Logistics Journal Nomor : 209 / Juni  2019
Cover Logistik Juni 2019
 

Editorial - EQUILIBRIUM = KESEIMBANGAN
Keseimbangan selalu dijadikan patokan untuk mendapatkan kesepadanan dalam memperoleh sesuatu. Jika tidak terjadi keseimbangan maka ada hal yang salah dalam proses berinteraksi, pembiaran terhadap penyimpangan kebijakan atau peraturan ataupun kekeliruan dalam pemihakan yang berlebihan. Muara akhir terjadinya ketidakseimbangan adalah timbulnya protes, adanya ketidakadilan bahkan ada pihak yang teraniaya atau terpinggirkan.
Persolan ekonomipun harus dan diharapkan selalu dalam keadaan seimbang, yaitu keseimbang antara kebutuhan & ketersediaan barang (supply and demand) sehingga akan mendapatkan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat konsumen. Jika over supply maka yang akan dirugikan pemilik barang krn harga menjadi sangat murah, kalau kebutuhan sangat tinggi sedangkan ketersediaan barang terbatas, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat konsumen karena harga menjadi melangit bahkan barang hilang di pasaran.
Situasi perekonomian nasional selalu dihadapkan pada fenomena kebutuhan pangan nasional yang tidak selalu stabil dalam pemenuhan supply and demandnya. Ketersediaan komoditi pangan dalam negeri selalu defisit dibanding dengan kebutuhannya, sehingga dibutuhkan impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Persoalan tidak berhenti disitu, tapi juga merambah pada harga pangan menjadi tinggi tidak hanya karena ketersediaan yang terbatas dan harus impor, tapi konon katanya kontribusi dari proses kegiatan logistik juga ikut mendongkrak harga pangan tinggi.
Dilihat dari sejarah panjang kegiatan usaha logistik yang melibatkan banyak stake holder, salah satunya adalah usaha forwarder (Jasa Pengurusan Transportasi). Usaha JPT (forwarder) hanyalah salah satu bagian dari rangkaian proses kegiatan logistik. Dimana para pihak dalam rangkaian proses itu antara lain, produsen barang, wholesaler, distributor, pemilik sarana angkutan (darat, laut dan udara), pedagang grosir, dan eceran (retail). Posisi JPT adalah merangkaikan semua kegiatan itu dengan tujuan menyampaikan barang dari tempat asal ke tempat tujuan.
Ilustrasi di atas, menempatkan posisi usaha JPT yang selalu dikonotasikan menjadi biang tingginya ongkos logistik adalah tidak benar. Karena dari berbagai pihak yang masuk dalam mata rantai proses kegiatan logistik tersebut menetapkan harga/ongkos dari kegiatan usahanya. Produsen sangat bergantung dengan berbagai kebijakan ekonomi nasional yang terkait dengan kegiatan produksi barang. Jika produsen pangan akan bergantung dengan produktivitas yang diraih, jika tidak mencukupi maka akan dilakukan impor. Ongkos angkutan punya tarif sendiri, kegiatan perdagangan mulai dari wholesaler, distributor, grosir dan retailer juga menetapkan tarif sendiri. Sehingga harga yang ada di tangan konsumen akhir itu adalah karya bersama dari seluruh stake holder. Penentu utamanya hukum abadi dalam perdagangan yaitu supply and demand harus tetap dalam keadaan setimbang, atau terjadi ketidakseimbangan diantaranya.
Terkait dengan fakta-fakta di atas, memang belum ada keseimbangan perhatian dari sisi pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berhubungan dengan proses logistik. Hal ini nampak dalam menyelesaikan persoalan di kegiatan logistik masih bersifat parsial belum dilakukan secara menyeluruh (holistik) dari seluruh pelaku usaha yang terkait dengan kegiatan logistik. Selama kebijakannya masih bersifat parsial, maka ibaratnya memperbaiki jalan berlubang dengan cara tambal sulam dimana yang ada lubangnya.
Selama ini yang mendapatkan perhatian lebih adalah kegiatan usaha yang terkait dengan berlomba-lomba menarik investasi, mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat yang dilanjutkan dengan perubahan fungsi lahan untuk kepentingan investasi berupa kawasan industri dan sebagainya yang menjadi rantai usaha ikutannya. Bahkan difasilitasi dengan banyak hal yang memudahkan kalau berinvestasi di Indonesia, mulai pajak, perizinan dan banyak hal lagi. Namun kegiatan usaha di hulu ini apakah juga dipikirkan secara menyeluruh untuk kegiatan usaha di hilirnya ? Karena realitas kegiatan usaha di hilir, maksudnya kegiatan usaha yang terkait dengan usaha penopang kegiatan investasi atau industri, seperti usaha angkutan, usaha forwarding dan masih banyak usaha lainnya yang terkait. Belum mendapat perhatian yang seserius usaha kegiatan investasi.
Kegiatan investasi asing yang akan mendatangkan kegiatan industri dalam suatu kawasan industri dapat dipastikan akan mengikutsertakan bisnis ikutannya. Dengan dimasukkan usaha forwarder dan usaha angkutan dalam daftar terbuka bagi investasi asing, maka pelaku usaha domestik harus terengah-engah berlomba dengan pelaku usaha asing. Karena usaha investasi asing maka akan berkecenderungan akan menggunakan perusahaan yang berasal dari negara asal yang melakukan investasi. Kalau pola ini terus dikembangkan maka lonceng kematian atau gulung tikar dari pelaku usaha domestik akan berdentang dengan pelan-pelan dan akan semakin keras bunyinya.
Keseimbangan tidak bisa dilakukan sendiri oleh sesama pelaku usaha, karena perilaku dasar pelaku usaha adalah mengikuti karakter dasar manusia sebagai pelaku usaha, yaitu homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Maka tetap dibutuhkan peran dan fungsi pemerintah yang harus mampu menciptakan keseimbangan melalui kebijakan dan regulasi. Artinya, yang menciptakan kondusivitas iklim usaha tetap berada di tangan pemerintah. Tentunya kita sebagai pelaku usaha berharap, jangan sampai terjadi hujan batu di negeri sendiri hujan emas bagi pendatang. (guslim-jun’19)

Arus Petikemas di TPKS naik 8,25% Pada Kuartal I/2019
SEMARANG (LOGISTICS) : Total arus peti kemas di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang mengalami peningkatan sebesar 8,25 persen pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018.
General Manager Terminal Peti Kemas Semarang PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) Recky Julius Uruilal mengungkapkan peningkatan tersebut tidak lepas dari pendalaman kolam yang dilakukan. Saat ini, kedalaman kolam yang ada di terminal itu sudah mencapai 12 meter.
“Dengan adanya perubahan [kedalaman kolam], kita bisa ada penambahan throughput [total arus peti kemas] 8 persen,” paparnya, seperti dikutip Bisnis, Minggu (12/5/2019).
Total arus peti kemas di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) pada Januari—Maret 2019 mencapai 169.867 TEUs dengan 105.937 boks. Pada periode yang sama tahun lalu, arus peti kemas di TPKS sebesar 156.919 TEUs dengan 97.886 boks.
Saat ini, lanjut Recky, kapal-kapal dengan Gross Tonage (GT) besar masuk ke TPKS dengan adanya pendalaman kolam. Kapal-kapal yang masuk dapat mencapai 41.000 GT
Namun, peningkatan ukuran kapal yang dapat masuk ke TPKS membuat jumlah kapal yang datang pada kuartal I/2019 tercatat lebih sedikit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Kondisi tersebut dapat terjadi lantaran shipping line lebih memilih menggunakan kapal dengan volume besar dibandingkan dengan kapal berkapasitas kecil guna membuat memangkas biaya logistik.
“Perlu dipahami shipping line itu, mereka kalau bisa muatannya jadi satu kapal lebih baik karena cost logistic transport lebih murah daripada dia harus mendatangkan kapal-kapal dengan GT yang lebih kecil tapi unitnya banyak. Itu akan menjadi masalah buat mereka,” terangnya.
Recky menambahkan perseroan memperdalam kolam di TPKS karena ke depannya, kapal-kapal yang akan masuk ke TPKS adalah kapal dengan ukuran minimal 12 meter.
Saat ini, TPKS melayani pelayaran domestik dan internasional atau ekspor dan impor. Tetapi, aktivitas ekspor dan impornya masih mendominasi dibandingkan dengan aktivitas domestik.
Adapun komoditas-komoditas ekspor Jawa Tengah (Jateng) yang paling tinggi adalah garmen, furnitur, dan kayu.
Sementara itu, komoditas-komoditas impor Jateng tertinggi melalui TPKS antara lain tekstil dan bahan tekstil. Selain itu, impor komoditas seperti makanan dan bibit-bibit tumbuhan juga ada yang melalui terminal ini.
Sebelumnya, Humas Pelindo III R Suryo Khasabu mengungkapkan perusahaan menargetkan pertumbuhan arus peti kemas hingga 10 persen di Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang tahun ini. Pendalaman kolam di beberapa terminal di pelabuhan tersebut bakal menjadi salah satu faktor pendukung.
Dari sisi eksternal, pertumbuhan industri di Jateng juga akan menjadi pendorong pertumbuhan arus peti kemas.

Kemenhub Minta Adanya Moda Transportasi Terintegrasi Dengan Pelabuhan Tanjung Emas
Kementerian Perhubungan meminta ada integrasi antara angkutan laut dan darat di Terminal Penumpang, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang guna memudahkan masyarakat ketika menggunakan angkutan laut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pihaknya menginginkan terdapat kerja sama antara pelabuhan, pemerintah daerah, dan perusahaan otobus guna membuat integrasi tersebut.
“Kami minta kepada pelindo III bisa kerjasama dengan Pemda dan PO Bus untuk mengadakan bis-bis dari Tanjung Emas ke beberapa kota terdekat atau ke terminal-terminal bus,” kata Budi dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (6/5/2019).
Dia menambahkan, bus-bus yang diintegrasikan di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas memiliki operasional yang harus disesuaikan dengan jadwal kedatangan kapal.
Dia mengapresiasi PT Pelindo III yang telah membuat program mudik gratis dengan kapal laut PT Pelni dan menyediakan angkutan bus gratis ke daerah-daerah tujuan pemidik dengan bus Damri.
Akan tetapi, angkutan bus di luar program mudik gratis juga perlu dilakukan mengingat pergerakan penumpang menuju Jawa Tengah besar sekali.
Selain dari Jakarta, lanjutnya penumpang kapal laut yang menuju ke Semarang juga banyak dari daerah lain dari Kalimantan seperti dari kumai, sampit, pontianak dan sebagainya.
“Jadi disesuaikan, kalau memang harus 24 jam ya 24 jam. Kalau tidak, nanti di atur saja. Misalnya bus mulai beroperasi dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, lalu kalau ada kapal yang datang malam di atas jam 10, mereka kita minta tetap di Pelabuhan dulu, jangan keluar dari pelabuhan, demi keselamatan,” jelasnya.

Jalur KA ke Pelabuhan Tanjung Emas Tinggal Proses Pembebasan Lahan
Pembangunan jalur kereta api (KA) ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang belum terbangun masih menunggu pembatalan atau pencabutan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional.
Bram Hertasning, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa bagian Tengah & DIY Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, mengatakan masih terdapat kendala lahan terkait dengan pembangunan jalur kereta api tersebut.
“Untuk pembangunan jalur KA ke pelabuhan, prosesnya masih menunggu pembatalan/pencabutan sertifikat tanah oleh BPN berdasarkan hasil putusan persidangan yang memenangkan PT KAI terhadap gugatan masyarakat,” kata Bram kepada Bisnis, Minggu (21/4/2019).
Dia mengungkapkan, terdapat sekitar 54 hunian yang bersertifikat belum dibongkar terkait dengan pembangunan jalur kereta api tersebut. Sementara hunian bersertifikat yang sudah dibongkar sebanyak 3 bangunan.
Adapun jumlah hunian tidak bersertifikat yang belum dibongkar sebanyak 13 hunian dan dibongkar sendiri. Kemudian, jumlah hunian yang dibongkar sebanyak 46 hunian dan dibongkar oleh PT Kereta Api Indonesia.
Setelah ada pembatalan sertifikat milik warga, dia menuturkan, langkah selanjutnya adalah penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
Penanganan dampak sosial tersebut, dia melanjutkan dilakukan tim terpadu yang dibentuk oleh gubernur.
Kementerian Perhubungan, lanjutnya sudah menyiapkan dokumen penanganan, dan siap diluncurkan. Akan tetapi, provinsi baru mau menindaklanjuti dokumen tersebut ketika sudah tidak terdapat masalah hukum.
“[Dokumenan penanganan ada di] Kemenhub, on progress,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro menuturkan, pihaknya masih menunggu proses yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan penertiban terkait dengan pembangunan jalur KA ke Pelabuhan Tanjung Emas.
Saat ini, menurutnya, masih terdapat beberapa petak yang memang harus diselesaikan. Adapun terkait dengan besaran dana yang disiapkan, dia mengaku tidak hafal secara pasti besarannya untuk penertiban tersebut.
Sementara itu, Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang Djoko Setijowarno sebelumnya menilai seluruh pihak harus kembali duduk bersama agar proyek jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas dapat segera selesai.
“Sekarang [Harus] mulai dirajut lagi setelah pemilu. Duduk bersama [antara] Ditjen KA dengan pemerintah daerah,” katanya.

Alur Pelabuhan Tanjung Emas Diminta Didalamkan Dengan Kedalaman Yang Ideal
Pelindo III akan meminta kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar alur di Terminal Peti Kemas memiliki kedalaman yang sama dengan kolam Terminal
Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Recky Julius Uruilal, General Manager Terminal Peti Kemas Semarang, Pelindo III, mengungkapkan pendalaman alur merupakan kewenangan otoritas. Sementara pendalaman kolam yang dilakukan perusahaan adalah investasi perusahaan.
Saat ini, kedalaman kolam di Terminal Peti Kemas Semarang telah mencapai 12 meter, sehingga kapal-kapal dengan ukuran besar bisa masuk. Sementara kedalaman alur yang ada baru mencapai 10 meter.
“Dari kami manajemen Pelindo 3 akan menyampaikan kepada otoritas dalam hal ini KSOP [Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan] untuk bisa diusulkan kembali kepada Kemenhub agar bisa di-maintance menjadi 12 meter,” kata Recky kepada Bisnis di Semarang.
Recky menjelaskan, perusahaan membuat kedalaman kolam di Terminal Peti Kemas Semarang menjadi 12 meter karena ke depan kapal-kapal yang masuk memiliki ukuran minimal yang membutuhkan kedalaman kolam hingga 12
meter.
Perusahaan shiping line, tambahnya sebisa mungkin membuat muatannya menjadi satu kapal karena biaya transportasi logistik lebih murah dibandingkan harus mendatangkan banyak kapal dengan GT lebih kecil.
“Perlu dipahami shiping line itu, mereka kalau bisa muatannya jadi satu kapal lebih baik karena cost logistic transport lebih murah daripada dia harus mendatangkan kapal-kapal dengan GT yang lebih kecil tapi unitnya banyak. Itu akan menjadi masalah buat mereka,” kata Recky.
Total arus peti kemas di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang mengalami peningkatan sebesar 8,25% pada kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Recky, peningkatan arus peti kemas yang terjadi di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada kuartal pertama tahun ini tidak lepas dari pendalaman kolam yang dilakukan oleh perusahaan.
Tercatat, total arus peti kemas di Terminal Peti Kemas Semarang pada Januari—Maret 2019 mencapai 169.867 TEUs dengan 105.937 boks. Pada periode yang sama tahun lalu, arus peti kemas di TPKS mencapai 156.919
TEUs dengan 97.886 boks.
Saat ini, lanjutnya, kapal-kapal dengan gross tonage (GT) besar masuk ke Terminal Peti Kemas Semarang dengan adanya pendalaman kolam di TPKS. Pada saat ini, ujarnya kapal-kapal yang masuk dapat mencapai 41.000 GT. (Logistics/Bisnis. com/hd)

INSA Keluhkan Pembatasan Kandungan Sulfur BBM Bisa Naikkan Beban Operasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Pelayaran bisa menderita kenaikan beban operasional saat pembatasan kandungan sulfur maksimal 5 % pada bahan bakar kapal berlaku mulai 1 Januari 2020.
Menurut Sekretaris Umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Budhi Halim, harga marine fuel oil dengan kandungan sulfur tidak lebih dari 5 persen berpotensi merangkak karena lonjakan permintaan di tengah keterbatasan pasokan.
“Perbedaan harga cukup signifikan. Yang sebelumnya US$60 per kiloliter, dengan penerapan pembatasan sulfur, harga naik dua kali lipat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/6/2019).
Budhi mengatakan MFO dengan kandungan sulfur di bawah 5% selama ini diproduksi hanya oleh sedikit kilang Pertamina, a.l. kilang Plaju. Kekurangan pasokan dari dalam negeri kemungkinan akan dipenuhi pelayaran dengan mengimpor dari atau mengisi BBM di Singapura. Sejauh ini, Negeri Merlion sudah memproduksi besar-besaran MFO dengan kandungan sulfur di bawah 5%.
Lompatan harga BBM akan mengerek drastis ongkos produksi mengingat komponen itu selama ini menyumbang 60% biaya operasional kapal.
Dampak lainnya, potensi peredaran BBM akan berkurang dan angkutan BBM via kapal tanker juga berkurang.
Meskipun demikian, sambung Budhi, Indonesia tidak dapat menghindar dari aturan Organisasi Maritim Dunia (IMO) itu jika negara sudah meratifikasi. Menurut dia, tidak ada pilihan selain mengimpor BBM dari Singapura atau mempercepat produksi Pertamina.
Selama produksi BBM dengan sulfur di bawah 5% dapat digenjot, pengangkutan BBM via kapal tanker bisa pulih.
“Tentunya ini hanya temporary saja dan lambat-laun diharapkan tentu akan kembali normal,” tutur Budhi.
Di luar kenaikan harga yang mungkin signifikan, dari segi teknis, pelayaran di Indonesia dan Asia sebetulnya tidak keberatan dengan penerapan BBM sulfur rendah karena akan lebih baik untuk mesin kapal. Optimisme untuk mencapai ekuilibrium baru itu tecermin pada kesepakatan yang dicapai dalam the 28th Asian Shipowners Association (ASA) Annual General Meeting yang digelar di Bangkok akhir Mei.
INSA belum dapat menjawab apakah kenaikan biaya operasional kapal akan diteruskan kepada pengguna jasa.

Program Tol Laut Masih Perlu Dukungan Langkah - Langkah Tambahan Agar Semakin Kompetitif
Program Tol Laut masih memerlukan beberapa langkah tambahan meskipun operator pelayaran telah menurunkan harga di daerah tujuan sekitar 20%-30%.
Kebutuhan langkah tambahan itu berkaitan tuntutan masyarakat yang lebih luas, seperti penambahan frekuensi kedatangan kapal yang saat ini masih 14-30 hari.
"Ketersediaan barang di daerah akan dipengaruhi juga oleh kedatangan kapal," kata penulis buku Tol Laut Jokowi Denyut Ekonomi NKRI Akhmad Sujadi dalam acara bedah buku, Senin (20/5/2019).
Pemerintah daerah dan Kementerian Perdagangan juga berperan terhadap distribusi barang di daerah masing-masing dan memastikan penurunan disparitas harga. Pengawasan distribusi barang dibutuhkan agar tol laut tidak hanya menguntungkan beberapa pihak.
Agar upaya pengurangan kesenjangan harga lebih efektif hingga ke pedalaman, perlu konektivitas antarmoda angkutan laut ke daerah kecamatan, baik melalui angkutan penyeberangan, angkutan darat, maupun angkutan udara. Pemda juga diharapkan ikut melengkapi pelabuhan dengan peralatan bongkar muat yang lebih memadai.
Selain itu, pelayanan angkutan laut lanjutan atau feedering untuk pelayanan ke pulau-pulau kecil dan tersebar, termasuk pembangunan kapal-kapal rakyat oleh Kementerian Perhubungan, dapat diikutsertakan untuk mendukung tol laut sampai ke kecamatan.
Langkah ini akan semakin menumbuhkan daerah asal barang atau hinterland di sekitar pelabuhan tujuan yang pada gilirannya akan memacu muatan balik ke Jawa.
"Peran Pelni serta anggota INSA [Indonesia National Shipowners Association] lainnya sebagai operator angkutan laut lebih banyak berperan untuk memenuhi pelayanan angkutan secara on time performance sehingga barang bisa datang tepat pada waktu yang ditetapkan," kata Sujadi yang juga Manajer Komunikasi, Hubungan Kelembagaan, dan CSR Pelni yang tengah dalam masa persiapan pensiun ini.

Akibat Tol Laut, Rute Pelayaran Komersial Ambil Langkah Turunkan Tarif
Pelayaran yang melayani rute komersial belakangan turut menurunkan tarif pengangkutan barang ke kawasan timur setelah program Tol Laut berjalan 4 tahun.
Hal itu dikemukakan oleh Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto dalam bedah buku Tol Laut Jokowi Denyut Ekonomi NKRI, Senin (20/5/2019).
Dia menyebutkan, tarif komersial pengiriman barang menggunakan angkutan laut ke Papua dulu Rp20 juta per kontainer 20 feet. Subsidi Tol Laut mampu menekan tarif menjadi Rp8 juta--Rp9 juta per boks. Pada perkembangannya, shipping line yang melayani rute yang sama membanderol tarif komersial Rp13 juta.
"Sudah ada shock therapy terhadap kapal kontainer [komersial]," ujar Harry.
Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro seusai bedah buku membenarkan sejumlah shipping line yang melayani rute komersial ke Papua mulai menyesuaikan freight cost.
"Enggak langsung [turun] separuh sih. Tapi ada perbedaan harga [dibandingkan dengan sebelum ada tol laut]," katanya.
Harry melanjutkan, dahulu kapal-kapal liner (kapal berjadwal rutin) dari Jawa hanya melayani daerah-daerah luar Jawa yang memiliki pelabuhan besar. Di sisi lain, kapal-kapal milik swasta umumnya berupa tramper yang baru berlayar jika volume kargo menutup biaya operasional plus margin.
Akibatnya, tidak tersedia barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Kalaupun ada, harga barang jauh lebih mahal daripada harga di Jawa.
Solusi satu-satunya adalah menyediakan liner yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah 3TP. Langkah itu mulai diwujudkan akhir 2015 melalui program Tol Laut.
"Zaman saya, banyak bangun pelabuhan, tetapi baru dilayani setelah ada Tol Laut," kata Harry yang sempat berkarir di Kemenhub selama 32 tahun itu.
Harry yang sempat menjadi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub pada era Menhub Ignasius Jonan itu mengatakan, penyempitan disparitas harga barang antara Indonesia barat dan timur bukan satu-satunya tujuan Tol Laut. Namun, isu yang lebih penting lagi adalah ketersediaan barang di kawasan 3TP.
Menurut Harry, kelangkaan barang dapat memicu masyarakat di luar Jawa bermigrasi ke Jawa dan bisa membuat pulau-pulau terpencil tidak dihuni lagi.
"Pulau kita di sana bisa diklaim negara lain kalau enggak ada saudara kita yang nungguin. Namun, bagaimana mau tinggal kalau saudara kita enggak disuplai barang pokok?" ujarnya.

KSP Sebut Tol Laut Dirancang Jadi Program Lokomotif Kawasan Indonesia Timur
Kantor Staf Presiden menyatakan program Tol Laut dirancang menjadi lokomotif pembangunan di kawasan Indonesia timur, tidak sekadar menunjang kelancaran arus barang dan logistik dan menekan biaya logistik.
Tenaga Ahli Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Jojo Raharjo mengatakan, program Tol Laut diharapkan dapat mempercepat integrasi antara kawasan pelabuhan dengan kawasan industri dan klaster-klaster ekonomi untuk menopang kebutuhan barang.
"Tol laut juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah Indonesia barat dengan Indonesia timur. Melalui program ini, dikembangkan kawasan industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpul agar terjadi keseimbangan pengangkutan barang," katanya dalam bedah buku Tol Laut Jokowi Denyut Ekonomi NKRI Akhmad Sujadi, Senin (20/5/2019).
Kehadiran Tol Laut, lanjut dia, akan melapangkan jalan suatu kawasan yang yang memiliki potensi dan mendorong ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Secara bertahap, lanjut Jojo, Tol Laut telah menekan disparitas harga antara Indonesia barat dan timur yang ditandai dengan penurunan harga kebutuhan pokok daerah tujuan sekitar 20%--40%, di samping membuka pasar baru bagi potensi ekonomi di kawasan timur.
Berdasarkan catatan KSP, harga semen di Wamena, Papua, turun sekitar 35% menjadi Rp300.000 per zak. Di Wasior, harga beras turun 4%, semen 8%, besi 10%, dan seng 9%.
Di Nusa Tenggara Timur, dampak penurunan disparitas harga cukup terasa dibandingkan dengan Papua. Misalnya di Larantuka, penurunan harga barang pokok berkisar 5%-15%. Di samping itu, aktivitas ekonomi lokal mulai menggeliat dengan pengangkutan ikan ke Surabaya. Adapun di Rote, harga barang pokok turun 6%-13 %.
"Indikator sederhana dapat dicermati dari peningkatan mobilitas manusia dan mobilitas barang." (Logistics/ Bisnis.com/hd)

MENHUB Minta Operator Otobus Berbenah Dengan Semakin Tingginya Permintaan
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar penyedia jasa transportasi bus atau PO bus lebih berbenah lagi ke depannya.
Menurutnya, saat ini penumpang cenderung lebih fokus pada rasa nyaman dan aman dibandingkan dengan harga murah saat menggunakan bus sebagai sarana transportasi massal jarak jauh.
"Bus itu harus move on. Mereka [penumpang] sanggup sebenarnya dengan harga lebih tinggi asal kualitasnya bagus,” ujarnya, Rabu (5/6/2019).
Salah satu hal yang perlu diperhatikan, menurutnya, adalah usia bus. Pasalnya, bus berumur tua cenderung bergerak lebih lambat dan memiliki lebih banyak potensi gangguan atau masalah.
Selain usia bus, dia juga meminta operator terus memperhatikan 'kesehatan' bus agar selalu layak jalan dan nyaman.
Selain bus, terminal-terminal yang ada juga diminta berbenah. Setidaknya ada lounge atau ruang tunggu penumpang berukuran 300 meter persegi agar penumpang bisa menunggu dengan nyaman di terminal sebelum berangkat.
Selain itu, toilet yang bersih dan bagus juga dinilai bisa menjadi daya tarik lain bagi para penumpang. Di samping itu, terminal juga diharapkan bisa bebas dari aksi premanisme.
Menurut Budi, bus juga kapal laut menjadi sarana transportasi yang paling diminati baik selama musim lebaran ini juga ke depannya.
Pasalnya, pesawat yang sebelumnya menjadi opsi perjalanan cepat dan nyaman untuk libur mudik lebaran saat ini agak jauh dari jangkauan lantaran harga tiketnya yang meningkat.
"Dua itu jadi champion, satu laut kedua lewat bis," ujarnya.

Pendapatan Usaha Otobus Selama Lebaran 2019 Naik 7,5%
Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia mencatat kinerja pendapatan para pelaku usaha angkutan umum bus selama masa angkutan lebaran tahun ini mengalami peningkatan sekitar 7,5% dibandingkan dengan periode masa angkutan lebaran tahun lalu.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengungkapkan, rata-rata tingkat keterisian bus pada masa angkutan lebaran tahun ini mencapai 100%, dan terdapat peningkatan sekitar 10%—15% dibandingkan dengan masa angkutan lebaran tahun lalu.
“Kalau dari sisi pendapatan ada peningkatan sekitar 7,5%, kira-kira,” kata Kurnia kepada Bisnis, Minggu (9/6/2019) malam.
Meskipun mengalami peningkatan jumlah penumpang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dia menambahkan, pada saat arus mudik lebaran tahun ini tidak terjadi lonjakan penumpang seperti dari H-4 sampai H-1 tahun lalu.
Para pelaku usaha otobus, tambahnya juga mengalami kesulitan pada masa angkutan lebaran tahun ini akibat penerapan kebijakan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way meskipun tidak diberlakukan selama 24 jam.
Dia menambahkan, pada masa angkutan lebaran tahun ini rata-rata para pelaku usaha otobus menaikan tarif sampai 30% dari tarif pada hari biasa.
Kenaikan tarif tersebut, dia mengklaim bukan untuk menambah margin. Akan tetapi, untuk menutupi biaya yang juga mengalami peningkatan seperti biaya operasional bus yang kosong dari timur ke barat pada saat arus mudik juga sebaliknya.

Kemenhub Rancang Alat Pembayaran Terintegrasi Moda Transportasi
Kementerian Perhubungan ingin membentuk alat pembayaran transportasi terintegrasi dalam satu sistem guna mendukung upaya digitalisasi dan elektronifikasi pemerintah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap, agar alat pembayaran transportasi dapat terintegrasi pada satu sistem guna mendukung sistem pembayaran secara elektronik di sektor transportasi.
Salah satu contohnya, Menhub mengharapkan agar kartu pembayaran angkutan massal perkotaan seperti Transjakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, Railink (Kereta Bandara), serta LRT Jakarta yang semula memiliki kartu akses sendiri-sendiri dapat terintegrasi menjadi hanya satu kartu.
"Kalau kita berhasil melakukan integrasi, tak akan menyulitkan menyulitkan apabila sesorang dalam keseharian memiliki sejumlah kartu untuk masing-masing moda. Diharapkan ini dapat terintegrasi menjadi satu," tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/5/2019).
Hal ini disampaikan Budi saat menghadiri agenda Inovasi dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital bersama dengan Bank Indonesia.
Dia menjelaskan kementeriannya sudah melakukan beberapa transformasi onlinedengan meluncurkan aplikasi layanan e-Planning, e-Performance, e-Tarif, e-Advokasi, e-Monitoring dan Reporting, e-PSN, Eaisy, SIUAU, serta Angkutan Udara Online.
Selain alat pembayaran, Kemenhub sudah melakukan elektronifikasi pada sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang berhasil menyederhanakan total 197 izin menjadi 21 izin pada sektor perhubungan laut, udara, darat, dan perkeretaapian.
"Kami sendiri memiliki 2 fungsi sebagai regulator, yaitu perijinan dan perencanaan, dari perizinan sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya yang signifikan dari regulasi melalui OSS. Izin jadi bisa disederhanakan dari 197 perijinan menjadi 21 saja," ungkap Budi Karya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan kesiapannya untuk mendukung Kementerian Perhubungan untuk melakukan integrasi pada pembayaran di moda transportasi baik di darat, laut, maupun udara.
“Kami telah mendengar sejumlah rencana untuk mengintegrasikan sejumlah moda dan alat pembayaran di moda transportasi termasuk menyambungkan dengan program elektronik atau IT di Kemenhub yang masih berdiri sendiri-sendiri. Kami akan dukung termasuk integrasi pembayarannya nanti yang sekarang ini ada di darat, udara maupun laut, kami akan membantu perluasan elektronifikasi pembayaran di moda-moda transportasi," terangnya.

Organda Sebut Tariff Bus Eksekutif AKAP Tol Trans-Jawa Dilepas ke Mekanisme Pasar
Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengungkapkan, tarifangkutan darat seperti bus antarkota antarprovinsi (AKAP) Tol Trans-Jawa sama dengan tarif bus eksekutif lainnya yang dilepas ke mekanisme pasar.
Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan menuturkan, menjelang mudik Lebaran 2019 ini, para perusahaan otobus (PO) belum menaikkan tarif tiketnya. Begitu pula dengan bus AKAP Tol Trans-Jawa yang dioperatori 8 PO, belum ada perubahan tarif.
"Kalau untuk tarif, sampai saat ini kami tidak ada peningkatan dengan tarif yang ada, kecuali di angkutan Lebaran ini ya. Jadi, dengan masuknya bus kita sudah di jalan tol semua, itu memang ada biaya tambahan," tuturnya di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (27/5/2019).
Lebih lanjut, dia bercerita dengan adanya tol, ada biaya tambahan untuk masuk tol. Namun, biaya tersebut dapat dikompensasikan dari efisiensi konsumsi bahan bakar, waktu tempuh yang membuat ritase meningkat dan biaya pemeliharaan.
Dia menuturkan, rata-rata tarif tiket Jakarta--Surabaya berkisar Rp350.000 per sekali jalan dengan bus eksekutif yang ada termasuk dengan bus AKAP Tol Trans-Jawa.
"Kalau angukat mudik H-7 sampai H+7 ini, kurang lebih ada kenaikan lebih ada kenaikan 20%--30%. Ini mengikuti harga pasar, sesuai dengan suasana Lebaran," terangnya.
Dia menjelaskan ketika Lebaran, bus yang dari arah timur tidak mengangkut penumpang dan segera kembali ke Jakarta mengangkut pemudik yang sudah mengantre berikutnya. Hal tersebut yang membuat ongkos operasional bertambah (Logistics/bisnis.com/hd).

SCI Sebut Konektivitas Infrastruktur Jalan di Indonesia Rendah Dengan Adanya Kemacetan
JAKARTA (LOGISTICS) : Supply Chain Indonesia (SCI) mencatat konektivitas infrastruktur jalan Indonesia masih rendah dan tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Pemerintah harus meningkatkan konektivitas infrastruktur dan mengintegrasikan pengoperasiannya.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur itu dapat dilihat dalam The Global Competitiveness Report 2018 yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF).
Berdasarkan Laporan WEF, peningkatan konektivitas infrastruktur jalan Indonesia masih harus dilakukan. Indeks konektivitas jalan berada pada peringkat 120, walaupun kualitas jalan pada peringkat 75.
Ketua Umum SCI, Setijadi menuturkan di antara negara-negara Asean, indeks konektivitas jalan Indonesia di bawah Brunei Darussalam (peringkat 36), Thailand (55), Kamboja (100), Vietnam (107). Indonesia hanya lebih baik daripada Malaysia (128), Filipina (129), dan Laos (130).
"Selain indeks konektivitas jalan yang masih rendah, pengoperasian infrastruktur jalan juga belum optimal. Salah satu contoh kasusnya adalah pengoperasian jalan tol yang tidak terintegrasi sistem pembayarannya," terangnya kepada Bisnis, Rabu (12/6/2019).
Menurutnya, hal ini berdampak terhadap kemacetan, terutama pada puncak penggunaan seperti pada masa arus mudik dan balik Idulfitri seperti yang baru-baru ini terjadi. Dia menilai dengan sistem pembayaran yang belum terintegrasi penuh, pengguna jalan tol harus melakukan pembayaran di beberapa gerbang tol (GT).
"Pembayaran di GT menjadi pemicu antrean yang tidak hanya merugikan waktu dan biaya pengguna, tetapi meningkatkan potensi kecelakaan akibat kelelahan yang bertambah," jelas Setijadi.

Description: Made with Flourish
Sarannya, sistem pembayaran seharusnya dilakukan secara terintegrasi, sehingga pengguna melakukan pembayaran hanya satu kali, yaitu di GT keluar. Dengan sistem informasi terintegrasi yang sederhana dapat diketahui ruas-ruas tol yang dilalui oleh pengguna, sehingga biaya atau pembayaran dapat didistribusikan sesuai dengan ruas-ruas tol yang dilalui tersebut.
"Bahkan, lebih dari itu, program elektronifikasi jalan tol dengan transaksi nirsentuh yang ditargetkan dimulai tahun 2020 sudah harus segera dipersiapkan oleh para pemangku kepentingan, terutama operator-operator jalan tol," jelasnya.
Program yang bertujuan untuk menciptakan transaksi di jalan tol tanpa henti atau multilane free flow yang akan mempercepat dan meningkatkan efisiensi transportasi, baik untuk penumpang maupun barang.
"Khusus untuk infrastruktur transportasi, terutama jalan, SCI merekomendasikan peningkatan konektivitas infrastruktur dan integrasi sistem pengoperasiannya," tuturnya.
Sementara itu, dia mengapresiasi keberhasilan pembangunan infrastruktur Indonesia pada periode 2014—2019 dan mendorong kelanjutannya dengan lebih meningkatkan integrasi antar infrastruktur yang menunjukkan peningkatan infrastruktur Indonesia menjadi peringkat 71 dari 140 negara.
Walaupun, peringkat infrastruktur Indonesia di antara negara-negara Asean masih di bawah Singapura (peringkat 1), Malaysia (32), Brunei Darussalam (54), dan Thailand (60). Peringkat Indonesia lebih baik daripada Vietnam (peringkat 75), Filipina (92), Laos (99), dan Kamboja (120).

Pembangunan Tol Semarang - Demak Segera Dilakukan 2019 ini
Pembangunan fisik Tol Semarang-Demak segera dilaksanakan tahun 2019 dan diharapkan selesai sesuai target. Penetapan pemenang lelang proyek infrastruktur dengan nilai investasi Rp15,3 triliun tersebut juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Prosesnya tetap jalan terus dan sekarang tahap sosialisasi rencana lokasi proyek jalan tol. Ini tidak serta merta meninggalkan rakyat, demikian pula rakyat tidak bisa semaunya sendiri, harus ada komunikasi,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono, Senin (10/6/2019).
Menurutnya, jalan tol dirancang sepanjang 27 kilometer dan akan diintegrasikan dengan tanggul laut di pantai utara Kota Semarang hingga Kali Sayung Kabupaten Demak. Namun, imbuhnya, masih ada revisi penetapan lokasi. Terlebih, proyek strategis ini menyangkut rencana zonasi sehingga perlu ada kesepakatan dengan masyarakat.
Sri Puryono mengatakan bahwa lahan yang terkena proyek strategis tersebut tidak terlalu luas atau hanya sekitar satu kecamatan yakni Sayung di Kabupaten Demak. Secara teknis Tol Semarang-Demak memiliki empat simpang susun yaitu Kaligawe, Terboyo, Sayung dan Demak.
“Total luas lahannya kami belum tahu pasti. Proyek strategis ini harus terus jalan dan harus jadi. Pembebasan lahan sedang dikomunikasikan,” kata Sri Puryono.
Menurutnya, tanggul laut yang membentang di sisi utara Semarang-Demak itu berfungsi untuk mengatasi banjir, rob dan penurunan permukaan tanah di daerah Semarang Utara bagian timur seperti di wilayah Kaligawe Semarang hingga Kecamatan Sayung, Demak.Apalagi jalur tersebut selalu padat lalu lintas kendaraan baik antar kota maupun antar provinsi. Sekda menambahkan, Tol Semarang-Demak dibangun untuk meningkatkan aksebilitas dan kapasitas jaringan jalan di kawasan utara Jawa.

Pemkab Sumedang Siapkan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu
Pemkab Sumedang menyiapkan tim khusus guna mempercepat urusan pembebasan lahan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir mengatakan pihaknya memberikan atensi khusus pada percepatan pembebasan lahan tol yang kini mayoritas berada di wilayah administrasinya. Terutama penuntasan seksi II fase II Cisumdawu sepanjang 4 kilometer.
“Seksi 2 dan 3 ini mudah-mudahan September bisa diselesaikan,” katanya di Gedung Sate, Bandung Selasa (11/6/2019).
Menurutnya dengan tuntas dan mulai digunakannya seksi 2 Tanjungsari-Sumedang dan sebagian seksi 3 Sumedang-Cimalaka dalam arus mudik kemarin, memungkinkan percepatan di seksi 1 Cileunyi-Tanjungsari, dan Seksi IV Cimalaka-Legok, Seksi V Legok-Ujungjaya, Seksi VI Ujungjaya-Dawuan. “Tahun depan ini bisa dipercepat kami sudah koordinasi dengan satker, kami buat tim khusus,” ujarnya.
Donny memastikan tim khusus ini diperbantukan dalam urusan percepatan pembebasan lahan. Tim tersebut berisi personel dari Dinas Pemukiman, Dinas Pertanian dan dinas lain yang terkait administrasi lahan.
“Bahkan kalau kurang personel timnya, langsung kami tambah, ini supaya pembebasan lahan bisa cepat,” tuturnya.
Tim ini juga membantu sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat, meski pada akhirnya untuk sejumlah kasus langkah konsinyasi tetap diambil karena warga bersikukuh enggan melepas lahan. Namun Donny menilai upaya ini membantu satker dan konsorsium Citra Karya Jabar Tol mengingat urusan lahan selama ini berlarut-larut di proyek sepanjang 60 kilometer tersebut.
Selain lahan warga, urusan pembebasan tanah wakaf juga menjadi perhatian pihaknya. Karena itu koordinasi cepat dilakukan dengan Kementerian Agama agar proses pembebasan lahan wakaf yang meliputi masjid, masdrasah bisa berlangsung cepat pula.
“Ini [wakaf] salah satu kendala juga yang dibahas, tapi kita juga melakukan upaya terus menerus akselerasi bagaimana bisa memotong mata rantai administrasi dan lainnya tapi tetap sesuai aturan,” katanya.
Sumedang sendiri membutuhkan penyelesaian Tol Cisumdawu agar beban Cadas Pangeran yang menjadi jalur utama Bandung-Cirebon berkurang. Menurutnya meski ada penurunan jalan dan pernah mengalami longsor, beban jalan buatan Belanda tersebut berkurang. “Kalau sudah ada jalan tol, Cadas Pangeran akan kami fungsikan sebagai destinasi wisata,

PT Pelindo II dan III Naik Peringkatnya
Standard and Poor's menaikkan rating Pelindo II dan Pelindo III dari BB+ menjadi BBB- seiring dengan prospek positif pengembangan pelabuhan dan laporan keuangan yang cemerlang.
Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) atau IPC Elvyn G. Masassya mengatakan bahwa kenaikan rating dengan prospek stabil (outlook stable) itu mencerminkan kepercayaan investor global terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan IPC.
“Salah satunya pembangunan Terminal Kijing di Kalimantan Barat untuk meningkatkan konektivitas nasional,” kata Elvyn, pekan lalu.
S&P sebelumnya menaikkan peringkat utang jangka panjang Indonesia atau sovereign credit rating Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil. Selain itu, S&P juga menaikkan peringkat utang Indonesia jangka pendek menjadi A-2 dari A-3.
S&P juga menaikkan rating PT Pelindo III (Persero) dari BB+ menjadi BBB-. Posisi itu mengukuhkan Pelindo III dalam kategori investment grade. Perseroan juga dianggap mampu mempertahankan margin yang stabil dan proteksi arus kas yang kuat.
Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan peningkatan rating didukung oleh kondisi ekonomi Indonesia yang secara konsisten lebih baik daripada negara-negara peers dengan tingkat pendapatan yang sama.
“Kenaikan rating S&P merefleksikan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat sehingga dapat mendukung ekspansi usaha dan industri pelabuhan,” ujarnya.
Direktur Keuangan Pelindo III Iman Rachman, menambahkan rating didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh S&P dari Pelindo III serta laporan keuangan 2018 dan proyeksi 2019.
“Yang mendasari Pelindo III mendapat kenaikan rating menjadi BBB- adalah potensi dukungan pemerintah terhadap program pengembangan pelabuhan,” katanya.
Sementara itu, rating stable outlook diberikan atas dasar kemampuan perusahaan menjaga stabilitas usaha yang dijalankan dan mengelola kas operasional secara sehat. Rating tersebut akan dipertahankan dan dapat dinaikkan jika Pelindo III mampu mewujudkan segala harapan atas investasi yang telah dilakukan pada proyek strategis, seperti di Terminal Teluk Lamong ataupun di Terminal Peti Kemas Surabaya.
Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat mengatakan pengelolaan kas operasional yang sehat di Pelindo III juga dibarengi dengan peluang pertumbuhan arus peti kemas yang mencapai 8% dan pertumbuhan kunjungan kapal yang secara bobot naik 10%.