Logistics Journal Nomor : 204 / Januari 2019
 
Cover Logistik Januari 2019
 

Editorial - SELAMAT TINGGAL US DOLLAR
Berita di medio bulan Desember 2018 adalah penggunaan local currency (mata uang lokal) untuk transaksi perdagangan di tiga negara di lingkungan ASEAN. Yaitu antara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Berita ini apakah menggembirakan ataukah masih ada pertanyaan lanjutan. Seperti, akankah kesepakatan G to G akan ditindaklanjuti oleh para pelaku usaha ? Apakah transaksi perdagangan di tiga negara tersebut selalu dilakukan direct (secara langsung)? Jika melalui pihak ketiga, akankah pihak ketiga mau menggunakan local currency yang di sepakati ?
Praktik yang terjadi selama ini kesepakatan G to G, baik berupa bi partit ataupun multi partit implementasi lapangannya cukup lambat. Karena perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian di tingkat regulasi teknis di masing-masing negara yang bersepakat. Proses penataan regulasi ini di masing-masing negara tidak bisa dilaksanakan secara serta merta karena harus melakukan penyesuaian dengan perakturan teknis yang terkait lainnya. Belum lagi ragam komoditi yang akan ditransaksi yang memakai local currency apakah untuk semua komiditi atau komoditi tertentu saja.
Bagi pelaku usaha kebijakan local currency ini bila dianggap menguntungkan, maka akan segera ditindaklanjuti. Jika masih dianggap akan lebih menguntungkan dari selisih currency yang dipakai selama ini, maka lebih baik akan tetap menggunakan mata uang yang selama ini dipersyaratkan dalam transaksi perdagangannya. Karena prinsip dasarnya dari pelaku usaha ada keuntungan itu sendiri, bukan persoalan mata uang yang dipakai dalam transaksi. Apalagi transaksi ini dilakukan antar negara atau dilakukan berdasarkan perdagangan internasional. Kesepahaman yang sudah dilakukan ditingkat negara dengan negara perlu disampaikan dengan tata kelola regulasi yang benar pula, sehingga pelaku usaha memahami regulasi dari hasil penterjemahan kesepakatan antar negara tersebut adalah akan mendatangkan keuntungan lebih dibanding dari transaksi modal terdahulu.
Kebijakan local currency memang harus dikomunikasikan secara intesif dan terukur. Artinya jangan dikomunikasikan sambil lalu saja, contohnya kebijakan semua pembayaran dalam negeri tidak boleh memakai mata uang asing harus menggunakan rupiah. Realitasnya apa ? Tidak jalan karena pemerintah sebagai regulator tidak bisa menyentuh secara langsung tindakan dan kegiatan transaksi bisnis itu sendiri. Tidak bisa dijalankan karena tidak punishment jika ada yang tidak menjalankan. Negara tidak hadir di dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha, atau negara tidak bisa menyentuh secara langsung kegiatan usaha yang berada di wilayahnya.
Jika negara berharap dengan kebijakan local currency ini akan melonggarkan tekanan US dollar terhadap rupiah dalam jangka pendek tidak akan dapat tercapai dengan instan namun dalam jangka panjang mungkin bisa saja terjadi. Yang ikut memberikan kontribusi melemahnya rupiah terhadap US Dollar banyak faktor tidak hanya terkait dengan tata kelola perdagangan internasional saja. Faktor defisit neraca perdagangan karena melemahnya kegitan ekspor dan faktor-faktor ikutan lainnya akan terus menekan rupiah kalau dari sisi regulasi pemerintah tidak dikelola dengan cermat dan hati-hati.
Pelaku usaha di awal tahun 2019 ini berharap peristiwa politik di April 2019 tidak mempengaruhi secara negatif terhadap kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Karena dinamika perekonomian nasional akan bergantung pada kegiatan 17 April 2019, di momen itulah pembuat regulasi (pemerintah dan DPR) dipilih oleh rakyat Indonesia. Setiap pilihan yang dipilih oleh masing-masing anggota masyarakat akan menentukan seluruh proses kehidupan bangsa dan negara lima tahun ke depan, termasuk kehidupan ekonomi.
Local currency adalah salah satu harapan untuk memperbaiki kondisi perkonomian domestik ada harapan yang lebih besar lagi yaitu pilihlah pemimpin dan para wakil rakyat yang memahami kebutuhan dan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan manfaat lebih baik dari kebijakan perkonomian yang akan diambil dan diterpkan nantinya. (guslim-januari'19)

 


 

 

Perlu Pembuktian Program Tol Laut Tahun ini
JAKARTA – (LOGISTICS) : Indonesia merupakan Negara maritime terbesar di dunia, sudah sejak awal pemimpin-pemimpin Indonesia telah menetapkan platform untuk konsepsi kelautan Indonesia termasuk pengembangan transportasi lautnya.
Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya.. bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos-jongos di kapal. Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”
Kalimat-kalimat itu adalah penggalan pidato Presiden Soekarno pada 1953. Dari orasi itu, tersimpan pesan sang proklamator kemerdekaan agar bangsa Indonesia mengelola dan mengusahakan sendiri lautnya.
Setelah 4 tahun berjalan, program Tol Laut dievaluasi. Hingga tahun ketiga pelaksanaan, semua pihak menyatakan implementasinya belum berhasil 100%. Indikatornya ada pada kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia yang belum sepenuhnya bisa ditekan.
Harga beras di Maluku Utara menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada 7 Januari 2019 rata-rata mencapai Rp13.150 per kilogram, jauh di atas harga rata-rata di Jawa Barat Rp11.300 per kilogram.
Memastikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diangkut kapal Tol Laut dibanderol murah sampai ke konsumen akhir, masih sukar dilakukan.
Rute kapal-kapal Tol Laut sepanjang 4 tahun terakhir masih didominasi trayek langsung (direct call) dari Jawa ke pelabuhan utama di luar Pulau Jawa. Dari hub port, barang masih dikapalkan lagi --jika tidak melalui jalur darat-- ke wilayah yang lebih terpencil.
Kegiatan bongkar (stevedoring), haulage, penumpukan kontainer, delivery ke hinterland, belum lagi buruh bongkar muat, menghasilkan total handling cost yang tinggi di daerah tujuan. Belum lagi jika sampai di pelabuhan tujuan, distribusi barang dari para pedagang yang tergabung dalam Rumah Kita dan Gerai Maritim ke pedagang selanjutnya tidak dikontrol. Kepada end user, pedagang bisa menjual harga barang semena-mena. Akhirnya, subsidi Tol Laut hanya dinikmati pedagang.
Sudah subsidi tol Laut yang berth to berth hanya menghemat ongkos pengangkutan 20%, pedagang menjual barang ke konsumen tetap dengan margin lebar. Konsumen pada gilirannya tetap menebus dengan harga 'Indonesia timur'.
Merespons kondisi itu, Kemenhub mulai 2019 fokus pada pembentukan trayek dengan pola hub and spoke. Mempertimbangkan adanya liner-liner swasta yang menjalani trayek utama dari main loading port Tanjung Priok dan Tanjung Perak ke berbagai main discharging ports, feeder-feeder menuju daerah terjauh, terpencil, tertinggal, dan perbatasan diperbanyak.
Dari 18 trayek Tol Laut 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No UM 002/109/2/DJPL-18, sebanyak 11 trayek di antaranya merupakan rute feeder, sedangkan 7 trayek sisanya rute jarak jauh. Hal itu berbeda dengan program Tol Laut 2018 yang terdiri atas 14 trayek jarak jauh dan 4 trayek feeder.
Dengan konsep hub and spoke, nantinya kontainer akan diturunkan di pelabuhan hub, lalu disambung dengan feeder.
Meskipun demikian, infrastruktur di pelabuhan pulau-pulau terpencil, seperti peralatan bongkar muat, menjadi tantangan pembukaan banyak trayek penghubung. Jumlah forklift untuk mengangkat barang di lapangan penumpukan pelabuhan tujuan masih belum mencukupi. Padahal, keberadaan peralatan bongkar muat juga lenting untuk mengantisipasi muatan balik.
Pekerjaan rumah selanjutnya adalah menumbuhkan muatan balik. Pemerintah daerah (pemda) dan perusahaan logistik nasional perlu diarahkan ke timur untuk menghimpun barang dari sana dan selanjutnya dibawa ke barat. Dengan begitu, palka kapal tidak kosong dan dapat mengompensasi biaya operasional.
Tahun ini adalah masa pembuktian apakah program Tol Laut ikut andil mengurangi kesenjangan ekonomi wilayah barat dan timur Indonesia, tahun penentu apakah kesibukan armada niaga di laut menandingi irama gelombang lautan.

Kemenhub Bakal Lengkapi Peralatan Bongkar Muat Untuk Pelabuhan Perintis Program Tol Laut
Kementerian Perhubungan akan melengkapi peralatan bongkar muat di pelabuhan perintis yang masuk trayek Tol Laut pada kuartal I tahun Ini.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Kemenhub M. Tohir mengatakan pelabuhan yang akan dilengkapi peralatannya saat ini masih ditentukan.
"Namun, pelabuhan-pelabuhan kecil yang membutuhkan, yang masuk trayek Tol Laut, jadi prioritas," katanya saat dihubungi, Rabu (8/1/2019).
Adapun, jenis peralatan bongkar muat yang dibutuhkan pelabuhan perintis umumnya berupa forklift.
Tohir menjelaskan pengadaan barang sejak pengumuman tender hingga pengumuman pemenang lelang membutuhkan 40 hari. Ditambah waktu pengiriman (delivery), maka ketersediaan peralatan bongkar muat di pelabuhan perintis membutuhkan 2 bulan-3 bulan.
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut sebelumnya mengemukakan kontrak antara Kemenhub dan operator kapal tol laut akan diteken bulan ini.
Pemerintah membuka 18 trayek tol laut tahun ini yang terdiri atas 7 trayek jarak jauh (direct call) dan 11 trayek penghubung (feeder).
Pemerintah mulai tahun ini fokus membuka trayek Tol Laut dengan pola hub and spoke sebagai cara agar upaya penurunan disparitas harga lebih efektif.
Pengangkutan bahan pokok dan barang penting ke pelabuhan utama (hub) cukup mengandalkan liner-liner swasta yang menjalani trayek utama dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Kontainer nantinya diturunkan di pelabuhan hub, untuk kemudian disambung dengan feeder.
Namun, prasarana, seperti peralatan bongkar muat di pelabuhan di lokasi terjauh, terpencil, tertinggal, dan perbatasan (TP3), masih belum memadai. Padahal, keberadaan peralatan bongkar muat juga penting untuk mengantisipasi muatan balik.

6 Unit Kapal Ternak Dikerahkan Untuk Angkut Kebutuhan Daging 2019
Enam kapal ternak kembali dikerahkan pada 2019 untuk mencukupi sebagian kebutuhan daging sapi di pasar domestik yang tahun ini diperkirakan 686.270 ton.
Jumlah armada itu sama dengan tahun lalu, mencakup KM Camara Nusantara I sampai dengan VI, yang beroperasi dari pelabuhan pangkal di Kupang, Bima, dan Celukan Bawang Bali, dengan pelabuhan muat di Kupang, Waingapu, Atapupu, Wini, Bima, Badas, Lembar, dan Celukan Bawang. Adapun pelabuhan tujuannya adalah Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin. dan Pare-Pare.
Enam kapal tersebut dioperasikan oleh PT Pelni (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan perusahaan swasta.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko menjelaskan kapal ternak merupakan upaya pemerintah meningkatkan distribusi ternak dari daerah sentra ke wilayah konsumen.
Menurut dia, penyelenggaraan kapal khusus angkutan ternak memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) sehingga dapat meminimalkan penyusutan bobot ternak 8%-10%. Adapun jika menggunakan kapal kargo, penyusutan bobot ternak lebih dari 13%.
"Ini tentunya harus dapat dimanfaatkan oleh pengusaha atau pedagang sapi mengingat kapal ternak ini didesain agar sapi tiba di tujuan dengan kondisi baik dan segar," kata Wisnu, Sabtu (5/1/2019).
Dalam rangka efisiensi anggaran belanja negara, pembiayaan perawatan ternak atau kleder dibebankan kepada pemilik ternak. Dari sisi operasional teknis lapangan, kleder dari pemilik ternak juga lebih mengetahui karakteristik ternak.
Pengoperasian kapal ternak juga perlu dilengkapi dengan timbangan ternak untuk mendata bobot sapi saat pemuatan di pelabuhan asal sampai penurunan di daerah tujuan dan mengevaluasi efektivas kapal ternak.
“Pengelolaan timbangan ternak dapat dilakukan oleh lembaga karantina hewan, PT Pelindo, atau pun dinas peternakan pemerintah daerah,” kata Wisnu.
Berdasarkan penelitian salah satu institusi peternakan Australia, ternak yang dibawa oleh kapal kargo mengalami penyusutan bobot 20%-30% dengan tingkat kematian 10%. Namun dengan kapal khusus ternak yang disediakan Kemenhub, penurunan bobot kurang dari 5% dan tingkat kematiannya hanya 1%.
"Di kapal ternak juga disiapkan dokter hewan dan perawat agar ternak tetap sehat hingga tujuan," tambah Wisnu.
Kemenhub meminta operator kapal dan pemilik ternak (shipper) menerapkan sistem infomasi muatan dan ruang kapal (IMRK) agar tidak terjadi monopoli muatan.
Di sisi lain, lanjut Wisnu, agar dapat menekan biaya operasi yang sangat tinggi yang dibebankan kepada negara, perlu pemanfaatan muatan balik berupa produk-produk atau hasil industri dari daerah konsumen ternak ke daerah penghasil ternak.
“Muatan balik yang dapat diangkut oleh kapal ternak adalah muatan yang bersifat tidak terkontaminasi oleh aroma kandang sapi dan tidak merusak kandang sapi itu sendiri dengan penerapan tarif menggunakan tarif komersial berdasarkan harga pasar,” tuturnya.

INSA Sebut Program Tol Laut Dinilai Lebih Efesien
Pelaku usaha pelayaran niaga yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association menilai keputusan pemerintah menerapkan pola hub and spoke dalam program Tol Laut 2019 sebagai langkah yang efisien.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan dengan pola subsidi 2019, subsidi Tol Laut bisa dipangkas.
"Dengan memperhatikan sudah adanya liner-liner swasta yang menjalani main trayek dari main loading port Tanjung Priok dan Tanjung Perak ke berbagai main discharging ports, maka yang diperlukan hanyalah memperbanyak feeder-feeder menuju daerah T3P [terjauh, terpencil, tertinggal dan perbatasan]," katanya, Kamis (27/12/18).
Dengan strategi itu, dia menilai subsidi dapat dipangkas separuh dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, muatan Tol Laut yang dibawa oleh kapal liner swasta hanya menerima subsidi freight peti kemas, bukan subsidi operasional kapal. Pemerintah diketahui hanya mengalokasikan anggaran Rp222 miliar untuk menyubsidi program Tol Laut tahun depan, sekitar separuh dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp447,6 miliar.
Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan menetapkan 18 trayek tol laut pada 2019. Sebagian besar merupakan rute penghubung (feeder) agar penurunan disparitas harga barang lebih merata.
Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. UM 002/109/2/DJPL-18 tertanggal 14 Desember 2018. Berdasarkan SK itu, terdapat 7 trayek jarak jauh (direct call) dan 11 feeder. Nantinya, bahan pokok dan barang penting akan diturunkan di pelabuhan hub untuk selanjutnya diangkut menggunakan kapal feeder ke lokasi-lokasi terpencil.
Pembukaan lebih banyak rute baru ke pulau-pulau terluar bertujuan agar subsidi lebih efektif menurunkan harga di daerah terpencil. Selama ini rute jarak jauh dari Jakarta dan Surabaya ke luar Jawa membuat biaya operasional program tol laut tinggi. Perjalanan yang panjang juga membuat waktu distribusi ke lokasi terpencil lama. (Logistics/bisnis.com)

 


 

 

PT AP I targetkan Bandara Kulon Progo atau NYIA Beroperasi April 2019
JAKARTA (LOGISTIK) : PT Angkasa Pura I menargetkan Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport bisa beroperasi pada April 2019 dengan secara khusus melayani penerbangan internasional.
Corporate Communication Senior Manager Angkasa Pura (AP) I Awaluddin mengatakan dua rute internasional yang dilayani adalah Yogyakarta-Singapura dan Yogyakarta-Kuala Lumpur Malaysia.
"Fokus pertama melayani penerbangan internasional sementara penerbangan domestik tetap di Bandara Adisutjipto," katanya saat berkunjung ke Harian Bisnis Indonesia Jakarta, Rabu (9/1).
Menurutnya, AP I mencatat dua maskapai penerbangan yang akan pindah ke NYIA adalah Silk Air dan AirAsia.
Awaluddin menambahkan NYIA tahap pertama dibangun dengan kapasitas daya tampung sekitar 15 juta penumpang per tahun. Saat ini, progres pembangunan landas pacu atau runway lebar 60 m dan panjang 3.000 m masih dikerjakan. "Runway proyeksi untuk pesawat Boeing 777," tegasnya.
Dia menambahkan AP I akan menyiapkan sarana guna mengoneksikan penerbangan domestik di Bandara Adisutjipto dengan penerbangan internasional di NYIA. "Umumnya connection time sekitar 2 jam untuk penerbangan internasional di NYIA," tegasnya.
Sampai saat ini, Awaluddin mencatat pihaknya tetap memberikan pendampingan bagi masyarakat sekitar yang tanahnya terkena proyek NYIA. AP I telah membangun balai pemberdayaan masyarakat untuk memberi pendampingan bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, keberadaan bandara baru akan memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar karena bandara juga akan membutuhkan ground handling, jasa katering dan lain-lain. (Logistik/bisnis.com/hd)


 


Sindikasi Sejumlah Bank Bakal Danai Tol Cibitung - Cilincing
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways tengah menggalang dana dari sindikasi perbankan untuk membiayai konstruksi proyek jalan tol Cibitung—Cilincing.
Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) Thorry Hendarto mengatakan bahwa perusahaan sudah menjalin kesepakatan dengan sejumlah bank yang siap memberi pinjaman untuk proyek jalan tol Cibitung—Cilincing.
Menurutnya, plafon dari kreditur belum mencukupi untuk menutup biaya konstruksi sehingga penggalangan dana dilanjutkan.
"Angkanya masih bisa berubah karena ada juga bank yang mau menambah [pinjaman]. Tanggal 17 [Januari 2019] nanti baru final," ujarnya kepada Bisnis.com, pekan lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, proyek jalan tol Cibitung—Cilincing sepanjang 34,80 kilometer menggunakan skema contractor pre-financing (CPF). Dalam skema ini, pembayaran biaya konstruksi dilakukan setelah kontraktor menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Nilai CPF di ruas ini mencapai Rp7,50 triliun.
Di sisi lain, progres fisik ruas Cibitung—Cilincing telah mencapai 34,56% dan pembebasan lahan 75,23% per 14 Desember 2018. Progres baru berjalan di seksi 1, 2, dan 3, sedangkan di seksi 4 masih nihil.
Thorry menyebutkan bahwa progres pembebasan lahan di seksi 4 diharapkan bisa rampung pada Februari 2019.
Pembangunan jalan tol Cibitung—Cilincing terdiri atas empat seksi, yaitu seksi 1 Simpang Susun Cibitung—SS Telaga Asih (3,14 kilometer); seksi 2 SS Telaga Asih—SS Tambelang (10,30 kilometer); seksi 3 SS Tambelang—SS Tarumajaya (14,30 kilometer), dan seksi 4 SS Tarumajaya—SS Cilincing (7,10 kilometer).
Secara keseluruhan, investasi proyek jalan tol Cibitung—Cilincing mencapai Rp10,80 triliun. Sebanyak 70% investasi dipenuhi dari pinjaman perbankan dan 30% dari setoran modal.
Sementara itu, biaya pengadaan tanah yang menjadi kewajiban pemerintah mencapai Rp4,18 triliun. Proyek jalan tol ini dijadwalkan beroperasi pada kuartal keempat 2019.

Waskita Tunggu Kepastian BPJT Soal Tol Sukabumi - Ciranjang
PT Waskita Toll Road masih menunggu kepastian dari Badan Pengatur Jalan Tol terkait dengan evaluasi akhir terhadap proses amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol Sukabumi—Ciranjang yang ditargetkan selesai pada awal bulan ini.
PT Waskita Toll Road selaku pemilik saham mayoritas pada PT Trans Jabar Tol akan menambah ruas Sukabumi—Ciranjang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT)Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 km tersebut.
Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa semua persiapan dari perusahaan sudah komplet dan tinggal menunggu proses audit.
“Kami kan sudah hitung, sudah survei dan sebagainya, tetapi masih proses audit konsultan independen dari PU [Kementerian PUPR]. Jadi, yang ditunggu itu saja,” tuturnya kepada Bisnis.com, Jumat (4/1/2019).
Rencana pengoperasian secara penuh jalan tol Bocimi pada akhir 2021 bakal dibarengi dengan tersambungnya jalan tol Sukabumi—Ciranjang—Padalarang pada tahun yang sama.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu Dirjen Bina Marga untuk memproses evaluasi rencana pembangunan jalan tol Sukabumi—Ciranjang tersebut.
“Kami masih menunggu proses dari Dirjen Bina Marga ya,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (7/1/2019).
Sebelumnya, Herry menuturkan bahwa rencana pembangunan ruas tol Sukabumi—Ciranjang dan Ciranjang—Padalarang dalam proses amendemen PPJT untuk penambahan ruang lingkup konsesi yang melibatkan PT Waskita Toll Road dan PT Jasa Marga Tbk. (JSMR).
Sementara itu, JSMR akan menambahkan ruas Ciranjang—Padalarang sepanjang 27 km dalam amendemen PPJT Cikampek—Purwakarta—Padalarang (Cipularang) yang sudah beroperasi sejak 2005.
“Jadi, pada saat beroperasi akhir 2021, jalan tol Bocimi sudah akan tersambung sampai Padalarang. Ruas ini akan dibangun berbarengan sebelum 2021," ujar Herry.

Tarif 7 Ruas Jalan Tol Akan Ditetapkan Secara Bersamaan
PT Trans Marga Jateng masih menunggu tarif resmi jalan tol Salatiga—Kartasura yang pengoperasiannya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan enam ruas lainnya menjelang akhir 2018.
Direktur Utama PT Trans Marga Jateng Yudi Krisyunoro menuturkan bahwa dirinya belum mengetahui kapan ruas yang masuk ke dalam bagian jalan tol Semarang—Solo itu akan dioperasionalkan secara resmi dengan pentarifan.
Hingga kini, pengguna jalan tol masih bisa melalui ruas tersebut secara Cuma-Cuma.
“Segmen Salatiga - Kartasura ini telah dibuka terhitung mulai 21 Desember 2018, untuk tarif sepertinya nanti akan keluar bersamaan dengan enam ruas tol baru,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (4/1/2019).
Enam ruas lainnya yang diresmikan Presiden secara bersamaan pengoperasiannya dengan ruas Salatiga—Kartasura kala itu adalah Pemalang - Batang segmen Pemalang 1C - Pasekaran; Batang-Semarang segmen Pasekaran - SS Krapyak di Jawa Tengah.
Selain itu juga, ada ruas Ngawi - Kertosono segmen Wilangan - Kertosono; Jombang - Mojokerto segmen Kertosono - Bandar; Gempol - Pasuruan segmen Pasuruan - Grati; serta Surabaya - Gempol segmen Porong - Kejapanan di Jawa Timur.
Menurut Yudi, untuk volume lalu lintas Salatiga—Kartasura belum terlalu signifikan karena baru dioperasikan secara terintegrasi pada 21 Desember 2018, tetapi secara keseluruhan di ruas tol Semarang—Solo mengalami kenaikan volume kendaraan.
Pembangunan ruas tol Salatiga—Kartasura sepanjang 32,60 kilometer membutuhkan waktu 2 tahun.
Menurut data dari PT Jasa Marga Tbk., ruas tol Salatiga—Kartasura termasuk ke dalam jaringan tol Trans-Jawa yang memiliki lebih dari 20 ruas tol dengan total panjang 933 kilometer.

Kemen PU PR Taksir Umumkan Pemenang Tender Tol Semarang - Demak Sebulan Lagi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan pengumuman pemenang lelang jalan tol Semarang - Demak bisa berlangsung pada Februari 2019. Sebanyak empat peserta bertarung untuk memperebutkan proyek senilai Rp15,3 triliun itu.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melansir pembangunan jalan tol sepanjang 27 kilometer (km) itu akan dipadukan dengan pembangunan tanggul laut, mulai dari Kaligawe (Semarang) hingga Kali Sayung (Demak). Tanggul laut diperlukan untuk mengatasi banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence.
Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis BPJT, Selasa (8/1/2019), empat peserta dinyatakan lulus prakualifikasi dan menyampaikan dokumen lelang sejak November 2018. Keempat peserta itu yakni konsorsium Jasa Marga - Waskita Toll Road - Adhi Karya - Brantas Abipraya, konsorsium PT PP - Wijaya Karya - Misi Mulia Metrical, China Harbour Indonesia, dan Sinohydro Corporation Limited.
"Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp15,3 triliun ini ditargetkan akan berlangsung selama 2 tahun. Pembangunan dimulai pada 2019 dan ditargetkan beroperasi keseluruhannya pada 2021," tulis BPJT.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto sebelumnya mengatakan pihaknya membuka dua lelang konstruksi dalam pembangunan jalan tol Semarang - Demak. Kedua lelang itu terdiri dari lelang konstruksi porsi pemerintah yang mendapat Viability Gap Fund (VGF) dan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana memberikan bantuan kelayakan dalam bentuk VGF senilai Rp3,5 triliun. Dukungan kelayakan ini setara 8 km atau 29,6% dari total panjang jalan tol.
Secara umum, dukungan kelayakan diberikan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga biaya konstruksi bisa turun dan tingkat pengembalian modal terkerek.

Waskita Tuntaskan 4 Proyek Jalan Tol 2019
PT Waskita Toll Road (WTR), anak usaha PT Waskita Karya (Persero) menjadwalkan penyelesaian empat proyek jalan tol pada 2019. Ketiga proyek ini merupakan gabungan dari proyek tol lanjutan dan proyek tol baru.
Corporate Secretary WTR, Alex Siwu mengatakan tiga proyek yang bakal selesai yaitu ruas Cibitung - Cilincing, Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM), Pasuruan - Probolinggo, dan seksi 1A Bekasi - Cawang - Kampung Melayu.
"Untuk yang Trans Jawa sudah selesai, tahun ini paling Paspro [Pasuruan - Probolinggo] 3 seksi. Becakayu juga sedikit lagi di seksi 1A yang ke arah Kampung Melayu," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (2/1/2019).
Ruas Cibitung - Cilincing sepanjang 34,8 kilometer dijadwalkan tuntas pada kuartal IV/2019. Sementara itu, berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), 3 seksi di ruas Pasuruan - Probolinggo sudah mencetak progres fisik di 88%-92% per 27 Desember 2018. Adapun di seksi 4 progres konstruksi masih nihil. Di ruas KLBM, empat seksi sepanjang 38,29 kilometer dijadwalkan selesai pada Juni 2019.
Berdasarkan catatan Bisnis, sepanjang 2018, WTR sedikitnya mengoperasikan tiga ruas jalan tol, yaitu Pejagan - Pemalang (Seksi 3 dan Seksi 4), Pemalang - Batang, dan Bogor - Ciawi - Sukabumi. Untuk diketahui, WTR saat ini memiliki konsesi di 18 ruas tol dengan total panjang 1.015 km.
Di sisi lain, WTR belum menetapkan tarif untuk ruas tol yang baru dioperasikan. Menurut Alex, pihaknya masih menunggu penetapan tarif oleh Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). "Tol yang baru ini belum dikenakan tarif, kami masih menunggu kesepakatan dengan BPJT," ujarnya. (Logistics /bisnis.com/hd)



Luhut : Pengelolaan Moda Transportasi di Jabodetabek Akan Diserahkan ke DKI
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaiatan menyatakan pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek akan diserahkan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Menko mengungkapkan presiden sudah memberikan arahan agar penanganan seluruh transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta.
"Nanti diberikan kepada Gubernur DKI saja semua, karena Presiden mengalami betapa kompleksnya itu tadinya [pengelolaan transportasi] dibuat organisasi baru seperti di Singapura ternyata tidak jalan. Sekarang kasihkan saja penuh, langsung ke DKI saja," ungkapnya susai bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (8/1/2019).
Luhut mengkonfirmasi organisasi yang dimaksudnya adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Dia menjelaskan Presiden sudah memberikan arahan supaya penanganan seluruh transportasi di satu daerah tidak dipisah-pisah supaya memudahkan penanganannya.
"Itu [pengelolaan transportasi] jangan dipisah-pisah, penanganan LRT, MRT, jalan tol jadi satu, supaya memudahkan penanganannya, jadi nanti DKI akan menangani semuanya, masih dirumuskan teknis Pak Wapres yang pimpin," jelasnya.

Kemenhub Siap Taati Intruksi Jokowi Soal Integrasi Moda Tranportasi Jabodetabek
Kementerian Perhubungan menyatakan siap untuk mengikuti permintaan Presiden Joko Widodo terkait dengan integrasi moda transportasi umum di wilayah Jabodetabek.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pihaknya siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menjadi bagian dari integrasi fasilitas transportasi umum di Jabodetabek.
"Presiden punya ide yang baik adalah dengan menyatukan semua perizinan fasilitas transportasi di Jakarta. Pak Wakil Presiden [Jusuf Kalla] akan sebagai tim untuk perumus memberikan arahan kepada kita semua," terangnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (8/1/2019).
Dia melanjutkan, Presiden sudah menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin integrasi ini, sehingga pihaknya hanya tinggal mengikutinya.
Dengan satu kebijakan bersama baik pusat dan daerah, dia berharap penyelesaian integrasi ini dapat lebih baik, termasuk integrasi tiket dan moda transportasinya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya integrasi sistem transportasi di Jabodetabek guna mendorong lebih banyak lagi masyarakat menggunakan moda transportasi massal.
Jokowi mengungkapkan pengelolaan sistem integrasi yang terpadu di Jabodetabek masih terkendala beberapa hal. Padahal, menurutnya, kondisi lalu lintas di Jabodetabek yang didominasi oleh kemacetan cukup mengkhawatirkan.
Berdasarkan data Bappenas, kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian hingga Rp65 triliun setiap tahunnya. Presiden menginginkan ada penyerderhaaanan manajemen yang ada semakin mudah, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab pengerjaan.
Selain penyederhanaan manajemen transportasi, Presiden meyakini pembangunan sejumlah transportasi massal antara lain mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), Transjakarta, kereta bandara, dan commuterline.

BPJT Bentuk Konsorsium Pengembangan Integrasi Pembayaran Elektronik Transportasi Jabodetabek
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah membentuk konsorsium pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi di wilayah Jabodetabek.
Konsorsium ini diketuai oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT. MRT Jakarta, PT. LRT Jakarta Propertindo, PT. TransJakarta, PT. Railink, Perum DAMRI dan Perum PPD ikut tergabung sebagai anggota dalam konsorsium tersebut.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan integrasi antara seluruh transportasi umum yang ada di Jabodetabek diawali dengan integrasi pembayaran tiket antara PT KCI dan Perum PPD yang pre launchingnya diadakan pada Senin (31/12/2018).
“Ini supaya masyarakat nyaman dan tidak dibebani biaya membeli berbagai kartu transportasi”, jelas Bambang.
Terkait pemberlakuan integrasi pembayaran tiket antara PT KCI dan Perum PDD akan diberlakukan pada pertengahan tahun 2019 setelah selesainya proses audit oleh Bank Indonesia (BI).
Kementerian Perhubungan (Menhub) sudah menyampaikan spesifikasi teknis yang akan digunakan kepada BI dan oleh karena itu menurut Bambang BI perlu mengaudit semua penyelenggara angkutan massal.
Untuk diketahui, BUMD DKI Jakarta yaitu PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT TransJakarta pun juga berencana untuk membentuk joint venture yang akan ditugasi untuk mengelola integrasi pembayaran tiket di antara transportasi umum yang mereka kelola.
Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar sebelumnya mengatakan MRT akan beroperasi dengan sistem pembayaran tiket tersendiri sebelum joint venture tersebut selesai mengkaji sistem integrasi pembayaran tiket antara MRT, LRT, dan Bus TransJakarta.

MRT dan BPTJ Beda Persepsi oal Integrasi Tiket Transportasi Jabodetabek
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta Bambang Prihartono berbeda pandangan tentang kerja sama integrasi pembayaran tiket transportasi umum di Jabodetabek.
William menyebutkan ke depannya, ada kemungkinan Joint Venture (JV) antara MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT TransJakarta tergabung dengan konsorsium integrasi pembayaran tiket yang diketuai oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). William menjadi ketua dari JV kerja sama pembayaran tiket transportasi umum ketiga perusahaan itu.
"Dalam satu titik bisa saja tergabung dengan konsorsium ataupun sebaliknya. Intinya, nanti semua akan terintegrasi. Prinsipnya, seluruh transportasi umum di DKI Jakarta harus terintegrasi, itu yang saya kira Gubernur DKI Jakarta sedang dorong," paparnya, Selasa (8/1/2019).
Menurut William, terpisahnya kerja sama BUMN dan BUMD pengelola transportasi merupakan hal yang lumrah karena transportasi umum milik BUMN sudah beroperasi terlebih dahulu. Sementara itu, transportasi umum kelolaan BUMD DKI Jakarta yang sudah beroperasi baru bus TransJakarta.
Dia mengaku pihaknya sedang menyiapkan mekanisme kerja sama antara tiga BUMD sambil menunggu disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) pembentukan JV.
"Skema bisnisnya sedang disusun, bagaimana proses yang akan dilakukan, milestone yang akan dilakukan, target-target yang akan dicapai seperti apa. Ujungnya adalah integrasi pembayaran tiket dan berlanjut ke integrasi layanan, tapi awalnya integrasi pembayaran tiket tadi," ujar William.
Di lain pihak, Bambang membantah kemungkinan tersebut karena adanya masalah kewenangan antara BUMN yang berada di bawah pemerintah pusat dan BUMD yang berada di bawah pemerintah daerah.
"Konsepnya tidak seperti itu, BUMD sendiri, BUMN sendiri. Secara teknis bisa bekerja sama tetapi secara kewenangan tidak bisa karena ada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di situ," terangnya. (Logistics/bisnis.com/hd)



Pemerintah Tunjuk Badan Pengelola Integrasi Moda Transportasi Jabodetabek
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemerintah akan menunjuk satu badan untuk memecahkan persoalan tumpang tindih kewenangan dalam integrasi transportasi di Jabodetabek.
"Artinya yang menyatukan kewenangan-kewenangan yang diperlukan untuk itu. Bagaimana bentuknya belum. Ini mau jadi satu tangan [kewenangan]. Jangan kemudian ada di Perhubungan, PU [Pekerjaan Umum], DKI," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, Selasa (8/1/2019).
Dia menjelaskan integrasi tersebut akan melibatkan semua moda transportasi massal di Jabodetabek mulai dari light rapid transit (LRT), mass rapid transit (MRT), Transjakarta, kereta bandara, dan Commuterline.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tiga pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sudah menyatakan komitmennya dalam menyederhanakan kewenangan untuk menyukseskan proses integrasi tersebut.
"Kompak [3 provinsi], saya pikir saya respect dengan Pak Presiden. Kita harus ikut arahan Pak Presiden harus disatukan," tekannya.
Soal kesiapan untuk menjalankan integrasi itu, Budi menyebutkan pekerjaan rumahnya hanya memindahkan kewenangan sehingga diharapkan integrasi kewenangan bisa berjalan lancar.

Kendala Koordinasi Antar Lembaga Jadi Tantangan Integrasi Moda Transportasi Jabodetabek
Mewujudkan koordinasi antar lembaga dalam mewujudkan integrasi transportasi umum di Jabodetabek dipandang sebagai tantangan terbesar dalam mewujudkan integrasi yang sudah dicanangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).
"Tantangannya masalah koordinasi. Ada pemerintahan pusat, ada daerah, dan ada juga kementrian lembaga lainnya. Intinya adalah bagaimana masing-masing stakeholder bisa saling cover satu sama lain," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono pada Selasa (8/1/2019).
Transportasi umum di Jabodetabek dikelola oleh banyak pihak seperti contoh KRL yang dikelola oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan Kereta Bandara yang dikelola oleh PT Railink yang merupakan BUMN.
Adapun Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD juga menyediakan layanan transportasi umum yaitu TransJakarta dan juga LRT serta MRT yang keduanya akan beroperasi pada 2019 ini.
Bambang menegaskan kedepannya BPTJ yang akan mengambil peran dalam mengkoordinasikan seluruh stakeholder dan moda transportasi umum yang ada agar sejalan dengan target-target yang sudah tertuang dalam RITJ.
Seperti diketahui, transportasi umum yang dikelola oleh BUMN pengelola transportasi umum di Jabodetabek telah membentuk integrasi kerja sama pembayaran tiket yang berbentuk konsorsium dan diketuai oleh PT KCI, sedangkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT MRT Jakarta, dan PT TransJakarta yang merupakan BUMD pengelola transportasi DKI Jakarta juga akan membentuk joint venture dengan tujuan yang sama.
Bambang menjamin adanya dua bentuk kerja sama tersebut tidak dilandasi oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Semua tujuannya sama. Kita semua sepakat bahwa angkutan umum memang menjadi tujuan utama, cuma memang prioritas pusat sama daerah boleh berbeda. Pada akhirnya kita semua jadi satu. Itu yang jadi tugas BPTJ untuk memainkan peran disitu," kata Bambang.
Bambang menargetkan agar tiga BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta bisa segera terbentuk tahun ini agar target RITJ bisa segera tercapai.
"Sekarang konsorsium BUMN sudah terbentuk kita tunggu joint venture BUMD. Kalau BUMD tidak tahu menahu tentang konsorsium BUMN karena memang lingkupnya berbeda, nanti BPTJ yg koordinasikan. Saya minta paling lambat tahun ini joint venture sudah jalan karena konsorsium BUMN sudah mulai," kata Bambang.
(Logistics/bisnis.com/hd)