Logistics Journal Nomor : 213 / Oktober  2019
Cover Logistik Oktober 2019
 

Editorial - DISRUPSI INFORMASI
Informasi adalah suatu kata yang menjadi dasar perubahan dari berbagai hal. Mulai yang berhubungan dengan bisnis, politik, pemasaran, hukum, dunia hiburan, bahkan kebijakan suatu pemerintahan terkait bagaimana mengelola ragam dan sifat dari informasi yang ada. Kekeliruan mengelola informasi akan berdampak pada ketidakpercayaan, keterbelakangan persepsi, apriori, perpecahan sosial-budaya, bahkan terakhir adalah bisa terjadi konflik sosial. Demikian pula sebaliknya penyajian informasi yang tepat waktu, sasaran dan tempatnya, maka akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pengguna informasi tersebut.
Disrupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang tercabut dari akarnya, pemaknaan secara populer disrupsi adalah perubahan yang mendasar dan fenomenal. Disrupsi informasi lebih nampak setelah berkembang pesatnya pemanfaatan internet sebagai sarana penyebaran, penggalian dan penggunaan informasi. Melalui internet informasi tidak lagi berupa fisik yang nampak wujudnya, seperti kertas bertulisan, berupa undangan, pengumuman, peraturan, edaran, koran, majalah, buletin dan lain sebagainya. Informasi sudah berubah wujud dari nampak fisik menjadi nampak di layar tampilan (screen display) perangkat komputer, smartphone atau tablet gadget.
Perangkat yang mampu menggali, mengolah, memilah dan menyebarkan informasi semakin hari semakin canggih, khususnya saat era digitalisasi diberlakukan di semua lini kehidupan manusia. Awal tahun 1998-an DPW GAFEKSI/INFA Jawa Timur awal memiliki perangkat komputer, sekaligus menggunakan fasilitas internet dengan teknologi dial-up. Sejak itu undangan untuk anggota memakai fasilitas facximile yang ada diperangkat desktop komputer selain tetap pakai facsimile. Karena anggota ada yang komplain tidak menerima undangan, maka kami bisa membuktikan bahwa bukti pengiriman undangan melalui facsimile sudah terkirim.
Informasi melalui bentuk-bentuk pertemuan fisik pengurus dan anggota sudah menjadi agenda rutin tahunan, seperti Dialog Anggota, penyuluhan perpajakan, sosialisasi peraturan baru atau rapat khusus untuk membahas kasus-kasus yang menimpa anggota. Tahun 2001 dimulai pencetakan media berupa buletin atau jurnal, awalnya bernama Warta GAFEKSI kemudian berubah Journal GAFEKSI akhirnya menjadi Journal ALFI. Media ini dibagikan gratis kepada anggota, berisi berita aktual di seputar dunia usaha forwarder, kegiatan DPW ALFI/ILFA Jawa Timur dan berita photo.
Di akhir tahun 1998 dimulai membangun dan meluncurkan web site www.gafeksi.or.id sebelum DPP GAFEKSI memiliki web site. Tujuannya adalah suatu bentuk upaya komunikasi interaktif antara anggota dengan pengurus melalui pertukaran informasi dan data yang dibutuhkan anggota dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun animo anggota untuk memanfaatkan web site tersebut kurang maksimal dilihat dari jumlah kunjungan yang masuk sebagian besar justru bukan anggota tapi para calon shipper yang membutuhkan jasa anggota.
Informasi di kalangan anggota ALFI mulai memanfaatkan secara maksimal digitalisasi data, saat mulai menggunakan mailinglist dalam pengiriman undangan untuk anggota, informasi peraturan-peraturan baru dan sebagainya. Puncaknya penggunaan WhatsApp yang semakin memudahkan, maka dibuat WhatsApp Group (WAG) ALFI JATIM yang anggotanya semakin bertambah sesuai dengan keanggotaan ALFI JATIM yang juga bertambah. Hadirnya WAG telah banyak membantu dalam banyak hal yang terutama arus informasi sangat dinamis, mulai saling membantu info tentang pekerjaan, kasus-kasus hambatan di lapangan usaha sampai saling menginformasikan undangan, peraturan dan sebagainya.
Khusus untuk kasus-kasus yang menghambat kinerja teknis usaha anggota di lapangan, memang banyak kategori, mulai dari kasusnya sendiri, keterkaitan dengan instansi dalam menyelesaikan hambatan, tingkat kerjasama dari anggota dengan asosiasi dan instansi yang menghambat. Secara umum, anggota yang mengalami kasus inginnya segera mendapatkan penyelesaian, tentunya menjadi kewajiban asosiasi untuk segera membantu penyelesaian.
Upaya bantuan yang dilakukan oleh pengurus yang incharge di WAG sudah menjalankan fungsinya dengan batas-batas kemampuannya. Selama ini ada kategori kasus yang sifatnya permanen, artinya selalu muncul dan tidak pernah ada penyelesaian dan dimaklumi anggota, karena hanya memperlambat waktu layanan. Contoh system down. Namun ada kasus yang menyebabkan kerugian finansial secara langsung menimpa anggota, kasus seperti ini butuh treatment tidak mudah. Karena harus komunikasi intens dengan instansi yang menyebabkan “kerugian”. Bisa diselesaikan di instansi setempat, ada yang butuh penyelesaian instansi pusat bahkan ada yang melalui lembaga peradilan.
Artinya, penyelesaian kasus per kasus tidak bisa selalu dapat diselesaikan secara cepat dan final di instansi setempat, bisa selesai kalau kasusnya masalah teknis, kekurangan orang, kekurangan peralatan, jam pelayanan yang perlu ditambah. Tapi jika kasusnya terkait kebijakan yang berada di instansi pusat atau terkait kesalahan system yang kewenangan mengubahnya dari pusat. Maka upaya penyelesaiannya berjenjang pula mengikuti hirarki di internal ALFI dan hirarki din instansi yang bersangkutan. Panjang dan terlalu ama, memang benar ada rantai birokasi yang harus dilalui.
Hadirnya disrupsi informasi ini, menyebabkan semuanya ingin serba cepat. Demikian pula jika ada kasus yang menimpa anggota juga inginnya cepat selesai. Kalau tida cepat selesai, pengurus dianggap tidak becus dalam menyelesaikan kasus, bahkan bisa jadi bahan bully atau bergunjing di WAG lainnya. Itulah sebuah realitas dari disrupsi informasi yang ada.
Apapun kebutuhan dan kepentingan anggota wajib pengurus asosiasi memenuhi secara optimal, demikian pula anggota berhak untuk mengkritik dan memberikan pendapat sekaligus wajib mengikuti prosedur pelaporan kasusnya. Karena bukti percakapan di WAG belum bisa dijadikan alat bukti. (guslim-okt'19)


 


Level Resiko Jasa Kepelabuhanan Nasional Meningkat
JAKARTA (LOGISTICS) : Level risiko jasa kepelabuhan nasional dinilai meningkat, seiring dengan tingginya gap kepemilikan status badan usaha pelabuhan dengan realisasi konsesi pelabuhan.
Pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menjelaskan memang jasa kepelabuhanan nasional meningkat level resikonya, baik resiko usaha, resiko teknis, resiko operasional plus resiko regulasi.
"Tingginya resiko itu mungkin yang menjadikan tingginya gap kepemilikan status BUP [Badan Usaha Pelabuhan] dengan realisasi konsesi atau dengan kata lain ada persoalan sekaligus hambatan dalam investasi jasa kepelabuhanan," paparnyasaat dihubungi Bisnis.com, Rabu (9/10/2019).
Menurutnya, perlu ditelisik lebih dalam apakah potensi bisnis pelabuhan masih lebih besar daripada potensi resikonya atau jangan-jangan sebaliknya, potensi risiko yang lebih besar. Saut khawatir potensi risiko bisnis pelabuhan saat ini yang lebih besar daripada potensi bisnisnya itu sendiri.
Di sisi lain, lanjutnya, jumlah operator pelabuhan juga semakin bertambah signifikan dalam 5 tahun belakangan ini, khususnya di wilayah pantai Utara Jawa.
"Baik di Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semakin menguat tingkat persaingan tidak hanya antar pelabuhan namun juga intra pelabuhan [antar-terminal]," katanya.
Secara umum, dia menilai pemerintah sudah baik dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta membuka potensi kepada berbagai pihak, baik BUP BUMN maupun swasta untuk dapat terlibat dalam berbagai potensi jasa kepelabuhanan nasional.
Namun, Saut menyarankan dalam kondisi saat ini pemerintah perlu melakukan berbagai usaha pararel, yakni promosi untuk sejumlah wilayah yang belum kuat kualitas dan kehandalan infrastruktur dan jasanya serta mengendalikan tingkat persaingan antar dan intra pelabuhan.
"Hal ini, guna menjaga keseimbangan dan jaminan keberlanjutan pasar jasa kepelabuhanan. Jika tidak, yang terjadi kemungkinan besar adalah over-supply dan mendegradasi operator walau di sisi lain tentu menguntungkan pengguna jasa," jelasnya.
Saat ini, dia mencontohkan kluster BUP inisial khususnya tingkat terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang banyak dalam kelompok BUP swasta membutuhkan dukungan jaminan pasar lewat pengelolaan terminal khusus kepentingan mereka tanpa diintervensi oleh geliat pengaruh pelabuhan atau terminal umum.
Demikian sebaliknya, saat ini pelabuhan atau terminal umum juga melihat potensi berkurangnya pasar jasa mereka akibat sejumlah relaksasi regulator atas sejumlah operator TUKS menjadi terminal umum walau dalam periode pendek yang terus diperpanjang periodenya.
“Kondisi distortif seperti ini akan merugikan pelaku usaha dan investasi baru, sehingga akhirnya jaminan investasi menjadi sedikit menurun dan potensi BUP mendapatkan konsesi baru alias terminal atau pelabuhan baru menjadi menurun animonya akibat kalkulasi bisnis yang semakin tinggi resikonya," terangnya.


Asosiasi BUP Indonesia Pertanyakan Komitmen Pemerintah Untuk Mendorong Bisnis Pelabuhan
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberikan peluang operator swasta membangun bisnis pelabuhan di Tanah Air.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati menuturkan berbagai hal masih menjadi kendala dalam mengembangkan realisasi konsesi tersebut seiring dengan izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
"Sekarang investasi pihak luar ini tidak serta merta bisa masuk, kita terbentur lagi dengan regulasi, aturan-aturan pemerintah seperti konsep konsesi, kerja sama pemanfaatan [KSP], Kerja sama Pemerintah Badan Usaha [KPBU] yang masih belum berpihak kepada para pengusahanya," terangnya, Rabu (9/10/2019).
Dia juga mulai meragukan komitmen pengembangan bisnis pelabuhan akan tetap dapat berlangsung bagi swasta. Menurutnya, peran pengusaha swasta di bisnis pelabuhan dinilai masih minim. Faktanya, dari 223 izin badan usaha pelabuhan (BUP) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan, baru 19 BUP yang memiliki konsesi pengelolaan pelabuhan dengan pemerintah.
Dia menambahkan salah satu perkara yang utama adalah investasi. Menurutnya, seluruh pelabuhan besar di Indonesia pasti melibatkan investasi dari luar negeri atau investasi asing.
"Konsep konsesi ini sudah berjalan 10 tahun tapi belum sampai 20 perusahaan yang mendapatkan konsesi. Seharusnya dengan menerbitkan 223 izin badan usaha pelabuhan harusnya target pemerintah sudah bisa konsesi semuanya," paparnya.
Liana bercerita bagi para pengusaha tentu sejak meminta izin badan usaha sudah menyiapkan berbagai rencana membentuk pelabuhan atau mengoperasikan suatu pelabuhan tertentu. "Namun, kalau investor luar tidak bisa masuk ke Indonesia dan tidak mau, bagaimana," tanyanya.
Dia menerangkan di antara investor asing tersebut kebanyakan ingin melakukan kerja sama antarpemerintahan atau goverment to goverment (GtoG).
Menurutnya, kalau kerja sama yang dilakukan sudah GtoG otomatis pemerintah akan menunjuk badan usaha pelabuhan milik BUMN.
Selain itu, skema pembiayaan lain seperti melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pun terus disosialisasikan oleh asosiasinya, tetapi dampaknya pun belum terlihat.
Dalam membentuk pelabuhan komersial, imbuhnya, BUP harus melalui skema konsesi kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pemerintah dengan suatu kompensasi tertentu.
Kerja sama itu membuat para operator memiliki hak guna dan memakai pelabuhan tersebut selama periode tertentu, setelah periode itu habis harus dikembalikan ke pemerintah. Skema KSP ini membuat risiko ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
Dalam waktu dekat, pemerintah tengah menyiapkan skema baru berupa kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang membuat terjadinya pembagian beban risiko antara pemerintah dan swasta yang akan mengelola pelabuhan tersebut. Sumber dana KPBU sebagian berasal dari pemerintah dapat melalui skema APBN dan sebagian lainnya berasal dari pihak swasta.
Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Subagio menjelaskan, pemerintah tidak tinggal diam dengan banyaknya izin BUP yang berbanding terbalik dengan minimnya realisasi konsesi.
"Kita akan sedang terus melakukan kajian untuk terus merangsang bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha melalui deregulasi dan simplifikasi perizinan. Namun, semua butuh proses karena ada kaitannya dengan pemangku kepentingan yang lain," jelasnya saat dihubungi Bisnis.com.
Selama ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi BUP dengan inisiatif sendiri dapat mengusulkan pengusahaan jasa kepelabuhanan.

Kemenhub Menyiapkan Skema KPBU Dengan Swasta Untuk Kelola Pelabuhan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) selain penggunaan skema konsesi merespons keluhan perusahaan swasta dalam pengusahaan pelabuhan.
Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Subagio menjelaskan, pemerintah tidak tinggal diam dengan banyaknya izin badan usaha pelabuhan (BUP) yang berbanding terbalik dengan minimnya realisasi konsesi.
"Kita akan sedang terus melakukan kajian untuk terus merangsang bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha melalui deregulasi dan simplifikasi perizinan. Namun, semua butuh proses karena ada kaitannya dengan pemangku kepentingan yang lain," jelasnya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (9/10/2019).
Selama ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi BUP dengan inisiatif sendiri dapat mengusulkan pengusahaan jasa kepelabuhanan.
Menurutnya, pengusulan tersebut dilakukan melalui skema konsesi. Konsesi merupakan pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah kepada perusahaan, individu, atau entitas legal lain dengan kemitraan pemerintah swasta (KPS) yang berujung pada bagi hasil atau kompensasi dengan jumlah tertentu.
Skema ini membuat risiko usaha sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha. "Pemerintah saat ini sedang membuat kajian dan menyiapkan pelabuhan-pelabuhan yang selama ini dikelola secara non komersial dengan pertumbuhan yang tinggi untuk dapat dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan melalui skema KPBU," terangnya.
Dia merujuk hasil studi kelayakan Kemenhub pada 2018, dari sekitar 12 lokasi pelabuhan non-komersial yang dikelola Kemenhub, baru Bau-bau dan Anggrek yang layak dikerjasamakan dengan skema KPBU.
Lebih lanjut, dari sisi pembiayaan, pemerintah terangnya tidak dapat membantu banyak pihak swasta. "Lokasi-lokasi pelabuhan dikerjasamakan baik dengan skema konsesi, KPBU dan lain-lain ini dinilai sebagai pelabuhan komersial, maka APBN tidak bisa masuk disana," tegasnya.
Justru menurutnya, skema kerja sama itu merupakan bentuk inovasi pembiayaan untuk mengurangi beban APBN. Melalui skema KPBU, sumber pembiayaan diambil dari pemerintah dan swasta, sehingga risiko usaha dari proyek yang dikerjasamakan tersebut ditanggung bersama.

ABUPI Dorong Skema KPBU
Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong adanya skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan.
Dari sekitar 2.000 infrastruktur pelabuhan di Indonesia, PT Pelindo (Persero) hadir di 112 pelabuhan, sedangkan sisanya masih belum memiliki operator. Saat ini, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang ada hanya berjumlah 225.
Perinciannya, 25 BUP telah mendapat konsesi, 2 BUP berupa Kerja Sama Pengelolaan (KSP), 1 BUP berupa sewa, 19 BUP berupa pelimpahan pemanduan dan penundaan.
“Adapun, untuk KPBU, dan BLU belum ada. Skema KPBU kami harapkan supaya mempercepat pengembangan suatu pelabuhan,” tutur Korwil ABUPI Jawa Tengah Mindo H. Sitorus, Kamis (12/9/2019).
Per April 2016, jumlah pelabuhan dan terminal di Indonesia sebanyak 2.459 pelabuhan, terdiri dari 1.218 pelabuhan atau terminal yang dibangun oleh swasta, dan 1.241 pelabuhan umum. Dari 1.241 pelabuhan, ada 1.130 pelabuhan non-komersial, sedangkan sisanya dikelola oleh Pelindo.
Pada 2018 jumlah pelabuhan dan terminal meningkat menjadi 3.357, terdiri dari 2.012 terminal umum dan 1.345 terminal khusus. Dengan demikian ada peningkatan jumlah dalam tempo 2 tahun sebanyak 771 pelabuhan.
Untuk mendorong realisasi KPBU dalam pengelolaan pelabuhan, APUBI melakukan roadshow FGD di 8 kota besar, mulai dari Semarang, Palangkaraya, Samarinda, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Batam, dan Pontianak.
Hadir dalam FGD ini narasumber dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Kementerian BAPPENAS, Kementerian ATR/BPN, Lembaga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), KSOP Semarang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sebelumnya pada April 2019, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menilai kerja sama pengoperasian pelabuhan antara operator luar negeri dan operator dalam negeri sebagai praktik yang wajar di dunia.
Ketua ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan, bagi operator dalam negeri, kerja sama operasi bertujuan untuk mendapatkan transfer pengetahuan dan teknologi.
Adapun bagi operator luar negeri, kerja sama operasi berguna untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang kebanyakan merupakan destination port.
"Kalau sekadar transfer knowledge, artinya harus diberikan batasan berapa lama kerja sama operasi ini," katanya, Selasa (9/4/2019).
Namun, di Indonesia, sebagian besar kerja sama bukanlah kerja sama operasi murni, melainkan diikuti dengan investasi fisik pada peralatan atau dermaga oleh operator luar negeri, sebagaimana diperbolehkan oleh regulasi.
Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal memperbolehkan penanaman modal asing sebesar 49% untuk membangun fasilitas pelabuhan. Ini menjadikan operator asing masuk ke Indonesia, mendirikan perusahaan patungan bersama operator lokal yang mengantongi konsesi, lalu berinvestasi fisik di setelah perusahaan joint venture mendapatkan izin badan usaha pelabuhan (BUP).
"Ini membuat kerja sama operasi tidak bisa dibuat batas waktunya karena operator luar negeri pasti harus memikirkan kapan modal kembali berikut keuntungan yang diekspektasi," jelas Aulia.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tegar Indonesia ini berpendapat, ke depan harus ada pemilahan apakah kerja sama pengelolaan pelabuhan merupakan kerja sama operasi murni atau kerja sama yang disertai investasi fisik. (Logistics/bisnis.com/hd)


 


Namarin Menyatakan Praktek Pungli dan Pemerasan Masih Marak di Pelabuhan
JAKARTA (LOGISTICS) : National Maritime Institute Jakarta menyatakan masih marak pemerasan oleh oknum berseragam untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam proses pengiriman barang di beberapa pelabuhan.
Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Jakarta, menyatakan para oknum yang melakukan tindakan pemerasan di pelabuhan yakni para preman yang berpakaian seragam rapi. Namun perlu diketahui, pelabuhan adalah sebuah wilayah steril kecuali para orang-orang yang berwenang.
"Para preman di pelabuhan itu adalah orang-orang yang berseragam. Praktik dilakukan di beberapa pintu dengan meminta 'salam tempel' kepada para pengemudi, ini menjadi masalah bagi para pengemudi truk," tuturnya kepada Bisnis.com, Selasa (1/10/2019).
Menurutnya, pemerintah telah mencoba menanggulangi hal tersebut dengan menyediakan teknologi autogate yang diterapkan di beberapa pagar dengan sistem tapping. Hal ini dianggap menjadi salah satu cara untuk mereduksi kegiatan tersebut. Namun, Siswanto menyebutkan kegiatan yang merugikan ini masih terjadi di pintu masuk yang konvensional.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan bahwa kegiatan premanisme di pelabuhan yang dilakukan oleh oknum sudah mulai berkurang sejak diberlakukan adanya pengaduan online yang menerapkan hukuman 'pecat' terhadap oknum tersebut.
"Sebenarnya kegiatan seperti ini berdasarkan dari suka sama suka antara para pengemudi truk berat dan oknum," tuturnya kepada Bisnis.com.
Menurutnya, rata-rata para oknum yang masih melakukan kegiatan pungutan liar tersebut bermodus dengan memanfaatkan undang-undang lama dengan izin bongkar muat menurut undang-undang angkutan jalan 1963 untuk bongkar muat padahal undang undang tersebut telah dicabut.
"Ketika mobil jalan, kami [ Aptrindo] memberikan uang kepada pengemudi untuk akomodasi seperti tol dan uang makan dan biasanya apabila uangnya tidak cukup mereka akan mengabarkan kepada kami apabila terdapat permasalahan di lapangan," tuturnya.
Kyatmaja menyebutkan bahwa kegiatan premanisme itu dapat merugikan para pengemudi serta instansi apabila terjadi pemalakan sekitar Rp50.000 hingga Rp2,4 juta bahkan lebih sesuai dengan uang atau barang yang mereka ambil.
"Dalam pelabuhan memang ada peraturan untuk tidak memberikan uang kepada petugas, tetapi secara prakteknya dengan memberikan uang maka dapat mempercepat antrian mereka," tuturnya.

Manajemen Pelindo II Jawab Dugaan Maraknya Praktek pungli di Pelabuhannya
PT Pelabuhan Indonesia II akan menindak tegas oknum pekerja BUMN itu yang melakukan praktik pungutan liar (Pungli) untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menahan kapal, barang, kru kapal, atau bahkan melakukan pelanggaran lainnya.
Coorporat Secretary PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Shanti Puruhita me nyebutkan bahwa pihaknya telah mengaktifkan Sarana Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) di semua pelabuhan IPC.
"Kalau memang benar terjadi, dan yang melakukan adalah oknum IPC, tentu kami tindak tegas," tuturnya pada Bisnis.com, Selasa (1/10/2019).
Sampai saat ini, Shanti menuturkan program digitalisasi pelabuhan telah dilakukan guna menghilangkan hal yang merugikan seperti menggunakan autogate yang sebelumnya masih konvensional.
Di sisi lain, dia melanjutkan pihaknya membutuhkan kerja sama para stakeholder terkait untuk meminimalisasi pelanggaran oleh oknum dengan mengadukannya ke WBS.
Menurutnya, WBS adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran yang menjadi wadah bagi segenap Insan IPC dan pihak eksternal terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan serta nilai etika yang berlaku pada perusahaan.
Sistem itu dikenal sebagai IPC Bersih sebagai mekanisme kontrol jalannya perusahaan apabila terjadi pelanggaran terhadap etika profesional dan etika kerja.
MelaluiWBS, siapapun dapat menginformasikan indikasi tindakan kecurangan atau pe langgaran yang di lakukan Insan IPC dengan disertai bukti yang akurat.
Identitas pelapor tetap dijamin kerahasiannya sebagai whistleblower. IPC akan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

Ketidak Jelasanan Praktek Hukum Maritime Jadi Celah Pungli Dan Pemerasan
Ketidakjelasan hukum maritim atau admiralty law di Indonesia sering dimanfaatkan oleh sejumlah preman pelabuhan dan oknum untuk menahan kapal, barang, kru kapal, atau pemerasan demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin), lembaga pengkajian yang berfokus di bidang pelayaran, pelabuhan, dan keamanan maritim, mengimbau adanya hukum yang jelas demi menekan angka tindak kejahatan di pelabuhan dan laut.
Salah satu kasus yang sudah cukup lama bergulir adalah penahanan kapal kargo MV Neha oleh sekelompok orang di Batam, Kepulauan Riau.
“Kalau di hukum kemaritiman seharusnya kapal tidak boleh disita begitu saja, tetapi karena Indonesia tidak ada hukumnya, celah ini dimanfaatkan oleh para mafia dan preman pelabuhan,” ujarnya melalui siaran resmi pada Selasa (1/10/2019).
Siswanto mengungkapkan secara praktik seharusnya setiap kapal yang memiliki kontrak pengangkutan harus menyelesaikan pengiriman terlebih dahulu, tetapi karena ada pihak yang bersengketa dan menggunakan preman pelabuhan, kapal kemudian ditahan hingga akhirnya merugikan pemilik kapal.
“Jadi, kelemahan hukum kita dimanfaatkan. Misalnya ada pihak yang bersengketa, kemudian dipidanakan, barang disita. Sementara kita tidak butuh hal itu dalam bisnis pelayaran. Kita selesaikan saja masalah, tetapi bisnis tetap jalan. Nah, hal ini tidak ada,” paparnya.
"Pendekatannya seperti itu, tidak perlu sita-sita kapal. Kelemahan sistem hukum kita seperti itu. Selama itu tidak diperbaiki kedepan itu akan begitu saja,” ucap Siswanto.
Belajar dari peristiwa tersebut, dia berharap ke depannya ada hukum yang jelas dan pemerintah dapat bertindak tegas untuk memangkas kegiatan premanisme dan mafia di pelabuhan.
Sebelumnya, intimidasi terhadap awak MV Neha milik Bulk Blacksea Inc. berbendera Djibouti (kapal ini sempat bernama MV Seniha-S berbendera Panama) terjadi pada 7 Desember 2017 di Batam.
Padahal kapal tersebut telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP Batam. MV Neha yang sebenarnya sudah siap berlayar, tetapi sekitar 100 orang berpakaian preman tiba-tiba menaiki kapal. Mereka menyandera kapal dan mengancam awak kapal dengan menggunakan senjata tajam.
Sementara itu, Chandra Motik, pakar hukum kemaritim, menuturkan dalam UU Pelayaran disebutkan bahwa kapal hanya bisa ditahan jika ada perintah penahanan kapal dari pengadilan.
Chandra Motik mengatakan dalam UU No. 17/2008 Tentang Pelayaran Pasal 222 ayat 1 dan 2. Pada ayat pertama disebutkan bahwa syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan.
Lebih lanjut dia menjelaskan penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan a) kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau b) kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata.
“Sementara yang melakukan penahanan ini bukanlah pihak berwajib. Ditambah pula sekelompok orang tersebut juga tidak ada perintah penahanan dari pengadilan. Ini jelas sangat menyalahi aturan,” ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


 


Kemenhub Siapkan Rencana Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rencana kenaikan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan rata-rata 28 persen di 20 lintasan komersial antarprovinsi seluruh Indonesia.
Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Chandra Irawan menuturkan kenaikan tersebut jika dirata-ratakan mencapai 28 persen dengan rentang kenaikan antara 10 persen--30 persen.
"Ada beberapa lintasan itu dari 10 persen, 20 persen, 30 persen jadi rata-rata 28 persen. Adapun [penyeberangan Merak--Bakauheni] kenaikannya 10 persen sampai 20 persen," katanya dalam Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan dan Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan, Selasa (8/10/2019).
Rencananya, kenaikan tersebut akan diterapkan pada 20 lintas penyeberangan komersial antarprovinsi di seluruh Indonesia.
Kenaikan untuk golongan penumpang dan kendaraan dengan rata-rata 28 persen tersebut akan dilakukan bertahap. Kenaikan tahap pertama mencapai 11 persen, kenaikan tahap kedua 9 persen dan tahap ketiga sebesar 8 persen.
Adapun, keduapuluh lintasan tersebut yakni Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Tanjung Kelian - Tanjung Api-Api, Lembar-Padangbai, Siwa-Lasusua, Sape-Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, dan Bitung-Ternate.
Selain itu, lintasan Bajo'e-Kolaka, Bira-Sikeli, Pagimana-Gorontalo, Bitung-Tobelo, Karimun-Mengkapan, Batam-Kuala Tungkal, Surabyaa-Lembar, Batam-Mengkapan, Sape-Waingapu, Mengkapan-Tangjungpinang.
Formulasi perhitungan tarif pun dihitung berdasarkan tarif dasar untuk tarif penumpang, kendaraan penumpang beserta kendaraan barang.
Tarif dasar sendiri dihitung berdasarkan satuan unit produksi (SUP) per mil dengan faktor muat sebesar 60 persen, sementara tarif penumpang diatur belum termasuk iuran wajib.
RPM tersebut memuat pula aturan pembelian tiket agar melalui pembayaran tiket elektronik dan secara langsung di pelabuhan penyeberangan.
Dia menjelaskan RPM itu sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dalam waktu dekat akan segera diberlakukan.

Gapasdap Sebut Keberadaan Tol Sumatera Picu Kenaikan Tarif Penyeberangan
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan meyakini pengoperasian jalan tol Trans-Sumatra bakal mengerek trafik angkutan penyeberangan di lintas Merak—Bakauheni.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Stuomo mengatakan bahwa keberadaan jalan tol akan merangsang pertumbuhan moda angkutan darat, baik kendaraan pribadi, umum, maupun barang. Terlebih, tren harga tiket pesawat yang membubung membuat moda transportasi darat kian dilirik.
"Sekarang kan masyarakat punya alternatif, lewat darat. Dengan adanya jalan tol itu pasti memicu [trafik]. Kami sudah antisipasi dengan menyiapkan armada [kapal]," jelasnya kepada Bisnis, Senin (12/8/2019).
Saat ini, baik Pelabuhan Merak maupun Pelabuhan Bakauheni sudah terkoneksi dengan jalan tol. Sejak Maret 2019, jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar sudah beroperasi.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melansir, jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung sepanjang 189 kilometer bakal diresmikan pada September 2019.
Selanjutnya, jalan tol Kayu Agung—Palembang—Betung seksi 1 ruas Kayu Agung —Jakabaring sepanjang 33,40 kilometer bakal beroperasi. Walhasil, lintas Lampung-Palembang dalam waktu dekat bakal terhubung lewat jalan tol dan membuat waktu tempuh hanya 5 jam.
Di sisi lain, Gapasdap menilai kapasitas dermaga di Pelabuhan Merak dan Bakauheni perlu ditingkatkan untuk mengurangi antrean sandar.
Saat ini terdapat tujuh dermaga di Pelabuhan Merak dan enam dermaga di Pelabuhan Bakauheni.
"Katakanlah enam dermaga beroperasi, kapal yang bisa bersandar hanya 30, selebihnya menganggur. Idealnya ada 14 dermaga," jelasnya.
Khoiri menambahkan bahwa infrastruktur pelabuhan juga perlu dilengkapi dengan pemecah gelombang sehingga operasional dermaga tidak terganggu oleh cuaca.
Pembenahan infrastruktur di pelabuhan penyeberangan ini, lanjut Khoiri, perlu menjadi prioritas karena kehadiran jalan tol akan memicu trafik kendaraan dalam jumlah besar.

Kemenhub Akhirnya Jadi Naikkan Tarif Penyebengan 28%
Kementerian Perhubungan meyakini rencana kenaikan tarif penyeberangan rata-rata 28 persen sebagai upaya meningkatkan mutu keselamatan transportasi penyeberangan mengingat tarifnya sudah sejak 2016 tidak berubah.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, regulasi tentang tarif ini sudah 2,5 tahun tidak ada pembaruan sementara formulasi tarif sejak 2003 belum ada perubahan.
"Pada prinsipnya regulasi ini ada penyesuaian tarif, harapan saya juga ada timbal balik dari operator," terangnya, Selasa (8/10/2019).
Dengan adanya kenaikkan tarif rata-rata 28 persen tersebut, imbuhnya, para operator akan mendapatkan penambahan penghasilan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu keselamatan penyeberangan.
Dia mencontohkan tarif penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur--Gilimanuk Bali untuk penyeberangan penumpang sebesar Rp6.500 per orang dan operator hanya mendapatkan Rp2.800. Biaya lainnya digunakan untuk biaya sandar, asuransi dan lain-lain.
"Jadi kecil sekali, ibaratnya sekarang parkir saja Rp5.000. Ini tanggung jawab kita menjaga keselamatan makanya jangan diartikan naik, tapi ini investasi keselamatan," tuturnya.
Dia berharap penyesuaian itu mengutamakan aspek pelayanan, keselamatan dan kenyamanan para penumpang. "Saya harapkan kalau sudah seperti ini jangan lagi ada didengar penumpang jatuh, mobil jatuh dari kapal, semua harus diperbaiki," tuturnya.
Kenaikan tarif penyeberangan komersial itu mengacu permintaan Gabungan Nasional Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) kepada Kemenhub termasuk melalui DPR.
Dengan adanya tarif baru tersebut, dasar perhitungannya lebih jelas yakni berdasarkan harga pokok penjualan (HPP), seperti modal dan investasi.
Budi menegaskan kenaikan tarif itu mau tidak mau memang perlu dilakukan mengingat harga yang sudah terlalu jauh dengan kondisi di lapangan. (Logistics/bisnis.com/hd)


 


PT AP I Siapkan Rp. 450 miliar Untuk Pengembangan Bandara Sentani
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura I (Persero) telah menyiapkan investasi sebesar Rp450 miliar untuk pengembangan Bandara Sentani Papua setelah dialihkelolakan kepada perusahaan
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi mengatakan bahwa kegiatan operasional pengelolaan bandara oleh perseroan akan dimulai pada 1 November 2019. Adapun, kegiatan utama yang dilakukan yakni melakukan pengembangan Bandara Sentani dalam waktu dekat, baik pengembangan di sisi udara (airside) maupun di sisi darat (landside).
"Kalau runway dibaguskan, penumpang bisa bertambah lagi. Kita menargetkan bisa tumbuh sekitar 10 persen per tahun," tuturnya kepada Bisnis.com,
Senin (14/10/2019).
Untuk tahap awal, AP I akan melakukan peningkatan PCN landas pacu (runway) agar pesawat berbadan besar dapat mendarat. Selain itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020, juga akan dilakukan penataan dan pengembangan Iandside, baik terminal penumpang maupun area parkir kendaraan.
Faik menjelaskan potensi penumpang dalam setahun di Bandara Sentani mencapai 2 juta penumpang per tahun. Dia memperkirakan jumlah penumpang tersebut akan segera meningkat setelah pihaknya memperbaiki dan meningkatkan kualitas bandara.
Investasi Bandara Sentani juga masuk ke dalam rencana investasi tahun anggaran tahun 2019 yakni sekitar Rp17,5 triliun. Adapun, jumlah skema biaya
dikelola sepenuhnya oleh AP I dengan sumber dana yang berasal dari internal dan pihak lain.
Faik optimistis terhadap potensi bandara Sentani, pasalnya bandara tersebut menjadi salah satu bandara utama di wilayah Papua.
Berdasarkan jumlah traffic penumpang yang mencapai 2 juta per tahun menunjukkan economic skill yang baik.
Di sisi lain, jumlah traffic kargo sangat tinggi lantaran pengiriman logistik banyak melalui Sentani. Adapun, Faik mencanangkan Sentani menjadi hub bandara agar setiap penerbangan dapat dilakukan secara langsung ke wilayah pasifik, Australia dan negara lainnya.
"Dari sisi letak geografisnya kan bisa membuka ke wilayah pasifik. Sentani kan masih di wilayah domestik. jadi nanti bisa direct. Kalau saat ini masih lewat Singapura, kalau [bandara Sentani] sudah jadi hub bisa langsung," tuturnya.
Perlu diketahui, Bandara Sentani Jayapura pada 2018 lalu melayani sebanyak 2,1 juta penumpang dan 62.000 pergerakan pesawat. Bandara Sentani melayani 20 destinasi dengan maskapai Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Wings Air, Sriwijaya Air, Trigana, NAM Air, Susi Air, Cardig Air, dan Dimonim Air dengan waktu operasional dari pukul 05.00 WIT hingga 20.00 WIT.
Adapun jumlah fasilitas sisi udara yang dimiliki Bandara Sentani yakni landas pacu dimensi 3.000 meter x 45 meter dengan kapasitas apron 13 parking stand untuk pesawat berbadan kecil (narrow body), 8 parking stand untuk pesawat kargo, dan 11 parking stand untuk pesawat kecil berbaling-baling (propeller).
Adapun, pesawat terbesar yang mampu dilayani saat ini yaitu B-737 800 NG dan 900 ER, sementara gedung terminalnya memiliki luas 14.300 meter persegi (2 lantai) dan kapasitas ruang tunggu dapat menampung 2.045 orang.

Kemenhub Bakal Bangun 4 Bandara Baru di Papua dan Papua Barat
Kementerian Perhubungan akan membangun empat bandara baru di Provinsi Papua dan Papua Barat guna meningkatkan konektivitas transportasi di kedua provinsi itu.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan keputusan itu diambil setelah mengadakan pertemuan dengan para jajaran kepala daerah Provinsi Papua dan Papua Barat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta.
Menurutnya, pihaknya segera membangun empat bandara di wilayah Papua yakni di kabupaten Manukwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, serta KabupaTen Sorong. Adapun, Kemenhub juga akan memperbaiki pelabuhan di Sorong.
"Kita berkoordinasi dengan pemda Papua untuk melakukan pembebasan lahan. Seperti Rendani, di Manukwari harus diselesaikan pembebasan
tanah 2020," tuturnya di kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, Minggu (13/10/2019).
Adapun, hingga saat ini, progres pembangunan bandara di Rendani telah mencapai 25% bersamaan dengan pembebasan tanah yang juga sedang dilakukan. Untuk Kabupaten Fakfak sudah bebas lahan dan akan dilakukan cut and fill tahun depan.
Selain itu, bandara di Raja Ampat akan segera selesai pada 2020 mendatang. "Di Raja Ampat, lahan sepanjang 1525 hektare sudah selesai pembebasan
lahannya dan mulai tahun depan semua sudah bisa diselesaikan," lanjutnya.
Budi Karya menargetkan pembangunan-pembangunan bandara di Papua akan segera rampung beberapa tahun mendatang. Seperti Bandara Rendani direncanakan akan rampung pada 2021. Fakfak sekitar 2023 serta Raja Ampat pada 2020.
Adapun, bandara di Sorong telah rampung dan akan segera dilengkapi fasilitas-fasilitas tambahan seperti Garbarata, dan runway. "Sorong sudah selesai tinggal melengkapi fasilitas garbarata dan fasilitas memperpanjang runway saja," tuturnya.

Menhub Jadwalkan Peresmian Bandara Letung di Anambas
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijadwalkan meresmikan Bandar Udara Letung yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau yang dibangn sejak 2016.
Hengki Angkasawan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, menyatakan acara peresmian itu dilakukan bersamaan kunjungan Menhub ke beberapa daerah. Salah satu daerah yang akan dikunjungi yakni Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.
"Selepas dari kegiatan di Danau Toba, Menhub akan menunjuk ke Kepulauan Anambas untuk meresmikan Bandara Letung," katanya di Jakarta, Minggu (13/10/2019).
Dia menjelaskan Bandara Letung berguna sebagai penunjang untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kepulauan Anambas pertahanan nasional.
Menurutnya, bandara tersebut sudah beroperasi sejak 2016 dan telah melayani penerbangan komersial dengan penerbangan dari Batam dan Tanjung Pinang.
Maskapai yang melayani penerbangan ini adalah Wings Air dengan pesawat ATR 72-500. "Wings Air sudah melayani penerbangan komersil ke Bandara Letung," jelasnya.
Bandara Letung sudah melayani 5 kali penerbangan dalam sepekan. Penerbangan dilayani maskapai Wings Air dari dan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang 1 kali sepekan pada hari Minggu.
Sementara itu, 4 penerbangan lainnya menggunakan pesawat yang sama, dari dan menuju Bandara Hang Nadim, Batam, pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.
Bandara Letung terletak di Pulau Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Bandara Anambas mempunyai panjang runway 1.400 meter x 30 meter, taxiway 125 meter x 15 meter dan apron 125 meter x 70 meter. (Logistics/bisnis.com/hd)


 


PT Pelindo IV Rancang Emisi Obligasi Domestic Untuk Dukung Sejumlah Proyek Pelabuhan
Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Farid Padang menjelaskan bahwa berencana melakukan emisi obligasi senilai Rp2 triliun pada kuartal IV/2019. Rencananya, dana itu akan digunakan untuk mendanai beberapa proyek seperti Makassar New Port (MNP), pengembangan Pelabuhan Internasional Hub Bitung, Kendari New Port, dan Pelabuhan Pantolan.
“Serta beberapa pengembangan pelabuhan baru seperti di Tanah Kuning dan Bintuni,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Dia menggambarkan kebutuhan investasi di 27 pelabuhan yang dikelola perseroan mencapai Rp6,4 triliun. Dari jumlah tersebut, kebutuhan di Pelabuhan Internasional Hub Bitung sekitar Rp1 triliun.
Farid menyebut investasi di Pelabuhan Internasional Hub Bitung tidak akan dilakukan sekaligus atau bersifat multi years. Pihaknya memproyeksikan tahun ini akan dikucurkan sekitar Rp600 miliar.
Untuk pengembangan tahap awal, Pelindo IV juga telah mengantongi sekitar Rp300 miliar. Dana itu bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) pada 2017.
Berdasarkan catatan Bisnis, Pelindo IV juga telah melakukan penerbitan emisi obligasi domestik pada 2018. Saat itu, perseroan menerbitkan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 dengan jumlah pokok Rp3 triliun.
Surat utang itu terdiri atas Seri A, B, dan C yang akan jatuh tempo pada 2023, 2025, dan 2028. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat idAA untuk Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018.
Adapun, Pelindo IV berencana menggunakan dana yang dihimpun dari Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 unuk beberapa kebutuhan. Pertama, sekitar 59% akan digunakan untuk refinancing pokok pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kedua, sekitar 33% akan digunakan untuk pembiayaan program-program investasi perseroan yakni lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port (MNP). Ketiga, sekitar 8% digunakan untuk pembelian alat fasilitas di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port, dan Cabang Pantolan.

PT Pelindo IV Genjot Pengembangan Pelabuhan Bitung Jadi Hub Port Internasional
T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tengah menggenjot pengembangan Pelabuhan International Hub Bitung, Sulawesi Utara, serta percepatan pembangunan proyek Manado Marine Bay.
Direktur Utama Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Farid Padang mengungkapkan telah memiliki rencana pengembangan prioritas Pelabuhan International Hub Bitung. Rencana yang menjadi fokus perseroan di kawasan itu yakni penambahan dermaga, penambahan lapangan penumpukan, serta penambahan peralatan.
“Itu program utamanya sudah disiapkan setelah koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara untuk persiapan ekspor Bitung, Davao, dan Vietnam. Selain itu, disepakati juga dengan Gubernur ekspor dibuka segera serta percepatan Manado Marine Bay [MMB],” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Farid mengungkapkan pengembangan Pelabuhan Internasional Hub Bitung tengah dalam pelaksanaan proyek jangka menengah. Selanjutnya, rencana induk pelabuhan (RIP) sudah hampir memasuki tahap akhir.
“Salah satu [RIP] yakni relokasi ASDP ke Tanjung Merah dekat lokasi KEK Bitung,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengincar pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada 2020. Optimisme itu sejalan dengan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur yang akan segera rampung.
Olly mengungkapkan terdapat beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang akan rampung dan diresmikan pada akhir 2019. Rampungnya infrastruktur tersebut akan menjadi pendongkrak ekonomi domestik di Sulut.
Adapun, beberapa proyek strategis nasional di Sulut yang belum diresmikan yakni Bendungan Kuwil, Bendungan Lolak, jalan tol Manado-Bitung serta Pelabuhan Bitung.

Dirut PT Pelindo IV Dapat Penghargaan Dalam 7Sky Media Award 2019
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Farid Padang berhasil menyabet penghargaan dalam “7Sky Media Award 2019” yang digelar 7Sky Media di Makassar pada Jumat (6/9/2019) malam.
Farid meraih penghargaan dengan dua kategori sekaligus, yakni sebagai “Pemimpin Pembaruan Indonesia Dalam Bidang Jasa Kepelabuhanan Modern” dan “The Best Innovative CEO BUMN in Creating and Developing Company Innovation”.
7Sky Media juga memberikan penghargaan kepada PT Pelindo IV dengan kategori “Merek Bisnis Terpercaya dalam Bidang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan”.
7Sky Media Award 2019 merupakan penghargaan kepada para pemimpin, BUMN, BUMD, profesional dan CEO yang dinilai memiliki prestasi atau kinerja yang memuaskan, serta berkontribusi tinggi dalam pembangunan di Indonesia.
Proses dan metodologi penilaian dalam penentuan pemenang dilakukan dengan mengacu pada beberapa kriteria yaitu kepemimpinan, kemampuan, penerimaan, kesesuaian, integritas, kredibilitas, rekam jejak, dan inovasi yang didukung oleh data sekunder dan publikasi media yang memegang penuh objektivitas dan kredibilitas.
Dalam kesempatan speech-nya, Dirut Pelindo IV, Farid mengucapkan terima kasih atas semua penghargaan yang diberikan kepadanya maupun kepada PT Pelindo IV. “Alhamdulillah syukur, terima kasih atas semua penghargaan yang diberikan, tentunya [penghargaan] ini akan lebih memacu kami dalam berkreasi dan berinovasi,” ucapnya sebagaimana siaran pers yang diterima Bisnis pada Sabtu (7/9/2019).
Farid juga mengungkapkan apa yang selama ini menjadi visi dan misi dalam menjalankan roda perusahaan.
Dia mengutarakan pula bahwa berbagi upaya yang telah dilakukan melalui program direct call dan direct export yang kian hari kian meningkat jumlahnya dan menjadi salah satu penyumbang deflasi di Sulawesi Selatan pada 2017.
Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, PT Pelindo IV juga terbukti menjadi salah satu pemantik pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tak hanya di Makassar dan Sulawesi Selatan, tetapi juga di kawasan timur Indonesia (KTI).
Sementara itu Ketua Tim Penyelenggara Bisma Mukti Wibowo mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya Malam Penganugerahan “7Sky Media Award 2019” di antaranya agar para penerima penghargaan dari berbagai kalangan yang berhasil mengukir karya dan prestasi nyata dalam mengisi pembangunan di Indonesia dapat menjadi motivasi bagi para pelaku pembangunan lainnya untuk lebih memacu diri meningkatkan karyanya yang inovatif.
“Selain itu, memotivasi generasi muda untuk menjadikan para penerima penghargaan terpilih sebagai contoh atau panutan serta memberdayakan peran serta masyarakat utamanya para pelaku bisnis dan profesi dalam menciptakan pembangunan nasional.” (Logistics/bisnis.com/hd)


 


PT Inka Optimis 31 Rangkaian KA LRT Jabodebek Mampu Angkut 420.000 Orang Per Hari
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka optimistis 31 rangkaian kereta LRT Jabodebek mampu mengangkut hingga sekitar 420.000 penumpang per hari
Direktur Inka Budi Noviantoro mengatakan kapasitas angkut kereta dipengaruhi oleh sistem persinyalan yang digunakan. Adapun, LRT Jabodebek telah menggunakan sistem moving block.
"Sistem moving block bisa membuat headway [waktu antar kereta] menjadi hanya 2-3 menit, sehingga setiap jam ada 30 kereta. Kalau headway di atas itu, nanti tidak sampai mengangkut 420.000 penumpang per hari," kata Budi, Minggu (13/10/2019).
Budi mengaku PT Inka siap mengirimkan satu trainset yang terdiri atas enam kereta setiap bulan. Bahkan, jika memungkinkan dalam sebulan bisa mengirimkan hingga dua trainset.
Namun, hal tersebut bergantung pada kesiapan gantry crane yang digunakan untuk memindahkan kereta ke rel layang (elevated). Jika tidak memungkinkan maka kereta akan disimpan terlebih dahulu.
Pihaknya telah memulai pengiriman kereta LRT Jabodebek dari pabrik di Madiun, Jawa Timur ke Depo Sementara LRT Jabodebek yang terletak di Cibubur, tepatnya di Stasiun Harjamukti.
Satu rangkaian kereta dikirimkan melalui jalur darat dengan Multi-Axle Truck. Kapasitas mobil angkut atau Multi-Axle Truck tersebut telah disesuaikan, baik tinggi, lebar dan berat beban dari kereta LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek Dipastikan Lebih Canggih Dibandingkan LRT Palembang
LRT Jabodebek dipastikan bakal lebih canggih dibandingkan dengan LRT Palembang. LRT Jabodebek sudah menggunakan sistem persinyalan moving block. Sistem persinyalan LRT Palembang masih menggunakan fixed block.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan mengatakan sistem tersebut membuat pengoperasian kereta bisa dilakukan tanpa menggunakan peran masinis.
"[LRT Jabodebek] ini bisa lebih canggih dari LRT Palembang. Menggunakan moving block, tanpa masinis," kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara pengangkatan kereta pertama LRT Jabodebek di pitstop Stasiun Harjamukti, Minggu (13/10/2019).
Luhut mengaku telah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo terkait per kembangan proyek LRT tersebut. Kepala Negara mengaku lebih memen tingkan kereta buatan dalam negeri kendati masih ada kekurangan.
Setelah ini, lintas Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11,05 km dan Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,49 km akan segera diselesaikan.
Sistem moving block merupakan sistem persinyalan berdasarkan blok zona di masing-masing kereta, sehingga mampu melakukan identifikasi posisi kereta dengan cepat dan tepat. Penerapan sistem moving block pada LRT Jabodebek akan berdampak pada jarak antarkereta yang mampu memperpendek jarak kereta yang sedang beroperasi.
Sistem persinyalan moving block akan terhubung dengan sistem sinyal pusat dan sistem sinyal kereta. Sistem ini diklaim dapat lebih unggul dibandingkan dengan sistem fixed block.
LRT Jabodebek yang merupakan proyek strategis nasional senilai Rp22,8 triliun ini akan menggunakan rel ketiga (third rail) seperti pendahulunya LRT Palembang. Nantinya, pasokan listrik akan berasal dari rel ketiga, bukan aliran atas seperti KRL Commuter Line Jabodetabek, sehingga menambah daya estetika. (Logistics/ bisnis.com/hd)