Logistcs Journal Nomor :199 / Agustus 2018
cover gustus 2018

Editorial - Ekonomi Galau
Headline koran Jawa Pos pagi ini, 6/9/2018, Rem Impor, Naikkan Tarif PPh. Berita ini naik karena situasi ekonomi nasional semakin memprihatikan, sejak rupiah sudah mulai tembus Rp. 15.000,00 per 1 USD. Kebijakan menaikkan Tarif PPh, maka seluruh komponen bangsa ini disuruh berkontribusi terhadap krisis ekonomi walau belum diakui secara terus terang oleh pemangku kebijakan. Karena “menjelang” krisis ekonomi ini selalu dikatakan dampak dari krisis negara-negara nun jauh disana. Tidak pernah mencoba melakukan self corection tentang lemahnya fundamental ekonomi nasional tapi dipaksa melakukan pembangunan, khususnya infra struktur, yang memakai dana investasi dari luar negeri yang memakai mata uang dollar US.
Baiklah kita lepas dahulu persoalan yang melatar belakangi “belum krisis, tapi sudah lampu kuning”. Ke depan kita dihadapkan pada kenaikkan tarif PPh terhadap semua jenis komoditi yang dikenakan tarif PPh. Artinya, semua pelaku usaha ataupun konsumen yang membeli barang (1.147 item barang) yang didalamnya terkandung pasal 22 yang dikenakan kenaikan tarif PPh. Tujuannya untuk mengendalikan impor atau dengan kata lain untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan yang memberikan kontribusi langsung pada nilai tukar rupiah. Kenaikan tarif PPh harapannya dapat dijadikan alat bantu untuk mengerem atau mengurangi laju kecepatan impor yang akan menggunakan USD sebagai alat pembayarannya.
Hampir jadi pemahaman umum, bahwa eksportir produsen sekaligus adalah importer produsen. Karena bahan baku produksinya impor hasil produksinya diekspor. Tipikal perusahaan seperti ini adalah perusahaan multinasional atau perusahaan investasi asing atau perusahaan yang pekerjaannya tidak lebih sebagai “tukang jahit” alias assembling saja. Sehingga kalau para pelaku usaha tipikal ini dihimbau untuk tidak memarkir uang hasil ekportnya diluar negeri, sangatlah sulit karena pusat pengendaliaan perusahaannya memang di luar negeri. Bahkan perusahaan-perusahan swasta nasional yang berskala raksasa yang sudah bermain di lantai bursa saham sudah melakukan duplikasi karakter seperti hal-nya perusahaan multinasional.
Realitas di atas adalah kondisi riil ekonomi Indonesia saat ini. Kemudian seberapa efektif kenaikan tarif PPh dapat mengendalikan laju importasi sangat bergantung seberapa besar barang impor tersebut dibutuhkan oleh konsumen dalam negeri. Baik konsumen dari perusahaan-perusahaan industri yang membutuhkan bahan baku impor maupun konsumen perorangan yang sudah terlanjur jatuh hati pada barang-barang impor karena kualitas (konsumen berduit) atau karena murah (konsumen masyarakat kebanyakan). Artinya, negara dan bangsa Indonesia sudah menjadi pasar potensial untuk menjadi sasaran barang-barang impor.
Bagi pelaku usaha kenaikan tarif PPh tidak ada persoalan selama pungutan-pungutan liar yang jumlahnya bila dikalkulasi bisa melebihi dari pungutan resmi dapat diberantas, minimal ditekan seminimal mungkin. Karena saat negara ini dilanda persoalan ekonomi, pelaku usaha memberikan sumbangsih terbaiknya untuk menopang ekonomi nasional. Namun pemerintahpun juga harus membuat kebijakan dalam tata niaga dalam negerinya untuk tidak selalu mengandalkan komoditas impor untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Ini susahnya ketika negara ini menyerah kepada pola-pola tata niaga internasional yang terikat dengan bentuk-bentuk perjanjian internasional dan menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar. Dimanakah kedaulatan ekonomi ? (guslim-sept'18)

Kritik Program Tol Laut Tahun ke -3, Muatan Balik ke Jawa Masih Kosong
JAKARTA (LOGISTICS) : Pemanfaatan tol laut masih belum optimal hingga tahun ketiga pelaksanaan. Kapal masih membawa peti kemas kosong saat kembali ke Pulau Jawa.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, realisasi muatan balik tol laut per awal Juli 2018 masih jauh di bawah muatan berangkat. Muatan berangkat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang dioperasikan PT Pelni untuk melayani trayek T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Blinyu-Tarempa-Natuna (Selat Lampa)-Midai-Serasan-Tanjung Priok) misalnya, rata-rata 501 ton per perjalanan (voyage) atau 19,3% dari kapasitas kapal 2.600 ton. Muatan baliknya rerata hanya 12,7 ton per voyage atau tidak sampai 5% dari kapasitas kapal.
Realisasi muatan balik trayek lainnya lebih memprihatinkan. Selama 6 kali perjalanan, muatan balik trayek T-7 (Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Tanjung Perak) yang dioperasikan oleh PT Mentari Sejati Perkasa misalnya, kosong, padahal muatan berangkatnya rata-rata 94 TEU's per voyage.
Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada trayek T-9 (Tanjung Perak-Nabire-Serui-Wasior-Tanjung Perak) dan trayek T-11A (Tg Perak-Timika-Agats-Merauke-Tg Perak) yang dioperasikan PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line).
Padahal sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan muatan balik tol laut tahun ini setidaknya bisa 30% dari kapasitas kapal.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo saat dimintai keterangan mengaku belum mengetahui sejauh mana kemajuan realisasi muatan balik tol laut hingga paruh pertama tahun ini. Menurut dia, penugasan kepada perusahaan pelayaran swasta untuk menggarap beberapa trayek semestinya bisa meningkatkan load factor.
“Pihak kami juga berusaha terus supaya [komoditas dari] daerah, apapun, bisa dimuat ke sini [program tol laut]. Kami koordinasi ke daerah-daerah," ujarnya.
Program Tol Laut Melayani 15 Trayek Pelayaran
Berikut rincian 15 trayek tol laut tersebut. :
Trayek T-1 : Rute Teluk Bayur – P. Nias (Gn. Sitoli) – Mentawai (Sikakap) – P. Enggano – Bengkulu PP. Dioperasikan oleh :PT. ASDP dengan KM. PRIMA NUSANTARA 01
Trayek T-2 : Tanjung Priok – Tanjung Batu – Blinyu – Tarempa – Natuna (Selat Lampa) – Midai– Serasan – Tanjung Priok. Dioperasikan :PT. PELNI dengan KM. CARAKA JAYA NIAGA III-4
Trayek T-3 : Tanjung Perak – Belang Belang – Sangatta – Nunukan – Pulau Sebatik (Sungai Nyamuk) – Tanjung Perak. Dioperasikan : PT. ASDP dengan KM. MELINDA 01
Trayek T-4 : Tanjung Perak – Makassar – Tahuna PP (KAPAL UTAMA) dioperasikan :PT. PELNI dengan KM. LOGISTIK NUSANTARA I .
Tahuna – Kahakitang – Buhias – Tagulandang – Biaro – Lirung – Melangoane – Kakorotan –Miangas – Marore – Tahuna (KAPAL PENGHUBUNG) dioperasikan : PT. PELNI dengan KM. KENDHAGA NUSANTARA
Trayek T-5 : Tanjung Perak – Makassar – Tobelo – Tanjung Perak (KAPAL UTAMA) Tobelo – Maba – P.Gebe – Obi – Sanana – Tobelo (KAPAL PENGHUBUNG) Masih proses lelang
Trayek T-6 :Tanjung Perak – Tidore – Morotai – PP. Dioperasikan : SPT.PELNI dengan KM. LOGISTIK NUSANTARA 2
Trayek T-7 : Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Tanjung Perak. Dioperasikan oleh PT. Mentari Sejati Perkasa.
Trayek T-8 : Tanjung Perak – Biak – Tanjung Perak (KAPAL UTAMA) Biak – Oransbari – Waren – Teba – Sarmi – Biak (KAPAL PENGHUBUNG) Masih proses lelang
Trayek T-9 : Tanjung Perak – Nabire – Serui – Wasior – Tanjung Perak. Dioperasikan PT. TEMAS LINE.
Trayek T-10 : Tanjung Perak – Fak Fak – Kaimana – Tanjung Perak. Masih proses lelang
Trayek T-11 : Tanjung Perak – Timika – Agats – Marauke – Tanjung Perak (Kapal Crossing). Dioperasikan PT. TEMAS LINE
Trayek T-12 : Tanjung Perak – Saumlaki – Dobo – Tanjung Perak. Dioperasikan PT. Meratus Line.
Trayek T-13 : Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Rote (Ba'a) – Sabu (Biu) PP. Dioperasikan PT. PELNI dengan KM. LOGISTK NUSANTARA 3
Trayek T-14 : Tanjung Perak – Loweleba – Adonara – Larantuka PP. Dioperasikan PT. PELNI dengan KM. LOGISTIK NUSANTARA 4
Trayek T-15 : Tanjung Perak – Kisar (Wonreli) – Namrole PP. DioperasikanPT.PELNI dengan KM. CARAKA JAYA NIAGA III-32

Muatan Balik Tol Laut Dari Papua Juga Masih Kosong
Muatan balik tol laut dari Papua masih kosong sekalipun telah ditugaskan kepada perusahaan pelayaran swasta tahun ini.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, rata-rata muatan berangkat trayek T-9 (Tanjung Perak-Nabire-Serui-Wasior-Tanjung Perak) 42,3 TEU's per perjalanan kapal (voyage). Namun, muatan baliknya tidak ada.
Sementara, muatan berangkat trayek T-11A (kapal crossing Tanjung Perak-Timika-Agats-Merauke-Tanjung Perak) rata-rata 26 TEU's per voyage, sedangkan muatan baliknya kosong.
Kondisi yang sama terjadi pada trayek T-11B (kapal crossing Tanjung Perak-Timika-Agats-Merauke-Tanjung Perak) yang muatan berangkatnya 19 TEU's.
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line) yang mengoperasikan rute itu sejak awal tahun ini menyatakan rute tol laut yang hanya satu arah (one way route) menjadi penyebab tidak ada muatan balik.
"Muatan baliknya masuk ke swasta," kata Sekretaris Perusahaan Temas Line Marthalia Vigita saat dihubungi, Senin (30/7/2018).
Itu pun, lanjut dia, jumlah komoditasnya terbatas, yakni hanya hasil bumi, misalnya ikan laut. Seperti diketahui, di luar tol laut, Temas Line juga mengoperasikan rute yang sama. Sejak 2016, perusahaan berekspansi ke Papua dengan membuka rute pelayaran ke Timika, Merauke, dan Serui. Tahun ini, Temas Line menjadi salah satu pemenang lelang rute tol laut untuk dua trayek.
Marthalia mengatakan muatan berangkat 30%-50% dari kapasitas angkut kapal, baik tol laut maupun nontol laut.

Pelni Kesulitan Optimalkan Angkutan Muatan Tol Laut
PT Pelni (Persero) sulit mengoptimalkan kapasitas angkut kapal tol laut. Hingga tahun ketiga pelaksanaan program, muatan sukar didongkrak karena perubahan trayek.
Manajer PR dan CSR Pelni Idayu Adi Rahajeng mengatakan rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Paumako Timika-Agats Asmat hingga Merauke sebelumnya berkontribusi paling besar terhadap realisasi muatan tol laut Pelni.
Namun, sejak Februari 2018, rute yang semula dilayari oleh KM Caraka Jaya Niaga III-32 (kapasitas 115 kontainer TEU's) itu dialihkan ke perusahaan pelayaran swasta dengan subsidi dari pemerintah.
"Pelni menjalani [rute Papua] hampir 3 tahun. Muatan balik juga sudah mulai tumbuh. Saat ini, tol laut Pelni tidak ada yang masuk Papua," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/7/2018).
Total kapasitas kapal tol laut Pelni sekitar 1.505 TEU's. Namun, perusahaan pelayaran pelat merah itu enggan menyebutkan perkembangan realisasi muatan awal (berangkat) dan muatan balik kapal tol laut hingga semester I/2018.
Sebelumnya, perseroan menyebutkan realisasi muatan balik per akhir 2017 berkisar 10%-20% dari kapasitas angkut.
Pertumbuhan muatan balik, tutur Idayu, pada dasarnya membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan membangkitkan ekonomi di daerah tujuan tol. Dengan perubahan rute, perusahaan harus membangun lagi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha tujuan tol laut.
Sejak awal tahun ini, Pelni menggarap enam trayek tol laut, yakni T-4 (rute Tanjung Perak-Makassar-Tahuna) menggunakan KM Logistik Nusantara I, T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Belinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Tanjung Priok) menggunakan KM Caraka Niaga Jaya III-4.
Selanjutnya, T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP) menggunakan KM Caraka Jaya Niaga III-2, T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu) menggunakan KM Logistik Nusantara 3, T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka) menggunakan KM Logistik Nusantara 4, dan T-15 (Kisar-Namrole-PP) menggunakan KM Logistik Nusantara 2.
Pelni mengandalkan kantor-kantor cabang dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan muatan balik dari daerah tujuan.
"Saat ini, Pelni aktif koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Perdagangan, serta pengusaha daerah untuk menumbuhkan ekonomi dan diharapkan ada efek muatan balik," terangnya.
Realisasi angkutan tol laut 2017 terbilang rendah, yakni hanya 212.865 ton atau 41,2% dari target 517.200 ton. Adapun realisasi muatan balik hanya 20.274 ton atau 9,5% dari muatan berangkat.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan target muatan balik tahun ini sebesar 30% dengan pola operasi pengumpan dan pengumpul atau hub and spoke yang diharapkan bisa merangsang arus kargo dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Untuk memenuhi target itu, pemerintah menggelontorkan subsidi hingga Rp447,6 miliar tahun ini, naik 33% dari alokasi subsidi 2017.

Tarif Muatan Tol Laut Diduga Dimainkan Oknum EMKL
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika mencurigai perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terlibat permainan kotor menghilangkan subsidi program tol laut dalam pengiriman barang kebutuhan masyarakat ke Pelabuhan Paumako Timika.
Sekretaris Disperindag Mimika Inosensius Yoga Pribadi di Timika, Jumat (20/7/2018), mengatakan semenjak program tol laut dikelola oleh swasta pada 2018 ini, harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika yang dulunya turun drastis, kini kembali merangkak naik.
Dari penelusuran yang dilakukan oleh jajaran Disperindag Mimika, diketahui bahwa kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti daging beku, bahan bangunan dan lainnya lantaran adanya kenaikan biaya ekspedisi dari Surabaya.
Barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika dan sekitarnya sejak 2015 diangkut dengan kapal tol laut dari Surabaya dengan biaya ekspedisi yang sangat murah. Semenjak awal 2018, pengelolaan tol laut ke Timika diserahkan penuh kepada pihak swasta.
"Kami sudah telusuri, kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika sekarang ini karena permainan perusahaan EMKL di Surabaya. Barang-barang yang seharusnya diangkut dengan jasa tol laut tapi dikenakan tarif komersial. Pertanyaan kami, dikemanakan dana subsidi dari pemerintah untuk program tol laut ke Timika itu kalau semua pengiriman barang dikenakan tarif normal atau tarif komersial," kata Inosensius.
Menurut dia, swasta selaku pemenang tender pengelolaan tol laut ke Timika hanya menyediakan jasa kontainer. Sementara penentuan tarif ekspedisi barang diatur sendiri oleh perusahaan EMKL di Surabaya.
"Setiap kapal barang masuk di Pelabuhan Paumako, staf kami selalu ada di pelabuhan untuk melakukan pengawasan. Persoalannya permainan dari perusahaan EMKL di Surabaya," jelas Inosensius.
Terhadap temuan tersebut, pihak Disperindag Mimika telah menyurati pihak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan guna menindaklanjuti permasalahan dimaksud.
Sesuai alokasi dari pusat, Pelabuhan Paumako Timika setiap dua pekan mendapat alokasi 30 Teus (kontainer) barang kebutuhan pokok yang diangkut dengan program tol laut.
Sejak akhir 2015 hingga akhir 2017, pengelolaan tol laut ke Pelabuhan Paumako Timika dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ditangani oleh PT Pelni.
Selama periode itu, setiap bulan kapal tol laut yang dioperasikan PT Pelni mengangkut berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat untuk wilayah Timika dan sejumlah kabupaten sekitar terutama di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Kebijakan tol laut maupun tol udara digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka menekan disparitas harga antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, terutama di wilayah Papua yang selama berpuluh-puluh tahun menikmati harga yang sangat mahal. (Logistics/ bisnis.com/antaranews.com/hd)

KEMENHUB : Perlu Pembenahan Sistem Pelabuhan di Indonesia
JAKARTA (LOGISTICS) : Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Dwi Purnomo mengatakan perlunya pembenahan sistem pelabuhan di Indonesia.
Dalam hal ini dirinya berharap agar sistem yang berlaku di pelabuhan bisa lebih tertib sebagaimana di bandar udara dan stasiun kereta api.
"Gak usah berteori terlalu canggih, jadi seluruh pelabuhan kita itu copy paste aja bagaimana yang dilakukan di bandara dan stasiun kereta api," kata Agus di kantor Pelni, Rabu (15/8/2018).
Menurut Agus, jika sistem tersebut diberlakukan seperti penerapan tiket online hingga penggunaan mesin x-rayuntuk barang, maka hal itu akan memberikan dampak luar biasa seperti hilangnya calo dan antisipasi masuknya barang terlarang.
"Jadi pelabuhan- pelabuhan di mana itu kita terapkan harus steril, harus bagasinya masuk x-ray, tiketnya harus online. Kita lakukan, misalnya, di Merak aja dulu. Bakaheuni jangan dulu, pelan pelan saja," ujar Agus.
Selain penggunaan mesin x-ray dan tiket online, Agus juga berharap ke depan para nahkoda harus memiliki surat ijin berlayar, yang diikuti dengan kelengkapan surat-surat kapal.
"Kalau di darat ibaratnya seperti STNK dan BPKB, kapalnya juga harus di KIR," tegas Agus.
Terkait operator kapal, Agus mengatakan agar para operator tidak terlalu banyak mengambil keuntungan.
“Pelindo itu silakan untung tapi jangan besar-besar, kawan- kawan operator kapal boleh untung tapi jangan besar. Agar kita bisa bersaing di dunia internasional."

Australia Minta Indonesia Perketat Keamanan di Areal Pelabuhan
Australia menilai Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur penunjang dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) guna memperketat keamanan pelabuhan.
Atase Transportasi dan Keamanan Department Home of Affairs Australia David Scott mengakui tingkat keamanan pelabuhan Indonesia sudah cukup baik.
Apalagi setelah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2016 tentang Mana jemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan di implementasikan.
"Semuanya sudah cukup baik, tetapi sama seperti kami, perlu ada peningkatan yang dilakukan. Misalnya seperti peningkatan area kontrol akses di area pelabuhan, pengelolaan pelatihan bagi staf, dan yang paling penting adalah antisipasi dari ancaman terorisme," tuturnya dalam acara Port Security Legal Framework Group, Selasa (14/8/2018).
Kendati demikian, Scott menilai Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan investasi keamanan dan regulasi pada beberapa pelabuhan. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan peninjauan ke beberapa pelabuhan di Jakarta, Semarang, Lombok, dan Bali.
Dia menambahkan Australia sudah mengimplementasikan Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS) terlebih dulu dibandingkan Indonesia, yakni sejak 2003.
Australia juga selalu mengedepankan prinsip security by design, artinya memikirkan sistem keamanan terlebih dulu sebelum membangun pelabuhan.
"Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, harus konsisten dalam menjalankan aturan-aturan. Juga selalu update dalam permasalahan keamanan internasional," ucap Scott.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana mengimplementasikan ISPS Code untuk pelayaran domestik dan terminal pelabuhan khusus.
Meski sistem ini sudah diberlakukan pada 2004, tapi hanya diterapkan bagi kapal-kapal internasional dan kapal penumpang cepat. Selain itu, juga diberlakukan terhadap pelabuhan khusus yang sering digunakan tempat sandar cruise asing.
“Demi peningkatan keamanan, kami bisa mengatur regulasi untuk memberlakukan kewajiban ISPS Code bagi kapal domestik," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub Junaedi.

Kemenhub Implementasikan ISPS/ Internasional Kode Keamanan Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengimplementasikan International Kode Keamanan terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS) untuk pelayaran domestik dan terminal pelabuhan khusus.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Junaedi Kemenhub mengatakan sejak diberlakukan pada 2004, Indonesia hanya mengimplementasikan ISPS Code bagi kapal-kapal internasional dan kapal penumpang cepat.
Selain itu, juga diberlakukan terhadap pelabuhan khusus yang sering digunakan tempat sandar kapal pesiar asing.
"Demi peningkatan keamanan, kami bisa mengatur regulasi untuk memberlakukan kewajiban ISPS Code bagi kapal domestik," ujarnya dalam acara Port Security Legal Framework Group, Selasa (14/8/2018).
Junaedi menuturkan ISPS Code diimplementasikan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan. Namun, terbatas hanya kapal pelayaran internasional dengan muatan 500 Gross Ton(GT).
Nantinya, pemberlakuan keamanan juga termasuk Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Selain itu, diperlukan penanganan khusus terkait dengan barang berbahaya (dangerous goods) yang dimuat di atas kapal.
Menurutnya, perlu membuat semacam area terlarang dan penyediaan peralatan keamanan di pelabuhan maupun di atas kapal guna mengakomodasi dangerous goods.
Kerja sama pemerintah bersama Department Home of Affairs Australia diharapkan mampu membangun capacity building dan improvisasi regulasi yang ada. Departemen tersebut bertanggung jawab atas imigrasi, kewarganegaraan, dan kontrol perbatasan Negeri Kangguru.
“Saat ini, masih akan buat program dan meminta masukan dari pengguna jasa melalui diskusi. Hasilnya bisa berupa perubahan regulasi baru atau dengan membuat semacam surat edaran," terang Junaedi.

Pengguna Kapal Feri Mulai Gunakan Pembayaran Uang Elektronik di 4 Pelabuhan Penyeberangan
Sebagian pengguna jasa kapal feri bakal menggunakan uang elektronik untuk membayar tiket mulai 15 Agustus. Ketentuan itu berlaku di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.
Metode pembayaran itu berlaku bagi pengguna jasa pejalan kaki, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda 4 kecil (golongan IV). Adapun layanan uang elektronik yang dapat digunakan adalah Brizzi (BRI), Tap Cash (BNI), E-Money (Mandiri), dan BLink (BTN).
Direktur Komersial PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) M. Yusuf Hadi mengatakan penggunaan uang elektronik untuk pembelian tiket yang bekerja sama dengan empat bank BUMN merupakan dukungan terhadap gerakan nasional nontunai (cashless), selain bagian dari modernisasi industri penyeberangan.
"Salah satu kebutuhan mendasar bagi ASDP adalah digitalisasi proses bisnis hampir di semua lini, termasuk penjualan tiket. Tentu kita butuh dukungan teknologi informasi yang kuat dalam menghadapi disrupsi bisnis transportasi, khususnya transportasi darat dengan hadirnya transportasi online," katanya, Senin (13/8/2018).
Dia meyakini penerapan layanan cashless dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jasa karena pembayaran akan lebih singkat dan transaksi lebih aman.
Hingga Juni 2018, jumlah penumpang pejalan kaki yang dilayani ASDP mencapai 3,5 juta orang, kendaraan roda dua 2,1 juta unit, dan kendaraan roda empat 1,1 juta unit.
Menurut Yusuf, penggunaan uang elektronik tidak hanya mempermudah pengguna jasa, melainkan juga pemangku kepentingan lain, seperti operator pelayaran, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), nakhoda, dan perusahaan asuransi.
"Metode pembayaran ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran pendapatan penyeberangan, keakurasian manifest, dan memudahkan pencatatan data transaksi keuangan menjadi lebih valid," tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan data Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) per Juni 2018, jumlah uang elektronik yang beredar dari 4 bank anggota Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI, mencapai 103,7 juta kartu, atau naik 92% dari angka periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan jumlah kepemilikan uang elektronik itu sejalan dengan pertumbuhan transaksi 240% ke posisi Rp9,4 triliun.
“Frekuensi penggunaan juga melesat lebih dari tiga kali lipat dalam setahun terakhir atau mencapai 761 juta kali penggunaan karena makin banyaknya merchant atau mitra yang menerima uang elektronik sebagai alat pembayaran nontunai,” kata Sekretaris Himbara Budi Satria.
Transaksi uang elektronik dari Himbara juga didukung oleh electronic data capture (EDC) link yang memudahkan top up uang elektronik. Jumlah EDC link saat ini sekitar 35.000 unit dan diharapkan mencapai 200.000 unit pada akhir tahun. (Logistics /bisnis.com/hd)

Sektor Industri Transportasi dan Pergudangan Dinilai Prospektif Pada Kuartal III/2018
AKARTA (LOGISTICS) : Sektor industri transportasi dan pergudangan dinilai masih prospektif pada kuartal III/2018 ini kendati diramalkan akan stagnan dibandingkan dengan kuartal II/2018 yang tumbuh sebesar 8,59%.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan sektor tersebut diproyeksi akan tetap membaik terutama pada sektor pergudangan.
"Pergudangan masih bagus, malah sudah mulai ada bisnis model Airbnb untuk warehouse yang sudah beroperasi di Indonesia," katanya saat berdiskusi via telepon dengan Bisnis Senin (13/8/2018).
Airbnb adalah marketplace online untuk sewa hotel, kamar, dan rumah. Rupanya, para pengelola jasa gudang cukup jeli menjaring potensi pelanggan dengan menyediakan jasa sewa gudang secara online melalui Internet.
Dengan kata kunci sewa gudang online di mesin pencarian Google, kita akan mendapatkan nama vendor gudang online. Di antaranya imslogistics.com, gudangumum.com, waresix.com, crewdible.com, lamudi.com, kargo.co.id, rajakirim.co.id, sewagudangpabrik.com.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan pelaku usaha menilai bisnis transportasi dan pergudangan pada kuartal III/2018 akan berada di urutan paling bawah dibandingkan sektor usaha lainnya.
Kendati demikian, Zaldy optimistis pada kuartal III/2018 tingkat konsumsi masyarakat akan naik seperti kuartal sebelumnya yang didorong oleh perhelatan Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang. Bahkan, dirinya memperkirakan angka pertumbuhan sebesar 10%-12%.
"Saya masih optimis untuk kuartal depan karena semester I/2018 tingkat konsumsi naik dan kita harapkan tetap naik sampai akhir 2018. Tingkat konsumsi yang naik karena ada Asian Games," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengatakan bisa saja bisnis pergudangan akan tetap stagnan apabila tensi politik menjelang Pilpres terlalu panas.
"Bisa [saja] lesu kalau gonjang-ganjing politik terlalu panas dan akhirnya membuat investor untuk menahan investasi di Indonesia," ucapnya.
Di sisi lain, geliat dagang-el juga turut meningkatkan permintaan ruang pergudangan bahkan perusahaan dagang-el mulai membuka bisnis logistik sendiri karena keterbatasan kapasitas perusahaan logistik lokal.
Berdasarkan catatan Bisnis, laporan konsultan properti Savills menyebut kebutuhan ruang gudang logistik pada 2021 diperkirakan bertambah sekitar 240.000 m2.
Sementara pada 2017 lalu, perusahaan dagang-el memberikan kontribusi 3% terhadap total pasokan gudang logistik seluas 8,1 juta m2.

Minat Bisnis Pergudangan di Jakarta Masih Tetap Tinggi
Minat pasar gudang logistik atau pergudangan di Jakarta masih akan terus meningkat dan cenderung kuat.
Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia James Taylor mengatakan dalam laporan Jakarta Property Market Review 1Q18 pasar gudang logistik modern telah muncul sebagai salah satu sektor yang paling aktif selama beberapa tahun terakhir.
"Kebutuhan akan pasar gudang logistik modern baik dari pengembang maupun penyewa akan tetap kuat, ini karena sifat pasar yang masih terus berkembang dan jumlah pasokan yang rendah," ujar James, Minggu (27/5/2018).
Total luas ruang 1,3 juta meter persegi yang ada di Jakarta jauh lebih rendah dibandingkan dengan ruang yang tersedia di pinggiran atau sekitar Jakarta. Tingkat hunian pasar gudang logistik Jakarta pun lebih dari 95% menandakan penyewa yang mencari ruang ekspansi memiliki pilihan terbatas.
"Dengan demikian, investor telah mencari peluang pengembangan untuk memenuhi kebutuhan penyewa," papar James.
James menuturkan jenis penyewa utama gudang logistik adalah logistik pihak ketiga dan kelompok pengusaha barang konsumen yang bergerak cepat dengan total sebanyak 70% dari kedua kelompok ini yang telah mengisi ketersediaan pasokan gudang logistik yang ada.
E-commerce, sambung James, walau masih dalam masa pertumbuhan adalah sumber permintaan yang tumbuh paling cepat. Kemudian James menambahkan telah mengidentifikasi sekitar 500.000 meter persegi pasokan akan selesai dibangun dalam beberapa tahun mendatang.
"Selama beberapa tahun mendatang kami berharap melihat kenaikan rata-rata sewa sebesar 5% hingga 6%," ujar James.
Sementara itu, selain Jakarta dan sekitarnya, kota yang menjadi wilayah pusat perhatian pasar gudang logistik adalah Kota Surabaya. (Logistics /bisnis.com/hd)

Jasa Marga Bidik Penuntasan Proyek Ruas Tol Sepanjang 300 km Hingga Akhir 2018
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menargetkan penambahan operasional ruas tol baru sepanjang 300 km hingga akhir 2018. Tambahan ruas tol baru berasal dari dua ruas tol baru dan lima seksi pada ruas tol yang sebagian sudah beroperasi.
Corporate Secretary Jasa Marga, Mohamad Agus Setiawan mengatakan ruas tol baru yang akan beroperasi hingga akhir 2018 antara lain ruas Batang - Semarang sepanjang 75 km dan ruas Solo - Ngawi yang menjadi porsi badan usaha jalan tol (BUJT sejauh 69,35 km.
Dia menuturkan, seksi III pada ruas Gempol - Pasuruan dan tiga seksi pada ruas Pandaan - Malang juga dijadwalkan beroperasi pada paruh kedua 2018. Berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), seksi III Gempol - Pasuruan sepanjang 13,65 km dijadwalkan beroperasi pada Desember 2018. Sementara itu, seksi 1, seksi 2, dan seksi 3 ruas Pandaan - Malang sepanjang 31 km juga dijadwalkan beroperasi di bulan yang sama.
Di Sumatra, Jasa Marga juga siap meresmikan seksi 1 ruas tol Medan - Kuala Namu - Tebing Tinggi (MKTT) karena seksi jalan sepanjang 10,75 km sudah diuji coba dan tarifnya telah ditentukan. "Untuk seksi I dari Tanjung Morawa ke Parbarakan sebetulnya sudah siap, tapi kami menunggu peresmian saja oleh Presiden," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Dalam catatan Bisnis, total panjang ruas tol baru yang akan dioperasikan Jasa Marga mencapai 237,14 km. Agus menyebut, dalam periode Januari-Juli 2018, perseroan telah menambah ruas tol baru sepanjang 70 km. Walhasil, Jasa Marga diestimasi menambah ruas tol baru sepanjang 307,14 selama 2018.
Di sisi lain, Jasa Marga juga akan mendapat tambahan dana segar sebesar Rp1,6 triliun pada Oktober 2018 lewat penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Tambahan dana ini merupakan tahap kedua setelah pada Juli 2018 lalu Jasa Margo mengantongi Rp1,4 triliun dari penerbitan RDPT bernama Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa.
Agus mengatakan, Jasa Marga akan melepas 20% saham di tiga anak perusahaan jalan tol, yakni PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK). Pelepasan saham ini membuat Jasa Marga tinggal memiliki sisa saham sebesar 40% di tiga anak usaha tersebut.
Kendati kepemilikan sebagian saham dilepas, Agus menyebut Jasa Marga memiliki opsi membeli kembali atau buyback secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. "Bisa saja dalam satu tahun kami ambil sebagian, itu tergantung nanti strategi. Yang jelas dalam lima tahun sudah kembali lagi menjadi milik Jasa Marga," jelasnya.
Dana yang diperoleh dari penerbitan RDPT sebesar Rp3 triliun menurut Agus akan digunakan untuk mendanai ruas tol eksisting yang masih dalam konstruksi maupun ekspansi di ruas tol baru. Secara keseluruhan, Jasa Marga memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.527 km.

Jasa Marga Dapat Suntikan Dana Rp .1,6 Triliun dari RDPT
PT Jasa Marga (Persero) bakal mendapat tambahan dana segar sebesar Rp1,6 triliun pada Oktober 2018 lewat penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Tambahan dana ini merupakan tahap kedua setelah pada Juli 2018 Jasa Margo mengantongi Rp1,4 triliun dari penerbitan RDPT bernama Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa.
Corporate Secretary Jasa Marga, Mohamad Agus Setiawan mengatakan, Jasa Marga akan melepas 20% saham di tiga anak perusahaan jalan tol, yakni PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK). Pelepasan saham ini membuat Jasa Marga tinggal memiliki sisa saham sebesar 40% di tiga anak usaha tersebut.
Kendati kepemilikan sebagian saham dilepas, Agus menyebut Jasa Marga memiliki opsi membeli kembali atau buyback secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. "Bisa saja dalam satu tahun kami ambil sebagian, itu tergantung nanti strategi. Yang jelas dalam lima tahun sudah kembali lagi menjadi milik Jasa Marga," jelasnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Secara keseluruhan, dana yang diperoleh dari penerbitan RDPT dalam dua tahap mencapai Rp3 triliun. Agus menyebut dana sebesar itu kan digunakan untuk mendanai ruas tol eksisting yang masih dalam konstruksi maupun ekspansi di ruas tol baru. Secara keseluruhan, Jasa Marga memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.527 km.
Hingga akhir 2018, Jasa Marga menargetkan tambahan ruas tol baru yang akan beropersi lebih dari 200 km. Agus menuturkan, sejak Januari hingga Juli 2018, Jasa Marga sudah mengoperasikan tol baru sepanjang 70 km sehingga di akhir 2018 panjang tol baru mencapai 300 km.

Jasa Marga Bukukan Pertumbuhan Laba 1 Digit, Pendapatan Usaha Rp. 4,78 Triliun Semester I/2018
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. membukukan pertumbuhan laba satu digit secara tahunan pada semester I/2018.
Berdasarkan laporan keuangan semester I/2018 yang dipublikasikan melalui harian Bisnis Indonesia, Rabu (18/7/2018), Jasa Marga mengantongi pendapatan tol dan usaha lainnya Rp4,78 triliun pada semester I/2018. Jumlah tersebut naik 5,76% dari periode yang sama tahun lalu Rp4,52 triliun.
Dari sisi pendapatan konstruksi, emiten berkode saham JSMR itu membukukan kenaikan 61,87% secara tahunan. Pendapatan konstruksi naik dari Rp8,56 triliun menjadi Rp13,87 triliun.
Total pendapatan JSMR naik 42,47% secara tahunan pada semester I/2018. Perseroan infrastruktur jalan tol pelat merah itu mengantongi kenaikan pendapatan dari Rp13,09 trliun menjadi Rp18,66 triliun.
Akan tetapi, total beban pendapatan perseroan naik lebih tinggi secara tahunan dibandingkan dengan pendapatan. Tercatat, beban pendapatan naik 48,57% secara tahunan menjadi Rp15,77 triliun pada semester I/2018.
Dengan demikian, JSMR mengantongi pertumbuhan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 2,90% secara tahunan pada semester I/2018 dari Rp1,01 triliun menjadi Rp1,04 triliun.Adapun, aset yang dimiliki JSMR senilai Rp87,47 triliun dan liabilitas Rp68,17 triliun pada semester I/2018. Posisi total ekuitas perseroan naik dari Rp18,35 triliun pada semester I/2017 menjadi Rp19,30 triliun. (Logistics/bisnis.com/hd)

Biaya Surat Muatan Udara di Indonesia Dinilai Masih Memberatkan
JAKARTA (LOGISTICS) : Beban biaya Surat Muatan Udara (SMU) atau airway bill dinilai masih menjadi komponen terbesar dalam penentuan tarif pengiriman ekspres.
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyatakan rata-rata beban biaya SMU bagi pengusaha kurir dalam lingkaran Asperindo mencapai 30% dari total biaya pengiriman.
Ketua Umum DPP Asperindo Mohamad Feriadi mengatakan sampai saat ini beban biaya SMU masih belum ada perubahan sama sekali. Artinya, biaya SMU masih tetap tinggi.
"Kalau yang saya ketahui tidak ada perubahan apapun dan masih sama saja," katanya, Senin (20/8/2018).
Tingginya biaya SMU membuat pengusaha jasa pengiriman ekspres kesulitan menekan harga khususnya pengiriman barang antarpulau.
Apalagi, sebagian besar barang yang dikirim ke luar daerah tersebut rata-rata menggunakan pesawat terbang.
Namun, SMU diperlukan karena dalam bisnis pengiriman ekspres yang membutuhkan kecepatan, angkutan udara selalu menjadi pilihan utama.
Managing Director PT Citra Van Titipan Kilat (Tiki) Tomy Sofhian mengaku bahwa biaya SMU merupakan salah satu komponen biaya yang besar.
Bahkan, dia menyebut persentase biaya SMU terhadap total biaya pengiriman ekspres untuk Tiki mencapai 50%.
"SMU salah satu komponen biaya yang terbesar. Kisaran 50% [dari total pengiriman]," ujarnya.
Namun demikian, dia menyatakan guna menjaga tarif agar tetap kompetitif pihaknya mengaku menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan dalam jangka waktu yang panjang.
Adapun SMU pada dasarnya adalah surat tanda terima berupa dokumen sebagai bukti fisik adanya perjanjian untuk pengiriman melalui udara antara pihak pengirim kargo dan pengangkut, dengan wewenang hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
Dokumen tersebut diperoleh melalui agen yang ditunjuk oleh maskapai penerbangan untuk menjual SMU. Untuk penerbangan domestik beberapa di antaranya adalah agen SMU Lion Air dan agen SMU Sriwijaya Air.Sementara untuk pengiriman luar negeri dapat melalui agen SMU Malaysian Airlines atau Singapore Airlines. (Logistics/bisnis.com/hd)

Peningkatan Kinerja Logistic di Pelabuhan Perlu Dukungan Semua Pihak
JAKARTA (LOGISTICS) : Peningkatan kinerja logistik nasional menuntut perencaan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga terkait, karena tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Perhubungan.
Lembaga riset dan pendidikan, Supply Chain Indonesia (SCI), memberi masukan beberapa hal terkait hasil Logistic Performance Indeks (LPI) 2018 yang dirilis Bank Dunia.
Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi ke-46 dengan skor 3,15 atau naik dari dua tahun sebelumnya yaitu diperingkat ke-63 dengan skor 2,98.
Chairman SCI Setijadi mengatakan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerja logistik di periode berikutnya mengingat posisi Indonesia malah turun dibandingkan dengan negara-negara Asean.
"SCI merekomendasikan upaya peningkatan LPI Indonesia pada periode berikutnya dilakukan dengan perencanaan lintas kementerian atau lembaga terkait secara terintegrasi," kata Setijadi kepada Bisnis, Rabu (25/7/2018).
Selain itu, kata dia, perencanaan juga harus melibatkan para pemangku kepentingan terutama pelaku usaha terkait. Perencanaan tersebut menurutnya mencakup penyusunan program dan rencana aksi yang disusun secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada pada semua sektor terkait tersebut.
Di sisi lain, menurutnya, LPI hanya indikator yang menggambarkan kinerja logistik berdasarkan persepsi para profesional logistik terhadap 6 dimensi. Namun di samping itu juga bisa dikaitkan dengan biaya logistik.
Perlu diingat, biaya logistik Indonesia masih terhitung tinggi yaitu mencapai 23,5% pada 2017, atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asean antara lain Vietnam (25%), Thailand (13,2%), Malaysia (13%) dan Singapura (8,1%)
Adapun enam aspek dimensi itu antara lain efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu.
"Selain 6 dimensi itu, biaya logistik dipengaruhi juga oleh sejumlah faktor lainnya yang beberapa di antaranya cukup dominan, misalnya, panjang saluran distribusi dan tata niaga. Jadi, kita harus memperhatikan LPI dan efisiensi logistik sebagai 2 hal yang berbeda namun terkait."
Di sisi lain, Setijadi menyebut LPI 2018 sesuai dengan hasil jajak pendapat sektor logistik yang dilakukan oleh SCI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), serta Asea Federation of Forwarders Associations (AFFA) pada awal 2018 yang menunjukkan perbaikan kinerja sektor logistik Indonesia.(Logistics/bisnis.com/hd)