Logistics Journal Nomor : 214 / November 2019
Cov Nov 2019
 

 
Editorial - Kendala Tahunan
 
Dalam 4 bulan terakhir biasanya DPW ALFI/ILFA Jawa Timur sering mendapatkan keluhan dari perusahaan anggota yang berhubungan dengan denda atau tambah bayar dari masalah kepabeanan. Lebih unik lagi kalau tidak bisa dikatakan ironik, dasar penetapan denda tambah bayar tersebut adalah hasil post audit 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun yang lalu. Memang ada ketentuan harus menyimpan dokumen atau berkas-berkas yang terkait dengan kepabeanan sampai dengan waktu tertentu.
Anggota ALFI, khususnya yang memberikan pelayanan PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dihadapkan persoalan penetapan nilai pabean yang dikoreksi kembali, pajak dalam rangka impor dan beberapa hal yang terkait dengan prosedural kepabeanan yang berujung pada denda tambah bayar yang kisarannya bisa puluhan juta sampai dengan ratusan juta rupiah. Bukti materiil yang diperiksa oleh pihak kantor kepabeanan adalah berupa dokumen-dokumen, yang realitas fisik dokumen aslinya ada di perusahaan importir sebagai pemberi kuasa pengurusan jasa kepabeanan.
Pertanyaan dasarnya adalah, mengapa sampai diperlukan pemeriksaan ulang atas dokumen yang sudah dinyatakan clear oleh pihak kantor kepabeanan sendiri ? Apakah makna clear belum berarti final walaupun sudah diterbitkan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) ? Apa dasar pemeriksaan kembali (post audit) terhadap dokumen yang dinyatakan clear dan sudah diterbitkan SPPB tidak menyalahi etika dasar / kepatutan dalam proses pemeriksaan ? Demi mendapatkan keadilan yang hakiki, konsistensi dan profesionalitas pejabat kepabeanan dalam pemeriksaan dokumen awal sampai diterbitkan SPPB, apakah tidak perlu diperiksa juga oleh pengawas internal kantor kepabeanan ?
Makna tentang terbitnya SPPB atas suatu dokumen impor, dengan sering terjadinya post audit menjelang akhir tahun, bukankah dokumen itu sudah bersih memenuhi syarat, bersih dan sudah selesai dari seluruh pemeriksaan yang dipersyaratkan, bersih dari semua persyaratan yang harus dibayar atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang ditentukan/ditetapkan oleh kantor kepabeanan. Dari rangkaian proses ini, apakah masih dimungkinkan terjadinya keteledoran dari pejabat kepabeanan sendiri sehingga menyebabkan dilakukan post audit dikemudian tahun. Padahal saat pemeriksaan awal sampai terbit SPPB semua permintaan persyaratan dari pejabat kantor kepabeanan bisa dipastikan akan dipenuhi oleh pihak importir atau PPJK Kuasanya.
Seluruh rangkaian proses pemeriksaan kepabeanan di atas, sebenarnya tidak ada lagi celah kekurangan persyaratan, penghitungan maupun kesalahan dalam penetapan oleh pihak importir atau PPJK Kuasanya. Karena semua prosesnya sudah diarahkan dan dituntun langsung oleh pihak pejabat kepabeanan, pihak importir atau PPJK Kuasanya mengikuti apa saja yang diarahkan oleh pejabat kepabeanan, barang disuruh periksa sebagian atau keseluruhan, barang harus diuji laboratorium, barang harus dibandingkan barang sejenis dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh pejabat kepabeanan pemeriksa barang impor. Importir dan PPJK Kuasanya sami'na wa atho'na kata bahasa Arab, saya dengarkan dan taat melaksanakan perintah, yang penting barang segera clear dan terbit SPPB.
Rangkaian ilustrasi di atas, beberapa tahun kemudian dilakukan post audit, entah pakai methoda random atau memang sudah dilakukan penelitian yang mendalam (in deep investigation) terhadap perusahaan yang ditarget, pihak importir atau PPJK Kuasanya untuk hal ini banyak yang belum paham benar. Hakikat sebenarnya siapa memeriksa siapa ? Arti sebenarnya, pejabat kepabeanan sedang memeriksa hasil pekerjaan pejabat kepabeanan yang sebelumnya, yaitu yang menetapkan dokumen yang sedang diperiksa. Ironisnya dokumen yang diperiksa sebenarnya sudah dinyatakan clear, tapi mengapa masih tidak dipercaya oleh pejabat kepabeanan lainnya. Bahkan hasil pemeriksaannya dinyatakan harus tambah bayar. Loooh...!!!
Mengapa pemeriksaan post audit yang pada hakikatnya adalah memeriksa hasil pekerjaan pejabat kepabeanan sebelum, jika ternyata ada kekeliruan dalam proses pemeriksaan, yang nota bene adalah kesalahan pejabat pemeriksa, mengapa yang kena sanksi justru importir atau PPJK Kuasanya ? Sedangkan pejabat kepabeanan yang memeriksa dan menetapkan barang impor tersebut sudah clear dan terbit SPPB dibebaskan dari sanksi kesalahan putusan penetapan yang dilakukannya ? Akibat tidak adanya keseimbangan perlakuan antara pihak importir atau PPJK Kuasanya dan pihak pejabat kepabeanan yang memeriksa, maka perasaan adanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan selalu bersemayam di benak dan hati importir atau PPJK Kuasanya.
Kesimpulan yang ada di benak PPJK Kuasanya importir, pos audit adalah pemeriksaan dokumen hasil penetapan pejabat kepabeanan sebelumnya tapi yang dipersalahkan adalah PPJK Kuasanya importir. Mengapa bisa PPJK yang dijadikan penanggungjawab kekeliruan “pemeriksaan pejabat kepabeanan” ? Karena yang disasar adalah PPJK yang menjadi kuasa importir, yang diperiksa kasus post audit adalah PPJK, yang bayar denda tambah bayar ya PPJK. Tulisan ini memang membatasi hanya pada peristiwa-peristiwa yang menimpa anggota ALFI/ILFA Jawa Timur, apakah importir kena pemeriksaan post audit tidak termasuk dalam bahasan tulisan ini. Memang diberi kesempatan untuk banding terhadap hasil penetapan post audit, tapi bukan pada persoalan substansi keseluruhan kasus, tapi hanya pada banding terhadap penetapan besaran denda tambah bayar.
Pembayaran denda tambah bayar, Alhamdullilah kalau importir mau tanggung renteng turut membayar denda, yang lebih berat kalau tidak mau tahu karena peristiwa itu sudah lebih dari 2 tahun yang lalu. Bahkan barang impornya sudah habis diperdagangkan. Bisnis PPJK memang membutuhkan adrenalin tingkat tinggi, karena harus siap menjadi pemeran pelengkap penderita. Perlu digagas tambahan klausula dalam Perjanjian Surat Kuasa dari importir ke PPJK, yaitu “Para Pihak (importir dan PPJK) turut menanggung bersama-sama bila dikemudian hari ada pemeriksaan ulang dari pihak kepabeanan” itulah kira-kira substansinya. Semoga importir mau menerima. (guslim-nop'2019)

2020, Pemerintah Akan Integrasikan Program Tol Laut Dengan Platform Digital Trading Barang
SURABAYA (LOGISTICS) : Pada awal 2020 pemerintah berencana mengintegrasikan program Tol Laut dengan platform digital yang melayani jasa pengiriman barang maupun jual beli barang antar pulau.
Hasan Sadili, Kasi Tramper dan Pelayaran Rakyat Subdit Lalu Lintas dan Angkutan Laut Salam Negeri, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub mengatakan keberadaan platform digital seperti Prahu Hub cukup membantu proses pengiriman barang ke Indonesia Timur. Hanya saja, selama ini Prahu Hub banyak melayani pengiriman komersial.
“Kalau untuk pengiriman barang yang subsidi, platform ini belum pernah. Makanya awal 2020 akan kami terapkan, setelah ini kami akan diskusi serius dengan pemilik platform untuk menginformasikan barang yang potensi di daerah-daerah timur,” jelasnya seusai Forum Bisnis Menguak Potensi Bisnis dan Masalah Logistik, Jumat (15/11/2019).
Dia mengakui, program Tol Laut selama 5 tahun ini sudah berjalan tetapi belum optimal. Salah satu tantangan dalam program ini cukup klasik, yakni kapal yang berangkat dari Jawa menuju timur Indonesia belum bisa terisi penuh, dan sebaliknya kapal yang kembali sedikit mengangkut barang.
“Bukan cuma muatan balik yang kosong, bahkan saat berangkat spacenya masih tersedia. Saat berangkat mengangkut 70%, waktu balik hanya di bawah 10%, paling banyak balik hanya 30 kontainer," ujarnya”
Menurutnya, kondisi tersebut terutama terjadi pada daerah terluar, terpencil, dan terisolasi yang memang menjadi tujuan Tol Laut. Apalagi di wilayah tersebut,masih ada hambatan IT sehingga barang/muatan yang potensial di setiap daerah itu tidak terinformasi dengan baik.
“Untuk itu, platform Prahu Hub sekarang sudah punya aplikasi namanya Produk Indo yang akan mempertemukan penjual dan pembeli. Ini akan kami so sialisasikan ke daerah tujuan Tol Laut, dan kami bekerja sama dengan Kemendes,” imbuhnya.
Adapun program Tol Laut tahun ini tercatat ada 20 trayek. Hingga November 2019, realisasi muatan barang melalui program ini baru mencapai 70% dari target 300.000 ton. Rencananya pada 2020, trayek Tol Laut akan ditambah menjadi 21 sampai 24 trayek.
Founder Prahu Hub, Benny Sukamto menambahkan baru-baru ini Prahu Hub mengembangkan platform Produk Indo yang menjembatani proses jual beli barang dalam jumlah besar sehingga ada kepastian muatan kapal pada saat pengiriman.
“Produk Indo ini sudah dilaunching 3 bulan lalu, dan yang sudah masuk itu seperti Indofood yang kelasnya gede, mereka melakukan pengiriman ke timur Indonesia,” katanya.
Benny mengatakan pihaknya akan melakukan promosi dan sosialisasi ke daerah-daerah yang memiliki komoditas potensial untuk dikirim ke Jawa sebagai bahan baku industri, misalnya seperti kopra, cengkeh atau lada.
“Dengan begitu, kapal dari Jawa mengangkut barang seperti produk makanan jadi, ataupun bahan makanan, serta bahan bangunan, dan saat kapal kembali ke Jawa bisa mengangkut komoditas daerah tersebut,” imbuhnya.
-
Presiden Joko Widodo Curigai Adanya Monopoli Dalam Program Tol Laut
Presiden Joko Widodo mencurigai adanya monopoli pengiriman barang melalui tol laut oleh perusahaan swasta.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019) dalam rapat terbatas membahas penyampaikan program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.
Dalam rapat tersebut, Jokowi semula bercerita mengenai program tol laut. Program itu, menurutnya, diapresiasi oleh masyarakat dan kepala daerah seperti bupati dan gubernur. Tol laut, menurut Jokowi, dapat menurunkan harga barang turun sekitar 20 persen-30 persen sehingga inflasi turun hingga separuh.
Dengan demikian, masyarakat dan kepala daerah berharap rute dan frekuensi tol laut itu ditambah. Namun, menurutnya, ada keluhan mengenai program tol laut itu belakangan ini.
"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa. Sehingga harga barang ini ditentukan oleh perusahaan ini. Ini tolong dikejar dan diselesaikan. Saya nggak tahu apakah perlu intervensi dari Menteri BUMN untuk melakukan ini," kata Jokowi.
Paling tidak, menurut Jokowi, harus ada kompetisi dalam pengiriman barang tersebut. Perusahaan swasta tersebut, menurutnya, membutuhkan kompetitor. Jokowi mengatakan tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik sehingga harga barang mejadi turun.
"Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya (harga barang) beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia, ini yang tidak kita kehendaki," kata Jokowi.
Rapat itu diikuti oleh sejumlah menteri antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sebagainya.
-
Kemenhub Indentifikasi Dugaan Potensi Monopoli di Program Tol Laut Pada Wilayah Papua dan Maluku
Kementerian Perhubungan mengidentifikasi potensi monopoli program Tol Laut banyak terjadi di daerah timur seperti Maluku dan Papua.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan temuan itu merupakan hasil rapat evaluasi menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan monopoli dalam penyelenggaraan Tol Laut.
"Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua," katanya dalam siaran pers, Sabtu (21/11/2019).
Menurutnya, pihaknya telah menindaklanjuti pemeriksaan dan evaluasi Tol Laut sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar lebih menyoroti Maluku dan Papua.
Perwakilan dari Kementerian Perdagangan Hamida menuturkan bahwa Tol Laut juga menjadi salah satu tanggung jawab dan tugas Kementerian Perdagangan, yakni sebagai pemonitor kuota muatan.
Dia menilai setiap daerah minimal harus terdapat tiga pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. "Kalau ada satu atau dua itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order," kata Hamida.
Berdasarkan pengamatan, Tol Laut baru bisa menurunkan harga sekitar 10 persen-20 persen dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang.
“Makanya itu kita maunya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang ke situ,” tegas Hamida.
Selama ini, dia juga menilai bahwa Tol Laut berhasil menjaga kestabilan harga. Setidaknya harga tidak sampai melonjak pada Hari Besar Keagamaan Nasional (KBKN) atau terjadi cuaca buruk, sehingga tidak sampai menciptakan lonjakan harga dan tetap stabil.
_
ALFI Jatim Nilai Disparitas Harga Tol Laut Belum Sesuai Harapan Presiden Jokowi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menilai disparitas harga Tol Laut yang belum sesuai harapan Presiden Joko Widodo disinyalir karena angkutan kargo balik yang masih kosong.
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Henky Pratoko mengatakan penyebab dari masih adanya disparitas harga Tol Laut yakni adanya return cargo yang masih belum maksimal.
Dia menjelaskan kejadian return cargo Tol Laut yang kosong sering kali terjadi pada tujuan Papua.
Dia menyebutkan jumlah kargo Surabaya ke Papua selalu penuh tetapi saat kargo kembali dari Papua menuju Surabaya kapal hanya menampung tak lebih dari 1 persen dari total slot kargo di kapal.
Biasanya, paparnya, penerima barang hanya seharusnya menanggung beban ongkos kirim saja akhirnya harus menanggung beban ongkos kirim balik kontainer.
"Waktu kapal balik tidak ada barang atau komoditas yang dibawa sehingga biaya balik tidak tertanggungkan," tuturnya kepada Bisnis.com, Kamis (31/10/2019).
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan potensi komoditas asli Papua serta pulau tujuan lainnya yang bisa dijualbelikan ke luar pulau tersebut. Dengan ada potensi angkutan lain, biaya operasional kapal sebagai alat kirim untuk balik berlayar terbayarkan.
Selain itu, Hengky menilai kurangnya pengawasan pemerintah mengakibatkan adanya harga barang yang masih dijual lebih tinggi pada pulau tujuan meskipun alur return cargo pulau tersebut baik. Hal ini berpotensi trader menjadi pihak yang paling diuntungkan.
"Jadi ongkos angkutnya murah tapi harga dia jual tidak berubah ya sama saja," lanjutnya.
Menurutnya, adanya disparitas harga komoditas tersebut perlu dievaluasi agar dapat diminimalkan adanya salah satu pihak yang mengambil untung sangat tinggi.
Hengky menyarankan agar pemerintah juga memperhatikan pertumbuhan industri di tiap pulau agar return cargo dalam pengiriman kembali terpenuhi.
"Jadi harusnya ada pertumbuhan industri di Papua. Jadi [meskipun] kalau pemda tambah ruang kapal, tambah kontainer tapi pemerintah tidak memperkaya industri di Papua ya pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Di satu sisi harga berangkat murah dan harga balik [tetap] mahal," lanjutnya. (Logistics/bisnis.com/hd)
 


Kadin Indonesia Sebut 3 Hal Utama Yang Mesti Diperhatikan Untuk Jaga Sector Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai terdapat tiga hal utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menjelaskan ketiga hal tersebut yakni menciptakan suasana kondusif, menghindari gejolak tarif dan penegakan hukum yang jelas.
"Pertama, kita harapkan kondisi keamanan dipertahankan tetap kondusif. Selanjutnya juga para pelaku industri jasa tidak membuat gejolak tarif yang akan mempengaruhi arus barang," paparnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/11/2019).
Terkait dengan penegakan hukum, dia meminta kejelasan sehingga tidak ada hambatan-hambatan operasional yang mengada-ada. Contoh konkrit penegakan hukum ini banyaknya otoritas keamanan yang mengurusi transportasi laut. Saat ini, lembaga penegak hukum di laut bisa mencapai lebih dari lima lembaga mulai dari Kepolisian Air, Kesatuan Penjaga Luat dan Pantai, Bakamla, TNI Angkatan Laut hingga Kementerian Kelauatan dan Perikanan.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sektor yang merepresentasikan bisnis transportasi dan logistik tersebut tumbuh 6,63 persen pada kuartal III/2019 dibandingkan kuartal yang sama pada 2018. Adapun secara kumulatif tumbuh 5,9 persen.
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,02 persen secara tahunan yang secara kumulatif masih tumbuh 5,04 persen.
-
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Usulkan Pemerintah Bangun TOD
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia mengusulkan pemerintah membangun transit oriented development (TOD) khusus untuk aktivitas angkutan barang sebagai upaya menurunkan biaya logistik.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menuturkan setelah terpilih kembali sebagai Menteri Perhubungan Budi Karya harusnya langsung tancap gas membenahi sektor logistik dan angkutan barang.
"Harus tancap gas selama ini sedikit disenggol masalah barang, banyak ke penumpang saja. TOD yang dibuat pun untuk orang, contoh MRT, LRT, Commuter, harusnya mulai dipikirkan TOD barang di simpul-simpul logistik di mana terjadi pusat konsolidasi muatan di sana," terangnya kepada Bisnis.com, Kamis (24/10/2019).
Saat ini biaya logistik baru turun 2 persen dari 26 persen ke level 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Padahal, Malaysia dan Thailand sudah pada level 15 persen terhadap PDB.
Menurutnya, keberadaan TOD untuk barang ini dapat menurunkan biaya logistik secara drastis. "Ya semacan tempat dimana terjadinya perpaduan semua jenis transportasi disana truk dan kereta misalnya, truk dan kapal, seperti MRT dan busway," jelasnya,
Selain itu, tempat atau daerah tersebut dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fulfillment, dan sebagainya layaknya pada TOD orang ada fasilitas hotel, dan pusat perbelanjaan.
Dengan demikian, terjadi sinergi antarmoda angkutan barang dan mengurangi biaya logistik. "[Daerah yang cocok] yang bangkitan muatan dan serapan muatan ada di sana, sentra penghasil dan daerah yang padat penduduknya, bisa pabrik, bisa pertanian, pertambangan dan lain-lain," tuturnya.
TOD merupakan konsep kekinian dari pembangunan properti yang dibangun terintegrasi dengan transportasi. TOD menautkan pembangunan simpul-simpul massa seperti tempat tinggal (rumah susun, apartemen), pusat perbelanjaan, hotel dikolaborasikan dengan simpul transportasi seperti busway, stasiun kereta dan terminal.
-
Kemenhub Focus 3 Hal Untuk Turunkan Biaya Logistik
Kementerian Perhubungan akan fokus menurunkan biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, penyelesaian urusan logistik kini telah dibebankan oleh Presiden pada Kemenhub. Dengan demikian, sejumlah langkah akan dia lakukan.
Saat ini, biaya logistik Indonesia berkisar 24 persen terhadap PDB, jumlah tersebut jauh dari target 2019 yang diharapkan dapat mencapai 16 persen dalam cita-cita Sistem Logistik Nasional (Sislognas).
"Ada tiga hal yang dilakukan, di laut saya minta petakan barang-barang yang dari Jakarta itu tujuannya ke mana, ke China, Eropa, atau Amerika. Karena apa, kalau barang itu kita tahu di situ, maka kita bisa kerja sama dengan operator untuk memberikan substitusi [pelayanan pengiriman]," jelasnya, Rabu (23/10/2019).
Dia mengatakan Indonesia kalah dari Singapura dalam urusan logistik laut terutama karena frekuensi kapal dari dan menuju Singapura yang tinggi. Frekuensi tinggi ini membuat semakin banyak orang yang menggunakannya dan semakin murah pula ongkos yang diberikan.
"Nah kita mau seperti itu, kalau kita petakan baru bisa kita buat. Minggu lalu kan sudah ada yang dari Korea [kapal datang]. Nah itu yang harus ditingkatkan, itu [logistik] yang keluar," terangnya.
Langkah kedua, Budi Karya akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan logistik dari sisi regulator seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Kementerian Perdagangan untuk mempercepat aktivitas supply chain atau mata rantai.
"Saya akan ketemu dengan bea cukai, saya akan kasih pin point, kalau 3 hari ada di pelabuhan, apa masalahnya. Nah, kita mau bicara dengan bea cukai kita selesaikan, dengan perdagangan kita selesaikan," katanya.
Terakhir, dia akan memastikan aktivitas dari pelabuhan hingga ke pergudangan itu bagaimana, apa saja yang menjadi kendalanya.
"Apakah mereka lebih senang di gudang yang di pelabuhan atau apa, karena sekarang yang selama ini hari Sabtu Minggu tidak buka [pelabuhan], sekarang sudah buka," tuturnya.
Menurutnya, aktivitas logistik menggunakan perkeretaapian masih membutuhkan waktu untuk dapat ditingkatkan. Budi Karya akan fokus terlebih dahulu pada aktivitas logistik melalui truk. Alasannya, aktivitas truk acap terjadi penumpukan truk di ruas-ruas jalan terutama dekat pelabuhan.
Dia menginginkan agar truk-truk ini dapat lebih berdaya guna dan utilisasinya menjadi lebih baik.
"Saya baru bicara truk saja, karena truk itu kalau kita buat Sabtu Minggu tidak ada [pengiriman barang], dia mengumpul aktivitasnya di Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi seminggu cuma sekali [pengiriman] dia, kalau Sabtu, Minggu [ada kapal merapat di pelabuhan] dia [truk] jadi dua kali, dia tidak menumpuk," ungkapnya.(Logistics/ bisnis.com/hd)

Kemenhub Harapkan Pelibatan Starup Bisa Optimalkan Jasa Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan mengharapkan pelibatan bisnis rintisan perusahaan aplikasi daring dapat mengoptimalkan pengiriman logistik terutama program Tol Laut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan kerja sama dengan perusahaan aplikasi daring seperti Gojek dan Grab, dapat mengoptimalkan program Tol Laut, khususnya dalam rangka menurunkan disparitas harga barang antarwilayah di Indonesia.
Menurutnya, melihat modal bisnis aplikasi transportasi sangat relevan dengan keinginan untuk menghilangkan disparitas harga di Indonesia bagian timur khususnya.
"Alangkah indahnya kalau proses bisnis ini bisa diterapkan di barang-barang Bulog itu sehingga menjadi simpel karena teknologinya ada, pemainnya ada kita tinggal mengintegrasikannya untuk distrbusi barang-barang tersebut bisa menggunakan Tol Laut," katanya, Kamis (7/11/2019).
Lebih lanjut, dia menyatakan agar para pengemudi ojek online bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjadi distributor beras atau gula. Hal tersebut bertujuan agar barang-barang logistik seperti beras, gula dan sebagainya dapat terdistribusi secara merata.
Menhub meminta semua aplikator dapat memberikan peran tambahan kepada para pengemudi ojek online tersebut.
_
Kemenhub Sebut 75% Arus Logistic Masih Lewat Jalur Darat
Kementerian Perhubungan menyatakan ada selisih pagu kebutuhan dan pagu alokasi anggaran Ditjen Perhubungan Darat 2020 yang mencapai Rp6,9 triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menuturkan selisih itu diharapkan dapat diisi oleh investasi swasta.
"Selisih inilah yang dapat berpotensi dikerjasamakan dengan badan usaha atau swasta," katanya dalam keterangan pers, Kamis (7/11/2019).
Menurutnya, Kemenhub akan terus mendorong peran serta investasi BUMN, swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah.
Budi menambahkan pembangunan infrastruktur yang terfokus pada pengembangan transportasi darat berguna untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini merupakan rencana strategis Ditjen Perhubungan Darat pada 2020-2024, yakni dengan melakukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek pembangunan transportasi darat. Proyek itu seperti Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), revitalisasi Terminal Tipe A, serta pembangunan pelabuhan penyeberangan.
Proyek kerja sama ini tidak lepas dari dorongan pemerintah untuk merealisasikan program Nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah pedesaan serta untuk memastikan infrastruktur tetap dibangun walaupun dengan keterbatasan APBN,” jelasnya.
Saat ini, dia telah menggelar acara investor gathering dan kunjungan ke beberapa negara untuk menggaet calon investor yang tertarik terhadap aset milik Ditjen Perhubungan Darat.
"Ada sebanyak 127 Terminal Tipe A, 134 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, BPLJSKB, dan 3 Pelabuhan Penyeberangan yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama," urainya.
Proyek KPBU untuk Terminal Tipe A rencananya akan dilakukan sementara bagi wilayah Jawa Tengah, sementara 3 pelabuhan penyeberangan yang disebutkannya ada di wilayah Klademak, Batanta, dan Salawati yang ada di Provinsi Papua Barat.
Dia menambahkan bahwa peran Ditjen Perhubungan Darat juga berguna untuk mendorong segi logistik karena 75 persen pergerakan sektor logistik menggunakan transportasi darat.
-
KA Logistik Diharapkan Dapat Menjangkau Kawasan Industri dan Areal Pelabuhan
Dalam mengoptimalkan fasilitas Kereta Api (KA) sebagai distribusi logistik utama, Pemerintah Jawa Tengah disarankan untuk menghubungkan jalur KA dengan pelabuhan dan kawasan-kawasan industri.
Setijowarno, dosen Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesi (MTI) Djoko, berpendapat untuk memaksimalkan KA sebagai alat distribusi logistik utama, pemerintah harus mendesain akses hingga pelabuhan.
“Akses ke Pelabuhan Tanjung Emas sampai sekarang belum selesai. Itu dulu yang harus dibereskan. Perlu peran Pemda juga, karena itu lahan pemerintah yang dipakai masyarakat. Bahkan, bisa saja nanti KA juga menjadi akses ke Pelabuhan Kendal,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/10/2019).
Di sisi lain, selain mengandalkan jalur melingkar, desain jalur KA juga harus mencakup kawasan-kawasan industri, seperti Kendal dan Brebes. Akses ke Kendal bisa menjadi perpanjangan dari Stasiun Mangkang, Semarang, sedangkan Brebes perpanjangan jalur dari Stasiun Tanjung.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kawasan industri Kendal direncanakan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 4.500 hektare (ha) pada 2019. Adapun, pengembangan Kawasan Industri Brebes berpotensi mencapai 6.700 ha.
Untuk mendukung sisi logistik, sambung Djoko, pemerintah dan KAI pun harus menentukan titik-titik pelabuhan darat atau dry port sebagai area pergudangan. Dengan demikian, seluruh operasional logistik terhubung dengan jalur KA.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menyebutkan kelengkapan infrastruktur di Jateng menarik minat pebisnis untuk investasi dan mendorong kegiatan industri. Namun, salah satu problem yang dihadapi ialah moda angkutan logistik atau barang yang masih mengandalkan jalan raya dan tol.
Idealnya rantai logistik untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar dari jalan raya dipindahkan ke rel KA. Jadi, jalur jalan raya khususnya Pantai Utara Jawa (Pantura), hanya untuk kendaraan logistik kelas ringan dan penumpang.
Jateng sebetulnya memiliki kelebihan dibandingkan provinsi lain, yakni memiliki sistem jalur KA yang melingkar (loop), sehingga menghubungkan sisi utara, timur, selatan, barat. Selain itu, jalur tersebut sudah dobel trek.
“Yang saya belum berhasil itu, rantai logistik di jalan raya dipindahkan ke rel, dan kemudian sampai pelabuhan. [Logistik besar] tidak lagi masuk Pantura, karena lama-lama habis sudah jalurnya terpakai,” tuturnya.
Oleh karena itu, sambungnya, Pemprov Jateng akan mencoba mendorong penggunaan KA logistik agar dapat lebih optimal. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Dukung Penuh Pelabuhan Benoa Jadi Pelabuhan Pariwisata dan Green Port
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan mendukung Pelabuhan Benoa, Bali menjadi pelabuhan berkonsep hijau yang mendukung pariwisata dan aktivitas logistik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dukungan pengembangan Pelabuhan Benoa yang mengedepankan konsep 'hijau' agar pelabuhan itu lebih ramah lingkungan.
"Kemenhub memberikan support penuh kepada Pelindo III dan Pemprov Bali untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa. 51 persen lahannya dibuat green seperti hutan kota, dan 49 persen itu untuk yang lain itu untuk cruise, curah cair, perikanan dan kontainer," katanya dalam keterangan, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, pelabuhan tersebut berguna untuk pariwisata sekaligus aktivitas logistik.
Pelabuhan Benoa merupakan infrastrukur terpenting bagi pengembangan pariwisata di Bali khususnya untuk wisata yang menggunakan kapal-kapal pesiar.
Dengan adanya pengembangan Pelabuhan Benoa, lanjutnya, kapal cruise bisa bersandar dengan mudah di pelabuhan itu. Dengan begitu, turis mancanegara dapat menikmati indahnya Bali dengan akses yang mudah.
“Hampir setiap bulan, dua kali kapal cruise datang ke sini dengan membawa penumpang lebih dari 1.000 orang. Bayangkan kalau itu datang sebulan dua kali berarti ada lebih banyak lagi turis yang datang kesini dan ini perlu ditangani dan dimanfaatkan dengan baik karena bisa meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan konsep dan desain Pelabuhan Benoa telah disetujui.
"Kita sudah bahas secara mendalam dengan Pelindo III, semua desainnya sudah kita setujui sesuai dengan harapan kita dan desainnya sudah final, sudah saya tandatangan dan masyarakat sudah mendukung karena ramah lingkungan," kata Wayan.
Pelabuhan Benoa mempunyai empat dermaga yaitu, Dermaga Selatan, Dermaga Timur, Dermaga Barat Selatan dan Dermaga Barat Utara.
Pelabuhan Benoa mempunyai terminal penumpang domestik dengan luas 752 m² dan terminal penumpang internasional denga luas 1.014 m². Ditargetkan pengembangannya akan rampung pada 2023.
_
Menhub Tinjau Pelabuhan Benoa
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pelabuhan Benoa di Denpasar Bali, Jumat (15/11/2019) pagi.
Menhub menilai bahwa pelabuhan Benoa akan menjadi peluang meningkatkan pariwisata dari kunjungan kapal pesiar atau cruise.
“Tiap bulan, biasanya ada dua kapal cruise yang sandar. Satu kapal sekitar 1.000 penumpang lebih, jika dua kali ke sini berarti ada 2.000 lebih ditambahkan awak kapalnya,” katanya.
Dengan tingginya potensi tersebut, Kemenhub bersama pihak terkait akan saling berkoordinasi untuk meningkatkan kualitas profesionalisme pelayanan terhadap wisatawan.
“Pelindo III sudah mempersiapkan dermaga dan pelayanan yang baik. Harapannya kita akan melakukannya lebih profesional sehingga Bali sebagai destinasi wisata semakin hebat," tuturnya.
Menhub juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang melakukan penataan kawasan Benoa dengan rasio 51 persen hutan kota dan 49 persen untuk lainya seperti cruise, kargo, perikanan dan kontainer.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan konsep tata ruang baru tersebut merupakan hasil kesepakatan yang sesuai harapan bersama Pelindo III dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Semua desainnya sudah kita setujui sesuai dengan harapan kita dan desainnya juga final, sudah saya tanda tangani. Sudah dipublikasikan juga ke masyarakat dan masyarakat juga mendukung konsep baru ini," ungkapnya.
-
PT Pelindo III Lanjutkan Proyek Rekonfigurasi Pelabuhan Benoa
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) siap melanjutkan pengerjaan penataan ulang Pelabuhan Benoa, Bali dengan desain yang baru. Pengerjaan proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2023.
Adapun, kebijakan penataan ulang Pelabuhan Benoa, Bali, awalnya sempat menimbulkan permasalahan berkepanjangan. Namun, persoalan tersebut saat ini berhasil diselesaikan dengan tuntas usai konsep awal desain Dumping I dan Dumping II Pelabuhan Benoa dilakukan perubahan secara total total.
Konsep baru penataan Pelabuhan benoa tersebut diperoleh dari masukan dan usulan sejumlah pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar hingga kelompok-kelompok masyarakat.
Kesepakatan konsep baru penataan ulang Pelabuhan Benoa tersebut tertuang dalam rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pelindo III di Denpasar, 2 November 2019.
Dalam desain baru tersebut, sebagian besar lahan diperuntukkan bagi hutan kota, sedangkan sebagian lagi diperuntukkan bagi kawasan pengelolaan energi, industri perikanan, dan instalasi IPAL.
“Kawasan hutan kota akan menjadi salah satu paru-paru Bali, sedangkan sebagian lagi diperuntukkan bagi terminal energi, yang menyuplai kebutuhan avtur untuk Bandara Ngurah Rai dan BBM di Pelabuhan Benoa,” kata Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2019)
Sementara itu, Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster mengaku mengawal secara langsung perubahan konsep penataan ulan Pelabuhan Benoa tersebut. Hal tersebut menurutnya, dilakukan agar dapat mengakomodasi kepentingan banyak pihak.
“Penataan ulang Pelabuhan Benoa ini prosesnya panjang. Sampai empat kali perubahan sampai dengan desain final. Perubahan desain ini saya yang mengawal langsung, sehingga menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bali. Termasuk penyediaan lapangan khusus untuk upacara keagamaan seluas satu hektare,” katanya.
Koster juga meminta kepada Pelindo III agar lapangan untuk upacara Melasti sudah dapat diselesaikan pada akhir Februari 2020. Hal itu diperlukan agar lapangan tersbeut dapat digunakan sebagai tempat upacara peringatan Nyepi tahun 2020 mendatang.
Selain itu, Koster juga meminta Pelindo III berkoordinasi dengan para ahli lingkungan dan tanaman dari Universitas Udayana dan ahli dari BMKG, selain dari IPB Bogor yang selama ini sudah berjalan, sehingga hutan kota itu nantinya sesuai dengan ekosistem kawasan tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyambut baik tuntasnya desain pengembangan Pelabuhan Benoa tersebut.
“Apabila Pemerintah sekarang mengembangkan 10 Bali Baru, Bali yang asli sekarang bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Dalam desain yang baru, Pelindo III membangun terminal di Dumping I dan Dumping II dengan luas kurang lebih 70 hektare, di mana 51% lahan yang telah selesai direklamasi. Adapun, 13 hektare area di Dumping I dan 23 hektare di Dumping II akan ditanami berbagai jenis pohon seperti cemara udang, jempiring, cemara laut, sawo kecik, kelapa gading, asoka, dan sebagainya. Sementara sisa 49% lahan akan dimanfaatkan untuk membangun dermaga perikanan, cold storage, fasilitas IPAL, dan lain sebagainya.
-
ATLI Dukung Pengembangan Pelabuhan Benoa
Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Bali mendukung penuh rencana pengembangan pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh Pelindo III.
Sekjen ATLI Bali Nyoman Sudarta mengatakan, dukungan tersebut diberikan karena dalam arah pengembangan yang dikeluarkan oleh Pelindo III zona perikanan menjadi salah satu fokus tujuannya.
Menurutnya, salah satunya melalui perluasan kapasitas dermaga kapal akan dilakukan di lokasi dermaga lama dengan tujuan untuk mempermudahkan aktivitas parkir kapal.
"Jadi sebelumnya hanya mampu menampung sekitar 300, kedepan diharapkan mampu menampung lebih dari angka itu," ujarnya saat ditemui di kantornya Senin (16/9/2019).
Dirinya berharap rencana pengembangan pelabuhan tersebut semakin mendorong peningkatan aktivitas perikanan peningkat
terutama kegiatan ekspor hasil tangkapan ikan, mengingat lokasi pelabuhan Benoa yang sangat strategis berdekatan dengan bandara Ngurah Rai Bali.
Sudarta menyebut, investasi yang dilakukan sejak lama dan dalam waktu panjang oleh anggota ATLI juga menjadi alasannya. saat ini ada ratusan anggota ATLI yang memanfaatkan pelabuhan Benoa sebagai aktivitasnya.
"Jadi tidak ada alasan bagi kami (ATLI) untuk tidak mendukung pengembangan pelabuhan ini, karena sangat bermanfaat. Hanya saja, dengan pengembangan tersebut diharapkan tidak membuat harga sewa lahan semakin mahal," jelasnya.
Seperti yang diberitakan Bisnis Indonesia sebelumnya, Pelindo III melakukan pengembangan kawasan di pelabuhan Benoa untuk mendukung beberapa zona aktivitas perekonomian diantaranya zona pariwisata, perikanan dan pusat pengisian bahan bakar seperti avti.
Sesuai dengan rencana, dumping satu yang terletak di sektor barat kawasan pelabuhan akan dibangun dermaga untuk mendukung marina hub. Sementara di lokasi dumping dua akan difokuskan pembangunan tempat avtur bandara, kilang minyak dan perluasan peti kemas. (Logistics/Bisnis.com/hd)

Kemenhub Sepakati 2 Perjanjian Internasional Tentang Transportasi Udara ASEAN
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan menyepakati dua perjanjian internasional terkait transportasi udara dalam rangkaian Pertemuan Asean Senior Transport Official Meeting (STOM) ke-48 dan Asean Transport Ministers (ATM) Meeting ke-25
Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan perjanjian yang ditandatangani yaitu Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on Air Transport Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa) dan Protocol 3 on Expansion of Fifth Freedom Traffic between ASEAN and China of the Asean-China Air Transport Agreement (Protokol 3 mengenai Pengembangan Hak Angkut Kelima Antara Para Pihak).
"Selain melakukan penandatanganan terhadap dua perjanjian internasional di bidang transportasi udara, juga mengadopsi beberapa peraturan lainnya bersama negara anggota Asean," kata Djoko dalam dalam keterangan resminya, Jumat (15/11/2019).
Dia menambahkan dalam perjanjian pertama, Asean Master Plan akan diharmonisasi dengan ICAO Global Air Navigation Plan ANP 2019 yang terbaru. Hasilnya akan mengubah judul menjadi Asean Air Navigation Plan.
Sementara pada perjanjian kedua, Indonesia dalam proses perubahan poin dari Mataram ke Makassar. Adapun, saat ini China masih melakukan koordinasi internal dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
Pada pertemuan tersebut juga terdapat beberapa dokumen yang disepakati untuk diadopsi oleh anggota Asean, yakni Kualifikasi Perangkat Pelatihan Simulasi Penerbangan (FSTD) dari Pengaturan Pengakuan Bersama tentang Lisensi Kru Penerbangan; Implementasi dari Kerangka Kerja untuk AFAMT dan rencana aksinya; Transportasi Multimoda; ASEAN Green Ship Strategy; Inisiatif Baru di bawah Kemitraan Transportasi ASEAN-Jepang (AJTP); dan Pelatihan Perencanaan Implementasi Sistem Satelit Navigasi Global.
Selain itu juga Penelitian Bersama tentang Pemeliharaan Jembatan untuk Koridor Lintas-Batas ASEAN; Perpanjangan Pelatihan Operator VTS; Peningkatan Aksesibilitas ke Angkutan Umum untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia; dan Bukti Konsep (PoC) tentang Solusi TIK untuk pengendalian Kendaraan yang berlebih muatan.
-
Indonesia Tuan Rumah CACPPFO
Indonesia kembali menjadi tuan rumah Konferensi CACPPFO (China ASEAN Conference on People to People Friendship OrganizationAsia-China People to People Friendship Organization) yang akan diselenggarakan 10-12 November 2019, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Ketua Lembaga kerjasama ekonomi, sosial dan budaya Indonesia-Tiongkok (LIT) Sudrajat menerangkan, Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah CACPPFO yang ketiga pada tahun 2008.
“Konferensi ini dilaksankan setiap dua tahun sekali, dan tahun ini adalah tahun yang ke-12. Indonesia adalah menjadi tuan rumah yang kedua kalinya, kalau dulu tahun 2008," ungkap Sudrajat, Kamis (7/11/2019).
LIT sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 1992 adalah sebagai tonggak sejarah pencairan hubungan diplomatik antara Indonesia dan China. Karena hal tersebut maka, lembaga ini diamanahkan menjadi penyelenggara konferensi tersebut.
Dengan demikian, Sudrajat menyatakan bahwa maksud dari kongres ini, adalah untuk mengambil sikap-sikap, kegiatan-kegiatan dan program dalam rangka mempromosikan hubungan kemasyarakatan di 10 negara Asean dengan China.
"Jadi people to promote, poeple to friendship within Asean and China. Jadi kita mempromosikan hubungan pople to people antara rakyat, Indonesia dengan rakyat Asean plus China," terangnya.
Dalam konferensi tersebut bakal dilakukan pertemuan investasi diberbagai sektor serta pertukaran kesenian dan kebudayaam antar negara.
"Sehingga 11 negara ini, manusianya bukan pemerintahnya, melakukan pengembangan-pengembangan ekonomi dan sosialbudayanya," sebutnya.
Lebih lanjut, konferensi CACPPFO ke-12 itu bakal dihadiri 91 perwakilan dari 11 negara serta ratusan investor dan atau pengusaha dalam dan luar negeri. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal membuka acara konferensi tingkat internasional tersebut."Kita mengharapkan nanti dalam konferensi di Bandung, itu betul-betul bisa menghasilkan kesepakatan bersama untuk apa yang kita kerjakan dua tahun sampai 10 tahun yang akan datang," pungkasnya.
-
Jokowi Harapkan Kawasan ASEAN Bekerjasama Dalam Hadapi Kompetisi dan Rivalitas Kawasan
Presiden Joko Widodo meng apresiasi dukungan yang diberikan negara-negara Asia Timur terhadap Asean Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) karena pada KTT Asean yang dilaksanakan pada Juni 2020 telah disahkan.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara pada KTT ke-14 Asia Timur yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Senin (4/11/2019).
“Outlook ini penting dalam menyikapi dinamika geopolitik dan geostrategis di kawasan. Outlook ini juga penting untuk mengubah tantangan rivalitas dan kompetisi menjadi kerja sama dan kolaborasi,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis oleh Sekretariat Presiden.
Presiden juga menjelaskan bahwa fokus outlook pada empat area kerja sama yaitu maritim, konektivitas, SDGs, dan ekonomi.
“Saya juga akan mengapresiasi apabila dukungan yang sama dapat diberikan bagi pelaksanaan kerja sama yang ada dalam outlook,” tutur Kepala Negara.
Oleh karenanya, Presiden mengingatkan bahwa Infrastruktur dan konektivitas adalah prasyarat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Infrastruktur dan konektivitas juga menjadi pemantik terciptanya pusat pertumbuhan baru di kawasan.
Infrastruktur dan konektivitas di Indo-Pasifik adalah satu dari dua usulan Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi ketika berbicara pada KTT ini.
Usulan lainnya adalah kerja sama penanganan limbah B3 dan sampah plastik.
Dalam ke sempatan itu, Presiden me nyampaikan bahwa Indonesia berencana me nyelenggarakan Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada tahun 2020.
“Forum ini diharapkan dapat mendukung investasi dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas dengan lebih efektif dan efisien,” kata Presiden.
Dalam pandangan Presiden, kerja sama ini terbuka dan inklusif melibatkan negara yang berminat dan kerja sama konkrit seperti ini, bukan saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tapi juga untuk mempertebal strategic trust antara negara di kawasan.
“Saya berharap pemerintah, sektor swasta negara-negara di kawasan Asia Timur dan organisasi internasional di kawasan dapat berpartisipasi dalam forum ini,” ucap Kepala Negara. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pelindo I Gandeng Investor Belanda dan Cina Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung
Dua investor tersebut yakni Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.
Ketiga pihak telah menandatangani head of agreement (HoA) pada Kamis (14/11/2019) di Kementerian Pehubungan Jakarta.
Penandatanganan HoA dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I Dian Rachmawan, Direktur PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia Andre G.F. Toet yang mewakili Port of Rotterdam Authority, dan Presiden Direktur Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.
Pengembangan Pelabuhan Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung dicanangkan akan menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia termasuk untuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.
“Penandatanganan HoA antara Pelindo 1, Port of Rotterdam Authority, dan Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd. bertujuan untuk bekerja sama dalam membangun proyek pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri yang letaknya berada di Kabupaten Batubara,” kata Direktur Utama Pelindo I Dian Rachmawan.
Menurutnya, dengan penandatanganan HoA, Pelindo I berharap agar makin banyak kargo yang akan masuk melalui Kuala Tanjung Multipurpose Terminal, serta mampu mempercepat pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan pelabuhan sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah maupun nasional.
“Pelindo I akan terus berupaya mewujudkan visi menjadi gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global dengan mewujudkan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional,” kata Dian.
Proyek pengembangn tersebut terdiri atas empat fase. Fase pertama adalah pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal yang telah aktif sejak 24 April 2019 lalu, fase kedua yakni pembangunan kawasan industri dengan luas 3.400 hektare, fase ketiga pelabuhan hub, serta fase keempat yakni kawasan urban.
-
Pemerintah Kaji 7 Pelabuhan Super Hub Nasional
Pemerintah sedang mengkaji satu pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai super hub guna melayani pelayaran langsung dari dalam ke luar negeri.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tujuh pelabuhan hub yang bakal memiliki layanan pelayaran langsung atau direct call. Ketujuh hub tersebut antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong.
"Hari ini belum semua pelabuhan itu punya direct call. Dari tujuh ini, kami akan menentukan mana yang bisa menjadi super hub," katanya saat menghadiri pameran Indonesian Transport Supply Chain and Logistics 2019, Rabu (16/10/2019).
Menurutnya, pelabuhan yang layak menjadi super hub harus memiliki banyak direct call. Namun, enam pelabuhan sisanya harus berupaya menambah direct call agar bisa menjadi hub internasional yang sebenarnya.
Selain itu, lanjutnya, pelabuhan tersebut harus memiliki dimensi minimal panjang dermaga 300 m dengan kedalaman 12 m untuk mengakomodir kapal berkapasitas 3.500 TEUs. Guna mewujudkan efisiensi, Tanjung Priok dan Tanjung Perak diharapkan dapat mengakomodasi dua unit kapal 3.500 TEUs.
Bambang berpendapat kapal yang beroperasi harus yang nemiliki kapasitas besar. Jadi pelabuhan harus didesain yang benar, sehingga bisa mengakomodir mother vessel.
Menurutnya, semakin banyak direct call yang dilayani oleh tujuh pelabuhan hub tersebut, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap Singapura saat hendak melakukan ekspor ke negara lain. Saat ini, seolah-olah ekspor hanya dilakukan ke Negeri Singa karena semua pengapalan melewati negara tersebut terlebih dulu.
Perlu adanya upaya untuk mendorong efisiensi rute pelayaran dengan menciptakan rute looping. Melakukan aktivasi rute pendulum melalui aliansi strategis jaringan pelayaran.
Kendati demikian, kata Bambang, setiap pelabuhan hub harus terintegrasi dengan kawasan industri maupun menyediakan konektivitas yang memadai. Harapannya, terjadi konsolidasi kargo pada pelabuhan hub.
Dia menuturkan harus dilakukan pengembangan hinterland terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas. Pengembangan kawasan dengan luas wilayah minimal 500 Ha berjarak kurang dari 25 km ke pelabuhan.
"Jangan seperti yang terjadi di Kalimantan, banyak pelabuhan cepat selesai, tetapi pemda terlambat membangun jalan. Kategori jalan hanya kelas sedan, padahal harusnya untuk truk, akibatnya sedikit yang pakai pelabuhan," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)