Logistics Journal Nomor : 210 / Juli  2019
Cover Logistik Juli 2019
 

Editorial - HARAPAN BARU
Kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis! Fenomena global yang ciri-cirinya kita ketahui, penuh perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan, yang sering jauh dari kalkulasi kita, sering jauh dari hitungan kita. Itulah salah satu materi pidato Joko Widodo, Minggu, 14 Juli 2019, Presiden Terpilih untuk masa bakti 2019-2024.
Presiden terpilih secara gamblang dan tepat memberikan gambaran fakta yang ada dihadapi sehari-hari saat ini dan masa mendatang. Gambaran karakter-karakter di atas bergerak sangat dinamis, bergerak tanpa harus memandang teman, kelompok atau komunitas tertentu akan digilas kalau tidak menyiapkan bentuk-bentuk antisipasi, solusi yang tidak bersifat jangka pendek dan kemampuan mengelola jaringan potensi-potensi aktivitas yang bisa digerakkan secara positif.
Dari perspektif perubahan, tidak ada satupun sisi kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak yang berhenti tidak mengalami perubahan. Semuanya bergerak untuk mencari bentuk baru, khususnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Baik untuk kepentingan investasi, badan usaha, perdagangan, produsen, distributor dan konsumen termasuk mula pemerintah sebagai regulator harus bercampur dan menyatu dengan perubahan-perubahan yang terus bergerak tanpa bisa dihindari oleh masing-masing pihak.
Lima tahun terakhir telah memberikan hasil dan pelajaran yang sangat berharga bagi pelaku usaha domestik. Setiap pelaku usaha harus segera melakukan adaptasi atau survival de fitest bagi setiap strategi dan taktik usaha, bahkan perilaku dasar dalam berusaha harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Hasil dari evaluasi usaha sepanjang lima tahun kemarin dapat dijadikan batu pijakan untuk melangkah di lima tahun ke depan bahkan untuk sepuluh tahun kemudian. Jangan sampai pelaku usaha hanya sebatas terjebak pada persoalan-persoan teknis yang menghambat atau memperlambat kinerja mesin usahanya belaka. Segera para pelaku usaha keluar dari keterjebakan teknis seperti menurunnya pendapatan atau laba perusahaan.
Optimisme adalah filosofi dasar yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Sebab optimisme itu hakikat pokok yang menuntun perubahan itu sendiri. Tidak akan dilakukan perubahan kalau tidak ada optimisme yang memberi nyawa pada perubahan itu sendiri, dimana akan memberikan harapan kebaikan dikemudian hari.
Presiden memberikan visi, bahwa akan terjadi penuh perubahan. Dimana dan kapan? Perubahan akan terjadi di semua sektor usaha ekonomi, bahkan kebijakan pemerintah sendiri akan terjadi perubahan-perubahan guna melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk skala domestik, regional maupun global. Perubahan itu terjadi di setiap denyut dinamika kegiatan manusi, baik ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Karena setiap peristiwa politik, keputusan hukum (regulasi), bahkan perilaku sosial budaya, akan memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
Pengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi bisa diukur dengan seberapa besar perolehan pendapatan, setiap hari, setiap bulan, setiap kwartal, semester atau laba tahunan. Jika mengalami kenaikan, maka mata akan berbinar bahwa semua hal atau elemen yang terkait dengan kegiatan ekonomi sudah memberikan kontribusi positif. Namun sebaliknya jika laba tahunan terus menurun, maka seluruh elemen dan komponen yang berinteraksi dengan kegiatan usaha ekonomi dianggap telah menggerus bahkan mengancam kondusivitas iklim ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Mengacu pada pidato Presiden Joko Widodo di atas, bagaimana para pelaku usaha mampu memaknai perubahan itu sendiri secara utuh. Maksudnya, perubahan itu ada sisi positif dan sisi negatif. Memang akan menggembirakan semua pihak jika ada perubahan dari sisi positif, tapi sebagai pelaku usaha harus menyiapkan suatu bentuk antisipasi jika perubahan di sisi negatif yang terjadi. Apalagi merupakan suatu dampak dari suatu kebijakan ekonomi yang hakikatnya suatu regulasi dipastikan bertujuan untuk perbaikan positif.
Pelaku usaha usaha, mulai dari skala besar, menengah dan kecil harus menyiapkan diri jika mengalami dampak negatif dari suatu kebijakan. Bahkan harus siap pula jika ada badai menerjang sekalipun. Boleh wujud fisik kegiatan usaha musnah oleh badai, tapi optimisme tidak akan pernah ikut raib bersama sapuan badai. Optimisme selalu bersemayam di setiap karakter entreprenur sejati. Sekalipun hujan batu di negeri sendiri, seorang pengusaha menyiapkan langkah-langkah antisipatifnya. Bagaimana sebuah kesulitan atau bencana sekalipun menjadi suatu peluang untuk tetap dapat berusaha. Karena bisa dipastikan “di setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang akan mengikuti” tergantung berapa besaran kadar pikiran dan langkah positif yang dilakukan. Jika kadar pikiran negatif yang lebih besar, maka yang muncul adalah keluh kesah tak berujung, apabila kadar positif yang menggelora, optimisme yang tidak berkesudahan untuk membangun negeri dan memberikan kontribusi pada masyarakat. (guslim-jul'19)

ALFI Jajaki Kerjasama Jasa Keamanan Digital Logistik Dengan Anak Usaha BUMN
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bekerja sama dengan PT Peruri Digital Security melakukan pengembangan sistem label, Segel Security Terpersonalisasi secara Online di Lingkungan Penyedia Jasa Logistik.
Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Ketua Umum DPP ALFI dan Ade Rachmat Rafli selaku Direktur Utama PT Peruri Digital Security.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan, digitalisasi Logistik saat ini menjadi fokus ALFI untuk menyongsong era Industry 4.0.
Program Smart Logistics sudah disusun dengan modul-modul impor, ekspor, track and trace, rantai pasok sampai dengan last mile delivery. Selain itu, pengembangan track and trace yang meliputi transport laut, darat dan udara.
"IoT, pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data), sektor Perbankan untuk menunjang trade financing, tentunya tidak lepas dari aspek keamanan. Untuk itu, ALFI juga mengembangkan digital security," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (2/7/2019).
Pria yang juga menjabat sebagai Chairman Asean Freight Forwarder Association menambahkan, kerja sama global terkait dengan platform teknologi yang berbasis jaringan komunitas akan menumbuhkan keyakinan bagi para anggota ALFI untuk menggunakan platform smart logistics tersebut.
Platform ini diharapkan bisa beroperasi di tingkat Asean, beberapa negara Timur Tengah, AS, Jepang, Kanada, China dan kawasan Amerika Latin dengan standar keamanan digital yang mumpuni.
"Keamanan digital tersebut tentunya mencakup teknologi otomatisasi dengan teknologi siber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk siber fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, yang output-nya akan tercipta kolaborasi global serta kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI," ujarnya.
Dia menuturkan sebagai tahap awal sosialisasi keberadaan smart logistics akan dilaksanakan setidaknya di 5 wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan.
Yukki optimistis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di kuartal III/2019.
ALFI saat ini mengem bangkan rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif, tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Pembangunan kolaborasi digital platform ini juga meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestrationsehingga ALFI ditargetkan menjadi trade facilitator, community network di Asean, beberapa negara di Timur Tengah, AS, Jepang, Kanada, China dan Amerika Latin," kata Yukki.

Bisnis IoT Punya Prospek Positif Untuk Usaha Transportasi dan Logistik Tanah Air
Sektor transportasi dan logistik dipandang sebagai pasar potensial oleh operator seluler dalam mengembangkan bisnis Internet of things (IoT).
Operator berlomba memberikan solusi terhadap permasalahaan pengelolaan armada transportasi dan logistik.
Berdasarkan data Asosiasi IoT Indonesia diperkirakan pada 2022 terdapat 400 juta perangkat sensor IoT yang akan terpasang di berbagai sektor. Sekitar 7% dari perangkat tersebut atau sebanyak 28 juta diperkirakan akan terpasang di sektor transportasi dan logistik.
Adapun sektor lain yang diperkirakan merasakan manfaat IoT di Indonesia adalah manukfaktur, kesehatan, asuransi, ritel, komputasi, pemerintahan, transportasi, utilitas, perumahan, dan agrikultur.
Asosiasi IoT Indonesia juga memperkirakan pada pangsa pasar IoT di Tanah Air diprediksi mencapai Rp444 triliun pada 2022. Perinciannya, konten dan aplikasi senilai Rp192,1 triliun, platform Rp156,8 triliun, perangkat IoT Rp56 triliun, dan network Rp39,1 triliun.
Budiharto, SVP-Head of ICT Product & Solution PT Indosat Tbk, mengatakan berdasarkan data International Data Corporation, pasar IoT di sektor logistik dan transportasi mencapai Rp1,6 trilliun.
Indosat Ooredoo, sambungnya, berkomitmen untuk berkontribusi memberikan solusi-solusi IoT untuk mendukung pertumbuhan bisnis di sektor ini lewat Nextfleet dan connected car.
Nextfleet adalah aplikasi mobile dan perangkat IoT untuk membantu optimalisasi operasional bisnis transportasi dan logistik sehingga lebih produktif dan efisien.
“Nextfleet hadir dengan solusi-solusi baru yang diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan armada di berbagai sektor industri mulai dari ritel, transportasi, logistik, mining, manufaktur, dan agrikultur,” kata Budiharto kepada Bisnis pada Kamis (20/6/2019).
Dia mengatakan IoT yang dikembangkan sejak 2017 tersebut, telah merambah bisnis logistik seperti pelacakan transit kargo, cold chain-monitoring, ready-mix fleet management, dan mobile waste-management.
Sementara itu, Head Internet of Things PT XL Axiata Tbk. Brian Cakra mengatakan perseroan telah mengembangkan perangkat IoT bernama Fleetech di sektor logistik dan transportasi .
Dia mengatakan bisnis logistik merupakan bisnis krusial. Tantangan dalam memasarkan perangkat IoT di sektor logistik, lanjutnya, adalah menentukan harga yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan klien.
“Soal harga memang agak sensitive. Logistik itu dunia yang sudah advance, bisnis logisitik punya banyak kebutuhan,” kata Brian.

ALFI : Banjir Pengaruhi Usaha Logistik di Samarinda
Pelaku usaha bidang logistik membenarkan banjir yang selama empat hari melanda Samarinda telah menghambat kegiatan bisnis.
Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kota SamarindaMuhammad Gobel mengatakan bencana banjir di Samarinda jelas mengganggu arus logistik untuk luar kota.
Dia memprediksi hambatan ini sudah hampir enam hari terhitung sebelum tanggal 9 Juni 2019 karena ada beberapa titik sudah banjir dan pengoperasian angkutan barang dibatasi selama libur Lebaran.
"Seperti Bontang, Kutai Timur, dan ke Kalimantan Utara," jelas Gobel saat dihubungi Bisnis, Kamis (13/6/2019).
Adapun banjir ini menurut Gobel adalah banjir terparah setelah yang pernah terjadi 1998. Meski demikian, Gobel memastikan aktivitas logistik khususnya antar daerah maupun ekspor-impor tidak lumpuh total.
Dia memastikan hambatan itu hanya terjadi di Samarinda Utara, sampai ke Kalimantan Utara.
"Tetap beroperasi hanya daerah yang saya sebut itu agak bermasalah. Kalau dalam kota [Samarinda] juga tak terlalu terganggu," ungkapnya.
Gobel mengaku belum bisa memprediksi kerugian yang diakibatman dari hambatan lalu lintas arus barang ini.
Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Balikpapan, Faisal Tola menyatakan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 551.2/2914/0594/Dishub Kaltim, maka ada pengendalian angkutan barang dan alat berat. Tujuannya untuk melancarkan arus mudik dan balik penumpang di Bumi Etam.
Menurut Surat Edaran (SE) tersebut, bagi mobil dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kilogram, angkutan alat berat, mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan, serta mobil barang mengangkut bahan galian, bahan tambang, dan bahan bangunan agar mengoperasikan kendaraan pada jam tertentu saja.
"Terhitung mulai 30 Mei 2019 sampai 10 Juni 2019 pada pukul 00.00 WITA sampai dengan 05.00 WITA yakni H-5 Lebaran sampai H+5 Lebaran," terang Faisal kepada Bisnis, sesuai SE Gubernur Kaltim.
Adapun ruas jalan yang dibatasi antara lain; rute Jalan Soekarno-Hatta Balikpapan-Samboja-Samarinda, rute Jalan Mulawarman dari Balikpapan-Simpang Samboja, rute Samarinda-Bontang, rute Balikpapan-Penajam Paser Utara-Paser, dan rute Loa Janan-Tenggarong.
SE Gubernur Kaltim ini juga menyatakan pembatasan operasional mobil barang tidak berlaku bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG), angkutan ternak, hantaran pos dan uang, serta bahan pangan pokok. (Logistics/bisnis.com/hd)

Dipicu Harga Tiket Pesawat Mahal Kargo Laut Naik Tipis 3,5%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kapal barang mengangkut kargo peti kemas dan nonpeti kemas 120,6 juta ton sepanjang Januari-Mei tahun ini, lebih tinggi 4 juta ton dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Meskipun demikian, pertumbuhan volume kargo via laut kali ini melambat dibandingkan dengan laju Januari--Mei 2018 yang mencapai 10,7% (year on year).
BPS menyatakan, kenaikan volume barang angkutan laut sepanjang 5 bulan berjalan dipengaruhi oleh pertambahan armada Tol Laut yang mulai beroperasi dan perluasan trayek. Selain itu, kenaikan tarif kargo pesawat membuat pemilik barang beralih menggunakan jasa moda transportasi laut.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan kargo domestik secara umum bisa didorong oleh pertumbuhan penduduk, pemerataan pertumbuhan ekonomi, kenaikan permintaan menjelang bulan puasa dan Idulfitri, dan peningkatan konektivitas.
Sebelumnya, Pelni pun melaporkan kenaikan volume kargo yang diangkut oleh armada perseroan rerata 6% (y-o-y) pada kuartal I/2019.
Arus kontainer yang diangkut sepanjang Januari-Maret 2019 tercatat 3.709 TEUs, naik 4% dari realisasi periode sama tahun lalu. Volume general cargo melompat 11% secara tahunan menjadi 15.352 ton. Adapun jumlah kendaraan meningkat 3% (y-o-y) menjadi 2.865 unit.
Pelni menduga ada perpindahan penumpang dari angkutan udara ke angkutan laut sejak tarif tiket pesawat naik. Peralihan penumpang itu otomatis diikuti dengan shifting barang bawaan, di samping karena tarif bagasi maskapai full service naik dan ketentuan bagasi gratis pada penerbangan berbiaya murah (LCC) dihapus.
Pelni mulai tahun ini mengubah aturan bagasi yang dapat dibawa penumpang ke kabin dari sebelumnya 50 kg menjadi 40 kg. Kelebihan bawaan akan dianggap overbagasi dan dikenai biaya.
Kenaikan volume barang yang diangkut Pelni juga didorong oleh tren dagang elektronik (e-commerce) yang ikut merambah wilayah kepulauan.
Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto mengatakan, kapal-kapal liner Pelni menjangkau daerah terpencil dan tertinggal sehingga menjadi alternatif untuk mengangkut barang-barang dagang el.

Kargo Udara Beralih ke Kargo Laut Kargo Pelni naik 6%
Volume barang yang diangkut kapal Pelni naik rerata 6% pada kuartal I/2019, antara lain didorong oleh perpindahan kargo dari angkutan udara ke angkutan laut.
Berdasarkan data Pelni, volume kontainer yang diangkut sepanjang Januari-Maret 2019 tercatat 3.709 TEUs, naik 4% dari realisasi periode sama tahun lalu. Volume general cargo melompat 11% (year on year) menjadi 15.352 ton. Adapun jumlah kendaraan meningkat 3% (y-o-y) menjadi 2.865 unit.
"Mungkin karena shifting penumpang angkutan udara ke angkutan laut dan angkutan barang juga ikut terpengaruh," kata Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto kepada Bisnis, Jumat (28/6/2019).
Sejak awal tahun, beberapa maskapai penerbangan bertarif rendah (low cost carrier) menghapus ketentuan bagasi gratis. Pada saat yang sama, Garuda Indonesia, maskapai full service, menaikkan tarif surat muatan udara (SMU) dari Rp3.000 menjadi Rp6.000 per kg per jam penerbangan.
Sementara itu, Pelni mulai tahun ini mengubah aturan bagasi yang dapat dibawa penumpang ke kabin dari sebelumnya 50 kg menjadi 40 kg. Kelebihan bawaan akan dianggap overbagasi dan dikenai biaya.
Kenaikan volume kargo, lanjut Harry, juga ditopang oleh tren dagang elektronik (e-commerce) yang ikut merambah wilayah kepulauan. Dia menjelaskan, kapal-kapal linerPelni menjangkau daerah terpencil dan tertinggal sehingga menjadi alternatif untuk mengangkut barang-barang dagang el.
Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Pelni yang memiliki jaringan di 90 pelabuhan pun sejak tahun lalu menawarkan layanan Redpack --akronim dari Responsibility and Excellent Delivery -- yakni layanan end to end logistic yang mengakomodasi kebutuhan penumpang atau konsumen untuk mengirim barang dalam jumlah kecil.

JAS Airport Services Bermitra Maskapai Kargo Eropa Cargolux Dengan Potensi Volume 300 Ton Ber Bulan
JAS Airport Services (JAS) berhasil menjadi mitra maskapai kargo Eropa, Cargolux, dengan potensi pengangkutan hingga 300 ton per bulan dan membantu upaya ekspansi maskapai asal Eropa tersebut.
Presiden Direktur JAS Airport Services Adji Gunawan mengatakan, penerbangan terjadwal Cargolux yang dilayani adalah rute Luxembourg--Jakarta sebanyak satu kali dalam sepekan (tiap Senin). Cargolux merupakan maskapai kargo Eropa pertama yang memasuki Indonesia.
“Ini merupakan kontrak bisnis pertama yang diraih JAS pada 2019. Suatu kebanggaan bagi kami dapat terpilih dalam memberikan layanan ramp dan cargo handling bagi maskapai kargo terbesar Eropa ini," kata Adji dalam siaran pers, Senin (24/6/2019).
Dia menambahkan Cargolux, maskapai satu-satunya yang terbang antara Eropa dan Indonesia, bisa mengangkut kargo sampai 200 hingga 300 ton per bulan. Cargolux melakukan terbang perdana dan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta hari ini, Senin (24/6/2019) dan diambut dengan water salute.
Selanjutnya, JAS akan melakukan proses loading/unloading pesawat freighter Boeing 747F yang menbawa total kargo seberat 77,395 ton, mengangkut 25 ekor kuda dan berbagai suku cadang. Adapun, Cargolux juga merupakan anggota Asosiasi Maskapai Eropa (AEA) dan Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA).
Head Corporate Communications Cargolux Sigurdardottir Moa menilai, pengalaman JAS selama 35 tahun lebih dalam menangani ground dan cargo handling berbagai pesawat freighter menjadi alasan utama kerja sama. JAS juga memiliki sertifikasi IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) dan sertifikat RA3 yang sesuai aturan Uni Eropa.
"Sebelumnya, JAS telah sukses menangani pesawat carter kami ke Jakarta sebanyak empat kali terkait Asian Games 2018. Saat itu, kami mengangkut banyak kuda, dan fasilitas gudang JAS juga lengkap," kata Moa.
JAS memang melengkapi fasilitas gudangnya dengan pemantauan CCTV, fasilitas penanganan cepat (rush handling), ruang dingin (cold storage), strong room, penyimpanan barang berbahaya, ruang hewan (pet shelter), dual X-Ray dan asuransi kargo. JAS bahkan juga memiliki aplikasi Playstore yaitu JAS Cargo Apps untuk memudahkan pelanggan memantau pengiriman barang.
Moa menjelaskan, Jakarta telah menjadi tujuan ke-16 dari jaringan Asia Pasifik (APAC) Cargolux karena Jakarta dianggap sebagai salah satu pintu gerbang utama untuk produk-produk Eropa yang ditujukan untuk pasar Asean. Cargolux memiliki jaringan seluruh dunia yang mencakup lebih dari 75 tujuan.
"Sebelumnya kargo diangkut melalui jaringan kami di Malaysia atau Singapura. Seiring dengan meningkatnya permintaan dari para pelanggan di Jakarta, kami percaya ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi jaringan ke Jakarta," ujarnya.
Komoditas kargo impor biasanya meliputi peralatan minyak dan gas, mesin dan suku cadang, barang berbahaya, hewan hidup, bahan baku, bahan mudah rusak, pakaian serta kargo konsolidasi. Sedangkan untuk kargo ekspor, Cargolux mengangkut mesin pesawat terbang, mesin industri, pakaian, alas kaki, farmasi, serta peralatan minyak dan gas.

ALFI Sebut Rute Kargo Udara Ke Indonesia Timur Khususnya Papua Prospektif
Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia (ALFI) mengungkapkan, rute kargo udara ke wilayah timur merupakan salah satu rute yang menjanjikan karena akan terus bertumbuh setiap tahunnya. Ekspor dari wilayah Papua diharapkan dapat terdongkrak.
Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan, rute ke wilayah timur Indonesia khususnya Papua akan selalu menjanjikan, karena selain kiriman, muatan balik berupa produk perikanan segar bisa didapatkan.
"Kargo ke wilayah Indonesia timur khususnya wilayah Papua merupakan rute yang menjanjikan dengan persentase kenaikkan yang menjanjikan setiap tahunnya," terangnya kepada Bisnis, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, selain kargo yang dikirim ada juga potensi hasil laut yang masih segar dan hidup untuk dibawa sebagai muatan balik. Maskapai kargo terangnya dapat memperhitungkan potensi yang ada di wilayah Papua khususnya Timika dan mulai mengeksplorasi potensi yang ada.
Dia berharap, hal ini dapat mendorong export dari wilayah Papua dan dapat mempergunakan Bali sebagai salah satu hub pengiriman kargo apalagi dengan pengalaman Bali dalam hal rantai pasok.
"Kami juga melihat Bali dapat menjadi transhipment airport dengan banyaknya penerbangan dan tentunya ke depan akan menambah presentasi ke wilayah timur termasuk Papua," tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I/2019 ekspor dari wilayah Papua sebesar US$0,55 miliar atau berkontribusi hanya sebesar 1,03% dari ekspor nasional. Pada kuartal I/2019 neraca perdagangan Indonesia berbalik negatif dengan defisit sebesar US$2,5 miliar.
Defisit April ini disebut sebagai defisit terbesar sejak Juli 2013. Defisit ini disebabkan oleh posisi neraca ekspor yang tercatat sebesar US$12,60 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai neraca impor sebesar US$15,10 miliar. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pemerintah Ingin KI di Subang Terintegrasi Dengan Pelabuhan Patimban
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan segera mencari tahu tentang rencana pengembangan kawasan industri di Subang, Jawa Barat, untuk diintegrasikan dengan Pelabuhan Patimban.
Seperti diketahui, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Perkebunan Nusantara (Persero) VIII, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) akan membentuk perusahaan patungan (joint venture) untuk mengembangan kawasan industri di atas lahan PTPN VIII dan RNI di Subang.
Rencana mengembangkan kawasan industri di Kota Nanas sebelumnya juga dikemukakan PT Surya Semesta Internusa Tbk. Perusahaan konstruksi itu ingin membangun kawasan industri seluas 2.000 hektare dengan investasi sekitar Rp1,4 triliun.
"Saya Insyaallah akan cari tahu," ujar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).
Kepala Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban Anwar juga mengaku belum mendapat informasi detail soal rencana pembukaan kawasan industri di Subang.
"Tapi, yang pasti Pelabuhan Patimban memang dirancang untuk melayani kawasan industri di timur Jakarta," jelasnya.
Kemenhub sebelumnya menyatakan, kemajuan pembangunan fisik Pelabuhan Patimban tahap I sudah 29%, sedangkan terminal kendaraan sudah 35%. Tahap I mencakup terminal kontainer dengan kapasitas bongkar muat 3,5 juta TEUs dan car terminal 600.000 kendaraan bermotor (CBU).
Soal perkembangan lelang operator pelabuhan, Anwar mengatakan saat ini panitia lelang masih berkoordinasi dengan pihak terkait tentang mekanisme lelang.

PT Nusantara Pelabuhan Handal Masih Berminat Jadi Operator Pelabuhan Patimban
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. menyebut hingga saat ini perseroan masih tertarik untuk mengikuti proses tender Pelabuhan Patimban.
Direktur Utama Nusantara Pelabuhan Handal Paul Krisnadi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kabar dari pemerintah terkait tender tersebut. "Tergantung persyaratan yang diinginkan pemerintah nanti gimana.Tertarik untuk melihat persyaratannya dulu," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (4/7/2019).
Sebelumnya, Paul mengungkapkan bahwa perseroan tengah menjajaki kemungkinan untuk menjadi operator terminal di Kalimatan. Selain itu, perseroan menyatakan berniat mengikuti tender untuk menjadi operator terminal baru yang digarap pemerintah di Patimban.
“Untuk operatornya itu masih dalam diskusi, jadi untuk tender operatornya masih belum diumumkan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Sekadar informasi, perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang akan berbagi saham dalam pengoperasian Pelabuhan Patimban. Perusahaan Indonesia akan memegang porsi 51% sedangkan perusahaan Jepang 49%. Jepang punya andil signifikan dalam operator karena pembangunan Pelabuhan Patimban didanai pinjaman dari Jepang.
Disisi lain, PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. akan mengalokasikan anggaran belanja modal senilai Rp240 miliar yang akan digunakan untuk pengembangan terminal peti kemas milik perseroan.
Paul Krisnadi, Direktur Utama Nusantara Pelabuhan Handal mengatakan bahwa tahun ini perseroan lebih fokus untuk melakukan pengembangan di sejumlah terminal milik perseroan di dalam dan luar negeri.
Dia mengatakan bahwa pada tahun ini perseroan akan melakukan pemasangan 4 alat bongkar muat di Terminal Tanjung Priok, Jakarta yang dikelola oleh entitas anak perseroan yakni PT Mustika Alam Lestari.
Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan kinerja Suksawat Terminal, Thailand yang dikelola oleh entitas anak perseroan yaitu PT Parvi Indah Persada dengan pemasangan 4 alat bongkar muat.
“Jadi Rp200 miliar untuk pengembangan terminal di domestik, dan Rp40 miliar untuk pengembangan terminal di Thailand,” ujarnya dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Untuk sumber pendanaan, kata Paul, sebagian dana belanja modal akan menggunakan dari sumber internal dan sebagian porsi lainnya akan didapatkan melaui perbankan dengan komposisi sebesar 40% dan 60%.
Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar perseroan, emiten berkode saham PORT tersebut memutuskan untuk tidak memberikan dividen atas laba bersih perseroan pada 2018.
Berdasarkan laporan keuangan 2018 perseroan, PORT mencatatkan pendapatan senilai Rp1,19 triliun, turun 0,92% dibandingkan tahun sebelumnya Rp1,2 triliun.
Sementara itu, laba bersih perseroan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk merosot tajam menjadi Rp743,32 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat 41,96 miliar.
“Kami tidak ada pembagian [dividen] karena secara umum masih rugi bersih tahun lalu,” ungkapnya.
Pada tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan jumlah peti kemas sepanjang tahun di kisaran 5%—10%.
Target tersebut ditetapkan perseroan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 12%—13%. Menurutnya target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar.
Adapun, sepanjang kuartal I/2019, perseroan telah mengantongi pendapatan senilai US$24,7 juta.
“Sudah dua tahun tumbuh begitu cepat, jadi biasanya secara statistik, secara historikal jarang sekali bisa sustain begitu,” katanya.
Dalam perkembangannya yang terbaru, Paul mengungkapkan bahwa perseroan tengah menjajaki kemungkinan untuk menjadi operator terminal di Kalimatan.
Selain itu, perseroan tengah mengikuti tender untuk menjadi operator terminal baru yang digarap pemerintah di Patimban.
“Untuk operatornya itu masih dalam diskusi, jadi untuk tender operatornya masih belum diumumkan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Di lantai bursa, pada perdagangan Selasa (14/5/2019), saham PORT ditutup menguat 8,33% atau 50 poin menuju level Rp650 per saham. Sepanjang tahun berjalan, saham PORT menguat 18,18% dengan price earning ratio (PER) 43,33 kali dan memiliki kapitalisasi pasar senilai Rp1,83 triliun. (Logistics/Bisnis.com/hd)

Kemenhub Bakal Evaluasi Program Tol Laut Karena 3 Hal
AKARTA (LOGISTICS) : Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi tiga hal terkait dengan pelaksanaan Program Tol Laut selama semester I/2019.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Wisnu Handoko menyebutkan, pertama, evaluasi operator kapal. Operator yang tidak kompeten dan tidak menyediakan kapal dengan performa yang baik akan diganti.
Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan Ditjen Perhubungan Laut untuk menindak serta mengganti operator menyusul keterlambatan jadwal kedatangan kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, karena craneyang rusak.
Meskipun demikian, Wisnu tidak menjawab gamblang apakah memungkinkan mengganti operator yang telah ditetapkan menang dalam lelang pada tahun anggaran berjalan.
"Untuk itu kami akan lakukan evaluasi sebab keterlambatan yang dialami, apakah faktor teknis, manajemen, atau alam. Dalam kontrak mestinya sudah diatur," katanya saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).
Yang pasti, lanjut Wisnu, pemerintah sudah memberi peringatan padakesempatan pertama saat kerusakan mesin kapal dan kedua saat crane kapal rusak.
Kedua, pengawasan subsidi dan distribusi barang serta pengendalian barang dengan digitalisasi. Ketiga, mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran dan mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efisien dan efektif.
Wisnu menjelaskan, biaya logistik bukan semata-mata ditentukan oleh biaya freight karena kontribusinya maksimal hanya 25% terhadap biaya logistik end-to-end.
Sebagai gambaran, biaya normal pengiriman 1 unit kontainer 20 TEUs menggunakan subsidi Tol Laut ke Larantuka Rp 8 juta.
Perinciannya, biaya di pelabuhan muat di Tanjung Perak Rp2,1 juta untuk membayar biaya lift on-lift off kontainer, biaya kirim ke pelabuhan, biaya haulage, dan biaya lain-lain.
Selain itu, biaya pelayaran Rp4 juta yang terdiri atas freight (berth-to-berth) sesuai tarif Permenhub Rp3,48 juta (biaya tanpa subsidi Rp6 juta) dan biaya lain-lain Rp500.000.
Kemudian, biaya pelabuhan bongkar Larantuka Rp2 juta untuk membayar biaya haulage, biaya lift on-lift off, dan biaya kirim ke penerima barang (consignee).
Menurut Wisnu, usulan untuk melelang jasa pengurusan transportasi yang menawar biaya keseluruhan paling murah dari end-to-end, sempat mengemuka. Namun, ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga harus dikaji lebih dalam.

Kemenhub Bakal Evaluasi Operator Kapal Tol Laut Akibat Keluhan Keterlambatan Kirim Barang
Kementerian Perhubungan mengevaluasi operator kapal Tol Laut yang yang terlambat mengirimkan barang ke daerah tujuan.
Evaluasi dilakukan menyusul laporan dari masyarakat tentang keterlambatan jadwal kedatangan kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, keterlambatan terjadi karena crane kapal feeder Kendhaga Nusantara V yang melayani rute Moa–Larat–Kisar–Moa rusak sehingga memerlukan waktu untuk diperbaiki.
Kapal itu sudah selesai diperbaiki pada Selasa (2/7/2019) dan telah beroperasi kembali. Sebagai informasi, rute itu (T-12) dioperatori oleh PT Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines).
Menindaklanjuti kejadian itu, Menhub Budi Karya Sumadi telah menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut untuk menyiapkan kapal pengganti dan menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten.
“Saya mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti,” kata Menhub Budi, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/7/2019).
Pemerintah, lanjut dia, sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan laut sehingga pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan subsidi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan laut di wilayah terpencil, terdepan, tertinggal, dan pedalaman (3TP).
"Untuk itu, kami secara tegas akan menegur dan memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga masyarakat di wilayah 3TP menjadi kesulitan dan logistik mengalami keterlambatan,” ujar Budi.
Agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengantaran logistik melalui Tol Laut, Budi mengatakan akan mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi informasi.
Dia berterima kasih kepada masyarakat yang melaporkan secara langsung maupun tertulis terkait permasalahan Tol Laut di lapangan sehingga pemerintah cepat mengetahui permasalahan dan segera mengatasi.
“Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program tol laut agar dapat berjalan lebih baik, dan saya minta seluruh stakeholder di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung." (Logistics /bisnis.com/hd)

AP II Komitmen Beri Insentif Bagi Operator LCC Hingga Desember 2019
AKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II (Persero) berkomitmen memberikan insentif jasa kebandarudaan untuk meringankan biaya operasional maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) hingga Desember 2019.
AP II merupakan bagian dari stakeholder utama industri penerbangan yang memberi dukungan insentif bersama dengan Angkasa Pura I, Pertamina, Airnav Indonesia beserta para maskapai LCC, setelah disepakati pada rapat koordinasi lanjutan di Kemenko Perekonomian pada 1 Juli 2019.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan insentif yang diberikan tersebut akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya operasional maskapai.
“Konsep insentif kali ini merupakan operation incentive yang memang akan langsung menurunkan biaya operasional maskapai sehingga kami berharap tarif tiket penerbangan LCC juga akan lebih terjangkau,” kata Awaluddin, dalam siaran pers, Selasa (2/7/2019).
Dia menambahkan insentif akan diberikan pada jam tertentu yakni pukul 10.00-14.00 WIB bertujuan agar jadwal penerbangan dapat terbagi rata di seluruh jam operasional bandara sehingga pengunaan slot penerbangan di masing-masing bandara menjadi lebih efektif dan efesien.
Pemberian insentif di jam tertentu itu, lanjutnya, agar penerbangan tidak menumpuk hanya pada golden time di pagi dan sore hari. Dengan demikian operasional maskapai dan bandara dapat lebih optimal meningkatkan utilisasi alat produksinya dalam melayani masyarakat.
Awaluddin menjelaskan operation incentive merupakan insentif kedua yang merupakan jasa pelayanan pesawat di bandara yaitu jasa pendaratan dan penempatan pesawat udara yang diberikan AP II kepada maskapai. Sebelumnya perseroan telah menawarkan marketing incentive kepada maskapai yang masih diberikan AP II sampai dengan saat ini yaitu New Route Incentives, New Airlines Entrance Incentives, Red Eye Incentives dan Unschedule Flight Incentives dengan metode cash back.
Pihaknya berharap maskapai dapat memanfaatkan atau mengkombinasikan antara marketing incentive dan operation incentive agar biaya operasional dapat ditekan sehingga harga tiket penerbangan semakin terjangkau.
"Biaya penerbangan murah ini akan ditanggung bersama oleh maskapai LCC, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, Pertamina, dan AirNav Indonesia," kata Susiwijono, Senin (1/7/2019).
Dia menambahkan, rapat koordinasi yang diselenggarakan hari ini dilakukan untuk mengevaluasi penurunan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat setelah pada 20 Juni 2019 ditetapkan tiga kebijakan terkait penurunan tarif.
Sejak saat itu, rata-rata harga tiket pesawat maskapai Lion Air terhadap TBA turun dari 54,2% menjadi 42,7%, atau secara persentase penurunan harga tiketnya mencapai 11%. Sementara itu, harga tiket AirAsia Indonesia mencapai 38,3% dari TBA.
Pihaknya berkesimpulan bahwa harga tiket pesawat maskapai LCC kelas ekonomi yang melayani penerbangan domestik di Indonesia dapat bergerak di bawah 50% TBA.
Di sisi lain, kenaikan harga tiket pesawat sejak November 2018 memang mempengaruhi jumlah penumpang angkutan udara domestik. Tercatat, jumlah penumpang angkutan
udara domestik Januari–Mei 2019 mencapai 29,4 juta orang atau turun 21,33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 37,4 juta orang.
Jumlah penumpang terbesar, lanjutnya, tercatat di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta mencapai 7,2 juta orang atau 24,50% dari keseluruhan penumpang domestik, diikuti Bandara Juanda di Surabaya sebesar 2,3 juta orang atau 7,94%.
“Kami berkomitmen untuk tetap menyediakan penerbangan murah bagi masyarakat. Terkait dengan jadwal flight dan sharing cost secara spesifik akan dibahas kembali di akor yang akan datang,” ujarnya.

Harga Tiket Murah Akan Diumumkan Hari Kamis (4/7/2019)
Pemerintah akan kembali membahas formulasi perhitungan teknis biaya operasional penerbangan maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) sehingga didapatkan harga tiket yang murah tanpa mengorbankan kinerja keuangan perusahaan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan hari ini, Senin (1/7/2019), telah dilakukan pertemuan dengan Garuda Indonesia Group, Lion Air Group, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, Pertamina, dan AirNav Indonesia. Setelah dilakukan simulasi struktur biaya, diakui cukup berat.
"Kami akan bertemu lagi dalam 2 hari ini untuk menghitung kembali. Perlu diformulasikan kembali terkait penurunan harga tiket ini," kata Susiwijono, Senin (1/7/2019).
Penyediaan penerbangan murah, lanjutnya, akan dilakukan pada Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 10.00--14.00 waktu setempat. Pemerintah hanya memberikan pada alokasi seat tertentu dari total kapasitas pesawat dengan besaran diskon sebesar 50% dari tarif batas atas (TBA).
Dia menambahkan rute spesifik yang mendapatkan penurunan harga akan diumumkan pada Kamis (4/7/2019). Adapun, penghitungan formulasi struktur biaya diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk secara bersama-sama menanggung beban.
Pemilihan jam dan hari tersebut, lanjutnya, berdasarkan aktivitas penerbangan yang masih rendah. Tingkat kepadatan penerbangan pada jam dan hari tersebut tidak padat, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
"Posisinya harus seimbang, kepentingan masyarakat untuk dapat tiket murah dan bisnis maskapai. Kami tetap menjaga kedua [kepentingan] itu," ujarnya. (Logistics /bisnis.com/hd)

Kebijakan Membentuk Pusat Logistik Berikat di Perbatasan Jadi Solusi
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara BNPP Robert Simbolon menuturkan, di wilayah perbatasan ada dua instrumen kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh kebijakan DJBC tersebut.
Instrumen pertama yakni pengaturan ulang atas regulasi yang ada, bahwa secara tradisional kebutuhan pokok dipenuhi melalui kegiatan lintas batas untuk membeli kebutuhan pokok berpindah menjadi dipenuhi di dalam negeri.
Kedua, yakni instrumen kegiatan ekspor impor yang harus dibedakan dengan pemenuhan instrumen tradisional tersebut.
"Selama ini kunjungan [ke luar negeri] itu diberi hak membawa serta barang bawaan yang memenuhi kebutuhan, instrumen tradisional. Kedua instrumen ekspor dan impor, jangan sampai diposisikan hak tradisional menjadi instrumen ekspor impor ini dua hal yang berbeda," ujarnya di Kantor DJBC, Rabu (3/7/2019).
Dia berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi sosial di perbatasan mengingat dinamika beberapa hari terakhir yang melibatkan pedagang lintas batas berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Dia bercerita sampai hari ini Kecamatan yang dikelola berjumlah 187 kecamatan di seluruh Indonesia dengan jumlah desa mencapai 1.800 desa yang posisinya melekat pada garis batas dan berdekatan dengan garis batas.
"Di darat kita berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan, NTT dengan Timor Leste, Papua dengan Papua Nugini, tapi di laut kita berbatasan dengan 10 negara. Ini menjadi suatu fenomena yang perlu juga diatur oleh Kementerian Keuangan, terutama konteksnya Kaltara itu berbatasan dengan Malaysia di laut," paparnya.

Bea Cukai Akui Suplai Kebutuhan Pokok di Perbatasan Susah Butuh Impor Terbatas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengakui, suplai kebutuhan pokok ke daerah perbatasan masih terbatas, sehingga impor terbatas masih dilakukan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan, selama ini memang kebutuhan pokok masyarakat perbatasan masih belum dapat terpenuhi melalui kiriman pusat-pusat industri Tanah Air.zwacita saat itu salah satu hasilnya pemerintah bisa menjadikan perbatasan itu mandiri secara ekonomi, sehingga dibuat infrastruktur yang luar biasa sampai akses jalan. Perlu waktu sampai bisa akses suplai, dengan demikian tidak selalu bisa akses suplai kalau biayanya terlalu tinggi," ujarnya, Rabu (3/7/2019).
Dengan demikian, pemerintah memperbolehkan impor selama produksi nasional belum cukup atau kalau dipaksakan tidak bisa efisien.
Dalam rangka memfasilitasi impor terbatas untuk keperluan masyarakat perbatasan tersebut, DJBC memberikan pengecualian adanya pusat logistik berikat (PLB)kebutuhan pokok bagi masyarakat perbatasan.
PLB tersebut mendapatkan suplai dari negara seberang atau mengimpor tanpa adanya penambahan bea masuk dan pajak impor.
"Pelakunya nanti siapa saja boleh selama memenuhi syarat. Anggap saja seperti toko modern, yang punya toko satu karena dia yang membuat manajemen tapi dia akan melibatkan orang agar lebih efisien. Masyarakat tidak perlu susah payah membeli gula harus menyebrang [ke negara tetangga]," katanya. .(Logistics/bisnis.com/hd)