Logistics Journal Nomor : 205 / Februari  2019
 
Cover Logistik Februari 2019
 

Editorial - FINTECH (Financial Technology)
Bermunculan pola-pola usaha (bisnis) yang memanfaatkan teknologi informasi mulai dari pelayanan, pembayaran dan promosi semuanya memakai basis teknologi informasi. Hampir semuanya memanfaatkan media online dalam kegiatan usahanya. Mereka menggunakannya untuk meningkatkan pendapatan tanpa mengikuti pakem-pakem manajemen konvensional. Melainkan melalui media online yang tidak hanya terbatas pada suatu area tertentu tapi menembus batas-batas yang tidak lazim melalui lompatan-lompatan yang luar biasa yang tidak pernah terpikir sebelumnya.
Lebih tidak terbendung lagi hadirnya makhluk yang namanya Financial Technology (FINTECH) yang telah banyak melakukan terobosan di bidang keuangan yang tidak hanya sekedar alat pembayaran tapi lebih luas lagi dampaknya dalam perilaku manusia. FINTECH memang berbasiskan teknologi informasi yang tak terbendung atau bisa dibatasi oleh ruang dan waktu seperti selama ini. Keuangan dalam arti luas sudah lebih dari sekedar masalah pembayaran, tapi bagaimana uang itu disimpan tidak hanya dalam satu bentuk penyimpanan tapi sudah dalam beberapa bentuk penyimpanan yang semuanya lebih banyak dalam bentuk virtual.
Uang sebagai alat pembayaran sudah tidak perlu lagi nasabah datang ke bank dimana membuka rekening untuk urusan menyimpan, mengambil ataupun transfer untuk membayar. Menyimpan, menyetor, mengambil dan melakukan transaksi keseharian sudah bisa dilakukan melalui ATM. Lebih memenuhi kebutuhan pribadi bisa dilakukan transaksi melalui internet banking, perkembangan berikutnya menggunakan mobile banking yang bisa bertransaksi apa saja, dimana saja dan kapan saja.
Penggunaan kartu ATM dan kartu kredit sudah digeser oleh e-money sebagai alat transaksi yang dikeluarkan oleh pihak bank ataupun provider non bank yang lebih agresif dari bank sendiri. Seperti yang sekarang beredar di masyarakat luas adalah T-Cash, Ovo, Go-pay dan mungkin masih banyak lainnya yang akan bermunculan. Artinya peredaran uang cash sudah semakin banyak berkurang, karena banyak merchant menawarkan discount rata-rata 25% jika menggunakan kartu kredit, kartu-kartu dompet e-money atau e-wallet.
Jasa Forwarder akankah mengikuti arus besar dalam cara pembayaran transaksi seperti di atas. Ternyata tuntutan kemudahan dan kecepatan sudah masuk wilayah kinerja usaha jasa forwader sebagai suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh usaha apapun termasuk usaha forwarder. Kekhawatiran besarnya adalah kehadiran methoda pembayaran transaksi semacam di atas akan semakin efisien dan akan mengurangi peran kehadiran fisik manusia. Ada cerita menarik dari teman forwarder yang biasa urusan dengan Terminal Petikemas Surabaya sampai sore bahkan malam hari, “sekarang kalau sholat Maghrib di TPS sudah tidak seramai dulu, bisa sampai 5 shaf untuk sholat berjamaah, sekarang satu shaf saja kadang tidak penuh”.
Indikasi sederhana di atas menunjukkan suatu bentuk realita terkini, bahwa kehadiran para petugas dinas luar forwarder untuk berurusan dengan TPS sudah jauh berkurang. Karena transaksi yang dilakukan antara forwarder dengan TPS sudah banyak dilakukan melalui pelayanan online, termasuk semua pembayarannya juga dilakukan online. Kehadiran petugas forwarder sudah berkurang banyak. Kehadiran petugas secara fisik hanya dibutuhkan saat ada pemeriksaan fisik barang, selebihnya tidak diperlukan lagi.
Media yang menghantarkan kebutuhan manusia untuk transportasi jarak jauh sudah di sediakan melalui platform Traveloka, ticket.com dan masih lagi lainnya. Untuk memudahkan kerja entri data PIB dengan beberapa berkas yang dilampirkan sudah ada media yang dapat membantu kemudahan pembuatan PIB. Yang belum ada adalah media online yang melayani kebutuhan cargo (barang) untuk moda transportasi, dokumen, pembayaran, pergudangan dan semua yang terkait perlakuan terhadap kebutuhan cargo. Bukannya tidak ada, tapi bisa jadi sedang dibangun platform aplikasinya sambil melakukan penyempurnaan contennya.
Perusahaan forwarder yang menyediakan layanan aplikasi online, hanya beberapa perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan itupun tidak lebih dari jumlah jari kedua tangan kita. Realitas yang ada banyak perusahaan forwader yang kategorinya UMKM dengan modal dikisaran 300 juta - 1 miliar dengan karyawan sekitar 3-5 orang. Jika perusahaan forwarder tersebut tidak segera melakukan adaptasi layanan usahanya, maka akan digilas oleh pemilik platform aplikasi online. Maka diperlukan pemahaman dan kesamaan pandangan dalam melihat perkembangan yang akan semakin mendesak keberadaan forwarder dalam melakukan aktivitas usahanya, khusus dengan memakai basis online sistem.
Media online sudah memasuki hampir semua kegiatan kita sehari-hari, sedangkan kebutuhan untuk usaha forwarder melalui asosiasinya, yaitu ALFI dalam waktu dekat akan menuntaskan platform aplikasi untuk pelayanan cargo. Perusahaan anggota ALFI diharapkan memiliki kehendak yang sama dengan asosiasinya untuk bersama-sama mewujudkan platform aplikasi tersebut. Hanya dengan cara memberikan informasi yang menyeluruh (komprehensif) dari anggota yang memiliki visi yang sama untuk mendesign aplikasi online sesuai dengan kebutuhan layanan cargo yang dilakukan forwarder.
Bulan Maret, April dan Mei diharapkan seluruh kajian, analisa, dan pematangan seluruh yang terkait dengan pelayanan cargo melalui forwarder dapat dituntaskan. Harapannya Juni sudah dapat dilaunching bersama. Hanya kebersamaan yang bisa membantu persoalan kita sendiri. (guslim-feb'19)


 


Pemerintah Siapkan Grand Design Sistem Logistik Nasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian duduk bersama pelaku usaha di bidang logistik membahas tantangan dunia logistik sebagai landasan penyusunan Grand Design Sistem Logistik Nasional.
Nantinya, grand design ini tidak hanya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur fisik yang terintegrasi, tetapi akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi industri 4.0. dengan demikian kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan logistik menjadi tulang punggung untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia sehingga perlu untuk dibangun perencanaan jelas ke depan.
“Selama ini, pemerintah berusaha memperbaiki kondisi logistik dengan membangun infrastruktur untuk menghilangkan hambatan yang menjadi masalah ekonomi kita. Sistem logistik yang baik diperlukan untuk mengembangkan sektor industri agar menghasilkan efisiensi,” ungkapnya, Rabu (6/2/2019).
Dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku usaha membahas isu-isu penting terkait sistem logistik nasional yang diklasifikan berdasarkan waktu : Jangka pendek jangka pendekmenengah. dan jangka panjang.
Selain itu, beberapa isu lain yang dibahas diantaranya mengenai kepelabuhan laut, bandar udara jasa angkutan laut, dan Pusat Logistik Berikat (PLB), logistik pangan. sumber daya manusia (SDM), portal Indonesia National Single Window (INSW), dan logistik kebencanaan.
Menko Darmin menekankan bahwa upaya peningkatan efisiensi logistik merupakan bagian dari kebijakan peningkatan ekspor jangka pendek yang sedang dirumuskan pemerintah. Hal penting yang akan diatur untuk mendorong efisiensi logistik meliputi penerapan sistem Delivery Older Online, sistem lnaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif dan pembangunan otomotif center.
Dia meminta agar para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logistik pangan.
“Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini," tegasnya.

Darmin Beberkan Startegi Dongkrak Ekspor
Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk mendongkrak ekspor, baik jangka pendek maupun menengah.
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, salah satu upaya yang ditempuh dalam jangka pendek adalah perbaikan prosedural dan perizinan terkait ekspor.
"Ternyata ada masalah-masalah yang sifatnya bisa dibilang prosedural tapi lebih cenderung pada adanya perbedaan posisi antar kementerian. Misalnya, ada beberapa hal yang diwajibkan kepada eksportir yang sebenarnya di negara tujuan itu tidak diperlukan, seperti harus adanya laporan surveyor," terang Darmin, Rabu (24/1) malam.
Menurut Darmin selama ini, laporan surveyor itu ternyata dikenakan kepada banyak komoditas ekspor, walaupun si negara tujuan sebenarnya tidak pernah di minta.
"Lebih parah lagi kan ada bea cukai bikin, surveyor bikin, Sucofindo bikin, itu jadi dobel-dobel. Padahal kan di sana tidak diminta, ya buat apa? Kalau alasan pencatatan ya minta saja datanya, bisa link dengan bea cukai, datanya harian malahan," ujar Darmin.
Oleh sebab itu, saat ini pihaknya sedang melakukan penyisiran komoditas komoditas mana saja yang selama ini wajib laporan surveyor, yang bisa dihapuskan kewajibannya.
"Kalau diperlukan ya gak papa, tapi kalau tidak ya gak usah, jangan. Dan tadi ditemukan kesepakatan bahwa kalau tidak diminta negara tujuan, tidak diwajibkan," tegasnya.
Menurutnya aturan terbaru terkait hal itu diharapkan bisa dikeluarkan dalam sepekan ini. "Tinggal ubah Permendagnya itu selesai. Karena itu kan sebenarnya hanya di Permendag yang mewajibkan itu. Ubah saja Permendagnya," tegas Darmin.

PT Pelindo III Bakal Pasang Fasilitas Shore Power Connections di Tanjung Emas
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III akan memasang fasilitas sambungan listrik dari darat (shore power connection) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang guna memenuhi kebutuhan listrik pada kapal yang bersandar.
Sekretaris Perusahaan Pelindo III Faruq Hidayat mengatakan pada pemasangan fasilitas tahap pertama akan dilakukan di Terminal Dwimatama yang dioperasikan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
"Fasilitas yang disiapkan di Terminal Dwimatama akan memiliki daya sebesar 1 mega watt dengan 1 unitshore power connection," katanya dalam rilis, Rabu (6/2/2019).
Dia menjelaskan penggunaan shore power connection yang disediakan oleh PT Lamong Energi Indonesia (Legi) ini diyakini dapat menekan biaya operasional kapal sekitar 25-40% yang selama ini biaya operasional digunakan untuk bahan bakar minyak untuk mesin saat bersandar di dermaga.
“Selama ini kapal yang bersandar mesinnya mereka tetap menyala untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan shore power connection bisa efisien dan juga lebih ramah lingkungan karena emisi gas buang di pelabuhan juga berkurang,” imbuhnya.
Dia menambahkan selain pemasangan fasilitas listrik dengan PT Pupuk Indonesia Logistik, rencananya juga akan menyiapkan fasilitas listrik di Terminal Peti Kemas Semarang dan terminal lainnya di Tanjung Emas.
Adapun saat ini terminal Pelindo yang sudah terpasang shore power connection yakni BJTI Port, Terminal Teluk Lamong, dan Pelabuhan Benoa Bali. Pelaksana penyedia shore .
Direktur Utama PT Lamong Energi Indonesia (Legi) Purwanto Wahyu Widodo menambahkan, saat ini Legi sedang melakukan kajian untuk penyiapan di seluruh pelabuhan yang dikelola Pelindo III.
"Kami menghitung kebutuhan daya di masing-masing daerah karena kebutuhan listrik untuk kapal ini masih menggunakan dipenuhi oleh PLN,” kata Purwanto.
Purwanto menambahkan permintaan kebutuhan sambungan listrik melalui shore power connection saat ini lebih banyak diminta oleh pelayaran peti kemas domestik seperti Meratus, Tempuran Emas, dan SPIL.



Kesepakatan Roll on Roll off Rute Dumai - Malaka Dijadwalkan Tuntas Kuartal I/2019
JAKARTA (LOGISTICS) : Rencana implementasi roll on-roll off rute Dumai-Malaka akan diresmikan melalui nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia sembari kedua negara mempersiapkan infrastruktur dan regulasi.
Memorandum of understanding (MoU) tersebut dijadwalkan ditandatangani pada kuartal I/2019.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan walaupun telah terbentuk konektivitas angkutan darat antara Malaysia dan Thailand dalam mendukung perdagangan lintas batas, pelayanan bea cukai dan perizinan masih menemukam kendala, khususnya di perbatasan Malaysia utara dan Thailand selatan.
“Hambatan yang sama juga mungkin saja terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam implementasi Dumai-Malaka, misalnya dalam hal birokrasi lintas batas yang rumit, SOP Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang belum jelas, dan belum adanya peraturan yang mengatur tentang transportasi darat di wilayah The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang belum terharmonisasi dan belum berstandar,” jelasnya melalui siaran pers pada Jumat (8/2/2019).
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pengaturan yang praktis dan mudah dimengerti dalam penggunaan jalur Dumai-Malaka, misalnya pengaturan tentang CIQS, ketentuan dan aturan tentang kendaraan truk, kendaraan pribadi, serta kendaraan komersial (bus pariwisata) untuk penumpang dan barang bawaannya atau kargo.
Dari segi kesiapan kapal, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menyiapkan dua unit kapal feri yang disesuaikan dengan spesifikasi Terminal A Pelindo I, yakni KMP Jatra I dan KMP Jatra II.
Meskipun demikian, terdapat beberapa pilihan dermaga terminal penumpang yang akan digunakan yakni dermaga A yang dikelola oleh PT Pelabuhanj Indonesia (Pelindo) I cabang Dumai atau menggunakan Terminal Bandar Sri Junjungan yang dikelola Pemkot Dumai, yang hasilnya akan ditentukan melalui assessment terhadap kemampuan fasilitas dermaga dan terminal.
“Begitu pun dengan kesepakatan digunakannya SOP CIQS yang akan diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia di masing-masing pelabuhan. Pemerintah telah meminta agar setiap kementerian/lembaga di Indonesia menyampaikan SOP masing-masing,” tambah Wisnu.
Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) yang dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-1 di Davao City, Filipina pada 26 Maret 1994.
Kerja sama itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA, di mana para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.
“Beberapa kerja sama angkutan laut antara Indonesia dengan negara BIMP-EAGA antara lain pelayaran Ro-ro rute Dumai-Tanjung Bruas, rencana pengoperasian pelayaran rute Kudat-Pahlawan, pelayaran Bitung-Davao/General Santos," kata Wisnu.

Spesifikasi Kendaraan Yang Melintas Dalam MOU Rol On Rol Off Dumai-Malaka Belum Tuntas
Disisi lain, Spesifikasi teknis kendaraan yang dapat melintasi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia masih dibicarakan oleh kedua negara yang ingin mengoperasikan kapal penyeberangan roll on-roll off Dumai-Malaka itu.
Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Lusi Andayani menjelaskan roll on-roll off (ro-ro) yang dioperasikan nantinya mengangkut penumpang dan kendaraan, termasuk truk.
"Jadi, kendaraan Malaysia harus diterima di sini, kendaraan di sini harus bisa masuk di sana. Itu yang sedang didiskusikan antara [Ditjen] Perhubungan Darat Indonesia dan Perhubungan Darat Malaysia," jelasnya, Minggu (27/1/2019).
Begitu sampai di pelabuhan tujuan, truk-truk pengangkut barang tidak melakukan bongkar di pelabuhan, tetapi melanjutkan perjalanan menuju pabrik. Sampai di sini, otoritas kepabeanan Indonesia dan Malaysia juga belum klop menyangkut mekanisme pemeriksaan barang.
Di sisi perhubungan laut, kedua negara belum final menentukan dermaga. Di Dumai sendiri, terdapat dua terminal penumpang yang menjadi opsi, yakni terminal yang dikelola Pelindo I Cabang Dumai dan terminal Bandar Sri Junjung yang dikelola Pemkot Dumai. Pemilihan dermaga berikut fasilitasnya bakal menentukan pula ukuran armada.
"Kami masih tahap mengevaluasi dermaga di Dumai yang mana yang nanti digunakan, baru nanti didiskusikan dengan Malaysia," tutur Lusi.
Seluruh masalah yang belum tuntas itu akan dievaluasi Kementerian Perhubungan hingga akhir bulan ini. Kemenhub akan mengundang Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk membahas komoditas yang dapat diperdagangkan antarkedua wilayah.
Kementerian Pariwisata juga akan diajak berdiskusi tentang potensi pariwisata yang dapat dikembangkan melalui ro-ro Dumai-Malaka. (Logistics/Bisnis.com/hd)



PT Pelindo II Terapkan Ssystem Auto Gate Terintegrasi Dengan Layanan Bea Cukai di IKT
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menerapkan sistem pintu otomatis tempat penimbunan sementara atau auto gate system yang terintegrasi dengan pelayanan bea dan cukai di terminal kendaraan milik PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) untuk mempermudah ekspor kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (CBU).
Penerapan auto gate system oleh IKT menjawab kebutuhan eksportir kendaraan akan kebutuhan relaksasi ketentuan pengajuan dan perubahan pemberitahuan ekspor barang (PEB) sebelum masuk ke kawasan pabean berdasarkan proses bisnis perdagangan kendaraan yang memerlukan proses pengelompokan ekspor yang sangat kompleks.
“Penerapan auto gate system ini merupakan bagian dari digitalisasi teknologi menuju era baru pelabuhan yang mampu mempersingkat waktu pelayanan dan biaya operasional pelabuhan di Indonesia. Dalam jangka panjang, sistem ini akan mendorong peningkatan ekspor mobil Indonesia” kata Direktur Operasi IPC Prasetyadi dalam siaran pers, Senin (12/2/2019).
Dengan penerapan sistem pintu otomatis tempat penimbunan sementara, eksportir kendaraan dapat langsung mengirimkan kendaraan ke tempat penimbunan sementara (TPS) di area pelabuhan melalui sistem pintu otomatis TPS setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat Bea dan Cukai yang a.l. meliputi nota pelayanan ekspor (NPE), persetujuan konsolidasi barang ekspor (PKBE), persetujuan pemasukan barang asal dalam daerah pabean yang dikirim ke tempat lain dalam daerah pabean melewati tempat di luar daerah pabean, atau persetujuan pemasukan lainnya.
Sebelumnya eksportir dan importir kendaraan melakukan penumpukan kendaraan hasil produksi di luar area pelabuhan sebelum proses bea dan cukai untuk menunggu NPE sebagai syarat administrasi ekspor Bea Cukai. Aplikasi auto gate system mengakomodasi kebutuhan perusahaan untuk dapat menggeser lokasi penumpukan barang ekspor ke dalam kawasan pelabuhan. Kemudahan pelayanan ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) di bawah naungan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.
“IPC bersama dengan DJBC mencari cara-cara baru untuk meningkatan kualitas layanan dan efisiensi kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Auto gate system tidak hanya memberikan kemudahan importir dan eksportir kendaraan, tetapi juga mengurangi biaya logistik secara langsung dengan memangkas proses ekspor dan impor barang sehingga mendukung peningkatan daya saing produk-produk ekspor nasional,” tutur Prasetyadi.
IKT (IPCC) merupakan anak usaha IPC yang mengelola terminal kendaraan terbesar ke-3 di Asia Tenggara. Berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok, IKT memiliki luas lahan penampungan 34 hektar dengan kapasitas penuh 780.000 unit kendaraan.

PT Pelindo II Akan Tarik Kargo Internasional di Sumatra Via Tanjung Priok
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC akan menarik kargo internasional di Sumatra untuk alih muatan alias transshipment di Pelabuhan Tanjung Priok mengingat sebagian besar ekspor dari wilayah itu selama ini transit di Singapura.
Direktur Operasi dan Sistem Informasi Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Prasetyadi mengatakan realisasi mimpi Tanjung Priok sebagai transshipment port akan dimulai dari pelabuhan-pelabuhan di wilayah kerja Pelindo II, seperti Panjang (Lampung), Palembang, Jambi, dan Pontianak.
Dia menyebutkan, 80% kargo internasional dari Pelabuhan Panjang, Lampung, mampir ke Singapura. Alih muatan di Negeri Singa juga dilakukan oleh 60% barang ekspor dari Pelabuhan Jambi.
"Itu yang kami coba mulai komunikasi dengan teman-teman di tempat kami sendiri, di Pelindo II dulu. Jadi, barang-barang ekspor itu kami arahkan untuk masuk ke Priok dulu," katanya, Senin (21/1/2019).
Pelindo II memperkirakan sekitar 7 juta TEUs barang ekspor Indonesia selama ini ditransitkan di Singapura. Menurut Prasetyadi, jika 3 juta TEUs saja dapat ditarik ke Priok, maka produksi bongkar muat peti kemas Pelindo II bisa menjadi 10 juta TEUs setelah mencapai 7,4 juta TEUs pada 2018.
Mengenai insentif, Pelindo II tengah merumuskan tarif bundling biaya jasa kapal dan penanganan kontainer (container handling charge/CHC) di pelabuhan asal dan pelabuhan transshipment yang akan lebih murah dari tarif di Singapura.
Prasetyadi meyakini tarif bundling akan menarik mengingat saat ini saja, tarif untuk kapal rute langsung Tanjung Priok-Los Angeles (LA) rata-rata lebih murah US$500 ketimbang direct call dari Tanjung Pelepas (Malaysia) dan Korea Selatan.
Dari sisi lama perjalanan, direct call dari Tanjung Priok ke LA lebih singkat, yakni hanya 24 hari, dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 32 hari dan Korea Selatan 37 hari.
“Jadi, kami akan membuat regulasi tarif bundling kalau barang itu dari Palembang ke Priok --bukan ke Singapura-- termasuk pola custom-nya, bea cukainya. Jadi, mereka cukup ngurus di tempat sana, nanti masuk ke kami cuma pindah kapal saja. Itu yang akan kami permudah," tuturnya.

PT Pelindo II Cabang Palembang Raih Penghargaan Indonesia 50 Best Companies Award 2019
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Cabang Palembang meraih penghargaan untuk kategori The Best Indonesia Port Company in Service Excellent of the Year pada ajang Indonesia 50 Best Companies Award 2019.
Pelindo Cabang Palembang dinilai penyelenggara, Indonesia Achievement Center, atas keberhasilannya dalam melakukan pembenahan dan penataan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengguna jasa dan mitra kerja perseroan.
General Manager IPC Palembang, Agus Edi Santoso, mengatakan telah melakukan beberapa pembenahan dan penataan di Pelabuhan Bom Baru Palembang sepanjang tahun lalu.
“Kami menerapkan konsep menuju digital port dengan berbasis IT yang telah diaplikasikan di terminal peti kemas Palembang,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (14/1/2019).
Adapun sistem tersebut, antara lain auto gate, auto tally dan tempat penimbunan sementara (TPS) online.
Agus menambahkan pihaknya juga telah memperbaiki gudang, penguatan dermaga, re-layout terminal multipurpose serta menata terminal penumpang dengan bekerjasama dengan pihak operator kapal dalam menyediakan sistem ticketing online.
“Tujuannya untuk memudahkan pengguna jasa dalam memperoleh tiket dan meminimalisir praktik pencaloan tiket,” katanya.
Sementara itu, Asisten DGM Rendal dan Kepanduan IPC Palembang Risdianto Wibowo mengatakan penghargaan yang diterima pihaknya tidak terlepas dari kerja keras unsur IPC Palembang.
Dia memaparkan proses dan metodologi penilaian dalam penghargaan tersebut mengacu pada kriteria, seperti quality, performance, responsibility, transparency dan attractiveness. (Logistics/bisnis.com/hd)



Pelni Terapkan Kebijakan Begasi Berbayar Sejak 2016
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menyatakan ketentuan bagasi berbayar pada kapal penumpang sudah diterapkan perseroan sejak 2016.
Direktur Angkutan Penumpang dan Perintis PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) O.M. Sodikin mengatakan sejak tahun itu, perseroan menggratiskan bagasi hingga 50 kg untuk semua rute pelayaran. Kelebihan muatan akan dikenai biaya.
"Sampai saat ini tidak ada perubahan masalah bagasi penumpang," katanya saat dihubungi, Senin (12/2/2019).
Sebelumnya, akun Instagram @info_balikpapan pada membagi informasi tentang rencana penerapan bagasi berbayar pada kapal penumpang Pelni.
Akun itu juga mengutip pernyataan Pemimpin PT Pelni Cabang Balikpapan Yohanes Banne yang menyebutkan, "Satu bulan waktu yang kami gunakan untuk sosialisasi. Harapannya, mudik Lebaran mendatang, penerapan label muatan mulai berjalan dan lancar. Pasti ada resistensi dari masyarakat. Makanya, sosialisasi akan kami maksimalkan."
Postingan itu mendapat beragam komentar, baik yang bernada keberatan maupun memaklumi. Akun @chintyaekaaa berkomentar, "Gak semua org mampu naik pesawat, jd milih naik kapal. Pesawat kemaren sdh diksh naik harganya trs dikenakan bagasi berbayar masyarakat memilih utk beralih ke kapal. Skrg kalo kapal jg spt itu, kaya gmna nasibnya org yg merantau dan pengen ketemu sanak saudara tp biaya gk memadai utk menggunakan pesawat. Boleh lah utk ambil kebijakan. Tapi gk semua rakyatmu ini ekonominya menengah keatas."
Sementara itu, akun @mrsdea.s berpendapat, "Klo pesawat bayar bagasi kita gak capek2 ngangkat barang sdh tinggal duduk manis, lha kalo kapal bagasi bayar kira2 kita tinggal duduk manis juga ga ya?? Apa masih sama ngangkat2 barang sendiri sampai ke atas kapal trs ngantri berdiri demi masuk kapal sampai rebutan tempat diatas kapal?"
Adapun akun @bligedeka berkomentar, "Sosialisasinya harus pak/ibu. Agar semua paham seberapa banyak yg gratis dan yg bayar itu bagaimana mekanismenya. Abis itu harus peningkatan layanan agar tidak ada lagi kejadian kapal tenggelam karena overload. Memang sih berat buat masyarakat untuk menerima tapi kami juga sadar bagaimanapun keselamatan nyawa kami jauuuuuh lebih berharga daripada hanya sekedar membawa oleh oleh berlebih. Bukankah itu tujuan utama transportasi 'membawa penumpang selamat sampai tujuan'. Maaf kalo salah penyampaian."

Kemenhub Serahkan 2 Unit Kapal, KM Sabuk Nusantara 92 dan KM Kendhaga Nusantara 3 untuk Tol Laut
Kementerian Perhubungan menyerahkan dua kapal Tol Laut, yakni Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 92 dan KM Kendhaga Nusantara 3, kepada dua operator pelayaran PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Djakarta Lloyd.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan penyerahan kedua kapal merupakan wujud komitmen terhadap program Tol Laut pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan konektivitas nasional dan membuka jalur logistik ke seluruh Indonesia sehingga dapat menekan disparitas harga.
Menurutnya, KM Sabuk Nusantara 92 dan KM Kendhaga Nusantara 3 merupakan bagian dari program pembangunan 100 kapal Tol Laut oleh Kemenhub.
Pembuatan dan pengoperasian kapal-kapal pendukung Tol Laut itu bertujuan melayani masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan, serta meningkatkan konektivitas antarpulau di seluruh wilayah Indonesia.
"Seratus kapal berjenis kapal perintis, kontainer, ternak, dan rede itu ditargetkan selesai dan dioperasikan tahun ini," kata Wisnu, Senin (4/2/2019).
KM Sabuk Nusantara 92 memiliki panjang seluruh (LOA) 62,8 meter dan panjang antara garis tegak (LBP) 57,36 m. Kapal perintis itu akan dioperasikan oleh Pelni dengan pelabuhan pangkal Surabaya pada rute 16, yakni Surabaya -Masalembo-Keramaian- Masalembo-Kalianget-Sapudi- Kangean-Pagerungan Besar-Sapeken-Tanjung Wangi-Sapeken-Pagerungan Besar-Kangean-Sapudi- Kalianget-Masalembo-Keramaian- Masalembo-Surabaya.
Adapun, kapal Tol Laut KM Kendhaga Nusantara 3 memiliki panjang seluruh 74,3 meter dengan kapasitas angkut kontainer 100 TEUs, termasuk 7 unit reefer containeryang dioperatori oleh PT Djakarta Lloyd dengan trayek Surabaya-Makassar- Kendari-Surabaya (H-4).

PT Pelni Mengganti 46 Kapal Perintis Dengan Kapal Baru, KM Sabuk Nusantara 92
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mulai mengganti 46 kapal perintis untuk program tol laut dengan kapal baru bernama Sabuk Nusantara 92.
Direktur Utama Pelni, Insan Purwarisya L. Tobing mengatakan kapal Sabuk Nusantara 92 ini merupakan kapal pengganti dari kapal yang sudah dioperasikan.
"Penggantian kapal baru akan dilakukan secara bertahap lalu kapal yang lama akan ditarik," katanya ditemui seusai Seminar Nasional Tol Laut, Senin (4/2/2019).
Dia mengatakan kapal baru Sabuk Nusantara 92 ini nantinya akan melayari kawasan Surabaya, Bawean dan sekitarnya serta jalur-jalur perintis. Selain itu, lanjutnya, kapal perintis ini juga akan digunakan sebagai kapal feeder untuk kapal-kapal barang.
"Jadi kalau masyarakat punya barang nanti dikirim dengan kapal perintis lalu barang dikumpulkan di Surabaya dan dijadikan satu untuk dikirim ke Indonesia timur. Sampai di timur kita hubungkan dengan pelayaran rakyat," ujarnya.
Menurut Insan, dengan kapal yang relatif baru ini nantinya akan membantu masyarakat yang butuh transportasi karena kapalnya didesain untuk bisa menampung penumpang dan barang.
Insan mengungkapkan, hingga saat ini tingkat loadfactor kapal dari program tol laut telah mencapai lebih dari 70%.
"Ini terjadi karena Pelni berusaha bekerja sama dengan pemda setempat untuk mengkoordinir barang atau komoditas daerah yang bisa dikirim ke wilayah lain.
Adapun saat ini Pelni memiliki total armada kapal besar sebanyak 26 unit, kapal perintis 46 unit, kapal barang 8 unit, kapal ternak 1 unit dan kapal Rede sebanyak 10 unit. (Logistics/bisnis.com/hd)



Kemenhub Fasilitasi Pengukuran Kapal Nelayan secara Gratis
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub akan memfasilitasi pengukuran kapal secara gratis untuk mendapatkan surat laut ataupun Pas.
“Kita akan lakukan pengukuran kapal secara gratis, agar kapal-kapal mendapatkan dokumen yang sah untuk berlayar,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, Sabtu (9/2/2019).
Sampai dengan saat ini, kata dia, pengukuran kapal secara gratis masih terus dilakukan di sejumlah daerah. Provinsi Jawa Timur, terdapat sebanyak 1.436 kapal yang sudah di data dan diusulkan untuk dilakukan pengukuran.
Kapal-kapal tersebut di antaranya berasal dari daerah Medokan Ayu Rungkut, Gununganyar Tambak, Krembangan, Wonorejo, Asemrowo, Sukolilo, Wonorejo, dan lainnya.
Per tanggal 8 Februari 2019, menurutnya, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sudah menerbitkan Pas Kecil untuk 145 kapal dan Surat Tukang Kapal untuk 364 kapal yang berada di provinsi Jawa Timur.
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2018 pasal 163 yang menyatakan bahwa Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia harus dimiliki oleh setiap kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut.
Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia dapat berbentuk Surat Laut (untuk kapal berukuran 175 Gross Tonage), Pas Besar (untuk kapal berukuran 7 Gross Tonage–175 Gross Tonage), serta Pas Kecil (untuk kapal berukuran kurang dari 7 Gross Tonage).
Dokumen ini selain berfungsi sebagai dokumen kepemilikan kapal serta Surat Tanda Kebangsaan Kapal, dapat berfungsi juga untuk mendapatkan asuransi perjalanan pelayaran serta jaminan kredit usaha.
“Surat laut, pas besar maupun pas kecil ini berfungsi sebagai dokumen kepemilikan kapal serta surat tanda kebangsaan kapal yang sah. Selain itu juga, apabila pemilik kapal memiliki dokumen ini akan mendapatkan asuransi perjalanan pelayaran dan bisa juga digunakan sebagai jaminan kredit usaha,” kata Hengki.
Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan Pas Kecil secara gratis adalah dengan melengkapi dokumen persyaratan yaitu surat permohonan pengukuran kapal, surat tukang kapal (Pacak) yang disahkan oleh kelurahan, surat rekomendasi kapal, serta fotokopi KTP pemilik kapal.
"Untuk mendapatkan surat Pacak, permohonannya akan diajukan oleh Dinas Perhubungan wilayah setempat kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak," katanya.
Setelah permohonan diajukan, akan dilakukan pengukuran dan pendataan tahun pembuatan kapal yang difasilitasi oleh Asosiasi Industri Boat Yard Indonesia (Aibindo), kemudian pemilik kapal akan mendapatkan surat Pacak dan diharuskan melakukan pengesahan surat ke Kelurahan setempat.
“Tahap terakhir, akan dilakukan pengukuran kapal dan penerbitan pas kecil oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak." (Logistics/ Bisnis.com/hd)



Harga Tiket Pesawat Mahal Mulai ada Pengusaha Biro Travel Gulung Tikar
PADANG (LOGISTICS) : Kenaikan harga tiket pesawat sejak akhir tahun lalu, berdampak serius terhadap industri pariwisata di daerah, terutama pengusaha yang bergerak di bidang jasa perjalanan Bahkan, sudah ada pengusaha biro perjalanan yang gulung tikar.
Ian Hanafiah, Ketua Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies (Asita) Sumatra Barat menyebut sudah ada anggota organisasi tersebut yang gulung tikar, karena masifnya dampak kenaikan harga tiket pesawat tersebut.
"Beberapa anggota Asita sudah ada yang gulung tikar. Beberapa lainnya menghentikan operasional kantor dan pindah ke rumah," kata Ian, Selasa (12/2/2019).
Pemilik Ero Tour itu belum bisa merinci berapa banyak pelaku usaha tour and travel anggota Asita Sumbar yang sudah gulung tikar. Namun, dampak kebijakan itu dinilai mempengaruhi perkembangan industri biro perjalanan dan sektor pariwisata secara umum.
Menurut Ian, tingginya harga tiket pesawat sejak akhir tahun lalu telah menyebabkan rontoknya industri pariwisata Sumbar. Berbagai lini bisnis yang bergerak dan menjadi penopang sektor pariwisata merasakan efek negatif dari tingginya harga tiket pesawat dan termasuk kebijakan bagasi berbayar yang diberlakukan maskapai.
"Pengusaha travel, hotel, kuliner, semuanya kena. Ini [harga tiket tinggi] dampaknya luar biasa besar," ujar Ian.
Ian meyakini jika tidak segera diantisipasi, akan semakin banyak usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata yang akan kolaps. Makanya, kata dia, sebagai upaya terakhir, DPD Asita seluruh Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara pada 28 Februari mendatang.
"Berbagai upaya sudah dilakukan Asita baik di pusat maupun di daerah, tetapi belum ada hasil maksimal. Mungkin demontrasi lagi satu - satunya cara," kata Ian.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menyebutkan harga tiket yang mahal itu telah memukul pariwisata Sumbar, sehingga perlu ada terobosan dari pemerintah dan pihak terkait untuk menurunkan harga tiket.
"Saya sudah ketemu Menteri Perhubungan dan manajemen Garuda Indonesia meminta, serta berharap harga tiket dan avtur diturunkan, sehingga tiket pesawat juga turun," ujar Irwan.
Irwan meyakini jika kondisi seperti itu lamban direspon, maka akan berdampak negatif terhadap pengembangan pariwisata di daerah untuk jangka panjang. Apalagi, buat daerah seperti Sumbar yang baru merintis pariwisata sebagai sektor unggulan daerah.

Begasi Berbayar Dinilai Tidak Melanggar Aturan
Penerapan bagasi tercatat berbayar maskapai dinilai sudah sesuai aturan dan tidak ada maskapai yang melanggar.
Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan bagasi harus dilihat tidak hanya dari perspektif aturan dalam negeri, tetapi hingga internasional. Dalam resolusi International Air Transport Association (IATA) No. 302/2011 bahwa maskapai diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri kebijakan bagasi.
Dia menambahkan dalam Peraturan Menteri (Permenhub) No. 185/2015 ditegaskan maskapai berbiaya rendah (no frills) boleh menerapkan bagasi berbayar atau tanpa bagasi gratis. Adapun, untuk maskapai dengan kategori medium service dapat memberikan bagasi gratis hingga 15 kilogram dan full service maksimal 20 kilogram.
"Jadi penerapan bagasi berbayar oleh maskapai LCC jika dilihat dari aturan yang ada, baik internasional atau Indonesia tidak melanggar. Mereka berhak untuk itu," kata Alvin dalam siaran pers, Selasa (12/2/2019).
Di sisi lain maskapai tersebut juga telah melaporkan terkait rencana pemberlakukan bagasi berbayar dan juga telah melakukan sosialisasi.
Diakui pemberlakukan bagasi berbayar ini menimbulkan polemik dan sempat terjadi penolakan. Hal tersebut karena konsumen dalam negeri telah lama dimanjakan dengan pemberian bagasi cuma-cuma.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan untuk mengakhir polemik terkait pro kontra bagasi berbayar ini maskapai diharapkan lebih mengedepankan faktor proporsional dan mengencarkan sosialisasi terkait bagasi berbayar baik dari tarifnya ataupun acuan aturan yang berlaku.
"Tidak dipungkiri jika saat ini ada maskapai langsung mengenakan tarif yang cukup memberatkan ditambah lagi kurang sosialisasi, akhir terjadilah kegaduhan. Saya mempunyai keyakinan jika konsumen dikenakan tarif yang proporsional dan diberikan sosialisasi yang masif maka penumpang akan bisa menerima kok," kata Agus.
Pihaknya menyarankan agar Kementerian Perhubungan tidak terlalu jauh mengurusi masalah tersebut. Diharapkan dapat fokus terkait dengan masalah keselamatan penerbangan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengingatkan agar maskapai yang menerapkan bagasi berbayar dapat lebih maksimal melakukan sosialisasi terkait tarif yang akan dikenakan kepada para pengguna jasanya.
"Hal tersebut dapat menjadi informasi yang mengedukasi penumpang baik melalui media elektronik, media cetak maupun media sosial," ujar Polana.
Menurutnya sosialisasi bisa dilakukan dengan membuat infografis mengenai daftar harga tarif bagasi prepaid maupun excess baggage ticket (EBT) untuk semua rute yang dilayani. Juga terkait batasan bagasi prepaid yang dapat dibeli oleh penumpang.

Gubernur Sumbar Tuding Mahalnya Tiket Pesawat Jadi Pemicu Anjloknya Pariwisata Daerah
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menilai kenaikan tiket pesawat memicu anjloknya sektor pariwisata di daerah itu sehingga perlu kebijaksanaan dari pemangku kepentingan terkait untuk menurunkan kembali.
"Saya sudah ketemu Menteri Perhubungan dan pihak Garuda Indonesia menyampaikan serta berharap harga tiket pesawat serta avtur diturunkan sehingga harga tiket kembali normal," kata dia di Padang, Selasa pada pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah.
Menurut dia tidak hanya sektor pariwisata ada banyak sektor turunan yang ikut terdampak dengan kenaikan harga tiket pesawat.
"Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdampak, hotel-hotel akan sepi, rugi kita semua karena dampak ikutannya banyak," ujarnya.
Sebelumnya sejumlah pemilik usaha makanan dan minuman di Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatra Barat mulai merasakan imbas kenaikan harga tiket pesawat ditandai dengan sepinya jumlah pembeli.
Salah seorang pengelola Rumah Makan Padang di Bandara Minangkabau Risa mengaku sebelumnya dia bisa mengantongi omzet hingga Rp7 juta per hari namun sejak Januari bisa mengantongi Rp3 juta per hari saja sudah syukur.
Akibatnya, restoran Padang yang berada di area pintu keberangkatan penumpangan tersebut mulai mengurangi makanan yang disediakan mengantisipasi tidak terlalu banyak sisa.
"Kami khawatir juga kalau ini terus berlangsung bisa ditutup karena tidak seimbang pemasukan dengan sewa tempat," kata dia.
Tidak hanya rumah makan Padang, Suci karyawan gerai Soto di Bandara Minangkabau juga mengaku pengunjungnya berkurang hingga 30%. Jika satu hari bisa mencapai 100 orang yang makan, sekarang 70 orang sudah banyak, katanya.
Beranjak ke lantai tiga area keberangkatan salah satu lounge yang ada di sana juga mengalami imbas.
Menurut Ana pengelola lounge biasanya dalam sehari mereka bisa melayani 50 pax namun sekarang turun jadi 30 pax.
Kendati lounge tersebut kerap disinggahi kalangan berduit untuk bersantap sebelum berangkat sejak tiket pesawat naik ikut terimbas.
Demikian juga dengan gerai bakso yang ada di ruang tunggu keberangkatan juga terkena imbas dengan penurunan jumlah konsumen hingga 30% sehari. Semua pengelola usaha tersebut berharap harga tiket kembali normal sehingga penumpang jadi ramai. (Logistics/bisnis.com/hd)