Logistics Journal Nomor : 207 / April  2019
Cover Logistik Aprilt 2019
 

Editorial - DEMOKRASI DAN HARAPAN
Demokrasi istilah yang melekat di banyak kegiatan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ada demokrasi ekonomi dan demokrasi politik yang paling sering digunakan atau didengar oleh banyak masyarakat dalam percakapan, tulisan bahkan dinarasi-narasi besar di setiap perhelatan politik dan kegiatan ekonomi yang sedang melibatkan masyarakat banyak.
Memang hanya berupa istilah, namun begitu dipraktikkan yang disebut demokrasi maka akan memberikan efek yang membius kepada banyak pihak yang memanfaatkan peristiwa, praktik bahkan yang mensiasati atau mengakali demokrasi itu sendiri untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Demikian pula dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden di 17 April 2019 ini kehebohan dalam memanfaatkan istilah demokrasi menuju puncak klimaksnya. Tidak hanya demokrasi di sisi politik tapi secara bersamaan ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan demokrasi ekonomi melekat utuh di sisi lainnya.
Demokrasi politik dengan berbagai instrumennya yang diatur melalui undang-undang dan peraturan organiknya menyeleksi banyak individu untuk didudukkan sebagai wakil rakyat di legislatif tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Puncaknya juga memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Proses seleksi individu untuk calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden dari awal salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan ekonomi dari calon. Baik kemampuan ekonomi dari kantong sendiri atau dari kantong pendana yang melihat potensi individu yang mampu tidak hanya mengemban amanah konstituen tapi juga mampu menambah pundi-pundi uang pendana.
Faktor ekonomi menjadi dominan tidak hanya dari sisi pemanfaatan finansial tapi dari sisi issu ekonomi dalam proses kampanye. Baik kampanye calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Yang paling krusial adalah materi issu ekonomi dalam kampanye pemilihan presiden. Bagaimana issu ekonomi yang ditawarkan oleh capres dan cawapres mampu membius dan memberikan harapan kuat kepada para calon pemilihnya (konstituen). Karena setiap masyarakat kebanyakan maupun masyarakat pelaku usaha mengharapkan adanya kepastian untuk mendapatkan pendapatan, itu prinsip utama. Khusus masyarakat pelaku usaha masih ditambah dengan adanya kepastian berusaha melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang memberikan atmosfir yang segar bagi pelaku usaha.
Ekonomi sebagai bahan kampanye menjadi lebih compplicated (rumit), karena saling berkelindan dengan banyak hal. Mulai budaya, kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat, perburuhan, peluang kerja bahkan kebijakan terhadap Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah. Dengan kata lain semua calon harus mampu menjaga keseimbangan kebutuhan dan kepentingan pemilik modal besar, menengah, kecil dan mikro. Jika terlalu memihak pada pemodal besar dan menengah yang berada di puncak dan tengah bangunan piramida, maka calon presiden tidak akan mendapatkan suara dari konstituen yang jumlahnya sangat besar yang berada di dasar piramida.
Politik dan ekonomi adalah suatu bentuk proses kerja yang dilakukan secara bersamaan untuk mewujudkan sebuah harapan besar yang dirancang dan direncanakan oleh person-person yang berada di lembaga-lembaga pemerintahan, partai politik, institusi pers maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bisa berafiliasi pada kelompok atau faham/isme tertentu. Namun yang paling utama dari perbedaan persepsi dan keragaman pemikiran dari politik dan ekonomi itu harus memiliki satu tujuan yaitu kemajuan dan kemakmuran peradaban bangsa. Bukan hanya kemajuan dan keserakahan individu dan kelompoknya saja.
Pembatasan atau limitasi terhadap hak-hak yang dimiliki oleh individu yang diatur oleh hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan dengan tegas dan adil. Hukum sebagai pilar utama dalam bernegara (rechtstaat) harus berada di atas segala bentuk keinginan dari kelompok-kelompok manapun yang menginginkan hukum sebagai alat kekuasaan (machtstaat). Hukumlah yang memberikan pagar pembatas dan jalur rel yang tegas terhadap politik dan ekonomi yang selalu melakukan bentuk-bentuk adaptasi-adaptasi terhadap keadaan dan situasi yang menuntutnya. Hukumlah yang akan menjadi dirijen utama untuk mengatur harmonisasi tarian-tarian dan musik yang dilantunkan oleh politik dan ekonomi agar terlihat utuh dan menyatu. Bukannya saling berjalan sendiri-sendiri dalam porak poranda. (guslim-april'19)

JICT Berencana Investasi Massif Pada 2020
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Jakarta International Container Terminal berancang-ancang menggelontorkan investasi secara masif mulai tahun depan, setelah pada 2019 fokus meninjau ulang kekuatan fasilitas terminal peti kemas tersebut.
Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Gunta Prabawa mengatakan, selain mempertahankan kinerja operasional, perusahaan melakukan review seluruh infrastruktur setelah 20 tahun beroperasi.
“Jumlah capex [capital expenditure/belanja modal] itu akan keluar setelah kami melakukan full assessment,” katanya, Kamis (4/4).
Pada tahun depan, Gunta menjelaskan investasi masif digelontorkan untuk JICT yang merupakan perusahaan patungan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dan Hutchison Ports Indonesia. Tahun ini, JICT hanya mengeluarkan belanja modal untuk biaya konsultan dan desain.Saat ini, JICT mengoperasikan 16 unit container crane, 62 rubber tyred gantry (RTG), dan 120 head truck. Seluruh crane bertipe post-panamax dan super post panamaxdengan kemampuan angkat ganda.
Dengan peralatan itu, JICT mampu mempertahankan produktivitas bongkar muat peti kemas di atas 26 boks per crane per jam (BCH) dan produktivitas pelayanan kapal di atas 70 boks per kapal per jam (BSH).
Kinerja produksi bongkar muat terus menanjak dari semula 1,4 juta TEUs pada 1999—saat JICT mulai beroperasi—menjadi lebih dari 2,4 juta TEUs setahun. Dalam 20 tahun, JICT telah membukukan throughput 37,3 juta TEUs.
Wakil Direktur JICT Riza Erivan menambahkan pihaknya terus menambah panjang dermaga, dari hanya bisa disandari empat kapal sekaligus di dermaga barat pada 1999, menjadi 7 kapal secara bersamaan di dermaga utara.
Kapal yang singgah di JICT merupakan pelaku usaha pelayaran dunia dengan rute langsung ke negara utama, misalnya kapal MV CMA CGM Tage berkapasitas 10.000 TEUs dan berbobot 95.263 gross ton yang melayani rutin rute Priok ke West Coast AS.
“Jaringan pelayaran menjadi salah satu kunci di industri terminal peti kemas dunia. Semakin banyak jalur pelayaran langsung ke negara-negara tujuan, maka akan mendorong kinerja terminal peti kemas semakin maksimal,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengharapkan, JICT bisa membangun ekosistem dengan melibatkan semua pihak baik pengguna jasa pelabuhan maupun pemilik barang.
“Saya lihat Hutchison sebagai operator di Laem Chabang Port Thailand bagus membangun ekosistemnya sehingga mestinya di sini [ekosistem] juga bisa dibangun,” kata Yukki.

JICT Tinjau Fasilitas Terminal Untuk Proses Penghematan
PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tahun ini fokus meninjau kembali kekuatan fasilitas terminal untuk penghematan sehingga tidak ada belanja modal yang keluar signifikan.
Direktur Utama JICT Gunta Prabawa mengatakan, selain mempertahankan kinerja operasional, perusahaan melakukan review seluruh infrastruktur setelah 20 tahun beroperasi. "Jumlah capex [capital expenditure/belanja modal] itu akan keluar setelah kami melakukan fully assessment," katanya, Kamis (4/4/2019).
Gunta memperkirakan bahwa investasi yang massif dimulai tahun depan. Tahun ini, JICT hanya mengeluarkan capex untuk biaya konsultan dan desain.
Perusahaan patungan antara Pelindo II dan Hutchison Ports Holding (HPH) itu saat ini mengoperasikan 16 unit container crane, 62 rubber tyred gantry (RTG), dan 120 head truck. Seluruh crane bertipe post-panamax dan super post panamax dengan kemampuan angkat ganda (twin lift).
Dengan peralatan itu, JICT mampu mempertahankan produktivitas bongkar muat peti kemas di atas 26 boks per crane per jam (BCH) dan produktivitas pelayanan kapal di atas 70 boks per kapal per jam (BSH).
Kinerja produksi bongkar muat terus menanjak dari semula 1,4 juta TEUs pada 1999 --saat JICT mulai beroperasi-- menjadi lebih dari 2,4 juta TEUs setahun. Dalam 20 tahun, JICT telah membukukan throughput 37,3 juta TEUs.
"Di JICT, kinerja terbentuk tidak hanya karena alat-alat baru. Performance ini karena perencanaan sampai dengan eksekusi operasi yang rapi. Makanya, meskipun yang lain punya alat lebih baru, JICT paling unggul," ujar Gunta.
Merespons tren ukuran kapal yang kian membesar, JICT berencana memperbarui peralatan. Kedalaman dermaga yang saat ini sudah 16 meter di bawah permukaan air (LWS) juga terbuka untuk ditambah jika dibutuhkan. "Detailnya kami masih kalkulasi terus."
Gunta mengatakan, sejak berkolaborasi dengan Hutchison Ports mulai 1999, JICT telah berkembang menjadi terminal peti kemas yang didukung dengan teknologi, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola terminal kontainer yang modern.
Misalnya pada 2000, JICT merupakan pionir penggunaan twin lift technology di Tanjung Priok. Kemudian pada 2003, JICT sudah menerapkan web online services a.l. untuk pelayanan tracking container, invoice tracking, dan vessel schedule. Sejak 2015, seluruh transaksi di terminal JICT telah menerapkan sistem cashless payment.

JICT Setor Keuntungan Pada Negara Sebesar Rp 15,4 Triliun
PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyetor pajak kepada negara dan keuntungan kepada Pelindo II senilai Rp15,4 triliun selama 20 tahun beroperasi.
Selama dua dekade pula, perusahaan patungan Pelindo II dengan Hutchison Ports itu telah melayani bongkar muat peti kemas 37,3 juta TEUs dan menjadi salah satu terminal kontainer terbaik di Asia.
Direktur Utama JICT Gunta Prabawa mengatakan, sejak berkolaborasi dengan Hutchsion Ports Holding (HPH) mulai 1999, JICT telah berkembang menjadi terminal peti kemas yang didukung dengan teknologi, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola terminal kontainer yang modern. Berbagai inisiatif dan inovasi dilakukan JICT untuk meningkatkan standard kualitas layanan dan menaikkan kapasitas bongkar muat.
Misalnya pada 2000, JICT merupakan pionir penggunaan twin lift technology di Tanjung Priok. Kemudian pada 2003, JICT sudah menerapkan web online services a.l. untuk pelayanan tracking container, invoice tracking, dan vessel schedule. Sejak 2015, seluruh transaksi di terminal JICT telah menerapkan sistem cashless payment. Berkat inovasi dan investasi yang dilakukan, volume bongkar muat JICT naik dari semula 1,4 juta TEUs pada 1999 menjadi lebih dari 2,4 juta TEUs setahun.
"Investasi yang dilakukan JICT fokus pada peningkatan kualitas layanan yang mendorong terciptanya bisnis proses yang efisien dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha. Sampai saat ini, JICT adalah pionir untuk digitalisasi, otomatisasi, dan pelabuhan berbasis lingkungan [go green] di Indonesia," kata Gunta dalam siaran pers, Senin (1/4/2019).
Wakil Direktur JICT Riza Erivan menambahkan, manajemen juga menambah jumlah kapal yang singgah di JICT sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan. Pada 1999, tercatat empat kapal bisa bersandar di dermaga barat JICT. Saat ini, dermaga utara JICT mampu melayani tujuh kapal yang bersamaan dengan produktivitas tinggi.
Kapal-kapal yang singgah di JICT merupakan pelaku usaha pelayaran dunia dengan rute langsung (direct call) ke negara utama, misalnya kapal MV CMA CGM Tage berkapasitas 10.000 TEUs dan berbobot 95.263 gros ton yang melayani rutin rute Tanjung Priok ke West Coast (Los Angeles dan Oakland) Amerika Serikat.
Kapal di JICT juga menjadi feeder dan intra Asia services yang dilayani oleh kapal KMTC, YML, Wan Hai, Cosco, MSC, Sinokor, Gold Star, HMM, CMA CGM Group, SITC, Heung A, CK Line.
Domestic transshipment dilayani oleh IFL, TMS, CTP, Meratus, Icon Line, JM Line, Multi Line, LKA, SPIL, Tanto Line, dan SSS.
"Jaringan pelayaran menjadi salah satu kunci di industri terminal petikemas dunia. Semakin banyak jalur pelayaran langsung ke negara-negara tujuan, maka akan mendorong kinerja terminal peti kemas semakin maksimal. Itulah yang terus dilakukan JICT dengan dukungan penuh dari pemegang saham," ujar Riza.
Ke depan, manajemen optimistis atas kinerja dan kontribusi JICT terhadap kemajuan Indonesia, salah satunya dengan mengadakan peralatan terbaru sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
"JICT juga akan terus melakukan inovasi dan investasi agar dapat bersaing dengan terminal di kawasan Asia, apalagi saat ini JICT sudah melayani transshipment kargo internasional yang memungkinkan layanan barang langsung ke Indonesia." (Logistics/bisnis.com/hd)

IATA Sebut Terjadi Perlambatan Pertumbuhan Arus Penumpang Pesawat Global
JENEWA (LOGISTIK) : Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mengungkapkan terjadi perlambatan dalam pertumbuhan lalu lintas penumpang angkutan udara secara global, meskipun terjadi kenaikan lalu lintas penumpang sebesar 5,3 persen pada Februari 2019 dibandingkan bulan yang sama tahun 2018.
Menurut IATA, Kamis (Jumat, 5/4/2019, pagi waktu Indonesia), angka itu menunjukkan tingkat pertumbuhan paling lambat dalam lebih dari satu tahun, meskipun masih sejalan dengan tren permintaan jangka panjang.
Setelah kinerja Januari yang kuat, permintaan penumpang turun "sedikit di bulan Februari," kata IATA. IATA menyebut hal itu terkait kekhawatiran prospek ekonomi yang lebih luas.
"Ketegangan perdagangan yang berkelanjutan antara AS dan China serta ketidakpastian yang belum terselesaikan atas Brexit juga membebani prospek perjalanan," kata Direktur Jenderal dan CEO IATA Alexandre de Juniac.
Permintaan penumpang internasional Februari naik 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menandai perlambatan dari pertumbuhan 5,9 persen pada Januari.
Maskapai penerbangan Eropa menunjukkan kinerja paling kuat untuk bulan kelima berturut-turut di bulan Februari. Permintaan penumpang meningkat 7,6 persen, dibandingkan dengan tahun lalu, tidak berubah dari Januari 2019.
"Kinerja kuat Eropa yang berkelanjutan memberikan paradoks mengingat Brexit mengkhawatirkan dan tanda-tanda prospek ekonomi yang lebih rendah," katanya.
Data IATA menyebutkan lalu lintas maskapai penerbangan Asia-Pasifik pada Februari naik 4,2 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, penurunan substansial dari kenaikan 7,2 persen pada Januari 2019.
Liburan Tahun Baru Imlek di minggu pertama Februari tahun ini mungkin telah menggeser sejumlah lalu lintas ke Januari, kata IATA.
Lalu lintas maskapai penerbangan Amerika Utara naik 4,2 persen di Februari, penurunan dari pertumbuhan 5,4 persen di Januari.
IATA menilai perlambatan pertumbuhan terkait dengan tanda-tanda pelemahan kegiatan ekonomi pada akhir 2018 dan efek dari ketegangan yang sedang berlangsung antara AS dan beberapa mitra dagangnya, namun diimbangi dengan pengangguran yang rendah di kawasan Amerika Utara. "Latar belakang ekonomi yang umumnya sehat," kata IATA.
IATA sendiri mewakili sekitar 290 maskapai penerbangan yang menguasai 82 persen lalu lintas angkutan udara global.

Citilink Optimis Operasional Armada Pesawat Baling-baling Dapat Raih 70% Seatl Oad Factor
Citilink Indonesia, maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC), optimistis tingkat keterisian kursi (seat load factor/SLF) pada operasional pesawat ATR 72-600 bisa mencapai 70%.
Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo mengatakan bahwa saat ini sudah mengoperasikan pesawat jenis ATR milik induk usahanya, Garuda Indonesia, sebanyak 2 unit. Kedua pesawat bermesin baling-baling ganda tersebut berada di dua tempat, yakni Bandara Kualanamu Deli Serdang dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
“Saat ini belum maksimal. Namun kami optimis SLF dari operasional ATR ini bisa mencapai 70% untuk beberapa rute," kata Juliandra kepada Bisnis, Senin (18/3/2019).
Dia menambahkan bahwa beberapa rute diklaim sudah menunjukkan pertumbuhan jumlah penumpang yang positif. Akan tetapi, persentase SLF yang dimaksud tidak dijelaskan secara terperinci.
Rute yang dimaksud telah mengalami pertumbuhan antara lain Jakarta via Halim Perdanakusuma--Tanjung Karang Lampung, Kualanamu--Malikus Saleh Aceh, dan Kualanamu--Binaka.
Juliandra menjelaskan bahwa hingga saat ini Citilink masih melakukan upaya untuk membuat rute yang menggunakan ATR tersebut bisa cepat mencatatkan keuntungan dari sisi bisnis.
Tidak menutup kemungkinan maskapai akan mengatur kembali jadwal layanan operasional harian pada rute tersebut untuk mengoptimalkan permintaan.
Pesawat ATR tersebut akan digunakan untuk menerbangi rute-rute jarak dekat atau dengan waktu penerbangan di bawah 2 jam. Sebelumnya, Citilink telah membuka rute baru dari Jakarta via Halim Perdanakusuma menuju Bandung dan Lampung dengan menggunakan pesawat jenis ATR 72-600.
Apabila pengoperasian ATR tersebut bisa membawa dampak positif bagi Citilink, tidak menutup kemungkinan jumlah pesawat yang dialihkan dari Garuda akan ditambah. Adapun, tujuan awal pengalihoperasian tersebut untuk mengurangi beban biaya operasional Garuda dari pesawat yang utilisasinya belum optimal.
"Akan ada 16 unit ATR dari Garuda yang dialihoperasikan kepada Citilink hingga akhir tahun ini secara bertahap. Itu tergantung pada hasil evaluasi rute-rute yang menggunakan ATR," ujarnya.
Sepanjang 2018, Citilink telah menerbangkan 15 juta penumpang atau naik 22% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 12,3 juta penumpang. Adapun, target tahun ini diharapkan mampu mencapai 18 juta penumpang.
PT AP II optimis Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut mampu menarik minat operator pesawat nasional
PT Angkasa Pura II (Persero) optimistis Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya yang resmi beroperasi sejak akhir Maret 2019, mampu menarik minat maskapai nasional untuk membuka rute baru ke wilayah tersebut.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, pengoperasian terminal baru merupakan komitmen perseroan dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi penumpang pesawat di Bandara Tjilik Riwut.
Di samping itu, terminal baru tersebut akan menjadi modal utama guna meningkatkan konektivitas transportasi udara di Kalteng sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.
“Terminal baru akan menarik minat maskapai untuk membuka rute-rute baru dan kami akan memanfaatkan momentum tersebut agar lebih banyak lagi penerbangan dibuka di Palangkaraya," kata Awalludin dalam siaran pers, Jumat (5/4/2019).
Dia menambahkan, sejak beroperasi, terminal baru itu menjadi kebangaan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya. Desain terminal yang megah dan modern membuat Bandara Tjilik Riwut menjadi ikon baru bagi Kalteng.
Terminal baru memiliki luas 29.124 meter persegi dan dapat menampung hingga 2.200 orang per hari, atau jauh lebih luas dibandingkan dengan terminal lama yang luasnya hanya 3.865 meter persegi berkapasitas 600 orang per hari.
Dari sisi desain, jelas terlihat perbedaan di mana terminal baru bernuansa modern dengan dominan warna putih dan tetap mengedepankan kearifan lokal. Adapun, Bandara Tjilik Riwut baru saja menjadi keluarga baru AP II sejak 19 Desember 2018. Sebelumnya dikelola oleh Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.
“Melalui pengalaman AP II dalam mengembangkan dan mengoperasikan bandara, kami yakin jumlah penumpang di Bandara Tjilik Riwut akan semakin meningkat secara maksimal setiap tahun,” ujarnya.
Pada 2018, jumlah penumpang bandara tersebut sekitar 1 juta penumpang dan nantinya diperkirakan akan mencapai 8 juta penumpang seiring dengan pengembangan yang dilakukan.
Dalam proyek pengembangan Bandara Tjilik Riwut, AP II juga menyiapkan investasi mencapai Rp480 miliar diantaranya untuk pengembangan terminal, serta runway dari saat ini panjang 2.600 meter menjadi 3.000 meter.

Pemerintah Bertekad Bangun Bandara Labuhan Batu Sumut dimulai akhir 2019
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan ingin pembanguna bandara Labuhan Batu, Sumatra Utara, bisa dimulai akhir tahun ini.
Keinginan itu disampaikan Luhut saat mengunjungi lokasi yang direncanakan menjadj bandara Labuhan Batu ini di lahan PTPN 3 Aek Nabara, Kamis (4/4/2019).
“Kalau bisa kami usahakan akhir tahun ini proses pembangunan sudah bisa dilakukan. Mungkin berproses sekitar 10 tahun. Kalau bisa, jet jenis 737 bisa mendarat di sini,” ujarLuhut, seperti dikutip dari siaran pers.
Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe menjelaskan pembangunan bandara bertujuan mempermudah trans portasi dari Labuhan Batu ke daerah lain yang jaraknya berjauhan dan meng habiskan waktu lama bila ditempuh dengan jalan darat.
Jarak Labuhan Batu ke Medan delapan jam jika ditempuh dengan perjalanan darat.
Dari Labuhan Batu, Luhut menuju Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berjarak 50 km. Di hadapan ribuan warga masyarakat Labuhan Batu Selatan, dia mengemukakan kemungkinan untuk membangun bandara perintis yang menghubungkan kabupaten itu dengan kota-kota besar di dekatnya.
Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung mengatakan saat ini dia masih melakukan persiapan, termasuk prosedur perundang-undangan terkait rencana pembangunan bandara. (Logistics /bisnis.com/antaranews.com/hd)

PT KAI Resmi Tambah 29.456 Kursi Tambahan Untuk Angkutan Lebaran 2019
BANDUNG (LOGISTICS) : PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi menambah 29.456 kursi tambahan per hari untuk malayani angkutan libur Idul Fitri 2019. Pemesanan tiket bisa mulai dilakukan mulai 6 April dini hari.
Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro mengatakan, penambahan ini merupakan hasil evaluasi pihaknya terhadap ‎tingginya animo masyarakat dalam menggunakan kereta api sebagai angkutan mudik.
"Kita berharap tambahan ini bisa memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan tiket," kata Edi dalam koferensi persnya, di Stasiun Kota Bandung, Jumat (5/4/2019).
Penambahan tersebut terbagi menjadi 50 perjalanan dari berbagai rute yang terjadi favorit masyarakat, seperti keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir menuju Tegal, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang dan lainnya.
Kursi tambahan tersebut meningkat 8 persen dibandingkan dengan kursi tambahan pada tahun lalu yang hanya 27.072 kursi.
Jumlah kursi tambahan ini menurut Edi mendukung penjualan kursi reguler yang mencapai 247.010 ‎kursi perhari.
"Total menyeluruh itu naik 5 persen dari reguler dan tambahan tahun lalu," kata Edi.
Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah kursi reguler ‎yang saat ini dijual sejak H-90 lebaran lalu baru terjual 39,7 persen. Sementara tiket untuk jurusan dan waktu tertentu sudah ludes terjual.
Lebih jauh, Edi menjelaskan, kereta-kereta tambahan ini merupakan tambahan kereta pesanan dari PT INKA yang telah dipastikan siap melayani perjalanan.
"Nantinya jumlah kereta tambahan ini akan menjadi kereta reguler yang akan selanjutnya melayani perjalanan," tandas Edi.

PT KAI Siapkan Langkah Teknis Pastikan Kelancaran Arus Mudik 2019
PT KAI juga menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk memastikan kelancaran arus mudik tahun ini.
Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro menuturkan, ‎pihaknya kini tengah mengoptimalkan sistem pemesanan tiket berbasis daring serta menyiapkan personel untuk mengamankan kelancaran mudik Lebaran 2019.
"Kita siapkan personil baik dari internal ataupun eksternal," kata dia di Bandung, Jumat (5/4/2019).
Edi mengatakan, optimalisasi‎ di sektor sistem, pihaknya sudah menyiapkan 20 server dan menambah bandwidht sebesar 120 untuk memudahkan masyarakat memesan tiket melalui KAI Acces.
"Kita siapkan karena menurut data yang kita miliki, masyarakat lebih memilih memesan langsung kepada kita melalui KAI Acces dibanding melalui agen," kata dia.
Dengan demikian, ia memastikan masyarakat tidak akan mengalami gangguan sistem kecuali memang jaringan yang digunakan untuk memesan yang mengalami gangguan.
Selain itu, KAI juga menyiapkan 10.000 personel keamanan untuk berjaga di seluruh posko lebaran KAI, baik dari Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), Satpam maupun eksternal.
Jumlah tersebut di antaranya akan mengamankan 370 daerah rawan, baik gangguan alam, seperti banjir, longsor dan amblas, maupun gangguan keamanan seperti pencurian dan pelemparan.
“Kita siapkan penjaga daerah rawan, karena saat ini masih terus turun hujan, longsor, banjir, amblas, ada 370 personil penjaga,"‎ jelasnya.
Kemudian, KAI juga akan menerjunkan petugas untuk berjaga di 50.000-an perlintasan baik yang sudah dijaga maupun belum dijaga.
‎"Untuk momentum lebaran, karena perlintasan itu meningkat, oleh karenanya kita terjunkan di perlintasan baik yang terjaga maupun yang tidak terjaga. Karena volume kendaraan pasti meningkat, dan frekuensi kereta meningkat," jelasnya.
Akhir bulan April ini juga Edi mengatakan pihaknya akan me‎ngoperasikan kereta inspeksi untuk memeriksa kesiapan jalur serta stasiun-stasiun menjelang musik mudik lebaran 2019.
‎"Kita akan periksa jalur, stasiun bagaimana kesiapannya," jelasnya.
Kemudian, selama puasa, pihaknya juga akan menyediakan menu buka puasa dan sahur untuk masyarakat pengguna kereta api yang melakukan perjalanan pada waktu tertentu.

MENHUB Dorong PT KAI Terapkan Pendapatan Nontiket
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) beserta anak usahanya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk meningkatkan pendapatan nontiket.
“Saya pikir kita harus lakukan improvement dan kreativitas, jadi katakanlah bagaimana kereta api memikirkan pendapatan dengan tidak membebani penumpang, dengan iklan, menyewakan tempat TOD (transit oriented development) dan lainnya,” kata Budi saat ditemui dalam kunjungan kerja ke Bogor-Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019).
Dengan demikian, lanjut dia, beban APBN bisa berkurang mengingat saat ini subsidi layanan publik (PSO) terbesar yaitu untuk kereta perkotaan, dalam hal ini, paling besar diserap oleh pengoperasian kereta rel listrik (KRL). “Kami minta korporasi lakukan kreativitas sehingga dia tidak hanya mengandalkan APBN," ujarnya.
Alokasi PSO untuk Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 adalah Rp2,3 triliun, di mana Rp1,6 triliun untuk kereta perkotaan.
Menhub mengatakan bahwa meskipun saat ini pengoperasian KRL dan kereta ekonomi masih disubsidi, tapi pelayanan tidak boleh dibedakan.
“Walau kereta ini subsidi, pelayanan harus sama baiknya dengan pelayanan lain seperti VIP, pelayanan harus tersenyum, sopan, tak kasar, dan persuasif. Jadi, kita bekerja harus sama baiknya dengan swasta lain,” katanya.
Direktur Utama PT KCI Wiwik Widayanti mengaku kontribusi pendapatan dari nontiket masih sangat kecil dan saat ini masih mengandalkan dari tiket penumpang. “Secara total masih sangat kecil, kami banyak di angkutan penumpangnya,” katanya. (Logistik/bisnis.com/ antaranews/hd)

RI Inginkan Pengoperasian Kapal Ro-Ro Dumai-Malaysia Bisa Dilakukan Akhir 2019
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesia menyampaikan keinginan untuk mengoperasikan kapal roll on-roll off (ro-ro) rute Dumai--Malaka akhir 2019 dalam pertemuan dengan Malaysia di Kuala Lumpur.
Keinginan itu dikemukakan oleh Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha dalam pertemuan 3rd Task Force Melaka-Dumai Ro-Ro Ferry Operation Meeting yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (4/4/2019).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari 2nd Task Force Melaka-Dumai RoRo Ferry Operation Meeting yang digelar di Pekanbaru pada September 2018. Indonesia berharap ro-ro Dumai-Malaka dapat diimplementasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia akhir tahun.
“Pada pertemuan kali ini, kami membahas tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang menghasilkan beberapa kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Arif dalam siaran pers, Kamis (4/4/2019).
Pada pertemuan sebelumnya, kedua negara sepakat mempraktikkan standard operasi dan prosedur (SOP) customs, immigration, quarantine and security (CIQS) di negara masing-masing.
Oleh karena itu, pemerintah tidak akan merancang SOP atau peraturan baru, tetapi hanya akan menyamakan SOP di pelabuhan masing-masing negara.
"Semua departemen CIQS akan bekerja sama dengan operator pelabuhan masing-masing dan nantinya akan mendapatkan tinjauan dan umpan balik terkait persyaratan teknis dan administrasi CIQS dalam implementasi ro-ro Dumai-Malaka di pelabuhan masing-masing,” jelas Arif.
Persyaratan peraturan transportasi darat juga menjadi penekanan pembahasan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk menyempurnakan aturan-aturan tentang transportasi darat. Selain itu, SOP tentang pembatasan jenis-jenis kendaraan yang boleh memasuki kedua negara perlu ditetapkan sebelum layanan ro-ro diimplementasikan.
“Kami telah sepakat untuk membentuk sub-committee yang akan membahas khusus mengenai transportasi jalan dengan masa kerja selama 4 bulan,” tutur Arif.
Subkomite akan berkunjung ke Dumai pada Juli untuk melakukan site visit terhadap kondisi jalan di Dumai. Arif menjelaskan, Jakarta dan Kuala Lumpur sebelumnya sudah sepakat meresmikan implementasi ro-ro melalui penandatanganan MoU pada kuartal I/2019.
Namun, pada Pertemuan Sub-Regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-the Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA), negara-negara BIMP sepakat untuk memperpanjang pembahasan MoU. Sebagai informasi, rute ro-ro Dumai-Malaka merupakan proyek percontohan untuk Asean Single Shipping Market (ASSM).
“Ini karena MoU tersebut tidak terbatas pada Indonesia dan Malaysia semata, tetapi juga Brunei Darussalam dan Filipina sebagai kerangka kerja untuk rute-rute yang akan diajukan pada masa mendatang oleh negara-negara BIMP dan IMT,” jelas Arif.
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar mendukung janji politik Capres Joko Widodo yang akan membangun jalur penyeberangan roll on roll off (Roro) antara Kota Dumai Provinsi Riau dengan Melaka, Malaysia.
Syamsuar mengatakan tentu saja Pemprov Riau mendukung dan menyambut baik janji politik tersebut.
"Tentu menyambut baik, karena roro Dumai Melaka ini akan mendorong kemajuan daerah dan kemudahan akses antarnegara," ujarnya pada Kamis (28/3/2019).
Dengan adanya layanan roro ini, Syamsuar menyebut mobil yang ada di Riau bisa menyeberang langsung ke Melaka, begitu juga sebaliknya.
Hal itu, menurutnya, adalah suatu prestasi, yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari lalu lintas penduduk antarwilayah.
Sebelumnya saat berkampanye di Dumai, Riau, pada Selasa (26/3/2019), Jokowi menjanjikan layanan roro akan berjalan karena dia telah menyetujuinya, setelah pelaksanaan program ini sempat mundur dari rencana awal yaitu pada 2015.
Sementara itu, perlu dipelajari soal keberadaan trayek Ro-Ro Davao-General Santos-Bitung, karena rute kapal Ro-Ro antar Negara bisa dijadikan rujukan bagi kebijakan untuk operasional Ro-Ro Dumai-Malaysia.
Seperti diketahui pada berita beberapa tahun lalu, Operasional kapal roll on roll off atau RoRo dengan rute Davao - General Santos - Bitung berjalan tak sesuai harapan. Jumlah muatan kapal masih jauh di bawah kapasitas angkut.
Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengatakan jumlah muatan dari Bitung maupun dari Davao terbilang kecil dari kapasitas kapal Super Shuttle RoRo 12 sebesar 500 TEUS atau 500 kontainer ukuran 20 kaki.
"Kendalanya mungkin karena barang-barang yang dijual itu mirip-mirip, tidak ada differensiasi," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (31/8/2017).
Indonesia dan Filipina merupakan dua negara penghasil kelapa utama di dunia. Indonesia menghasilkan 18,3 juta ton kelapa per tahun, sedangkan Filipina memproduksi 15,35 juta ton per tahun. Jumlah tersebut menempati urutan pertama dan kedua dalam klasemen produsen kelapa di dunia.
Iwan menuturkan, perdagangan antara Mindanao dengan Sulawesi Utara juga terkendala restriksi atau pembatasan barang-barang yang boleh diimpor. Alhasil, arus barang antarkedua wilayah menjadi mandek. Padahal, Pelindo IV sudah memberi diskon tarif jasa kepelabuhan sebesar 50% agar tarif angkut menjadi terjangkau untuk pengusaha.
Untuk diketahui, kapal RoRo rute Davao - General Santos - Bitung telah dibuka pada 30 April 2017 lalu oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte. Rute ini merupakan bagian dari Master Plan Konektivitas ASEAN dan cetak biru dari The East Asean Growth Area yang sudah dirintis sejak 1994. Inisiatif ini melibatkan empat negara Asean, yakni Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
Kementerian Perhubungan di lain pihak mengestimasi, waktu tempuh rute Davao-General Santos-Tahuna-Bitung hanya mencapai delapan hari dengan ongkos US$550 per TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit). Waktu dan biaya ini jauh lebih irit dibandingkan dengan jalur konvensional Bitung ke Manila yang mencapai lima minggu dengan ongkos US$2.000 per TEUs. (Logistics/bisnis.com/hd)


JK Targetkan Soal Tarif Kargo Pelabuhan Batu Ampar Tuntas Pasca Pemilu
BATAM (LOGISTIK) : Pemerintah menargetkan tarif kargo dari Batam ke Singapura akan setara dengan Tanjung Priok paling lambat setelah Pemilu 17 April mendatang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan dirinya telah mendengarkan paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Guberbur Kepuluan Riau, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) hingga Walikota Batam.
"Kami ingin meyakinkan bahwa efisiensi di Pelabuhan Batu Ampar ini bisa segera jalan, sehingga tidak akan lebih mahal dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain dan kota lain," kata Jusuf Kalla di Batam, Selasa (2/4/2019).
Jusuf Kalla (JK) menyebutkan saat ini Pelabuhan Batu Ampar masih sangat konvensional. Dengan moderenisasi peralatan, maka diyakini akan membuat biaya ekspedisi menjadi lebih murah.
"[Sekarang di Pelabuhan Batuampar] Banyak biaya-biaya yang tidak perlu contohnya karena pelabuhan kita boleh dibilang masih kira-kira situasi seperti 20 tahun - 30 tahun lalu. Cranenya masih crane biasa saja. Masih ada gudang-gudang yang tidak dipergunakan lagi. Juga biaya kontainer yang masih harus diperiksa di Singapura. Sekarang kita minta diperiksa di Batam saja. jadi semua menghemat," kata Jusuf Kalla.
Keluhan biaya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Batu Ampar terus diterima oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla semenjak peresmian ekspor perdana produk Pegatron ke Amerikas Serikat.
Waktu itu, Bidin Yusuf, Direktur Sat Nusa Persada (PTSN) menyebutkan pihaknya mendapatkan komitmen dari Pegatron untuk meningkatkan investasi. Akan tetapi perusahaan dari Taiwan itu meminta syarat penurunan biaya pengiriman yang lebih bersaing.
Dia menyebutkan saat ini biaya pengiriman kontainer dari Batam ke Singapura ukuran 20 feet sebesar US$470 dengan waktu tempuh 3 jam.
Sementara itu, untuk pengiriman yang sama dari Jakarta-Singapura dengan waktu tempuh 3 hari hanya US$250.
“Menurut Pegatron Bagaimana kami mau investasi kalau [logistik pengiriman] mahal. Mereka [pegatron] menjanjikan membuka kesempatan 200.000 lapangan kerja [jika logistik bersaing]," katanya.

JK Pastikan Batam Tetap Berstatus FTZ
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan Batam akan tetap dalam status zona perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Kepastian mempertahankan bentuk perdagangan bebas ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan ratusan pengusaha dalam Rapat Kerja Nasional dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakerkornas Apindo) Ke-29 di Batam, Selasa (2/4/2019).
"Sebenarnya FTZ itu tidak jauh beda dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bentuk baru Batam yang diwacanakan sebagian pemerintah). Namun demikian saya ingin katakan kita tetap berprinsip bahwa FTZ berlaku untuk Batam. Tidak akan diubah macam-macam. Yang kita perbaiki adalah dualisme," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga mengisahkan keputusan FTZ berlaku di Batam ia yang putuskan. Awalnya pemerintah berniat mengkoreksi FTZ per kawasan industri.
"Pada 2005 saya hadir di sini dan juga menentukan bahwa FTZ kita jadikan di seluruh Pulau Batam saja. Karena tidak mungkin mengikuti aturan dimana apabila ingin memberlakukan aturan free trade yang ada maka semua industri harus dipagar dengan pagar berduri dua lapis. Tidak mungkin kita pagari seluruh Batam ini," katanya.
Meski begitu, Jusuf Kalla menyebutkan pemberlakuan FTZ tidak serta merta menjadi keunggulan Batam. Pasalnya saat ini sebagian besar produk-produk bahan baku impor yang 20 tahun lalu dikenai bea masuk 20%-100%, saat ini berkisar 0%-5% karena Indonesia sudah terikat perdagangan bebas dengan banyak negara di kawasan.
"Jadi FTZ itu hanya tentu berfungsi apabila barang masuk ke Indonesia dikenai dengan PPn-nya. Jadi tidak lagi FTZ itu seperti 20 tahun lalu dimana biaya masuk tinggi," katanya.

JK Nilai FTZ Lebih Menunjukkan Progres Positif Dari Pada Keberadaan KEK
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai area perdagangan bebas ataufree trade zone (FTZ) Batam lebih menunjukkan kemajuan dibanding pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diinisiasi pemerintah dikarenakan faktor geografis.
Menurut Jusuf Kalla (JK) pengembangan Batam lebih mudah karena wilayah ini memiliki pasar penyangga yang besar yakni Singapura. Keberadaan salah satu pusat perekonomian Asia itu membuat banyak investor mencari wilayah penyangga untuk memudahkan bisnisnya di Singapura.
"Kelebihan Batam itu adalah backbone-nya ada Singapura. Sehingga [Batam] menjadi hub dari transportasi [di Selat Malaka] dan menjadi hub vendor-vendor lainnya [yang berinvestasi di Singapura]. Jadi [mengembangkan Batam dengan FTZ] lebih mudah," kata Jusuf Kalla di Batam, Selasa (2/4/2019).
Sementara itu, untuk pengembangan KEK, tantangan yang dihadapi pemerintah lebih besar. Pemerintah harus menjadi penyangga utama.
"Bikin KEK di Palu, siapa yang menjadi backbone di Palu? Sulit sekali. Atau dibikin di Kalimantan, tidak mudah untuk mendapat fasilitas seperti yang ada [di Batam]," katanya.
Meski begitu, Jusuf Kalla menyebut pemerintah akan terus menjaga keberlangsungan bisnis baik di bawah KEK maupun dalam bentuk FTZ. Salah satu bentuk menjaga perekonomian adalah dengan adanya aturan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Pemerintah sudah menetapkan pasti naik tiap tahun gajinya. Tahun depan upah minimum sudah di atas Rp4 juta karena sekarang Rp3,8 juta. Kemungkinan dalam waktu 3 tahun akan menjadi Rp5 juta," ujar Jusuf Kalla. (Logistics/bisnis.com/hd)

Eksportir Kepiting Keluhkan Mahalnya Tarif Kargo Pesawat
AMBON (LOGISTICS) : Sejumlah eksportir kepiting bakau hidup mulai mengeluhkan mahalnya tarif kargo pesawat dari Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, ke Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, selanjutnya ke Singapura dan Malaysia yang transit di Jakarta.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Elvis Pattiselano ketika dimintai konfirmasi di Ambon, membenarkan keluhan eksportir kepiting bakau hidup itu karena tarif kargo pesawat dari Bandara Rar Gwamar, Dobo, ke Bandara Internasional Pattimura Ambon relatif mahal.
Kendati tidak dirinci tarif kargo pesawatnya, dia menyatakan bahwa ternyata tarif kargo pesawat dari Dobo ke Ambon lebih mahal dari Ambon ke Jakarta.
"Saya sebenarnya sebelum Gubernur Maluku Said Assagaff mengakhiri masa jabatan pada 10 Maret 2019 telah berkoordinasi dan menyurati Kementerian Perhubungan, termasuk maskapai Wings Air yang melayani penerbangan Dobo--Ambon pergi pulang(pp) maupun Garuda Indonesia," ujar Elvis, Jumat (5/4/2019).
Dia mengakui, mahalnya tarif kargo pesawat Wings Air dari Dobo ke Ambon mengakibatkan pemasokan kepiting bakau hidup tersebut pernah dua kali memanfaatkan jasa penerbangan herkules.
"Kami dari tim peningkatan ekspor Maluku berusaha memfasiitasi eksportir, baik kepiting bakau hidup maupun tuna ke sejumlah negara karena strategis bagi pengembangan perekonomian daerah ini," kata Elvis.
Disinggung kegiatan ekspor kepiting, dia menjelaskan, pada 2 April 2019 diekspor tiga ton ke Singapura dan Malaysia.
Ekspor perdana pada 12 Januari 2019 oleh eksportir UD.Putri Desi sebanyak 1,1 ton dan 25 Januari 2019 mencapai lima ton dengan tujuan pangsa pasar Singapura dan Malaysia. Pada 6 Maret 2019 dilakukan dua kali ekspor yakni pagi hari sebanyak 2,01 ton dan sorenya 1,07 ton.
Elvis mengemukakan, ekspor langsung kepiting bakau hidup yang tidak melalui lagi Makassar atau Surabaya strategis bagi pengembangan perekonomian Maluku.
"Maluku sebelumnya dirugikan dengan sejumlah komoditas yang dipasok ke Surabaya, selanjutnya baru diekspor sehingga tidak memiliki nama dilabel barang," ujar Elvis.
Dia mengakui, para konsumen dari China sebenarnya berminat juga terhadap kepiting bakau hidup Maluku, tetapi eksportir UD Putri Desi masih membenahi sejumlah dokumen.
"Pastinya, pasar ekspor saat ini menjanjikan untuk kepiting bakau Maluku sehingga tinggal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis membina para nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru maupun lainnya memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Elvis.
Sementara itu sebelumnya, Provinsi Maluku untuk pertama kali mengekspor kepiting bakau hidup secara langsung dari Ambon ke Malaysia dan Singapura.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Elvis Pattiselanno membenarkan ekspor kepiting bakau hidup tersebut baru pertama kali dilakukan secara langsung dari Kota Ambon ke negara tujuan tanpa melalui Surabaya, Makassar atau Jakarta.
"Kepiting bakau merupakan komoditas non-ikan pertama yang mulai diekspor secara langsung dari Kota Ambon ke negara tujuan. Ekspor perdana sudah dilakukan pada Sabtu (12/1/2019) menggunakan penerbangan komersial dari bandara internasional Pattimura," ungkapnya di Ambon pada Rabu (16/1/2019).
Sebanyak 1,1 ton kepiting bakau hidup diekspor perdana secara langsung dari Kota Ambon dengan tujuan Malaysia dan Singapura oleh perusahaan UD Putri selaku eksportir.
Menurut Elvis, pihaknya terus mendorong para eksportir untuk meningkatkan volume ekspor kepiting hidup dari Ambon dan dilakukan secara rutin.
"Saat ini kegiatan ekspor masih berlangsung dua minggu sekali. karena itu kami mendorong eskportir untuk meningkatkan volume produk yang akan dikirim ke berbagai negara, mengingat potensi kepiting bakau di Maluku sangat besar dan sangat diminati berbagai negara," ujarnya.
Dia mengharapkan kegiatan ekspor secara langsung kepiting bakau maupun produk perikanan lainnya dari Ambon di waktu mendatang dapat dilakukan dua hingga tiga kali dalam sepekan. (Logistics/bisnis.com/hd)