Logistics Journal Nomor : 200 / September 2018
cover september 2018

Editirial - HPL : HAK SIAPA ?
HPL atau Hak Pengelolaan Lahan yang kemudian berubah menjadi Hak Pengelolaan Pelabuhan. Sebuah konstruksi dari transaksi penggunaan atau pemanfaatan tanah/lahan yang bernilai ekonomis. Namun istilah tersebut tidak dikenal di dalam UU Pokok Agraria, khususnya dalam status kepemilikan hak atas tanah. Yang dikenal adalah, hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU). Termasuk cara memperoleh hak atas tanah juga bermacam-macam. Namun penggunaan lahan dengan mekanisme HPL adalah bentuk penguasaan sementara, di batasai waktu dan tarif.
Waktu dan tarif menjadi ukuran, kapan berakhirnya HPL dikuasai seseorang maupun badan usaha di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Jangka waktu HPL dituangkan dalam perjanjian hanya 2 (dua) tahun untuk terus diperbaharui. Tarif untuk mendapatkan HPL setiap memperbaharui perjanjian selalu naik, sehingga kalau tidak mampu membayar tarif resikonya perjanjian tidak diperpanjang atau diputus.
Pertanyaannya, lahan yang termasuk dalam penguasaan pelabuhan, dalam hal ini adalah PT (Persero) PELINDO III Tanjung Perak, khususnya lahan pemukiman penduduk yang sudah ada sebelum PT (Persero) PELINDO III ini ada sekitar tahun 1992, serta sudah ditempati lebih dari 30 tahun berturut-turut statusnya bagaimana. Sedangkan PT (Persero) PELINDO III yang dianggap sebagai “pemilik lahan” sudah tidak lagi berfungsi sebagai “landlord” tapi tidak lebih sebagai terminal operator yang wilayah penguasaannya hanya terbatas di Lini I, yaitu dermaga dan sekitarnya tidak lebih.
Penduduk dan pelaku usaha mulai menyadari posisinya terhadap posisi PT (Persero) PELINDO III, dengan mengatasnamakan “Forum Perjuangan Warga Pemilik Bangunan di Perak Surabaya” melakukan gugatan hukum sebagai bentuk upaya hukum untuk memperoleh hak atas tanah negara. Peralihan hak atas tanah yang diberikan kepada PT (Persero) PELINDO III tidak cukup bukti untuk menguatkan dalam mengutip/menarik tarif sewa lahan.
Prinsip utamanya, yang berhak membuat perjanjian pengelolaan lahan, sewa lahan ataukah pinjam pakai lahan, hanyalah mereka yang memiliki lahan berdasarkan alas hak yang sah, seperti SHM, HGB, HGU. Bahkan bisa mengalihkan haknya kepada pihak ke III sesuai dengan akte jual beli, hibah atau waris. PT (Persero) PELINDO III tidak memiliki alas hak yang sah untuk kemudian menyewakan kepada pihak lainnya dalam bentuk HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dan mengutip biaya. Apalagi kemudian biaya yang diperoleh tersebut dianggap sebagai perolehan pendapatan perusahaan.
PT (Persero) PELINDO III sebagai terminal operator menjalankan usahanya sesuai dengan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan, yang wilayah kerjanya sangat terbatas termasuk jenis kegiatan usahanya sangat dibatasi sesuai yang tertuang dalam penjabaran ruang lingkup kerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Artinya, lahan diluar Lini I tidak lagi menjadi wilayah atau ruang lingkup BUP, namun wilayah kewenangan Otoritas Pelabuhan (OP) dalam mengatur regulasi kegiatan penunjang usaha jasa kepelabuhanan. OP mengatur peruntukan lahan di luar Lini I atau Lini II, tapi bukanlah mengatur kepemilikan lahan di Lini II.
Lini II pengaturan kepemilikan lahannya seharusnya dikembalikan kepada UU Pokok Agraria yang ada. Sehingga biaya-biaya atas kepemilikan lahan di Lini II sebesar-besar pemanfaatannya menjadi milik negara. Bukannya milik BUMN yang fungsinya tidak lebih sebagai BUP yang tidak berwenang sama sekali mengatur peruntukan lahan di Lini II, apalagi “seolah-olah” menjadi pemilik lahan dan menyewakannya yang keuntungannya sebagai pendapatan kegiatan usaha. (guslim-sept'18)

ALFI Desak Diberlakukannya Sanksi Bagi Pelanggar Jaminan Kontainer
AKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan didesak tegas memberikan sanksi kepada perusahaan pelayaran asing maupun agennya yang beroperasi di Indonesia, tapi masih mengutip uang jaminan kontainer impor.
Widijanto, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan Kemenhub perlu membuat regulasi soal sanksi terhadap pelanggar jaminan kontainer karena dalam paket kebijakan ekonomi ke XV,pemerintah RI telah mengamanatkan untuk menghapuskan kutipan uang jaminan kontainer impor.
“Tetapi sayangnya gak ada sanksi nya bagi yang melanggar, makanya sampai saat ini kutipan uang jaminan kontainer masih terjadi bahkan bisa dimanfaatkan oleh non vessel operating common carrier atau NVOCC,”ujarnya kepada Bisnis Senin (27/8/2018).
Menurut dia, seharusnya pengambilan dokumen delivery order (DO) di pelayaran diberikan kepada pihak yang diberikan kuasa oleh pemilik barang/importir bukan diserahkan kepada NVOCC.
Widijanto mengungkapkan hal itu menyusul adanya laporan dari sejumlah perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta yang mewakili pemilik barang impor di pelabuhan Tanjung Priok dipungut biaya jaminan kontainer saat mengambil dokumen DO di perusahaan pelayaran.
“Kami tetap mendesak agar jaminan kontainer impor itu dihilangkan tetapi untuk berjalan optimal bagi pelanggarnya juga mesti dikenai sanksi tegas,” paparnya.
Widijanto mengatakan kasus bangkrutnya Hanjin Shipping beberapa waktu lalu merupakan pengalaman pahit bagi pebisnis/pemilik barang lantaran jutaan dollar uang jaminan kontainer yang sudah dikutip tidak bisa dikembalikan kepada pemilik barang di Indonesia.
Oleh karena itu, kata dia, Menhub harus menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di pelabuhan seperti Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan untuk tidak memberikan penerbitan izin berlayar (SIB) bagi kapal asing yang terbukti masih mengutip uang jaminan kontainer .
“Jadi untuk menghilangkan praktik uang jaminan kontainer di seluruh pelabuhan itu mesti diatur sanksinya lebih tegas dan ini domainnya Menhub,”paparnya.
Widijanto mengungkapkan, kutipan uang jaminan kontainer impor merupakan akal-akalan dari pihak pelayaran asing, dan dikategorikan praktik rente yang membebani biaya logistik nasional.
“Kalau pemerintah tegas, akal-ajakan jaminan kontainer itu seharusnya gak ada lagi.Ini sangat membebani biaya logistik kita,”ujar dia.

INSA : Subsidi Kontainer Untuk Angkutan Muatan Balik Dirasa Tidak Diperlukan
Pelaku usaha pelayaran niaga nasional yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai subsidi kontainer untuk angkutan muatan balik tidak diperlukan.
Pasalnya, bantuan itu tidak mengurangi disparitas harga dan tidak menyuplai barang pokok sesuai tujuan tol laut.
Menanggapi rencana pemerintah memberikan potongan (diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap 5 unit dry container dan 5 unit reefer container pertama yang di-booking, INSA menilai sebaiknya subsidi itu ditujukan untuk hasil bumi dan hasil hutan saja.
Alasannya, volume reefer container sudah baik walaupun tanpa subsidi. Tingkat keterisian peti kemas berpendingin itu juga sangat bergantung pada musim.
INSA menilai program tol laut tidak bisa diukur serta merta dari adanya muatan balik yang sejauh ini masih rendah. Pasalnya, muatan balik yang rendah tidak hanya dialami angkutan tol laut, tetapi juga rute komersial yang muatan baliknya tidak lebih dari 30%.
"Tidak adanya muatan balik adalah karena tidak banyaknya industri di luar Jawa, bukan karena freight pengiriman. Sebaiknya, pemerintah pusat dan daerah ke depan harus lebih terkoordinasi untuk mendorong dan memberikan insentif perusahan maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan melaksanakan usaha di daerah," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto kepada Bisnis, Minggu (26/8/2018).
Lebih lanjut, dia berpendapat Public Service Obligation (PSO) melalui program tol laut sebaiknya tidak berlangsung selamanya. Setelah ekonomi daerah terbangun, trayek tol laut seharusnya menjadi rute komersial sesuai dengan prinsip ship follow the trade. Menurut Carmelita, kelancaran distribusi di hinterland ikut memengaruhi tingkat harga bahan pokok di daerah. Adapun biaya transportasi laut hanya salah satu faktor.
“Keberhasilan program tol laut diukur dari terbangunnya ekonomi daerah dan rute tol laut digantikan dengan rute komersial. Ini tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua tahun saja. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan terus menerus," tuturnya.

Operator Kapal Laut Sambut Baik Kebijakan Subsidi Container Muatan Balik
Operator kapal tol laut menyambut baik rencana subsidi kontainer dan keringanan biaya pengangkutan (freight) oleh pemerintah untuk memancing muatan balik dari Indonesia timur.
Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto mengatakan Pelni setuju terhadap langkah pemerintah memberikan subsidi lanjutan terhadap program tol laut. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi, termasuk jika pemerintah hendak melakukan pengadaan kontainer berpendingin (reefer container).
"Sarana dan prasarana di pelabuhannya, juga di kapal pengangkut, seperti fasilitas plug untuk mendukung kebutuhan listrik bagi reefer container juga harus menjadi bahan evaluasi bersama," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (26/8/2018).
Menurut Harry, angkutan bahan rempah-rempah dari timur ke Jawa sangat membantu para petani meskipun mereka belum mampu memproduksi dalam jumlah besar.
Volume yang belum signifikan itu dapat diangkut oleh kapal-kapal perintis Pelni dari lokasi yang tersebar di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur untuk dikonsolidasikan di beberapa pelabuhan yang strategis, yang merupakan perlintasan antara rute pelayanan kapal kontainer barang dan kapal perintis.
Pengangkutan garam dari pelabuhan Lewoleba dan Sabu-Rote, Nusa Tenggara Timur, juga membuktikan kapal tol laut bermanfaat mengangkut komoditas tertentu dari timur ke Jawa. Keberadaan kapal itu kian menumbuhkan minat masyarakat untuk bergerak dalam kegiatan tersebut.
Tahun ini, Pelni melayani enam trayek tol laut sebagaimana ditugaskan pemerintah, yakni T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Belinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Tanjung Priok), T-4 (rute Tanjung Perak-Makassar-Tahuna), T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP), T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu), T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka), dan T-15 (Kisar-Namrole-PP). (Logistics /bisnis.com/hd)

ALFI Beri Catatan Atas Beroperasinya 16 Pelabuhan Baru di KTI
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut positif terkait beroperasinya 16 pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang diresmikan Menteri BUMN Rini Soemarno, di Jayapura, Jumat (24/8/2018) lalu.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan dalam perspektif pemerataan pembangunan tentunya pembangunan infrastruktur di KTI dinilai sangat positif.
Namun, Yukki tetap memberi catatan terhadap pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan harus dibarengi dengan infrastruktur jalan yang memadai.
"Tentunya bukan hanya pelabuhannya saja yang dibangun tetapi semua infrastruktur jalan menuju dan keluar pelabuhan harus juga memadai agar tidak terjadi kemacetan dimana hal ini terjadi di pelabuhan di Jawa. Jadi semua harus terintegrasi dengan moda lainnya," katanya, Minggu (26/8/2018).
Selain itu, ada pekerjaan rumah lain yang menyangkut dengan prinsip ship follow the trade yaitu bagaimana kapal dapat terisi di atas 80% terutama yang datang dari KTI mengingat saat ini keterisian kapal rata-rata baru mencapai 55%.
"Kapasitas yang terisi tentunya harus dilihat dari mana kapal itu dan akan kemana. Ukuran kapal tersebut berikut kapasitas pelabuhannya itu sendiri, tapi kalau kita ambil rata-rata untuk wilayah indonesia timur baru 55 %," katanya.
Menurut Yukki, untuk hal itu harus dilihat juga dari mata rantai pasok berikut jenis komoditinya mengingat wilayah Indonesia timur sangat luas.
Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi pemerintah dalam pemerataan pembangunan khususnya di KTI. "Jadi kita tetap apresiasi pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur di wilayah indonesia timur," ujarnya.
Selain itu, dia berharap ada sinergi yang dilakukan semua pihak di samping tugas pemerintah itu sendiri. "Tentunya ini bukan tugas pemerintah atau Pelindo IV semata tapi tanggung jawab kita semua untuk mengoptimalisasi," ungkapnya.
Sebelumnya, 16 proyek yang telah diresmikan tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Pelindo IV (Persero), hal ini dinilai akan mendorong pembangunan di wilayah Timur yang masih tertinggal.
Adapun 16 pelabuhan tersebut terdiri dari lima pelabuhan di Papua, lima pelabuhan di Pulau Sulawesi, empat pelabuhan di Pulau Kalimantan dan dua pelabuhan di wilayah Ambon dan Ternate.
Lima pelabuhan di Papua yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Manokwari.
Kemudian lima pelabuhan di Pulau Sulawesi adalah Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Pare-pare dan Pelabuhan Gorontalo.
Sementara itu, dua pelabuhan di wilayah Maluku dan Ternate adalah Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Ternate dan empat pelabuhan di Pulau Kalimantan adalah Pelabuhan Balikapapan, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Nunukan dan Pelabuhan Sangatta.
“Ini sebuah pencapaian yang besar dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan akan membantu masyarakat terutama dalam mendorong konektivitas laut dan daya saing di wilayah Timur Indonesia. Terima kasih kepada Pelindo IV yang sudah bekerja keras," ungkap Rini dalam siaran pers, Jumat (24/8/2018).

Pengoperasian 16 Pelabuhan Baru di KTI Perlu Dukungan Adanya Pusat Logistik Berikat
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan timur Indonesia terus dibuka menyusul diresmikannya 16 pelabuhan di KTI oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Jumat (24/8/2018) lalu.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan adanya PLB di KTI dirasa sangat penting guna memantik pusat-pusat perdagangan baru.
Hal ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan agar PLB di KTI dapat mendorong perdagangan baru di samping menciptakan konektivitas laut dan pertumbuhan ekonomi wilayah itu.
"Pekerjaan besar lainnya adalah bagaimana kita menciptakan pusat logistik berikat di Indonesia timur agar menciptakan pusat-pusat perdagangan baru," kata Yukki, Minggu (26/8/2018).
16 proyek yang telah diresmikan tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun Pelindo IV (Persero), hal ini akan mendorong pembangunan di wilayah Timur yang masih tertinggal.
Adapun 16 pelabuhan tersebut terdiri dari lima pelabuhan di Papua, lima pelabuhan di Pulau Sulawesi, empat pelabuhan di Pulau Kalimantan dan dua pelabuhan di wilayah Ambon dan Ternate.
Lima pelabuhan di Papua yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Manokwari.
Kemudian lima pelabuhan di Pulau Sulawesi adalah Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Pare-pare dan Pelabuhan Gorontalo.
Sementara itu, dua pelabuhan di wilayah Maluku dan Ternate adalah Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Ternate dan empat pelabuhan di Pulau Kalimantan adalah Pelabuhan Balikapapan, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Nunukan dan Pelabuhan Sangatta.
Menurut Yukki, selain membangun infrastruktur sebagai penunjang akitivitas maka diperlukan juga sistem digitalisasi dalam penerapan di semua pelabuhan itu.
"DPP ALFI juga terus mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk digitalisasi mengingat pembangunan fisik saja tidak cukup," katanya.
Yukki berharap kedepannya pembangunan infrastruktur tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur agar bisa lebih tinggi lagi dengan standar pelayan yang juga tinggi dan biaya yang efisien dan efektif.
“Dan menjadikan Makassar sebagai hub untuk tujuan export untuk wilayah timur. Walaupun kedepannya Bitung juga berpotensi sebagai hub," ungkapnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

Sektor Logistik Saat ini Hadapi Tantangan Pelik di Era Transformasi Digital
JAKARTA (LOGISTICS) : Sektor logistik dan transportasi nasional menghadapi sejumlah tantangan yang cukup pelik pada era transformasi digital saat ini. Para pemangku kepentingan diharapkan mampu mengatasi semua hal itu agar tidak tergerus oleh kian tajamnya persaingan.
Beberapa tantangan itu adalah masalah konektivitas dan transparansi informasi. Keduanya dinilai sangat berhubungan erat bagi perusahaan logistik dan transportasi dalam menjalankan transformasi digital berbasis internet of things (IoT).
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa kedua tantangan tersebut mesti dicarikan solusi segera untuk mendorong perubahan signifikan dalam menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas di sektor logistik dan transportasi.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima, Rabu (29/8/2018), kedua masalah tersebut mengemuka dalam diskusi panel keempat di Konferensi Asia IoT Business Platform ke-25 yang mengangkat tema Mendorong Efisiensi Melalui Smart Transport dan Logistik di Jakarta, Selasa (28/8).
Hadir sebagai panelis dalam diskusi panel itu Benny Woenardi, Managing Director Cikarang Dry Port (CDP), Hendra Setiawan, ICT Group Head PT Angkasa Pura 1, Said Badrul Nahar, Country IT Director DHL Supply Chain, yang dimoderatori oleh Edison Lestari, Head of IoT XL Axiata.
Edison menjelaskan bahwa pada 2020 diproyeksikan terjadi revolusi IoT karena sebanyak 50 miliar perangkat elektronik akan terkoneksi dengan IoT. “Semua perangkat akan menjadi lebih pintar dan terkoneksi dengan internet. Adapun, logistik menjadi salah satu sektor yang menerapkan transformasi digital berbasis IoT dengan cepat,” ujarnya.
Benny Woenardi menilai transformasi digital di sektor logistik dan transportasi mesti dilakukan secara terintegrasi di seluruh ekosistem supply chain di Indonesia.
“Menurut kami, sektor logistik dan transportasi di Indonesia harus lebih terbuka dan lebih transparan. Harus saling terhubung dengan menggunakan teknologi digital berbasis IoT. Ini yang menjadi perubahan baru di sektor logistik dan supply chain di Indonesia,” katanya.
Dia menambahkan bahwa Cikarang Dry Port telah berjalan 5 tahun yang mengoneksikan ekosistem logistik dan supply chain mulai dari pelabuhan laut, pelayaran, moda transportasi, hingga menghubungkannya ke Bea Cukai.
“Seperti diketahui, di Tanjung Priok ada 5 perusahaan operator terminal, dan kami hubungkan dengan 25 perusahaan pelayaran, serta berbagi informasi sehingga kami mengetahui secara tepat kapan kapal akan datang ke pelabuhan,” paparnya.
Dengan adanya transformasi digital berbasis IoT, lanjutnya, informasi dan data menjadi lebih transparan dalam ekosistem supply chain sehingga menciptakan efisiensi serta mendorong produktivitas.
“Ini membutuhkan perubahan mindset dari para pelaku industri logistik. Tapi ini akan menjadi new game changer bagi revolusi industri logistik ke depan,” tuturnya.
Hal senada disampaikan oleh Hendra Setiawan yang menilai saat ini Angkasa Pura juga masih berupaya untuk mereduksi hambatan dan tantangan dalam konektivitas dan transparansi data serta informasi di eksosistem transportasi udara.
Dua tantangan berupa integrasi konektivitas dan transparansi data serta informasi menjadi pembahasan menarik dalam Konferensi Asia IoT Business Platform edisi ke-25 yang diselenggarakan pada 28—29 Agustus 2018 di The Ritz Carlton, Jakarta.
Pada konferensi dua hari ini, para stakeholders kunci dalam industry IoT, termasuk pemerintah, penyedia solusi IoT, dan perusahaan pengguna masih berdiskusi tentang bagaimana menghadapi tantangan yang ada dan potensi IoT yang belum dieksplorasi oleh pebisnis di Indonesia.

Indonesia Mesti Pertahankan Posisi LPI
Indonesia dinilai harus bisa mempertahankan momentum perbaikan posisi Logistics Performance Indeks (LPI) seiring kenaikan peringkat ke-46 dengan skor 3,15 pada tahun 2018 ini.
Sebelumnya, pencapaian Indonesia harus naik-turun selama beberapa tahun terakhir pada peringkat LPI.
Berdasarkan catatan Bank Dunia, pada tahun 2016 posisi Indonesia berada diurutan ke-63 dengan skor 2,98. Sementara 2014, ada di posisi ke-53 (skor 3,08) dan tahun 2012 diposisi ke-59 (skor 2,94).
"Bagi kami yang penting untuk Indonesia mencoba mempertahankan posisi secara konsisten. Mungkin ada niat menjadi skor paling tinggi," kata Maritime Specialist World Bank Indonesia Daniel Alexander van Tuijll, beberapa waktu lalu.
LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia yang dirilis oleh Bank Dunia per dua tahun sekali. Indeks ini memperhatikan sejumlah komponen yakni bea dan cukai, infrastruktur, pengiriman barang internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pencarian barang (tracking/tracing), dan ketepatan waktu (timeliness).
Dari semua aspek penilaian LPI 2018, aspek kepabeanan meraih skor terendah sebesar 2,67. Sementara itu, aspek penilaian tertinggi adalah ketepatan waktu dengan skor 3,67.
Aspek lain nya yaitu infrastruktur dengan skor 2,89, pengiriman barang internasional 3,23, kualitas dan kompetensi logistik 3,1, dan pencarian barang sebesar 3,3.
Reformasi Logistik
Selain itu, Daniel mengatakan yang terpenting bagi Indonesia saat ini adalah melakukan reformasi logistik guna meningkatkan kapasitas persaingan industri, di samping untuk meningkatkan LPI itu sendiri.
"Sebab LPI hanya indeks indikator, ada positif atau negatif,"
Adapun Bank Dunia, kata Daniel, tidak serta merta bisa memberikan penyusunan rekomendasi untuk menaikan kinerja logistik Indonesia mengingat hal itu tidak mudah dan sederhana karena menyangkut banyak faktor.
Namun demikian, adanya perbaikan dibeberapa sektor sebenarnya sudah cukup baik untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia kendati di sisi lain hal tersebut masih mendapat skor terendah.
"Misalnya di Bea Cukai, sudah beberapa hal diperbaiki selama dua tahun, tapi mungkin tidak ditangkap 100% dalam LPI. Seperti post border, Indonesia Single Risk Management, juga implementasi Indonesia National Single Window (INSW)," ungkapnya.
Daniel berharap pemerintah bisa bersinergi dengan para pelaku industri di sektor ini mengingat negara-negara lain terutama Asean berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya dengan baik. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pelindo III Gandeng PT Semen Indonesia Untuk Produksi Mincon / Petikemas Kecil
JAKARTA (LOGISTIK) : Upaya sinergi antar BUMN terus dilakukan, dalam kontek ini PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menggandeng PT Semen Indonesia Logistik (Silog) untuk memproduksi kontainer mini atau minicon.Kerja sama dilakukan melalui anak perusahaan, yakni PT Pelindo Marine Service (PMS).
Direktur Engineering dan ICT PT Pelindo III (Persero) Husein Latief mengatakan kerja sama dengan Silog dilakukan untuk tahap produksi purwarupa (prototype) minicon dan flat deck. Setelah mendapatkan purwarupa yang berfungsi baik, uji coba akan dilakukan.
Pada fase ini, Silog akan memproduksi 3 unit tipe folding, 1 unit tipe teleskop, dan 1 unit flat deck, untuk keperluan riset.
"Tahun depan mulai memproyeksikan produksi massal," kata Husein, Rabu (29/8/2018).
Dia memaparkan minicon merupakan inovasi Pelindo III sebagai solusi atas permasalahan di lapangan pada industri logistik di Tanah Air. Peti kemas berukuran sepertiga kontainer 20 kaki (TEU's) dan dapat dilipat itu dapat dibongkar langsung saat mencapai distribution center sehingga bisa langsung diangkut ke truk. Tiga minicon dapat dimuat sekaligus ke dalam satu peti kemas ukuran 20 TEU's.
Kemudahan tersebut mampu menghapus biaya pekerja dan handling di gudang lokal. Pada skenario terbaik, proses distribusi diharapkan bisa lebih cepat 2 sampai 3 hari sehingga pengiriman door to door juga lebih cepat. Biaya logistik pun lebih efisien di daerah-daerah yang cocok mengimplementasikan minicon.
"PMS melakukan sinergi BUMN dengan menggandeng Silog yang sudah berpengalaman di bidang fabrikasi baja. Harus kita dorong, ini saatnya. Kapan lagi ada peti kemas Merah Putih?" ujar Husein.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo III (Persero) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra menyebutkan perseroan akan memproduksi 1.000 boks minicon pada tahap pertama dengan nilai investasi Rp20 miliar.
Direktur Keuangan Silog Retno Sulistyowati mengatakan produksi miniconmerupakan kerja sama kedua di antara Pelindo III dan Silog. Sebelumnya, kerja sama sudah terjalin di bidang angkutan.
"Kami beharap ada kerja sama selanjutnya. Silog siap di bidang forwarding,pelayaran, dan distribusi semen," ujarnya.
Pada saat yang sama, entitas usaha lainnya dari Pelindo III Group, yakni RS PHC Surabaya, juga menyepakati kerja sama dengan Pertamina terkait pembangunan first aid clinic di wilayah operasi Region V BUMN migas nasional itu. Pelindo III sebagai operator terminal dan operasional bongkar muat mengelola first aid clinic di sejumlah pelabuhan di Indonesia.
Dirut PT PHC Agus Akhmadi menjelaskan PHC telah ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 1/1970, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan suatu perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja.
"Penunjukan tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan, yaitu memiliki dokter yang bersertifikat hiperkes [ilmu kesehatan dan keselamatan kerja] dan dokter pemeriksa tenaga kerja," jelasnya.
Menurut Agus, first aid clinic yang dikelola PHC di wilayah operasional Pelindo III dilayani dengan perawat yang kompeten, bersertifikat Hiperkes, penanggulangan penderita gawat darurat (PPGD), advance trauma life support (ATLS), dan advanced cardiac life support (ACLS) sehingga mampu memberikan pertolongan tingkat pertama (penyelamatan) sebelum pekerja yang mengalami kecelakaan dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi.

Astra Infra Targetkan Raih Hak Konsesi Pelabuhan Penajam Benua Taka
Astra Infra menargetkan memperoleh hak konsesi pengusahaan Pelabuhan Penajam Banua Taka, atau dikenal sebagai Astra Infra Port - Eastkal, dari Kementerian Perhubungan selama 50 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku.
Chief Port Business Group Astra Infra Billy P. Kadar mengatakan target itu juga mengacu pada pengalaman sejumlah BUMN pelabuhan dan perusahaan swasta yang sudah memperoleh hak konsesi pengusahaan pelabuhan.
"Secara aturan, seingat saya, bisa dikoreksi kalau saya salah, 50 tahun maksimalnya. Ya, kami mencoba 50 tahun," ujarnya di Balikpapan, Selasa (28/8/2018).
Billy berharap hak konsesi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan bisa diserahkan pada akhir tahun ini.
Dengan memperolah hak konsesi, dia menegaskan Astra Infra sebagai induk Astra Infra Port - Easkal bisa lebih dipercaya melayani kepentingan umum. Saat ini, Astra Infra Port - Eastkal sudah mengantongi izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Astra Infra Port - Eastkal merupakan pelabuhan dan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang terletak di wilayah Selat Makasar, Kalimantan Timur (Kaltim). Eastkal berfungsi sebagai shore base untuk industri minyak dan gas, industri pertambangan, dan grup bisnis Astra.
Eastkal mengusahakan lahan seluas 95 hektare (ha) dengan 1 kilometer (km) tepi laut di lokasi yang terlindung di Teluk Balikpapan. Eastkal juga menawarkan fasilitas pergudangan, lahan terbuka, bengkel perbaikan dan assembly.
Jetty Eastkal dapat menampung kapal hingga 10.000 DWT dan terletak strategis dekat dengan jalur pelayaran internasional serta pedalaman Kaltim.
Data yang diperoleh Bisnis menunjukkan sudah ada 223 izin BUP yang dikeluarkan Kemenhub. Dari jumlah itu, baru ada 10 BUP yang mendapatkan hak konsesi.
Data Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) mencatat ada 14 BUP yang memproses hak konsesi. Empat belas BUP itu adalah PT Pelabuhan Penajam Banua Taka (Astra Infra Port - Eastkal) untuk Pengusahaan Terminal Penajam Balikpapan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV untuk pengusahaan Terminal Kendari New Port, Pelindo III untuk pengusahaan Terminal Gilimas Lembar, PT Indo Kontainer Sarana untuk pengusahaan Terminal Kontainer Pontianak, PT Indonesia Multi Purpose Terminal untuk pengusahaan Faspel PT IMPT Banjarmasin.
Selanjutnya, PT Lamongan Integrated Shorebase mengajukan konsesi untuk pengusahaan Terminal PT LIS Lamongan, PT Sarana Abadi Lestari untuk pengusahaan Terminal Sarana Abadi Samarinda, PT Pelabuhan Swangi Indah untuk pengusahaan Terminal Satui Bara Tama Kotabaru, PT Bandat Teguh Abadi untuk pengusahaan Terminal Bandar Teguh Abadi Pekanbaru.
Selain itu, PT Bandar Bakau Jaya untuk pengusahaan Terminal BBJ Bakauheni, PT Bandar Bakau Jaya untuk pengusahaan Terminal BBJ Banten, PT Lestari Samudera Sakti untuk pengusahaan Terminal Lestari Samudera Balikpapan, PT Inti Pratama Bandar Kariangau untuk pengusahaan Terminal Inti Pratama Balikapapan, dan PT Batu Alam Makmur untuk pengusahaan Terminal Batu Alam Makmur. (Logistics /bisnis.com/hd)

Kemenhub Bakal Aktifkan 48 Jembatan Timbang (JT) Awal September 2018
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan akan mengaktifkan 48 jembatan timbang pada awal September mendatang sehingga sampai akhir tahun nanti 92 jembatan timbang ditargetkan dapat beroperasi di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan dengan pengoperasian jembatan timbang ini maka kepedulian para pelaku usaha angkutan barang ataupun pemilik barang terhadap aturan kelebihan dimensi dan muatan (over dimension and over load/ODOL) pun semakin meningkat.
Dia mencontohkan, di Jembatan Timbang Kulwaru, Yogyakarta, misalnya, dalam kurun waktu satu bulan terakhir ini tidak ditemukan adanya pelanggaran overload hingga 100%.
“Kalau pelanggaran dimensi, sesuai dengan skema dan prosedur yang sudah kita berlakukan, kendaraan yang terbukti melanggar akan diberi tanda batas potong dengan cat semprot,” kata Dirjen Budi, Kamis (30/8/2018).
Sejak 1 Agustus 2018, Kementerian Perhubungan menindak pelanggaran overload 100% dengan menurunkan muatan. Untuk kendaraan pengangkut sembako diberikan toleransi kelebihan muatan hingga 50%.
"Untuk pengangkut sembako (beras, air mineral, minuman ringan, dsb) kalau pelanggaran overload tidak sampai 50%, masih kita toleransi. Tapi kalau lebih dari itu, saya tilang,” kata Dirjen Budi.
Sedangkan untuk kendaraan pengangkut pupuk, semen, besi, baja, diberikan batas toleransi 40%. Agar tidak mengganggu arus distribusi barang, kendaraan yang melakukan pelanggaran overload yang lebih dari 100%, komoditi apa pun, kelebihan muatannya dapat dipindahkan ke kendaraan pengangkut yang lain.
Dirjen Budi mengungkapkan pihaknya menawarkan setidaknya terdapat dua solusi bagi pelaku usaha angkutan barang dan pemilik barang untuk mematuhi regulasi tersebut.
Pertama, dengan menambah jumlah kendaraan pengangkut. Kedua, dengan teknologi sarana kendaraan bermotor, melalui penambahan axle (sumbu roda yang fleksibel). Secara teknis, penambahan axle pada kendaraan pengangkut akan meningkatkan kapasitas daya angkut.
Wakil Ketua DPP Aptrindo Kyatmaja Lookman mendukung perluasan penerapan aturan kelebihan muatan dan dimensi dari 11 jembatan timbang saat ini, hingga menjadi 92 jembatan timbang, namun dengan catatan.
“Sebenarnya kami siap saja dengan kebijakan pemerintah, tetapi saya lihat belum tentu pemilik barangnya siap,” kata Kyatmaja beberapa waktu lalu.
Dia berharap para pemilik barang melalui asosiasi masing-masing bisa membahas persiapan terkait dengan implementasi peraturan tersebut kepada Kemenhub. Terlebih, saat ini muatan sembako dan barang penting seperti pupuk, semen, dan baja masih mendapat dispensasi.

Kemenhub Keluarkan Catatan Penerapan JT
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki sejumlah catatan terkait penerapan Jembatan Timbang (JT) menyusul peninjauan ke salah satu Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB/Jembatan Timbang) di Bolonggandu, Kabupaten Karawang, Senin (20/8/2018) lalu.
Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Kemenhub Cris Kuntadi mengatakan sejumlah catatan tersebut telah disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Dia mengatakan secara umum kinerja UPPKB/Jembatan Timbang (JT) di wilayah Jawa Barat itu cukup baik, namun agar lebih meningkat diperlukan beberapa pertimbangan.
Pertama, menurutnya, lokasi JT perlu ditambah pada jalur-jalur ramai angkutan barang. Apabila terdapat JT pada lokasi yang kurang ramai sebaiknya bisa segera dialihkan.
"Kedua, jalur angkutan barang atau truk yang untuk sementara tidak ada JT seperti Bogor-Sukabumi, dapat dilaksanakan operasi dengan JT portable lebih sering," katanya, Rabu (22/8/2018).
Selain itu, dia mengatakan ada kecenderungan truk melalui jalan yang tidak terdapat JT terutama jalan tol. Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan PT Jasa Marga agar jalan tol juga dapat memasang JT yang bekerja sama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
"Ini perlu diatur mekanismenya. Peralatan dan biaya operasi sebisa mungkin atas beban PT Jasa Marga," ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa penimbangan, menurut informasi, dikecualikan bagi mobil kontainer dan tangki BBM. Jika benar adanya, perlu dipertimbangkan perlakuan yang sama agar ada asas keadilan.
"Kontainer dan mobil tangki BBM mestinya juga diperlakukan sama, harus masuk jembatan timbang," katanya.
Cris mengatakan UPPKB jika memungkinkan dapat dilengkapi dengan peralatan bongkar muat yang tentunya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain untuk mempercepat proses bongkar muat.
Selain itu, penandaan truk over dimensi juga sebisa mungkin dapat ditandai secara jelas guna mengingatkan pemilik truk sekaligus sosialisasi kepada pemilik truk lainnya.
Terakhir, menurut dia seharusnya truk yang melanggar over dimensi over load (ODOL) semakin sedikit. Jika kecenderungan truk yang terkena tilang justru meningkat, maka perlu dilakukan cara atau sanksi yang bisa memberi efek jera.
"Misal, pengenaan sanksi progresif untuk kelas kendaraan, misal kelas 1 denda maksimal Rp500 ribu, kelas 2 Rp2,5 juta dan kelas 3 Rp5 juta," ungkapnya.
Adapun saat peninjauan itu berlangsung, dia mengatakan setidaknya ada sekitar 17 kendaraan dari 90 kendaraan yang masuk JT terkena tilang.
Direktur Pembinaan Keselamatan Ahmad Yani mengatakan tahun ini Kemenhub kembali menargetkan untuk mengaktifkan 43 JT yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 11 jembatan yang sudah beroperasi.
"[Target] Agustus bisa 22 [jembatan timbang], September sudah 43 se-Indonesia. Tahun depan sudah 92, dan letaknya pas di daerah perbatasan," ungkapnya beberapa waktu lalu. (Logistics/bisnis.com /antaranews.com/hd)

Menhub Optimis Bandara Lagaligo Bua Bisa Didarati Pesawat Jenis Boeing 737 pada 2021
LUWU (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Lagaligo Bua di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 pada 2021.
Pemerintah akan memperpanjang landas pacu bandara secara bertahap. Budi menyebutkan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp20 miliar per tahun. Saat ini, panjang runway hanya 1.400 meter dan akan diperpanjang menjadi 2.250 m hingga 3 tahun mendatang.
“Saya sampaikan ke Bupati untuk membebaskan tanah di ujung-ujung runway karena perlu tambahan 200-300 meter di ujung-ujung," kata Budi seusai meninjau Bandara Lagaligo Bua, Rabu (12/9/2018).
Menurut dia, perpanjangan runway ini diperlukan mengingat utilisasi bandara yang saat ini mencapai 80% dari kapasitas yang mencapai 1 juta orang penumpang per tahun. Setidaknya saat ini Wings Air terbang setiap hari ke Luwu, sedangkan Garuda Indonesia empat kali sepekan.
“Itu kondisi yang baik. Ada alasan untuk kita menambah jumlah penerbangan ke sini,” ujarnya.
Dengan perpanjangan landas pacu, Budi memperkirakan bandara mampu menampung 2 juta penumpang setiap tahun.
Menhub mengatakab Bandara Lagaligo Bua akan diresmikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat bersamaan dengan peninjauan proyek Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja. “Bisa bulan ini, bisa bulan depan," katanya.
Budi berharap Bandara Lagaligo Bua bisa menjadi bandara anchor bagi 7-8 kabupaten di sekitarnya, a.l. Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Tana Toraja.

Bandara Tjilik Riwut Dipastikan Akan Beroperasi Awal 2019
Terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, rencananya beroperasi awal tahun 2019 dan pengelolaanya dikerjasamakan dengan pihak Angkasa Pura II.
"Rencana pengoperasian tersebut karena gedung serta berbagai fasilitas pendukung lainnya telah dinyatakan siap," kata Kepala Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Paryono, di Palangka Raya, Sabtu.
Dia mengatakan sekarang ini sedang diupayakan dan segera tuntas yakni masalah kelistrikan di Terminal Baru.
"Memang sudah ada yang bisa dioperasionalkan dan bermanfaat, tapi belum sepenuhnya tuntas," tambah dia seperti dikutip Antara., Sabtu (9/8).
Meski terminal baru Bandara Tjilik Riwut itu akan beroperasi awal 2019, namun sifatnya minimal atau belum sepenuhnya. Sebab, apron atau tempat parkir pesawat terbang dari lokasi lama ke yang baru masih terus dilakukan pengerjaan.
Paryono mengatakan, di terminal baru tersebut nantinya penumpang yang turun dari pesawat akan dilayani dengan Garbarata. Garbarata itu jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat terbang.
"Garbarata yang ada itu dapat digunakan tiga pesawat berbadan lebar, dan dua pesawat setingkat ATR atau berpenumpang dibawah 100 orang. Jadi, cukup lah untuk mendukung operasionalnya terminal baru Bandara Tjilik Riwut," kata Paryono.
Sebelumnya, kalangan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalteng, dan mengunjungi sejumlah tempat, salah satunya terminal Baru Bandara Tjilik Riwut.
Anggota Komisi V DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalteng Rahmat Nasution Hamka, mengapesiasi rencana mengoperasikan terminal baru Tjilik Riwut pada awal 2019. Hanya, dia berharap, adanya kerjasama pengelolaan dengan Angkasa Pura jangan sampai menunda pengoperasiannya.
"Penekanan saya kepada Kementerian Perhubungan. APapun yang dilakukan, awal 2019 harus beroperasi. Bukan hanya beroperasi minimal, tapi harus maksimal," kata Rahmat.

AP I Incar Pengelolaan Bandara Sentani dan Bandara Sis Al-Jufri
PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait rencana kerja sama dan penyusunan kajian pengalihan pengelolaan Bandara Sentani Jayapura dan Bandara Sis Al-Jufri Palu.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama AP I Faik Fahmi dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Pramintohadi Sukarno.
Faik menuturkan nota kesepahaman merupakan landasan awal atas rencana kerja sama dan bertujuan untuk menyusun kajian rencana pengalihan pengelolaan Bandara Sentani Jayapura dan Bandara Sis Al-Jufri Palu yang saling menguntungkan, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami siap menerima penugasan untuk mengelola kedua bandara tersebut dan mengembangkannya secara komersial bersamaan dengan peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa bandara," kata Faik, Kamis (6/9/2018).
Dia berharap pengembangan bandara tersebut dapat menstimulasi perekonomian daerah. Adapun, ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah rencana kerja sama pengalihan pengelolaan bandara yang meliputi pemanfaatan barang milik negara dengan pola kerja sama pemanfaatan (KSP).
Pihaknya akan mengeksplorasi peluang kerja sama bandara yang berkelanjutan dengan menyusun proposal kerjasama pemanfaatan barang milik negara, termasuk rencana investasi sesuai rencana induk bandar udara dan rencana investasi sesuai proposal kerjasama pemanfaatan barang milik negara yang diajukan.
"Hasil kajian ini nanti akan dievaluasi Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan dijadikan dasar pertimbangan untuk pembuatan perjanjian kerja sama,” ujarnya. .(Logistics /bisnis.com/antara/hd)