Logistics Journal Nomor : 201 / Oktober 2018
cover oktoberr 2018

Editorial - OSS dan INSW
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 138/PMK.01/2015, tentang Organisasi & Tatakerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window. Disebutkan dalan PMK tersebut, bahwa INSW mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang berfungsi untuk meintegrasikan seluruh hal yang berkaitan dengan perizinan usaha yang ada di Indonesia dilakukan dalam satu wadah dan satu sistem yang disebut Online Single Submision (OSS).
Dua portal di atas semuanya berbasis digital online yang memanfaatkan informasi teknologi terkini dalam melakukan kegiatan yang menggunakan pertukaran data elektronik. INSW untuk kegiatan yang lebih mengedepankan dan mengcover kebutuhan transaksi perdagangan internasional, sedangkan OSS lebih mengutamakan pada sisi perizinan usaha atau legalitas administratif usaha yang dilakukan secara integratif dan terpusat.
INSW tidak mengganggu kebijakan perizinan usaha yang ada di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Maksudnya, implikasi otonomi daerah untuk masalah perizinan berusaha tidak diganggu oleh keberadaan INSW. Sedangkan OSS dipastikan akan meniadakan keberadaan otonomi daerah dalam hal perizinan usaha. Sehingga apa yang sudah dibangun oleh provinsi atau kabupaten/kota untuk menyempurnakan sistem pelayanan pendaftaran usaha yang dilakukan satu atap, bahkan sudah menanamkan biaya untuk pengadaan aplikasi pertukaran data elektronik sepertinya hilang begitu saja di sapu angin OSS.
Sehingga pada kota-kota tertentu justru melakukan penentangan, walau tidak secara terang-terangan, terhadap keberadaan OSS yang dirasa diterapkan tanpa ada proses sosialisasi dan masa transisi. Sehingga ada kasus, seseorang tidak dikeluarkan perizinan berusahanya karena melakukan kegiatan usaha yang berada di daerah pemukiman selain itu lokasi berusaha tersebut berada di zona merah atau peruntukannya untuk pemukiman bukan untuk kegiatan berusaha. Pemerintah kota tidak mengeluarkan perizinan, tapi melalui OSS perizinan dikeluarkan karena hanya melalui online sistem. Tidak pernah tahu posisi lokasi tempat usahanya dimana dan bagaimana, yang penting persyaratan administratif usahanya lengkap keluarlah izin usahanya melalui OSS.
Interconnecting antar sistem online yang berada di daerah provinsi maupun kabupaten/ kota sangat dibutuhkan agar OSS bisa berjalan dengan baik. Jika masih ada arogansi sektoral maka jangan harap OSS bisa berjalan dengan sempurna. Karena proses migrasi data dari beberapa instansi yang berada di pusat dan yang berada di daerah sangat dibutuhkan. Jika data yang dimasukkan hanya cukup akte pendirian usaha, NPWP, keterangan domisili, permodalan maka keluarkan SIUP dan TDP, akan kacau dunia praktek usaha di Indonesia.
Melakukan praktek usaha tidak hanya cukup berbekal SIUP dan TDP, tapi harus disertai kelengkapan lainnya sesuai dengan bidang kegiatan usaha yang dilakukan. Apakah harus dilengkapi dengan AMDAL, sertifikasi kompetensi dari karyawan/petugas, HO dan kelengkapan terkait lainnya. Jadi memang OSS masih perlu melelngkapi sistemnya yang terkoneksi dengan beberapa instansi terkait sehingga SIUP atau TDP yang dikeluarkan benar-benar tidak akan mengakibatkan dampak yang merugikan dunia usaha itu sendiri, khususnya masyarakat umum lainnya yang tida meninkmati hasil usahanya secara langsung tapi mengalami dampak negatifnya secara langsung.
INSW sebagai portal yang terkait dengan melayani transaksi perdagangan internasional secara bertahap sudah melakukan migrasi data dan fungsi dalam melakukan registrasi importir dan eksportir, baik resgistrasi baru ataupun perubahan data sudah bisa dilakukan di sistem OSS atau dengan kata lain tidak perlu dilakukan di INSW lagi.
Pernah dibayangkan bahwa INSW ini akan menjadi payung besar dunia usaha dalam melakukan pelayanan maupun transaksi secara online. Mulai dari pendaftaran usaha, data-data komoditi yang ditransaksikan secara domestik maupun internasional semuanya tersajikan secara online di INSW. Karena INSW terhubung dengan ASW (ASEAN Single Window) sehingga akan mempermudah proses pertukaran datanya, sehingga keberadaan INSW perlu diperkuat dari sisi aturan yang mendasari dan dari sisi kontennya juga perlu diperluas. Ternyata keberadaan INSW yang dialasi oleh Peranturan Menteri harus mengalah kepada OSS yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah. Itulah Indonesia, yang lama sebenarnya diperbaharui tapi lebih suka kepada sesuatu yang baru. (guslim-oktb'18)

Pelindo II Targetkan Ekspor CPO Dari Pelabuhan Teluk Bayur Capai 5 Juta Ton Pada 2019
PADANG (LOGISTICS) : Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) menargetkan kapasitas ekspor minyak sawit atau cruid palm oil/CPO melalui pelabuhan Teluk Bayur, Padang bisa mencapai 5 juta ton tahun depan.
General Manager PT Pelindo II cabang Teluk Bayur Armen Amir mengatakan Teluk Bayur seharusnya menjadi pelabuhan besar karena berada di sisi paling barat wilayah Indonesia yang terkoneksi langsung dengan kawasan Samudera Hindia.
Selain itu, pelabuhan tertua di Pulau Sumatra itu juga punya sejarah panjang sebagai pelabuhan penting di Tanah Air, karena menjadi pintu masuk perdagangan dengan Eropa dan negara lainnya di masa lalu.
“Kami ingin bangkitkan kembali Teluk Bayur ini sebagai pelabuhan besar, pelabuhan kelas dunia,” kata Armen, usai pencanangan investasi sejumlah pengembangan pelabuhan tersebut di Padang, Selasa (16/10/2018).
Dia mengatakan salah satu prioritas adalah meningkatkan kapasitas ekspor CPO dari pelabuhan tersebut yang saat ini volumenya hanya 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton tahun depan.
Menurutnya, target itu bisa terealisasi dengan meningkatkan layanan pelabuhan, pembenahan infrastruktur dan penyediaan fasilitas tangki timbun, serta pembangunan terminal khusus komoditas CPO.
“Untuk mengejar target ini, kami akan tambah fasilitas tangki timbun, dan juga membangun terminal khusus CPO. Jadi, ekspor CPO dari pelabuhan ini bisa lebih besar dari ekspor dari Belawan maupun Dumai,” katanya.
Armen meyakini dengan posisi Teluk Bayur yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia serta negara – negara di kawasan itu, dinilai bakal meningkatkan ekspor melalui pelabuhan tersebut.
Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar Sengaja Budi Syukur menyebutkan potensi ekspor dari Sumbar masih sangat besar, termasuk untuk komoditas CPO.
“Kami apresiasi target manajemen Pelindo, tentu fasilitas pendukungnya juga harus dipenuhi. Kalau kami pengusaha tentu siap bersinergi untuk meningkatkan ekspor Sumbar,” katanya.
Dia mengatakan Kadin memang memprioritaskan peningkatan ekspor komoditas dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas mata uang untuk jangka pendek.
Untuk Sumbar misalnya, komoditas sawit masih menjadi produk unggulan, karena hampir 70% ekspor dari daerah itu berasal dari produk CPO. Kemudian produk karet, rempah – rempah dan komoditas lokal lainnya.
Kadin sebelumnya, juga mendorong pemerintah daerah menggerakkan penanaman komoditas lokal untuk mendongkrak ekspor. Untuk di Sumbar, komoditas lokal potensial yang layak dikembangkan antara lain, cokelat, kopi, gambir, pala, kayu manis, dan yang lain.
Adapun, luas lahan perkebunan sawit di Sumbar mencapai 344.352 Ha dengan status areal perkebunan rakyat seluas 177.093 Ha, perkebunan swasta seluas 166.423 Ha dan perkebunan negara seluas 7.836 Ha.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat kinerja ekspor Sumbar sepanjang tahun ini dari Januari – September 2018 mengalami penurunan signifikan hingga 23.32% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Atau menjadi hanya US$1,21 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai US$1,58 miliar. Penurunan itu mayoritas didorong turunnya ekspor CPO sebesar 19,88% dari US$1,06 miliar menjadi hanya US$850 juta.

Pelindo IV Aktifkan Kembali Pelayanan Pelabuhan Pantolan Palu
PT Pelindo IV mulai mengaktifkan kembali pelayanan di Pelabuhan Pantoloan Palu, Sulawesi Tengah, untuk kebutuhan komersial setelah terdampak bencana geologi.
Direktur Utama Pelindo IV, Farid Padang mengatakan pihaknya sebetulnya sudah membuka pelayanan kapal H+2 pascabencana, namun terbatas untuk kapal pengangkut logistik, bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Palu melalui moda laut.
“Meski beberapa segmen dan dermaga sepanjang kurang lebih 150 meter harus mengalami perbaikan yang cukup besar, tapi kami sudah melayani operasional kapal dua hari sejak gempa dan tsunami yang terjadi waktu itu,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (14/10/2018).
Dia menuturkan, dengan peralatan seadanya akibat satu unit crane di Pelabuhan Pantoloan mengalami kerusakan karena tersapu gelombang tsunami, pihaknya tetap melayani kapal yang tiba dan berangkat di Pelabuhan Pantoloan.
Terutama kapal-kapal yang mengangkut bantuan untuk korban gempa dan tsunami Sulteng, serta kapal yang mengangkut para pengungsi.
Sejauh ini, lanjut Farid, meskipun dengan kondisi kekurangan alat crane yang ada di Pelabuhan Pantoloan, pihaknya terus melakukan assessment bagian-bagian yang bisa dilayani.
“Untuk itu, kami perlu mendatangkan crane pengganti, utamanya untuk kelancaran kegiatan bongkar muat barang dari kapal yang sandar di Pantoloan. Rencananya, kami akan mendatangkan 2 unit mobile crane dari Surabaya,” papar dia.
Farid melanjutkan, dibukanya kembali kegiatan komersial di Pelabuhan Pantoloan karena melihat kondisi perekonomian di wilayah Palu dan sekitarnya yang sudah mulai pulih pasca gempa dan tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Saat ini, di Pelabuhan Pantoloan tidak hanya melayani kapal-kapal pengangkut bantuan logistik, tetapi juga sudah melayani kegiatan komersial,” urainya.
Dia menambahkan, khusus handling bantuan kemanusiaan dengan insentif tertentu tetap dilayani sampai dengan 26 Oktober 2018, sesuai batas waktu tanggap darurat. Layanan bantuan kemanusiaan yang menggunakan kapal negara, free Terminal Handling Charge (THC).“Sementara yang menggunakam kapal niaga, insentif dapat diberikan berdasarkan permohonan pengguna jasa kepada PT Pelindo IV," lanjut Farid.
Dia menuturkan, pihaknya juga sudah meminta pihak-pihak terkait untuk mulai beroperasi di Pelabuhan Pantoloan
Hal itu melihat kondisi perekonomian di Palu dan sekitarnya yang kembali menggeliat, apalagi juga sudah ada perusahaan yang mulai beroperasi di Palu, pertanda bahwa ekonomi di wilayah itu mulai tumbuh lagi.
Sebelumnya, Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV, Riman S. Duyo melakukan Rapat Koordinasi stakeholder Pelabuhan Pantoloan yang dihadiri Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta asosiasi lintas kepelabuhanan.
Adapun agenda rapat saat itu yakni, laporan Pelindo IV atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada KSOP terkait kondisi eksisting fasilitas pelabuhan dan penanganannya, distribusi bantuan kemanusiaan dan penerapan kembali secara komersial.
“Hasil rapat, untuk sementara jam operasi Pelabuhan Pantoloan sampai dengan pukul 24.00 Wita. Stakeholder Pelabuhan Pantoloan siap men-support penerapan kembali operasional secara komersial,” kata Riman.
Dia juga mengatakan bahwa penerapan kembali pengoperasian secara komersial setelah PT Pelindo IV memberikan free jasa kepelabuhanan 100% selama 13 hari, yakni sejak 29 September sampai dengan 11 Oktober 2018 mendatang.

Pelindo II Sebut Dwelling Time Container Naik 8%-12% di TPK Pontianak
PT Pelabuhan Indonesia II/Indonesia Port Corporation (IPC) menyatakan rendahnya waktu inap peti kemas atau dwelling time di Pelabuhan Indonesia II cabang Pontianak, Kalimantan Barat, membuat tren arus kontainer di pelabuhan itu terus meningkat.
Manajer Terminal Petikemas IPC TPK Pontianak Hendri Purnomo mengatakan pertumbuhan volume bongkar muat peti kemas (throughput) di Pelabuhan Pontianak rata-rata naik 8% sampai dengan 12% per tahun.
Pada 2017 throughput di pelabuhan ini tercatat 244.485 twenty foot equivalent units (TEUs) atau meningkat dari tahun sebelumnya 209.520 TEUs, sedangkan rasio kepadatan lapangan penumpukan (yard occupancy ratio/YOR) rata-rata 50%.
"Pencapaian ini juga berkat kerja sama dengan pihak shipping line yang tak lama setelah proses bongkar muat selesai memindahkan kargo ke depo-depo sebagai buffer area," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (15/10/2018).
Menurutnya, dengan troughput yang sudah mencapai 240.000 TEUs dan kapasitas terminal eksisting 300.000 TEUs, percepatan arus barang yang keluar masuk pelabuhan betul-betul menjadi prioritas.
"Hasilnya, dengan dwelling time dan YOR yang sama-sama rendah, kongesti pun bisa dihindari," paparnya.
Selain itu, kata Hendri, pelayanan kapal berjadwal atau windows system serta lay out ulang lapangan penumpukan juga turut membantu kelancaran bongkar muat peti kemas di pelabuhan ini.
Dia mengutarakan dari sisi suprastruktur, manajemen Pelindo II/IPC telah memodernisasi alat-alat bongkar serta perawatan alur untuk mengurangi tingkat sedimentasi.
Dengan berbagai upaya tersebut, kapasitas terminal yang semula hanya 100.000 TEUs pun kini meningkat menjadi 300.000 TEUs. "Di sini kita bersinergi dengan semua stakeholders untuk sama-sama meningkatkan kelancaran arus barang."
Dia menambahkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kalbar membuat kebutuhan kelancaran bongkar muat di pelabuhan pun ikut meningkat.
Saat ini, ujar Hendri, pelabuhan yang berada di tengah Kota Pontianak ini menangani bongkar muat berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), karet, olahan bahan tambang alumina, serta berbagai kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
“Kami terus berupaya meningkatkan layanan pelabuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kalbar,"

NSA : Kelaikan Petikemas Terverifikasi Dengan Acuan Internasional
JAKARTA (LOGISTICS) : Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowner Association (INSA) mengusulkan agar penertiban kelaikan peti kemas dan berat kotor terverifikasi mengacu pada kebiasaan internasional.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan inspektur peti kemas (surveyor) yang telah mengantongi standard Institute of International Container Lessor (IILC) dapat melakukan self assessment terhadap peti kemas yang telah melewati batas waktu berlakunya sertifikat terdahulu dari pabrik. Surveyor kemudian mencantumkan perubahan tanggal masa berlaku.
"Pemeriksaan terhadap kelaikan peti kemas dapat dilakukan secara randomdan berkala oleh badan usaha tersertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau Badan Klasifikasi yang diakui pemerintah," paparnya, Selasa (2/10/2018).
Menurut Carmelita, jika ditemukan peti kemas yang kondisinya tidak laik dan sertifikatnya sudah melampaui batas waktu, maka kontainer itu tidak diizinkan untuk dipakai.
Barang yang ada di dalamnya pun harus dipindahkan ke peti kemas lain yang sertifikasinya masih berlaku dengan seluruh biaya re-working sepenuhnya dibebankan ke operator peti kemas tersebut.
"Dengan tidak diizinkan untuk terus dipakai dan dibebani biaya pengalihan muatan atas pemakaian peti kemas yang tidak memenuhi syarat, sudah merupakan sanksi yang harus ditanggung oleh pemilik kontainer sehingga tidak ada sanksi tambahan," lanjutnya.
Sementara itu, terkait aturan berat kotor terverifikasi, INSA mengusulkan agar peti kemas kosong yang dikirim depo dan akan dimuat ke atas kapal, maka perhitungan berat peti kemas kosong yang dimaksud adalah berat yang tertera pada Convention for Safe Container (CSC) plate yang diterbitkan produsen peti kemas.
Adapun untuk kontainer isi dengan muatan, sebelum peti kemas itu dinaikkan ke kapal, verifikasi penimbangan di pelabuhan dilakukan tanpa biaya sebagai bentuk pelayanan pelabuhan.

INSA Dorong Solusi Alternative Sebagai Pengganti Jaminan Petikemas
Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowner Association (INSA) mendorong solusi alternatif sebagai pengganti jaminan peti kemas.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan solusi alternatif itu dapat berupa one time deposit, bank garansi, atau asuransi. Pelaksanaan pengganti jaminan kontainer dilakukan dengan skema business to business (B to B).
“Kami sangat mendorong munculnya kreativitas bisnis yang mana antara pengguna jasa [importir dan agennya] dan perusahaan pelayaran asing untuk saling mencari solusi mengurangi risiko bisnis dengan mencari alternatif lain," katanya, Selasa (2/10/2018).
Meskipun demikian, dia berpendapat jaminan kontainer semestinya tidak dipandang sebagai penyumbang biaya tinggi logistik karena kutipan itu bersifat sementara karena akan dikembalikan kepada importir jika peti kemas tidak rusak. Bahkan dalam banyak kasus, jaminan peti kemas tidak dapat menutup biaya saat terjadi kerusakan atau kehilangan.
Carmelita mengatakan, sebelum Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut No UM.003/40/II/DJPL-17 yang mengatur larangan pungutan diterbitkan, beberapa perusahaan pelayaran asing telah menerapkan zero container deposit.
Sebagian lainnya tetap menerapkan berdasarkan business to business agreement karena setiap perusahaan pelayaran asing memiliki strategi dan risiko bisnis yang berbeda-beda.
Menurut pantauan INSA, setelah SE 003 itu terbit, banyak perusahaan pelayaran asing yang tidak lagi mengutip pungutan. "Jika masih ada yang menerapkan jaminan peti kemas, maka itu pun mengacu pada SE [penerapan jaminan melalui proses evaluasi]," ujar Carmelita.

INSA Persoalkan Kriteria Container Yang Dinilai Tidak Layak
Perusahaan pelayaran nasional yang tergabung dalam INSA mempersoalkan kriteria peti kemas/kontainer yang dianggap tak laik pakai sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No:53/2018.
PM.53/2018 merupakan aturan tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, yang terbit pada Juni 2018 dan saat ini beleid itu masuk tahap sosialiasi sebelum diimplementasikan pada awal tahun depan.
Ketua Bidang Kontainer DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Teddy Arief Setiawan mengatakan,terkait sertifikasi kontainer juga perlu dipikirkan untuk implementasinya di lapangan karena kontainer bergerak terus dalam pemakaiannya dan jangan sampai mengganggu operasional yang berdampak terhadap arus logistik nasional.
"Yang perlu di sikapi untuk masalah ini adalah kriteria kontainer yang di anggap tidak layak pakai itu spt apa?.Kemudian jika kontainer yang sudah di sertifikasi ternyata rusak karena handling apakah masih di anggap layak?," ujar Teddy yang juga menjabat Direktur Komersial PT.Pelayaran Tempuran Emas,Tbk itu.
Teddy berharap regulasi yang dikeluarkan pemerintah di sektor angkutan laut jangan sampai menghambat kegiatan bisnis angkutan laut dan logistik karena akan memengaruhi perekonomian nasional.
Rija Amperianto, Tenaga Ahli Kerjasama Operasi PT.Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia (KSO SCISI) Kontainer, mengatakan dominasi masalah kelaikan kontainer saat ini ada pada klasifikasi kontainer domestik/antar pulau.
"Saya meyakini untuk kontainer ekspor impor semuanya comply karena dioperasikan oleh shipping line besar atau global.Justru yang jadi masalah adalah kontainer untuk intersuler," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/9/2018).
Oleh karenanya, kata Rija, untuk implementasi Permenhun No:53/2017, sangat tergantung standard yang akan menjadi acuan dalam pemeriksaan dan sertifikasi kontainer yang dalam beleid itu mengacu pada ratifikasi convention of safe container (CSC)1972.
"Akan lebih rasional jika pemerintah menjalankan survey kondisi kontainer dengan acuan standar the institute of international container lessors (IICL) yang sudah menjadi kesepakatan semua pelaku usaha," ujar Rija.

INSA Bertemu Panglima TNI Bahas Badan Tunggal Penegakkan Hukum Di Laut
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut.
Tren positif ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah menerapkan asas cabotage melalui INPRES 5 tahun 2005 yang diperkuat dengan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
Menurutnya, pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut.
Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, katanya, masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Atas dasar itu, katanya, DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut.
"Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," katanya dalam siaran persnya.
Audiensi yang digelar di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, ini diikuti Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim dan para Wakil Ketua Umum DPP INSA yang diterima langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama para asisten Panglima TNI.
Saat ini, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya. Kondisi ini, katanya, menyebabkan high cost dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien.
Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.
Menurut Carmelita, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pemprov Jatim Dukung Optimalisasi Kapal Ro-Ro Untuk Angkutan Logistik
SURABAYA (LOGISTICS) : Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung langkah Kementerian Perhubungan yang akan melakukan optimalisasi kapal roll on roll off (ro-ro) untuk angkutan barang menuju Jakarta dan Indonesia bagian timur.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan dengan pelabuhan yang dimiliki, wilayah tersebut mampu memberikan banyak pilihan untuk menemukan efektivitas biaya logistik. Menurutnya, pengangkutan barang melalui laut bisa lebih efisien dibandingkan dengan via darat.
"Ini penugasan yang pas buat Jatim karena kami ingin kebijakan Menhub bisa memperluas peran daerah terhadap perekonomian nasional. Kalau bisa dihitung secara efisien, distribusi lancar, perekonomian jalan, ini kesempatan yang bagus," kata Soekarwo, Sabtu (20/10/2018).
Selain di Surabaya, dia menambahkan pelabuhan juga tersebar di Gresik, Lamongan, Pasuruan, Situbondo, bahkan hingga di Trenggalek.
Dia juga menyebutkan rute kapal ro-ro dari Surabaya menuju ke Lembar bisa dilakukan tanpa melewati Bali, misalnya lewat Panarukan. Terlebih, saat ini proses bongkar muat barang untuk truk kontiner sudah tidak memungkinkan dilakukan di Bali, karena berisiko menggangu pariwisata.
Kemenhub berencana melakukan optimalisasi rute kapal ro-ro pada rute Surabaya menuju Jakarta atau bagian timur seperti Lembar, Lombok, dan Sumbawa guna menciptakan biaya logistik yang efisien.
Kemenhub telah meminta asosiasi pengusaha pelayaran dan Dinas Perhubungan Jatim untuk bersama melakukan klasifikasi struktur biaya. Diharapkan terdapat biaya-biaya tertentu yang bisa diatur sedemikian rupa agar efisien.

Akibat biaya mahal, Menhub Kaji Surabaya sebagai pusat angkutan logistik ke Indonesia Timur
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah mengkaji Surabaya sebagai pusat logistik untuk Indonesia bagian timur.
Dengan kebijakan itu, Menhub menginginkan tarif angkutan laut logistik bisa lebih rendah terutama untuk ke wilayah timur seperti Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara.
"Jawa Timur ini menjadi hak bagian timur Indonesia, karena hampir bisa dipastikan kota-kota di seluruh Indonesia bagian timur bahkan sampai bagian tengah seperti Kalimantan itu barang logistiknya dari Surabaya," katanya dalam siaran pers, Sabtu (20/10/2018). Menurutnya, Kemenhub maish mengkaji pola pengangkutan kapal ke Indonesia timur dari Surabaya termasuk juga pola Pelabuhan Tanjung Perak agar lebih efisien.
Selain itu, Budi Karya juga akan mengkaji ada angkutan feri Surabaya ke Jakarta. Untuk Jakarta, Menhub akan mencoba untuk mengaktifkan Kapal Roro, menurutnya kapal tersebut bisa lebih kompetitif.
"Kalau ke Jakarta kita ingin sekali ro-ro itu diaktifkan, Roro itu bisa kompetitif tadi ada beberapa saran terkait hal tersebut. Tentunya kita akan lihat struktur cost yang ada di Jakarta dan Surabaya, pelabuhannya dan tax yang dikenakan. Pasalnya sekarang ini dikenakan PPN 10%," tutur Menhub.
Selama ini, angkutan truk rute Jakarta-Surabaya tidak dikenakan PPN sementara kapal ro-ro dan kereta api dikenai PPN 10%. Menhub juga meminta beberapa pihak seperti INSA juga Kadis Perhubungan Jawa Timur untuk mencari tahu struktur cost tersebut.
Menhub berharap angkutan laut logistik mempunyai cost yang rendah termasuk juga biaya-biaya di pelabuhan juga lebih murah. "Harapannya ada satu harga yang bisa kita manage, kalau pelabuhan ini mahal kita pindah ke pelabuhan lain. Roro saya pikir sudah tepat," ucapnya.

Indonesia Belum Bisa Terapkan Logistik Halal Karena Bisa Picu Kenaikan Biaya
Indonesia dinilai tidak perlu menerapkan logistik halal lantaran berpotensi meningkatkan biaya logistik di Tanah Air.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan logistik halal biasanya diterapkan di negara yang penduduknya nonmuslim untuk ekspor ke negara muslim atau melayani rakyatnya yang muslim.
Sebaliknya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslimnya terbesar di dunia dinilai tidak perlu menerapkan metode tersebut karena halal adalah keharusan yang sudah ada sejak dulu.
Zaldy khawatir logistik halal menimbulkan biaya logistik bertambah lantaran perlu adanya sertifikasi dan lain-lain. Dia juga mengaku heran pelabelan logistik halal.
Dia menuturkan logistik halal sebenarnya adalah proses logistik yang aman dan sehat, dan perusahaan yang sudah menerapkan ISO atau good manufacturing /logistics practise.
"Di Indonesia sudah bisa dibilang menerapkan logistik halal karena Indonesia memang negara dengan penduduk muslim terbesar," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/10/2018).
Dia mengatakan industri logistik berbeda dengan industri lain seperti industri makanan dan minuman, obat-obatan atau kosmetik yang memang perlu sertifikasi halal, sementara logistik menurutnya adalah industri jasa.
Zaldy juga menyatakan bahwa UU No. 33/2014 yang berisi tentang proses awal hingga pengiriman barang sampai ke tangan konsumen terjamin halal, dinilainya sudah berjalan dengan baik tanpa ada logistik halal.
“Karena sudah menjadi standar pengiriman untuk memisahkan barang yang nonhalal dan halal, dan cara handling yang baik untuk semua barang tidak terbatas apakah halal atau tidak," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

PT KAI Usulkan Agar Kemenkeu Beri Pembebasan PPN10% Bagi Pemilik Barang Yang Dialihkan Dari Truk ke KA Barang
JAKARTA (LOGISTICS) : Dewan komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengusulkan Kementerian Keuangan perlu memberikan pembebasan PPN 10% bagi pemilik barang yang beralih dari menggunakan truk ke kereta api barang
Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI) Cris Kuntadi mengatakan usulan ini seiring dengan upaya BUMN itu untuk meningkatkan volume angkut barang sebagaimana yang telah ditargetkan.
Disisi lain, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan ingin mengalihkan angkutan barang dari truk ke kereta api atau kapal mengingat selama ini hampir 80% angkutan logistik didominasi oleh truk. Apalagi, belum lama ini pemerintah juga menerbitkan RITJ atau Rancangan Induk Transportasi Jabodetabek dengan salah satu poinnya adalah mengembangkan angkutan barang berbasis rel.
Cris Kuntadi mengatakan salah satu insentif yang paling efektif untuk diberikan kepada pemilik barang adalah pembebasan PPN 10%. Pasalnya, subsidi belum bisa diberikan jika belum mengetahui berapa biaya angkut barang yang harus dikeluarkan oleh pemilik barang.
“Subsidi belum bisa diberikan ketika kita belum tahu costnya. Kalau misal harga jual jelas tapi costnya belum ketahuan kan jadi belum bisa tahu berapa sih subsidi yang diberikan. Nah yang sekarang saya dorong adalah pengusulan kepada Kementerian Keuangan untuk membebaskan PPN 10%. Paling nggak, dengan membebaskan PPN tersebut manfaat yang bisa diberikan kepada pemilik barang dampanya akan signifikan,” katanya di salah satu diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Dalam hal ini, dia sudah berbicara secara informal dengan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan mendorong KAI serta Kemenhub untuk meminta insentif pembebasan PPN 10% tersebut. Menurutnya, Kemenkeu berjanji mulai membahas permintaan bebas PPN 10% itu jika kedua pihak sudah mengajukan secara formal.
“Jadi saya dorong dari KAI untuk bilang ke Kementerian BUMN soal pembebasan PPN 10%, kemudian Kementerian BUMN akan bicara ke Kemenkeu. Disisi lain, dari Kemenhub juga saya dorong untuk mengajukan ke Kemenkeu. Dengan begitukan Kemenkeu akan memanggil keduanya [KAI dan Kemenhub] untuk bahas usulan itu.”

PT INKA Akan Produksi LRT Tanpa Masinis
PT Industri Kereta Api (Inka) Madiun akan memproduksi kereta Light Rail Transit (LRT) dengan teknologi baru tanpa masinis atau driverless. Kereta LRT pesanan PT KAI ini direncanakan akan digunakan di Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi).
Kereta tanpa tenaga masinis ini merupakan pengembangan dari LRT Palembang yang saat ini sudah beroperasi.
Manajer Humas dan Protokoler PT Inka, Exiandri Bambang Primadani, mengatakan saat ini pembuatan LRT tanpa masinis belum dimulai. PT Inka masih dalam proses pengadaan komponen dan material untuk pembuatan kereta LRT itu.
"Masih dalam pengadaan komponen dan material. Proses manufacturingnya belum, tapi untuk menggarap proyek itu sudah kami lakukan. Jadi mulai dari desain, desain kan harus kami aproved jangan sampai nanti mulai proses ganti-ganti," kata dia kepada wartawan, Kamis (27/9/2018).
LRT tanpa awak masinis ini merupakan pengembangan teknologi dari LRT Palembang. Selain itu, desain dari LRT Jabodebek ini juga disempurnakan. Setiap trainset LRT Jabodebek ini terdiri dari enam kereta dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal 100 km/jam.
Dia menyampaikan kereta LRT Jabodebek ini termasuk jenis kereta medium speed dengan kecepatan maksimal 100 km/jam. Untuk kecepatan kereta ini menyesuaikan dengan jalur rel yang dibangun.
Doni, sapaan akrabnya mengatakan pembuatan kereta LRT tanpa masinis ini merupakan komitmen dari sejumlah BUMN yang tergabung dalam konsorsium. Dalam proyek ini, PT Inka menggandeng beberapa vendor dari Eropa. Sedangkan untuk bahan baku atau material pembuatan kerera LRT Jabodebek dioptimalkan dari dalam negeri.
Apabila komponen dan material yang dipesan sudah datang diperkirakan akhir tahun 2018 sudah mulai dikerjakan. Dan ditargetkan kereta bisa selesai tahun depan.
"Untuk LRT Palembang, kandungan dalam negerinya baru mencapai 40-45%. Semoga untuk LRT Jabodebek ini bisa meningkat 50%," jelas dia.

Inggris Tawarkan Pinjaman Dana Untuk PT KAI Guna Biayai Revitalisasi Empat Jalur KA di Jabar
Inggris menawarkan dana pinjaman pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna membiayai proyek reaktivasi empat jalur kereta di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menawarkan bantuan pendanaan kepada provinsi tersebut untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur.
“Bunganya kecil tapi dalam rupiah, bukan poundsterling, rate-nya sangat murah sehingga ini pasti diminati BUMN. Supaya pembiayaan empat jalur [KA] saya bilang, 'sudah ke Inggris saja',” ungkapnya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (27/9/2018).
Menurut Emil--panggilan akrabnya, Malik akan menemui Direktur Utama (Dirut) PT KAI Edi Sukmoro untuk menawarkan langsung pembiayaan infrastruktur murah tersebut. Dia menilai tawaran ini penting diarahkan untuk proyek tersebut karena KAI butuh anggaran besar.
“Kami fokus pada konektivitas, jalan tol, jalan kereta, airport. KAI kan operatornya, duitnya dari mana?” tanya Emil.
Meski nilai yang ditawarkan belum spesifik disebutkan, tapi pihaknya meyakini Inggris bisa menyediakan angka triliunan untuk membiayai reaktivasi rute Banjar-Cijulang-Pangandaran-Parigi, Garut-Cikajang, Cikudapateuh Bandung-Banjaran-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari.
“Saya belum tahu, yang pasti triliunan,” ujarnya.
Meski nilai tukar rupiah masih fluktuatif dan Indonesia akan memasuki Tahun Politik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar optimistis Inggris maupun swasta masih memiliki minat untuk menggelontorkan modal. Apalagi, proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah bersifat jangka panjang.
Berdasarkan pertemuan dengan Malik, Pemprov Jabar memandang Inggris tetap memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk berinvestasi dalam jangka panjang di Indonesia, khususnya Jabar.
Di tempat yang sama, Malik memastikan pihaknya mendukung kemajuan di bidang infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah. Di saat yang sama, Inggris memiliki tawaran modal keuangan infrastruktur hingga pengembangan desain infrastruktur.
“Kami ada banyak ketertarikan,” ucapnya.
Ketertarikan paling utama adalah pembiayaan atas reaktivasi empat jalur kereta di Jabar dan proyek pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) di Bandung Raya. Namun, tidak disebutkan berapa besar dana yang siap dikucurkan.
Rencananya, Malik akan bertemu dengan Dirut KAI pada sore ini.
Soal LRT, Moazzam memastikan pihaknya memiliki pengalaman mumpuni dalam membangun moda transportasi tersebut. Dia menambahkan Indonesia memiliki prospek jangka panjang yang bagus.
Tahun Politik juga diklaim tidak membuat para pengusaha dan Pemerintah Inggris mengurangi minat investasi ke Indonesia. Alasannya, ada sejumlah indikator positif yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi favorit, di antaranya angka pembangunan ekonomi yang bagus dan inflasi yang rendah.
Sebelumnya, KAI mengaku sudah membicarakan rencana reaktivasi jalur kereta api ini dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Proyek ini membutuhkan dukungan Pemprov Jabar mengingat niatan tersebut sudah terkatung-katung bertahun-tahun.
KAI akan fokus dalam penertiban lahan dan penyiapan operasional, sesuai porsi perusahaan pelat erah itu. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pelindo II Gelar Uji Coba Buffer Area di Tanjung Priok Guna Atasi Kemacetan
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia II/ IPC menggelar uji coba penggunaan kantong parkir truk kontainer atau buffer area di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mulai pukul 00.00 WIB pada Selasa (2/10/2018).
Direktur Operasional dan Sistem Informasi Pelabuhan Indonsia (Pelindo) II Prasetyadi menjelaskan penggunaan buffer area itu diklaim akan membantu kelancaran arus barang dan kendaraan di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok.
“IPC terus berbenah untuk memperlancar kegiatan bongkar muat di Pelabuhan. Salah satunya dengan melakukan penataan lahan parkir, termasuk memanfaatkan kantong parkir kendaraan kontainer, yang lokasinya berada di bekas lahan pabrik Pacific Paint, Jalan R.E. Martadinata, Jakarta Utara,” katanya melalui siaran pers, Selasa (2/10/2018).
Prasetyadi menjelaskan luas buffer area yang disiapkan sekitar 2 hektare. Kantong parkir seluas itu akan mampu menampung sekitar 1.100 truk kontainer setiap hari.
Dia menambahkan pihaknya terus menata penggunaan buffer area ini. Setiap truk bisa parkir maksimal 2 jam, untuk menunggu antrean pelayanan di dalam terminal bongkar muat barang.
Lahan buffer area itu sendiri dilengkapi dengan fasilitas informasi, dimana para pengemudi truk bisa monitor antrean bongkar muat barang di terminal yang dituju.
“Kita sedang memasuki era baru pelabuhan, dimana semuanya serba digital dan realtime. Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pengemudi truk bisa memantau aktivitas bongkar muat melalui layar monitor yang tersedia, sehingga operasional di Pelabuhan Tanjung Priok lebih tertata, lebih cepat dan lebih mudah,” jelas Prasetyadi.

Pelindo II/IPC Klaim Pasca Penerapan Pintu Gerbang Otomatis, Kinerja Meningkat
PT Pelabuhan Indonesia II/IPC mengklaim pascapenerapan pintu gerbang otomatis atau gate pass system di Pelabuhan Tanjung Priok, dapat meningkatkan kenyamanan dan keteraturan lalu lintas pengguna jasa di dalam pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
General Manager Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Mulyadi, mengatakan gate system yang sudah berjalan selama 3 bulan terakhir di Tanjung Priok itu merupakan bagian dari digitalisasi layanan di pelabuhan itu.
Adapun, kartu akses masuk yang digunakan di gate system Priok merupakan kartu uang elektronik tapcash (BNI), e-money (Mandiri) atau Brizzi (BRI) yang juga dapat dipakai untuk transaksi di pintu tol maupun pembayaran lainnya.
"Tiga bulan perjalanan implementasi gate pass system membawa banyak perubahan di Pelabuhan Priok. Implementasi ini telah berhasil meningkatkan kenyamanan dan keteraturan pengguna jasa di dalam pelabuhan," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (3/10/2018).
Dia mengatakan dalam rangka optimalisasi penerapan gate pass system, IPC melalui Cabang Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pemasangan sistem informasi kendaraan atau vehicle information system (VIS) di setiap gate yang dapat digunakan untuk membaca kendaraan yang masuk.
Selain itu, imbuhnya, telah dilakukan pemasangan alat sensor sinar optik atau optical beam sensor (OBS) yang berfungsi membaca jenis kendaraan dengan akurasi mencapai 99,99%.
"Hal ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan mesin reader dalam menghindari tertabraknya palang pintu. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di pintu gate, disiapkan juga mobile reader di setiap line untuk mengantisipasi kepadatan di pintu gate.," ujarnya.
Mulyadi optimistis gate pass system di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berlangsung baik dan akan terintegrasi dengan sistem pelayanan lainnya di pelabuhan itu, sehingga diharapkan kepuasaan pelanggan dapat terpenuhi.

ALI Dorong Sertifikasi Profesi Bidang Logistik
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong sertifikasi profesi bidang logistik agar kompetensi SDM logistik bisa sejajar dengan negara Asean lainnya.
Wakil Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto mengatakan menurut panduan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sampai tahun 2017 BNSP mencanangkan kepada semua lembaga sertifikasi profesi termasuk ALI untuk mencetak 10.000 sertifikasi per tahun tenaga ahli bidang logistik.
Adapun tahun lalu, menurut Mahendra, pemerintah memberikan insentif berupa dana baik seluruh atau sebagian biaya sertifikasi kepada tenaga kerja Indonesia. Namun, anggaran tersebut harus dipotong karena pada saat itu pemerintah tengah melakukan efisiensi.
Mehendra menyebut dari angka 10.000 itu, yang sudah tersertifikasi nyatanya masih minim yaitu hanya 10% dari jumlah yang dicanangkan. Adapun di asosiasinya hanya 3%, itu pun melalui swadana.
"Tahun ini, berarti yang tersertifikasi (di ALI) itu baru 3%. Sementara yang 10.000 itu baru 10% [tersertifikasi] dan itu pun swadana, tidak ada bantuan," katanya, Senin (24/9/2018).
Sertifikasi profesi perlu dilakukan mengingat kini sudah masuk dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sehingga hal itu termasuk dalam kesepakatan.
"Di mana untuk sektor logistik supaya kita bisa dipersamakan antara kita dengan negara-negara Asean yang lain maka harus bisa mengejar ketertinggalan itu," katanya.

Pemerintah dinilai kurang dalam penekanan sertifikasi untuk sector industry Logistik
Penekanan pemerintah untuk mencanangkan adanya orang yang bersertifikasi di seluruh industri yang berkaitan dengan manufacturing dan jasa logistik dinilai masih kurang.
Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan hal tersebut menjadikan alasan sekaligus hambatan yang menganggap bahwa sertifikasi profesi dirasa tidak perlu.
Dia membandingkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional di kedua sektor itu yang ada di Indonesia bahwa perusahaan asing sudah melakukan pencanangan agar karyawannya diharuskan mempunyai sertifikasi profesi di bidang logistik.
"Seperti manufacturing dan jasa logistik asing, yang sudah mencanangkan sendiri bukan karena pemerintah agar karyawannya mempunyai sertifikasi profesi di bidang logistik," katanya, Senin (24/9/2018).
Dalam hal ini, menurutnya, secara keseluruhan pemerintah dianggap masih kurang untuk mendorong hal tersebut sehingga pihaknya berharap ada pelaksanaan yang kongkret dari pemerintah.
"Bahwa semua yang berkaitan dengan industri manufacturing, misalnya, mewajibkan ada tenaga yang bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujarnya.
Mahendra mengatakan sertifikasi juga penting guna menghadapi Revolusi Industri 4.0, yang diharuskan pengertian lebih dalam menyoal revolusi generasi keempat tersebut.
Adapun ALI, kata dia, sudah ada lembaga sertifikasi sejak lima tahun lalu dan belum lama ini tengah menjalankan program. "Seperti sekarang ini tengah dilakukan, terakhir belum lama ini di Politeknik Negeri Medan. Satu batch 60-an, buat kami ini banyak dan freshgraduate," ungkapnya.
Selain itiu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), juga telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) “Logistik Insan Prima” untuk sertifikasi kompetensi profesi sektor logistik. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Beri Peluang Investor Local Terlibat Dalam Pengembangan Bandara Komodo
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan memberikan peluang investor dalam negeri selain PT Angkasa Pura I (Persero) ikut terlibat dalam pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo NTT.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Angkasa Pura (AP) I merupakan perusahaan pemilik izin badan usaha bandar udara (BUBU) yang ditunjuk untuk mengembangkan bandara tersebut bersama dengan investor. Skema investasi terdiri atas 51% berasal dari dalam negeri, sisanya adalah asing.
"Kami akan elaborasi apakah AP I bisa investasi riil sebesar 51%, atau ditentukan bahwa 51% itu tidak harus satu perusahaan, asalkan dari dalam negeri," katanya kepada Bisnis, Rabu (17/10/2018) malam.
Dia menambahkan sebagian besar dari 20 investor yang telah mengajukan proposal pengembangan berasal dari luar negeri. Kendati demikian, kondisi ini merupakan sinyal positif bagi iklim investasi di Tanah Air.
Bandara Komodo yang saat ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub akan menjadi proyek percontohan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), karena memiliki daya tarik yang dianggap mampu menyedot kunjungan wisatawan dan meningkatkan pergerakan penumpang.
Menhub menjelaskan keberhasilan proses KPBU tersebut akan menjadi legal finance standard bagi proyek infrastruktur transportasi yang lain di Indonesia. Apabila ada kekurangan dalam proses tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan langsung diberikan solusi."Saya belum tahu detail proposal mereka [para investor] apakah langsung melakukan investasi di awal atau menggunakan skema grace period dalam waktu tertentu terlebih dahulu. Apalagi ini menyangkut dana yang besar," ujarnya.

Bandara Raden Intan II Tingkatkan Pelayanan Penumpang Sebagai Bandara Internasional
Bandara Radin Inten II di Lampung terus meningkatkan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan penumpang guna mewujudkan bandara internasional serta embarkasi haji.
"Kami fokus untuk meningkatkan pelayanan, keamanan, dan kenyaman karena ini salah satu bentuk syarat menjadi bandara internasional," ujar Humas Bandara Radin Inten II Wahyu Aria Sakti di Branti, Natar, lokasi bandara tersebut, di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada Jumat (19/10/2018).
Menurutnya, peningkatan pelayanan ini agar para penumpang lebih nyaman saat me nunggu keberangkatan.
Selain itu, pelayanan yang sangat terlihat adalah adanya penambahan kursi tunggu yang berdekatan dengan tempat pengambilan tiket check in. "Ini juga bentuk pelayanan, khususnya para lansia tidak mungkin berdiri untuk antre. Dengan adanya tempat duduk, lansia bisa duduk," katanya.
Mengenai penambahan panjang landasan pacu, Wahyu menjelaskan belum ada program untuk menambah panjangnya.
Dia menjelaskan untuk panjang landasan pacu 3.000 meter saat ini sangat memungkinkan untuk pesawat berbadan besar mendarat.
"Jadi, tidak ada penambahan panjang landasan pacu, kita saat ini hanya concern bagaimana bandara ini dapat menjadi bandara internasional," tuturnya. (Logistics/bisnis.com/hd)