Logistics Journal Nomor : 208 / Mei  2019
Cover Logistik Mei 2019

 
Editorial - PUASA & HARI RAYA
Kata puasa dan hari raya adalah dua kata yang menyatu dalam pemakaian tapi berbeda makna. Puasa adalah perwujudan dari menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat membatalkan puasa, khususnya makan dan minum selama kisaran 13-14 jam selama 30 hari. Sedangkan hari raya adalah perwujudan dari perayaan kemenangan setelah menahan diri selama satu bulan penuh.
Sering dijadikan joke oleh masyarakat, “kok puasa terus, kapan hari rayanya”. Bahkan ada yang lebih sarkastis, ada lapisan masyarakat hampir setiap hari puasa, namun ada juga kalangan masyarakat tertentu yang bisa merayakan hari raya hampir tiap hari tanpa harus berpuasa. Realita tersebut adalah kondisi riil yang ada di masyarakat tentang kemampuan mengakses sumber-sumber ekonomi yang berbeda kemampuan satu dengan lainnya.
Filosofi dasar menjalankan ibadah puasa selain menjalankan perintah agama sebenarnya makna yang lebih dalam, adalah bagaimana turut merasakan secara fisik bagaimana lapar dan dahaga itu bagi mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk memenuhi rasa lapar dan dahaganya kapanpun dan dimanapun. Harapannya pelajaran mempraktekkan puasa secara langsung akan memberikan penyadaran dan pencerahan terhadap tidak hanya aspek agama tapi lebih utama aspek sosial kemasyarakatan. Betapa pentingnya kita dapat menyadari bahwa sesama manusia itu dipastikan ada perbedaan dalam mendapatkan sumber mata pencaharian. Bagi mereka yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan sumber pendapatan ekonomi hendaknya memiliki kesadaran untuk berbagi dengan mereka yang masih kekurangan dalam mendapatkan sumber pendapatannya.
Urusan dalam menjalankan ibadah kebanyakan orang menyisihkan sebagian hartanya untuk memenuhi kewajibannya. Tapi kalau urusan berbagi pekerjaan tidak semua orang dengan leluasa dapat mempraktikkannya. Bahkan kalau urusan untuk mendapatkan pekerjaan setiap pelaku usaha kalau bisa saling mematikan sesama pelaku usaha. Yang sekarang jadi mentalitas pelaku usaha adalah bisa menguasai usaha dari hulu sampai hilir karena kekuatan kapital yang sudah terlanjur menggunung.
Praktik kartel sedang menjadi kecenderungan dari pelaku usaha besar atau sangat-sangat besar. Kepentingan utamanya adalah dapat mendikte pasar dengan harga-harga yang dihendaki oleh pelaku kartel. Sehingga prinsip harga diserahkan kepada mekanisme pasar adalah suatu bentuk kamlufase dari pelaku kartel untuk mendapatkan kesempatan mendikte harga di pasar. Kerugian berada dipihak konsumen yang tidak mendapatkan harga sesuai dengan harga riil dari sebuah penghargaan dari proses produksi, tapi mendapat harga dari penghargaan keserakahan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Ilustrasi di atas adalah maksud dari ada lapis masyarakat yang setiap denyut jantungnya selalu berhari raya, ada yang setiap jam berhari raya dan ada yang setiap hari berhari raya. Ironisnya ada juga sebagian besar masyarakat yang terpuruk haru puasa setiap hari, bahkan ada yang mati di tengah-tengah ramainya transaksi yang berada di negerinya sendiri. Karena saat ini kita berada dalam situasi paradoksal, hujan emas bagi orang asing yang mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia tapi hujan batu bagi warga Indonesia yang berusaha mengais remah-remah.
Dunia usaha jasa forwarding nasional dihadapkan pada kondisi persis seperti karakter ekonomi domestik pada umumnya saat ini. Yaitu segelintir pelaku usaha mampu menguasai lebih dari 70 % segmen kegiatan ekonomi nasional. Dimana pelaku usaha tersebut sudah tidak bisa lagi disebut pengusaha nasional/domestik tapi sudah berpat gulipat dengan korporasi global. Bahkan bisa jadi pelaku usaha domestik hanya memiliki saham minoritas dari perusahaan yang didirikannya dengan memakai badan hukum Indonesia. Maka di dunia jasa forwardingpun bermetamorfosa menyesuaikan pola perilaku usaha yang menggunakan jasa forwarding dalam menjalankan proses logistik dari barang-barang hasil produksinya.
Beberapa perusahaan forwarding yang tidak lebih dari 10% mampu mendapatkan porsi pekerjaan sampai 50% lebih, sedangkan lainnya hanya mendapatkan kurang dari 50% kuwe pekerjaan forwarding secara nasional. Sehingga banyak perusahaan forwarding yang tidak mampu bermitra dengan perusahaan forwarding skala Multi nasional, maka perusahaan forwarding itu berguguran atau kalaupun hidup harus berpuasa tapi tidak tahu kapan akan berhari raya. Atau kadang harus berpuasa kadang masih diselingi berhari raya. Ataukah memang harus dipaksa untuk dibuat menjadi berhari raya secara rutin dan berkala ? (guslim-mei'19)

ALFI JATIM Segera Luncurkan Aplikasi Digital
SURABAYA - LOGISTICS : Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Jawa Timur terus akan segera meluncurkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha logistik dan forwarding di Jatim. Langkah ini sekaligus menyiapkan mereka menyongsong era industri 4.0.
Ketua DPW ALFI Jatim Henky Pratoko menyatakan, perubahan yang diakibatkan oleh era digital sudah tak terelakkan. Digitalisasi juga bukan barang baru lagi. Sebagian pelaku usaha logistik dan forwarding sudah mulai mengalihkan dari pola konvensional ke digital sejak beberapa tahun terakhir. Namun, ada juga sebagian yang lainnya masih berkutat dengan pola konvensial. ALFI Jatim sebagai organisasi yang mengayomi mereka tidak bisa memaksa mereka yang masih menggunakan cara konvensial untuk kemudian serta merta beralih ke pola digital, tapi akan terus mendorong mereka untuk beralih ke pola digital dengan melakukan sosialisasi karena digitalisasi menawarkan efisiensi. “Digitalisasi juga merupakan salah satu kesiapan pelaku usaha logistik dan forwarding memasuki Industri 4.O,” kata Henky di sela seminar “Haruskan Revolusi Industri 4.0 Berperan Total dalam Usaha Jasa Kepelabuhanan” di Surabaya, Rabu (24/4).
Henky menyatakan saat ini ALFI Jatim juga sedang menyiapkan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di Jatim. Pada tahap awal aplikasi ini memang baru diaplikasi melalui perangkat komputer atau laptop berbasis internet. Namun selanjutnya, aplikasi ini akan dikembangkan dan bisa aplikasikan dengan menggunakan perangkat android.
Langkah ini diharapkan bisa mendorong mereka memasuki era digital secara total. “Kami belum menamai untuk aplikasi digital ini, namun pada Juni nanti akan disosialisasikan secara internal. Setelah itu, kita akan luncurkan aplikasi tersebut. Kami berharap aplikasi ini akan memenuhi kebutuhan mereka di era digital sekarang,” terang Hengky.
Dia menambahkan era digital sudah menjadi keharusan karena layanan jasa kepelabuhanan sekarang juga sudah mengadopsi berbagai platforfor berbasis digital. “Mindset pelaku usaha memang sudah harus berubah dan digitalisasi sudah menjadi keharusan. Karena dengan digitalisasi, kemudahan, kecepatan dan efisiensi biaya akan diperolehnya,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan digitalisasi berujung pada efisiensi. Dia mencontohkan penerapan smart port dan smart logistic mampu memangkas post clearance dalam pengeluaran barang di pelabuhan hingga 75 persen, mengurangi antean loket (50 perse) dan memangkas biaya pengurusan DO (75 persen). “Efisiensi dan kolaborasi menjadi kebutuhan di era sekarang,” tandasnya.
Namun dia mengingatkan transformasi digital bukan hanya semata-mata memindahkan proses bisnis manual menjadi digital melalui penerapan system tertentu, melainkan harus disertai dengan perubahan business process yang mengedepankan tiga nilai, yakni faster, better dan cheaper. Perubahan bisnis proses inilah yang seringkali menimbulkan gesekan diantara pemangku kepentingan, sebab terkadang perubahan ini terhalang ego sektoral dimana tidak diinginkan adanya perubahan peran dari pihak terkait.
“Bagaimapun, optimalisasi ketiga nilai digitalisasi memerlukan keterlibatan banyak pihak atau pemangku kepentingan. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut tidak terbatas pada keterikatan terhadap suatu platform tertentu saja, melainkan diperlukan adanya integrasi dalam suatu ecosystem yang memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Integrasi menjadi kata kunci dalam Industry 4.0. Semakin banyak integrasi yang dilakukan, semakin tinggi nilai tambah yang diberikan dan nilai baru yang dihasilkan,” katanya.
Seperti diketahui bahwa acara yang dihelat oleh ALFI Jatim itu digelar di Hotel Shangri La Surabaya itu memang khusus membahas Revolusi Industri 4.0 Di dunia jasa Kepelabuhanan dengan Tema Haruskah Revolusi Industri 4.0 Berperan Total dalam jasa Kepelabuhanan dengan sejumlah Narasumber yaitu : pertama Doso Agung (Direktur Utama PT Pelindo III), kedua R.O Saut Gurning ST., M. Sc., PhD (Dosen ITS), ketiga Yukki Nugrahawan Hanafi (Ketua Umum DPP ALFI/ILFA) dan keempat Putut Sri Muljanto (Direktur Operasional PT Pelindo III) serta kelima Desmond Tay (CEO V-Cargo Cloud [VCC]). (Logistics/beritasatu/hd)

Jembatan Timbang Losarang Dijadikan Proyek Percontohan Zona Integritas Bebas Korupsi
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menjadikan jembatan timbang Losarang sebagai proyek percontohan zona integritas bebas korupsi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan ini menjadi kali pertama pihaknya mempersiapkan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat untuk mereformasi opini masyarakat yang sekarang masih muncul pemikiran bahwa UPPKB adalah tempat pungli.
Hal tersebut, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Tadi saya berbincang dengan Kepala Kejari Indramayu, saya cek dari UPPKB Losarang ini setiap bulannya memasukkan beberapa berkas senilai Rp200-300 juta, bayangkan berapa uang negara yang diselamatkan jika semua UPPKB seperti Losarang ini? Yang terpenting memang UPPKB ini fungsinya untuk pengawasan,” ujarnya dalam keterangan resmi yangditerima Bisnis, Selasa (14/5/2019).
Selain itu, dia menekankan agar personil UPPKB tetap menjaga kualitas pelayanan. Dia meminta agar personilnya mengubah etos kerja dan kapasitas kerja dalam membangun UPPKB.
"Sekarang kita mengarah pada keterbukaan dan akuntabilitas dengan penerapan e-tilang,” kata Budi.
Dia menyampaikan ke depannya setiap kelebihan pembayaran denda tilang dikembalikan secara otomatis kepada rekening yang membayar denda setelah ada putusan dari hakim.
“Selama ini memang masih manual dikembalikannya, karena ini adalah pilot project kita, saya minta nanti mulai diterapkan e-tilang. Kalau SOP yang kita punya sebelumnya sudah diterapkan, saya yakin tidak akan ada pungli,” tegasnya.
Budi Setiyadi menuturkan ada 3 jenis piagam yang ditanda tangani, yakni Piagam pencanangan Zona Integritas di lingkungan Ditjen Hubdat; Piagam pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi; dan Piagam deklarasi anti pungli.
Dari penandatanganan ketiga piagam ini bertujuan untuk bukti komitmen dalam memahami reformasi birokrasi dan dalam memberikan dukungan penuh terhadap terwujudnya Ditjen Hubdat yang bebas dari korupsi.
Dia berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan dan berharap dengan pencanangan ini dapat mengubah total opini masyarakat untuk menghilangkan pandangan bahwa UPPKB adalah tempat pungli.
"Terminal Tipe A juga demikian, diharapkan pada tahun 2020 semua terminal di Jawa sudah sama kualitasnya, sama baik pelayanannya, sama bersihnya dengan bandara. Inilah saatnya kita bangkit dan mulai menunjukkan pada masyarakat bahwa kita bisa lebih baik lagi,” tukasnya.

Angkutan Darat Soroti Kelebihan Muatan Truk Lintas Tengah Sumetara
Kerusakan jalan nasional di lintas tengah Sumatra yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan kemungkinan berhubungan erat dengan jembatan timbang. Lho, apa korelasinya antara jembatan dan dengan kerusakan jalan?
Korelasi langsung mungkin tidak, tetapi agaknya ungkapan di atas menemukan pembenaran nya setelah saya menyusuri jalan nasional lintas tengah itu pada akhir pekan lalu. Perjalanan menggunakan kendaraan dari Bandar Lampung menuju Kabupaten Way Kanan,
Lampung, hingga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumsel, mendapati kondisi jalan rusak dan berlubang yang membuat perjalanan darat tidak begitu menyenangkan.
Usut punya usut, setidaknya ada tiga unit jembatan timbang di Sumatra Selatan ditutup sementara. Walhasil, truk angkutan barang yang melalui jalan nasional tersebut tak terawasi dengan baik.
Sepanjang jalan, truk yang melintas banyak yang berjalan lambat karena sarat muatan. Dari penampakan fisik, truk sulit berjalan mulus karena muatannya melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI). Truk-truk yang kelebihan beban itu bisa bebas bergerak lantaran jembatan timbang yang seharusnya menjadi alat kontrol truk-truk 'gendut' itu tak berfungsi dengan baik.

Kemenhub Benarkan Tutup JT Akibat Maraknya Pungutan Liar
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membenarkan tiga jembatan timbang di Sumatra Selatan ditutup karena alasan maraknya pungutan liar.
Ketiga jembatan timbang tersebut adalah Jembatan Timbang Kota Baru, Jembatan Timbang Senawar Jaya dan Jembatan Timbang Merapi. “Ada tiga ditutup karena masyarakat di sana memanfaatkan untuk pungutan liar. [Mereka] melakukan pungutan atas nama petugas, apa masyarakat sendiri, apa petugas, intinya pengemudi dipalaki di sana,” tuturnya, akhir pekan lalu.
Jembatan timbang yang bernama resmi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan fasilitas yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah. Kini, fasilitas itu diserahterimakan kepada pemerintah pusat sejak 2016.
Dari total 141 UPPKB yang ada, baru 134 UPPKB yang diserahterimakan ke Kemenhub sedangkan 7 UPPKB dianggap tidak layak untuk diteruskan sebagai jembatan timbang.
Setelah diserahterimakan kepada pemerintah pusat, keadaan jembatan timbang itu banyak yang tidak berfungsi optimal.
Sejak 2017, Kemenhub gencar melakukan revitalisasi dan perbaikan terhadap sejumlah jembatan timbang. Hasilnya, baru 73 unit jembatan timbang yang beroperasi dengan dana revitalisasi Rp90 miliar.

Alasan Klasik Kelebihan Muatan
Kepala Sub Direktorat UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Mulyahadi menuturkan bahwa pihaknya berupaya mengoptimalkan keberadaan jembatan timbang.
Sayangnya, kendala terbesar datang dari anggaran dan sumber daya manusia yang masih jauh dari kata cukup. Masalah berikutnya dari sisi kuantitas.
Alokasi anggaran peningkatan fasilitas atau rehabilitasi jembatan timbang pada 2019 diturunkan menjadi Rp74,69 miliar dari tahun sebelumnya mencapai Rp110,64 miliar.
“Saat ini, terdapat 1.417 orang sedangkan untuk kebutuhan mengoperasikan 85 UPPKB dengan 48 orang untuk masing-masing UPPKB sebanyak 4.080 orang,” katanya.
Jumlah SDM jauh dari kata ideal. Keterbatasan SDM tersebut membuat pengoperasian jembatan timbang tidak dapat dilakukan sepanjang tahun.
Pengoperasian UPPKB dibagi menjadi dua kategori yaitu operasi selama 9 bulan dalam 1 tahun dan operasi 6 bulan dalam 1 tahun.
Total anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencapai Rp4,01 triliun dari total anggaran Kemenhub yang mencapai Rp41,5 triliun.
Selain itu, dari 85 unit jembatan timbang sebanyak 3 unit jembatan timbang terpaksa ditutup.
Berdasarkan dokumen, hanya ada 53 jembatan timbang yang alat penimbangnya berfungsi, sementara hanya 11 unit jembatan timbang yang memiliki aplikasi jembatan timbang oto (JTO).
Hal itu terjadi karena keterbatasan SDM dan anggaran operasional bagi jembatan timbang. Padahal, keberadaan jembatan timbang sangat penting dalam memberantas ukuran berlebih dan muatan berlebih atau over dimension overload (ODOL).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menuturkan keberadaan jembatan timbang menjadi momok bagi para pelaku bisnis. Alasannya, jembatan timbang menjadi bukti nyata pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha truk.
Tidak jarang para pengemudi truk memilih menghindari jalur jalan menuju jembatan timbang. “Ketika setiap truk harus melalui jembatan timbang, banyak pengemudi truk yang ODOL menepi sebelum jembatan timbang, menanti fasilitas itu penuh, baru melanjutkan perjalanan,” terangnya.
Ketika fasilitas jembatan timbang penuh, paparnya, truk pelanggar ODOL diperbolehkan tidak masuk ke fasilitas penimbangan truk.
Modus lain untuk menghindari jembatan timbang adalah melalui jalan tol. Kelemahannya, truk sering tidak bisa memenuhi aturan kecepatan minimal 60 km per jam karena muatannya berlebih. Ada risiko lain terkena tindakan tilang dari Kepolisian.
Akademisi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menilai problem keterbatasan anggaran Ditjen Perhubungan Darat harus dicarikan pemecahannya. Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sudah seharusnya ditambah karena ada serah terima pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A dari pemda kepada pemerintah pusat.
“Mestinya anggaran Perhubungan Darat ditambah, belum lagi ada 97 terminal tipe A juga yang harus dipelihara,” kata Djoko.
Menurutnya, penanganan ODOL di Pulau Jawa dan Sumatra berbeda. Secara karakter, pengemudi truk di dua pulau itu berbeda. Dia menambahkan perlu bantuan aplikasi untuk memudahkan penanganan ODOL.
“Di Jawa, jika diarahkan petugas jembatan timbang, truk barang masih mau masuk jembatan timbang. Di Sumatra, banyak yang tidak patuh, bahkan ada petugas yang diancam,” terangnya.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas juga setuju dengan pendapat Djoko. Dia menuturkan jembatan timbang menjadi salah satu kunci pemberantasan kelebihan dimensi dan muatan angkutan barang.
“ODOL hanya bisa efektif diberantas kalau jembatan timbangnya beroperasi secara optimal, baik teknologinya maupun sistem dan SDM. Itu semua butuh peningkatan, pentingkatan butuh anggaran yang sangat besar,” jelasnya.
Keberadaan jembatan timbang tidak dapat dipisahkan sebagai langkah penegakan hukum atas pelanggaran aktivitas pengemudi truk yang melebihi muatan.
Penguatannya harus dilihat lebih serius oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan Kepolisian. Kalau tidak ada upaya serius, target Indonesia bebas ODOL pada 2021 hanya sebatas mimpi. (Logistics/bisnis.com/hd)

PT IKT Ngotot Kelola Operasional Pelabuhan Patimban
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) Tbk., anak perusahaan Pelindo II yang mengoperasikan terminal kendaraan, berencana menjadikan Patimban sebagai pelengkap jika memenangkan lelang operator car terminal di calon pelabuhan hub itu.
Presiden Direktur IKT Chiefy Adi K. mengatakan, IKT sudah mengirimkan surat kepeminatan (letter of interest) kepada panitia lelang melalui induk perusahaan.
"Kami sangat berminat untuk mengoperasikan terminal kendaraan di Patimban sebagai komplementer dari terminal kendaraan yang ada di Tanjung Priok," katanya saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).
Menurut dia, dengan pengoperasian Patimban oleh IKT, maka peran perseroan sebagai automotive trade facilitator dapat berjalan dengan baik dan mempercepat arus distribusi otomotif domestik maupun internasional.
Chiefy menyebutkan, komposisi throughput internasional untuk kendaraan (completely built-up) pada kuartal I/2019 didominasi oleh ekspor, yakni sebesar 85% dibandingkan dengan impor yang hanya 15%. Performa ini berbanding terbalik dengan kinerja periode sama tahun lalu yang komposisi ekspornya hanya 48%, sedangkan impor 52%.
Perubahan komposisi itu terjadi karena Honda sudah mulai mengekspor Brio ke Filipina dan Vietnam dari pabriknya di Karawang. Pada saat yang sama, Mitsubishi, Toyota, dan Daihatsu juga gencar melakukan pengapalan ke luar negeri.
"Pada akhirnya [pengoperasian terminal kendaraan Patimban] mendorong industri otomotif untuk memperbanyak pabriknya dan meningkatkan produksi mobilnya di Indonesia sehingga bisa menjadikan Indonesia menjadi basis negara produsen mobil terbanyak di Asean dan 10 besar dunia," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan sebagian terminal kendaraan di Patimban selesai akhir tahun ini. Pada tahap pertama, car terminal itu hanya dapat melayani throughput 300.000 kendaraan, separuh dari kapasitas ultima 600.000 kendaraan (Bisnis.com, 13/5/2019).
Panitia lelang Kemenhub saat ini masih menyiapkan dokumen tender operator.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo saat dihubungi hari ini memastikan operator car terminal nantinya tetap konsorsium perusahaan Indonesia dan Jepang.
Sesuai dengan kesepakatan, komposisi kepemilikan saham perusahaan Indonesia dan Jepang masing-masing 51% dan 49%. "Mayoritas harus NKRI," katanya.
Seperti diketahui, pembangunan Patimban dibiayai oleh pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp. 43,5 triliun. Pendanaan salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu menggunakan skema pinjaman official development assistance(ODA loan) pemerintah Jepang.

PT IKT Catat Pertumbuhan Laba 28,34% Pada Kuartal I/2019
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. mencatatkan pertumbuhan laba bersih 28,34% sepanjang periode kuartal I/2019.
Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan perseroan, emiten berkode saham IPCC tersebut mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp49,03 miliar atau naik 28,34% dari tahun sebelumnya Rp38,23 miliar.
Adanya peningkatan laba tersebut seiring dengan peningkatan pada pendapatan operasi perseroan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,98% menjadi Rp117,41 miliar dari tahun sebelumnya Rp115,13 miliar.
Pendapatan operasi didukung oleh kenaikan seluruh sub-operasi, yaitu pelayanan jasa terminal yang naik 1,87%, pendapatan tersebut memberikan porsi 93,16% terhadap total pendapatan.
Selain itu, sub operasi pelayanan jasa barang yang meningkat 4,76%dengan kontribusi 5,64%terhadap total pendapatan dan sub operasi pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik yang naik 285,95% dengan kontribusi 0,78%. Sementara itu, pendapatan dari sub operasi pelayanan rupa-rupa usaha tercatat turun 3,23% dan memberikan kontribusi 0,64% terhadap total pendapatan.
Dari sisi rasio margin, tercatat operating margin kuartal I/2019 sebesar 46,6% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya 42,2% seiring imbas kenaikan laba usaha. Net profit margin tercatat 41,8% atau di atas perolehan tahun sebelumnya sebesar 33,2%.
Sementara itu, dari sisi operasional. Tercatat adanya peningkatan cargo/throughputpada CBU (kendaraan jadi) di Terminal Internasional sepanjang kuartal I/2019 sebesar 9,04% menjadi 88.000 unit dibandingkan tahun sebelumnya 81.000 unit.
Secara detail, kenaikan 9,04% tersebut disumbang oleh throughput CBU ekspor yang mengalami kenaikan 25,56% secara akumulasi sepanjang kuartal I/2019. Sementara itu, pengantaran throughput CBU pada Terminal Domestik mengalami kenaikan 94,64% sepanjang kuartal I/2019.
Sugeng Mulyadi, Direktur Keuangan dan Human Capital Indonesia Kendaraan Terminal menjelaskan bahwa perseroan telah berhasil mempertahankan dan menjaga pertumbuhan perseroan.
“Upaya untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan laba telah kami lakukan, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya sehingga dapat memberikan nilai positif kepada para stakeholder, khususnya kepada para investor.” ujarnya melalui keterangan resmi perseroan.

PT IKT (IPCC) Perluas Peluang Jasa Pengiriman Kendaraan Dalam Negeri dan Luar Negeri
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) terus memperluas peluang atas jasa pengiriman kendaraan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri guna mempertebal pendapatan.
Dalam perkembangan yang terbaru, emiten berkode saham IPCC tersebut akan mendapatkan tambahan pengiriman kendaraan dari agen tunggal pemilik merek (ATPM) Honda yang turut meramaikan ekspor kendaraan dalam bentuk jadi atau completely build up (CBU).
Presiden Direktur Indonesia Kendaraan Terminal Chiefy Adi Kusmargono mengamini kabar tersebut, meskipun belum menjalin komunikasi lebih lanjut dengan ATPM tersebut, dia memastikan bahwa pengiriman ekspor CBU hanya dilakukan oleh IPCC.
“Ekspor dan impor mobil 100% lewat Indonesia Kendaraan Terminal,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/3/2019).
Menurut informasi yang diperoleh Bisnis, jumlah kendaraan CBU yang akan diekspor oleh ATPM Honda pada tahun ini mencapai 8.130 unit atau sekitar 678 unit per bulannya.
Chiefy mengatakan bahwa dengan jumlah tersebut, tentunya perseroan akan mendapatkan pemasukan lebih pada tahun ini. “Kurang lebih Rp6 miliar tambahan pendapatan,” jelasnya.
Selain dari pengiriman ekspor, IPCC pada Januari lalu memperluas pangsa pasar baru yakni dalam pengurusan impor mobil ke terminal.
Chiefy mengungkapkan bahwa perseroan mendapatkan kontrak baru untuk mengurus mobil impor dari sejumlah pabrikan mobil dan motor pada Januari 2019.
Adapun dalam kontrak tersebut, IPCC mendapatkan kontrak baru untuk mengurus mobil masuk dari pabrikan Renault, Mini Cooper, dan Harley Davidson. “Kontraknya itu seluruh pelayanan, jadi dari custom clearance, trucking sama pelayanan terminal,” jelasnya.
Pada pelak sanaannya, IPCC menggandeng sejumlah perusahaan untuk melakukan pelayanan terhadap mobil dan motor impor tersebut.
PT Multi Terminal Indonesia ditunjuk untuk melakukan pengurusan custom clearance terhadap kendaraan impor yang masuk, sedangkan untuk pengirimannya, IPCC menggandeng PT Puninar Jaya dengan merek dagang Puninar Logistics.
“Itu kemungkinan bertahap per tahun jadi mulai 3.000 sampai nanti 12.000. Kemarin sudah mulai dari Januari pengiriman,” ujarnya.
Meski dinilai belum memberikan kontribusi yang besar, dengan adanya kontrak tersebut membuka peluang untuk perseroan dalam membuka kran pelayanan kendaraan impor.
Pada tahun ini, perseroan juga berharap mendapatkan pemasukan lebih dari pelayanan pengurusan peti kemas yang membawa kendaraan roda empat mewah yang sebelumnya berada di Jakarta International Container Terminal (JICT).
“Nanti kalau memang [Direktorat] Bea Cukai berkenan mendukung kita untuk container itu nanti sleepingnya di tempat kita [IPCC] yang semula di JICT yang mobil-mobil mewah,” jelasnya.
Saat ini perseroan tengah berupaya agar pelayanan tersebut nantinya dapat dilakukan oleh IPCC. Pasalnya, Chiefy menuturkan bahwa untuk peti kemas yang masuk di JICT tersebut berjumlah banyak.
Dengan beralih ke JICT maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja perseroan dalam pelayanan mobil impor. "Dia [Direktorat Bea & Cukai] mendukung tapi perlu proses. Mungkin [realisasinya] kuartal III,” pungkasnya. (Logistics/Bisnis.com/hd)

NSA Kritik Proses Penerapan Kebijakan Ganjil - Genap Penyebrangan Merak - Bakuheni
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah siapkan aturan ganjil-genap penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni pada puncak arus mudik Lebaran 2019. Namun, gabungan pemilik kapal memberi catatan.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menuturkan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk melakukan inovasi dan kreasi untuk mengatasi arus lalu lintas yang padat dan patut diapresiasi.
Namun, persiapan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah menjelang penerapan aturan tersebut.
"Dan yang tak kalah penting adalah penyediaan lahan parkir dan fasilitas lainnya di area menunggu, apabila ada pengguna jasa yang terjebak regulasi akibat ketidaktahuannya atau meleset perhitungannya karena kendala-kendala yang dialami di jalan," terangnya kepada Bisnis, Senin (13/5/2019).
Dia menilai, diterapkannya ganjil genap pada angkutan penyeberangan saat arus mudik dan balik Lebaran, sudah melalui kajian yang baik.
Hal ini, katanya, terlihat bahwa kebijakan tersebut yang hanya berlaku pada moda penyeberangan tidak berlanjut pada jalan tolnya, sehingga pola pergerakannya menjadi lebih teratur.
"Saya lihat juga kebijakan tersebut hanya selama 12 jam dalam sehari, sehingga 12 jam sisanya bebas. Yang penting adalah sosialisasi yang luas dan berulang-ulang harus dilakukan, sehingga pengguna jasa dapat menghitung jam keberangkatannya," tuturnya.
Selain itu, dia juga menyarankan penambahan dermaga di kedua sisi baik Pelabuhan Merak maupun Pelabuhan Bakauheni agar

Gapasdap Sarankan Pembangunan Dermaga Baru Sebagai Alternative Solusi Ganjil-Genap
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyarankan pembangunan dermaga baru dengan metode baru daripada menerapkan ganjil genap di Pelabuhan Merak dan Bakauheni pada puncak arus mudik Lebaran 2020 atau tahun berikutnya.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menuturkan, penerapan kebijakan ganjil genap pada lintasan terpadat di dunia ini tidak akan efektif menyelesaikan permasalahan kekurangan dermaga di pelabuhan tersebut.
Dia menyarankan, Lebaran tahun berikutnya sebaiknya pemerintah melakukan crash program pembangunan dermaga seperti pemerintah bergerak cepat membangun jalan tol Trans-Sumatra. Crash program ini maksudnya merombak dermaga yang ada menjadi berbentuk kolam pelabuhan atau breakwater.
"Bisa dibangun dengan pola intensifikasi lahan, kalau dibangun kolam pelabuhan dengan breakwater dimungkinkan dengan luasan lahan yang sama bisa mempunyai kapasitas sedikitnya 3 kali lipat, untuk jangka panjang," terangnya kepada Bisnis, Senin (13/5/2019).
Dia menyarankan, bentuk break water ini yang perlu dibangun oleh pemerintah sebab dengan luas lahan 1 dermaga ferry dapat dibentuk 3 dermaga ferry. "Ini yang harus dibangun bersamaan dengan pembangunan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra, tidak ada pilihan lain," tukasnya.
Dia menjelaskan sistem pelabuhan breakwater dengan kolam pelabuhan yang tenang bukan saja melipatgandakan kapasitas sandaran dengan lahan yang sama, tetapi akan menjamin keselamatan pelayaran terutama saat cuaca buruk tetap dapat melayani bongkar muat karena sandaran tidak terpengaruh cuaca.
Hal ini karena kapal ferry bisa bersandar berjejer hanya menempel selebar kapal, bukan sepanjang badan kapal yang menghabiskan ruang.
Dia tidak menyetujui anggapan bahwa dermaga di Pelabuhan Merak sudah habis lahannya seperti alasan yang selama ini disampaikan.
Bandara saja dibangun dengan anggaran triliunan meskipun secara fungsi strategis pelabuhan penyeberangan jauh lebih penting untuk hajat ekonomi rakyat yang lebih luas," tuturnya.
Selain itu, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengkritisi rencana pemerintah menerapkan ganjil genap di Pelabuhan Merak dan Bakauheni pada puncak arus mudik Lebaran 2019.
Menurut Gapasdap, pemerintah perlu persiapan memadai untuk menerapkan hal tersebut. Terlebih penerapan ganjil-genap tidak akan menyelesaikan masalah utama dari kepadatan jalur penyeberangan tersebut.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menuturkan, penerapan kebijakan ganjil genap pada lintasan terpadat di dunia ini tetap tidak menyelesaikan esensi permasalahan kekurangan dermaga di pelabuhan tersebut.
"Problem utama bukan kekurangan armada kapal melainkan sepeprti yang telah sering saya sampaikan masalahnya adalah kekurangan dermaga. Dari 73 kapal yang ada, hanya tersedia 6 pasang dermaga. Pertumbuhan jumlah kapal tidak seimbang dengan pertumbuhan pembangunan dermaga baru," katanya kepada Bisnis, Senin (13/5/2019).
Dia menjelaskan, idealnya kalau 1 pasang dermaga dapat menampung 5 kapal, seharusnya Pelabuhan Merak--Bakauheni harus tersedia setidaknya 14 pasang dermaga.
Gapasdap, terangnya, sangat berupaya mencari jalan keluar terbaik bersama sama Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menyukseskan angkutan mudik Lebaran 2019 di semua lintasan penyeberangan termasuk lintasan Merak Bakauheni.Dia menuturkan, akan terjadi kenaikan volume penumpang dan kendaraan setidaknya 15% karena hari raya Idulfitri pada 2019 dan dapat berfungsinya sebagian jalan tol Trans-Sumatra hingga Palembang tersebut.
Untuk mengurai lonjakan arus muatan kendaraan saat mudik, pemerintah merencanakan pangaturan genap ganjil bagi kendaran roda empat yang ingin menyeberang di perlintasan tersebut.
Rencananya, pada 30 Mei 2019 atau H-6 Lebaran Pelabuhan Merak hanya melayani penyeberangan kendaraan roda empat berpelat nomor genap mulai pukul 20.00 WIB hingga 31 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.
Sementara itu, pada waktu yang sama yaitu 31 Mei, penyeberangan yang dilayani hanya kendaraan berpelat nomor ganjil. Begitu seterusnya hingga H-3 Lebaran 2019 atau pada 2 Juni 2019.
Di sisi lain, pemberlakuan ganjil-genap pada arus balik atau di Pelabuhan Bakauheni mulai diberlakukan H+1 Lebaran atau tanggal 7 Juni 2019. Pemberlakuan waktunya sama dengan saat arus mudik pukul 20.00--08.00 WIB.
"Pada prinsipnya Gapasdap akan mendukung apapun program pemerintah sepanjang memang dapat efektif melancarkan arus penyeberangan. Hanya yang perlu dipikirkan adalah tanpa persiapan yang memadai, dikhawatirkan timbul masalah di lapangan karena para pemudik dengan segala keterbatasan waktu libur dan kemampuan lainnya akan keberatan dengan kebijakan ini," terangnya.
Menurutnya, pemerataan distribusi arus muatan bisa dilakukan dengan tarif barier seperti di moda transportasi darat, kereta api maupun udara di mana saat musim puncak tarif bisa mencapai batas atas.
Hal ini lanjutnya, bertujuan mengalihkan pilihan waktu favorit menuju ke waktu-waktu yang lebih sepi, sehingga distribusi muatan diharapkan lebih merata.
"Para pemudik ke Sumatra lebih senang jalan malam naik kapal karena berharap sampai di seberang sudah terang dan perjalanan lebih aman. Ini yang bisa dilakukan pengamanan baik oleh Polri maupun TNI dengan memperbanyak kendaraan patroli di sepanjang jalan yang dilalui para pemudik serta mengadakan operasi keamanan gabungan antara Polri dan TNI di tempat rawan kejahatan," paparnya.
Sebelumnya jauh-jauh hari, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyatakan bahwa rencana penerapan ganjil-genap pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni menjelang Lebaran harus dibarengi dengan persiapan matang.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, tanpa persiapan yang memadai, pengaturan waktu penyeberangan itu akan menimbulkan masalah di lapangan.
"Karena para pemudik dengan segala keterbatasan waktu libur dan kemampuan lainnya akan keberatan dengan kebijakan ini," katanya saat dihubungi, Selasa (6/5/2019).
Khoiri berpendapat, pemerataan distribusi arus muatan sebenarnya dapat dilakukan dengan tarif progresif, seperti dilakukan pada moda transportasi darat, kereta api, ataupun udara, yakni saat peak season, tarif bisa mencapai batas atas hingga 300%.
"Ini bertujuan untuk mengalihkan pilihan jam favorit menuju jam yang lebih sepi," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan ganjil-genap di lintasan penyeberangan teramai di Tanah Air itu pada arus mudik untuk mengurai kepadatan yang terjadi pada jam-jam tertentu.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan, puncak arus mudik dari Merak menuju Bakauheni selama ini cenderung terjadi pada pukul 00.00-06.00 WIB.
Penumpang memilih jam itu a.l. karena siang hari lebih aman melintasi jalan antarlintas Sumatra. Akibatnya, kerap terjadi antrean panjang hingga 8 km menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Budi meyakini, dengan pengoperasian jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, tidak ada lagi isu keamanan di ALS sehingga perjalanan dapat dilakukan kapan pun.
"Akan kami berlakukan skema ganjil genap ini untuk roda empat. Sepeda motor belum, tapi masih dalam pembahasan. Misal, pada 31 Mei, pukul 06.00-18.00 WIB untuk nomor ganjil, jam 18.00-06.00 WIB untuk nomor genap," jelas Budi.
Dia mengatakan bahwa rencana itu akan diputuskan pekan ini sehingga Kemenhub dapat menyosialisasikan kepada masyarakat mulai pekan depan.
Gapasdap mengaku sangat memberi perhatian pada jalan keluar terbaik bersama dengan Kemenhub dan pemangku kepentingan lainnya, seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), untuk dapat menyukseskan angkutan mudik Lebaran 2019 pada semua lintasan penyeberangan, termasuk Merak-Bakauheni.
Asosiasi memperkirakan kenaikan volume penumpang dan kendaraan setidaknya 15% karena Idulfitri dan pengoperasian sebagian ruas tol trans Sumatra hingga mendekati Palembang.
Di sisi lain, kekurangan dermaga masih menjadi problem utama. Jumlah armada di lintasan Merak-Bakauheni 73 kapal, tetapi hanya tersedia 6 pasang dermaga. Padahal idealnya, satu pasang dermaga menampung lima kapal sehingga di lintasan itu semestinya tersedia 14 pasang dermaga. (Logistics/bisnis.com/hd)

Indonesia Buka Jalur Alternative Koneksi Logistic Global
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesia membuka jalur alternatif konektivitas logistik global melalui kerja sama aliansi transportasi multimoda China--Asean.
Pada September 2018, ASEAN Federation of Forwarders Associations(AFFA), Federasi Logistik & Pembelian Cina(CFLP) dan Kamar Dagang Internasional Cina(CCOIC Guangxi), Nanning Internasional Logistics Park China-Singapura(CSILP), menandatangani MOU untuk Pembentukan "Aliansi Transportasi Multimodal China - ASEAN(Aliansi)" saat KTT Investasi Bisnis ASEAN (CABIS) Ke-15 di China.
Chairman AFFA Yukki Nugrahawan Hanafi yakin bahwa aliansi akan menjadi platform untuk kerja sama bisnis dan investasi, ketika anggota AFFA dapat menjalin kontak dan mengeksplorasi peluang bisnis, juga dapat menikmati skema insentif yang disediakan oleh Pemerintah China, dalam hal ini Guangxi Daerah Otonomi Zhuang dan Pemerintah Kota Nanning.
Guangxi, sebagai pintu gerbang utama Belt and Road Initiative (BRI) dan Koridor Darat-Laut Baru di China barat yang menghubungkan negara-negara di Asean, dan mempromosikan pembangunan ekonomi regional melalui sistem transportasi multimoda.
Aliansi, terangnya, akan memperkuat perdagangan multilateral dalam bidang logistik dan rantai pasokan, yang membuka babak baru kerja sama transportasi multimoda China-Asean sebagai bentuk kontribusi signifikan pada BRI dan Koridor Darat-Laut Baru.
Aliansi akan memainkan peran penting sebagai platform untuk memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan antara China dan negara-negara Asean dan memungkinkan pembagian sumber daya di kawasan. Untuk mempercepat pekerjaan persiapan untuk mendirikan aliansi.
AFFA telah sepakat untuk membuka kantor perwakilan di Guangxi sebagai dukungan layanan administratif dan konsultasi untuk aplikasi bisnis dan pendaftaran perusahaan bagi para anggotanya. Sebuah momen yang strategis dan historis antara kedua wilayah, Yukki menutup pernyataannya melalui wawancara singkat selama Forum Bisnis China-Asean di Mandarin Orchard Hotel Singapore hari ini (13-Mei).
Wakil Keuta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia(ALFI) Iman Gandi yang hadir mewakili Indonesia menandatangani MoU dengan CSILP dan Otoritas Provinsi Guangxi terkait Aliansi Transportasi Multimoda.
Partisipasi ALFI dalam BRI, terutama Nanning, merupakan langkah penting bagi pemain logistik dan produk unggulan nasional untuk memiliki koneksi alternatif transportasi multimoda melalui hub di wilayah barat China.
"Kami percaya ada banyak peluang bisnis yang luar biasa antara China dan Indonesia, oleh karena itu ALFI akan terus mengikuti perkembangan dan mengambil bagian dalam BRI," terang Iman dalam keterangan yang diterima, Senin (13/5/2019) malam.
ALFI termasuk di antara undangan dari sepuluh negara Asean mewakili sektor logistik yang diakui sebagai operator transportasi multimoda di kawasan.

ALFI Menilai Adanya Kenaikan Signifikan Investasi di Sector Pergudangan
Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia (ALFI) menilai, ada kenaikan signifikan investasi di bidang pergudangan, sehingga akan menjadi meningkatkan kinerja sektor logistik.
Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan sektor pergudangan ada kenaikan signifikan karena ada daerah pengembangan industri baru.
"Itu yang membuat signifikan, apa itu sudah direalisasikan apa kawasan industri inti sudah dilakukan. Kalau untuk pergudangan ada peran asing di sana," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/5/2019).
Hal ini seiring dengan dibukanya sektor logistik dari Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh pemerintah, sehingga asing dapat memiliki saham mayoritas di perusahaan logistik Indonesia.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita menuturkan hal senada bahwa sektor pergudangan memang menarik bagi investor asing. "Industri pergudangan juga naik dengan masuknya pemain properti pergudangan asing ke Indonesia," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah sudah tidak bisa me|akukan melindungi lagi pengusaha lokal pada bidang logistik karena terbukti proteksi selama ini membuat biaya logistik menjadi Iebih tinggi.
Sementara itu, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal l/2019 menunjukkan, realisasi investasi sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi yang merepresentasikan sektor logistik mencapai Rp37,3 triliun. Sektor pergudangan mengontribusikan investasi sebesar 12% atau setara Rp4,47 triliun

Realisasi Investasi Sector Logistik Kuartal I/2019 Mayoritas Berkategori PMA
Realisasi investasi di sektor logistik pada kuartal I/2019 mayoritas berasal dari asing, pemerintah dinilai tidak bisa terus lindungi pemain lokal tetapi harus membangun daya saing.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal I/2019 menunjukkan hal tersebut. Realisasi investasi sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi yang merepresentasikan sektor logistik mencapai Rp37,3 triliun.
Dengan total kontribusi investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai US$1,64 miliar atau setara Rp24,6 triliun. Sementara itu, realisasi investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp12,7 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita menilai, pemerintah sudah tidak dapat melakukan proteksi terhadap pemain lokal dari membanjirnya investor atau pengusaha asing.
"Pemerintah sudah tidak bisa melakukan proteksi lagi pada bidang logistik karena terbukti proteksi membuat biaya tinggi," katanya saat Bisnis hubungi, Kamis (9/5/2019).
Melalui persaingan yang sehat, biaya tinggi dapat diturunkan dan untuk terciptanya persaingan sehat tersebut dibutuhkan kemandirian pengusaha dalam negeri.
"Untuk melindungi pemain lokal tergantung dari pemain lokal sendiri bukan dari pemerintah, pemain lokal harus berbenah diri, harus berubah bisnis modelnya untuk mengikuti perubahan bisnis digital yang lebih cepat," tambahnya.
Menurutnya, bagaimana pun investor dan pengusaha asing tetap membutuhkan pengusaha dalam negeri, pasalnya logistik tetap membutuhkan tenaga lokal yang mengerti kondisi lokal. Dia menilai seharusnya perusahaan lokal lebih unggul walaupun tidak diproteksi pemerintah.
Dia menyarankan agar pemerintah mempercepat penyelesaian standardisasi di bidang logistik agar tidak terjadi pengusaha yang mempunyai investasi besar yang menentukan standarisasi logistik dan akhirnya semua pemain logistik lokal harus ikut.
"Juga kesempatan usaha yang adil agar pemain logistik lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tuturnya.
Dia melihat, sektor logistik akan tetap menjadi primadona selama pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang masif seperti saat ini.
Dengan infrastruktur yang baik, katanya, maka proses logistik seperti pergerakan barang akan lebih banyak dan semakin cepat, sehingga investasi di sektor ini menjadi semakin menguntungkan.
Selain infrastruktur, Zaldi menuturkan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan investasi asing di logistik dan transportasi pada kuartal I/2019 tersebut, yakni didorong khususnya oleh on demand transport seperti Gojek Indoensia dan Grab Indonesia yang baru mendapatkant suntikan dana yang sangat besar.
"Industri pergudangan juga naik dengan masuknya pemain properti pergudangan asing ke Indonesia. Berikutnya, startup logistik juga berkembang pesat dan menjadi primadona para investor setelah investasi di sektor fintech mereda," paparnya. (Logistics /Bisnis.com/hd)

Proyek KA Cepat Jakarta - Bandung Ditargetkan Tuntas 2020
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno memastikan, pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung Tunnel Walini mencapai 60% di akhir 2019. Sementara itu, pembangunan KCJB mencapai 17,38% dan tetap ditargetkan selesai 2020.
Setelah pengerjaan yang dilaksanakan selama 15 bulan, tunnel atau terowongan dengan panjang 608 meter ini menjadi terowongan pertama dari 13 tunnel KCJB lainnya yang berhasil ditembus. Pencapaian ini diklaim menjadi pencapaian baru setelah Tunnel Walini di Jawa Barat berhasil ditembus.
“Akhir tahun 2019 progresnya bisa mencapai 60%. Saya akan terus mengawal dan memastikan proyek berjalan baik. Semua ini juga tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak, baik Pemda Jawa Barat, stakeholder dan masyarakat,” ungkap Rini, dalam keterangan resmi, Selasa (14/5/2019).
Rini menegaskan, Kementerian BUMN terus mendorong penyelesaian proyek Kereta Cepat sehingga nantinya kehadiran proyek ini mampu menciptakan pusat-pusat perekonomian baru.
“Keberadaan proyek ini bertujuan mengurai kepadatan baik di Jakarta maupun di Bandung sehingga mampu menciptakan pusat-pusat perekonomian yang baru dan mendorong pemerataan ekonomi. Kita optimistis proyek ini berjalan baik dan kalau kita bisa selesaikan akhir 2020, ini bisa jadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara," tuturnya.
Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra menyampaikan, apresiasi kepada para kontraktor atas keberhasilannya menembus Tunnel Walini.Pengerjaan tunnel selama ini menjadi menjadi salah satu prioritas dalam proyek KCJB dengan memper timbangkan tingkat kesulitan dan durasi kerja yang lama. Dengan demikian, Chandra meyakini bahwa titik-titik pembangunan lainnya yang kini sedang dikerjakan akan segera rampung.
Apresiasi yang sama juga ditujukan kepada Pemerintah Indonesia yang selama ini terus memberikan dukungan dan berperan aktif dalam menyelesaikan sejumlah hambatan yang dihadapi saat mengerjakan proyek KCJB.
"Berkat dukungan dari seluruh pihak, kini, Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai progress 17,38%. Pembangunannya sedang digelar secara masif dan merata di berbagai titik guna mencapai target progres pada akhir tahun sebesar 59,78%," jelas Chandra.
Menurutnya, pencapaian ini akan semakin menumbuhkan keyakinan dalam diri masyarakat Indonesia bahwa memiliki kereta cepat di Indonesia bukan lagi menjadi impian yang tidak bisa diwujudkan.
Sebagai tunnel pertama yang berhasil ditembus, Tunnel Walini memiliki lebar diameter dalam mencapai 12,6 meter dan lebar diameter luar mencapai 14,3 meter.
Terowongan yang berlokasi di Kecamatan Cikalongwetan, Bandung Barat ini memiliki wesel di dalamnya serta 2 jalur kereta cepat dengan posisi DK95+472 pada inlet dan DK96+080 pada outlet. Sisi outlet dari tunnel ini akan langsung terhubung dengan Stasiun Walini.
Proses konstruksi Tunnel Walini dilakukan pada sisi inlet dan outlet secara bersamaan dengan menggunakan metode open-cut dengan menggali permukaan tanah hingga ke dasar galian dengan sudut lereng galian tertentu (slope angle).
Tunnel Walini sendiri merupakan tunnel garis lurus dengan kemiringan 1‰ (satu per mil) dan memiliki klasifikasi tingkat batuan yang cukup tinggi (grade V) serta kedalaman maksimum 37 meter.
Dengan metode ini, sisi inlet tunnel memiliki total panjang galian 228 meter sedangkan sisi outlet sepanjang 380 meter. Pengerjaannya sendiri melibatkan lebih dari 120 pekerja konstruksi dengan penggalian tunnel mencapai rata-rata 35 meter dan pengecoran secondary lining rata-rata 36 meter setiap bulannya.
Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah terowongan atau Tunnel Walini di kawasan Perkebunan Maswati, Desa Kanagasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat berhasil ditembus.
Setelah pengerjaan selama 15 bulan, terowongan dengan panjang 608 meter ini menjadi yang pertama yang berhasil ditembus dari 13 terowongan KCJB yang akan dibangun.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyaksikan detik- detik penembusan Tunnel Walini ini dalam acara "Walini Tunnel Breakthrough" pada Selasa (14/5/19).
Ikut menyaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Jenderal Pengadaaan Tanah Arie Yuriwin, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Gubernur Ridwan Kamil menyambut baik progres KCJB yang menurutnya 'luar biasa' ini. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, berharap di akhir 2019 konstruksi KCJB bisa mencapai progres yang lebih mendekati target. Sehingga target di 2021 Kereta Cepat beroperasi, dapat tercapai.
Dengan wewenangnya sebagai Gubernur, Emil menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat telah menyelesaikan berbagai dinamika yang didapati selama proyek berlangsung.
"Terakhir kita bahas yang melewati Purwakarta, melewati tambang- tambang yang juga bagian dari jalur. Kemudian kita juga sudah putuskan koneksi dari Tegalluar ke Kota Bandung dengan LRT adalah dua kilometer, dari situ nyambung ke eksisting jalur kereta ke Kebonkawung pusat kota Bandung," ucap Gubernur.
Selain itu, lanjut Emil, ke depan juga akan dibuat stasiun transit, berlokasi di wilayah Masjid Raya Al- Jabbar Gedebage, Kota Bandung. Rencananya, Emil sendiri yang akan mendesain bangunan stasiun tersebut.
Menurut Emil, proyek kereta api cepat ini akan menjadi kebanggaan nasional. Selain akan mendukung pergerakan ekonomi juga akan lahir kota- kota baru.
"Penduduk Jawa Barat ini hampir 50 juta, dengan lahirnya kota- kota baru akan menjadi titik pemerataan pertumbuhan," kata Emil.
"Hingga suatu saat bukan tidak mungkin ada warga Walini kerjanya di Jakarta," trambahnya.
Emil berharap, model percepatan transportasi ini bisa menjadi penghubung di daerah strategis lain yang cepat pertumbuhan industrinya. (Logistik/Bisnis.com/hd)