Logistics Journal Nomor : 202 / November 2018
cover november 2018
 

Editorial - MUNAS ALFI
Telah berlangsung Musyawarah Nasional (MUNAS) ALFI VI tahun 2018, di Jakarta, 3-4 Desember 2018. Thema yang diketengahkan “Making Indonesia Logistics more Competitive, Innovative & Dynamic” sedangkan subthemanya “ALFI Siapa Membangun Rantai Pasok Berbasis Digital Guna Meningkatkan Daya Saing”.
Pehelatan MUNAS ALFI VI kembali menyepakati Yukki Nugrahawan Hanafi untuk didaulat menjadi Ketua Umum DPP ALFI/ILFA masa bakti 2019 - 2024. Banyak harapan dan amanah di sematkan ke pundak Ketua Umum. Khususnya beban usaha yang terus akan dihadapi oleh perusahaan anggota. Baik berkaitan dengan regulasi, fasilitas maupun tambahnya persaingan usaha tidak hanya diantara pelaku usaha swasta namun dengan anak-anak perusahaan dari BUMN di sektor yang sama.
Sesuai dengan thema dan subthema dalam sambutannya setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP ALFI/ILFA, Yukki Nugrahawan Hanafi, berkomitmen untuk mengoptimalkan dalam mendorong kebijakan pemerintah yang berupaya memfasilitasi kegiatan usaha yang diarahkan untuk memanfaatkan operasional usahanya berbasis digital. Komitmen ini tentunya akan dapat dilaksanakn jika pemerintah sebagai regulator secara konsisten dan tegas menerapkan aturan digitalisasi pada aspek-aspek usaha yang seacara adminsitratif dapat segera dilakukan dengan segera dan terintegrasi. Sehingga kecepatan, efisiensi dan produktifitas benar-benar dapat terjaga dan meningkat hasilnya.
Digitalisasi yang berkaitan dengan flow of document, flow of money dan flow of goods masih dari sisi pemerintah yang melaksanakan. Seperti masalah penyelesaian custom clearence sudah lebih dari 70% sudah digitalisasi walaupun sebagian lainnya masih manual dan kadang jika down tanpa ada jalan keluarnya. Sedangkan pelaku usaha dalam mata rantai logistic justru sedikit susah menerapkan digitalisasi dengan berbagai alasan. Contoh penerapan DO-online masih belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, bukan karena tidak siapnya fasilitas pendukung, tapi pelaku usaha yang terkait belum sepenuhnya memberikan dukungan.
Pelaksanaan digitalisasi hanya persoalan waktu saja untuk penerapannya secara menyeluruh di semua mata rantai usaha jasa kepelabuhanan. Bagi pelaku usaha yang semakin lambat menggunakan digitalisasi dalam proses usahanya akan semakin ditinggal dan akan tergilas dengan pelaku usaha yang sama dan pelanggannya yang lebih siap memanfaatkan keunggulan digitalisasi.
Keunggulan dari digitalisasi dalam bisnis logistik tidak hanya akan memangkas waktu pelayanan dan memangkas biaya tapi juga mampu menjamin kecepatan mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Era digitalisasi sudah berjalan dengan hasilnya semakin menampakkan keuntungan bagi para pihak yang memanfaatkannya. Namun kembali kesadaran bersama dari berbagai pihak pelaku usaha dari sektor usaha yang saling terkait sangatlah menentukan berhasil dengan optimal atau hanya dapat dinikmati secara parsial karena hanya sebagian yang memanfaatkan digitalisasi dalam usahanya. Ibarat orang berjalan di jalanan yang mulus akan berbeda dengan jalan yang berlobang-lobang. Digitalisasi akan memuluskan dan melancarkan berlangsungnya usaha sedangkan jika hanya sebagian saja yang menggunakan digitalisasi bisnisnya, maka perjalanan terantuk-antuk. (guslim-nop'18)

Yukki Terpilih Jadi Chairman AFFA 2018-2020
JAKARTA (LOGISTICS) : Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, terpilih kembali sebagai chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) untuk periode 2018-2020.
Pemilihan dilakukan secara aklamasi dalam rangka The 28th Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) Annual General Meeting di Siem Reap Kamboja, Jumat (16/11/2018). Sebelumnya, Yukki juga memimpin AFFA untuk periode 2016-2018.
Sidang AFFA 2018 tersebut diikuti oleh 10 perwakilan asosasi logistik dan forwarder dari 10 negara Asean yakni; Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Filippine, dan Brunei.
"Ke 10 asosiasi dalam 10 negara ini akan terus berkerja sama dalam semangat kebersamaan dengan dua fokus utama di bidang pendidikan yang kita namakan AFFA Logistics institute dimana hal ini telah diketahui oleh Secretariat Asean," ujar Yukki kepada Bisnis, dihubungi Jumat (16/11/2018).
Dia juga mengingatkan pentingya pelaku usaha logistik siap dalam era perubahan (transforming) saat ini dari the economic scale menuju economic speed.
Yukki mengatakan, dalam kepemimpinan juga aka memfokuskan persoalan dan pengembangan fasilitas perdagangan dengan tiga agenda yakni; liabilities Insurance, safety and security dan multimodal transport.
Menurutnya, kerja sama merupakan kata kunci dalam era sekarang mengingat Asean kini sebagai kekuatan ekonomi ke tiga di Asia setelah Cina dan India, dan juga kekuatan ekonomi ke enam di dunia.
Yuki mengatakan, dengan penguatan kerjasama bidang logistik antar negara akan berdampak pada kegiatan logistik di dalam negeri maupun ditataran global.
Oleh karena itu, imbuhnya, AFFA akan aktif menginisiasi kerjasama dimanana jumlah anggota dari 10 asosasi itu mencapai 8.214 perusahaan logistik dan forwarder yang tersebar di negara-negara Asean.
"Tentunya AFFA akan terus memberikan masukkan kepada 10 negara di kawasan asean dan akan terus meningkat kan kerja sama dengan Asean sekretariat,"ucapnya.

ALFI Usulkan Perluasan Wilayah Kepabean Pelabuhan Tanjung Priok Untuk Buffer Kontainer
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan perluasan wilayah pabean Pelabuhan Tanjung Priok untuk fasilitas penyangga atau buffer tempat penimbunan sementara (TPS) peti kemas yang masih dalam pengawasan Bea Cukai.
Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, fasilitas buffer TPS lini 2 pelabuhan Priok masih dibutuhkan untuk menghindari terjadinya ancaman stagnasi di dalam pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
"Kami juga mendengar adanya rencana penataan peruntukkan di jalan Yos Sudarso Jakarta Utara oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2019. Padahal di dua ruas sepanjang jalan itu kini beroperasi depo peti kemas empty, fasilitas pergudangan maupun TPS untuk kegiatan over brengen,"ujarnya kepada Bisnis, Jumat (26/10/2018).
Menurutnya, penambahan perluasan wilayah pabean Priok dapat dilakukan ke arah barat (Jalan Martadinata) maupun ke arah timur (Cakung Cilincing dan Marunda) dengan mempertimbangkan kesiapan jumlah SDM Bea dan Cukai Tanjung Priok saat ini.
Namun begitu, menyangkut kesiapan SDM pengawas kepabeanan tersebut, menurut Adil, bukanlah persoalan krusial jika mengimplementasi sistem berbasis informasi dan tehnologi (IT) dalam layanannya, seperti TPS online, auto gate system dan pengamanan peti kemas elektronik (e-seal).
"Perluasan wilayah Pabean Priok itu bisa mengakomodir perpindahan fasilitas depo, pergudangan maupun TPS buffer jika terkena dampak penataan di sepanjang jalan Yos Sudarso Priok. Kalau wilayahnya luas, bisa saja jumlah TPS buffer nya ditambah,"ucapnya.

3 Syarat
Sementara itu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, menyatakan, instansi tersebut menetapkan tiga unsur pertimbangan yang menjadi syarat penerbitan perizinan fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) buffer.
TPS buffer di lini 2 pelabuhan Priok selama ini berperan sebagai fassilitas kegiatan pindah lokasi penumpukan atau over brengen peti kemas impor dari terminal peti kemas atau lini 1 pelabuhan Priok.
Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo mengemukakan, terkait perizinan fasilitas TPS tidak ada terminologi khusus apakah fasilitas itu berada di lini 1 atau lini 2 pelabuhan, tetapi mengacu pada UU No : 17 tahun 2006 yang merupakan perubahan atas UU No:10/1995 tentang Kepabeanan.
"Berkaitan dengan perizinan TPS tersebut tentu banyak pertimbangannya," ujarnya kepada Bisnis.
Dwi Teguh menyatakan, terdapat tiga unsur yang menjadi pertimbangan internal KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dalam proses penerbitan izin TPS itu.
Bea Cukai Priok juga menepis penilaian, jika instansinya meniadakan penerbitan perizinan baru fasilitas TPS sebagai buffer kegiatan PLP peti kemas impor di pelabuhan itu.
Dwi Teguh menyatakan, unsur yang menjadi pertimbangan itu yakni; pertama, terkait seberapa besar kebutuhan buffer TPS untuk mengurangi kongesti terminal bongkar/terminal peti kemas sehingga kegiatan proses bongkar timbun kontainer tidak melambat.
Kedua, berkaitan dengan efisiensi biaya logistik dan sumber daya manusia /SDM dalam menangani moving serta penempatan pegawai untuk pelayanan dan pengawasannya.
Ketiga, pertimbangan aspek sosial dan ekonomi (sosek) seperti apakah menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat sekitar, lalu lintas,termasuk aspek bahaya-nya karena melintasnya angkutan kontainer.
"Dari beberapa pertimbangan tersebut itulah, yang menjadi dasar KPU Bea Cukai Priok dalam penetapan untuk menambah perizinan TPS atau tidaknya,"tegas Dwi.

Perusahaan Logsitik Asing Masih Belum Bisa Geser Perusahaan Logsitik Lokal
Maraknya perusahaan logistik asing yang masuk ke Indonesia tampaknya belum bisa menggeser dominasi perusahaan jasa logistik lokal.
Fenomena masuknya perusahaan kurir asing tersebut termasuk melalui perusahaan rintisan atau dikenal lewat istilah startup logistik yang siap memberikan kemudahan dalam hal pelayanan.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan masuknya perusahaan rintisan logistik ke Indonesia lantaran melihat potensi dari pertumbuhan e-commerce yang besar di Indonesia.
Apalagi, pemain baru tersebut membutuhkan dana atau investasi yang cukup besar untuk membeli segmen pasar di Indonesia. Namun demikian, kehadiran mereka dinilainya belum bisa menggeser dominasi dari perusahaan lokal.
"Sampai saat ini dari perusahaan jasa pengiriman asing yang sudah masuk Indonesia belum ada yang bisa menggeser dominasi perusahaan lokal," katanya.
Alasannya, kata Zaldy, perusahaan logistik untuk jasa pengiriman selain harus mempunyai teknologi yang mumpuni juga harus bisa mengatur sumber daya manusia Indonesia yang tidak sama dengan di negara-negara lain, apalagi perusahaan pengiriman di Indonesia sangat padat karya.
Zaldy menuturkan kualitas layanan perusahaan kurir di Indonesia secara rata-rata masih belum memuaskan sehingga menarik pemain-pemain asing masuk ke Indonesia.
Di sisi lain, yang harus diingat oleh perusahaan logistik baru yang akan masuk ke dalam jasa pengiriman adalah inovasi model bisnis yang baru.
Dia mengatakan jangan sampai mengikuti model bisnis yang sudah ada dimana ada dua model yaitu konvensional dan model on demand transport dengan crowdsourcing yang belum bisa memberikan solusi yang sehat untuk jasa pengiriman atau logistik di Indonesia.
(Logsitik/bisnis.com/hd)

Pelindo III Gandeng TP4 Kejagung Guna Percepatan Pembangunan Pelabuhan
PT Pelabuhan Indonesia III mendapat dukungan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaaan Agung untuk percepatan proses pembangunan infrastuktur pelabuhan.
Pendampingan itu diresmikan dalam seremoni penandatanganan kerja sama oleh Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Doso Agung dengan Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Jan S. Maringka di Kantor Pusat Pelindo III Surabaya, Kamis (15/11/2018).
Pada kesempatan yang sama, kerja sama pendampingan di tingkat provinsi juga ditandatangani oleh Direktur SDM Pelindo III Toto Heliyanto dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi dari tujuh provinsi wilayah kerja BUMN maritim tersebut.
Doso Agung mengatakan dukungan kejaksaan mutlak dibutuhkan agen-agen pembangunan negara, baik kementerian maupun BUMN, demi mempercepat pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan aspek legal.
"Paling tidak untuk program-program investasi penting yang dilakukan Pelindo III, kami bisa minta arahan atau pertimbangan supaya kegiatan itu sesuai aturan," katanya dalam siaran pers, Kamis (15/11/2018).
Dengan patuh kepada aturan negara, Doso meyakini tujuan dari pembangunan dapat tepat sasaran, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk sektor logistik maritim negeri yang sedang dipacu untuk memeratakan pembangunan.
Dia juga optimistis TP4 dapat membantu percepatan pembangunan karena pendampingan hukum akan berperan di sisi perencanaan investasi, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan dan pengawasan proyek invetasi pembangunan.
Menurut dia, TP4 menciptakan suasana bisnis yang kondusif karena pendekatannya yang restoratif dan rehabilitatif mencegah kerugian negara. Upaya preventif dan represifnya yang terpadu juga mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan bermutu.
Jamintel Jan S. Maringka menyebutkan kerja sama pendampingan TP4 Pusat dan Daerah (TP4P dan D) pada BUMN, seperti Pelindo III, merupakan bagian dari langkah kejaksaan untuk terlibat dalam pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan negara.
“Kami juga menghadirkan 7 kejaksaan tinggi dengan harapan memberikan pendampingan di daerah sehingga bisa kita wujudkan pembangunan secara merata di wilayah Indonesia ini," ujarnya.

Arus Barang Nonkontainer Pelabuhan Tanjung Priok Naik 12% Periode Januari-Agustus 2018
Arus barang nonkontainer melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang ditangani PT.Pelabuhan Tanjung Priok, naik sekitar 12% selama Januari--Agustus 2018 dibandingkan periode yang sama tahun 2017.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Ari Henryanto mengatakan, selama 8 bulan pertama tahun ini arus barang nonkontainer yang dibongkar muat melalui Pelabuhan Priok mencapai 11,74 juta ton, atau naik sekitar 12% dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu 10,14 juta ton.
"Arus kargo nonkontainer itu berasal dari jenis barang bag kargo, general kargo, curah cair maupun curah kering," ujarnya, Kamis (15/11/2018).
Berdasarkan data PTP, pada Januari 2018 perseroan yang memiliki bisnis inti multipurpose terminal itu berhasil menangani kargo nonkontainer sebanyak 1,34 juta ton, Februari 1,43 juta ton, Maret 1,45 juta ton, April 2,11 juta ton, Mei 1,67 juta ton, Juni 1,04 juta ton, Juli 1,38 juta ton, dan pada Agustus 1,28 juta ton.
Ari mengatakan bahwa perseroan saat ini terus melakukan ekspansi bisnis di sejumlah cabang pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia II/IPC sekaligus menyosialiasikannya kepada seluruh stakeholders.
PTP merupakan anak usaha PT Pelindo II/IPC yang memiliki core business multipurpose terminal, khusus menangani layanan bongkar muat kargo nonkontainerdi pelabuhan.
Pada awal 2019, PTP juga akan mengoperasikan Pelabuhan Muara Sabak, setelah sebelumnya perseroan mengoperasikan Pelabuhan Talang Duku, Jambi.
Pelabuhan Muara Sabak, Jambi didesain sebagai terminal muat bagi komoditas original produk dari propinsi Jambi antara lain; minyak kelapa sawit dan sejenisnya yang akan diangkut ke Dumai dan daerah lainnya.

ALFI Sampaikan 3 Problem Krusial Sector Logistic Angkutan Laut
Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan masih terdapat tiga persoalan krusial di bisnis logistik angkutan laut yang mesti ditindaklanjuti implementasinya oleh Kementerian Perhubungan.
Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, mengatakan ketiga persoalan itu yakni, pertama, terkait masih ditariknya uang jaminan kontainer oleh perusahaan pelayaran asing untuk kegiatan impor.
Kedua, implementasi Permenhub No. 25/2017 tentang batas waktu penumpukan peti kemas maksimal tiga hari secara konsisten dan konsekuen di empat pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar.
Ketiga, agar ada mandatori terhadap pelayaran asing untuk melakukan pertukaran data secara elektronik dengan customernya agar implementasi dokumen delivery order (DO) secara elektronik di pelabuhan-pelabuhan utama itu bisa dilaksanakan.
"Ketiga persoalan itu sudah kami sampaikan secara resmi kepada Menhub Budi Karya Sumadi pada awal bulan ini," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/11/2018).
Widijanto mengemukakan asosiasinya menganggap ketiga hal itu menjadi persoalan bagi pelaku usaha logistik, agar pebisnis bisa mendapatkan kepastian biaya dan waktu penanganan logistik. "Kami sangat mengharapkan Kemenhub mau mendengarkan kesulitan pelaku usaha logistik saat ini,"ujar dia. (Logsitik/bisnis.com/hd)

Pelindo II Dorong Pelabuhan Baai Bengkulu adi Hub Port Ekspor Indonesia Bagian Barat
JAKARTA (LOGISTIK) : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/Indonesia Port Corporation (IPC) mendorong Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi hub port untuk kegiatan ekspor di wilayah pantai barat Indonesia, setelah pelabuhan itu menerapkan dedicated terminal.
Hambar Wiyadi, General Manager Pelindo II cabang Bengkulu, mengatakan dengan dedicated terminal ini, pihaknya optimistis pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi pelabuhan pilihan bagi kapal liner internasional dan regional.
Dia mengatakan dengan memberlakukan dedicated terminal, akan diperoleh tiga manfaat bagi pengelola pelabuhan.
Pertama, akan mampu meningkatkan produktivitas terminal, tentunya terminal ini akan menjadi pelabuhan pilihan.
Kedua, membantu menurunkan biaya logistik dengan ketersediaan terminal yang didukung dengan peralatan dan produkvitas tinggi, disertai dengan pelayanan yang baik.
"Ini memberikan kontribusi pada efisiensi biaya transportasi yang ditanggung oleh pelanggan, pemilik barang/cargo owner yang pada akhirnya akan berdampak harga yang kompotitif atas komoditas ekspor di tingkat pasar global," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis pada Jumat (16/11/2018).
Ketiga, lanjutnya, akan ada peningkatan aktivitas dan operasional pelabuhan yang diimbangi dengan produktivitas dan standar pelayanan yang baik serta berdampak pada peningkatan penghematan biaya operasional kepelabuhanan dan penghematan nilai waktu.
Dedicated terminal yakni pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan sesuai dengan jenis barang yang akan dilayani di terminal tersebut yang meliputi terminal curah kering, terminal curah cair, terminal peti kemas (TPK) dan terminal umum/general cargo.
(Logistik/bisnis.com/hd)

Kemenhub Gandeng Konsultan Supervise Asal Jepang Untuk Pelabuhan Patimban
AKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan meneken kontrak konsultan supervisi pembangunan Pelabuhan Patimban dengan perusahaan patungan konsultan asal Jepang dan Indonesia.
Perusahaan konsultan joint venture terdiri atas tiga perusahaan Jepang masing-masing adalah Oriental Consultan Global Co. Ltd., Ides Inc., dan Nippon Koei Co. Ltd., bekerja sama dengan tiga perusahaan konsultan Indonesia yaitu PT Raya Konsult, PT Rayasurverindo Tirtasarana, dan PT Indra Karya (Persero).
Paket pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditandangani merupakan paket jasa konsultansi supervisi dan desain pembangunan fasilitas pelabuhan untuk proyek Pembangunan Patimban Tahap I.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo mengatakan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban sangat strategis dan penting bagi negara sehingga pemerintah sangat serius menyelesaikan proyek itu.
“Diharapkan ke depan Pelabuhan Patimban akan meningkatkan daya saing logistik nasional,” katanya dalam siaran pers, Selasa (13/11/2018).
Penandatanganan kontrak konsultan dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konsultan Pembangunan Pelabuhan Patimban Andilas Putra Asmara bersama perwakilan perusahaan konsultan Joint Venture Yasunori Hasegawa di Ruang Sriwijaya kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Jakarta, Senin (12/11/2018).
Agus juga berharap para perusahaan anggota konsorsium konsultan agar penandatanganan kontrak itu dapat memperlancar proyek pembangunan Pelabuhan Patimban secara keseluruhan.
Selain itu, dia juga berharap pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban memperhatikan berbagai regulasi, kualitas, dan requirement atau kebutuhan masyarakat secara umum.
“Pemerintah sangat serius dan memperhatikan agar pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai jadwal dengan kualitas yang telah disepakati bersama,” tegasnya.
Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan dapat melayani sekitar 3.5 juta TEUs dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU).
Pada tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUs dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta TEUs.
Nantinya, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal ro-ro. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (backup area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 ha.

Men PUPR Pastikan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Sepanjang 8,2 km Dibuat Elevated
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat sepanjang 8,2 kilometer (km) dibuat melayang.
Namun, konstruksi melayang jalan nasional tersebut dibuat rendah atau tidak sama dengan jalan layang atau tol elevated yang konstruksinya melayang tinggi dari tanah.
Dia mengatakan pihak kontraktor yakni Shimizu Corporation bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Bangun Cipta Kontraktor tengah merancang konstruksi dengan menggunakan pile slab, sehingga jalan akses dapat melayang dan tidak sejajar dengan tanah.
"Ini desainnya agak unik karena menggunakan pile slab seperti jembatan. Jadi, elevated tapi agak rendah untuk mengamankan tanah di bawahnya," ujar Basuki saat peninjauan ke lokasi proyek, Selasa (6/11/2018).
Dengan tidak dibangun sejajar dengan tanah, konstruksi melayang disebut akan membantu mencegah terjadi alih fungsi lahan. Pasalnya, biasanya setelah pembangunan tol selesai, akan diikuti oleh pembangunan rumah atau rumah usaha di sekitar jalan tol.
Adapun biaya yang dialokasikan untuk pembangunan proyek tersebut mencapai Rp1,1 triliun, yang bersumber dari pinjaman Jepang.
Nantinya, jalan akses ini diharapkan akan tersambung dengan rencana tol yang diprakarsai oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Saat ini, proyek tersebut masih dalam upaya pembebasan lahan.
"Agustus 2018 baru kontrak dan diharapkan akhir 2019 jalan akses ini bisa digunakan," terangnya.
Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun untuk mengurangi beban layanan Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai sudah sangat tinggi.
Pelabuhan tersebut akan menjadi pelabuhan kontainer terbesar kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Keberadaan pelabuhan beserta jalan aksesnya diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek dan menekan biaya logistik industri nasional.

Pelabuhan Bau-Bau dan Anggrek Jadi Pilot Project KPBU
Infrastruktur jalan menjadi masalah yang disoroti dalam studi kelayakan dua pelabuhan pilot project Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yakni Bau-bau dan Anggrek.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan PII selaku penyedia fasilitas penyiapan proyek telah melakukan kunjungan ke lokasi pelabuhan yang saat ini masih dikelola unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu.
"[Kedua pelabuhan] dibutuhkan masyarakat, tapi jalannya, aksesnya masih sempit. Itu yang perlu kami bahas di feasibility study-nya," ujarnya saat dihubungi, Minggu (11/11/2018).
Studi kelayakan sedang dilakukan pada Pelabuhan Bau-bau di Buton, Sulawesi Tenggara dan Anggrek di Gorontalo. Studi dijadwalkan selesai Desember 2018, sebelum maju ke tahap lelang pengadaan badan usaha.
Pemerintah menargetkan pengadaan badan usaha Pelabuhan Bau-bau pada awal 2019, sedangkan Pelabuhan Anggrek pertengahan 2019. Setelah itu, akan diikuti oleh penandatanganan perjanjian antara Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dengan badan usaha.
Kemenhub sebelumnya mengatakan proyek Public-Private Partnership (PPP) itu akan mencakup pengembangan dan pengoperasian pelabuhan. Namun, Kemenhub masih menunggu hasil studi kelayakan terkait bagian yang perlu dikembangkan.
Armand menuturkan saat ini kajian akhir prastudi kelayakan (Final Business Case/FBC) masih dilakukan.
"Yang perlu dilihat adalah kebutuhan demand-nya dan infrastruktur pendukungnya memadai enggak," tuturnya.
Bau-bau dan Anggrek merupakan bagian dari 14 pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan BUMN atau perusahaan swasta melalui skema KPBU. Adapun 12 pelabuhan lainnya yang tengah disiapkan adalah Belang-Belang, Tahuna, Tobelo, Wanci, Serui, Kaimana, Pomako, Saumlaki, Dobo, Banggai, Labuan Bajo, dan Namlea.
Dibangun sebagai prasarana kapal perintis di Kabupaten Buton yang menghubungkan dengan daerah sekitar, Pelabuhan Bau-bau memiliki fasilitas dermaga A seluas 1.000 m2, dermaga B seluas 500 m2, dermaga penumpang seluas 160x12 meter dan dermaga kontainer 180x15 meter. Pelabuhan Bau-bau juga dapat disandari kapal berukuran hingga 15.000 GT.
Di sisi darat, pelabuhan memiliki fasilitas terminal seluas 750 m2, kantor pelabuhan 1.200 m2, gudang 900 m2, dan juga lapangan penumpukan 20.661 m2.
Sementara itu, Pelabuhan Anggrek di Gorontalo dapat dilabuhi kapal berbobot 20.000 GT. Dermaga kargo memiliki panjang 153 meter dan lebar 12 meter. Dermaga kapal petikemas memiliki panjang 150 meter dan lebar 20 meter.
Pemprov Kaltara bakal bangun Pelabuhan speedboat dan kapal ferry di Pulau Bunyu, Kab. Bulungun ditarget tuntas 2020
Pemprov Kalimantan Utara berencana membangun pelabuhan speedboat dan kapal ferry di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan target pembangunan fisik pada 2020.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, pelabuhan yang diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut sedang masuk dalam tahap penyelesaian atau laporan akhir survei investigasi desain dan penyusunan rencana induk pelabuhan oleh Kemenhub.
“Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid, saya tugaskan untuk menghadiri rapat dengan Dirjen Perhubungan Laut di Kemenhub dan kami berharap pada 2020 bisa dibangun,” kata Irianto dari siaran pers Pemprov Kaltara, Selasa (30/10).
Dia mengatakan, saat ini dengan belum adanya pelabuhan tersebut, masyarakat menggunakan pelabuhan milik PT Pertamina untuk bepergian dengan transportasi laut. Selain nanti setelah dibangun, kata dia, untuk dermaga speedboat maka akan dilalui kapal besar.
Menurutnya, apabila nanti pelabuhan itu selesai dibangun maka Pulau Bunyu masuk dalam jaringan kapal trayek perintis. Masyarakat, kata Irianto, juga menginginkan pembangunan pelabuhan tersebut supaya dapat menurunkan disparitas harga barang.
“Sulitnya akses ke Pulau Bunyu menjadi pemicu naiknya harga barang. Harapan, dermaga itu bisa juga dilalui kapal besar,” kata dia. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Minta Menkeu Untuk Pertimbangkan Keterlambatan Penyelesaian Proyek Tol Laut
Permintaan itu sehubungan dengan usulan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) agar denda keterlambatan dipatok berdasarkan persentase sisa penyelesaian pekerjaan.
Padahal, menurut Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko, kontrak antara Kemenhub dengan galangan kapal adalah lumpsum per kapal, bukan harga satuan.
"Kami minta saran ke Kementerian Keuangan bagaimana sebaiknya. Karena memang di kontrak itu satu paket kapal per kontrak, bukan progress per kapal. Sekalipun tinggal melengkapi kemudi, kalau kapal itu tidak ada kemudinya kan tetap saja tidak bisa jalan," katanya, Minggu (9/11/2018).
Berdasarkan data Ditlala Kemenhub, dari rencana pengadaan 100 unit kapal selama 2015-2018, baru 46 unit yang sudah beroperasi. Sebanyak 28 unit kapal sudah selesai dibangun di galangan dan siap dimobilisasi ke pelabuhan panggalan, sedangkan 26 unit sisanya belum selesai.
Pasal 78 Ayat (5) huruf f Peraturan Presiden No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan. Besaran denda diatur pada Pasal 79 Ayat (4), yakni satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Ketua Dewan Penasehat Iperindo Amir Gunawan sebelumnya mengatakan rata-rata persentase penyelesaian kapal perintis maupun barang bervariasi, mulai dari 89% hingga 98%. "Misalnya, kapal sudah selesai hingga 90%, penghitungannya bukan terlambat satu kapal penuh. Seharusnya yang dikenakan hanya 10% dari total penghitungan denda," kata Amir (Bisnis.com, 22/10/2018).
Iperindo mencatat, 8 perusahaan galangan kapal anggota asosiasi terlambat menyelesaikan sesuai tenggat waktu proyek pada 31 April 2018.
Amir menjelaskan keterlambatan terjadi karena beberapa faktor, seperti kesulitan memperoleh tenaga kerja karena harus berebut dengan galangan yang lain. Komponen kapal yang 65% di antaranya masih bergantung pada impor juga menjadi persoalan mengingat proses importasi komponen memakan waktu.

Kemenhub Janji Akan Lunasi Pembayaran Galangan Proyek Kapal Tol Laut
Kementerian Perhubungan berjanji segera melunasi sisa pembayaran kapal-kapal yang sudah selesai dibangun perusahaan galangan dan mengerahkannya ke pelabuhan-pelabuhan pangkalan.
Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan rata-rata yang harus dibayar pemerintah sekitar 2% dari nilai kontrak yang merupakan nilai kegiatan familiarisasi kru dan mobilisasi kapal ke pangkalan.
Namun dengan catatan, kapal itu diselesaikan sebelum tahun anggaran 2018 tutup buku pada Oktober.
"Kalau misalkan sisa 2% ini dijaminkan, kami bisa bayarkan sehingga mereka tidak harus menunggu sampai di pangkalan sana, baru dibayarkan 100%. Itu untuk mengatasi masalah likuiditas," katanya kepada Bisnis, Jumat (9/11/2018).
Menurut dia, mekanisme tersebut sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kapal-kapal yang selesai sebelum Oktober itu secara berangsur akan dimobilisasi ke pangkalan. Ditjen Perhubungan Laut sudah meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memberikan kemudahan bagi kapal baru untuk sandar di dermaga pelabuhan pangkalan sekalipun belum dioperasikan.
"Nanti KSOP tinggal atur. Kalau ada kapal lain yang akan pakai dermaga, kapal baru geser dulu, lego jangkar di tengah. Nanti kapal bisa kembali lagi ke dermaga begitu kosong," ujar Wisnu.
Presiden Direktur PT Janata Marina Indah (JMI) Joeswanto Karijodimedjo menunggu Kemenhub merealisasikan janji mengambil 4 unit kapal pesanan yang dibangun perusahaan di galangan Semarang sekaligus membayar sisa nilai kontrak sekitar Rp15 miliar.
Sebelumnya, dia mengemukakan serah terima kapal dan pembayaran sisa nilai kontrak yang terkatung-katung itu membuat JMI kesulitan membayar sebagian pinjaman modal kerja kepada bank.
Di sisi lain, JMI harus memperpanjang premi asuransi yang menjadi tanggungan perusahaan selama kapal masih berada di galangan. Belum lagi biaya penjagaan kapal, seperti pembelian bahan bakar generator untuk menghidupkan lampu kapal selama 24 jam.
JMI juga harus mengalokasikan biaya perawatan selama kapal belum diserahkan. Perusahaan terpaksa menaikkan empat kapal pesanan itu ke dok untuk dirawat agar kondisinya mulus dan kecepatannya melebihi persyaratan saat diserahkan ke pemerintah.

Kemenhub Uraikan Pproblem Mobilisasi Kapal Perintis
Kementerian Perhubungan menjelaskan masalah mobilisasi kapal ke pelabuhan pangkalan yang terkatung-katung disebabkan oleh sejumlah masalah teknis seputar transisi dari kapal lama ke baru.
Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan mobilisasi kapal baru tidak bisa cepat dilakukan karena pemerintah harus menyelesaikan dulu pengalihan kapal lama yang dioperasikan Pelni untuk menggantikan kapal perintis kargo yang dioperasikan swasta.
Pengalihan ini dilakukan supaya armada perintis layak untuk mengangkut penumpang maupun barang.
"Dalam proses pengalihan ini, tentunya ada proses serah terima, pengalihan penganggaran. Kami sangat hati-hati supaya tidak terjadi penganggaran dobel. Ini krusial sekali," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (9/11/2018).
Kendala lainnya, ada kapal-kapal Pelni yang sedang naik dok untuk diperbaiki sehingga. Kemenhub harus menunggu pengedokan hingga tuntas sebelum kapal baru diterima.
Di samping itu, survei tahunan beberapa kapal baru oleh Badan Klasifikasi Kapal jjatuh tempo. "Karena survei tahunan dihitung dari launching kapal, sementara launching kapal sudah satu tahun lalu, itu harus survei dulu," kata Wisnu.
Berdasarkan data Kemenhub per Oktober, 46 dari 100 unit kapal yang dipesan Kemenhub sejak 2015 sudah beroperasi, 28 unit sudah selesai dibangun, tetapi masih berada di galangan, sedangkan sisanya masih diselesaikan oleh galangan.
Sebelumnya, galangan kapal mengeluhkan pemerintah yang tidak kunjung mengambil kapal pesanan untuk program tol laut dan kapal perintis. Akibatnya, likuiditas perusahaan terganggu.
Presiden Direktur PT Janata Marina Indah (JMI) Joeswanto Karijodimedjo mengatakan 4 unit kapal senilai Rp326 miliar yang dibangun di galangan perseroan di Semarang hingga kini belum diambil Kemenhub. Padahal, JMI sudah siap menyerahkannya kepada operator di pelabuhan pangkalan yang sudah ditentukan.
Serah terima yang terkatung-katung itu membuat JMI belum menerima sisa pembayaran kontrak sekitar Rp15 miliar yang semestinya dapat dipakai perusahaan untuk membayar sebagian pinjaman modal kerja kepada bank.
"Bahkan, kami yang sebelumnya likuid dan mendapat predikat call 1 dari Bank Indonesia, karena tidak dapat membayar bunga dan angsuran pokok yang jatuh tempo, statusnya turun drastis menjadi call 5," ungkapnya (Bisnis, 8/11/2018).
Di sisi lain, JMI harus memperpanjang premi asuransi yang menjadi tanggungan perusahaan selama kapal masih berada di galangan. Belum lagi biaya penjagaan kapal, seperti pembelian bahan bakar generator untuk menghidupkan lampu kapal selama 24 jam.
JMI juga harus mengalokasikan biaya perawatan selama kapal belum diserahkan. Perusahaan terpaksa menaikkan empat kapal pesanan itu ke dok untuk dirawat agar kondisinya mulus dan kecepatannya melebihi persyaratan saat diserahkan ke pemerintah. (Logistics/bisnis.com/hd)
 
PT AP II Siapkan Capex Rp. 11 Triliun Pada 2019
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II (Persero) telah menyiapkan dana investasi atau capital expenditure (capex) hingga Rp11 triliun pada 2019.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan jumlah dana investasi tersebut cenderung menurun hingga 41,1% dibandingkan dengan alokasi 2018 yang mencapai Rp18,7 triliun.
"Kami sudah susun alokasi dana capex hingga Rp11 triliun untuk tahun depan," kata Awaluddin, Selasa (13/11/2018).
Menurutnya, dana investasi Rp11 triliun itu akan digunakan perusahaan untuk pemeliharaan dan operasional bandara, serta pengembangan usaha. Selain itu, juga akan dialokasikan untuk penambahan dan peningkatan bisnis nonaeronautika.
Pada tahun ini, dana investasi sebesar Rp 18,7 triliun terdiri atas peningkatan sisi udara sebesar Rp7,7 triliun, peningkatan sisi darat sebesar Rp5,4 triliun, dan fasilitas penunjang Rp5,6 triliun.
Dia menambahkan sebagian besar dana investasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan bandara yang ada, termasuk empat bandara yang dialihkelolakan dari Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan, dan revitalisasi gedung Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta.
Keempat bandara tersebut antara lain, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Hanandjoeddin di Belitung, dan Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya.
Dana investasi awal atau initial capital expenditure outlay yang dibutuhkan untuk mengembangkan keempat bandara tersebut berada pada kisaran Rp2,2--2,5 triliun. Akan tetapi, pendanaan menggunakan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).
Sementara, revitalisasi Terminal 1 dan 2 memang dibutuhkan untuk memperbesar daya tampung pergerakan penumpang menjadi 43 juta orang per tahun. Adapun, saat ini total kapasitas Terminal 1 dan 2 di Bandara Soekarno-Hatta hanya 18 juta orang per tahun.
Pengembangan usaha nonaeronautika, lanjutnya, akan didukung dengan teknologi berbasis digital. Terdapat lima fokus pengembangan airport digital business, yakni airport big data, airport e-payment, airport e-advertising, airport e-commerse, dan airport community.
Awaluddin menyebut pemenuhan dana investasi tersebut tidak hanya berasal dari kas internal perusahaan. Selain dari penawaran obligasi, juga terdapat skema commercial loan, termasuk mengajak mitra untuk menjalankan pola partnership. "Adanya partner ini, capex tidak lagi dipenuhi dari dana sendiri terus," ujarnya.

PT AP II Emisi Obligasi Berkelanjutan I Dengan Kupon 8,5%-9,25%
PT Angkasa Pura II (Persero) menawarkan Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 dengan kisaran kupon 8,50% hingga 9,25% untuk memenuhi kebutuhan belanja modal perseroan.
Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Jenpino Ngabdi mengatakan penerbitan tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018 dengan target dana yang dihimpun Rp3 triliun. Pada tahap pertama, perseroan membidik dana sebanyak-banyaknya Rp750 miliar.
Jenpino menjelaskan bahwa Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 terdiri atas Seri A dan Seri B. Adapun, kisaran kupon untuk Seri A yakni 8,5%-9% dengan tenor 3 tahun dan Seri B yakni 8,75%-9,25% dengan tenor 5 tahun.
“Dana hasil emisi obligasi tahap pertama akan digunakan untuk pengembangan dan peremejaan sisi udara seperti pembangunan dan pembangunan runway,taxiway, apron, serta fasilitas penunjang lainnya. Dari sisi darat, rencana penggunaan dana yakni pembangunan dan pengembangan gedung terminal, gedung parkir, aksesibilitas, dan fasilitas lainnya dari bandara yang dikelola perseroan,” ujar Jenpino selaku penjamin pelaksana emisi di Jakarta, Rabu (7/11).
Dalam rencana emisi tersebut, Angkasa Pura II telah menunjuk PT Bank Mega Tbk. sebagai wali amanat. Sementara itu, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Masa penawaran awal akan berlangsung pada 7 November 2018-22 November 2018. Adapun, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia rencananya akan dilakukan pada 12 Desember 2018.
Adapun, surat utang tersebut mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pemeringkatan tersebut berlaku mulai 17 September 2018 sampai dengan 1 September 2019.
Sementara itu, Director Keuangan Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam menjelaskan bahwa penerbitan obligasi menjadi bagian pemenuhan belanja modal perseroan. Pihaknya mengkombinasikan penggalangan dana dari obligasi dan perbankan dengan total Rp8,5 triliun.
Pada tahap awal, Andra menilai jumlah Rp750 miliar telah sesuai dengan kebutuhan perseroan. Pasalnya, perseroan juga telah memegang komitmen dari perbankan hingga Rp4 triliun. “Jumlah pokok yang diincar [pada tahap pertama] sudah sesuai dengan rencana belanja modal kami,” jelasnya.
Secara detail, dia mengungkapkan perseroan menganggarkan belanja modal Rp18,2 triliun pada 2018. Dari jumlah tersebut, Rp8,5 triliun dipenuhi melalui penggalangan dana.
Andra menyebut total dana yang dipenuhi melalui perbankan senilai Rp5,5 triliun. Sisanya atau Rp3 triliun dipenuhi melalui obligasi. “Untuk tahun depan belanja modal lebih kecil mungkin Rp10,2 triliun,” paparnya(Logistik/bisnis.com/hd)