Logistics Journal Nomor : 211 / Agustus  2019
Cover Logistik Agustus 2019

 
Editorial - 30 TAHUN ALFI
Bertepatan dengan 25 Juli 2019, usia ALFI/ILFA 30 tahun. Hitungan kelahiran ALFI/ILFA dimulai sejak berdirinya Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI/INFA) pada 25 Juli 1989. GAFEKSI adalah peleburan dari GAVEKSI (Gabunagan Vegemite dan Ekspedisi Seluruh Indonesia), INFFA (Indoensian Freight Forwarder Association) dan AEMPU (Asosaisi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara). Perubahan nama dari GAFEKSI/INFA menjadi Asosiasi Logisitik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) disepakati melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa di Denpasar, Bali pada tahun 2010 dengan tujuan memberikan ruang gerak usaha bagi anggota lebih luas dan lebih memiliki adaptabilitas terhadap dunia usaha forwarder dan logistik.
Usia 30 tahun jika dipersonifikasikan dengan usia manusia, maka sedang berada di tengah-tengah usia produktif, berada dalam fase milenial yang penuh gelora, penuh semangat, ide dan gagasan kreativitas tanpa batas, hampir tidak mengenal putus asa dalam menghadapi halangan bahkan ancaman sekalipun. Optimisme selalu tumbuh di setiap hari ketika pagi menjejakkan kakinya di ufuk timur, bahkan diakhir malampun masih bisa tersenyum untuk menyongsong esok hari, karena kadar positif thinking lebih dari 70% dibanding dengan negatif thinkingnya.
Realitasnya saat ini ALFI/ILFA di usianya ke 30 tahun dihadapkan pada kemampuan organisasi ini untuk berselancar di antara puncak-puncak gelombang yang selalu datang silih berganti. Bagaimana mempertahankan posisi ALFI tetap bisa berdiri tegak di papan selancar tanpa harus terhempas dan digulung oleh alunan ombak.
ALFI sebagai organisasi yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan anggotanya, setiap hari dihadapkan permasalahan teknis lapangan usaha forwarder dari perusahaan-perusahaan anggotanya. Sebenarnya permasalahan itu bersifat klasik karena substansinya sama hanya metodenya berbeda karena dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Herannya permasalahan itu muncul hampir setiap bulan, ada yang setiap minggu bahkan ada yang setiap hari dengan banyak dalih.
Hambatan dan kendala yang muncul seringkali karena terlalu seringnya, akhirnya banyak yang memaklumi walau dengan hati dongkol. Mengapa kita keki bin dongkol, karena era informasi yang sangat terbuka ini ditopang dengan teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya. Maka setiap pelaku usaha sudah bisa membandingkan pola layanan yang di sini, Indonesia dan beberapa negara tetangga, dimana sama-sama memanfaatkan teknologi informasi sebagai penopang. Mengapa di negara tetangga teknologi informasi menjadi booster untuk mempercepat layanan, sedangkan disini kemajuan teknologi informasi sepertinya tiada gunanya. Seolah-olah enggan memfungsikan seluruh manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi.
Banyak produk-produk kebijakan yang seharusnya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan, filosofi dasar dari suatu kebijakan. Tapi realitasnya dapat menjadi bias/melenceng dari niat awalnya, malah menambah ongkos/biaya yang melemahkan bahkan mematikan operasional usaha anggota. Hanya karena tidak teliti penulisannya atau keterlambatan penyerahannya bisa didenda mulai dari puluhan juta, ratusan juta sampai ada yang berbunyi miliaran. No mercy, bagi anggota yang melanggar. Namun tidak berimbang, jika yang melakukan keteledoran dari pihak pembuat kebijakan tidak sanksi berupa ganti kerugian bagi anggota. Banyak contoh keteledoran dari pihak berwenang menimbulkan ongkos tambahan yang seharusnya tidak perlu ada.
Kendala bagi sesama pelaku usaha jasa kepelabuhanan, baik dari pelayaran, angkutan darat maupun pemilik barang. Seringkali posisi tawar anggota ALFI berada di posisi yang lemah karena tidak punya alat/instrumen yang bisa memaksa daya tawar dengan pelaku usaha lainnya. Contoh banyak pihak pelayaran melakukan kegiatan pemasaran secara langsung kepada pihak shipper. Memang tidak ada code of conduct-nya (aturan hukum formal) yang tidak memperbolehkan, tapi disini ada etika bisnis yang tetap harus dijunjung tinggi. Ada jaminan kontainer yang pengembaliannya cukup lama, begitu ada peraturan pelayaran tidak boleh memungut jaminan kontainer, bola dialihkan kepada pihak depo petikemas yang memungut jaminan kontainer.
Setiap bentuk upaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, selalu saja ada cara memberikan gambaran bahwa pemakaian teknologi informasi tetap akan mengeluarkan biaya. Contoh, penerapan OSS (online single submission) semuanya akan cepat dan akurat dengan menggunakan OSS. Fakta di lapangan semua perusahaan yang registrasi ke OSS tetap menimbulkan tambahan biaya. Bahkan yang aneh, sistem penerimaan data pendirian perusahaan (AHU) di OSS hanya memakai pengkodean AHU yang terbaru, kode AHU yang lama harus diperbaharui. Mengapa di sistim OSS tidak dimungkinkan menerima kode lama yang sebenarnya hal mudah untuk dimasukkan dalam sistim OSS. Dengan memakai AHU terbaru maka, perusahaan lama sama saja mendirikan perusahaan baru dengan dipaksa ya memakai kode AHU baru. Karena biaya untuk mengupdate AHU baru biaya notarisnya sama dengan mendirikan perusahaan baru.
Ternyata di 30 tahun ALFI, pekerjaan rumahnya tambah banyak, seharusnya yang bertambah banyak gagasan-gagasan untuk mendorong perusahaan anggota lebih siap berkompetisi dengan pelaku usaha asing yang semakin agresif merasuk dalam kegiatan forwarding dan logistik nasional. Tapi asosiasi bersama-sama perusahaan anggotanya senantiasa disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rutinitas tapi menimbulkan kendala, sehingga tidak sempat menggagas ide-ide yang lebih strategis untuk dunia usaha logistik dan forwarder. Kapankah kita bisa melangkah dengan tegap dan dada membusung ? (guslim-Agustus'19)

ALFI Minta Pembatasan Angkutan Barang Bisa Dievaluasi
SURABAYA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah segera menurunkan tim khusus untuk mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan barang ke pelabuhan di sejumlah pelabuhan di Indonesia yang sudah sangat merugikan kegiatan distribusi dan logistik. Kerugian yang ditimbulkan dari pembatasan kendaraan itu ditaksir mencapai Rp 6 triliun per tahun.
Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang itu selayaknya tidak ada.
"Ini soal pilihan pemerintah, mau mendahulukan ekonomi atau tidak. Saya tegas menyampaikan ini supaya kalau nanti eskpor tidak tercapai logistik yang disalahkan karena mahal. Padahal jam kerja kita dibatasi," kata Yukki di sela Rapat Kordinasi Nasional (Rakonas) ALFI di Surabaya, Selasa (30/7/2019).
Menurut Yukki, pembatasan kendaraan angkutan barang ke pelabuhan dan bandara ini terjadi sudah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan ALFI juga sudah kerap menyuarakan masalah tersebut berikut solusinya. Namun sejauh ini, pembatasan masih terus berlangsung.
"Ambil contoh yang kita usulkan dan kita dorong adalah daerah Cikampek untuk dicabut pembatasan waktu jamnya mulai pukul 06.00 sampai 09.00 untuk golong III ke atas. Kita mengusulkan ada satu line khusus untuk angkutan barang. Pembatasan tentunya setiap daerah berbeda-beda," ungkapnya.
Menurut Yukki, masalah pembatasan kendaraan ini merata terjadi di sejumlah pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor, yakni pelabuhan di Palembang, Kalimantan Barat, Manado, Medan dan Bali. Pembatasan tersebut tentu sangat disayangkan mengingat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah dan menggunakan biaya tinggi tetapi tidak dioptimalkan. Seluruh anggota ALFI yang jumlahnya mencapai 3.412 dan tersebar 34 provinsi berharap pemerintah pusat segera bertindak.
"Semestinya tidak harus menungu Pak Jokowi dilantik. Pemerintah segera menurunkan tim khusus ke lapangan agar kerugian yang ditimbulkan tidak terjadi, apalagi pembatasan ini sudah sangat mengganggu distribusi dan logistik barang,” ujarnya.
Yukki menjelaskan, sektor transportasi darat itu menguasai dari moda satu kegiatan transportasi kurang lebih 70% untuk domestik dan eskpor 30%.
"Bisa dibayangkan kalau ada pembatasan kendaraan, kalau dari biaya logistik nasional sebesar Rp 1.783 triliun kita ambil 15% itu artinya ada Rp 230 triliun. Dari jumlah itu kalau kita ambil transportsi darat 40 persen aja berarti ada Rp 60 trliun. Dari jumlah itu kita ambil 10% berarti ada Rp 6 triliun. Itulah kerugian akibat pembatasan kendaraan di jalan. Kerugian itu juga belum termasuk multiplier effect di pelabuhan dan lainnya," tandas Yukki.
Yukki menambahkan, pihaknya berharap pemerintah baru ini melanjutkan komitmen untuk mengkonektivitaskan antara pelabuhan dan bandara ke pusat-pusat ekonomi dan pusat-pusat UMKM serta industri pangan dan lainnya. "Termasuk komitmen untuk melakukan penghematan biaya logistik 5% dari GDP kita, yakni menjadi 18% hingga 19%," tegas Yukki.
Ketua DPW ALFI Kalbar, Retno Pramudya mengakui, pembatasan kendaraan di Kalbar sudah sangat merugikan. Pembatasan terjadi baik di provinsi atau daerah. Seperti pembatasan kendaraan yang mengangkut kontainer 40 feet yang hanya diperbolehkan beroperasi pada malam hari atau untuk kendaraan yang mengangkut kontainer 20 feet yang hanya boleh pada jam-jam tertentu.
“Intinya ruang gerak untuk angkutan kontainer sudah sangat sempit dan ini menimbulkan persoalan di lapangan, menghambat distribusi dan kelancaran barang keluar dari pelabuhan. Pembatasan ini juga menimbulkan adanya pungli dari oknum tertentu yang mengiznkan kendaraan dengan membayar dalam jumlah tertentu," kata Retno.

LFI Usulkan 3 Point Untuk Bisa Turunkan Biaya Logistik Hingga 5%
Upaya pemerintah memangkas biaya logistik hingga bisa bersaing di tingkat Asean dengan membangun infrastruktur dalam lima tahun terakhir, masih belum memberi dampak penurunan.
DPP Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) mencatat biaya logistik di Indonesia rata-rata 23,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur yang ditargetkan bisa menurunkan biaya logistik.
"Tapi sampai saat ini belum. Harapan kami biaya logistik bisa turun 5 persen atau menjadi 17-18 persen dari PDRB," kata Yukki di sela Rapat Kerja Nasional (Rakornas) ALFI/ILFA sekaligus ulang tahun ke-30 di Surabaya, Selasa (30/7/2019).
Saat ini, biaya tinggi logistik masih terjadi karena infrastruktur yang belum selesai. Juga kebijakan atau regulasi yang kurang konsisten. Seperti program Sislognas (Sistim Logistik Nasional), yang sudah dilakukan sejak tahun 2013 tapi ternyata tidak lagi terlaksana.
Kemudian akses ke pelabuhan dan bandara yang masih terhambat kemacetan dan aturan-aturan dan
Peraturan Daerah (Perda) baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten. Selain itu, kebijakan logistik yang masih terbagi di 18 kementerian dan lembaga, juga seringkali masih saling menghambat.
Kehadiran OSS (Online Single System) juga belum maksimal. Karena pengusaha logistik masih diharuskan melakukan pembaruan data, dengan biaya yang tidak murah.
"Jadi rekomendasi kami, ada beberapa hal yang terkait untuk regulasi yang bisa mendukung penurunan biaya logistik. Pertama, untuk merevisi Undang-Undang (UU) Tranportasi, yang saat ini masih tahun 1976 menjadi yang tahun sekarang disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan perkiraan dalam 20 tahun mendatang," jelas Yukki.
Karena mengembangkan usaha logistik itu tidak jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Investasi usaha juga tidak murah, sehingga perlu kepastian hingga jangka panjang.
Kedua, Yukki meminta untuk ada koordinator khusus atau ada lembaga secara ad hoc, jangan permanen, untuk menangani logistik dari 18 kementerian dan lembaga tersebut. Sehingga permasalahan terkait layanan logistik, mulai dari jalan raya, kemacetan, kebijakan terkait angkutan dan bandara dan pelabuhan cukup di satu pintu. Tidak terbagi.
"Karena dengan tidak adanya koordinasi baik di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, regulasi masih ada yang merugikan usaha logistik. Misalnya pembatasan operasional angkutan logistik di darat. Seperti di Kalimantan Barat, dan lainnya," tambah Yukki.
Selain pembatasan, juga kemacetan, akses infrastruktur yang masih belum mencapai sentra-sentra industri kecil dan menengah, dan lainnya. Bahkan ALFI mencatat, akibat kebijakan yang merugikan, pembatasan, antrian dan kemacetan, per tahun rata-rata memiliki nilai sekitar Rp 6 triliun.
"Jumlah itu kalau dijadikan modal membangun infrastruktur sudah bisa," lanjut Yukki.
Selain rekomendasi di atas terkait regulasi di pemerintah, ALFI menarik para anggotanya untuk bergabung dengan tema "Connectivity and Colaboration".
Tema ini diambil agar antar anggota bisa saling mendorong peningkatan kinerja dengan segala fasilitas yang sudah maupun yang akan dibangun pemerintahan baru di lima tahun kedepan.
Ketua DPW ALFI Jatim, Hengki Pratoko, menambahkan, untuk wilayah Jawa Timur, saat ini sudah ada dukungan regulasi dari daerah yang cukup baik.
"Suasana usaha logistik di Jatim cukup kondusif. Saat ini kami dengan Pelindo III juga menyiapkan langkah untuk mengurangi biaya-biaya yang bisa dipotong untuk mendorong biaya logistik yang turun," kata Hengky.
Meski ada juga rencana kenaikan tarif untuk beberapa jenis layanan yang dalam lima tahun terakhir belum mengalami perubahan. (Logistics/Beritasatu.com/Tribunnews.com/hd)

10 Bandara Yang Dikelola PT AP I Raih Akreditasi ACI
JAKARTA (LOGISTICS) : 10 bandara PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil memperoleh akreditasi Airport Customer Experience Accreditation Program dari Airports Council International (ACI).
Ini menjadikan Angkasa Pura I sebagai operator bandara pertama di Asia-Pasifik yang mayoritas bandaranya mendapatkan pengakuan atas komitmen peningkatan pengalaman pelanggan dari lembaga kebandarudaraan prestisius dunia yang berbasis di Montreal, Kanada ini.
Adapun kesepuluh bandara Angkasa Pura I yang berhasil memperoleh akreditasi yaitu:
Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali
Bandara Juanda - Surabaya
Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar
Bandara SAMS Sepinggan - Balikpapan
Bandara Jenderal Ahmad Yani - Semarang
Bandara Sam Ratulangi - Manado
Bandara El Tari - Kupang
Bandara Pattimura - Ambon
Bandara Adi Soemarmo - Solo
Bandara Internasional Lombok - Praya
"Kami bangga bahwa komitmen kami dalam meningkatkan level of service serta customer experience di bandara-bandara yang kami kelola berhasil mendapat akreditasi internasional melalui Airport Customer Experience Accreditation Programyang dilakukan oleh ACI. Akreditasi ini semakin mengukuhkan kinerja pelayanan seluruh bandara Angkasa Pura I setara dengan bandara-bandara kelas dunia lainnya," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Dalam program strategisnya, Angkasa Pura I merencanakan peningkatan kapasitas total di seluruh bandara yang dikelolanya hingga dua kali lipat dalam lima tahun ke depan.
Angkasa Pura I menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada pelanggan merupakan suatu prioritas yang terus ditingkatkan demi mencapai target menjadi salah satu yang terbaik di tingkat global.
Akreditasi ini dilakukan berdasarkan praktik bandara dalam memberikan pengalaman pelanggan terbaik yang terdiri atas customer understanding, strategy measurement, operational improvement, governance, airport culture, service design/innovation, dan airport community collaboration.
"Dengan akreditasi dari ACI ini artinya pengelola bandara telah menunjukkan komitmen secara terus-menerus untuk mengulas dan meningkatkan pengalaman pelanggan mereka yang terus berubah, unggul, dan belajar bagaimana mereka dapat terus meningkat," kata ACI World Director Angela Gittens.
Perwakilan 10 bandara Angkasa Pura I ini akan diundang untuk menerima sertifikat akreditasi dalam ajang ACI Customer Experience Global Summit yang akan diadakan di Bali, 2-5 September 2019 mendatang.
Bandara-bandara internasional dunia yang turut mendapatkan akreditasi ini seperti Bandara John F. Kennedy New York (AS), Bandara Chattrapati Shivaji Mumbai (India), Bandara Incheon (Korea Selatan), serta Bandara Internasional Halifax Stanfield (Kanada).
Sebelumnya, Sebanyak 10 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil memperoleh akreditasi Airport Customer Experience Accreditation Program dari Airports Council International (ACI).
Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi menyatakan, pencapaian itu menjadikan perseroan sebagai operator bandara pertama di Asia-Pasifik yang mayoritas bandaranya mendapatkan pengakuan atas komitmen peningkatan pengalaman pelanggan dari lembaga kebandarudaraan prestisius dunia berbasis di Montreal Kanada tersebut.
"Kami bangga bahwa komitmen kami dalam meningkatkan level of service serta customer experience di bandara-bandara yang kami kelola berhasil mendapat akreditasi internasional melalui Airport Customer Experience Accreditation Program yang dilakukan oleh ACI," ujarnya, Senin (5/8/2019).
Menurutnya, akreditasi tersebut semakin mengukuhkan kinerja pelayanan seluruh bandara Angkasa Pura I setara dengan bandara - bandara kelas dunia lainnya.
Dalam program strategisnya, imbuhnya, AP I merencanakan peningkatan kapasitas total di seluruh bandara yang dikelolanya hingga dua kali lipat dalam 5 tahun ke depan.
Dia menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada pelanggan merupakan suatu prioritas yang terus ditingkatkan demi mencapai target menjadi salah satu yang terbaik di tingkat global.
ACI World Director Angela Gittens mengatakan bahwa akreditasi dilakukan berdasarkan praktik bandara dalam memberikan pengalaman pelanggan terbaik yang terdiri atas customer understanding, strategy measurement, operational improvement, governance, airport culture, service design/innovation, dan airport community collaboration.
"Dengan akreditasi dari ACI ini artinya pengelola bandara telah menunjukkan komitmen secara terus-menerus untuk mengulas dan meningkatkan pengalaman pelanggan mereka yang terus berubah, unggul, dan belajar bagaimana mereka dapat terus meningkat," ujar Gittens.
Perwakilan 10 bandara Angkasa Pura I akan diundang untuk menerima sertifikat akreditasi dalam ajang ACI Customer Experience Global Summit yang akan diadakan di Bali, 2-5 September 2019.
Ke-10 bandara AP I tersebut akan menerima akreditasi bersama sama bandara-bandara internasional dunia lain yang juga mendapatkan akreditasi serupa, seperti Bandara John F. Kennedy New York (AS), Chattrapati Shivaji Mumbai (India), Incheon (Korea Selatan), serta Internasional Halifax Stanfield (Kanada).
Adapun kesepuluh bandara Angkasa Pura I yang berhasil memperoleh akreditasi yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali, Bandara Juanda - Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar, Bandara SAMS Sepinggan - Balikpapan, Bandara Jenderal Ahmad Yani - Semarang, Bandara Sam Ratulangi - Manado, Bandara El Tari - Kupang, Bandara Pattimura - Ambon, Bandara Adi Soemarmo - Solo, dan Bandara Internasional Lombok - Praya. (Logistics/Bisnis.com/hd)

Pelindo III Perpanjang Dermaga Pelabuhan Bagendang Kalsel Jadi 440 Meter
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III memperpanjang dermaga Pelabuhan Bagendang, di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi 440 m. BUMN operator pelabuhan tersebut semula sudah mengoperasikan dua dermaga yang masing-masing sepanjang 120 meter
“Setelah dibangun sejak Agustus tahun lalu, kini dermaga baru sepanjang 200 meter yang dibangun Pelindo III sudah siap disandari kapal-kapal besar,” kata Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Joko Noerhudha, Senin (5/8/2019).Dengan total panjang dermaga yang mencapai 440 meter, dia melanjutkan secara otomatis kapasitas bongkar muat meningkat. Semula, dermaga hanya cukup untuk disandari dan melayani bongkar muat dua unit kapal. Kini, dermaga mampu melayani sandar dan bongkar muat tiga hingga empat unit kapal secara bersamaan.Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menambahkan, perpanjangan dermaga akan meningkatkan produktivitas pelabuhan yang akan membawa manfaat turunan berupa peningkatan efisiensi logistik untuk pengangkutan dan distribusi barang di kawasan Kalimantan Tengah.“Kapal-kapal yang semula harus mengantre, kini bisa lebih cepat sandar dan membongkar muat kargonya di dermaga Pelabuhan Bagendang, yang kini lebih panjang," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, efisiensi akan dirasakan mulai dari perusahaan pelayaran karena waktu tunggu kapal lebih singkat hingga para pemilik barang karena barang dapat segera diangkut untuk didistribusikan. Berikutnya, masyarakat sebagai end customer mendapatkan harga yang lebih murah.“Proyeksi tersebut sesuai dengan komitmen untuk terus mengembangkan pelabuhan agar berkontribusi positif pada peningkatan efisiensi biaya logistik. Selain itu, juga meningkatkan daya saing produk setempat agar lebih mampu bersaing di pasar dengan biaya pengangkutan yang lebih efisien,” tambahnya.Dermaga yang baru diresmikan tersebut merupakan dermaga multipurpose yang dapat difungsikan untuk melayani bongkar muat barang peti kemas maupun curah, seperti CPO yang merupakan komoditas andalan wilayah sekitar (hinterland) Pelabuhan Bagendang.Berdasarkan data Pelindo III, pada semester I/2019 ini, Pelabuhan Bagendang sudah disandari oleh 100 unit kapal dengan bobot 389.692 GT. Kemudian, arus peti kemas mencapai 29.943 TEUs. Dengan adanya fasilitas dermaga yang lebih panjang, arus barang melalui Pelabuhan Bagendang tahun ini melonjak.

Pelindo III Pastikan Pelayanan Operasional Bongkar Muat TPKS Lancar Pasca Kejadian Tertabraknya CC
Pelindo III menjamin pelayanan operasional bongkar muat di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, berjalan lancar.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Pelindo III Doso Agung dalam konferensi pers terkait insiden tertabraknya satu unit container crane (CC) atau derek peti kemas oleh kapal MV. Soul of Luck, pada Minggu (14/7/2019) petang.
“Ada dua tahap yang akan dilakukan untuk menormalkan kembali operasional di TPKS. Pertama pada saat proses evakuasi CC 03 (selama 4-5 hari ke depan) memastikan semua layanan jadwal tambat kapal internasional (windows schedule) tidak ada yang pindah hari, hanya bergeser jam,” katanya, Senin (15/7/2019).
Tahap kedua yaitu memindahkan CC 08 dari dermaga utara ke dermaga selatan, yang membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu pascakejadian. Dengan demikian, jadwal jadwal pelayanan kapal peti kemas internasional dan domestik di TPKS akan beroperasi normal seperti sedia kala.
“Apabila setelah relokasi CC tersebut terjadi penurunan kinerja pada terminal domestik akan dilakukan penambahan peralatan, sebalum CC pengganti tiba,” tambah Doso Agung.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Ahmad Wahid meluruskan tentang maksud dari keterlibatan kapal pandu dan kapal tunda milik anak usaha Pelindo III, Pelindo Marine Service.
Menurutnya, keberadaan kapal pandu dan kapal tunda dalam setiap proses penyandaran kapal ke dermaga merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan. Jadi adanya keterlibatan tersebut merupakan prosedur yang benar.
Ahmad Wahid juga mengungkapkan, bahwa meski semua pihak harus menunggu hasil dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab dari insiden di TPKS. Namun, berdasarkan analisis awal dan mendengar pengakuan saksi-saksi mata, permasalahan ada di mesin kapal.
“Kemungkinan besar adalah karena gagal berfungsinya mesin kapal untuk melambatkan laju kapal, ketika bermanuver di kolam pelabuhan, sehingga akhirnya tetap menabrak dermaga dan CC,” ujarnya.
Dua kapal tunda yang mencoba membantunya saat itu pun gagal memperlambat karena jarak dengan dermaga sudah terlampau dekat, sehingga benturan dengan crane tidak dapat dihindari.
“Ini murni kecelakaan, tidak ada kesengajaan dan kelalaian,” katanya.
Hal positif juga diungkapkan oleh Ketua DPC INSA Semarang Ridwan, pihaknya mengapresiasi respon cepat dan kompak dari KSOP dan Pelindo III untuk mengatasi insiden tersebut.
Pasalnya, hanya butuh 3 jam untuk kembali beroperasi normal atau sekitar 20:30 WIB sudah dikerjakan lagi. Ketika insiden terjadi juga ada kapal anggota INSA lainnya yang sedang bongkar muat.
Ridwan mengingatkan, ke depan tetap ada hal terpenting yaitu langkah antisipasi. Untuk langkah teknis, menurutnya yang terpenting adalah segera menyingkirkan CC yang roboh keluar terminal, agar alur truk tidak terhambat.
“Bahkan minggu depan kami diajak simulasi dengan 6 crane yang beroperasi di TPKS agar produktivitasnya tetap baik. Semoga penanganan segera harapnya.

Pelabuhan Labuan Bajo NTT Akan Dikhususkan Jadi Terminal Penumpang
Pelabuhan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur akan dikhususkan untuk terminal penumpang guna dibenahi menjadi kawasan wisata terintegrasi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa terminal kargo yang saat ini masih menyatu dengan terminal penumpang di Labuan Bajo akan dipindah ke lokasi yang berjarak 15 km dari pelabuhan existing.
"Di sini ada kapal barang dan kapal penumpang. Ada banyak yacht, pinisi. Karena ini sedemikian indah, maka kita memang harus menata secara lebih detail agar ini menjadi sesuatu yang bisa diandalkan," kata Budi, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (11/7/2019).
Menurut dia, rencana pemindahan pelabuhan barang sudah mendapat dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo menyatakan pemerintah akan mengembangkan infrastruktur Pelabuhan Labuan Bajo di samping memperbarui terminal penumpang. Dermaga existing akan diperpanjang dari 245 meter menjadi 300 meter. Demikian juga trestle dari kini 44 meter menjadi 134 meter. Reklamasi juga akan dilakukan seluas 40x50 meter persegi.
Sebelumya, saat berkunjung ke Pulau Rinca sekaligus meninjau Pelabuhan Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo mengatakan ingin melakukan pembenahan di kawasan sekitar Labuan Bajo agar masing-masing kawasan wisata terintegrasi.
"Kami ini ingin melihat secara makronya untuk kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya, artinya ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca, kemudian ada lautnya, sehingga pembenahan kawasan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya. Karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium," kata Jokowi.
Sebelumnya, Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dijadikan sebagai pelabuhan khusus wisata atau hanya untuk disandari oleh kapal-kapal wisatawan yang berkunjung ke daerah itu.
“Untuk pelabuhan umum dan juga pelabuhan barang, akan dipindahkan ke Bari,” kata Kepala Biro Humas Setda Nusa Tenggara Timur (NTT), Marius Ardu Jelamu, pada Kamis (11/7/2019).
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar kunjungan Presiden Joko Widodo ke wilayah itu dan rencana pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata daerah itu.
"Hari ini, Presiden akan melihat pelabuhan di Labuan Bajo, karena direncanakan pelabuhan yang ada di Labuan Bajo ini ke depan jadi marina, hanya khusus untuk kapal wisata," paparnya.
Artinya, nanti Komodo jadi bandara internasional dan ada pelabuhan laut yang memang disiapkan khusus untuk kapal-kapal wisata yang membawa rombongan wisatawan, kata mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT itu.
Dia menambahkan pelabuhan marina khusus untuk kapal wisata di dalam kota Labuan Bajo itu sedang dalam tahap pembangunan yang ditangani PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Sementara pembangunan pelabuhan baru di luar kota, arah utara Kota Labuan Bajo di wilayah Bari, Kecamatan Macang Pacar, akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
Saat ini untuk bongkar muat masih tergabung dengan pelabuhan penumpang dan kapal-kapal wisata. "Jadi, nantinya, pelabuhan di Labuan Bajo akan lebih tertata. Ada yang khusus untuk peti kemas, ada yang untuk pelabuhan penumpang maupun kapal wisata," katanya menambahkan.
Wisatawan ke Taman Wisata Komodo sejak 2014 -2018 meningkat pesat
Sementara itu, Balai Taman Nasional Komodo mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo naik lebih dari dua kali lipat sejak 2014 hingga 2018.
Jika dirinci, jumlah wisatawan pada 2018 mencapai lebih dari 170.000 orang sedangkan kunjungan wisatawan pada 2014 sebanyak 80.000 orang.
“Dari jumlah tersebut rata-rata 60 persen merupakan wisatawan mancanegara,” kata Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lukita Awang , saat mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi Pulau Rinca, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (11/7/2019).
Hingga saat ini, dia mengemukakan jumlah satwa Komodo kurang lebih 2.800 ekor. Khusus di Pulau Rinca, jumlanya sekitar 1.040 ekor pada 2018.
Namun, Lukita menjelaskan jumlah Komodo ini selalu fluktuatif bergantung pada kondisi alam. Ketika jumlah mangsa naik, populasi komodo akan naik, begitu juga sebaliknya.
“Memang kondisi rantai makanan seperti itu, tapi optimalnya, stabilnya, jumlah komodo di seluruh kawasan taman nasional antara 2.000 sampai 3.000 ekor,” jelasnya.
Kawasan Taman Nasional Komodo, terdiri dari 147 pulau, di antaranya lima pulau besar yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Nusa Kode, dan Gili Motang. Dari 137.000 hektare Kawasan Taman Nasional Komodo , 60 persennya adalah perairan.
Dalam kesempatan itu, dia meminta arahan Presiden terkait peningkatan fasilitas penunjang di Pulau Rinca, misalnya peningkatan kapasitas dermaga untuk mengantisipasi penambahan wisatawan. Selain itu, jalan menuju kawasan Loh Buaya di Pulau Rinca juga perlu peningkatan karena pada musim tertentu kerap terjadi banjir.
Lukita juga menyampaikan, bahwa Komodo tidak hanya ada di Taman Nasional Komodo, tetapi ada juga di dataran Flores. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga, sekaligus untuk mengembangkan destinasi baru di Flores. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Bersama IATA, Inggris dan Australia Bahas Keamanan Kargo Udara
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan International Air Transport Association, Inggris, dan Australia menggelar Air Cargo Security Workshop guna mempererat kerja sama di bidang transportasi udara terutama dalam meningkatkan sistem keamanan kargo udara.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengatakan bahwa pertemuan itu akan membahas Standards and Recommended Practices (SARPs) tentang tanggung jawab untuk mengamankan kargo udara dan pos terhadap tindakan melawan hukum.
Hal tersebut disesuaikan dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 17 tentang Aviation Security dan Aviation Security manual (Doc 8973) secara umum.
“Kami berharap pelaksanaan workshop tersebut dapat memberikan masukan positif untuk meningkatkan sistem keamanan kargo dan pos yang diangkut menggunakan pesawat udara di Indonesia," katanya dalam siaran pers, Selasa (23/7/2019).
Selain memperkuat regulasi angkutan kargo menggunakan pesawat udara, dia menegaskan kerja sama itu juga dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara lain di bidang penerbangan.
Indonesia juga dapat mengikuti perkembangan teknologi penerbangan terutama dalam meningkatkan sistem keamanan kargo udara.
Pembahasan dalam kegiatan tersebut mencakup risiko dan ancaman angkutan kargo, tanggung jawab dalam mengamankan angkutan kargo dan pos terhadap tindakan melawan hukum berdasarkan Annex 17 dan Doc 8973, serta regulasi dan standar angkutan kargo di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pengawasan dan jaminan angkutan kargo.
Selain itu, melakukan pembahasan peraturan dan masalah yang mempengaruhi agen dan maskapai penerbangan, serta hasil dan konsolidasi tindaklanjut.
Direktur Keamanan Penerbangan, Dadun Kohar, menuturkan kegiatan itu dapat menjadi ajang untuk bertukar pengalaman antara Indonesia dengan Inggris dan Australia terkait dengan sistem keamanan kargo udara.
"Forum ini juga dapat menjawab solusi terkait dengam masalah-masalah dalam sistem keamanan kargo udara. Selain itu, juga untuk meningkatkan kompetensi para inspektur penerbangan di bidang keamanan penerbangan," ujar Dadun.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Keamanan Penerbangan, Dadun Kohar dan dan dihadiri oleh Aviation Security Liaison Officer (ASLO) British Embassy, Elizabeth Mehmood dan First Secretary (Transport), Risk and Internasional Australian Embassy, David Scott.

Garuda Ujicoba Pesawat Tanpa Awak Produksi China untuk angkutan Kargo
Garuda Indonesia Group akan menguji coba pesawat tanpa awak produksi China pada September hingga Desember 2019.
Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohammad Iqbal mengatakan rencana uji coba proyek pesawat tanpa awak yang bekerja sama dengan Beihang dilakukan pada September hingga Desember 2019. Rencananya terdapat dua unit BZK-005 yang akan diujicobakan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kemenhub dan mendapatkan dukungan besar. UAS akan dioerasikan untuk hub Ambon dan Biak," katanya, Rabu (17/7/2019).
Dia menambahkan pada Juli 2019 Garuda sudah mengajukan permohonan izin uji coba dan diharapkan pada Agustus 2019 sudah menyelesaikan aspek legal dan administrasi. Pada Oktober pesawat sudah datang untuk diuji coba pada November hingga Desember.
Iqbal menuturkan terdapat delapan rute yang menjadi uji coba yakni Ambon-Dobo, Ambon-Saumlaki, Ambon-Langgur, Biak Jayapura, Biak-Sorong, Biak-Wamena, Biak-Timika, dan Biak-Manokwari. Daerah tersebut merupakan penghasil ikan.
Garuda memiliki misi menghubungkan Nusantara dalam waktu 24 jam dan terdapat 30 titik yang memiliki potensi dihubungkan dengan UAS. Rencananya ada 100 unit UAS yang dioperasikan oleh maskapai.
Dia menyebut terdapat dua jenis keuntungan yang didapat saat mengoperasikan pesawat tanpa awak dibandingkan dengan pesawat konvensional. Pertama, keuntungan ekonomi mencakup hemat biaya operasi dan pembelian, utilisasi mampu digenjot sampai 24 jam/7 hari, dan hemat biaya operasional sampai 30%.
Kedua, keuntungan dari sisi teknis karena UAS hanya membutuhkan landasan pacu (runway) yang pendek untuk lepas landas maupun mendarat, yakni hanya sekitar 600--1.000 meter. Risiko keselamatan juga bisa meningkat karena dioperasikan tanpa penerbang.
Selain itu, pesawat tanpa awak dinilai cocok untuk diterapkan di negara kepulauan dan memiliki banyak daerah terpencil seperti Indonesia. Pesawat tanpa awak mampu mengeliminasi hambatan yang selama ini ditemukan dalam mendistribusikan barang ke wilayah domestik.

Garuda Lirik Produk Ramah Lingkungan Untuk Layanan Kemasan Pengiriman Kargo
PT Garuda Indonesia Tbk. (Persero) mulai melirik berbagai produk ramah lingkungan mulai dari pengemasan bersertifikat Forest Stewardship Council hingga penggunaan kendaraan bertenaga listrik.
Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohammad Iqbal mengungkapkan pengemasan itu sebagai komitmen untuk mendukung pelestarian lingkungan.
“Melalui kesempatan ini kami mengajak para pengguna jasa untuk menggunakan GIA Box mulai sekarang dan jadilah bagian dari proses penyelamatan lingkungan.” katanya dalam siaran pers, Rabu (10/7/2019).
GIA Box adalah produk pengemasan untuk pengiriman kargo yang ramah lingkungan. Rencananya, GIA Box akan mulai diluncurkan pada Agustus mendatang dan menjadi pengganti styrofoam yang selama ini digunakan sebagai kemasan pengiriman kargo khususnya produk hasil laut.
Menurutnya, pengemasan ini tidak hanya sebagai media packaging yang kuat dan terjangkau untuk pengiriman barang, tetapi ramah lingkungan mengingat produk kemasan tersebut sudah memiliki sertifikat Forest Stewardship Council (FSC yang bahannya berasal dari bahan daur ulang.
“Selain unggul dari sisi ekonomis, GIA Box ini juga lebih kuat sehingga aman dari kebocoran yang biasanya terjadi pada styrofoam”, papar Iqbal.
Pada masa mendatang, Iqbal melanjutkan GIA Box ini akan menggantikan penggunaan styrofoam secara keseluruhan.
“Pada 2019 ini kami menargetkan penjualan GIA Box sebanyak 20.000 boks dan diharapkan pada 2020 dapat terimplementasi untuk menggantikan seluruh styrofoamsebanyak 250.000 boks per tahun,” katanya.
Sebelumnya, Garuda Indonesia juga telah melaksanakan uji coba kendaraan listrik produksi anak bangsa PT Mobil Anak Bangsa dalam mendukung mobilitas operasional karyawan sebagai upaya berkelanjutan dalam mengembangkan komitmen layanan operasional berwawasan lingkungan.
Bus listrik merupakan smart solution untuk mengurangi polusi yang kini kondisinya memprihatinkan khususnya di daerah Jabodatabek karena hanya dengan pengisian baterai selama 3 jam. Bus listrik tersebut mampu menempuh jarak sejauh lebih kurang 300 kilometer, serta diharapkan mampu menekan biaya bahan bakar yang dikeluarkan untuk mobil operasional. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Minta INSA Manfaatkan Galangan Kapal Nasional
JAKARTA (LOGISTICS) - Kementerian Perhubungan menyampaikan agar pelayaran nasional memanfaatkan galangan kapal dalam negeri ketimbang luar negeri.
Permintaan itu disampaikan Ditjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, khusus kepada anggota Indonesia National Shipowners' Association (INSA). Kalaupun tidak membangun kapal baru di dalam negeri, INSA diharapkan setidaknya melakukan perbaikan rutin (docking) kapal pada galangan nasional.
"Tolong galangan kapal Indonesia dihidupkan oleh INSA. Galangan di Indonesia ini jumlahnya ratusan, semua hampir mati suri," ujarnya dalam sebuah diskusi, Selasa (6/8/2019).
Kemenhub, lanjut Agus, juga sudah meminta agar pengangkutan minyak dan LNG menggunakan tanker-tanker yang dibangun di dalam negeri. Demikian pula dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan LNG, agar menggunakan floating storage and regasification unit (RSFU) buatan lokal. Menurut dia, permintaan itu sudah disampaikan kepada SKK Migas dan Pertamina.
"INSA harus siap-siap, supaya kapal-kapal itu jangan asing. Sekarang hampir seluruhnya asing. Itu kan hanya floating storage. Kenapa enggak dibuat di Indonesia?" ujarnya.
Sebelumnya, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyebutkan utilisasi galangan kapal nasional rata-rata hanya 30% dari kapasitas bangun baru yang sekitar 1,2 juta DWT atau 8,5 juta GT (Bisnis.com, 17/7/2019).
Dimintai tanggapan, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan hampir semua pelayaran Merah Putih sudah melaksanalan perbaikan dock di galangan dalam negeri.
Namun, pelayaran ada kalanya menemui kendala berupa pelaksanaan docking yang lambat, yakni hingga 1,5 bulan. Sebagai pembanding, docking di Singapura selesai dalam tujuh hari.
Masalah lainnya, ketidaksiapan tenaga ahli khusus bidang permesinan dan kelistrikan membuat galangan nasional kurang kompetitif. Belum lagi koordinasi perencanaan yang tidak konsisten karena kerja sama di lapangan yang tidak baik.
"Sehingga, pengusaha mengalami lost of time dan opportunity loss yang sangat besar, plus beban biaya yang tinggi karena lamanya pelaksanaan dock. Jadi, double impact," katanya.
Budhi melihat masalah galangan kapal nasional berpangkal pada keinginan galangan untuk melaksanakan sendiri semua pekerjaan. Padahal di Singapura, pekerjaan docking dan bangun kapal baru lazim disubkontrakkan oleh satu galangan kepada galangan lain. Menurut Budhi, cara pengusaha galangan di Negeri Merlion ini meniru langkah Jepang.
"Dibantu kontraktor sesuai dengan keahlian masing-masing dengan koordinasi yang baik," ujarnya.

Kemenko Perekonomian sebut Galangan Kapal Nasional mesti jeli lihat situasi perekonomian global
Kemenko Perekonomian menyatakan galangan kapal harus melihat situasi global lebih dulu sebelum mengusulkan pelonggaran kredit pembelian kapal.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa tren permintaan dunia sedang melemah. Pertumbuhan ekonomi China, ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, misalnya melambat dengan laju 6,2 persen pada kuartal II/2019 setelah tumbuh 6,4 persen pada kuartal sebelumnya. Pada saat yang sama, ekspor Indonesia melemah.
"Mau bangun kapal, kalau perekonomian lemah, mau apa? Saya mau mengingatkan, selain masalah pembiayaan, ada masalah lain di depan mata yang bisa berdampak ke pembiayaan," ujarnya dalam seminar yang mengupas pembiayaan industri maritim, Rabu (17/7/2019).
Di sisi lain, perbankan menghadapi risiko bagaimana mengelola dana jangka pendek untuk pembiayaan jangka panjang. Maka, menurut Iskandar, pelaku usaha harus mencari alternatif, misalnya menerbitkan obligasi.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, Iskandar menyebutkan output industri perkapalan Rp12,5 triliun pada 2015 atau hanya 0,3 persen terhadap output industri nasional.
Pada saat yang sama, pertumbuhan industri alat angkutan berfluktuasi sepanjang 2014-2018 dan nyaris selalu di bawah pertumbuhan industri pengolahan nasional. Terakhir pada 2018, pertumbuhan industri alat angkutan, termasuk kapal, hanya 4,24 persen, di bawah pertumbuhan industri pengolahan yang 4,27 persen.
Meskipun demikian, lanjut Iskandar, industri perkapalan berkaitan erat dengan jasa angkutan laut yang berdasarkan analisis input-output 185 sektor, potensial untuk dikembangkan.
Berdasarkan analisis itu, sektor jasa angkutan laut memiliki keterkaitan ke belakang atau backward linkage yang cukup tinggi, yakni 1,9, kedua terbesar setelah jasa angkutan rel. Selain itu, input dan output multiplier-nya pun relatif tinggi dibandingkan jasa angkutan lain.
Pemerintah pun kemudian memberikan insentif fiskal berupa tax holiday, a.l. kepada industri pembuatan komponen utama kapal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 150/2018.
Iskandar menjanjikan rencana pembebasan bea masuk komponen kapal direalisasikan tahun ini.

Industri Galangan Kapal Nasional Butuh Relaksasi Pembiayaan Perbankan
vIndustri galangan kapal membutuh kan relaksasi pembiayaan perbankan untuk memacu pembangunan kapal di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K. Logam mengatakan jumlah armada niaga bertambah pesat sekitar 18.000 unit sejak asas cabotage diterapkan mulai 2006 menjadi sekitar 27.000 unit kapal per akhir 2017.
Dengan demikian, menurutnya, jumlah armada naik rata-rata 1.500 unit kapal per tahun yang 1.300 unit di antaranya diimpor. Iperindo menghitung nilai impor kapal sejak 2015 hingga 2018 mencapai Rp14 triliun.
Di sisi lain, utilisasi galangan kapal nasional rata-rata hanya 30 persen dari kapasitas bangun baru yang sekitar 1,2 juta DWT atau 8,5 juta GT.
Eddy menilai ketergantungan terhadap impor ini tidak lepas dari pembiayaan bank asing yang menarik dengan bunga single digit dan jangka pengembalian pinjaman yang panjang sehingga pelayaran lebih berminat membeli kapal bekas dari negara lain atau membangun kapal di luar negeri.
"Selain pembangunan kapal oleh pemerintah dan BUMN, kami melihat potensi pembangunan kapal oleh swasta besar sekali. Tetapi, swasta akan beralih membangun kapal di dalam negeri kalau ada insentif pembiayaan," katanya dalam seminar yang mengupas pembiayaan industri maritim, Rabu (17/7/2019).
Eddy menilai jangka waktu kredit pembelian kapal di Indonesia hanya 5 tahun-7 tahun, padahal belanja satu kapal bisa bermiliar-miliar. Iperindo mengusulkan tenor kredit bisa diperpanjang hingga 15-20 tahun, seperti di negara lain, misalnya China.
Iperindo pun mengusulkan agar bunga kredit diturunkan dari saat ini 12 persen menjadi sekitar 7 persen.
Dengan pelonggaran pembiayaan ini, Eddy yakin kapasitas industri galangan kapal dalam negeri akan terisi. Pada saat yang sama, industri komponen kapal akan tumbuh lebih tinggi. "Multiplier effect-nya luas. Kami juga bisa mengurangi defisit transaksi berjalan," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia mengekspor kapal US$150 juta, tetapi impornya mencapai US$1,05 miliar. Akibatnya, neraca perdagangan kapal defisit US$900 juta. (Logistics/Bisnis.com/hd)

Kemenhub Gelontorkan Rp. 85 miliar Untuk Revitalisasi 73 Jembatan Timbang
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan menggelontorkan dana Rp. 85 miliar untuk merevitalisasi 73 jembatan timbang yang rencananya bakal dioperasikan serentak pada Agustus mendatang.
Direktur Prasarana Ditjen Darat Kemenhub, Risal Wasal menuturkan pihaknya tengah menyiapkan 52 jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk melengkapi 21 jembatan timbang yang sudah beroperasi.
"Saat ini kita sedang menyiapkan, sudah 21 berjalan, tahun ini sampai 73 unit akan kita siapkan jembatan timbang online itu hingga akhir tahun, terintegrasi terdata dengan big data kita, dilengkapi. Sementara 18 UPPKB akan dilengkapi alat ukur dimensi," ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2019).
Jembatan timbang online yang dimaksud yakni pemberlakukan fasilitas CCTV di luar jembatan timbang yang dapat mengidentifikasi angkutan barang, menghitung dan mengukurnya.
Sensor tersebut terintegrasi dengan fasilitas big data milik Kemenhub sehingga angkutan logistik yang tidak memasuki jembatan timbang dapat langsung terdeteksi dan langsung dilaporkan melalui sistem ke Kantor Kepolisian terdekat.
Selain fasilitas itu, juga dipasang sensor pada 18 jembatan timbang untuk mengidentifikasi dimensi kendaraan hingga muatan kendaraan yang langsung menunjukkan jenis pelanggaran dan denda yang harus dibayarkan. Untuk fasilitas sensor ini saja menghabiskan biaya mencapai Rp9,5 miliar.
"Ini yang sensor dimensi di dalam [18] jembatan timbang, dimensi itu biayanya Rp9,7 miliar, yang CCTV dan traffic counting itu Rp9,5 miliar untuk 21 jembatan timbang," terangnya.
Lebih lanjut sensor CCTV akan dipasang di 73 jembatan timbang mulai Agustus mendatang. Sementara itu, sensor dimensi di dalam jembatan timbang tersedia di 73 unit baru pada 2020 mendatang.
Selain itu, Kemenhub juga menambah personel dengan menggandeng PT Surveyor Indonesia dalam rangka memastikan kualitas SDM dan standar pelayanan minimum (SPM) dari 73 jembatan timbang tersebut. Total investasi yang dikeluarkan mencapai Rp66 miliar.

Kemenhub : 21 UPPKB Pastikan Selama 14 hari Ada 81,07% Angkutan Barang Melanggar ODOL
Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan terhadap 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama 14 hari pada 8-22 Juli 2019.
Selama periode pengawasan tersebut, Kementerian mendapati 81,07 persen angkutan barang yang melanggar ketentuan overdimension overload (ODOL) dan yang menaati hanya 18,93 persen .
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan menanggapi hasil survei ini secara serius karena menunjukkan kepedulian para pelaku sangat rendah.
"Kepedulian pengusaha kendaraan truk, operator dan pelaku logistik masih jauh dari yang kita harapkan. Paling penting komitmen kita bersama, saya kumpulkan asosaisi logistik, asosiasi karoseri, operator, Organda, Aptrindo, pasti mendukung tapi mereka butuh waktu menyelesaikan semuanya," katanya di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Berdasarkan data operasi di 21 UPPKB atau jembatan timbang, dari 11.379 kendaraan yang masuk UPPKB sebanyak 9.225 kendaraan atau sebesar 81,07 persen dinyatakan melanggar dan 2.154 kendaraan sebanyak 18,93 persen tidak melanggar.
Rincian pelanggarannya yakni pelanggaran dokumen sebanyak 7.382 atau sejumlah 57,15 persen, tata cara muat sebanyak 676 pelanggaran setara 5,23 persen, persyaratan teknis sebanyak 90 atau 0,7 persen, pelanggaran dimensi tidak ada, dan pelanggaran daya angkut sebanyak 4.770 kendaraan atau 36,93 persen dari keseluruhan.
Sementara itu, jumlah pelanggaran daya angkut dengan kelebihan muatan 50-100 persen sebanyak 1.500 kendaraan (31,44 persen) dan yang melebihi 100 persen sebanyak 435 kendaraan (9,12 persen).
"Pelanggaran paling banyak di STNK, mobil tidak ada STNK fotocopy, STNK habis, tidak sah banyak sekali, kemudian buku KIR. Pelanggaran buku KIR 988 kasus 11 persen, stnk 1.781 kasus, surat jalan 70 persen hingga 4.000," tuturnya.
Dari sisi komoditi terbesar yang melanggar daya angkut lebih dari 100 persen, yakni semen, pakan ternak, pasir, pupuk, barang kelontong, kayu, minuman dalam kemasan, batu dan tanah.
"Kinerja JT dengan pengawasan seperti ini nantinya hasil survei jadi referensi kebijakan-kebijakan sifatnya lokal, nasional kita akan perbaikai JT, SDM dan sistemnya," ujarnya.
UPPKB atau jembatan timbang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan terhadap tata cara pemuatan barang, dimensi kendaraan angkutan barang, penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang, persyaratan teknis dan laik jalan, dokumen angkutan barang, kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa, jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang no 23/2014 tentang Pemerintah Daerah UPPKB merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga diharapkan penanganan dan pengelolaan UPPKB menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Jembatan Timbang Losarang Jadi Proyek Percontohan Zona Integrasi Bebas Pungli
Sementara itu sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menjadikan jembatan timbang Losarang sebagai proyek percontohan zona integritas bebas korupsi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan ini menjadi kali pertama pihaknya mempersiapkan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat untuk mereformasi opini masyarakat yang sekarang masih muncul pemikiran bahwa UPPKB adalah tempat pungli.
Hal tersebut, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Tadi saya berbincang dengan Kepala Kejari Indramayu, saya cek dari UPPKB Losarang ini setiap bulannya memasukkan beberapa berkas senilai Rp200-300 juta, bayangkan berapa uang negara yang diselamatkan jika semua UPPKB seperti Losarang ini? Yang terpenting memang UPPKB ini fungsinya untuk pengawasan,” ujarnya dalam keterangan resmi yangditerima Bisnis, Selasa (14/5/2019).
Selain itu, dia menekankan agar personil UPPKB tetap menjaga kualitas pelayanan. Dia meminta agar personilnya mengubah etos kerja dan kapasitas kerja dalam membangun UPPKB.
"Sekarang kita mengarah pada keterbukaan dan akuntabilitas dengan penerapan e-tilang,” kata Budi.
Dia menyampaikan ke depannya setiap kelebihan pembayaran denda tilang dikembalikan secara otomatis kepada rekening yang membayar denda setelah ada putusan dari hakim.
“Selama ini memang masih manual dikembalikannya, karena ini adalah pilot project kita, saya minta nanti mulai diterapkan e-tilang. Kalau SOP yang kita punya sebelumnya sudah diterapkan, saya yakin tidak akan ada pungli,” tegasnya.
Budi Setiyadi menuturkan ada 3 jenis piagam yang ditanda tangani, yakni Piagam pencanangan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Hubdat; Piagam pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi; dan Piagam deklarasi anti pungli.
Dari penandatanganan ketiga piagam ini bertujuan untuk bukti komitmen dalam memahami reformasi birokrasi dan dalam memberikan dukungan penuh terhadap terwujudnya Ditjen Hubdat yang bebas dari korupsi.
Dia berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan dan berharap dengan pencanangan ini dapat mengubah total opini masyarakat untuk menghilangkan pandangan bahwa UPPKB adalah tempat pungli.
“Terminal Tipe A juga demikian, diharapkan pada tahun 2020 semua terminal di Jawa sudah sama kualitasnya, sama baik pelayanannya, sama bersihnya dengan bandara. Inilah saatnya kita bangkit dan mulai menunjukkan pada masyarakat bahwa kita bisa lebih baik lagi,” tukasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)