Logistics Journal Nomor : 212 / September  2019
Cover Logistik September 2019
 

Editorial - KEKUATAN MODAL ANGGOTA
Dialog Anggota yang diselenggarakan pada 11 September 2019 ada yang menarik untuk dicermati lebih jauh. Ternyata terkait dengan finansial perusahaan anggota benar-benar mandiri hasil dari kerja keras atau peras keringat sendiri. Perolehan dari bulan ke bulan tahun ke tahun dikumpulkan untuk membesarkan modah usaha mereka. Jadi kalau order pekerjaan yang dipercayakan kepada perusahaan anggota semakin besar, maka modal yang terkumpul juga makin besar. Demikian pula sebaliknya, jika order pekerjaan menurun atau malah kena tipu dari pengguna jasa, maka bisa sepi pekerjaan, tidak ada pekerjaan bahkan sampai gulung tikar. Itu fakta yang ada di lapangan usaha perusahaan anggota dalam merawat dan menjaga supaya kapitalisasi keuangannya tetap bertahan.
Perusahaan anggota sangat menjaga rahasia perusahaan, khususnya rahasia mengenai siapa saja pengguna jasa yang mempercayakan kepada perusahaan anggota. Lebih baik tidak mendapat fasilitas dana talangan yang ditawarkan oleh bank mitra ALFI yang memberikan sosialisasi produk perbankannya dalam forum Dialog Anggota tersebut, jika dipersyaratkan untuk memberikan nama-nama pengguna jasanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. “Daripada costumer saya diserobot orang yang tidak diketahui, lebih baik saya bergerak tanpa topangan dana dari pihak perbankan. Saya akan menggunakan dana tunai yang ada saat ini masih cukup untuk biaya operasional sehari-hari”
Ada semacam kecemasan dari perusahaan anggota jika nama-nama pengguna jasanya dikeluarkan ke pihak-pihak yang diragukan bisa menjaga kerahasiannya. Walau di era digitalisasi layanan seperti saat ini, boleh dikatakan jurus yang dipakai bukan lagi menjaga kerahasiaan pengguna jasa, tapi memberikan pelayanan kepada pengguna jasa tanpa menimbulkan kecemasan. Cemas karena harga jasa, cemas karena lamban, cemas karena keamanan barangnya. Artinya, kapanpun pelanggan jasanya akan dicuri oleh siapapun yang bisa memberikan pelayanan lebih, lebih murah, lebih cepat dan lebih aman.
Pergerakan dunia usaha jasa forwarder tidak lagi layanan jasa biasa, tapi sudah merupakan industri jasa forwarder yang tidak hanya berskala nasional tapi sudah bergerak dalam skala multinasional. Saat ini yang nampak, investasi asing yang masuk ke Indonesia juga membawa perusahaan jasa forwardernya yang berskala multinasional. Mulai dari investasi USA, Eropa, Jepang, Korea dan China memakai jasa forwarder dari mereka, kalaupun ada yang dibagi ke perusahaan forwarder lokal, adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan handling perusahaan lokal.
Forwarder multinasional rata-rata sangat familiar dengan penggunaan instrumen perbankan untuk menopang biaya-biaya operasional usahanya. Karena back up dari pihak perbankan yang beget besar, maka banka yang bisa dilakukan dalam proses pelayanan forwarder kepada pengguna jasanya. Mulai dari menalangi pembayaran di freight, bea masuk, pajak-pajaknya, truckingnya, dan biaya handling di terminal. Bahkan pembayaran dari pelanggannya berani mundur atau ditunda sampai 3 bulan. Dengan pola pelayanan semacam tersebut membutuhkan topangan dana dari pihak perbankan dengan jumlah yang tidak sedikit, bisa masuk pada skala 10-100 an miliar rupiah. Tapi efeknya juga dapat meraup pekerjaan-pekerjaan dalam skala besar. Memang yang berani bermain di wilayah tersebut untuk perusahaan swasta nasional tidak lebih dari jumlah jari jemari manusia.
Akhirnya memang membutuhkan mediator yang mempertemukan kepentingan pihak perbankan dengan kebutuhan perusahaan anggota yang masih terkendala dari mindset yang ada dibenak perusahaan anggota dalam menyikapi tingkat kebutuhan anggota dalam memanfaatkan produk perbankan. Pikiran sederhana anggota begini, “tanpa memakai dana talangan perbankan saya bisa memenuhi kegiatan operasional sehari-hari, kalau pakai dana talangan akan dikenai bunga”. Memang benar-benar sederhana cara berpikirnya, mencukupkan apa yang sesuai dengan kemampuan dalam melakukan marketing kepada pengguna jasanya.
Kehadiran asosiasi sebagai mediator menjadi sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan dan kepentingan yang belum ada titik temunya ini. Pihak perbankan meminta persyaratan tertentu plus bunga, pihak perusahaan anggota meminta kelonggaran persyaratan juga skema kreditnya lebih fleksibel. Artinya, kalau anggota asosiasi hanya diperkenankan memakai skema tertentu saja sesuai dengan produk yang ditawarkan. Padahal ada juga anggota asosiasi ingin menggunakan produk perbankan yang sudah ada selama ini dipakai dan dikenal.
Namun apapun yang diupayakan oleh pihak perbankan untuk membantu anggota tetap mendapat apresiasi yang tinggi sebagai bentuk upaya untuk menopang permodalan usaha anggota. Belum ada titik temu dalam mempersepsikan persyaratan masih bisa dirundingkan lebih cermat lagi dengan melalui asosiasi sebagai jembatannya. Perusahaan anggota harus mulai belajar membuka diri dalam pelayanannya, jangan sampai peran teknologi informasi yang memaksanya dalam situasi sudah terlambat. (guslim-sept'19)

Indonesia Perlu UU Kepelabuhanan Yang Tersendiri
JAKARTA (LOGISTICS) : Konsep pembangunan hukum kemaritiman Indonesia masa depan dipandang memerlukan adanya undang-undang kepelabuhanan yang terpisah dari Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Masyarakat Maritim, Logistik dan Transportasi atau Indonesia Maritime Logistic Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento mengatakan undang-undang kepelabuhanan diperlukan guna memberikan kepastian politik hukum yang berkaitan dengan investasi, tenaga kerja, perdagangan, dan kelancaran arus barang dan logistik di pelabuhan.
Dia mengusulkan undang-undang kepelabuhanan itu mencakup Badan Otoritas Pelabuhan (BOP) yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Artinya, peran dan fungsi BOP perlu penguatan menjadi setingkat kementerian.
"Dengan menjadikannya sebagai Badan Otoritas Pelabuhan, diharapkan bisa menjadi lembaga yang independen dalam mengawal dan mengawasi seluruh regulasi yang berkaitan dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di Indonesia,"ujarnya melalui siaran pers, Senin (9/9/2019).
Dia mempertanyakan kewenangan tertinggi pada Otoritas Pelabuhan tidak dibekali regulasi setingkat UU. Konsekuensinya, penguatan peran dan fungsi lembaga itu sebagai regulator terkesan terabaikan.
Selama ini, Achmad menyatakan Otoritas Pelabuhan sebagai regulator di pelabuhan masih kalah wibawa dibandingkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai operator di pelabuhan.
Dalam substansi UU No 17/2008 tentang Pelayaran, Otoritas Pelabuhan yang diamanatkan untuk bisa menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sama sekali tidak diberi kewenangan tertinggi meskipun pelabuhan merupakan pintu masuk barang atau jantung perekonomian.
IMLOW telah menyampailan usulan tersebut menindaklanjuti Surat No B–816 M/Sesneg/D-1/HK.00.02/09/2019, untuk memberikan masukan regulasi perihal hukum kepelabuhanan kepada pemerintah.
Achmad menjelaskan undang-undang kepelabuhanan bertujuan memberikan arah yang pasti secara politik dan hukum dalam pengembangan pelabuhan sebagai upaya meningkatkan daya saing secara global.
Menurutnya, negara harus memiliki sikap untuk membuat kebijakan baru, yakni memisahkan UU kepelabuhanan dengan UU Pelayaran, mengingat peraturan hukum kepelabuhanan masih menggunakan pola lama. Pola itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang sudah sampai ke revolusi industri 4.0 sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo.
"Pemisahan regulasi kepelabuhanan dengan regulasi pelayaran adalah suatu keharusan yang mendesak lantaran turunan PP No 61/2009 tentang Kepelabuhanan sekadar copy paste dari UU No 17/2008 tentang Pelayaran," ujarnya.
Faktor kepelabuhanan diperlukan sebagai sarana arus masuk dan keluar barang penunjang perdagangan nasional maupun internasional. Pelabuhan berperan strategis dalam menciptakan efisiensi usaha.

Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Naik Peringkat Dalam One Hundred Port
Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak naik peringkat dalam One Hundred Ports 2019, daftar 100 pelabuhan di dunia dengan produksi bongkar muat peti kemas terbanyak yang disusun oleh Lloyd's List.
Pelabuhan Tanjung Priok naik posisi ke-22 setelah tahun lalu berada di peringkat ke-26. Kenaikan throughput kontainer 2018 sebesar 12,7% menjadi 7,8 juta TEUs membuat pelabuhan tersibuk di Indonesia itu naik peringkat, menggusur New York yang kini merosot posisi ke-23.
Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir, peringkat Pelabuhan Tanjung Priok terus menanjak dari ranking ke-27.
Lloyd's List --salah satu jurnal tertua di dunia yang menyajikan berita-berita maritim sejak 1734-- mengemukakan adanya andil Terminal Kalibaru atau New Priok Container Terminal One (NPCT1) terhadap kenaikan throughput Tanjung Priok.
"NPCT1, yang kapasitasnya 1,5 juta TEUs per tahun, menangani 1 juta TEUs pada Februari 2018 dan melihat total volume 1,2 juta TEUs sepanjang tahun," demikian pernyataan Lloyd's List dalam publikasinya.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC Elvyn G. Masassya saat dihubungi, Rabu (31/7/2019), berharap peringkat Tanjung Priok terus meningkat dan bersaing secara internasional.
Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya naik peringkat dari ke-45 menjadi ke-43, seiring dengan kenaikan arus peti kemas 8,8% menjadi 3,9 juta TEUs tahun lalu. Tanjung Perak kembali menduduki posisi itu setelah merosot dua peringkat dalam One Hundred Ports 2018.
Lloyd mencatat peningkatan arus barang domestik dan internasional mendorong kenaikan throughput.
Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), terminal terbesar di Tanjung Perak, menangani kontainer 1,4 juta TEUs tahun lalu atau tumbuh 11% dari 2017, didominasi oleh peti kemas internasional.
Pelindo III memiliki rencana investasi yang akan menambah kapasitas pada beberapa tahun mendatang.
"TPS akan memiliki lima ship to shore cranes baru dengan kapasitas twin-lift, 24 rubber tyred gantry cranes, dan 100 unit single chassis head truck dalam rencana investasi multiyears," sebut Lloyd.
Dermaga terminal internasional itu juga akan diperpanjang dari 1.000 m menjadi 1.350 m untuk meningkatkan kapasitas menjadi 2,2 juta TEUs.
Kendati demikian, Lloyd mencatat pengguna jasa terus mengeluh tentang keterlambatan yang menimbulkan biaya tinggi dan kekurangan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kenaikan permintaan.
Selain itu, Lloyd menyoroti perkembangan proyek NPCT2 dan NPCT3, kelanjutan NPCT1 yang akan mengubah Tanjung Priok menjadi salah satu pelabuhan terkemuka di dunia dan hub transshipment potensial.
Keraguan muncul setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan konstruksi NPCT1 gagal dan menimbulkan kerugian negara Rp1,4 triliun. 'Ketidakberesan' konstruksi bakal membatasi umur pemakaian hanya 20-25 tahun.
"Ini menimbulkan keraguan pada masa depan ekspansi NPCT2 dan NPCT3 dan apakah keduanya akan mendapatkan dukungan pemerintah," kata Lloyd.
Mengenai keluhan pengguna jasa atas keterlambatan di Tanjung Priok, Elvyn menjelaskan IPC sudah membangun marine operation system (MOS) dan vessel traffic system (VTS) di sisi laut untuk mereduksi antrean kapal.
Di sisi terminal, IPC telah membangun terminal operation system (TOS) untuk mempercepat pelayanan. "Dari sisi kapasitas, saat ini Priok mampu melayani 11,5 juta TEUs. Itu berarti masih ada room untuk melayani peti kemas yang tahun ini kami perkirakan ada di kisaran 7,9 juta atau 8 juta TEUs," jelas Elvyn.
Adapun terminal NPCT2 dan NPCT3, lanjut dia, saat ini dalam tahap pembangunan dan tengah berjalan. "Terkait audit BPK, tentu rekomendasinya akan dijalankan untuk aspek governance-nya," kata Elvyn.

PT Petrokimia Gresik Perpanjang Kerjasama Dengan KSOP Kelas II Gresik
PT Petrokimia Gresik (PG) memperpanjang kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik untuk pelayanan jasa kepelabuhan serta penggunaan perairan dan bangunan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PG.
Direktur Utama PG, Rahmad Pribadi mengatakan pengelolaan pelabuhan dapar mendukung upaya perusahaan dalam memperkuat produk komersil untuk pasar dalam dan luar negeri.
"Apalagi saat ini PG tengah menjalani transformasi bisnis menjadi solusi agroindustri dan salah satu targetnya adalah menjadi market leader dan pemain dominan di pasar komersil," katanya dalam rilis, Jumat (30/8/2019).
Dia mengatakan TUKS PG sendiri saat ini memiliki kapasitas bongkar muat hingga 7,5 juta ton/tahun, dengan panjang 825 meter dan dapat disandari kapal seberat 30.000 - 60.000 ton.
“Tahun ini PG banyak mencatat rekor baru dalam hal ekspor pupuk. Ini tak lepas dari dukungan KSOP Kelas II Gresik dalam kegiatan kepelabuhanan di perusahaan,” imbuhnya.
Rahmad berharap, melalui perjanjian kerja sama dengan KSOP Kelas II Gresik, kegiatan operasional bongkar muat di TUKS Petrokimia Gresik dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
"Melalui perpanjangan kerja sama ini, PG turut membantu meningkatkan pendapatan negara karem tertib melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan perairan," imbuhnya. (Logistics /bisnis.com/hd)

Kemenhub Klaim Program Tol Laut Dinilai Sukses dan Akan Ditingkatkan
AKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan mengklaim jumlah rute Tol Laut sebagai program pemerintah telah meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu 4 tahun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menyatakan hal itu saat menjadi narasumber pada Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO) ke-37 bertempat di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu (11/9/2019).
“Pada awal program ini dibuat, kami mengoperasikan sebanyak 6 rute dan sekarang sudah hampir menjadi 3 kali lipatnya,” tuturnya melalui siaran pers, Kamis (12/9/2019).
Dia menjelaskan program Tol Laut mengalami pertumbuhan seperti tingkat pelayanan mengalami peningkatan.
Djoko menuturkan bahwa program Tol Laut memberikan dampak pengurangan biaya logistik pada beberapa daerah dan juga mendorong perekonomian lokal untuk terus tumbuh.
“Hasil dari program ini adalah kami dapat mengurangi biaya logistik di beberapa daerah serta dapat mendorong perekonomian daerah untuk terus berkembang, dan juga mencapai kemajuan untuk membuat aktivitas baru,” lanjutnya.
Dalam 5 tahun mendatang, dia mengajak perusahaan pelayaran swasta bekerja sama dalam program Tol Laut. Djoko berharap kerja sama dengan swasta dapat meningkatkan efisiensi program Tol Laut serta mengurangi disparitas harga yang ada di wilayah Indonesia bagian timur.
Djoko akan mengatur sistem investasi dengan mengalokasikan anggaran yang lebih bagi program Tol Laut. "Sebagai contoh, kami akan melibatkan perusahaan pelayaran swasta untuk bekerja sama dalam program Tol Laut ini karena kapasitas dari PT Pelni sangat terbatas. Kami percaya dalam 5 tahun kedepan Tol Laut akan memberikan progres positif yang sangat signifikan,” katanya.

Kemenhub Instruksikan UPT di Daerah Proaktif Memonitor Armada Kapal Tol Laut
Kementerian Perhubungan menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah proaktif memonitor kapal-kapal Tol laut yang beroperasi di wilayahnya.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo mengatakan bahwa keterlibatan UPT penting untuk mengefektifkan pengelolaan subsidi untuk angkutan laut, baik kapal barang Tol Laut, perintis, maupun ternak.
"Mungkin di waktu yang lalu, karena ini proyek pusat, kawan-kawan di UPT di daerah ini agak cuek saja," ujarnya dalam Rakor antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Senin (9/9/2019).
Selain itu, akibat monitor UPT yang minim, pemerintah pusat justru mendapat laporan tentang kondisi kapal PSO di lapangan dari masyarakat.
Terakhir, sempat muncul laporan dari masyarakat tentang keterlambatan kedatangan kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Keterlambatan terjadi karena crane kapal feeder Kendhaga Nusantara V yang melayani rute Moa–Larat–Kisar–Moa rusak sehingga memerlukan waktu untuk diperbaiki.
"Ke depan kawan-kawan di UPT ikuti itu. Mestinya selama sebulan dimonitor ada kapal perintis lewat berapa kali, kapal tol laut berapa kali. Kalau enggak datang, ditanya kenapa enggak datang," tegasnya.
Agus mengatakan bahwa Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut akan membuat jadwal pasti setiap kapal PSO. Tidak hanya memonitor kedatangan kapal, UPT juga diminta mengecek muatan kapal.
Bekerja sama dengan Telkom, Ditjen Perhubungan Laut akan merilis aplikasi yang memungkinkan UPT melacak keberadaan kapal.

Kemenhub Alokasikan Rp. 2,9 Triliun Kembangkan 5 Destinasi Wisata Guna Dukung Tol Laut
Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,953 triliun untuk pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas periode 2019 – 2020.
Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dengan tema “Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Kemudahan Aksesibilitas di Destinasi Pariwisata Super Prioritas 2019 – 2020” di Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Menurutnya, hal Ini dilakukan sebagai wujud dukungan Kemenhub atas pertumbuhan destinasi pariwisata setelah mendapatkan arahan Presiden.
“Untuk alokasi anggarannya, ada yang memang sudah dianggarkan, ada juga yang kita lakukan efisiensi pada program lain untuk dialihkan mendukung program pariwisata ini,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis.
Berdasarkan total anggaran, Kemenhub mengalokasikan sebesar Rp353,99 miliar pada 2019 dan Rp2,6 triliun pada 2020 untuk mengembangkan kelima destinasi pariwisata super prioritas.
Adapun 5 Destinasi Super Prioritas yang telah ditetapkan pemerintah yakni, Danau Toba di Sumatra Utara, Borobudur di Magelang, Mandalika, Lombok dan Komodo, Labuan Bajo NTT.
Selain itu, terdapat satu Calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu di Likupang, Sulwesi Utara, yang berasal dari 5 Destinasi Unggulan, yakni Sungai Liat Bangka, Tanjung Gunung Bangka, Cikidang Jabar, dan Likupang Sulut.
Dukungan yang dapat diberikan oleh Kementerian Perhubungan diantaranya dengan menyusun beberapa kebijakan seperti untuk Transportasi Angkutan Darat.
Seperti pemberian layanan subsidi operasional angkutan antarmoda dan angkutan penyeberangan, pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan, Pembangunan dermaga danau pada kawasan pariwisata dan Pembangunan kapal Ro-Ro dan Bus Air.
Sementara, untuk Transportasi Perkeretaapian, yaitu dengan Pembangunan jalur KA menuju kawasan pariwisata, Reaktivasi jalur kereta pariwisata, dan Konektivitas jaringan kereta api dan menuju ke Bandara.
Adapun melalui transportasi laut, yakni dengan Perpanjangan dermaga dan pengerukan kedalaman alur agar kapal cruise dapat bersandar dan pemberlakuan Terminal Pelabuhan Laut pada destinasi pariwisata, akan diperuntukan khusus untuk terminal penumpang laut dan tidak bercampur dengan terminal angkutan barang.
Sedangkan untuk Transportasi Udara, dengan melakukan Perpanjangan runway dan apron untuk dapat didarati pesawat narrow body (sekelas B-737), membuka jalur penerbangan internasional dan peningkatan konektivitas rute dari dan menuju ke lokasi pariwisata.
Menurut Menhub kebijakan tersebut diturunkan ke dalam berbagai kegiatan prioritas untuk mendukung terwujudnya destinasi pariwisata yang terjangkau atau affordable baik dari sisi keterjangkauan wilayah maupun harga.
“Contohnya daerah yang mengalami problem aksesibilitas seperti di Jogja kita adakan kereta api, kita investasi Rp1 triliun kereta api yang ke bandara. Karena sekarang ini waktu tempuhnya 1,5 jam, kita mau waktu tempuhnya itu kurang dari 1 jam,” ujar Menhub.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pemerintah menargetkan kunjungan Wisman pada tahun 2019 sebanyak 17,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 308 juta perjalanan serta target penerimaan devisa sebesar USD 20 juta.
Pada tahun 2020, target kunjungan Wisman sebanyak 18,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 310 juta perjalanan serta target penerimaan devisa adalah sebesar US$19 juta –US$ 21 juta. (Logistics /bisnis.com/hd)

7 Pelabuhan Siap Terapkan Inaportnet Sebelumnya Sudah 16 Pelabuhan Yang Menerapkan
JAKARTA (LOGISTICS) : Tujuh pelabuhan siap menerapkan Inaportnet dalam waktu dekat, menambah daftar 16 pelabuhan yang sebelumnya sudah menjalankan platform layanan tunggal kepelabuhanan itu.
Tujuh pelabuhan itu meliputi Pangkal Balam (Pangkal Pinang, Pulau Bangka), Pulau Baai (Bengkulu), Tanjung Pandan (Belitung), Cirebon, Talang Duku (Jambi), Benoa (Bali), dan Cilacap.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan pelatihan petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di tujuh pelabuhan telah selesai.
Sosialisasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan juga dilakukan, seperti operator pelabuhan, pelayaran, agen pelayaran, jasa pengurusan transportasi, dan perusahaan bongkar muat. Demikian pula dengan uji coba satu siklus pelayanan kapal barang sampai dengan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB).
Menurutnya, sosialisasi dan sinkronisasi dengan ekosistem pelabuhan penting karena berkaitan dengan rasa saling percaya antarpihak untuk konsisten membuka dan bertukar data masing-masing.
"Dengan dilaksanakannya kegiatan itu, tujuh pelabuhan tersebut kami nyatakan siap [menerapkan Inaportnet]," katanya dalam kegiatan penandatanganan pakta integritas penerapan Inaportnet, Jumat (6/9/2019).
Saat ini, Inaportnet telah diterapkan di 16 pelabuhan, mencakup Makassar (Sulawesi Selatan), Belawan (Sumatra Utara), Tanjung Priok (DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Teluk Bayur (Sumatra Barat), Panjang (Lampung), Banten, Pontianak (Kalimantan Barat), Palembang (Sulawesi Selatan), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan Sorong (Papua Barat).
Kemenhub menargetkan implementasi Inaportnet bisa diperluas ke 16 pelabuhan lainnya tahun ini. Di luar tujuh pelabuhan yang relatif siap, sembilan pelabuhan akan menyusul kemudian, yakni Ternate, Samarinda, Kendari, Bontang, Jayapura, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Batam.
Wisnu mengakui jumlah itu masih jauh dari cukup jika melihat kebutuhan pertukaran data elektronik antarpelabuhan di Asean dalam wadah Asean Single Window. "Kita belum bisa melakukan hal itu ketika pelabuhan-pelabuhan belum menerapkan Inaportnet," ujarnya.
Kemenko Perekonomian, lanjut dia, telah meminta supaya ada percepatan untuk memperbaiki ease of doing business yang disyaratkan Bank Dunia. Selain itu, Inaportnet juga mengandung informasi data kapal yang dibutuhkan berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Karantina.

57 Unit TUKS di Banten bakal terapkan Inaportnet
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten menginisiasi pemberlakuan Inaportnet pada 57 unit Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten Herwanto mengatakan bahwa inisiasi itu guna meningkatkan pelayanan di bidang kepelabuhanan dan pelayaran.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten menginisiasi pemberlakuan Inaportnet pada 57 unit Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten Herwanto mengatakan bahwa inisiasi itu guna meningkatkan pelayanan di bidang kepelabuhanan dan pelayaran.
Pada tahap awal, tegasnya, pihkanya menggelar sosialisasi dan uji coba penerapan Inaportnet dengan mengambil tema HAPI PAPE atau Harmonisasi Pemanfaatan Inaportnet dalam Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Banten yang digelar di salah satu hotel di Tangerang.“HAPI PAPE adalah suatu proyek perubahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kapal pada TUKS,” katanya dalam siaran pers, Rabu (7/8/2019).
Saat ini, Herwanto menyebutkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pelabuhan Banten telah menggunakan Inaportnet. Namun, dia menegaskan untuk pelayanan kapal di 57 TUKS yang berada di Pelabuhan Banten sampai saat ini masih manual.
“Kami menyadari saat ini adalah era digitalisasi di mana semua pelayanan menuntut untuk memanfaatkan teknologi informasi. Maka dari itu kita harus siap untuk menghadapinya,” ujarnya.
Dia meyakini proyek perubahan HAPI PAPE ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat bagi Kantor KSOP yakni dapat meningkatkan integritas dan pelayanan yang lebih baik, sedangkan bagi TUKS, biaya dan waktu serta transparansi pelayanan menjadi terukur.
Dia menegaskan program itu akan semakin mendorong iklim investasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk berusaha.
Pada kesempatan tersebut ditampilkan pula hasil uji coba pemanfaatan Inaportnet pada salah satu TUKS yaitu TUKS PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).
Dari hasil uji coba terlihat banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan. Untuk itu ke depannya TUKS yang lain sudah dapat memanfaatkan sistem tersebut.

Mekanisme Pelaporan Lalu Lintas Barang Yang Belum Tuntas Hambat Penerapan Inaportnet
Sebelumnya, Mekanisme pelaporan lalu lintas barang yang belum tuntas di Inaportnet menjadi salah satu penghambat integrasi platform layanan tunggal kepelabuhanan itu ke dalam Indonesia National Single Window.
Deputi Operasi dan Pengembangan Sistem Pengelola Portal INSW Muwasiq M. Noor mengatakan, sebagian informasi Inaportnet sebetulnya sudah dapat dipertukarkan dengan INSW, seperti izin kapal dan data keluar-masuk barang dari dan ke pelabuhan. Sayangnya, data pergerakan barang di dalam pelabuhan belum dapat dikonsolidasikan ke dalam Inaportnet.
"Turun dari kapal, barang itu kan ditumpuk atau bisa saja dipindahkan di dalam area pelabuhan. Semua itu dicatat oleh operator terminal. Mereka punya aplikasinya. Harusnya, itu dikonsolidasikan ke dalam Inaportnet agar orang tahu pergerakan di [dalam] pelabuhan. Itu yang belum selesai di Inaportnet," katanya saat dihubungi, Selasa (12/3/2019).
Kondisi itu, tutur dia, membuat pemilik barang sulit melacak status barang di dalam pelabuhan, misalnya menyangkut penyelesaian pembayaran di terminal atau perpindahan kargo antarterminal. Pengguna jasa umumnya baru mengetahui detail aktivitas di dalam pelabuham setelah bertanya ke pihak operator terminal.
"Tantangannya memang berat. Setiap terminal punya policy sendiri-sendiri, punya sistem pembayaran beda-beda. Teman-teman [Kementerian] Perhubungan sedang mengerjakan itu," katanya.
Masalah kedua, Inaportnet belum dapat memberikan informasi kepada pengguna soal izin dari instansi lain. Sebagai gambaran, saat Badan Karantina tidak mengeluarkan sertifikat pelepasan terhadap barang impor tertentu, Inaportnet tidak dapat meneruskan informasi itu kepada otoritas pelabuhan (OP) dan operator terminal di mana barang diturunkan.
Menurut Muwasiq, sejauh ini belum ada kesepakatan antara INSW dan Inaportnet menyangkut problem ini. "Teman-teman Inaportnet masih bingung informasi yang akan mereka kirim apa saja, lalu OP harus berbuat apa setelah menerima informasi itu. Semua itu butuh SOP," tuturnya.
Soal penyedia jasa yang kini cenderung mengembangkan platform logistik secara parsial, Muwasiq berpendapat tantangan INSW sebetulnya terletak pada proses business to business (B to B).
Adapun INSW sendiri sebenarnya lebih bersifat business to government (B to G), yakni memfasilitasi pebisnis agar mereka dapat melacak izin melalui sistem.
Pemerintah tidak dapat mengatur sistem yang dibuat oleh setiap lini penyedia jasa logistik. Akibatnya, setiap penyedia jasa membangun platform dan membuat standardisasi sulit dicapai. Sistem yang parsial ini akhirnya sukar 'dijahit'.
"Kami sebetulnya pernah mengusulkan yang namanya national data element untuk standardisasi, misalnya aplikasi booking kapal, DO online, pembayaran, standarnya bagaimana. Kalau standar, meskipun semua bikin sistem, semuanya akan sama. Jahitnya pun gampang. Ini yang sulit karena semua ingin tampil sendiri-sendiri." (Logistics/bisnis.com/hd)

PT Pelindo IV Bakal Emisi Obligasi Domestic Senilai Rp. 2 triliun
MANADO (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merancang penerbitan obligasi domestik untuk mendanai sejumlah rencana investasi di pelabuhan perseroan, termasuk pengembangan di Bitung, Sulawesi Utara.
Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Farid Padang menjelaskan bahwa berencana melakukan emisi obligasi senilai Rp2 triliun pada kuartal IV/2019. Rencananya, dana itu akan digunakan untuk mendanai beberapa proyek seperti Makassar New Port (MNP), pengembangan Pelabuhan Internasional Hub Bitung, Kendari New Port, dan Pelabuhan Pantolan.
“Serta beberapa pengembangan pelabuhan baru seperti di Tanah Kuning dan Bintuni,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Dia menggambarkan kebutuhan investasi di 27 pelabuhan yang dikelola perseroan mencapai Rp6,4 triliun. Dari jumlah tersebut, kebutuhan di Pelabuhan Internasional Hub Bitung sekitar Rp1 triliun.
Farid menyebut investasi di Pelabuhan Internasional Hub Bitung tidak akan dilakukan sekaligus atau bersifat multi years. Pihaknya memproyeksikan tahun ini akan dikucurkan sekitar Rp600 miliar.
Untuk pengembangan tahap awal, Pelindo IV juga telah mengantongi sekitar Rp300 miliar. Dana itu bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) pada 2017.
Berdasarkan catatan Bisnis, Pelindo IV juga telah melakukan penerbitan emisi obligasi domestik pada 2018. Saat itu, perseroan menerbitkan Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 dengan jumlah pokok Rp3 triliun.
Surat utang itu terdiri atas Seri A, B, dan C yang akan jatuh tempo pada 2023, 2025, dan 2028. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat idAA untuk Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018.
Adapun, Pelindo IV berencana menggunakan dana yang dihimpun dari Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 unuk beberapa kebutuhan. Pertama, sekitar 59% akan digunakan untuk refinancing pokok pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kedua, sekitar 33% akan digunakan untuk pembiayaan program-program investasi perseroan yakni lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port (MNP). Ketiga, sekitar 8% digunakan untuk pembelian alat fasilitas di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port, dan Cabang Pantolan.

PT Pelindo IV Catat Kerugian Akibat Kerusuhan Papua Sebesar Rp.6 Miliar
Aksi massa yang anarkis di Jayapura, Provinsi Papua berdampak kerugian materil bagi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV.
Satu unit alat angkut kontainer (reach stacker) di Terminal Petikemas Jayapura seharga Rp 6 miliar, rusak dibakar massa.
Selain itu, aksi massa juga sempat menghambat operasional bongkar muat dari kapal ke dermaga (stevedoring). Kendati demikian, secara umum pihak Pelindo IV menjamin operasional pelabuhan, baik di terminal penumpang maupun terminal petikemas, berjalan dengan normal.
Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang, mengatakan, bahwa pihaknya menggaransi keselamatan para pegawai yang berjumlah sekitar 49 orang.
"Aparat berjaga di sekitar kantor manajemen kita. Operasi pelabuhan juga tidak ada masalah. Tenaga kerja melaksanakan tugasnya sesuai prosedur serta distribusi tetap jalan dan pelayanan tidak lumpuh," ujar Farid, Jumat (30/8/2019).
Dia menjelaskan, sebanyak 60 Anggota Korps Marinir TNI AL sedang disiagakan ke Jayapura untuk menjaga kondusifitas pelabuhan dari aksi massa yang anarkis.
"Keselamatan pegawai dan aset perseroan harus kita jamin. Kita berharap dengan bantuan dari Anggota Marinir ini juga, sehingga aksi yang me ngancam keselamatan pegawai serta fasilitas perusahaan bisa dikendalikan," papar Farid.
Lebih lanjut Farid berharap, aksi massa bisa segera berakhir agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi perseroan.
"Kalau aksi ini berjalan hingga seminggu, kami khawatir ada penurunan pendapatan bagi Pelindo IV, kami juga berharap jaringan telekomunikasi kembali normal agar kami di Pelindo IV bisa terus berkoordinasi dengan petugas di Jayapura," terangnya.

PT Pelindo III Beri Keterangan Pers Terkait Robohnya 1 Mobile Crane di Tanjung Emas
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memberikan klarifikasi terkait insiden robohnya 1 unit mobile crane di dermaga navigasi Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
VP Corporate Commmunication Pelindo III Wilis Aji menyampaikan kejadian dan kegiatan yang mengakibatkan insiden tersebut berada di luar wilayah pengelolaan.
“Bahwa lokasi kejadian berada diluar wilayah pengelolaan Pelindo III,” papar Wilis dalam siaran resmi, Selasa (10/9/2019) malam.
Wilis memastikan semua kegiatan di Pelabuhan Tanjung Emas dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS) sama sekali tidak terganggu dengan insiden tersebut.
“Semua kegiatan tetap berjalan dengan normal,” imbuhnya.
Pelindo III mengoperasikan beberapa dermaga di dalam Pelabuhan Tanjung Emas di antaranya dermaga Samudera, Nusantara, Pelabuhan Dalam, Multipurpose, Dermaga CPO, Dermaga Curah Cair, dan Dermaga TPKS.
Untuk dermaga khusus Navigasi tersebut digunakan dan dioperasikan langsung oleh Distrik Navigasi.
Sementara itu, mobile crane yang mengalami insiden merupakan milik swasta dan saat ini sedang diupayakan evakuasi oleh pihak distrik Navigasi.
Sebelumnya diberitakan Bisnis.com, sebuah mobile crane yang mengangkut beton cor berbobot 5 ton ambruk dan menimpa Kapal Suar 11 dan Kapal Motor 126 di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Selasa (10/9/2019).
Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 13.30 WIB, sampai malam proses evakuasi terus berlangsung.
Lebih jauh, Sebuah mobile crane yang mengangkut beton cor berbobot 5 ton ambruk dan menimpa Kapal Suar 11 dan Kapal Motor 126 di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Adapun, kejadian tersebut terjadi pada pukul 13.30 WIB, sampai saat ini evakuasi sedang berlangsung.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas AKP Samsu Wirman mengatakan, bahwa sebelumnya Crane B 9728 XYZ yang disopiri oleh Paing (45) melakukan pemindahan dua beton cor berbobot 5 ton.
"Sepertinya belum siap saat akan memindahkan beton cor ke atas Kapal Suar. Salah satu kaki Crane tersebut terperosok ke tanah hingga crane terbalik dan menimpa kapal suar 11 dan KM 126 yang juga milik kantor Navigasi," kata AKP Samsu.
Dia menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun aktivitas pemindahan beton cor ke kapal langsung dihentikan sambil menunggu evakuasi.
Seorang saksi, Doni mengatakan, sebelum jatuh crane sedang mengangkut block beton untuk diangkut ke Kapal Suar 11 dan KM 126.
Namun, crane justru ambruk hingga bagian tiangnya menimpa kapal milik Distrik Navigasi Kelas II Semarang. Tiang crane menimpa bagian geladak kapal.
"Mau angkut beton dipindah ke tengah (kapal). Malah ambruk," kata Doni.

PT Pelindo III Perluas Penerapan DO Online Jadi 9 Terminal Petikemas Domestic Mulai 1 September 2019
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memperluas penerapan permohonan pengeluaran barang secara elektronik atau delivery order online ke sembilan terminal peti kemas domestik mulai 1 September 2019.
Sembilan terminal yang melayani bongkar muat kontainer domestik itu mencakup Terminal Bagendang (Kotawaringin Timur), Bumiharjo (Kumai), Lembar (Lombok), Benoa (Bali), Batulicin (Tanah Bumbu), Kupang, Maumere, Bima, dan Badas (Sumbawa).
Sebelumnya, Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III sudah menerapkan delivery order (DO) online di terminal peti kemas internasional, yakni Terminal Teluk Lamong (TTL), Terminal Petikemas Surabaya (TPS), dan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS).
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan bahwa sistem DO online mampu menyederhanakan prosedur pelayanan di terminal domestik agar lebih cepat dan murah sehingga menurunkan biaya logistik di pelabuhan.
Dia menjelaskan, perusahaan pelayaran atau agen pelayaran mengunduh dokumen DO melalui aplikasi Anjungan atau di laman anjungan.pelindo.co.id atau IBS (integrated billing system). Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi kesesuaian antara dokumen excel yang diunduh dengan nomor kontainer yang ditunjuk.
“Dengan adanya sistem DO online, proses layanan pengeluaran peti kemas dari terminal menjadi lebih lancar karena verifikasi dokumen dilakukan secara otomatis," katanya, Kamis (5/9/2019).
Sebelum diterapkan DO online, tuturnya, pengguna jasa melakukan permohonan delivery peti kemas dari pelabuhan atau terminal tanpa ada konfirmasi dari agen pelayaran.
Setelah penerapan DO online, jasa pengurusan transportasi (JPT) harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada agen pelayaran secara online melalui fasilitas yang disediakan pada aplikasi Anjungan untuk mengeluarkan peti kemas.
Keuntungan yang diperoleh pihak pelayaran adalah dapat memberikan keamanan pengeluaran peti kemas. Pasalnya, hanya JPT yang ditunjuk pelayaran yang mempunyai akses ke Anjungan untuk dapat melakukan pencetakan dokumen job order delivery.
Di sisi lain, JPT mudah mendapatkan data peti kemas yang akan di-delivery hanya dengan memasukkan nomor DO online yang didapat dari agen pelayaran yang menunjuk.
"Keamanan atas data terjamin dari pemalsuan karena dokumen DO di-entry langsung oleh perusahaan pelayaran atau agen pelayaran sebagai pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan dokumen DO,” kata Doso.
Pola operasi DO online berawal dari agen pelayaran mengunggah DO online melalui aplikasi Anjungan. Atas informasi yang diterima dari agen pelayaran, JPT melakukan permohonan delivery atau mengambil peti kemas. JPT akan mengecek kesesuaian informasi, meliputi nomor peti kemas, nomor DO online, dan tertagih.
Jika sudah benar, JPT dapat melanjutkan pencetakan job order. Job order menjadi dokumen yang akan dibawa driver truk untuk dapat memasuki terminal untuk mengambil kontainer. Apabila DO online melebihi batas waktu, maka JPT dapat melakukan permohonan perpanjangan DO online kepada agen pelayaran.
Doso mengakui penerapan sistem itu memang tidak mudah karena tidak semua pengguna jasa, baik dari perusahaan pelayaran maupun JPT, memiliki tenaga TI khusus untuk menerapkan. (Logistics/bisnis.com/hd)

Penyebab Inefisiensi Sektor Logistik di Indonesia
AKARTA (LOGISTICS) : Supply Chain Indonesia menyatakan rendahnya peran angkutan logistik melalui kereta api menjadi salah satu penyebab terjadinya inefisiensi di sektor logistik.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menuturkan saat ini kontribusi pengangkutan barang melalui darat mencapai 91%, moda laut sekitar 7,5%, sementara kereta api hanya 1%.
Dia menyatakan penggunaan moda transportasi yang tidak proporsional dalam pengangkutan barang menjadi penyebab inefisiensi sektor logistik.
"Tiga moda transportasi yang paling banyak digunakan, moda transportasi jalan atau trucking mendominasi volume pengangkutan barang sekitar 91%, moda transportasi laut sekitar 7,5%, dan moda transportasi kereta api sekitar 1%," katanya kepada Bisnis.com, Kamis (12/9/2019).
Dia menjelaskan ketidakseimbangan peranan antarmoda juga tergambar dari kontribusi masing-masing moda terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari sekitar Rp666,15 triliun PDB sektor transportasi pada 2018, moda transportasi darat (jalan) berkontribusi sebesar 53,16%; transportasi udara sebesar 36,1%; transportasi laut sebesar 6,77%; transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) sebesar 2,41%; dan transportasi rel sebesar 1,57%.
Setijadi memprediksi sektor transportasi Indonesia pada 2019 akan tumbuh sebesar 11,56% atau menjadi Rp 740,4 triliun. SCI memprediksi kontributor tertinggi masih dipegang angkutan darat sebesar Rp 380,8 triliun (51,43%) dan angkutan udara sebesar Rp 282,2 triliun (38,12 %).
Walaupun angkutan darat berkontribusi tertinggi, tetapi tingkat pertumbuhan tertinggi pada 2019 diprediksi pada angkutan udara tumbuh 17,37% dan angkutan rel mencapai 17,11%.

Pelabuhan Diminta Untuk Memaksimalkan Proses Efisiensi Guna Tekan Biaya Logistik
Penyelenggaraan infrastruktur transportasi laut dari sisi pembangunan infrastruktur pelabuhan, penataan jaringan, maupun dalam sistem pengelolaan dinilai harus efisien guna menekan biaya logistik nasional.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan peranan pelabuhan sangat penting bagi perekonomian nasional karena mampu menunjang kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam konteks domestik, pelabuhan juga dapat memberikan andil terhadap pemerataan ekonomi wilayah melalui terciptanya konektivitas.
“Tantangan pembangunan pelabuhan ke depan salah satunya adalah mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi Iaut termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok Nusantara,” kata Tauhid, Selasa (23/7/3019).
Dia menambahkan meskipun upaya pembangunan pelabuhan terus dilakukan, tetapi terdapat tantangan dalam pengelolaannya. Mulai dari waktu tunggu kapal, efisiensi bongkar muat, penyelesaian administrasi dokumen dan perubahan fundamental Iainnya dalam kapasitas, dan kualitas pelabuhan dirasa belum efisien.
Masalah lain, lanjutnya, juga berkaitan dengan peralatan yang tidak lengkap dan banyaknya instansi yang terlibat menyebabkan biaya logistik semakin mahal. Selain itu, rute pelayanan nasional masih didominasi pelayanan port to port sehingga dinilai kurang efisien.
Pihaknya menyebut rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Oleh sebab itu, tuturnya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan yang efisien diharapkan dapat mendorong industri pelayaran nasional untuk bersaing di pasar global serta mendorong daya saing ekonomi nasional. Perencanaan pembangunan Iinfrastruktur pelabuhan ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global.
Keterlibatan investor dalam proses pembangunan pelabuhan perlu terus didorong melalui berbagai model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Hal tersebut dikarenakan kemampuan APBN yang terbatas.
“Kerja sama ini juga perlu dilandasi oleh berbagai regulasi atau payung hukum yang dapat menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif,” ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

Rini : Pelabuhan Benoa Jadi Home Port Cruise 2020 Dukung Tol Laut
BENOA, BALI (LOGISTICS) : Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno menyatakan proyek pengembangan Pelabuhan Benoa Bali menjadi home port cruise selesai pada 2020.
Menteri BUMN menegaskan pembangunan Pelabuhan Benoa itu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dalam mendukung industri logistik di Tanah Air.
“Pembangunan proyek ini harus bisa bermanfaat untuk kepentingan nasional. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab BUMN dalam mendukung program tol laut pemerintah,” ujarnya saat meninjau pembangunan Pelabuhan Benoa, Bali seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (10/9/2019)
Dalam tinjauannya tersebut, Rini menegaskan para pemimpin adat sudah setuju dengan proyek pengembangan Pelabuhan Benoa. Dia juga meminta masyarakat adat di Pulau Bali ikut menjadi pengawas proyek pengembangan Pelabuhan Benoa. "Sehingga, budaya dan adat istiadat tetap terjaga dan dikembangkan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Benoa akan meningkatkan pariwisata Pulau Bali. Demi mendukung pariwisata, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III akan melakukan pengerukan dan pendalaman alur atau low water spring dari minus 9 menjadi minus 12 meter. Dengan begitu, pelabuhan benoa mampu menyandarkan kapal pesiar wisatawan luar negeri lebih banyak disaat bersamaan.
“Saya berharap pembangunan Pelabuhan Benoa dapat didukung seluruh institusi dan masyarakat Bali. Sehingga, pembangunan bisa berjalan sesuai dengan rencana,” kata Rini
Dalam proyek itu, Pelindo III meningkatkan kapasitas gedung terminal penumpang yang semula hanya berkapasitas 900 orang menjadi bisa menampung 3.500 orang dalam bangunan seluas 5.600 meter persegi. Pembangunan gedung terminal penumpang kapal pesiar di Benoa akan selesai semester II/2019.
Selain itu, turning basin atau area untuk berputar kapal juga diperlebar sehingga kapal yang memiliki radius putar lebih panjang dapat melakukan manuver dengan aman dari 300 meter sekarang menjadi 420 meter.
Lebar di kolam timur dari awal 150 meter sekarang telah menjnadi 200 meter, dan untuk kolam barat dari 150 meter menjadi 330 meter.
Menteri Rini berharap Pelabuhan Benoa akan berdampak positif bagi perekonomian di Bali sebab memiliki multiplier effect cukup besar untuk masyarakat Bali.
Dalam pembangunan Pelabuhan Benoa, Pelindo III menggandeng PT Yodya Karya (Persero) sebagai pengawas pembangunan. Hingga Agustus 2019, progres pengembangan Pelabuhan Benoa sudah mencapai 95 persen. Ditargetkan, proyek pengembangan Pelabuhan Benoa selesai pada 2020.
Pelindo III juga melakukan penataan kembali zona perikanan di sisi barat pelabuhan dan zona BBM dan gas di sisi timur.
Saat ini, Pelindo III juga membuat jalur kanal untuk akses kegiatan nelayan dan pengairan mangrove di sekitar dumping area. Tak ketinggalan juga sedang disiapkan area parkir untuk nelayan, lengkap dengan base camp serta pembuatan area Melasti untuk kegiatan upacara proses penyucian Pratima (Melasti) dan tempat untuk melarung abu jenazah.
Dirut Pelindo III Doso Agung menyatakan pengembangan pelabuhan Benoa akan berdampak positif bagi warga sekitar.
“Dampak posiif yang bisa dirasakan secara langsung adalah lapangan pekerjaan akan bertambah, secara tidak langsung menyumbang pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan impor, dan pada akhirnya ini membawa dampak yang luar biasa bagi perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,” kata Doso. (Logistik/bisnis.com/hd)