Logistics Journal Nomor : 203 / Desember 2018
 
cover desember 2018

Editorial - TOLL TRANS JAWA
Suatu kenyamanan bagi mereka yang tinggal di pulau Jawa, karena sudah terhubung antara sisi barat dengan sisi timur pulau Jawa dengan jalan toll. Ada suatu perubahan di masyarakat jika dilewati jalan toll, maka area tersebut menjadi lebih terbuka untuk menerima segala bentuk perubahan yang menjadi akibat bawaan terbukanya suatu kawasan karena disebabkan oleh adanya akses jalan. Perubahan ekonomi, sosial, budaya bahkan adat istiadat keseharian bisa berubah perlahan tapi pasti.
Harapan terbesarnya adalah adanya perubahan ekonomi suatu kawasan dengan hadirnya jalan toll di wilayah tersebut. Baik oleh penikmat langsung jalan toll tersebut seperti mobil pribadi, angkutan umum, angkutan barang maupun penikmat tak langsung yaitu harga tanah semakin tinggi harga per meter perseginya. Perubahan ekonomi ini menjadi harapan setiap kepala daerah yang kawasannya di lewati jalan toll akan meningkatkan kegiatan investasi bagi daerahnya. Padahal setiap kegiatan investasi akan juga merubah fungsi lahan di daerah tersebut. Dahulunya sebagian besar lahan pulau jawah berfungsi sebagai tanah sawah. Sehingga kehadiran jalan toll di suatu daerah akan merubah beberapa fungsi kawasan tentunya dengan harapan akan menambah nilai ekonomi di kawasan tersebut dan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat.
Kecepatan pegerakan barang adalah tolok ukur dari hadirnya jalan toll. Ambil contoh, masuknya jalan toll mulai dari kawasan Pelabuhan Tanjung Perak sampai dengan Probolinggo yang melewati jalur Rembang-Pasuruan, maka akan memudahkan pergerakan barang dari kawasan industri PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) dari Pasuruaan ke Pelabuhan Tg. Perak atau sebaliknya. Demikian pula dibukanya akses jalan toll dari Surabaya ke Mojokerto bahkan sampai Solo sudah tersambung, maka akan memudahkan kegiatan transportasi barang di kawasan Sepanjang, Geluran, Kletek, Driyorejo sampai Krian. Dimana sepanjang jalan arteri kiri dan kanan tersebut berjajar-jajar pabrik yang memadatkan atau dengan kata lain memacetkan jalan arteri selama ini. Dibukanya akses jalan toll tentunya akan mempercepat pergerakan barang di sapanjang Surabaya, Sidoarjo sampai dengan Mojokerto, selain akan mengurangi beban jalan arteri, juga mengurangi frekwensi kecelakaan karena bertemunya ragam moda angkutan dalam satu jalan arteri, yang paling utama akan mengurangi biaya BBM dan efek domino yang positif lainnya.
Toll Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Sidoarjo-Pasuruan yang sudah beroperasi lebih dari 6 (enam) bulan terakhir, peminat yang memakai jalan toll masih didominasi oleh mobil-mobil pribadi, ada sebagian kecil bus penumpang, sedangkan angkutan barang masih tidak terlalu banyak. Kecuali toll Sidoarjo-Pandaan sudah bermunculan truk-truk besar, itupun masuk toll menghindari pertigaan Gempol. Sedangkan yang Surabaya-Mojokerto dan Sidoarjo-Pasuruan masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh angkutan truk maupun trailer. Hal ini berkaitan dengan kendala tarif toll untuk mobil Golongan II - V yang sangat membebani pengusaha angkutan truck. Sebagai perbandingan, untuk Golongan I saja pentarifannya dihitung per kilometer Rp. 1000,-, kalau keluar kota Jombang yang berjarak 65 km dari Surabaya, maka dikenakan Rp. 65.000,- Bandingkan dengan kendaraan 2 gardan, 3 gardan atau lebih, berapa ratus ribu yang harus dibayar.
Nilai ekonomis hadirnya jalan toll, khusus bagi pengguna langsung hanya mobil penumpang pribadi yang termasuk dalam Golongan I, sedangkan Golongan II-V masih belum bisa merasakan manisnya jalan toll. Pertanyaannya, terus apakah bisa disebut memberikan dampak positif bagi peningkatan percepatan pergerakan barang bagi kegiatan kawasan industri yang sudah dilewati jalan toll ? Jawabannya masih menunggu kebijakan ditingkat kementerian untuk mengatur tarif toll sehingga bisa dinikmati bagi semua golongan kendaraan mulai Golongan II-V, seperti halnya dari Waru-Sidoarjo-Surabaya, yang pada jam-jam tertentu jalan toll berasa jalan arteri. Apapun kendala yang masih melungkupi penggunaan jalan toll, tapi yang pasti kehadiran jalan toll trans Pulau Jawa adalah kado akhir tahun bagi kita semua walau belum bisa dinikmati semua, apalagi tidak punya kendaraan motor beroda empat. Silahkan menikmati jalan arteri yang sebagain mulus. sebagian bergelombang, lobang bahkan kubangan. (guslim-desember'18)

ALFI Sambut Baik Ide Inspeksi Gabungan Untuk Tekan Dwelling Time di Tg. Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut baik ide inspeksi gabungan yang disampaikan Ditjen Bea dan Cukai demi memangkas dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pergudangan ALFI DKI Jaya, Harry Sutanto, berpendapat efisiensi dari segi waktu akan tercipta jika pemeriksaan oleh Badan Karantina dan DJBC dilakukan secara paralel. 
"Mestinya secara logika pasti akan mengurangi [dwelling time]. Apapun proses yang sekuensial, dengan paralel pasti akan memotong," ujarnya, Selasa (18/12/2018).
Mantan Direktur Utama Pelindo I dan Pelindo IV itu berharap, kedua instansi melakukan percepatan penerbitan izin sebagai langkah lanjutan setelah gagasan joint inspection direalisasikan. 
DJBC menggagas inspeksi gabungan dengan Karantina terhadap barang impor untuk memangkas dwelling time di precustom clearance yang hingga kini berkontribusi paling besar di Priok.
Berdasarkan data DJBC, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok per Oktober 2018 mencapai 3,04 hari. Precustom clearance menyumbang paling banyak, yakni 1,9 hari, disusul postcustom clearance 1,07 hari, dan custom clearance 0,25 hari. 
Berbeda dengan prosedur inspeksi sekarang, nantinya importir cukup melampirkan surat persetujuan bongkar barang (KT-2, KH-5, KI-D12) saat mengajukan dokumen persetujuan impor barang (PIB).
Barang kemudian dicek oleh INSW, lalu masuk ke sistem CEISA untuk dilakukan penjaluran. Saat barang ditetapkan masuk jalur merah atau kuning, barulah dilakukan pemeriksaan fisik atau pengecekan dokumen. Dengan demikian, hanya ada satu kali pemeriksaan alias single checking terhadap barang wajib tindakan karantina dan mendapatkan jalur merah.

Pelindo III Salurkan Dana Kemitraan Tahap ke-3 Rp .1,1 Miliar untuk 25 Mitra UMKM
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menyalurkan dana kemitraan tahap ke-3 tahun ini sebesar Rp1,1 miliar untuk 25 mitra usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan baru di wilayah Jawa Timur.
CEO Pelindo III Regional Jawa Timur, Onny Djayus mengatakan program penyaluran dana kemitraan tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk turut aktif mengembangkan kemampuan usaha kecil agar lebih mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.
"Dengan adanya penyaluran dana ini, mitra binaan UMKM bisa mendapatkan akses permodalan, akses informasi dan teknologi, maupun akses pasar untuk mengembangkan usahanya," ujarnya dalam rilis, Selasa (18/12/2018).
Adapun ke-25 mitra binaan pada tahap ke-3 ini terdiri dari beberapa bidang usaha meliputi perdagangan, perindustrian, peternakan, hingga jasa.
Semua mitra binaan tersebut tersebar di kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Nganjuk, Malang, Blitar, Bangkalan, Sumenep, Jombang, dan Gresik.
"Berharap tahun depan kami dapat meningkatkan nilai dana program kemitraan ini agar bisa membantu pengusaha kecil lebih mandiri secara finansial," imbuhnya.
Adapun pada 2018, Pelindo III telah menggelontorkan dana kemitraan total Rp3,7 miliar dalam 3 tahap untuk 87 mitra baru di wilayah Jatim.
Pada tahap ke-1 sebanyak 42 mitra binaan dengan nilai Rp1,7 Miliar, dan tahap ke-2 sebanyak 20 mitra binaan dengan nilai Rp877 Juta. 
"Hingga kini, tercatat ada 540 mitra binaan yang aktif tersebar diseluruh Jatim," imbuhnya.

Dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Ditinggikan 1 Meter Atasi Rob
Sebagai upaya dalam menanggulangi banjir dan rob yang kerap terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, PT Pelindo III akan meninggikan dermaga sampai 1 meter.
Hal tersebut mendesak dilakukan karena banjir rob kerap mengenangi daerah tersebut. 
Regional Manager Operasional Dan Komersial Pelindo III Jateng Hardianto menuturkan, proses peninggian dermaga sudah dilakukan. Untuk proses pembangunan dilakukan mulai kawasan Kali Baru Semarang. 
"Kami sudah mulai melakukan peninggian saat ini baru di kawasan Kali Baru. Nantinya secara bertahap akan merambat ke dermaga agar rob tidak lagi mengenangi pelabuhan," Hardianto Selasa (18/12/2018). 
Dia memaparkan, nantinya dermaga samudra dan Nusantara akan ditanggul. Untuk saat ini, pihaknya sudah menyiagakan petugas untuk mengangulangi banjir dan rob yang sering terjadi pada musim penghujan. 
"Saat ini memang baru di kawasan Kali Baru barat dan timur untuk peninggian. Nanti secara bertahap dermaga samudera dan nusantara akan ditinggikan sekitar 1 meter," ujarnya. 
Sementara itu lanjut dia, untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah menerapkan sistem pelayanan barang dan penumpang angkutan laut berbasis Boarding Pass.
Hal tersebut, dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan keselamatan, dan keamanan pelayaran juga termasuk peningkatan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang telah dilakukan di Bandara.
Hardianto menegaskan, bahwa sterilisasi pelabuhan di Indonesia sudah seharusnya dilakukan. Hal ini, mengingat perlunya peningkatan keamanan untuk kenyamanan para calon penumpang kapal di pelabuhan. (Logistics /bisnis.com/hd)

Pelindo II, III dan IV Sepakat Pengadaan & Pemanfaatan Peralatan
JAKARTA (LOGISTICS) : Anak dan cucu perusahaan tiga BUMN pelabuhan, yakni Pelindo II, III, dan IV, berkolaborasi untuk mencapai keseragaman pelayanan di seluruh pelabuhan di Indonesia, pemanfaatan aset yang optimal, dan efisiensi biaya. 
Kerja sama itu melibatkan PT Multi Terminal Indonesia dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia selaku anak perusahaan Pelindo II; PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) selaku anak perusahaan Pelindo III serta PT Berkah Multi Cargo (BMC Logistic) dan PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) selaku cucu perusahaan Pelindo III; serta PT Equiport Inti Indonesia selaku anak perusahaan Pelindo IV. Mereka berkongsi dalam hal pengadaan dan pemanfaatan peralatan. 
Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero) Farid Padang menjelaskan anak dan cucu perusahaan ketiga Pelindo akan melakukan pengadaan peralatan dan suku cadang secara bersamaan sekaligus (joint procurement) dari semula dilakukan parsial.
Sistem semacam itu menciptakan standard peralatan dan suku cadang yang sama di setiap pelabuhan yang masuk wilayah kerja ketiga Pelindo II, III, dan IV. Selain itu, langkah tersebut menghemat biaya pengadaan dan ongkos pengangkutan peralatan.
"Kami estimasi penghematannya bisa sampai 40%, mulai dari procurement, harga peralatan dan sparepart, hingga biaya transportasi karena diangkut sekaligus, enggak berulang-ulang," katanya saat dihubungi, Minggu (16/12/2018). 
Kerja sama juga mencakup pemanfaatan peralatan dan suku cadang sebagai joint inventory. Farid menjabarkan, jika satu Pelindo memiliki peralatan berlebih, maka Pelindo lain yang membutuhkan dapat menggunakannya dengan membeli atau menyewa. 
Tidak sebatas pada peralatan dan suku cadang, kerja sama dapat merambah aset lain. Saat aset di satu Pelindo belum optimal, Pelindo yang lain bisa digandeng untuk meningkatkan utilisasi. Cara itu sekaligus akan memeratakan kapasitas wilayah kerja setiap Pelindo. 
"Jangan sampai kerja di wilayah berbeda, ada pelabuhan yang overcapacity, ada yang rendah kapasitasnya," tutur Farid.
Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan kolaborasi antara anak perusahaan Pelindo II dengan anak dan cucu perusahaan Pelindo III dan Pelindo IV merupakan langkah penting dalam menghadapi kompleksitas masalah di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia.
Dia memaparkan kesepakatan antara tiga perusahaan pelat merah ini berada pada ruang lingkup pengembangan jasa layanan yang saling menguntungkan yang fokus pada peningkatan operasional pelayanan, optimalisasi pengelolaan aset, dan utilisasi peralatan pelabuhan.
“Perjanjian kerja sama ini memperkuat sinergitas operator pelabuhan di Indonesia dengan harapan mampu mendorong keseragaman level of service pelabuhan di seluruh Indonesia,” kata Elvyn dalam siaran pers tentang penandatanganan perjanjian kerja sama, Jumat (14/12/2018).

Lelang Pengadaan Bersama Peralatan Pelindo II, III dan IV Bisa Hemat Anggaran 20%
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III mengestimasi lelang peralatan dan suku cadang secara kolektif bersama Pelindo II dan Pelindo IV dapat menghemat biaya pengadaan hingga 20%.
VP Corporate Communication PT Pelindo III (Persero) R. Suryo Khasabu mengatakan pihak-pihak terkait akan mengumpulkan informasi tentang suku cadang yang paling sering digunakan.
"Dengan demikian, ada efisiensi biaya pengadaan," ungkapnya pada Minggu (16/12/2018).
Dengan lelang secara kolektif, spesifikasi alat seluruh Pelindo bakal sama sehingga memiliki kemampuan teknis setara dan menjadikan kualitas layanan di seluruh pelabuhan seragam.
Untuk jangka pendek, lanjut Suryo, kerja sama akan diwujudkan lebih dulu pada ketersediaan suku cadang. Ini berarti suku cadang peralatan yang ada saat ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh Pelindo dalam rangka menjamin peralatan siap operasi.
"Misalnya peralatan di Pelindo IV ada yang dalam perawatan dan butuh spare part, jika mereka enggak punya spare part, tetapi Pelindo III punya, maka bisa menggunakan milik kami terlebih dahulu," tuturnya.
Selain menghindarkan stok suku cadang dari kondisi idle, kolaborasi itu dapat mempercepat proses pemeliharaan sehingga peralatan bisa cepat operasional lagi. Sebaliknya, proses maintenance akan lebih lama jika Pelindo harus membeli suku cadang ke vendor. "Jadi, ini efisien dari sisi waktu dan opportunity lost-nya."
Menurut dia, kerja sama akan efektif mulai 2019. Saat ini, Pelindo II, III, dan IV, sudah mulai saling bertukar informasi daftar suku cadang yang dimiliki masing-masing. "Tinggal menunggu permintaan dari masing-masing pihak saja akan kebutuhan suku cadang."

4 Pelindo Sinergi Integrated Billing System Guna Tekan Biayai Logistic 20%
Empat BUMN Pelindo (Pelindo I, II, III, IV) bersinergi dengan merealisasikan Integrated Billing System untuk meningkatkan layanan kepelabuhan khususnya untuk menekan biaya logistik sampai 20%.
Direktur Operasi Pelindo II Prasetiady mengatakan perushaaannya sudah lebih dulu memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem online sehingga mampu menekan biaya logistik sampai 20%.
"Konsumen kami bisa melihat sendiri posisi kontainernya di mana melalui sistem, mereka sudah tidak perlu ke terminal, mau billing juga tidak perlu datang. Ini baru dari sisi area pelabuhan bisa menekan sampai 20%, tapi yang di luar area, bukan kewenangan Pelindo," jelasnya saat konferensi pers, Jumat (14/12/2018).
Putut Sri Muljanto, Direktur Operasi dan Komersia Pelindo III, menambahkan kerja sama integrated system billing dari keempat Pelindo tersebut akan terkoneksi dan setiap Pelindo bisa memiliki data base para pelanggan.
"Sistem billing ini akan kita mulai 20 Desember ini. Ada beberapa fungsi dalam sistem seperti tracking dan payment yang nanti seluruhnya akan dilaksanakan pada 31 Mei 2019," jelasnya.
Dia menjelaskan selama ini pelanggan harus masuk dan mendaftar ke web masing-masing Pelindo saat akan menggunakan layanan kepelabuhan. Namun dengan billing system maka pelanggan tidak perlu masuk ke web Pelindo yang akan dituju, karena sudah menjadi satu pintu.
Selain itu, lanjutnya, dengan sistem tersebut nantinya pelayaran bisa terjadwal dengan baik sehingga memperlancar kapal saat akan bersandar di pelabuhan.
"Connecting port selama ini sudah jalan, tapi kami akan komitmen terjadwal misalnya rute Jakarta-Surabaya dan Surabaya - Makassar," imbuhnya.
SVP Corporate Strategic Management Pelindo I, Henrinaldi menambahkan selain kerja sama billing system, Pelindo juga melakukan kerja sama Pelindo in Corporated yakni sistem integrasi untuk mengoptimalkan barang atau peralatan yang dimiliki masing-masing perusahaan serta bisa melakukan pengadaan barang secara bersama-sama sesuai kebutuhan.
"Ke depan ini juga akan memangkas biaya-biaya," ujarnya.
Direktur Keuangan Pelindo IV, Yon Irawan menambahkan bagi Pelindo IV yang berada di wilayah timur Indonesia, sistem billing tersebut diyakini dapat meningkatkan kinerja layanan pelabuhan terutama di Makassar yang menjadi Hub pelabuhan di Indonesia Timur.
"Target yanh ingin kami capai dalam kerja sama ini ya konektivitas. Kalau di wilayah tengah dan barat selama ini sudah lebih maju, sedangkan di timur masih banyak yang terpecah-pecah dan ongkos logsitik masih tinggi serta pelabuhan lain yang belum terkoneksi," jelasnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

Tol Banda Aceh - Sigli Dimulai Pengerjaan Konstruksi
JAKARTA (LOGISTICS) : Presiden Joko Widodo rencananya melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruas tol Banda Aceh—Sigli sepanjang 74 kilometer yang masuk dalam koridor Trans-Sumatra pada Jumat, 14 Desember 2018.
Ketika dimintai konfirmasinya pada Rabu (12/12/2018), Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna membenarkan adanya rencana pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek jalan tol di Provinsi Aceh tersebut oleh Kepala Negara, besok.
“Ya, rencananya dilakukan groundbreaking [oleh Presiden Jokowi],” kata Tol Kepada Bisnis.com.
Sebelumnya, Herry mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan PT Hutama Karya (Persero), selaku BUMN yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk membangun jalan tol Trans-Sumatra.
Dia menjelaskan bahwa segmen Banda Aceh—Sigli merupakan bagian dari ruas Banda Aceh—Medan sepanjang 470 kilometer dengan masa konsesi pengusahaan selama 45 tahun.
Pembangunan ruas tol Banda Aceh--Sigli terdiri atas enam seksi:
· Seksi Indrapuri—Blang Bintang sepanjang 13 kilometer,
·Seksi Blang Bintang—Kutobaro sepanjang 8 kilometer,
· Seksi Kutobaro—Simpang Baitussalam sepanjang 5 kilometer,
· Seksi Padang Tiji—Seulimeum sepanjang 26 kilometer,
· Seksi Seulimeum—Jantho sepanjang 6 kilometer,
· dan terakhir seksi Jantho—Indrapuri sepanjang 16 kilometer.
Berdasarkan catatan Bisnis, PT Hutama Karya mengalokasikan Rp500 miliar untuk ruas Banda Aceh—Medan dari total penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10,50 triliun yang akan diterima perseroan untuk menunjang pembangunan jalan tol Trans-Sumatra tahun depan.
Jalan tol yang menghubungkan Provinsi Aceh—Sumatra Utara ini juga rencananya mendapat fasilitas kemudahan pembayaran lahan dengan skema pembayaran langsung sebesar Rp350 miliar pada tahun depan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.
Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani menjelaskan bahwa perseroan tengah mempertimbangkan untuk menerapkan skema contractor pre-financing dalam pengerjaan beberapa ruas tol Trans-Sumatra yang siap dikerjakan.
Selain ruas Banda Aceh—Sigli, Anis menjelaskan bahwa PPJT yang saat ini sudah selesai diproses adalah untuk ruas Pekanbaru—Bangkinang sepanjang 37 km bagian dari jalan tol Padang—Pekanbaru.
"Sudah selesai diproses PPJT-nya selain Aceh—Sigli adalah Pekanbaru—Bangkinang bagian dari Pekanbaru—Padang," katanya.

Pemerintah Tengah Seriusi Pembiayaan Pembangunan Tol Serang - Panimbang
Pemerintah menunggu persetujuan pinjaman dari China untuk membiayai pembangunan jalan tol Serang—Panimbang, Banten yang pengerjaaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Pembangunan proyek sepanjang 33 kilometer ini diestimasi membutuhkan biaya Rp3,50 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto mengatakan bahwa saat ini surat pengajuan pinjaman sudah dikirimkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya diteruskan ke China.
"Surat sudah kami teruskan ke Bappenas. Jadi, ini menunggu persetujuan loan-nya dulu," kata Sugiyartanto kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.
Sebetulnya, tutur dirjen, plafon pinjaman dari China sudah tersedia, tetapi pihaknya harus menyelesaikan tahapan progres yang dipersyaratkan untuk mengajukan pinjaman.
Plafon yang dimaksud tertuang dalam pledge pinjaman antara pemerintah Indonesia dan China untuk pembangunan sejumlah proyek jalan tol sejak 2015.
Empat ruas tol yang diketahui memanfaatkan fasilitas tersebut yaitu sebagian pengerjaan jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu), Manado—Bitung, Ngawi—Kertosono, dan Balikpapan—Samarinda.
"Kalau dari kami menunjuk lender-nya China. Namun, ini harus diproses dulu di Bappenas," ujarnya.
Adapun, nantinya lelang pengerjaan konstruksi untuk proyek ini akan digelar secara internasional.
Pembangunan jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 83,70 kilometer dibagi menjadi tiga seksi yakni seksi 1 (Serang—Rangkas Bitung) sepanjang 26,50 kilometer, seksi 2 (Rangkas Bitung—Bojong) sepanjang 33 kilometer, dan seksi 3 (Bojong—Panimbang) dengan panjang 24,40 kilometer.
Dalam proyek yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha tersebut, pemerintah memberi dukungan infrastruktur dengan membangun tol pada seksi 1 sepanjang 33 km, sedangkan 50,67 km sisanya dikerjakan oleh badan usaha jalan tol, yakni PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Nilai investasi yang dikerjakan badan usaha mencapai Rp5,33 triliun.

Gubernur Jabar : Jawa Barat Akan Terhubung Ruas Tol Secara Keseluruhan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan seluruh daerah di Jabar terhubung dengan jalan tol baik jalur utara maupun selatan untuk mendongkrak pendapatan dan ekonomi masyarakat.
"Kita sudah komitmen untuk melakukan pembangunan mega proyek terkait perhubungan untuk melayani transportasi agar mempermudah akses warga yang ingin keluar kota," katanya di Sukabumi pada Jumat (14/12/2018).
Menurutnya, pihaknya tentu berkoordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Presiden RI Joko Widodo agar mempercepat pembangunan jalan tol. Nantinya jika ada warga dari Jakarta yang ingin ke Bandung bisa melalui Cipularang atau melalui Tol Bocimi-Bandung.
Dengan demikian, jika ingin mudik dari Jakarta bisa melalui Tol Cipularang atau Tol Bocimi-Bandung yang saat ini tol penghubung Sukabumi dengan Bogor ini tengah dikebut pengerjaannya.
Selanjutnya dari Bandung bisa dilanjut melalui Tol Cigatas yakni Cileunyi-Garut-Tasikmalaya-Cilacap. Sehingga warga priangan timur yang ingin mudik ke wilayah Jawa Tengah tidak bisa memilih jalur yang ingin dilaluinya baik melalui Nagrek atau Cigatas.
"Jadi, Jabar dalam 5 tahun jalan tol bertambah, jalur kereta kita kebut pengerjaannya, lokasi pariwisata di mana-mana ditambah pelabuhan dan bandara," tambahnya.
Kang Emil sapaan akrabnya mengatakan tidak hanya pelayanan perhubungan saja, tetapi pihaknya juga meningkatkan pelayanan publik 3.0 (proaktif). Seluruh pihak harus semangat dan mendukung agar proses ini berjalan lancar.
Dia memaparkan visi pemerintahannya adalah Jabar Juara Lahir Batin. Kenapa harus juara lahir dan batinnya yakni agar seimbang, sebab jika hanya mengurus dunia saja tanpa religi maka tingkat stresnya tinggi seperti warga Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya dan maju, tetapi rakyatnya tidak mengimbangi dengan religi sehingga banyak yang stres. 

Pemprov Jateng Pastikan Ruas Tol Semarang - Solo Segera Dioperasikan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan, jalan tol Semarang Solo segera dioperasikan. Pasalnya, ruas tol Salatiga-Kartasura bisa dilewati pada saat libur hari raya Natal dan tahun baru.
Untuk pembangunan ruas tol Salatiga - Kartasura membutuhkan waktu 2 tahun dan pemerintah mengelontorkan dana Rp3 triliun untuk membangun ruas tol tersebut. Sementara ruas tol Salatiga - Kartasura mempunyai panjang 32,6 kilometer. 
Adapun, jalan tol Semarang-Solo mempunyai panjang 72,6 kilometer dan merupakan salah bagian penting dalam tol trans jawa yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan jika ruas tol Salatiga-Kartasura bisa digunakan saat libur natal. Sebab, pembangunan fisiknya sudah 100%. Sehingga, interkoneksi antar kota Semarang dan Solo bisa berjalan dengan lancar.
"Progres pembangunan jalan tol sudah 100%. Saat ini tinggal dipoles saja semua sudah siap mudah-mudahan tanggal 20 Desember nanti bisa diresmikan langsung oleh bapak Presiden Jokowi," kata Ganjar saat meninjau ruas tol Salatiga-Kartasura Jumat (14/12/2018). 
Ganjar menjelaskan, untuk ruas tol Salatiga - Kartasura akan dibangun 4 rest area yang bisa dipergunakan pengemudi untuk beristirahat. Ganjar juga telah meminta ijin kepada Kementrian PUPR dan Kementrian BUMN untuk membuat rest area sebaik mungkin di ruas tol tersebut.
Selain itu, jalan tol Semarang - Solo juga akan memangkas waktu tempuh yang biasanya lebih dari 2 jam kini tinggal 1,5 jam saja dengan adanya tol tersebut. 
"Kemarin saya sudah ujicoba secara fungsional menggunakan jalan tol Semarang - Solo waktu tempuh hanya 1,5 jam saja. Adanya jalan tol ini memangkas waktu tempuh sehingga perjalanan bisa lebih cepat," ujarnya. 
Ganjar juga memastikan kesiapan suplai BBM untuk penggunaan total Semarang - Solo pada arus natal dan tahun baru nanti. Menurut Ganjar pada prinsipnya suplai BBM pada arus padat seperti liburan panjang natal dan tahun baru ini tidak jauh beda penanganannya dengan arus mudik. 
"Kalau nanti sudah ujicoba mau natal ketika belum siap untuk dukungan (BBM) kita siapkan yang portabel. Kalau kerja ini SOP-nya sudah kita ujicoba berkali-kali. Maka dua tahun terkahir kalau kita bisa menyelenggarakan mudik bagus itu sudah jadi template kerja kita," katanya. 
Sementara itu lanjut Ganjar, pemerintah daerah harus memaksimalkan betul adanya tol baru Semarang - Solo. Menurutnya, Pemda setempat harus memaksimalkan sebaik mungkin adanya tol baru ini. 
Dia mengintruksikan, kepada Pemda setempat untuk mempromosikan wisata sepanjang jalur tol Semarang - Solo agar disinggahi wisatawan yang melintas.
"Kami menginginkan setelah adanya tol baru Semarang - Solo juga turut mendongkrak pariwisata. Ini tugas Pemda setempat untuk memaksimalkannya," katanya. (Logistics/bisnis /antara/hd)

Pelindo IV Sebut Arus Petikemas di Pelabuhan Makassar Melonjak
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menyatakan arus petikemas di Pelabuhan Makassar pada akhir tahun ini mengalami lonjakan sehingga sempat mengakibatkan antrean layanan kapal yang akan bersandar.
Direktur Keuangan Pelindo IV, Yon Irawan mengakui memang pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan di akhir tahun ini cukup tinggi sekitar 7%. Hal itu sebanding dengan meningkatnya arus barang dan kapal di Pelabuhan Makassar yang menjadi hub pelabuhan di kawasan timur.
"Memang ada pola kapal-kapal yang berkunjung di momen tertentu seperti mendekati Natal dan Tahun Baru sehingga sejal November kapal-kapal mulai menumpuk di Makassar dengan rentetan dari Jakarta, Surabaya dan Semarang," ujarnya saat konferensi pers Pelindo Charity Port Run, Jumat (14/12/2018).
Dia mengatakan pihaknya akan membenahi Pelabuhan Makassar dengan mengatur koneksinya untuk mengurai antrean kapal. Satu langkah di antaranya bekerja sama dengan Pelindo I, II dan III untuk bersinergi menerapkan Integrated Billing System (IBS).
Menurutnya, banyaknya antrean kapal di Pelabuhan Makassar ini kebanyakan mengangkut beragam komoditas pangan dan juga tambang mineral. 
Selain itu, lanjutnya, di Pelabuhan Makassar juga terjadi peningkatan ekspor, termasuk gencarnya pembangunan infrastruktur. 
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pelindo IV telah membangun pelabuhan eksisting Makassar 360 meter dengan layanan 2 crane.
"Dengan pelabuhan eksisting pun ternyata masih kurang sehingga kami akan percepat pembangunan New Port berkapasitas 2,5 juta TEUs agar cepat selesai pada 2021," jelasnya.
Pada November lalu, Indonesian National Shipowners Association (INSA) melaporkan kondisi pelabuhan di Makassar telah merugikan pengusaha hingga US$4.000/hari (500 - 700 TEUs) lantaran terjadi antrean kapal untuk bersandar.
Akibat antrean itu, kapal-kapal tidak bisa bersandar karena kondisi Pelabuhan Makassar hanya bisa disandari oleh 4 kapal sedangkan yang akan keluar masuk lebih dari 5 kapal.

Pelindo IV Tunggu Perpres Untuk Pembangunan Proyek Makassar New Port tahap II dan III
PT Pelabuhan Indonesia IV meminta pemerintah menerbitkan Perpres guna dijadikan landasan legal dalam pelaksanaan pembangunan hingga pengoperasian proyek Makassar New Port (MNP) tahap II dan III.
Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang mengemukakan penerbitan Perpres menjadi aspek yang sangat dibutuhkan perseroan untuk merangkai pembangunan MNP secara menyeluruh.
Saat ini, proyek Makassar New Port (MNP) telah memasuki tahapan perampungan untuk tahap I dan telah beroperasi terbatas pada layanan bongkar muat peti kemas.
"Secara realisasi agregate pembangunan MNP tahap I sudah mencapai 90,81%, yang terdiri dari empat paket pengerjaan," katanya melalui keterangan resminya Kamis (6/12/2018).
Rinciannya, untuk Tahap I Paket A sudah rampung 100%. Sedangkan Tahap I Paket B, progresnya sudah 90,38%, Paket C 78,09% dan Paket D progresnya 9,90%.
Dia mengatakan, latar belakang pengajuan penerbitan Perpres MNP juga karena kondisi pembangunan yang saat ini dilakukan, pendanaannya merupakan dana PT Pelindo IV (Persero) tanpa ada dana APBN, sehingga kurang tepat apabila pengembangan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 
“Di mana untuk pengajuan konsesi pengembangan Tahap I B – I D, telah terdapat dukungan surat Menteri BUMN kepada Menteri Perhubungan,” ujarnya.
Farid menyampaikan, dengan adanya Perpres MNP, memberikan jaminan kepada investor atas keberlangsungan pengembangan Makassar New Port sampai tahap ultimate. 
Apalagi, di dalam Tahap III nanti, pihaknya menginginkan adanya industri di dalam MNP. 
Sejauh ini lanjut Farid, belum ada industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia Timur yang berlokasi di dalam pelabuhan. 
“Belum adanya lokasi perindustrian yang terintegrasi di Indonesia Timur, sehingga di Tahap III (ultimate) nanti akan diprioritaskan sebagai Integrated Economic Zone,” sebutnya.
Dia mencontohkan beberapa zona ekonomi modern yang terintegrasi dengan pelabuhan, di antaranya Port Klang di Malaysia dan Port of Rotterdam di Belanda.
Farid menuturkan, pembangunan Makassar New Port Tahap III (ultimate) yang direncanakan rampung pada 2025 mendatang, akan menjadi pusat konsolidasi dan distribusi di Indonesia Timur terutama untuk BBM, LNG dan fertilizer/petro kimia untuk mencukupi kebutuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dia menyebut, pembangunan MNP telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
“Karena dengan adanya MNP, diakui bisa memperlancar arus barang [ekspor impor]. Tapi usulan Pak Gubernur Sulsel, barang yang masuk dan keluar harus barang yang memiliki nilai ekonomi, yaitu barang jadi dan barang setengah jadi. Nah, kalau mau ada barang jadi dan barang setengah jadi, maka harus ada industri di dalam pelabuhan,” tukasnya. 
 
Pelindo IV Optimis Kinerja Ekspor Wilayah Indonesia Timur Tumbuh 30%
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) optimistis kinerja ekspor dari wilayah Indonesia Timur berpotensi tumbuh hingga 30% melalui optimalisasi direct call pada pelabuhan kelolaan perseroan.
Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Farid Padang menilai peluang pertumbuhan hingga 30% sangat memungkinkan tercapai asal dilakukan secara terukur dan terkonsolidasi.
"Peluang 30% sangat terbuka lebar sebenarnya melalui skema direct call, ini juga sangat bermanfaat untuk memotong waktu ekspor dan biaya ekspor," katanya dalam keterangan resmi, Senin (10/12/2018).
Menurut Farid, capaian itu sangat bergantung dari partisipasi aktif Pemerintah Daerah (Pemda) serta pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk mendukung penciptaan hub ekspor dengan skema direct call di wilayah Indonesia Timur.
Adapun pelabuhan kelolaan yang disiapkan sebagai hub adalah Makassar New Port (MNP), yang saat ini telah memasuki fase perampungan untuk tahap I. 
Dia menjelaskan dukungan yang dibutuhkan berasal dari otoritas setempat dari lokasi MNP yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) serta pelaku usaha, yang kemudian dapat memberikan efek berganda terhadap kinerja ekspor dari kawasan ini.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan kebijakan yang diharapkan bisa memantik gairah dunia usaha menjadi lebih agresif dalam jangka panjang.
"Memang masih banyak hal yang harus kita perbaiki bersama. Potensi yang ada di Sulsel cukup besar, tapi terbentur formulasi tepat untuk memaksimalkannya," tuturnya. 
Ketua Apindo Sulsel La Tunreng memandang kapasitas infrastruktur berbagai segmen di daerah ini sudah hampir menyentuh titik jenuh jika tidak dilakukan pengembangan secara massif.
Dia mencontohkan beban dari pengembangan pelabuhan barang dan kontainer di Makassar sudah saatnya dialihkan ke MNP, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan secara menyeluruh."MNP memang sementara dibangun, tetapi itu sebenarnya masih terbatas. Pelaku usaha juga masih dalam posisi menanti untuk memanfaatkannya secara maksimal. Sehingga, itu tadi, perlu akselerasi pengembangan infrastruktur dan juga massif," ucapnya. (Logistics /bisnis.com/hd)

Kemenhub Sebut Proyek KA Bandara Internasional Yogyakarta BaruBernilai Rp .1,1 T
KULON PROGO (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan menyebut proyek kereta Bandara Internasional Yogyakarta Baru (New Yogyakarta International Airport/NYIA) di Kulon Progo membutuhkan investasi senilai Rp1,1 triliun dalam dua tahun ke depan.
Dirjen Perkeretapian Kemenhub Zulfikri mengatakan proyek penyediaan kereta pada 2019 mencakup pengadaan tanah dan perbaikan infrastruktur untuk sejumlah stasiun yang akan dilalui seperti Stasiun Meguwo, Stasiun Kedundang, dan Stasiun Wojo.
"Alokasi anggaran selama 2 tahun, pada 2019 sebanyak Rp400 miliar dan 2020 sebanyak Rp700 miliar," kata Zulfikri saat menyampaikan paparan di dalam kereta inspeksi proyek, Jumat (14/12/2018).
Dia menambahkan untuk pengadaan lahan masih berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait dengan permohonan rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) pekerjaan dan pembangunan jalur KA bandara.
Pihaknya optimistis pengadaan lahan bisa tuntas pada Juni 2019. Adapun, pengoperasian kereta akan menggunakan dua unit Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) buatan PT Inka (Persero).
Tahun depan, pihaknya masih akan melakukan perbaikan infrastruktur di Stasiun Kedundang. Nantinya, stasiun tersebut akan digunakan sebagai pusat operasi terkait dengan sistem pengaturan persinyalan kereta.
Zulfikri menjelaskan untuk proyek pada 2019 akan mencakup peningkatan infrastruktur stasiun dengan menggunakan desain yang baru untuk jalur kereta Meguwo--Wojo. Adapun, pada 2020 diharapkan persiapan jalur Meguwo--NYIA sudah bisa rampung dan beroperasi.
“Untuk jalur Meguwo--Wojo, penumpang yang turun di Stasiun Wojo akan diangkut menggunakan shuttle bus untuk menuju NYIA, dengan lama perjalanan 10 menit, karena jaraknya hanya 5 Km," ujarnya.

PT AP II Pastikan Bandara Soetta Siap Sambut Libur Natal & Tahun Baru
PT Angkasa Pura II (Persero) memastikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta siap menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2019. 
Berbagai fasilitas seperti posko dan dekorasi Natal 2018 serta Tahun Baru 2019 sudah tersedia di setiap terminal. Bahkan, program customer happiness, seperti children's Christmas Choir, Santa Parade, Photobooth, Live Music Performance, serta pemberian coklat dan bunga kepada penumpang. 
Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang mengatakan seluruh fasilitas, perangkat operasi, keamanan, pelayanan, dan sumber daya manusia dalam kondisi prima untuk seluruh pengguna jasa di bandara. 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga telah terdapat Airport Operation Control Center (AOCC) serta Terminal Operation Center (TOC) di Terminal 1, 2, dan 3 dalam rangka memudahkan pengawasan operasional bandara. 
“Kesiapan fasilitas, peralatan, dan personel udara serta pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan kami optimalkan,” ujar Febri dalam siaran pers, Jumat (14/12/2018).
Pelaksanaan posko Natal dan Tahun Baru akan mulai dioperasikan 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019 yang berlokasi di depan Terminal 1B. 
Puncak angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 diprediksi terjadi mulai 21 Desember hingga 6 Januari 2019. 
“Kami memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 7% jika dibandingkan dengan Natal 2017,” jelas Febri. 
Adapun untuk pergerakan pesawat, AP II memprediksi peningkatan sekitar 5%. 
Puncak peningkatan pergerakan penumpang diprediksi terjadi pada 6 Januari 2019, yakni sebanyak 223.556 atau 16% dari periode hari yang sama pada 2018 yang hanya 192.726. Libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 mencapai 3,5 juta jiwa, sedangkan tahun ini diprediksi 3,7 juta jiwa. 
Untuk menyambut libur panjang, hingga kini sekitar 1.393 jadwal penerbangan tambahan atau extra flight domestik dan 73 flight internasional telah dipersiapkan oleh maskapai.
“Adapun daerah yang menjadi destinasi favorit masih diprediksi kota-kota besar, seperti Denpasar, Kualanamu, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo." (Logistics/bisnis.com/hd)

SITC Siapkan KEK Singhasari Dengan Nilai Investasi Awal Rp.5 Triliun Integrasikan Kawasan Wisata Batu & Malang Raya 
Oleh : Yuristiarso Hidayat
MALANG (LOGISTICS) : Singhasari Intergrated Tourism Center (SITC) telah menyiapkan konsep serta tahapan teknis guna rencana pembuatan dan implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Singosari,yang kini prosesnya tengah menunggu pengesahan regulasi peraturan pemerintah (PP).
“Kalau itu (PP) sudah turun, kita langsung mulai. Dan kapan akan turun, saya yakin secepatnya,” kata Kriswidyat Praswanto, Direktur PT Intelegensia Grahatama (IGT) selaku pengelola SITC.
Secara khusus Kris menyatakan, hasil rapat terakhir di Jakarta, Menko Perekonomian setuju dengan pembangunan KEK. Persetujuan ini sangat penting karena untuk landasan pemerintah mengeluarkan PP.
“Makanya, kami juga berharap pemerintah segera mengeluarkan PP itu. Makin cepat keluar makin baik. Selaku investor dan pengelola KEK, kami sudah sangat siap,” harap Kris, saat menerima rombongan wartawan Pokjaprov Jatim, belum lama ini.
Sebagai contoh, Kris lantas merinci tahapan pembangunan KEK Singosari. Fase pertama, dalam waktu 3 tahun, berbagai fasilitas penunjang pariwisata. Antara lain hotel, villa, zona ekonomi kreatif sampai pusat teknologi (technology center).
“Lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas juga sudah siap. Tahap awal kami siapkan 2.871 hektar,” kata Kris dengan menyebut lahan itu berada di tiga desa yaitu desa Langlang, desa Tunjungtirto dan desa Purwoasri.
Di areal ini pula, tambah Kris, akan dibangun museum digital. Sehingga keberadaan museum diharapkan akan menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan. “Jadi yang kami jual harus beda. Tidak sa­ling memakan. Salah satunya museum digital yang bersifat edutainment,” pungkasnya.
Lebih jauh Kris menjelaskan bahwa KEK Singosari akan mengintegrasikan potensi destinasi wisata di Malang Raya, baik di Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu.
“Disini ada peninggalan kerajaan Singosari. Kerajaan ini sudah dikenal masyarakat dan menjadi daya tarik untuk dipelajari dan dikunjungi. Karena itu perlu dikemas secara khusus supaya lebih menarik untuk dipelajari, yaitu dengan digital,” paparnya.
Kris menguraikan, KEK Singosari akan mengintegrasikan sistem Culture and Heritage, karena menjadi pusat kerajaan Singhasari (Singosari) pada abad ke-13.
“Generasi muda saat ini yang erat dengan digital teknologi, sehingga kita kembangkan disini supaya lebih menarik minat generasi muda,” katanya. Berbagai atraksi atau pertunjukan nantinya diintegrasikan dengan digital milenial. 
Kawasan ini diproyeksikan mulai dibangun tahun depan seiring dengan turunnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kawasan tersebut. Tahap awal akan dikerjakan pembangunan beberapa hotel, komersial area, dan creative zone. Pengerjaannya diperkirakan menelan investasi Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun yang sumber pendanaan sebagian dari dana perusahaan dan sebagian lagi dari perbankan.
Pengerjaan fasilitas tersebut, diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun. Pengerjaan itu dikebut karena pemerintah menginginkan agar dalam tempo 3 tahun realisasi pengerjaan fasilitas sudah terlihat dan dapat diresmikan.
Beberapa hotel yang dibangun nantinya menyediakan 800 hingga 1.000 kamar. Tidak seperti hotel-hotel pada umumnya, hotel tersebut didisain untuk pengembangan teknologi digital serta mendukung revolusi 4.0.
“Izin Lokasi KEK diberikan pada PT Intelegensia Grahatama. Kami menyiapkan lahan seluas 283,1 ha yang berada di tiga desa, yakni, Desa Purwoasri, Desa Langlang dan Desa Klampok,” ujarnya.
Jika KEK Singosari berjalan, dengan tingkat investasi yang tinggi ini, diharapkan mendongkrak pada pendapatan pajaknya. Dalam jangka 20 tahun, diprediksikan manfaat pajak yang diberikan lebih tinggi Rp 4,24 triliun dibandingkan jika tidak ada KEK.
Secara khusus Kris menjelaskan proses pembuatan atau pengembangan KEK Singhasari ini memang sangat berbeda dengan konsep KEK yang telah ada selama ini.
“Konsepsi KEK selama ini yang dipahami lebih banyak terfokus pada sector Industri dan perdagangan sehingga untuk kedua sector itu pemerintah pusat telah cukup siap dengan perangkat regulasi yang ada. Konsep KEK Pariwisata dan industry ikutannya ini memang belum dikenal sehingga sangat wajar bila proses set up KEK Singhasari ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena merupakan raw model pertama untuk KEK serupa yang belum pernah ada di Indonesia,” tegasnya.
Meski demikian, Kris menyebutkan bahwa pihaknya sangat terbantukan oleh dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Malang serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sangat koorporatif dalam proses diskusi termasuk membantu dukungan regulasi sesuai kewenangan yang dimilikinya.
“Kalau dari Pemkab Malang dan Pemrpov Jatim sangat mendukung penuh keberadaan KEK Singhasari ini agar segera terwujud. Saat ini bola memang berada di pemerintah pusat terkait kewenangan untuk menetapkan sejumlah wilayah di kawasan Kecamatan Singosari menjadi KEK Pariwisata pertama di Indonesia,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi universitas Airlangga Mohammad Nafik Hadiriandono menjelaskan keberadaan KEK Pariwisata di Indonesia seharusnya semakin didorong oleh pemerintah pusat mengingat saat ini perkembangan distanasi wisata dan arus wisatawan baik domestic dan mancanegara ke Indonesia sangat tinggi sekali.
“Penciptaan kawasan pariwisata yang terintegrasi dalam bentuk KEK [Kawasan Ekonomi Khusus] sudah menjadi keniscayaan untuk direalisasikan oleh pemerintah pusat, mengingat potensi sector pariwisata di Indonesia sangat besar baik dari sisi kuantitinya maupun dari kualitasnya dibandingkan dengan Negara lain di kawasan Asia Tenggara,” ungkap Nafik kepada Logistik belum lama ini.
Pengembangan KEK Pariwisata, lanjut Nafik seharusnya menjadi konsen bagi Pemprov Jatim dan pemerintah pusat mengingat kontek kemampuan alokasi anggaran dan kewenangan berada di level kedua intitusi tersebut.
“Pemerintah sudah seharusnya mulai bergeser paradigmanya tidak lagi mengembangkan sector industry konvensional tetapi secara perlahan beralih ke sector industry kreatif khususnya sector Pariwisata. Untuk itu penetapan zona dan wilayah untuk pengembangan KEK seharusnya kini sudah dimasukkan dalam Rancangan rencana pembangunan Indonesia secara lebih komprehensif,” tegasnya. (Logistics/hd)