Logistics Journal Nomor : 206 / Maret  2019
 Cover Logistik Maret 2019 13
 

Editorial - Revolusi Industri 4.0
Inilah gambaran perkembangan revolusi industri yang telah dialami oleh peradaban manusia sampai dalam rentang waktu abad 21. Setiap tahapan yang dilalui memberikan gambaran sebuah peradaban yang mengeliminasi secara bertahap ketergantungan pada sumber daya manusia.
Kegiatan usaha yang semakin mengurangi kerterlibatan manusia sebagai pelaku usaha. Manusia yang memiliki keahlian, skill dan kreativitas tertentu saja yang akan mampu melibatkan diri dalam revolusi industri 4.0 ini. Dalam fase ini menuntut semua insan untuk mendapatkan peran dan fungsinya sesuai dengan seberapa besar kreativitas yang dimiliki untuk meraih kesempatan atau keuntungan ekonomis bagi dirinya sendiri. Suatu bentuk perubahan yang membutuhkan dorongan luar biasa dari setiap individu agar tidak tersingkir dalam kompetisi antar individu yang tidak pernah terukur ini.
Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Itu yang didefinisikan oleh Wikipedia, selanjutnya Wikipedia juga menjabarkan seperti berikut :
Ada empat prinsip rancangan dalam Industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario Industri 4.0.
•Interoperabilitas (kesesuaian): Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet untuk segala atau Internet of Things (IoT) atau Internet untuk khalayak atau Internet of People (IoP). IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran
•Transparansi informasi: Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik ke model virtual dengan memperkaya model digital dengan data sensor.
•Bantuan teknis: Pertama, kemampuan sistem untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara fisik.
•Keputusan mandiri: Kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin.
Ilustrasi di atas sudah merambah tidak hanya di industri manufaktur tapi juga sudah masuk pada industri jasa. Sampai sekarang semua kegiatan custom clearence sudah berbasiskan pada pekerjaan-pekerjaan komputer, walau di sana-sini masih menggunakan fisik yang seharusnya tidak perlu, kecuali ada pemeriksaan fisik. Demikian juga di pihak terminal operator juga melakukan pembenahan layanan yang berbasiskan komputer da beberapa sudah dilayani secara online, pihak perbankan sudah lebih maju dalam menggunakan fasilitas online, pihak pelayaran melalui D/O online walau terkesan ada keengganan.
Usaha jasa forwarder yang menggunakan semua fasilitas online secara langsung dari perusahaan jasa/instansi terkait yang menyediakan, sudah merupakan tuntutan yang tidak menghindar dari perusahaan pengguna jasanya. Namun ada yang menarik bahkan bisa dikatakan anomali (keanehan) bagi perusahaan forwarding cenderung menutup informasi tentang besaran jasanya kepada perusahaan forwarding lainnya. Padahal hakikatnya ya tetap akan diketahui oleh perusahaan pesaingnya, namun forwarder tetap bersikukuh ini rahasia perusahaan yang tidak bisa dipublikasikan secara terbuka.
Digitalisasi dunia usaha jasa sudah tidak bisa dihindari lagi. Ambil analog, untuk pergerakan manusia/penumpang sudah ada platform aplikasi Traveloka, tiket.com dan masih banyak ragam lainnya. Aplikasi tersebut memberikan harga setiap airline bisa berbeda sangat dinamis, bisa karena pelayanan, bisa karena waktu keberangkatan semakin dekat dan sebagainya. Namun semuanya dapat melihat secara transparan informasinya.
Pergerakan barang (cargo) belum memiliki aplikasi digital yang sebagus dan semudah dalam pergerakan penumpang. Kalaupun ada sifatnya aplikasi yang membantu tugas adminsitratif untuk kepentingan internal perusahaan forwarding. Namun yang bersentuhan langsung dengan kepentingan pemilik atau penerima barang belum ada aplikasi yang mampu mengintegrasikan dan mengkoneksikan seluruh perusahaan jasa yang terkait dengan distribusi atau pengiriman barang yang diarsitekturi oleh perusahaan forwarder.
Jika perusahaan forwarder mau membuka diri untuk melakukan proses digitalisasi layanannya, tidak hanya untuk kebutuhan internal usahanya tapi juga untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Maka akan menjadi faktor pendorong utama akan terjadinya revolusi industri 4.0 di dunia usaha jasa kepelabuhanan. ALFI Jawa Timur memang harus melecutnya. (guslim-mar’19)

Pelindo III Klaim Penerapan Layanan Digital di Pelabuhan Tg. Perak Mampu Persingkat Waktu Layanan Hingga 15%
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengklaim penerapan layanan digital di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mampu mempersingkat waktu layanan rata-rata hingga 15%.
Efisiensi tersebut didapat setelah pelaksanaan operasional di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi terpusat melalui Port Operations Command Center (POCC) sejak 6 Desember 2018 lalu.
Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menyebut beberapa layanan yang menjadi lebih cepat di antaranya waktu verifikasi permohonan pelayanan dari semula 1,17 jam menjadi 0,3 jam.
Selain itu, lanjutnya waktu tunggu pelayanan dari yang semula 13,57 menit menjadi 11,34 menit dan waktu pergantian kapal di dermaga dari 4,42 jam menjadi 3,93 jam.
“Efisiensi waktu layanan ini kami dapat dari hasil evaluasi 100 hari penerapan POCC di Pelabuhan Tanjung Perak. POCC ini mengintegrasikan layanan mulai dari pelayanan kapal, barang, penerbitan nota tagihan, dan jasa pendukung lainnya. POCC ini juga terhubung dengan Inaportnet,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (21/2/2019).
Saat ini, terangnya, Pelindo III tengah mempersiapkan pengaplikasian POCC di pelabuhan lain di wilayah kerja perseroan. Nantinya, POCC akan menjadi bagian dari Integrated Billing System (IBS) yang akan diterapkan di wilayah kerja Pelindo I-IV.
“Semangat ke depan ialah seluruh pelabuhan di Indonesia terhubung dalam satu layanan, pengguna jasa cukup mengakses satu portal untuk berbagai jenis pelayanan dari Sabang hingga ke Merauke. Sistem ini akan diuji coba pertengahan tahun ini,” tambahnya.
Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 23 anak perusahaan dan afiliasi.
Pelindo III menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut.

Pelindo III Siapkan Dana Investasi Rp. 6,44 Triliun Untuk Pengembangan Pelabuhan di 7 Provinsi
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyiapkan investasi untuk sejumlah fasilitas pelabuhan di tujuh provinsi sebesar Rp6,44 triliun.
“Proyek itu merupakan bagian dari pekerjaan multiyears ditambah dengan sejumlah proyek baru,” kata Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (13/2/2019).
Dia mengemukakan dari total rencana investasi itu, 84 persen atau sekitar Rp5,4 triliun dialokasikan untuk proyek multiyears dan 16 persen atau sekitar Rp1,04 triliun untuk membiayai proyek baru.
"Pekerjaan investasi kami tahun ini masih fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pendukungnya, seperti akses jalan layang (flyover) yang menghubungan Terminal Teluk Lamong dengan jalan tol dan pembangunan Terminal Gilimas di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat," kata Doso melalui keterangan pers.
Dia mengemukakan mengatakan investasi yang dilakukan Pelindo III diharapkan akan berdampak bagi operasional pelabuhan, seperti jalan layang Terminal Teluk Lamong yang akan mengurai kemacetan di jalan akses menuju Terminal Teluk Lamong.
"Dengan adanya jalan layang, jalan akses Terminal Teluk Lamong akan langsung terhubung dengan jalan tol Surabaya-Gresik," ujarnya.
Contoh lain, kata Doso, di Terminal Gilimas di Lombok Barat, NTB yang dulunya kapal pesiar tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar (pelabuhan eksisting) karena kendala kedalaman alur dan kolam pelabuhan kini sudah bisa, dan para wisatawan kapal pesiar tidak perlu menaiki kapal-kapal kecil untuk mencapai dermaga.
"Dengan adanya Terminal Gilimas saat ini, kapal pesiar dapat langsung bersandar dan menurunkan wisatawan di terminal pelabuhan. Selain itu juga akan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB," ucapnya.
Pelindo III, lanjutnya, juga menyiapkan beberapa pekerjaan baru para 2019 seperti pembangunan terminal liquefied natural gas (LNG) di Pelabuhan Tanjung Perak, pemasangan sejumlah shore power connection di sejumlah pelabuhan, dan modernisasi peralatan bongkar muat di sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III.
Doso mengatakan setiap perencanaan dan pelaksanaan investasi di Pelindo III selalu berpegang teguh pada aturan dan prinsip tata kelola perusahaan, salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pendampingan melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).
"Hal ini disebabkan, sumber pendanaan masih menggunakan kas internal perusahaan serta hasil dari pinjaman global (global bond) pada 2018 sebesar US$500 juta. Kami juga akan melakukan kerja sama bersinergi dengan BUMN ataupun swasta, serta mendorong optimalisasi sumber daya Pelindo III Group," kata Doso.

Pelindo III Jajaki Kerjasama Dengan Sinarmas Group
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III bersama dengan Sinarmas Group saling menjajaki peluang bisnis yang potensial untuk dikembangkan ke depan.
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Toto Nugroho mengatakan ada sejumlah lini bisnis yang bisa digarap bersama oleh Pelindo dan Sinarmas, di antaranya seperti pengembangan pusat distribusi kertas dan pemanfaatan layanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
"Selain itu ada juga peluang kerja sama untuk pemasaran biodiesel di Bali, jasa bongkar muat antar kapal di parairan Satui, hingga pelayanan kapal pandu dan tunda di Selat Lombok," katanya dalam rilis, Senin (4/3/2019).
Dia menjelaskan untuk kerja sama pengembangan pusat distribusi kertas, Pelabuhan Tanjung Perak dianggap strategis sebagai hub distribusi karena berada di tengah-tengah nusantara.
"Kondisi ini juga menjadi potensi untuk mendukung ekspansi pasar kertas dan pulp nya Sinarmas. Apalagi Tanjung Perak sudah memiliki kesiapan fasilitas pergudangan dan lahan yang siap dimanfaatkan, bisa melalui PT Berkah Multi Cargo (BMC), lini bisnis kita di bidang logsitik," jelasnya.
Toto menambahkan bisnis lain yang dapat dikerjasamakan dengan Pelindo adalah jasa logistik agribisnis maupun infrastruktur. Selama ini, katanya, Sinarmas sudah menjadi salah satu pengguna jasa Pelindo III untuk bongkar muat curah cair dan lahan penumpukan untuk komoditas CPI di Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
"Tidak menutup kemungkinan kami bisa joint operation untuk layanan kapal pandu dan tunda dengan swasta seperti Sinarmas, karena sebelumnya kami sudah pernah menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk layanan ini," imbuhnya.
Group Supply Chain Director Sinarmas, Antonius Maryanto menyebutkan, sebagai pemain besar di industri kertas dan pulp, Sinarmas sangat optimistis dapat terus mengembangan bisnis melalui rencana kerja sama dengan Pelindo tersebut.
"Sesama pelaku bisnis baik dari pemerintah BUMN maupun swasta sebaiknya sering berdiskusi langsung, tidak hanya berkomunikasi saat ada kendala di lapangan. Kesempatan diskusi ini merupakan momen networking dan evaluasi kerja sama yang sudah ada," katanya. (Logistics/bisnis.com/antara/hd)

INSA Apresiasi Langkah Pemerintah Soal Kebijakan Pangkas Tarif Balik Armada Tol Laut
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesian National Shipowners Association (INSA) melihat langkah pemerintah yang memangkas tarif tol laut khusus untuk muatan balik sekaligus 'memaksa' pemerintah daerah menghimpun kargo dari wilayah setempat, sudah tepat.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto berpendapat, paradigma 'ship promoting the trade' tidak bisa dilakukan terus-menerus, tetapi harus dikembalikan menjadi 'ship follow the trade' sesuai tujuan tol laut. Bagaimanapun, tutur dia, ekonomi daerah harus terbangun.
"Di satu sisi, [pemerintah] memberikan rangsangan berupa discount untuk muatan balik sambil memberikan pendidikan pada pemerintah daerah untuk berinovasi dan menciptakan produk daerah untuk dijual ke luar daerah," katanya, Senin (4/3/2019).
Namun, lanjut Carmelita, keputusan pemerintah hendaknya juga melihat potensi daerah. Bila memang tidak ada potensi sama sekali, kebutuhan pokok daerah bersangkutan hendaknya dipenuhi dari daerah sekitarnya yang perekonomiannya sudah terbangun. "Sehingga harga bahan pokok tidak akan berbeda jauh."
Kementerian Perhubungan menyatakan merevisi tarif tol laut hingga 50% dari ongkos yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 113/2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
Pengurangan itu khusus berlaku untuk tarif muatan balik demi memicu volume kargo dari wilayah Indonesia timur. Data Ditjen Perhubungan Laut menyebutkan realisasi muatan berangkat pada 2018 sebanyak 229.565 ton, tetapi realisasi muatan baliknya hanya 5.502 ton.
Kemenhub menyampaikan regulasi tentang perubahan tarif muatan balik saat ini sudah di tangan di Biro Hukum Kemenhub. Meskipun demikian, diskon sudah berlaku sejak awal tahun ini. Perubahan ini nantinya berlaku surut.
Beleid revisi itu juga akan memuat ketentuan yang 'memaksa' operator kapal dan dinas perdagangan daerah menghimpun muatan balik dari timur. Apabila dalam dua voyage masih tidak ada muatan balik, trayek tidak akan dilayani atau akan diubah.

Alih Muatan Kargo Ekspor di Pelabuhan Kuala Tanjung Bisa Menghemat Biaya Logistic 35%
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan alih muatan kargo ekspor di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara, bisa menghemat 35% biaya an gkut dibandingkan dengan transshipment di Singapura.
Saat berkunjung ke pelabuhan yang terletak di Kabupaten Batubara itu, Luhut mengimbau eksportir agar mengalihkan transshipment dari Singapura ke Kuala Tanjung.
"Dirjen Perhubungan Laut telah melaporkan penurunan cost-nya bisa sampai 35%. Malah beberapa item 55% yang berkurang,” jelasnya dalam siaran pers, Minggu (3/3/2019).
Menurut Luhut, saat ini Pelindo I masih melakukan uji coba pemindahan kargo dari Belawan, Medan. Kuala Tanjung memiliki kedalaman 17 meter di bawah permukaam air (LWS). Sementara itu, kapal besar dapat sandar di kolam pelabuhan cukup dengan kedalaman 16 m (LWS).
“Nanti kelapa sawit juga dikirim dari sini. Agar terpadu, semua harus ikut serta mengurangi traffic di Medan dari Belawan,” jelasnya.
Terminal multipurpose Kuala Tanjung dilengkapi dengan tiga container crane yang memiliki kapasitas 45 ton dan mampu menangani kontainer berukuran 20 feet, 40 feet, dan 45 feet.
Untuk mempercepat bongkar muat, pelabuhan juga telah dilengkapi dengan dermaga ukuran 500x60 m, trestle sepanjang 2,8 km dan lebar 18,5 m, serta dilengkapi rak pipa 4 linex8 inch.
Selain itu, ada 3 unit ship to shore (STS) crane, 8 unit automated rubber tyred gantry (ARTG) crane, 21 unit truck terminal, dan 2 unit mobile harbour crane (MHC), serta terminal operating system (TOS) peti kemas maupun curah cair.
Pelabuhan yang dioperatori PT Prima Multi Terminal--perusahaan patungan Pelindo I, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya--itu siap beroperasi melayani arus keluar masuk barang ke seluruh Indonesia dan luar negeri.
Terminal dengan kapasitas tahap awal 600.000 TEUs tersebut sudah diuji coba dengan disandari beberapa kapal berukuran besar, baik untuk kegiatan domestik maupun ekspor.
Untuk kegiatan domestik, kapal yang sudah sandaradalah KM Sinar Belawan yang memilik bobot sekitar 12.000 GT dengan panjang 145,5 meter. Kapal milik perusahaan pelayaran PT Sa mudera Indonesia itu mengangkut 50 boks kargo milik PT Unilever Indonesia.
Adapun untuk kegiatan ekspor, kapal yang sandar di calon hub internasional itu mencakup Wan Hai 505 dan Wan Hai 507 yang setiap kapal memiliki panjang 268 m dan kapasitas 4.500 TEUs.
Masing-masing kapal mengangkut barang ekspor milik PT Unilever Indonesia dan PT Domas Agrointi Perdana (P&G) tujuan ke China, India, Singapura, dan Malaysia.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo mengatakan Kuala Tanjung akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
"Kami akan mengawal dan memastikan proses pengoperasian pelabuhan Kuala Tanjung bisa berjalan sesuai dengan rencana,” kata Agus.

Pelindo III Tengah Melakukan Kajian Penggunaan Container Mini
PT Pelindo III (Persero) masih melakukan analisis terhadap kelayakan kontainer mini meskipun anak perusahaan, yakni PT Pelindo Marine Service, telah membuat purwarupa (prototype).
Purwarupa kontainer yang disebut minicon itu bahkan sempat dipamerkan dalam IMF-World Bank Annual Meetings 2018 di Bali pada Oktober 2018.
Namun, menurut Vice President Corporate Communication Pelindo III R. Suryo Khasabu, studi kelayakan terhadap aspek komersial dan teknis masih harus dilakukan.
"Kami masih kaji, kalau dijual, market-nya seperti apa, kalau diangkut untuk barang, seberapa laik. Kami masih berproses," katanya saat dihubungi, Rabu (27/2/2019).
Mengenai penyelesaian studi kelayakan maupun awal produksi komersial, Pelindo III belum dapat mematok waktu.
Sebelumnya, Pelindo III memaparkan keunggulan minicon yang diharapkan bisa mengatasi kendala dan kekurangan kontainer 20 TEU's selama ini (Bisnis.com, 14/8/2018).
Pertama, kontainer 20 TEU's yang didesain untuk kondisi jalanan luas dan lebar ternyata masih terlalu besar. Akibatnya di banyak pelabuhan, ada banyak kegiatan stuffing yang memakan waktu dan biaya. Pelindo III menghitung, setidaknya Rp3 juta harus dikeluarkan pemilik barang setiap kali pengiriman untuk membiayai kegiatan stuffing di depo kontainer, gudang serta sewa storage dan kontainer. Dengan minicon, biaya itu bisa dihilangkan.
Kedua, sebagian besar perdagangan di Indonesia dalam kondisi less container load(LCL) atau hanya sepertiga dari kapasitas kontainer yang dikirim oleh pemilik barang. Akibatnya, satu kontainer itu bisa dipenuhi dalam 3 hari sampai seminggu sehingga memakan waktu.
Ketiga, tren online sedang berlangsung. Konsekuensinya, pengiriman barang dilakukan dalam volume kecil sehingga tidak memerlukan kontainer berkapasitas besar.
Keempat, perdagangan selama ini berlangsung tidak seimbang. Kontainer dari Jawa ke luar Jawa penuh. Namun sebaliknya, kontainer dari luar Jawa ke Jawa kosong dan pengangkutannya tetap memakan biaya.Pelindo III sempat menyebutkan rencana produksi 1.000 boks dengan nilai investasi Rp20 miliar mulai tahun ini.

Kemenhub Gagas Container Masuk Desa, Pangkas Disparitas Harga
Kementerian Perhubungan menggagas program kontainer masuk desa agar barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut bisa langsung sampai ke masyarakat dengan harga lebih murah.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan program ini merupakan lanjutan dari upaya penurunan disparitas harga antara Indonesia barat dan timur yang kini berkisar antara 15%-20%.
Menurut dia, rencana kontainer masuk desa sangat mungkin diterapkan agar barang yang diangkut dengan kontainer tol laut itu secara berjenjang diteruskan oleh kapal-kapal perintis laut, kapal perintis penyeberangan, dan kapal pelayaran rakyat sebagai armada semut.
Kemenhub akan menggandeng PT Pelindo Marine Service, anak perusahaan PT Pelindo III (Persero), untuk menyiapkan kontainer mini (minicon).
Kontainer berukuran sepertiga dari peti kemas 20 kaki itu bisa diangkut menggunakan truk kecil atau mobil bak terbuka dan bisa masuk ke wilayah perdesaan, pulau terpencil maupun daerah yang tidak memiliki infrastruktur jalan raya lebar.
"Integrasi moda tol laut dengan moda darat, baik angkutan sungai maupun angkutan jalan, juga akan didorong untuk melayani angkutan barang. Dengan begitu, proses distribusi logistik bisa mencakup end-to-end, dimulai dari penjual barang sampai penerima barang," ujar Wisnu, Rabu (27/2/2019).
Selama ini, kapal tol laut hanya dapat bersandar di pelabuhan tertentu. Kargo harus dibongkar keluar kontainer, lalu dipindah ke kapal perintis, kemudian ke kapal pelayaran rakyat, untuk diangkut ke pelabuhan kecil. Sampai di pelabuhan kecil, barang dibongkar lagi, baru dinaikkan ke truk, dan dibawa ke desa-desa.
Jika menggunakan kontainer mini maka, begitu dibongkar dari kapal tol laut bisa langsung dimuat ke kapal perintis dan kapal pelra. Sampai di pelabuhan kecil, kontainer mini bisa langsung diangkut menggunakan truk atau mobil pick up ke desa-desa.
Dengan demikian, barang tidak perlu dibongkar atau berpindah tangan berkali-kali sehingga harga yang terbentuk di konsumen akhir lebih rendah.
Untuk tahap awal, program kontainer masuk desa ini akan dimulai di salah satu desa di pulau terluar Indonesia, yakni Desa Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Memberamo dan Boven Digoel di Papua menyusul kemudian.
"Program ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal," kata Wisnu.
Kontainer masuk desa juga diharapkan dapat memicu muatan balik kapal tol laut yang selama ini rendah.
Data Ditjen Perhubungan Laut menyebutkan realisasi muatan berangkat pada 2018 sebanyak 229.565 ton, tetapi realisasi muatan baliknya hanya 5.502 ton.
Dengan keberadaan kontainer sampai ke desa-desa, akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah diharapkan lebih mudah sehingga ekonomi desa tumbuh.
"Tidak bisa hanya karena suatu daerah belum ada muatan baliknya, lalu daerah tersebut ditinggalkan oleh trayek tol laut. Justru yang perlu dilakukan bagaimana membantu masyarakat menkonsolidasi produk hasil daerahnya agar bisa dibawa oleh kapal penumpang Pelni, kapal perintis, kapal kontainer tol laut, dan kapal ternak," ujar Wisnu. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pemerintah Akui Digitalisasi Logistic Domestic Lebih Sulit Dibandingkan Dengan Ekspor/Impor
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah mengakui digitalisasi logistik domestik lebih sulit dibandingkan dengan logistik ekspor dan impor atau proses cross border. Kesulitan timbul karena masih banyaknya pemain konvensional.
Asisten Deputi Bidang Logistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erwin Raza menuturkan akan lebih rumit membangun digitalisasi untuk bisnis proses logistik domestik.
"Digitalisasi domestik itu lebih rumit, kita mulai inland atau transportasi darat, permasalahannya sangat rumit sekali, terkait dokumen saja tidak ada standarisasi dokumen kita, bagaimana digitalisasinya, belum lagi tracing atau pelacakannya," jelas Erwin kepada Bisnis, Rabu (27/2/2019).
Erwin juga menyebut sampai saat ini belum ada kesepakatan soal standardisasi dan pelacakan dalam logistik domestik.
"Sekarang ini lebih luas lagi, ada yang proses bisnisnya konvensonal ada yang elektronik. Apalagi bicara digitalisasi, mengubah pola pikir semua, mau tidak saling membangun kepercayaan, karena kepercayaan itu penting," kata Erwin.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan memulai digitalisasi sektor logistik dari proses cross border atau perbatasan untuk proses ekspor dan impor.
Salah satu alasan lainnya karena dia menilai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai Institusi yang mampu untuk membangun ekosistem digital tersebut.
"Saya melihat peluang itu, pemerintah siap, itu bea cukai, saya ingin dimulainya itu ditarik dari bea cukai," jelas Erwin.

ALFI Sebut Digitalisasi Logistik Mesti Dimulai Dari Cross Border
Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) menilai digitalisasi logistik haruslah dimulai dari cross border atau lintas batas negara, sehingga proses ekspor dan impor menjadi lebih mudah.
Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan, digitalisasi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong ekspor Indonesia. Melalui proses digitalisasi, diharapkan ada perubahan proses bisnis menjadi lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.
“Dalam mendukung program pemerintah terkait peningkatan volume ekspor Indonesia, terutama ekspor usaha kecil dan menengah, serta penurunan biaya logistik Indonesia diperlukan suatu konektivitas dan integrasi logistik yang baik dengan pihak luar negeri," terangnya kepada Bisnis, Kamis (28/2/2019).
Hal ini terangnya sejalan dengan ASEAN Connectivity 2025, dimana nilai utama yang dimajukan adalah seamless logistic guna menurunkan biaya logistik setiap anggota ASEAN.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan ekosistem logistik yang saat ini dikembangkan oleh ALFI yang terintegrasi dengan ekosistem logistik di negara-negara anggota ASEAN.
"Pertukaran data dalam ekosistem regional yang terintegrasi menciptakan efisiensi yang berdampak langsung kepada dunia usaha Indonesia. Dengan begitu, dapat mempersingkat waktu pembuatan dan pengurusan dokumen dari hitungan hari menjadi hitungan jam," tuturnya.
Menurutnya, pertumbuhan perdangangan digital antar negara saat ini harus didukung konektivitas dan integrasi logistik antar negara dan Indonesia menjadi pemain penting dalam perekonomian regional maupun global harus aktif berinteraksi dengan dunia luar.
"Interaksi digital melalui konektivitas dan integrasi ekosistem logistik Indonesia harus menjadi garda depan perdangangan luar negeri," jelasnya.
Dia menilai perubahan bisnis proses melalui digitalisasi ini seringkali menimbulkan gesekan diatara pemangku kepentingan. Perubahan tersebut lanjutnya, kadang terhalang ego sektoral dimana tidak diinginkan adanya perubahan peran dari pihak terkait.
Dengan demikian dalam membangun digital tersebut, diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan, tidak terbatas pada keterikatan terhadap suatu platform tertentu saja, melainkan diperlukan adanya integrasi dalam suatu ekosistem yang memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.
"Integrasi menjadi kata kunci dalam Industry 4.0. Semakin banyak integrasi yang dilakukan, semakin tinggi nilai tambah yang diberikan dan nilai baru yang dihasilkan," jelasnya.

ALFI Catat Besaran Biaya Logistic Yang Terpangkas Bila Proses Digitalisasi Logistic Diterapkan
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mencatat penurunan biaya logistik setelah digitalisasi diterapkan.
Berdasarkan perhitungan ALFI, saat masih dilakukan secara manual, pengeluaran pemilik barang dan perusahaan jasa forwarder untuk pengurusan delivery order (DO) payment di lingkup Pelabuhan Tanjung Priok saja Rp187 miliar per tahun. Pengeluaran itu hanya untuk kurir, belum termasuk uang bensin dan uang makan.
"Dengan sistem ini, kami hemat 90%. Yang 10% pun hanya untuk bayar bank-bank," kata Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, Selasa (5/3/2019).
Dari sisi trucking, fitur truck booking juga menghemat pengeluaran pemilik barang sekitar Rp2 triliun--Rp2,5 triliun per tahun untuk rute Cikarang--Tanjung Priok.
ALFI sejauh ini sudah mengembangkan platform digital logistik bernama Smart Port/My Cargo yang memfasilitasi pengguna jasa melakukan permohonan dokumen DO secara online tanpa harus datang ke perusahaan pelayaran (shipping line).
My Cargo juga memfasilitasi rilis kontainer, pembayaran servis di terminal, assign trucking, dan pengembalian kontainer ke depo empty.
Terdapat 12 modul dalam aplikasi itu. Selain DO payment dan truck booking, ada modul SP2, depo, warehouse, verifikasi berat kotor kontainer (VGM), bill of lading, track and trace container, vessel schedule, container booking, shipping instruction,dan dashboard.
Yukki mengatakan bahwa My Cargo itu dibangun ALFI berkolaborasi dengan Telkom dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS), anak perusahaan Pelindo II atau IPC. Dalam sistem itu, anggota ALFI bekerja sama dengan 44 bank dan lima shipping line ocean going.
Dia mengakui platform itu belum optimal. Oleh karena itu, ALFI akan mendorong anggotanya untuk memanfaatkan aplikasi, bekerja sama dengan asosiasi jalur prioritas. Asosiasi juga terus berkomunikasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu soal integrasi platform logistik
“Buat saya, daripada enggak, pelan enggak apa-apa, sambil suatu waktu, ketika semua sudah sepakat, tinggal nyambungin aja. Kalau kita tunggu ini itu, kapan jalannya?"

Kemenhub Targetkan Proses Integrasi Digitalisasi E- Logistic Bisa Tuntas 2019
Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memulai integrasi digitalisasi logistik tahun ini.
Kasubdit Sistem Informasi dan Sarana dan Prasarana Angkutan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Sukirno Dwi Susilo mengatakan bahwa nota kesepahaman tentang pertukaran data Inaportnet Ditjen Hubla dan Manifes DJBC sudah diteken.
"Sedang dibangun integrasinya dan sudah diuji coba. Bulan ini pertukaran datanya sudah running," katanya dalam diskusi bertema Peluang dan Tantangan Digitalisasi Logistik, Selasa (5/3/2019).
Sukirno tidak menyebutkan peta jalan integrasi digitalisasi logistik. Namun, menurut dia, Inaportnet pada tahap berikutnya akan bersinergi dengan sistem yang dipunyai kementerian/lembaga lain, seperti Tradenet Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Ke depan, sambung dia, integrasi bahkan harus dilakukan dengan sistem digital hinterland, tidak hanya di pelabuhan.
"Kami terus berupaya mengintegrasikan semua sistem berbasis IT yang dimiliki oleh masing-masing sektor ke dalam satu aplikasi untuk percepatan layanan," katanya.
Saat ini, Kemenhub mengembangkan Inaportnet versi 2.0 yang dilengkapi dengan fitur delivery order online (DO Online) di 16 pelabuhan. Pada tahun ini, kementerian mempersiapkan penerapan Inaportnet di 16 pelabuhan lain, terdiri atas dua pelabuhan kelas I, 11 pelabuhan kelas II, dua pelabuhan Kelas III dan satu pelabuhan Kelas IV. Pengembangan akan terus dilakukan hingga ke seluruh pelabuhan.
Inaportnet adalah portal elektronis yang memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan antara instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik, seperti shipping lines, freight forwarder, container freight station, custom brokerage (PPJK), importir dan eksportir, depo kontainer, warehouse, dan inland transportation (truk, kereta api, tongkang).
"Digitalisasi bisa mendorong percepatan layanan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas di pelabuhan, bongkar muat kapal, maupun transparansi bagi para pemilik barang." (Logistics /bisnis.com/hd)

PT ASDP Siapkan 2 Unit Kapal Untuk Layani Trayek Tol Laut 2019
JAKARTA (LOGISTIK) : Dua unit kapal yang dibangun pemerintah segera dioperasikan oleh PT ASDP Indonesian Ferry (Persero) untuk melayani dua trayek Tol Laut tahun ini.
KM Kendhaga Nusantara 2 telah dilepas pada Jumat (1/3/2019), dari galangan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar menuju Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatra Barat.
Kapal akan tiba 5 hari kemudian dan akan langsung diserahkan kepada ASDP untuk melayani rute Teluk Bayur-Sinabang-Gunung Sitoli-Mentawai (Sikakap)-Teluk Bayur (T-2).
Sehari kemudian, KM Kendhaga Nusantara 6 diserahterimakan kepada ASDP di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar untuk melayani rute Makassar-Polewali-Belang-Belang-Sangatta-Nunukan/Sebatik-Makassar (T-4).
"Kapal ini akan dioperasikan di bawah mekanisme kewajiban pelayanan publik yang subsidinya dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko, Minggu (3/3/2019).
ASDP pada tahun ini mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan dua trayek. Menurut Wisnu, selain sebagai operator trayek tol laut, ASDP dapat memberi usulan titik-titik konektivitas lain yang dapat dimasuki kapal atau pula minikontainer.
Pemerintah sedang berupaya agar Tol Laut tidak hanya dapat menjangkau port to port, tetapi juga wilayah lebih dalam lagi (end to end) dengan melibatkan moda lain, seperti moda darat, penyeberangan, dan udara, terutama daerah tidak memiliki akses jalan memadai.
Pemerintah juga akan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes) agar bisa membeli barang-barang yang didatangkan dari pelabuhan pangkal untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
"Kami mempersilakan BUMDes untuk menjual barang dengan selisih harga, tapi tidak boleh memberatkan masyarakat," kata Wisnu.
Selain menyuntikkan subsidi pengoperasian kapal, pemerintah selama ini menyubsidi penuh pembangunan kapal. Sejak 2015, Kemenhub telah membangun 100 unit kapal pendukung tol laut, yang terdiri atas 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 20 unit kapal rede, dan 5 kapal ternak. Di luar itu, pemerintah juga membangun kapal-kapal pelayaran rakyat.
Wisnu berharap, suatu saat Indonesia bisa membuat kapal kargo berukuran di atas 50.0000 DWT untuk mengangkut muatan ekspor impor Indonesia. Mesin induk boleh diimpor dari negara lain, tetapi sebagian besar komponen diharapkan buatan lokal.
“Kami berharap ke depan galangan kapal tidak hanya tumbuh di wilayah tengah dan barat, tetapi juga di wilayah timur karena sekitar 60% kapal perintis beroperasi di sana."

Pengamat : Pengurangan 50% Tarif Tol Laut Dinilai Masih Kurang
Intervensi melalui pengurangan tarif muatan balik hingga 50% dari tarif tol laut dipandang tidak cukup. Kementerian lain harus terlibat dalam sinergi untuk membangkitkan kargo dari timur.
Pakar kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning berpendapat, diskon tarif muatan balik dalam jangka pendek mungkin membantu menstimulasi harga jual komoditas asal lokasi muat balik (back haul) di pelabuhan bongkar di Jawa.
Namun, upaya itu meninggalkan tanda tanya penting apakah berkelanjutan atau tidak. Menurut Saut, usaha efisiensi ongkos angkutan laut (freight cost) perlu dibarengi dengan usaha lain demi meningkatkan kebangkitan kargo dari berbagai wilayah asal Indonesia timur.
"Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenristekdikti, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan serta Kementerian BUMN, saya kira perlu diajak memperkuat usaha penguatan bangkitan kargo balik dari lokasi back haul itu," ujarnya, Minggu (3/3/2019).
Kementerian-kementerian itu, lanjut Saut, perlu berbagi peran sekaligus bersinergi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, dukungan logistik, dan aksesibiltas pasar.
Dia berpendapat bahwa sinergi itu bisa dimulai dari fasilitas digitalisasi logistik yang mulai digagas oleh beberapa kementerian. (Logistik/bisnis.com/hd)

Pemerintah Sedang Gagas Holding BUMN Sector Kepelabuhan IPC Layak Jadi Lead Perusahaan Holding
Regulasi turunannya juga harus disiapkan secara jelas, seperti keuangan, manajemen, dan lainnya yang tidak berbenturan dengan mekanisme yang sudah ada. Meskipun holding terbentuk, keunggulan di setiap pelabuhan harus terus dipelihara," kata pengamat maritim Son Diamar, seperti dikutip dari Antara, Senin (4/3/2019).
Dia mengatakan bahwa rencana pembentukan Pelindo Incorporated juga tidak boleh mematikan keunggulan dan kreativitas masing-masing entitas yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.
Menurut Son Diamar, jika ingin membentuk holding untuk bisnis kepelabuhanan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan harus betul-betul memilih SDM yang kompeten di dalamnya.
"Bisa saja dari luar atau dalam, atau menunjuk entitas yang sudah ada. Tapi yang jelas manajemen dalam holding harus SDM yang punya kapabilitas dan visi kemaritiman yang jauh ke depan," katanya.
Jika dilihat dari sisi kinerja, baik operasional maupun keuangan, lanjut Son Diamar, Pelindo II (IPC) layak menjadi induk untuk Pelindo Incorporated. Selain dekat dengan pusat pemerintahan, Pelindo II menaungi Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. "Kinerja mereka juga cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, jelasnya.
Pada 2018, pendapatan usaha IPC meningkat 4,94% menjadi sebesar Rp11,45 triliun (unaudited) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,91 triliun. Pencapaian laba bersih meningkat 9,95% menjadi sebesar Rp2,43 triliun (unaudited) dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp2,21 triliun.
Menurut Son Diamar, secara umum kinerja semua Pelindo atau IPC mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dia menambahkan, untuk mengembangkan kreativitas, pemerintah perlu merumuskan strategi bisnis masing-masing unitnya.
Setiap unit harus fokus, dan tidak merambah bisnis lain di luar core-nya karena selain akan merusak bisnis swasta, hal itu juga akan menjadi sumber korupsi.
Sebagai contoh, ada di salah satu Pelindo yang melebarkan sayap bisnisnya ke perkebunan dengan alasan hasil perkebunan akan memenuhi pengiriman di pelabuhan. "Ini tidak benar. Bisnis Pelindo hanya bergerak di kepelabuhanan dan atau ke kawasan industri. Bukan bisnis industrinya," papar Son Diamar.
Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya mengatakan, prinsip pembentukan holding Pelindo Incorporated adalah collective value creation dan sinergi dari IPC, Pelindo I, III, dan IV. Penggabungan ini, kata dia, diharapkan bisa membuat lingkup bisnis anak usaha lebih besar lagi.
Kita sekarang hidup di abad global. Persaingan di era ini jelas semakin sengit. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kapasitasnya untuk mengelola dan menyinergikan sumber daya pemerintah yang tersebar, katanya. (Logistics/ bisnis.com/antara/hd)

JICT Pastikan Jadwal Kapal Kargo Yang Singgah Di Dermaganya Bertambah
AKARTA (LOGISTIK) : PT Jakarta International Container Terminal (JICT) kembali menerima kedatangan kapal yang memberikan layanan pengangkutan kargo peti kemas intra Asia.
Terminal kontainer terbesar di Indonesia itu hari ini menerima kedatangan kapal Pacific Monaco yang berbobot mati 8.772 ton dan panjang 130 meter. Kapal yang menjadi bagian rangkaian Butterly Service atau TF1 itu siap melayani rute Jakarta-Tanjung Pelepas (Malaysia)-Singapura-Laem Chabang International Terminal (Chonburi, Thailand), dan Sahathai Terminal (Bangkok, Thailand).
Berdasarkan jadwal yang disepakati, layanan tersebut akan sandar di terminal JICT satu kali setiap pekan (weekly service). Dengan demikian, jumlah layanan kapal di JICT menjadi 17 dengan total sandar dan bongkar muat sebanyak 150 kapal setiap bulan.
Sebagai tahap awal, Pacific Monaco akan melakukan kegiatan bongkar muat 700 TEUs di Terminal 1 JICT.
Wakil Presiden Direktur JICT Riza Erivan menyatakan pembukaan layanan baru ini menunjukkan JICT masih merupakan terminal pilihan pelanggan di Indonesia.
Dia menuturkan JICT pada 2014 pernah memecah rekor nasional dengan pelayanan tercepat dan terbaik dengan kecepatan bongkar muat 192 gerakan per jam (mph) saat melayani kapal MV Northern Genius di Terminal 1 JICT.
"Tekad kami saat ini bukan hanya meraih kepercayaan pelanggan, tapi juga memenuhi bahkan melampau ekspektasi mereka," katanya, Jumat (1/3/2019).
Seiring dengan tekad itu, JICT berkomitmen mengembangkan fasilitas yang dimiliki. JICT telah memperbaiki terminal dan investasi infrastruktur, peralatan, dan teknologi terkini.
Menurut Riza, kedalaman sisi dermaga JICT 12 hingga 16 meter di bawah permukaan air (LWS). Hampir seluruh crane telah menggunakan teknologi listrik yang ramah lingkungan, aplikasi mobile untuk kemudahan pembayaran kegiatan terminal peti kemas, dan rencana e-commerce yang akan menjadi usaha rintisan (start up) dalam rantai logistik Indonesia.
“Pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengukuhkan JICT sebagai terminal dengan kualitas pelayanan internasional," katanya. (Logistics / bisnis.com/hd)