasi empat jalur kereta di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menawarkan bantuan pendanaan kepada provinsi tersebut untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur.
“Bunganya kecil tapi dalam rupiah, bukan poundsterling, rate-nya sangat murah sehingga ini pasti diminati BUMN. Supaya pembiayaan empat jalur [KA] saya bilang, 'sudah ke Inggris saja',” ungkapnya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (27/9/2018).
Menurut Emil--panggilan akrabnya, Malik akan menemui Direktur Utama (Dirut) PT KAI Edi Sukmoro untuk menawarkan langsung pembiayaan infrastruktur murah tersebut. Dia menilai tawaran ini penting diarahkan untuk proyek tersebut karena KAI butuh anggaran besar.
“Kami fokus pada konektivitas, jalan tol, jalan kereta, airport. KAI kan operatornya, duitnya dari mana?” tanya Emil.
Meski nilai yang ditawarkan belum spesifik disebutkan, tapi pihaknya meyakini Inggris bisa menyediakan angka triliunan untuk membiayai reaktivasi rute Banjar-Cijulang-Pangandaran-Parigi, Garut-Cikajang, Cikudapateuh Bandung-Banjaran-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari.
“Saya belum tahu, yang pasti triliunan,” ujarnya.
Meski nilai tukar rupiah masih fluktuatif dan Indonesia akan memasuki Tahun Politik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar optimistis Inggris maupun swasta masih memiliki minat untuk menggelontorkan modal. Apalagi, proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah bersifat jangka panjang.
Berdasarkan pertemuan dengan Malik, Pemprov Jabar memandang Inggris tetap memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk berinvestasi dalam jangka panjang di Indonesia, khususnya Jabar.
Di tempat yang sama, Malik memastikan pihaknya mendukung kemajuan di bidang infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah. Di saat yang sama, Inggris memiliki tawaran modal keuangan infrastruktur hingga pengembangan desain infrastruktur.
“Kami ada banyak ketertarikan,” ucapnya.
Ketertarikan paling utama adalah pembiayaan atas reaktivasi empat jalur kereta di Jabar dan proyek pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) di Bandung Raya. Namun, tidak disebutkan berapa besar dana yang siap dikucurkan.
Rencananya, Malik akan bertemu dengan Dirut KAI pada sore ini.
Soal LRT, Moazzam memastikan pihaknya memiliki pengalaman mumpuni dalam membangun moda transportasi tersebut. Dia menambahkan Indonesia memiliki prospek jangka panjang yang bagus.
Tahun Politik juga diklaim tidak membuat para pengusaha dan Pemerintah Inggris mengurangi minat investasi ke Indonesia. Alasannya, ada sejumlah indikator positif yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi favorit, di antaranya angka pembangunan ekonomi yang bagus dan inflasi yang rendah.
Sebelumnya, KAI mengaku sudah membicarakan rencana reaktivasi jalur kereta api ini dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Proyek ini membutuhkan dukungan Pemprov Jabar mengingat niatan tersebut sudah terkatung-katung bertahun-tahun.
KAI akan fokus dalam penertiban lahan dan penyiapan operasional, sesuai porsi perusahaan pelat erah itu. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pelindo II Gelar Uji Coba Buffer Area di Tanjung Priok Guna Atasi Kemacetan
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia II/ IPC menggelar uji coba penggunaan kantong parkir truk kontainer atau buffer area di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mulai pukul 00.00 WIB pada Selasa (2/10/2018).
Direktur Operasional dan Sistem Informasi Pelabuhan Indonsia (Pelindo) II Prasetyadi menjelaskan penggunaan buffer area itu diklaim akan membantu kelancaran arus barang dan kendaraan di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok.
“IPC terus berbenah untuk memperlancar kegiatan bongkar muat di Pelabuhan. Salah satunya dengan melakukan penataan lahan parkir, termasuk memanfaatkan kantong parkir kendaraan kontainer, yang lokasinya berada di bekas lahan pabrik Pacific Paint, Jalan R.E. Martadinata, Jakarta Utara,” katanya melalui siaran pers, Selasa (2/10/2018).
Prasetyadi menjelaskan luas buffer area yang disiapkan sekitar 2 hektare. Kantong parkir seluas itu akan mampu menampung sekitar 1.100 truk kontainer setiap hari.
Dia menambahkan pihaknya terus menata penggunaan buffer area ini. Setiap truk bisa parkir maksimal 2 jam, untuk menunggu antrean pelayanan di dalam terminal bongkar muat barang.
Lahan buffer area itu sendiri dilengkapi dengan fasilitas informasi, dimana para pengemudi truk bisa monitor antrean bongkar muat barang di terminal yang dituju.
“Kita sedang memasuki era baru pelabuhan, dimana semuanya serba digital dan realtime. Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pengemudi truk bisa memantau aktivitas bongkar muat melalui layar monitor yang tersedia, sehingga operasional di Pelabuhan Tanjung Priok lebih tertata, lebih cepat dan lebih mudah,” jelas Prasetyadi.

Pelindo II/IPC Klaim Pasca Penerapan Pintu Gerbang Otomatis, Kinerja Meningkat
PT Pelabuhan Indonesia II/IPC mengklaim pascapenerapan pintu gerbang otomatis atau gate pass system di Pelabuhan Tanjung Priok, dapat meningkatkan kenyamanan dan keteraturan lalu lintas pengguna jasa di dalam pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
General Manager Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Mulyadi, mengatakan gate system yang sudah berjalan selama 3 bulan terakhir di Tanjung Priok itu merupakan bagian dari digitalisasi layanan di pelabuhan itu.
Adapun, kartu akses masuk yang digunakan di gate system Priok merupakan kartu uang elektronik tapcash (BNI), e-money (Mandiri) atau Brizzi (BRI) yang juga dapat dipakai untuk transaksi di pintu tol maupun pembayaran lainnya.
"Tiga bulan perjalanan implementasi gate pass system membawa banyak perubahan di Pelabuhan Priok. Implementasi ini telah berhasil meningkatkan kenyamanan dan keteraturan pengguna jasa di dalam pelabuhan," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (3/10/2018).
Dia mengatakan dalam rangka optimalisasi penerapan gate pass system, IPC melalui Cabang Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pemasangan sistem informasi kendaraan atau vehicle information system (VIS) di setiap gate yang dapat digunakan untuk membaca kendaraan yang masuk.
Selain itu, imbuhnya, telah dilakukan pemasangan alat sensor sinar optik atau optical beam sensor (OBS) yang berfungsi membaca jenis kendaraan dengan akurasi mencapai 99,99%.
"Hal ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan mesin reader dalam menghindari tertabraknya palang pintu. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di pintu gate, disiapkan juga mobile reader di setiap line untuk mengantisipasi kepadatan di pintu gate.," ujarnya.
Mulyadi optimistis gate pass system di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berlangsung baik dan akan terintegrasi dengan sistem pelayanan lainnya di pelabuhan itu, sehingga diharapkan kepuasaan pelanggan dapat terpenuhi.

ALI Dorong Sertifikasi Profesi Bidang Logistik
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong sertifikasi profesi bidang logistik agar kompetensi SDM logistik bisa sejajar dengan negara Asean lainnya.
Wakil Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto mengatakan menurut panduan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sampai tahun 2017 BNSP mencanangkan kepada semua lembaga sertifikasi profesi termasuk ALI untuk mencetak 10.000 sertifikasi per tahun tenaga ahli bidang logistik.
Adapun tahun lalu, menurut Mahendra, pemerintah memberikan insentif berupa dana baik seluruh atau sebagian biaya sertifikasi kepada tenaga kerja Indonesia. Namun, anggaran tersebut harus dipotong karena pada saat itu pemerintah tengah melakukan efisiensi.
Mehendra menyebut dari angka 10.000 itu, yang sudah tersertifikasi nyatanya masih minim yaitu hanya 10% dari jumlah yang dicanangkan. Adapun di asosiasinya hanya 3%, itu pun melalui swadana.
"Tahun ini, berarti yang tersertifikasi (di ALI) itu baru 3%. Sementara yang 10.000 itu baru 10% [tersertifikasi] dan itu pun swadana, tidak ada bantuan," katanya, Senin (24/9/2018).
Sertifikasi profesi perlu dilakukan mengingat kini sudah masuk dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga hal itu termasuk dalam kesepakatan.
"Di mana untuk sektor logistik supaya kita bisa dipersamakan antara kita dengan negara-negara Asean yang lain maka harus bisa mengejar ketertinggalan itu," katanya.

Pemerintah dinilai kurang dalam penekanan sertifikasi untuk sector industry Logistik
Penekanan pemerintah untuk mencanangkan adanya orang yang bersertifikasi di seluruh industri yang berkaitan dengan manufacturing dan jasa logistik dinilai masih kurang.
Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan hal tersebut menjadikan alasan sekaligus hambatan yang menganggap bahwa sertifikasi profesi dirasa tidak perlu.
Dia membandingkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional di kedua sektor itu yang ada di Indonesia bahwa perusahaan asing sudah melakukan pencanangan agar karyawannya diharuskan mempunyai sertifikasi profesi di bidang logistik.
"Seperti manufacturing dan jasa logistik asing, yang sudah mencanangkan sendiri bukan karena pemerintah agar karyawannya mempunyai sertifikasi profesi di bidang logistik," katanya, Senin (24/9/2018).
Dalam hal ini, menurutnya, secara keseluruhan pemerintah dianggap masih kurang untuk mendorong hal tersebut sehingga pihaknya berharap ada pelaksanaan yang kongkret dari pemerintah.
"Bahwa semua yang berkaitan dengan industri manufacturing, misalnya, mewajibkan ada tenaga yang bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujarnya.
Mahendra mengatakan sertifikasi juga penting guna menghadapi Revolusi Industri 4.0, yang diharuskan pengertian lebih dalam menyoal revolusi generasi keempat tersebut.
Adapun ALI, kata dia, sudah ada lembaga sertifikasi sejak lima tahun lalu dan belum lama ini tengah menjalankan program. "Seperti sekarang ini tengah dilakukan, terakhir belum lama ini di Politeknik Negeri Medan. Satu batch 60-an, buat kami ini banyak dan freshgraduate," ungkapnya.
Selain itiu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), juga telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) “Logistik Insan Prima” untuk sertifikasi kompetensi profesi sektor logistik. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Beri Peluang Investor Local Terlibat Dalam Pengembangan Bandara Komodo
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan memberikan peluang investor dalam negeri selain PT Angkasa Pura I (Persero) ikut terlibat dalam pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo NTT.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Angkasa Pura (AP) I merupakan perusahaan pemilik izin badan usaha bandar udara (BUBU) yang ditunjuk untuk mengembangkan bandara tersebut bersama dengan investor. Skema investasi terdiri atas 51% berasal dari dalam negeri, sisanya adalah asing.
"Kami akan elaborasi apakah AP I bisa investasi riil sebesar 51%, atau ditentukan bahwa 51% itu tidak harus satu perusahaan, asalkan dari dalam negeri," katanya kepada Bisnis, Rabu (17/10/2018) malam.
Dia menambahkan sebagian besar dari 20 investor yang telah mengajukan proposal pengembangan berasal dari luar negeri. Kendati demikian, kondisi ini merupakan sinyal positif bagi iklim investasi di Tanah Air.
Bandara Komodo yang saat ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub akan menjadi proyek percontohan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), karena memiliki daya tarik yang dianggap mampu menyedot kunjungan wisatawan dan meningkatkan pergerakan penumpang.
Menhub menjelaskan keberhasilan proses KPBU tersebut akan menjadi legal finance standard bagi proyek infrastruktur transportasi yang lain di Indonesia. Apabila ada kekurangan dalam proses tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan langsung diberikan solusi."Saya belum tahu detail proposal mereka [para investor] apakah langsung melakukan investasi di awal atau menggunakan skema grace period dalam waktu tertentu terlebih dahulu. Apalagi ini menyangkut dana yang besar," ujarnya.

Bandara Raden Intan II Tingkatkan Pelayanan Penumpang Sebagai Bandara Internasional
Bandara Radin Inten II di Lampung terus meningkatkan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan penumpang guna mewujudkan bandara internasional serta embarkasi haji.
"Kami fokus untuk meningkatkan pelayanan, keamanan, dan kenyaman karena ini salah satu bentuk syarat menjadi bandara internasional," ujar Humas Bandara Radin Inten II Wahyu Aria Sakti di Branti, Natar, lokasi bandara tersebut, di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada Jumat (19/10/2018).
Menurutnya, peningkatan pelayanan ini agar para penumpang lebih nyaman saat me nunggu keberangkatan.
Selain itu, pelayanan yang sangat terlihat adalah adanya penambahan kursi tunggu yang berdekatan dengan tempat pengambilan tiket check in. "Ini juga bentuk pelayanan, khususnya para lansia tidak mungkin berdiri untuk antre. Dengan adanya tempat duduk, lansia bisa duduk," katanya.
Mengenai penambahan panjang landasan pacu, Wahyu menjelaskan belum ada program untuk menambah panjangnya.
Dia menjelaskan untuk panjang landasan pacu 3.000 meter saat ini sangat memungkinkan untuk pesawat berbadan besar mendarat.
"Jadi, tidak ada penambahan panjang landasan pacu, kita saat ini hanya concern bagaimana bandara ini dapat menjadi bandara internasional," tuturnya. (Logistics/bisnis.com/hd)
Logistcs Journal Nomor :199 / Agustus 2018
cover gustus 2018

Editorial - Ekonomi Galau
Headline koran Jawa Pos pagi ini, 6/9/2018, Rem Impor, Naikkan Tarif PPh. Berita ini naik karena situasi ekonomi nasional semakin memprihatikan, sejak rupiah sudah mulai tembus Rp. 15.000,00 per 1 USD. Kebijakan menaikkan Tarif PPh, maka seluruh komponen bangsa ini disuruh berkontribusi terhadap krisis ekonomi walau belum diakui secara terus terang oleh pemangku kebijakan. Karena “menjelang” krisis ekonomi ini selalu dikatakan dampak dari krisis negara-negara nun jauh disana. Tidak pernah mencoba melakukan self corection tentang lemahnya fundamental ekonomi nasional tapi dipaksa melakukan pembangunan, khususnya infra struktur, yang memakai dana investasi dari luar negeri yang memakai mata uang dollar US.
Baiklah kita lepas dahulu persoalan yang melatar belakangi “belum krisis, tapi sudah lampu kuning”. Ke depan kita dihadapkan pada kenaikkan tarif PPh terhadap semua jenis komoditi yang dikenakan tarif PPh. Artinya, semua pelaku usaha ataupun konsumen yang membeli barang (1.147 item barang) yang didalamnya terkandung pasal 22 yang dikenakan kenaikan tarif PPh. Tujuannya untuk mengendalikan impor atau dengan kata lain untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan yang memberikan kontribusi langsung pada nilai tukar rupiah. Kenaikan tarif PPh harapannya dapat dijadikan alat bantu untuk mengerem atau mengurangi laju kecepatan impor yang akan menggunakan USD sebagai alat pembayarannya.
Hampir jadi pemahaman umum, bahwa eksportir produsen sekaligus adalah importer produsen. Karena bahan baku produksinya impor hasil produksinya diekspor. Tipikal perusahaan seperti ini adalah perusahaan multinasional atau perusahaan investasi asing atau perusahaan yang pekerjaannya tidak lebih sebagai “tukang jahit” alias assembling saja. Sehingga kalau para pelaku usaha tipikal ini dihimbau untuk tidak memarkir uang hasil ekportnya diluar negeri, sangatlah sulit karena pusat pengendaliaan perusahaannya memang di luar negeri. Bahkan perusahaan-perusahan swasta nasional yang berskala raksasa yang sudah bermain di lantai bursa saham sudah melakukan duplikasi karakter seperti hal-nya perusahaan multinasional.
Realitas di atas adalah kondisi riil ekonomi Indonesia saat ini. Kemudian seberapa efektif kenaikan tarif PPh dapat mengendalikan laju importasi sangat bergantung seberapa besar barang impor tersebut dibutuhkan oleh konsumen dalam negeri. Baik konsumen dari perusahaan-perusahaan industri yang membutuhkan bahan baku impor maupun konsumen perorangan yang sudah terlanjur jatuh hati pada barang-barang impor karena kualitas (konsumen berduit) atau karena murah (konsumen masyarakat kebanyakan). Artinya, negara dan bangsa Indonesia sudah menjadi pasar potensial untuk menjadi sasaran barang-barang impor.
Bagi pelaku usaha kenaikan tarif PPh tidak ada persoalan selama pungutan-pungutan liar yang jumlahnya bila dikalkulasi bisa melebihi dari pungutan resmi dapat diberantas, minimal ditekan seminimal mungkin. Karena saat negara ini dilanda persoalan ekonomi, pelaku usaha memberikan sumbangsih terbaiknya untuk menopang ekonomi nasional. Namun pemerintahpun juga harus membuat kebijakan dalam tata niaga dalam negerinya untuk tidak selalu mengandalkan komoditas impor untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Ini susahnya ketika negara ini menyerah kepada pola-pola tata niaga internasional yang terikat dengan bentuk-bentuk perjanjian internasional dan menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar. Dimanakah kedaulatan ekonomi ? (guslim-sept'18)

Kritik Program Tol Laut Tahun ke -3, Muatan Balik ke Jawa Masih Kosong
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemanfaatan tol laut masih belum optimal hingga tahun ketiga pelaksanaan. Kapal masih membawa peti kemas kosong saat kembali ke Pulau Jawa.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, realisasi muatan balik tol laut per awal Juli 2018 masih jauh di bawah muatan berangkat. Muatan berangkat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang dioperasikan PT Pelni untuk melayani trayek T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Blinyu-Tarempa-Natuna (Selat Lampa)-Midai-Serasan-Tanjung Priok) misalnya, rata-rata 501 ton per perjalanan (voyage) atau 19,3% dari kapasitas kapal 2.600 ton. Muatan baliknya rerata hanya 12,7 ton per voyage atau tidak sampai 5% dari kapasitas kapal.
Realisasi muatan balik trayek lainnya lebih memprihatinkan. Selama 6 kali perjalanan, muatan balik trayek T-7 (Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Tanjung Perak) yang dioperasikan oleh PT Mentari Sejati Perkasa misalnya, kosong, padahal muatan berangkatnya rata-rata 94 TEU's per voyage.
Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada trayek T-9 (Tanjung Perak-Nabire-Serui-Wasior-Tanjung Perak) dan trayek T-11A (Tg Perak-Timika-Agats-Merauke-Tg Perak) yang dioperasikan PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line).
Padahal sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan muatan balik tol laut tahun ini setidaknya bisa 30% dari kapasitas kapal.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo saat dimintai keterangan mengaku belum mengetahui sejauh mana kemajuan realisasi muatan balik tol laut hingga paruh pertama tahun ini. Menurut dia, penugasan kepada perusahaan pelayaran swasta untuk menggarap beberapa trayek semestinya bisa meningkatkan load factor.
“Pihak kami juga berusaha terus supaya [komoditas dari] daerah, apapun, bisa dimuat ke sini [program tol laut]. Kami koordinasi ke daerah-daerah," ujarnya.
Program Tol Laut Melayani 15 Trayek Pelayaran
Berikut rincian 15 trayek tol laut tersebut. :
Trayek T-1 : Rute Teluk Bayur – P. Nias (Gn. Sitoli) – Mentawai (Sikakap) – P. Enggano – Bengkulu PP. Dioperasikan oleh :PT. ASDP dengan KM. PRIMA NUSANTARA 01
Trayek T-2 : Tanjung Priok – Tanjung Batu – Blinyu – Tarempa – Natuna (Selat Lampa) – Midai– Serasan – Tanjung Priok. Dioperasikan :PT. PELNI dengan KM. CARAKA JAYA NIAGA III-4
Trayek T-3 : Tanjung Perak – Belang Belang – Sangatta – Nunukan – Pulau Sebatik (Sungai Nyamuk) – Tanjung Perak. Dioperasikan : PT. ASDP dengan KM. MELINDA 01
Trayek T-4 : Tanjung Perak – Makassar – Tahuna PP (KAPAL UTAMA) dioperasikan :PT. PELNI dengan KM. LOGISTIK NUSANTARA I .
Tahuna – Kahakitang – Buhias – Tagulandang – Biaro – Lirung – Melangoane – Kakorotan –Miangas – Marore – Tahuna (KAPAL PENGHUBUNG) dioperasikan : PT. PELNI dengan KM. KENDHAGA NUSANTARA
Trayek T-5 : Tanjung Perak – Makassar – Tobelo – Tanjung Perak (KAPAL UTAMA) Tobelo – Maba – P.Gebe – Obi – Sanana – Tobelo (KAPAL PENGHUBUNG) Masih proses lelang
Trayek T-6 :Tanjung Perak – Tidore – Morotai – PP. Dioperasikan : SPT.PELNI dengan KM. LOGISTIK NUSANTARA 2
Trayek T-7 : Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Tanjung Perak. Dioperasikan oleh PT. Mentari Sejati Perkasa.
Trayek T-8 : Tanjung Perak – Biak – Tanjung Perak (KAPAL UTAMA) Biak – Oransbari – Waren – Teba – Sarmi – Biak (KAPAL PENGHUBUNG) Masih proses lelang
Trayek T-9 : Tanjung Perak – Nabire – Serui – Wasior – Tanjung Perak. Dioperasikan PT. TEMAS LINE.
Trayek T-10 : Tanjung Perak – Fak Fak – Kaimana – Tanjung Perak. Masih proses lelang
Trayek T-11 : Tanjung Perak – Timika – Agats – Marauke – Tanjung Perak (Kapal Crossing). Dioperasikan PT. TEMAS LINE
Trayek T-12 : Tanjung Perak – Saumlaki – Dobo – Tanjung Perak. Dioperasikan PT. Meratus Line.
Trayek T-13 : Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Rote (Ba'a) – Sabu (Biu) PP. Dioperasikan PT. PELNI dengan KM. LOGISTK NUSANTARA 3
Trayek T-14 : Tanjung Perak – Loweleba – Adonara – Larantuka PP. Dioperasikan PT. PELNI dengan KM. LOGISTIK NUSANTARA 4
Trayek T-15 : Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole PP. DioperasikanPT.PELNI dengan KM. CARAKA JAYA NIAGA III-32

Muatan Balik Tol Laut Dari Papua Juga Masih Kosong
Muatan balik tol laut dari Papua masih kosong sekalipun telah ditugaskan kepada perusahaan pelayaran swasta tahun ini.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, rata-rata muatan berangkat trayek T-9 (Tanjung Perak-Nabire-Serui-Wasior-Tanjung Perak) 42,3 TEU's per perjalanan kapal (voyage). Namun, muatan baliknya tidak ada.
Sementara, muatan berangkat trayek T-11A (kapal crossing Tanjung Perak-Timika-Agats-Merauke-Tanjung Perak) rata-rata 26 TEU's per voyage, sedangkan muatan baliknya kosong.
Kondisi yang sama terjadi pada trayek T-11B (kapal crossing Tanjung Perak-Timika-Agats-Merauke-Tanjung Perak) yang muatan berangkatnya 19 TEU's.
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line) yang mengoperasikan rute itu sejak awal tahun ini menyatakan rute tol laut yang hanya satu arah (one way route) menjadi penyebab tidak ada muatan balik.
"Muatan baliknya masuk ke swasta," kata Sekretaris Perusahaan Temas Line Marthalia Vigita saat dihubungi, Senin (30/7/2018).
Itu pun, lanjut dia, jumlah komoditasnya terbatas, yakni hanya hasil bumi, misalnya ikan laut. Seperti diketahui, di luar tol laut, Temas Line juga mengoperasikan rute yang sama. Sejak 2016, perusahaan berekspansi ke Papua dengan membuka rute pelayaran ke Timika, Merauke, dan Serui. Tahun ini, Temas Line menjadi salah satu pemenang lelang rute tol laut untuk dua trayek.
Marthalia mengatakan muatan berangkat 30%-50% dari kapasitas angkut kapal, baik tol laut maupun nontol laut.

Pelni Kesulitan Optimalkan Angkutan Muatan Tol Laut
PT Pelni (Persero) sulit mengoptimalkan kapasitas angkut kapal tol laut. Hingga tahun ketiga pelaksanaan program, muatan sukar didongkrak karena perubahan trayek.
Manajer PR dan CSR Pelni Idayu Adi Rahajeng mengatakan rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Paumako Timika-Agats Asmat hingga Merauke sebelumnya berkontribusi paling besar terhadap realisasi muatan tol laut Pelni.
Namun, sejak Februari 2018, rute yang semula dilayari oleh KM Caraka Jaya Niaga III-32 (kapasitas 115 kontainer TEU's) itu dialihkan ke perusahaan pelayaran swasta dengan subsidi dari pemerintah.
"Pelni menjalani [rute Papua] hampir 3 tahun. Muatan balik juga sudah mulai tumbuh. Saat ini, tol laut Pelni tidak ada yang masuk Papua," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/7/2018).
Total kapasitas kapal tol laut Pelni sekitar 1.505 TEU's. Namun, perusahaan pelayaran pelat merah itu enggan menyebutkan perkembangan realisasi muatan awal (berangkat) dan muatan balik kapal tol laut hingga semester I/2018.
Sebelumnya, perseroan menyebutkan realisasi muatan balik per akhir 2017 berkisar 10%-20% dari kapasitas angkut.
Pertumbuhan muatan balik, tutur Idayu, pada dasarnya membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan membangkitkan ekonomi di daerah tujuan tol. Dengan perubahan rute, perusahaan harus membangun lagi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha tujuan tol laut.
Sejak awal tahun ini, Pelni menggarap enam trayek tol laut, yakni T-4 (rute Tanjung Perak-Makassar-Tahuna) menggunakan KM Logistik Nusantara I, T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Belinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Tanjung Priok) menggunakan KM Caraka Niaga Jaya III-4.
Selanjutnya, T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP) menggunakan KM Caraka Jaya Niaga III-2, T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu) menggunakan KM Logistik Nusantara 3, T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka) menggunakan KM Logistik Nusantara 4, dan T-15 (Kisar-Namrole-PP) menggunakan KM Logistik Nusantara 2.
Pelni mengandalkan kantor-kantor cabang dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan muatan balik dari daerah tujuan.
"Saat ini, Pelni aktif koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Perdagangan, serta pengusaha daerah untuk menumbuhkan ekonomi dan diharapkan ada efek muatan balik," terangnya.
Realisasi angkutan tol laut 2017 terbilang rendah, yakni hanya 212.865 ton atau 41,2% dari target 517.200 ton. Adapun realisasi muatan balik hanya 20.274 ton atau 9,5% dari muatan berangkat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan target muatan balik tahun ini sebesar 30% dengan pola operasi pengumpan dan pengumpul atau hub and spoke yang diharapkan bisa merangsang arus kargo dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Untuk memenuhi target itu, pemerintah menggelontorkan subsidi hingga Rp447,6 miliar tahun ini, naik 33% dari alokasi subsidi 2017.

Tarif Muatan Tol Laut Diduga Dimainkan Oknum EMKL
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika mencurigai perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terlibat permainan kotor menghilangkan subsidi program tol laut dalam pengiriman barang kebutuhan masyarakat ke Pelabuhan Paumako Timika.
Sekretaris Disperindag Mimika Inosensius Yoga Pribadi di Timika, Jumat (20/7/2018), mengatakan semenjak program tol laut dikelola oleh swasta pada 2018 ini, harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika yang dulunya turun drastis, kini kembali merangkak naik.
Dari penelusuran yang dilakukan oleh jajaran Disperindag Mimika, diketahui bahwa kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti daging beku, bahan bangunan dan lainnya lantaran adanya kenaikan biaya ekspedisi dari Surabaya.
Barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika dan sekitarnya sejak 2015 diangkut dengan kapal tol laut dari Surabaya dengan biaya ekspedisi yang sangat murah. Semenjak awal 2018, pengelolaan tol laut ke Timika diserahkan penuh kepada pihak swasta.
"Kami sudah telusuri, kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika sekarang ini karena permainan perusahaan EMKL di Surabaya. Barang-barang yang seharusnya diangkut dengan jasa tol laut tapi dikenakan tarif komersial. Pertanyaan kami, dikemanakan dana subsidi dari pemerintah untuk program tol laut ke Timika itu kalau semua pengiriman barang dikenakan tarif normal atau tarif komersial," kata Inosensius.
Menurut dia, swasta selaku pemenang tender pengelolaan tol laut ke Timika hanya menyediakan jasa kontainer. Sementara penentuan tarif ekspedisi barang diatur sendiri oleh perusahaan EMKL di Surabaya.
"Setiap kapal barang masuk di Pelabuhan Paumako, staf kami selalu ada di pelabuhan untuk melakukan pengawasan. Persoalannya permainan dari perusahaan EMKL di Surabaya," jelas Inosensius.
Terhadap temuan tersebut, pihak Disperindag Mimika telah menyurati pihak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan guna menindaklanjuti permasalahan dimaksud.
Sesuai alokasi dari pusat, Pelabuhan Paumako Timika setiap dua pekan mendapat alokasi 30 Teus (kontainer) barang kebutuhan pokok yang diangkut dengan program tol laut.
Sejak akhir 2015 hingga akhir 2017, pengelolaan tol laut ke Pelabuhan Paumako Timika dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ditangani oleh PT Pelni.
Selama periode itu, setiap bulan kapal tol laut yang dioperasikan PT Pelni mengangkut berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat untuk wilayah Timika dan sejumlah kabupaten sekitar terutama di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Kebijakan tol laut maupun tol udara digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka menekan disparitas harga antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, terutama di wilayah Papua yang selama berpuluh-puluh tahun menikmati harga yang sangat mahal. (Logistics/ bisnis.com/antaranews.com/hd)

KEMENHUB : Perlu Pembenahan Sistem Pelabuhan di Indonesia
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Dwi Purnomo mengatakan perlunya pembenahan sistem pelabuhan di Indonesia.
Dalam hal ini dirinya berharap agar sistem yang berlaku di pelabuhan bisa lebih tertib sebagaimana di bandar udara dan stasiun kereta api.
"Gak usah berteori terlalu canggih, jadi seluruh pelabuhan kita itu copy paste aja bagaimana yang dilakukan di bandara dan stasiun kereta api," kata Agus di kantor Pelni, Rabu (15/8/2018).
Menurut Agus, jika sistem tersebut diberlakukan seperti penerapan tiket online hingga penggunaan mesin x-rayuntuk barang, maka hal itu akan memberikan dampak luar biasa seperti hilangnya calo dan antisipasi masuknya barang terlarang.
"Jadi pelabuhan- pelabuhan di mana itu kita terapkan harus steril, harus bagasinya masuk x-ray, tiketnya harus online. Kita lakukan, misalnya, di Merak aja dulu. Bakaheuni jangan dulu, pelan pelan saja," ujar Agus.
Selain penggunaan mesin x-ray dan tiket online, Agus juga berharap ke depan para nahkoda harus memiliki surat ijin berlayar, yang diikuti dengan kelengkapan surat-surat kapal.
"Kalau di darat ibaratnya seperti STNK dan BPKB, kapalnya juga harus di KIR," tegas Agus.
Terkait operator kapal, Agus mengatakan agar para operator tidak terlalu banyak mengambil keuntungan.
“Pelindo itu silakan untung tapi jangan besar-besar, kawan- kawan operator kapal boleh untung tapi jangan besar. Agar kita bisa bersaing di dunia internasional."

Australia Minta Indonesia Perketat Keamanan di Areal Pelabuhan
Australia menilai Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur penunjang dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) guna memperketat keamanan pelabuhan.
Atase Transportasi dan Keamanan Department Home of Affairs Australia David Scott mengakui tingkat keamanan pelabuhan Indonesia sudah cukup baik.
Apalagi setelah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2016 tentang Mana jemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan di implementasikan.
"Semuanya sudah cukup baik, tetapi sama seperti kami, perlu ada peningkatan yang dilakukan. Misalnya seperti peningkatan area kontrol akses di area pelabuhan, pengelolaan pelatihan bagi staf, dan yang paling penting adalah antisipasi dari ancaman terorisme," tuturnya dalam acara Port Security Legal Framework Group, Selasa (14/8/2018).
Kendati demikian, Scott menilai Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan investasi keamanan dan regulasi pada beberapa pelabuhan. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan peninjauan ke beberapa pelabuhan di Jakarta, Semarang, Lombok, dan Bali.
Dia menambahkan Australia sudah mengimplementasikan Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS) terlebih dulu dibandingkan Indonesia, yakni sejak 2003.
Australia juga selalu mengedepankan prinsip security by design, artinya memikirkan sistem keamanan terlebih dulu sebelum membangun pelabuhan.
"Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, harus konsisten dalam menjalankan aturan-aturan. Juga selalu update dalam permasalahan keamanan internasional," ucap Scott.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana mengimplementasikan ISPS Code untuk pelayaran domestik dan terminal pelabuhan khusus.
Meski sistem ini sudah diberlakukan pada 2004, tapi hanya diterapkan bagi kapal-kapal internasional dan kapal penumpang cepat. Selain itu, juga diberlakukan terhadap pelabuhan khusus yang sering digunakan tempat sandar cruise asing.
“Demi peningkatan keamanan, kami bisa mengatur regulasi untuk memberlakukan kewajiban ISPS Code bagi kapal domestik," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub Junaedi.

Kemenhub Implementasikan ISPS/ Internasional Kode Keamanan Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengimplementasikan International Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS) untuk pelayaran domestik dan terminal pelabuhan khusus.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Junaedi Kemenhub mengatakan sejak diberlakukan pada 2004, Indonesia hanya mengimplementasikan ISPS Code bagi kapal-kapal internasional dan kapal penumpang cepat.
Selain itu, juga diberlakukan terhadap pelabuhan khusus yang sering digunakan tempat sandar kapal pesiar asing.
"Demi peningkatan keamanan, kami bisa mengatur regulasi untuk memberlakukan kewajiban ISPS Code bagi kapal domestik," ujarnya dalam acara Port Security Legal Framework Group, Selasa (14/8/2018).
Junaedi menuturkan ISPS Code diimplementasikan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan. Namun, terbatas hanya kapal pelayaran internasional dengan muatan 500 Gross Ton(GT).
Nantinya, pemberlakuan keamanan juga termasuk Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Selain itu, diperlukan penanganan khusus terkait dengan barang berbahaya (dangerous goods) yang dimuat di atas kapal.
Menurutnya, perlu membuat semacam area terlarang dan penyediaan peralatan keamanan di pelabuhan maupun di atas kapal guna mengakomodasi dangerous goods.
Kerja sama pemerintah bersama Department Home of Affairs Australia diharapkan mampu membangun capacity building dan improvisasi regulasi yang ada. Departemen tersebut bertanggung jawab atas imigrasi, kewarganegaraan, dan kontrol perbatasan Negeri Kangguru.
“Saat ini, masih akan buat program dan meminta masukan dari pengguna jasa melalui diskusi. Hasilnya bisa berupa perubahan regulasi baru atau dengan membuat semacam surat edaran," terang Junaedi.

Pengguna Kapal Feri Mulai Gunakan Pembayaran Uang Elektronik di 4 Pelabuhan Penyeberangan
Sebagian pengguna jasa kapal feri bakal menggunakan uang elektronik untuk membayar tiket mulai 15 Agustus. Ketentuan itu berlaku di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.
Metode pembayaran itu berlaku bagi pengguna jasa pejalan kaki, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda 4 kecil (golongan IV). Adapun layanan uang elektronik yang dapat digunakan adalah Brizzi (BRI), Tap Cash (BNI), E-Money (Mandiri), dan BLink (BTN).
Direktur Komersial PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) M. Yusuf Hadi mengatakan penggunaan uang elektronik untuk pembelian tiket yang bekerja sama dengan empat bank BUMN merupakan dukungan terhadap gerakan nasional nontunai (cashless), selain bagian dari modernisasi industri penyeberangan.
"Salah satu kebutuhan mendasar bagi ASDP adalah digitalisasi proses bisnis hampir di semua lini, termasuk penjualan tiket. Tentu kita butuh dukungan teknologi informasi yang kuat dalam menghadapi disrupsi bisnis transportasi, khususnya transportasi darat dengan hadirnya transportasi online," katanya, Senin (13/8/2018).
Dia meyakini penerapan layanan cashless dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jasa karena pembayaran akan lebih singkat dan transaksi lebih aman.
Hingga Juni 2018, jumlah penumpang pejalan kaki yang dilayani ASDP mencapai 3,5 juta orang, kendaraan roda dua 2,1 juta unit, dan kendaraan roda empat 1,1 juta unit.
Menurut Yusuf, penggunaan uang elektronik tidak hanya mempermudah pengguna jasa, melainkan juga pemangku kepentingan lain, seperti operator pelayaran, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), nakhoda, dan perusahaan asuransi.
"Metode pembayaran ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran pendapatan penyeberangan, keakurasian manifest, dan memudahkan pencatatan data transaksi keuangan menjadi lebih valid," tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan data Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) per Juni 2018, jumlah uang elektronik yang beredar dari 4 bank anggota Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI, mencapai 103,7 juta kartu, atau naik 92% dari angka periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan jumlah kepemilikan uang elektronik itu sejalan dengan pertumbuhan transaksi 240% ke posisi Rp9,4 triliun.
“Frekuensi penggunaan juga melesat lebih dari tiga kali lipat dalam setahun terakhir atau mencapai 761 juta kali penggunaan karena makin banyaknya merchant atau mitra yang menerima uang elektronik sebagai alat pembayaran nontunai,” kata Sekretaris Himbara Budi Satria.
Transaksi uang elektronik dari Himbara juga didukung oleh electronic data capture (EDC) link yang memudahkan top up uang elektronik. Jumlah EDC link saat ini sekitar 35.000 unit dan diharapkan mencapai 200.000 unit pada akhir tahun. (Logistics /bisnis.com/hd)

Sektor Industri Transportasi dan Pergudangan Dinilai Prospektif Pada Kuartal III/2018
AKARTA (LOGISTICS) : Sektor industri transportasi dan pergudangan dinilai masih prospektif pada kuartal III/2018 ini kendati diramalkan akan stagnan dibandingkan dengan kuartal II/2018 yang tumbuh sebesar 8,59%.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan sektor tersebut diproyeksi akan tetap membaik terutama pada sektor pergudangan.
"Pergudangan masih bagus, malah sudah mulai ada bisnis model Airbnb untuk warehouse yang sudah beroperasi di Indonesia," katanya saat berdiskusi via telepon dengan Bisnis Senin (13/8/2018).
Airbnb adalah marketplace online untuk sewa hotel, kamar, dan rumah. Rupanya, para pengelola jasa gudang cukup jeli menjaring potensi pelanggan dengan menyediakan jasa sewa gudang secara online melalui Internet.
Dengan kata kunci sewa gudang online di mesin pencarian Google, kita akan mendapatkan nama vendor gudang online. Di antaranya imslogistics.com, gudangumum.com, waresix.com, crewdible.com, lamudi.com, kargo.co.id, rajakirim.co.id, sewagudangpabrik.com.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan pelaku usaha menilai bisnis transportasi dan pergudangan pada kuartal III/2018 akan berada di urutan paling bawah dibandingkan sektor usaha lainnya.
Kendati demikian, Zaldy optimistis pada kuartal III/2018 tingkat konsumsi masyarakat akan naik seperti kuartal sebelumnya yang didorong oleh perhelatan Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang. Bahkan, dirinya memperkirakan angka pertumbuhan sebesar 10%-12%.
"Saya masih optimis untuk kuartal depan karena semester I/2018 tingkat konsumsi naik dan kita harapkan tetap naik sampai akhir 2018. Tingkat konsumsi yang naik karena ada Asian Games," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengatakan bisa saja bisnis pergudangan akan tetap stagnan apabila tensi politik menjelang Pilpres terlalu panas.
"Bisa [saja] lesu kalau gonjang-ganjing politik terlalu panas dan akhirnya membuat investor untuk menahan investasi di Indonesia," ucapnya.
Di sisi lain, geliat dagang-el juga turut meningkatkan permintaan ruang pergudangan bahkan perusahaan dagang-el mulai membuka bisnis logistik sendiri karena keterbatasan kapasitas perusahaan logistik lokal.
Berdasarkan catatan Bisnis, laporan konsultan properti Savills menyebut kebutuhan ruang gudang logistik pada 2021 diperkirakan bertambah sekitar 240.000 m2.
Sementara pada 2017 lalu, perusahaan dagang-el memberikan kontribusi 3% terhadap total pasokan gudang logistik seluas 8,1 juta m2.

Minat Bisnis Pergudangan di Jakarta Masih Tetap Tinggi
Minat pasar gudang logistik atau pergudangan di Jakarta masih akan terus meningkat dan cenderung kuat.
Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia James Taylor mengatakan dalam laporan Jakarta Property Market Review 1Q18 pasar gudang logistik modern telah muncul sebagai salah satu sektor yang paling aktif selama beberapa tahun terakhir.
"Kebutuhan akan pasar gudang logistik modern baik dari pengembang maupun penyewa akan tetap kuat, ini karena sifat pasar yang masih terus berkembang dan jumlah pasokan yang rendah," ujar James, Minggu (27/5/2018).
Total luas ruang 1,3 juta meter persegi yang ada di Jakarta jauh lebih rendah dibandingkan dengan ruang yang tersedia di pinggiran atau sekitar Jakarta. Tingkat hunian pasar gudang logistik Jakarta pun lebih dari 95% menandakan penyewa yang mencari ruang ekspansi memiliki pilihan terbatas.
"Dengan demikian, investor telah mencari peluang pengembangan untuk memenuhi kebutuhan penyewa," papar James.
James menuturkan jenis penyewa utama gudang logistik adalah logistik pihak ketiga dan kelompok pengusaha barang konsumen yang bergerak cepat dengan total sebanyak 70% dari kedua kelompok ini yang telah mengisi ketersediaan pasokan gudang logistik yang ada.
E-commerce, sambung James, walau masih dalam masa pertumbuhan adalah sumber permintaan yang tumbuh paling cepat. Kemudian James menambahkan telah mengidentifikasi sekitar 500.000 meter persegi pasokan akan selesai dibangun dalam beberapa tahun mendatang.
"Selama beberapa tahun mendatang kami berharap melihat kenaikan rata-rata sewa sebesar 5% hingga 6%," ujar James.
Sementara itu, selain Jakarta dan sekitarnya, kota yang menjadi wilayah pusat perhatian pasar gudang logistik adalah Kota Surabaya. (Logistics /bisnis.com/hd)

Jasa Marga Bidik Penuntasan Proyek Ruas Tol Sepanjang 300 km Hingga Akhir 2018
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menargetkan penambahan operasional ruas tol baru sepanjang 300 km hingga akhir 2018. Tambahan ruas tol baru berasal dari dua ruas tol baru dan lima seksi pada ruas tol yang sebagian sudah beroperasi.
Corporate Secretary Jasa Marga, Mohamad Agus Setiawan mengatakan ruas tol baru yang akan beroperasi hingga akhir 2018 antara lain ruas Batang - Semarang sepanjang 75 km dan ruas Solo - Ngawi yang menjadi porsi badan usaha jalan tol (BUJT sejauh 69,35 km.
Dia menuturkan, seksi III pada ruas Gempol - Pasuruan dan tiga seksi pada ruas Pandaan - Malang juga dijadwalkan beroperasi pada paruh kedua 2018. Berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), seksi III Gempol - Pasuruan sepanjang 13,65 km dijadwalkan beroperasi pada Desember 2018. Sementara itu, seksi 1, seksi 2, dan seksi 3 ruas Pandaan - Malang sepanjang 31 km juga dijadwalkan beroperasi di bulan yang sama.
Di Sumatra, Jasa Marga juga siap meresmikan seksi 1 ruas tol Medan - Kuala Namu - Tebing Tinggi (MKTT) karena seksi jalan sepanjang 10,75 km sudah diuji coba dan tarifnya telah ditentukan. "Untuk seksi I dari Tanjung Morawa ke Parbarakan sebetulnya sudah siap, tapi kami menunggu peresmian saja oleh Presiden," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Dalam catatan Bisnis, total panjang ruas tol baru yang akan dioperasikan Jasa Marga mencapai 237,14 km. Agus menyebut, dalam periode Januari-Juli 2018, perseroan telah menambah ruas tol baru sepanjang 70 km. Walhasil, Jasa Marga diestimasi menambah ruas tol baru sepanjang 307,14 selama 2018.
Di sisi lain, Jasa Marga juga akan mendapat tambahan dana segar sebesar Rp1,6 triliun pada Oktober 2018 lewat penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Tambahan dana ini merupakan tahap kedua setelah pada Juli 2018 lalu Jasa Margo mengantongi Rp1,4 triliun dari penerbitan RDPT bernama Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa.
Agus mengatakan, Jasa Marga akan melepas 20% saham di tiga anak perusahaan jalan tol, yakni PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK). Pelepasan saham ini membuat Jasa Marga tinggal memiliki sisa saham sebesar 40% di tiga anak usaha tersebut.
Kendati kepemilikan sebagian saham dilepas, Agus menyebut Jasa Marga memiliki opsi membeli kembali atau buyback secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. "Bisa saja dalam satu tahun kami ambil sebagian, itu tergantung nanti strategi. Yang jelas dalam lima tahun sudah kembali lagi menjadi milik Jasa Marga," jelasnya.
Dana yang diperoleh dari penerbitan RDPT sebesar Rp3 triliun menurut Agus akan digunakan untuk mendanai ruas tol eksisting yang masih dalam konstruksi maupun ekspansi di ruas tol baru. Secara keseluruhan, Jasa Marga memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.527 km.

Jasa Marga Dapat Suntikan Dana Rp .1,6 Triliun dari RDPT
PT Jasa Marga (Persero) bakal mendapat tambahan dana segar sebesar Rp1,6 triliun pada Oktober 2018 lewat penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Tambahan dana ini merupakan tahap kedua setelah pada Juli 2018 Jasa Margo mengantongi Rp1,4 triliun dari penerbitan RDPT bernama Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa.
Corporate Secretary Jasa Marga, Mohamad Agus Setiawan mengatakan, Jasa Marga akan melepas 20% saham di tiga anak perusahaan jalan tol, yakni PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK). Pelepasan saham ini membuat Jasa Marga tinggal memiliki sisa saham sebesar 40% di tiga anak usaha tersebut.
Kendati kepemilikan sebagian saham dilepas, Agus menyebut Jasa Marga memiliki opsi membeli kembali atau buyback secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. "Bisa saja dalam satu tahun kami ambil sebagian, itu tergantung nanti strategi. Yang jelas dalam lima tahun sudah kembali lagi menjadi milik Jasa Marga," jelasnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Secara keseluruhan, dana yang diperoleh dari penerbitan RDPT dalam dua tahap mencapai Rp3 triliun. Agus menyebut dana sebesar itu kan digunakan untuk mendanai ruas tol eksisting yang masih dalam konstruksi maupun ekspansi di ruas tol baru. Secara keseluruhan, Jasa Marga memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.527 km.
Hingga akhir 2018, Jasa Marga menargetkan tambahan ruas tol baru yang akan beropersi lebih dari 200 km. Agus menuturkan, sejak Januari hingga Juli 2018, Jasa Marga sudah mengoperasikan tol baru sepanjang 70 km sehingga di akhir 2018 panjang tol baru mencapai 300 km.

Jasa Marga Bukukan Pertumbuhan Laba 1 Digit, Pendapatan Usaha Rp. 4,78 Triliun Semester I/2018
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. membukukan pertumbuhan laba satu digit secara tahunan pada semester I/2018.
Berdasarkan laporan keuangan semester I/2018 yang dipublikasikan melalui harian Bisnis Indonesia, Rabu (18/7/2018), Jasa Marga mengantongi pendapatan tol dan usaha lainnya Rp4,78 triliun pada semester I/2018. Jumlah tersebut naik 5,76% dari periode yang sama tahun lalu Rp4,52 triliun.
Dari sisi pendapatan konstruksi, emiten berkode saham JSMR itu membukukan kenaikan 61,87% secara tahunan. Pendapatan konstruksi naik dari Rp8,56 triliun menjadi Rp13,87 triliun.
Total pendapatan JSMR naik 42,47% secara tahunan pada semester I/2018. Perseroan infrastruktur jalan tol pelat merah itu mengantongi kenaikan pendapatan dari Rp13,09 trliun menjadi Rp18,66 triliun.
Akan tetapi, total beban pendapatan perseroan naik lebih tinggi secara tahunan dibandingkan dengan pendapatan. Tercatat, beban pendapatan naik 48,57% secara tahunan menjadi Rp15,77 triliun pada semester I/2018.
Dengan demikian, JSMR mengantongi pertumbuhan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 2,90% secara tahunan pada semester I/2018 dari Rp1,01 triliun menjadi Rp1,04 triliun.Adapun, aset yang dimiliki JSMR senilai Rp87,47 triliun dan liabilitas Rp68,17 triliun pada semester I/2018. Posisi total ekuitas perseroan naik dari Rp18,35 triliun pada semester I/2017 menjadi Rp19,30 triliun. (Logistics/bisnis.com/hd)

Biaya Surat Muatan Udara di Indonesia Dinilai Masih Memberatkan
JAKARTA (LOGISTICS) : Beban biaya Surat Muatan Udara (SMU) atau airway bill dinilai masih menjadi komponen terbesar dalam penentuan tarif pengiriman ekspres.
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyatakan rata-rata beban biaya SMU bagi pengusaha kurir dalam lingkaran Asperindo mencapai 30% dari total biaya pengiriman.
Ketua Umum DPP Asperindo Mohamad Feriadi mengatakan sampai saat ini beban biaya SMU masih belum ada perubahan sama sekali. Artinya, biaya SMU masih tetap tinggi.
"Kalau yang saya ketahui tidak ada perubahan apapun dan masih sama saja," katanya, Senin (20/8/2018).
Tingginya biaya SMU membuat pengusaha jasa pengiriman ekspres kesulitan menekan harga khususnya pengiriman barang antarpulau.
Apalagi, sebagian besar barang yang dikirim ke luar daerah tersebut rata-rata menggunakan pesawat terbang.
Namun, SMU diperlukan karena dalam bisnis pengiriman ekspres yang membutuhkan kecepatan, angkutan udara selalu menjadi pilihan utama.
Managing Director PT Citra Van Titipan Kilat (Tiki) Tomy Sofhian mengaku bahwa biaya SMU merupakan salah satu komponen biaya yang besar.
Bahkan, dia menyebut persentase biaya SMU terhadap total biaya pengiriman ekspres untuk Tiki mencapai 50%.
"SMU salah satu komponen biaya yang terbesar. Kisaran 50% [dari total pengiriman]," ujarnya.
Namun demikian, dia menyatakan guna menjaga tarif agar tetap kompetitif pihaknya mengaku menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan dalam jangka waktu yang panjang.
Adapun SMU pada dasarnya adalah surat tanda terima berupa dokumen sebagai bukti fisik adanya perjanjian untuk pengiriman melalui udara antara pihak pengirim kargo dan pengangkut, dengan wewenang hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
Dokumen tersebut diperoleh melalui agen yang ditunjuk oleh maskapai penerbangan untuk menjual SMU. Untuk penerbangan domestik beberapa di antaranya adalah agen SMU Lion Air dan agen SMU Sriwijaya Air.Sementara untuk pengiriman luar negeri dapat melalui agen SMU Malaysian Airlines atau Singapore Airlines. (Logistics/bisnis.com/hd)

Peningkatan Kinerja Logistic di Pelabuhan Perlu Dukungan Semua Pihak
JAKARTA (LOGISTICS) : Peningkatan kinerja logistik nasional menuntut perencaan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga terkait, karena tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Perhubungan.
Lembaga riset dan pendidikan, Supply Chain Indonesia (SCI), memberi masukan beberapa hal terkait hasil Logistic Performance Indeks (LPI) 2018 yang dirilis Bank Dunia.
Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi ke-46 dengan skor 3,15 atau naik dari dua tahun sebelumnya yaitu diperingkat ke-63 dengan skor 2,98.
Chairman SCI Setijadi mengatakan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerja logistik di periode berikutnya mengingat posisi Indonesia malah turun dibandingkan dengan negara-negara Asean.
"SCI merekomendasikan upaya peningkatan LPI Indonesia pada periode berikutnya dilakukan dengan perencanaan lintas kementerian atau lembaga terkait secara terintegrasi," kata Setijadi kepada Bisnis, Rabu (25/7/2018).
Selain itu, kata dia, perencanaan juga harus melibatkan para pemangku kepentingan terutama pelaku usaha terkait. Perencanaan tersebut menurutnya mencakup penyusunan program dan rencana aksi yang disusun secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada pada semua sektor terkait tersebut.
Di sisi lain, menurutnya, LPI hanya indikator yang menggambarkan kinerja logistik berdasarkan persepsi para profesional logistik terhadap 6 dimensi. Namun di samping itu juga bisa dikaitkan dengan biaya logistik.
Perlu diingat, biaya logistik Indonesia masih terhitung tinggi yaitu mencapai 23,5% pada 2017, atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asean antara lain Vietnam (25%), Thailand (13,2%), Malaysia (13%) dan Singapura (8,1%)
Adapun enam aspek dimensi itu antara lain efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu.
"Selain 6 dimensi itu, biaya logistik dipengaruhi juga oleh sejumlah faktor lainnya yang beberapa di antaranya cukup dominan, misalnya, panjang saluran distribusi dan tata niaga. Jadi, kita harus memperhatikan LPI dan efisiensi logistik sebagai 2 hal yang berbeda namun terkait."
Di sisi lain, Setijadi menyebut LPI 2018 sesuai dengan hasil jajak pendapat sektor logistik yang dilakukan oleh SCI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), serta Asea Federation of Forwarders Associations (AFFA) pada awal 2018 yang menunjukkan perbaikan kinerja sektor logistik Indonesia.(Logistics/bisnis.com/hd)