Logistics Journal - Nomor : 198 / Juli 2018
Cover Juli 2018
 

Editorial - SERVICE LEVEL AGREEMENT 
Kesepakatan Tingkat Pelayanan (SLA-Service Level Agreement) sudah banyak perusahaan jasa memakai standar layananannya kepada pengguna jasanya. Semakin jelas, tegas dan mampu menjamin standar layanan jasanya, maka perusahaan tersebut akan semakin diminati oleh pengguna jasanya. Apalagi ditambah suatu bentuk internal punishment terhadap keteledoran selama proses pelayanan berlangsung, pengguna jasa mendapatkan ganti kerugian atas kesalahan pelayanan tersebut. Maka perusahaan jasa tersebut akan semakin mendapatkan apresiasi dari pengguna jasanya.
Budaya membuka diri atas tingkat pelayanan yang kemudian ditingkatkan menjadi sebuah komitmen dalam bentuk SLA dari perusahaan kepada pengguna jasanya lebih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan swasta. Sedangkan perusahaan-perusahaan plat merah (BUMN) memang membuat Standard Operating Procedure (SOP), namun langkah-langkah dalam SOP belum ditingkatkan menjadi sebuah komitmen dalam bentuk SLA. Karena SLA akan membawa kosekwensi pada keduabelah pihak. Selama ini jika pengguna jasa melakukan kekeliruan, maka akan didenda, namun jika pemberi layanan yang melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa, pemberi layanan cenderung tidak mau tahu.
Lebih rumit lagi kalau sudah masuk wilayah public service atau pelayanan jasa masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang memiliki otoritas pada kegiatan tertentu untuk melayani masyarakat. Semua bentuk SOP atau lebih dikenal TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) pelayanan dari instansi pemerintah pasti disandarkan pada legalitas formal yang berjenjang. Mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri dan sebagainya yang menjadi dasar SOP itu diberlakukan. Lebih rumit lagi kalau SOP itu bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan berapa uang yang harus dibayar, berapa besaran uang denda yang harus diserahkan bahkan ada 'grey area' yang berbiaya karena lamanya pelayanan.
Akibat tidak adanya SLA yang menjamin kepastian SOP dijalankan dengan benar sepanjang tahun 2018 mulai Januari sampai Mei telah terkumpul uang denda yang sebagian dari PPJK sebagian lagi dari pemilik barang (importir) dengan nilai sangat fantastis Rp. 224.143.132.000,00. Uang tersebut terkumpul karena pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 229/PMK.04/2017, tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas teah memberikan pemasukan kepada negara yang cukup membuat PPJK banyak yang terseok-seok bahkan ada yang gulung tikar. Seharusnya PMK tersebut memberikan penegasan secara tekstual tentang sanksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kriteria dan kualitas kesalahan sebenarnya sudah ada disebut tapi pengenaan sanksi karena suatu kesalahan, pelaksana PMK dalam hal ini jajaran Bea Cukai pakai kaca mata kuda. Padahal SKA berlaku satu tahun, mengapa dipatahkan oleh peraturan teknis yang mempersempit menjadi 3 hari dan 1 hari. Jika terlambat maka dalam hitungan jam saja sudah membatalkan dan menggugurkan SKA yang berlaku satu tahun tersebut. Kalau diperkarakan atau dilaporkan kasus ini ke WTO bisa dianggap tidak nasionalis, terus harus melaporkan kepada siapa sebelum PPJK pada berguguran. Atau memang ada design besar untuk meniadakan PPJK ? (guslim-juli'18)

DPP ALFI Nilai Aplikasi Inaportnet Barang Atau DO Online Belum Berdampak Bagi Pengusaha
JAKARTA (LOGISTICS) : Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang diluncurkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir Juni 2018 lalu tidak membawa dampak dalam efisiensi logistik dan pemangkasan dwelling time di pelabuhan.
Pasca-launching sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan DO online kami tidak merasakan adanya pengaruh signifikan bagi anggota ALFI," kata Yukki dalam keterangannya, Senin (16/7/2018).
Karena secara esensial, kata Yukki, yang paling penting adalah bagaimana penebusan DO secara otomasi dari pelayaran dan pemilik barang atau yang dikuasakan (anggota dari member ALFI).
Sedangkan DO online yang baru diluncurkan tersebut menurutnya masih belum menggunakan sistem virtualisasi sebagaimana yang dicanangkan sejak awal.
Sehingga pengambilan DO masih menggunakan cara manual melalui email atau cara scan sehingga tetap memakan waktu cukup lama.
"Poin dari perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut, hal ini pernah kita bahas sebelumnya ketika ALFI berkomitmen mensukseskan program DO Online yang terintegrasi sesuai dengan PM120 tahun 2017, " kata Yukki.
Yukki mengatakan AFLI mendukung sistem hub terintegrasi dari pengguna jasa, pelayaran, terminal operator di pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia I-IV dan bermuara ke INSW (Indonesia National Single Window) sebagai satu kesatuan sistem.
"Tentunya hal ini akan membawa benefit bagi pemerintah, dan stake holder pelabuhan dan logistik," ujar Yukki.
Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meluncurkan Inaportnet barang versi 2.0 dan layanan delivery order online untuk empat pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, serta satu pelabuhan kelas I yaitu Tanjung Emas Semarang.
Disisi lain, ALFI DKI menyebutkan bahwa sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang baru diluncurkan Kementerian Perhubungan dinilai belum memberikan pengaruh signifikan bagi pemain yang berkutat di lini bisnis ini.
Sekretaris Umum DPW Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim mengatakan dalam pelaksanaan DO online semestinya perusahaan pelayaran, terminal, dan pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya), serta bank pendukung harus terintegrasi dalam satu sistem virtual dan otomasi.
"Kami nilai implementasi DO online saat ini hanya pergerakan data barang dari pelayaran ke terminal operator yang sebenarnya sudah lama dilakukan,” katanya dalam keterangannya, Senin (16/7/2018).
Adil mengharapkan agar DO online dari pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya) dan pelayaran bisa berjalan maksimal dan terintegrasi.
Saat ini, menurutnya, penebusan DO Online ke perusahaan pelayaran berjalan di sebagian kecil perusahaan besar pelayaran dan belum terintegrasi dalam satu sistem.
"Kedepannya kami berharap agar DO online ini bisa berjalan optimal dan bisa dirasakan kalangan pebisnis," jelasnya.
Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meluncurkan Inaportnet barang versi 2.0 dan layanan delivery order online untuk empat pelabuhan utama.
Yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, serta satu pelabuhan kelas I yaitu Tanjung Emas Semarang.
Selain itu sejumlah pengusaha dan pelaku usaha logistik menyoroti layanan delivery order (DO) online yang hingga kini tidak berjalan optimal dan belum dirasakan kalangan pebisnis.
Padahal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah melakukan ceremony go live Inaportnet barang versi 2.0 dan layanan delivery order online untuk empat pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, serta satu pelabuhan kelas I yaitu Tanjung Emas Semarang, pada akhir Juni 2018.
“Pasca dilaunching kami nilai masih jauh dari harapan dapat mempersingkat waktu pengambilan dari layanan yang dimaksud,” ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta kepada Bisnis, Kamis (12/7/2018).
Dia mengatakan dalam pelaksanaan DO online semestinya perusahaan pelayaran, terminal, dan pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya), serta bank pendukung harus terintegrasi dalam satu sistem virtual dan otomasi
Pasalnya, kata Adil, DO online yang dirilis itu belum menggunakan sistem virtualisasi yang dimaksud karena saat ini pengambilan DO masih dengan cara discan, dan melalui email serta telepon, yang akhirnya bisa memakan waktu cukup lama dan bukan virtualisasi otomasi dalam satu atap.
“Kami nilai implementasi DO online saat ini hanya pergerakan data barang dari pelayaran ke terminal operator yang sebenarnya sudah lama dilakukan,” paparnya.
ALFI mengharapkan agar DO online dari pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya) dan pelayaran bisa berjalan maksimal dan terintegrasi. Saat ini penebusan DO Online ke perusahaan pelayaran berjalan di sebagian kecil perusahaan besar pelayaran dan belum terintegrasi dalam satu sistem.
Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, bahwa launching sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan DO online tidak akan berpengaruh signifikan pada anggotanya, karena secara essensial yang paling penting adalah bagaimana penebusan DO secara otomasi dari pelayaran dan pemilik barang atau yang dikuasakan (anggota dari member ALFI).
Yukki mengatakan AFLI mendukung sistem hub terintegrasi dari pengguna jasa, pelayaran, terminal operator di pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia I-IV dan bermuara ke INSW (Indonesia National Single Window) sebagai satu kesatuan sistem. "Tentunya hal ini akan membawa benefit bagi pemerintah, dan stake holder pelabuhan dan logistik," ujarnya kepada Bisnis (12/7/2018).

ALFI DKI Minta System DO Online Bisa Terintegrasi
Sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang baru diluncurkan Kementerian Perhubungan dinilai belum memberikan pengaruh signifikan bagi pemain yang berkutat di lini bisnis ini.
Sekretaris Umum DPW Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim mengatakan dalam pelaksanaan DO online semestinya perusahaan pelayaran, terminal, dan pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya), serta bank pendukung harus terintegrasi dalam satu sistem virtual dan otomasi.
"Kami nilai implementasi DO online saat ini hanya pergerakan data barang dari pelayaran ke terminal operator yang sebenarnya sudah lama dilakukan,” katanya dalam keterangannya, Senin (16/7/2018).
Adil mengharapkan agar DO online dari pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya) dan pelayaran bisa berjalan maksimal dan terintegrasi.
Saat ini, menurutnya, penebusan DO Online ke perusahaan pelayaran berjalan di sebagian kecil perusahaan besar pelayaran dan belum terintegrasi dalam satu sistem.
"Kedepannya kami berharap agar DO online ini bisa berjalan optimal dan bisa dirasakan kalangan pebisnis," jelasnya.
Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meluncurkan Inaportnet barang versi 2.0 dan layanan delivery order online untuk empat pelabuhan utama.
Yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, serta satu pelabuhan kelas I yaitu Tanjung Emas Semarang.

TIKI Targetkan Pertumbuhan 25% Pada Semester II/2018
Perusahaan jasa pengiriman barang TIKI memasang target realistis pada semester II/2018, meski menargetkan capaian lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Marketing Communication Manager TIKI Inggrid F. Schipper mengatakan pihaknya menargetkan pertumbuhan sebesar 25% pada semester II/2018 atau sama dengan realisasi pertumbuhan pada paruh pertama 2018.
Salah satu yang menopang pertumbuhan bisnis TIKI adalah pesatnya pertumbuhan dagang-el (e-commerce) yang rata-rata berada di kisaran 30%. Dengan demikian, target semester II/2018 diklaim sesuai dengan target TIKI.
"Realistis, pertumbuhan e-commerce atau bisnis online sekitar 30%, untuk konvensional di bawah itu. Jadi make sense," ujarnya, Selasa (24/7/2018).
Inggrid menerangkan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan perseroan adalah dengan gencar melakukan promosi serta kerja sama kepada marketplace dan e-commerce guna mendorong transaksi TIKI. Adapun kontribusi e-commerce terhadap perusahaan mencapai 60%.
"Kontribusi e-commerce memang tidak bisa spesifik karena ini termasuk dalam total transaksi ritel TIKI, kontribusinya sekitar 60% dari total omzet," ungkapnya.
Di samping itu, TIKI berupaya memperluas jaringan dengan menambah jumlah agen baru setiap bulannya di semua wilayah Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Saat ini, jumlah agen TIKI sebanyak 3.180 agen.
"Selain itu, kami juga melakukan promo mall to mall untuk mempromosikan program kemitraan TIKI [keagenan]," tutur Inggrid.
Di sisi lain, TIKI tetap fokus meningkatkan kepuasan pelanggan serta menciptakan pengalaman yang berkesan saat menggunakan layanannya. Dia menyampaikan salah satu layanan andalan perusahaan adalah aplikasi JemPol alias Jemput Online guna meningkatkan kemudahan pick-up di mana saja, kapan saja, dan gratis. (Logistics/bisnis.com/hd)

Organda Minta Penerapan Kebijakan ODOL Bisa Dilakukan Bertahap
JAKARTA (LOGISTIK) : Penerapan implementasi kebijakan anti truk overloaddan overdimensi atau ODOL harus dilakukan secara bertahap.
Ketua Angkutan Barang DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ivan Kamadjaja mengatakan setidaknya penerapan tersebut dilakukan bertahap berdasarkan komoditas yang sering melakukan overload sebesar 100%.
Menurutnya, jika implementasi aturan itu dilakukan secara serentak untuk semua jenis barang maka akan berisiko dengan munculnya hambatan arus logistik atau shortage trucking dan harga truk. Di sisi lain, risiko tersebut akan berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga barang.
“Menurut hemat kami, pelaksanaannya perlu dilakukan secara hati-hati dan terencana. Pemerintah perlu membuat roadmap dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah truk yang sesuai ODOL. Contohnya jenis komoditas semen, perlu dipastikan ketersediaan kendaraan yang sesuai aturan,” papar Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/7/2018).
Dalam hal ini, Organda meminta agar asosiasi semen menyampaikan kepada pemerintah kesanggupan mereka untuk menyediakan jumlah truk yang sesuai ODOL, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengadaannya.
Organda juga menyampaikan tiga rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Pertama, implementasi dilakukan per jenis komoditas seperti baja, pupuk, dan semen, khususnya untuk memecahkan masalah overload.
“Apabila per komoditas, maka harus dilakukan secara nasional agar terjadi kesetaraan dan keadilan [level playing field]," terangnya.
Kedua, kebijakan itu tidak bisa dijalankan berdasarkan area dengan menggunakan jembatan timbang yang mana jumlah jembatan dan personil sangat terbatas, dengan alasan kesetaraan dan keadilan atau level of playing field.
Terakhir, Organda mengusulkan agar pengenaan sanksi tidak hanya menyasar pengemudi truk dan pengusaha truk melainkan juga kepada pemilik barang, karoseri, Agen Pemegang Merek (APM) dan Dinas Perhubungan.
“Jadi, jangan berhenti hanya pada pengusaha truk dan pengemudi karena pengusaha truk juga korban karena dapat tekanan dari pemilik barang. Jadi, gerakan anti truk ODOL memang harus dimulai dari pemilik barang," tegas Ivan.

Kemenhub Gandeng Digital Truck Indonesia Atas Truk Bermuatan Lebih Yang Terkena Sanksi ODOL
Disisi lainnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menggandeng PT Digital Truck Indonesia guna mengatasi permasalahan truk bermuatan lebih atau over dimension overload (ODOL).
Sebagaimana diketahui, mulai 1 Agustus mendatang, Kemenhub akan akan menindak tegas terhadap truk ODOL yang selanjutnya dilakukan penurunan muatan bagi kendaraan yang melebihi batas ketentuan 100% di setiap jembatan timbang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyambut antusias kerja sama dengan PT Digital Truck Indonesia melalui aplikasinya yang bernama Ritase.com.
Adapun Ritase.com adalah sebuah layanan logistik truk berbasis aplikasi mobile dan desktop yang menghubungkan antara pengirim barang dengan penyedia jasa pengiriman secara realtime.
Budi mengatakan bentuk kerja sama ini akan diterapkan di jembatan timbang dengan mengintegrasikannya melalui aplikasi tersebut yang bekerja dengan cara digitalisasi truk di jembatan timbang.
Nantinya setiap truk yang sudah terdata di Ritase.com akan diketahui data sebelum dan sesudah diisi muatan barang sejak dari gudang mulai dari nomor polisi, kapasitas, berat muatan, dan lainnya.
Dari platform tersebut mempermudah pengguna untuk melakukan kontrol terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi perjalanan Data ini juga akan diterima oleh Kemenhub untuk diperiksa kembali di jembatan terdekat yang akan dilalui oleh truk tersebut.
Direktur Pembinaan Keselamatan Ahmad Yani mengungkapkan kerja sama ini membantu Ditjen Hubdat dalam menindak kendaraan yang tersangkut masalah ODOL. “Melalui kerja sama ini, efisiensi terhadap sistem informasi barang di satu wilayah bisa terlihat dengan mudah,” kata Ahmad Yani, Selasa (24/7/2018).
Menurutnya, tahun ini Kemenhub menargetkan kembali untuk mengaktifkan 43 jembatan timbang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 11 jembatan yang sudah beroperasi.
"[Target] Agustus bisa 22 [jembatan timbang], September sudah 43 se-Indonesia. Tahun depan sudah 92, dan letaknya pas di daerah perbatasan," ungkapnya.
Dia mengatakan Ritase.com nanti akan membantu di jembatan timbang dengan data-data yang sudah tersedia. "Sehingga kami punya data langsung mengenai truk-truk tersebut,” jelasnya.
Saat ini Ritase.com akan menguji coba layanan tersebut pada 3 jembatan timbang antara lain di Balonggandu, Losarang, dan Widang.

Kemenhub Rencanakan Uji Coba Smart Card Uji Kir 2019
Kementerian Perhubungan rencananya akan melakukan smart card uji kir pada 2019 mendatang.
Pasalnya, nanti di dalam kartu tersebut ada data lengkap mengenai sebuah kendaraan serta identitas pemiliknya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memerintahkan, kepada tiap Dishub yang ada di masing-masing provinsi/kota untuk mensosialisasikan mengenai smart card untuk kendaraan.
Dia menambahkan, Dishub juga harus melakukan perbaikan prasarana maupun peningkatan kualitas SDM untuk pelayanan uji kir.
“Kemenhub tahun depan rencananya akan menerapkan smart card dalam pelaksanaan uji kir. Pembaruan dilakukan agar pelayanan uji kir lebih efisien serta mudah dilakukan," ujar Budi saat melakukan kunjungan di PT Pura Kudus Jumat (20/7/2018).
Budi mengatakan, untuk mendapatkan smart card tiap daerah harus melengkapi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Namun, jika tidak dilengkapi maka pendistribusian tidak akan dilakukan.
Menurutnya, jika program tersebut terealisasi tahun depan, namun Dishub tiap provinsi/kota tdiak mampu mengejar ketinggalan prasarana atau belum mendapatkan rekomendasi dari Kemenhub, nanti pengelolaan uji kir akan dilakukan oleh pihak swasta.
"Semua sarana untuk sim card uji kir harus semuanya terpenuhi sebelum Desember, agar semua yang telah direncanakan bisa berjalan dengan lancar," tambahnya.
Dia menuturkan, Dishub tiap provinsi/kota harus pro aktif dalam menjalankan aturan dari pemerintah pusat. "Pemdanya lamban dalam mengikuti kebijakan yang saya buat, berpikir hanya PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja tanpa berinvestasi untuk alat inovasi (uji kir) ya saya tinggalkan,” ujar dia.
Seperti diketahui, PT Pura telah memenangkan tender material dalam pembuatan sim card uji kir dengan jumlah 1.511.000 kartu yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
“Dengan kartu ini banyak manfaat yang bisa diberikan. Selain data kendaraan dan identitas pemilik, juga menghindari buku kir palsu. Saya menjamin kecil sekali (pemalsuan) dengan catatan di dalam proses produksi sampai distribusi ini tidak bocor,” katanya.(Logistik/bisnis.com/hd)

ALFI Sindir Rencana AP II Siapkan Perluasan Cargo Village Tanpa Libatkan pengusaha
AKARTA (LOGISTICS) : PT Angkasa Pura II tengah menyiapkan perluasan cargo village di Bandara Soekarno-Hatta guna meningkatkan kapasitas penyimpanan kargo di bandara internasional itu. Nantinya, cargo village ini dinilai mampu menampung hingga 1,5 juta ton kargo per tahun, atau diklaim naik dua kali lipat dari terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini hanya menampung 700 ribu ton.
Proyek perluasan kargo itu pun mendapat perhatian dari para pelaku usaha yang bergerak di lini bisnis ini. Sebab, proyek ini berjalan mandek dan diperkirakan tidak akan selesai sesuai target. Para pengusaha juga seolah menyesalkan AP II yang dinilai tidak melibatkan para pengusaha untuk keperluan proyek ini.
Wakil Ketua Umum Angkutan Udara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta Arman Yahya mengatakan pihaknya tidak pernah dilibatkan soal proyek ini,padahal masukan-masukan dari para pelaku bisnis ini dinilai sangat penting.
"Dalam perencanaan tidak melibatkan atau berkomunikasi dengan kami pemakai dan pemain kargo. Mereka (AP II) sewa konsultan dan lain-lainnya jalan sendiri. Sehingga terjadi, seperti tidak berjalan mulus dan [tidak] cepat selesai," katanya kepada Bisnis, Minggu (22/7/2018).
Dia mengatakan peningkatan daya tampung kargo merupakan masalah klasik selama 10 tahun kebelakang. Arman yang juga Ketua ALFI Soekarno-Hatta seolah tidak berekspetasi soal perluasan cargo village.
"Kami sudah tidak ada pengharapan ke AP II soal cargo village. Itu proyek segelintir orang. Faktanya, kita [pengusaha] tidak diajak diskusi. Kami biarkan saja maunya mereka [AP II] apa dan bagaimana. Cerita cargo village sudah lebih 10 tahun," ujarnya.
Managing Director PT Combi Logistics Indonesia itu memang mengaku peningkatan daya tampung kargo di Bandara Soekarno-Hatta sudah sangat mendesak mengingat pertumbuhan kargo khususnya domestik semakin menggeliat. Kendati demikian, dia tidak menyebut angka pertumbuhan tersebut.
"Cargo village sudah mendesak karena bukan saja volumenya tetapi proses di tempat sekarang, "tambal sulam" penambahan fasilitas untuk memenuhi pertumbuhan air cargo export dan import plus domestic cargo yang sangat berkembang pesat," ungkapnya.

Pelindo IV Gandengn IKI Untuk Pemeliharaan Kapal
PT Pelabuhan Indonesia IV menggandeng PT Industri Kapal Indonesia (IKI) dalam rangka pemeliharaan armada kapal tunda dan kapal pandu yang digunakan perseroan untuk menunjang layanan kepelabuhanan di wilayah timur.
Langkah tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara Pelindo IV dan IKI, yang mana merupakan pula bentuk sinergi BUMN pada sektor kemaritiman.
Menurut Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung, nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antara Pelindo IV dan PT IKI.
Nota kesepahaman diteken Dirut PT Pelindo IV Doso Agung dan Dirut PT IKI Edy Widarto di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Jl. Hatta Makassar, Jumat (20/7/2018).
Kemudian tujuan lainnya, untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Pelindo IV dan IKI.
"Kerja sama ini juga mendorong peningkatan usaha dalam rangka rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antarkedua pihak," kata Doso.
Pelindo IV sedang membentuk konsorsium untuk kapal tunda dengan tujuh perusahaan nasional dan multi nasional, sehingga pangsa pasar IKI bisa lebih luas lagi.
“Terus terang saat ini Pelindo IV lebih memilih menyewa kapal tunda daripada membeli karena bisa lebih hemat dari segi biaya dan SDM,” ujarnya.
Menurut Doso, Pelindo IV mendapat tugas dari pemerintah melalui SKK Migas, bahwa seluruh kapal tunda disediakan oleh Pelindo IV. Dengan demikian, pangsa pasar PT IKI akan lebih luas karena pasar Pelindo IV juga menjadi semakin luas lagi.
Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi kerja sama ini.
“Saya berharap secepatnya nota kesepahaman yang sudah ditandatangani segera terwujud dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)


IATA Sebut Pasar Kargo Udara Global Cenderung Melemah
Disisi lain, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) pada Rabu (2/5) mengatakan, pasar kargo udara global menunjukkan bahwa permintaan pada Maret adalah lima persentase poin lebih rendah dari hasil Februari, dan merupakan laju pertumbuhan paling lambat dalam 22 bulan.
IATA mengatakan pelambatan pertumbuhan yang tajam terutama disebabkan oleh berakhirnya siklus "restocking" (penyetokan ulang), di mana perusahaan-perusahaan dengan cepat meningkatkan persediaan mereka untuk memenuhi permintaan tinggi yang tak terduga dan memperingatkan bahwa tindakan proteksionis perdagangan dapat memiliki efek di kemudian.
Pelemahan perdagangan global juga terbukti, kata IATA.
"Itu normal bahwa pertumbuhan melambat pada akhir siklus restocking. Itu jelas telah terjadi. Ke depan kami tetap optimis bahwa permintaan kargo udara akan tumbuh 4-5 persen tahun ini, tetapi jelas ada beberapa tantangan," kata Alexandre de Juniac, Direktur Jenderal dan CEO IATA.
Dia mencatat bahwa harga minyak telah meningkat secara kuat, dan pertumbuhan ekonomi tidak merata.
"Kerusakan terbesar bisa menjadi bersifat politis. Pelaksanaan langkah-langkah proteksionis akan menjadi tujuan sendiri bagi semua yang terlibat - terutama AS dan Tiongkok," de Juniac mengatakan.
Semua wilayah kecuali Amerika Latin melaporkan penurunan tahun-ke-tahun dalam pertumbuhan pada Maret, dengan Afrika di wilayah negatif.
Operator-operator Asia-Pasifik melaporkan pertumbuhan yang menakutkan hanya sekitar 0,7 persen pada Maret dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pesanan ekspor di Jepang dan Korea Selatan telah jatuh dalam beberapa bulan terakhir dan kawasan itu tetap terkena dampak tindakan proteksionis, kata IATA.
Volume pengangkutan kargo operator Amerika Utara meningkat 3,9 persen dibandingkan Maret 2017. Rasio persediaan terhadap penjualan AS telah meningkat pada 2018, menunjukkan dorongan untuk pertumbuhan kargo dari restocking telah berakhir.
Maskapai-maskapai penerbangan Eropa naik 1,0 persen pada Maret dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Mata uang euro yang lebih kuat dan pelemahan pesanan ekspor di Jerman sebagian menjelaskan penyebabnya, tetapi tren yang disesuaikan secara musiman telah melambat dalam beberapa bulan terakhir. (Logistics/bisnis.com/antara/hd)

Pelindo III Dorong Penerapan Asuransi Untuk Kapal Yang Berada Di Areal Pelabuhan
JAKARTA (LOGISTIK) :Pelindo III mendorong penerapan asuransi untuk kapal yang berada di wilayah pelabuhan. BUMN operator terminal bongkar muat tersebut menginisiasi sinergi BUMN dengan Asuransi Jasindo untuk menyediakan asuransi Protection & Indemnity (P&I).
“Asuransi P&I meliputi jaminan penyingkiran bangkai kapal (wreck removal) dan jaminan penanggulangan polusi minyak (oil pollution) dari kapal yang berada di pelabuhan di mana terminal-terminal yang dikelola Pelindo III beroperasi,” kata Dirut Jasindo, Untung Hadi Santosa, Rabu (18/7/2018).
Pelabuhan-pelabuhan tersebut di antaranya yaitu Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Banjarmasin, Gresik, Tanjung Intan Cilacap, Kotabaru, dan Benoa Bali.
Untung Hadi Santosa juga menyebutkan bahwa total nilai jaminan (limit of liability) dapat mencapai US$50 juta untuk setiap kapal yang tertanggung asuransi tersebut.
CEO Pelindo III Ari Askhara pada acara yang sama mengungkapkan, sinergi dengan Jasindo tersebut merupakan respon cepat Pelindo III dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan standar keselamatan dan layanan kinerja di sektor maritim.
“Ide untuk menyediakan asuransi tersebut berawal dari cerita pengguna jasa pelabuhan tentang adanya kebutuhan dari asuransi untuk kapalnya. Kemudian tercetuslah konsep 'insurance on arrival' yang terinspirasi dari 'visa on arrival' pada layanan di bandar udara. Jadi produk asuransinya yang menyesuaikan permintaan pasar akan perlindungan tertentu dalam waktu terbatas yang sesuai kebutuhan,” kata Ari.
Ari menjelaskan, asuransi yang disediakan oleh Jasindo ini menjadi solusi perlindungan risiko terhadap para pemilik kapal dan operator. “Biasanya (asuransi) P&I itu jangka waktunya satu tahun, ini dapat berlaku untuk hanya selama 8 hari sesuai kebutuhan operasional kapal selama berada di satu pelabuhan sehingga efisien dan lebih terjangkau. Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilik kapal dan operator untuk taat aturan, karena asuransi kapal merupakan amanat undang-undang.”
Terhitung mulai 1 Agustus 2018, Pelindo III akan menjalankan amanat Peraturan Dirjen Perhubungan Laut tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional kapal.
Serta SE Menteri Perhubungan tanggal 8 Desember 2014 tentang kewajiban mengasuransikan kapal dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi. Sehingga setiap kapal yang akan berkegiatan di terminal yang dioperasikan Pelindo III harus memiliki asuransi kapal minimal WROP (wreck removal & oil pollution).

Pelindo IV Gandengn IKI Untuk Pemeliharaan Kapal
PT Pelabuhan Indonesia IV menggandeng PT Industri Kapal Indonesia (IKI) dalam rangka pemeliharaan armada kapal tunda dan kapal pandu yang digunakan perseroan untuk menunjang layanan kepelabuhanan di wilayah timur.
Langkah tersebut tertuang dalam nota kesepahaman antara Pelindo IV dan IKI, yang mana merupakan pula bentuk sinergi BUMN pada sektor kemaritiman.
Menurut Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung, nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antara Pelindo IV dan PT IKI.
Nota kesepahaman diteken Dirut PT Pelindo IV Doso Agung dan Dirut PT IKI Edy Widarto di Ruang Serbaguna Lantai 7 Kantor Pusat Pelindo IV Jl. Hatta Makassar, Jumat (20/7/2018).
Kemudian tujuan lainnya, untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Pelindo IV dan IKI.
"Kerja sama ini juga mendorong peningkatan usaha dalam rangka rencana kerja sama kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal antarkedua pihak," kata Doso.
Pelindo IV sedang membentuk konsorsium untuk kapal tunda dengan tujuh perusahaan nasional dan multi nasional, sehingga pangsa pasar IKI bisa lebih luas lagi.
“Terus terang saat ini Pelindo IV lebih memilih menyewa kapal tunda daripada membeli karena bisa lebih hemat dari segi biaya dan SDM,” ujarnya.
Menurut Doso, Pelindo IV mendapat tugas dari pemerintah melalui SKK Migas, bahwa seluruh kapal tunda disediakan oleh Pelindo IV. Dengan demikian, pangsa pasar PT IKI akan lebih luas karena pasar Pelindo IV juga menjadi semakin luas lagi.
Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi kerja sama ini.
“Saya berharap secepatnya nota kesepahaman yang sudah ditandatangani segera terwujud dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret," ujarnya. (Logistics/bisnis.com/hd)

GPEI Desak Efisiensi Layanan Logistic Ekspor Pada Bandara dan Pelabuhan
JAKARTA (LOGISTICS) : Perusahaan eksportir mendesak penyedia fasilitas pelabuhan dan bandara di Indonesia mendukung program peningkatan ekspor dengan memberikan layanan efisien pada aktivitas logistik komoditas ekspor.
Pengurus Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khairul Mahali mengatakan kegiatan ekspor mesti produktif dan efisien supaya bisa memiliki daya saing di luar negeri. Oleh karena itu, segala hambatan dan kendala yang ada harus dihilangkan karena kegiatan ekspor mendatangkan devisa.
"Fasilitas dan layanan ekspor di pelabuhan maupun bandara agar bisa ditingkatkan guna memacu ekspor kita. Memang selama ini dominasi ekspor Indonesia masih melalui pelabuhan dan sisanya lewat bandara," ujarnya saat berbicara dalam Forum Eksportir bertema 'GPEI-UKM Go Ekspor' di Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Khairul mengatakan untuk menembus pasar ekspor, selain dibutuhkan percepatan layanan di negara asal, juga diperlukan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku eksportir maupun industri rumahan/UKM supaya komoditas ekspornya bisa berdaya saing.
GPEI berkomitmen merealisasikan apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap target pertumbuhan ekspor 2018 mencapai 11%. "Target pemerintah itu akan kita realisasikan, dan forum ini menjadi ajang diskusi untuk mencari solusi terhadap masalah dan kendala ekspor di lapangan," tegasnya.
Forum GPEI-UKM Go Ekspor itu juga dihadiri ratusan perusahaan eksportir, dan kalangan asosiasi antara lain: Kadin DKI Jakarta, Asosiasi Depo Kontener Indonesia (Asdeki), Bea dan Cukai serta instansi terkait.
Pada acara itu juga terungkap sejumlah kendala ekspor antara lain; izin ekspor logam, penetapan kode harmonize system (HS code) ekspor serta perlunya membuka perwakilan-perwakilan eksportir di negara tujuan untuk penetrasi kegiatan ekspor produk asal Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Home Industri Indonesia (Ahindo), H. Madroy mengatakan produk usaha kecil dan menengah (UKM) selama ini mengalami kendala dalam mengekspor produknya lantaran masih rendahnya mutu produk akibat minimnya pembinaan pemerintah terhadap UKM.
"Oleh karenanya pembinaan dan edukasi terhadap UKM harus terus dilakukan, karena standar komoditas ekspor itu cukup ketat dan ada perjanjian-perjanjian internasional antar-negara pengekspor," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/7/2018).
Saat ini Ahindo menaungi sekitar 3.000-an UKM yang ada di 27 provinsi Indonesia yang menggeluti berbagai produk yang orientasi ekspor antara lain; kerajinan, makanan dan minuman. Hingga kini produk UKM Indonesia yang bisa menembus pasar ekspor baru mencapai 10% dengan dominasi tujuan ke Korea Selatan dan negara-negara di Timur Tengah. (Logistics/bisnis.com/hd)

Kemenhub Pertanyakan Kelanjutan Proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Yang Dinilai Mandek
JAKARTA (LOGISTICS) : Kementerian Perhubungan mempertanyakan terkait proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang belum juga direalisasikan, padahal proyek tersebut termasuk ke dalam proyek strategis nasional
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo mengatakan pihaknya mengaku heran proyek yang dinilai menguntungkan ini masih jalan di tempat.
"Pencanangan kan sudah lama, Pelindo II [selaku pengembang] juga sudah masuk proyek PSN-nya dia. Sekarang kita inisiasi lagi mengapa proyek ini belum berjalan mulus? Perlu dicari penyebab-penyebabnya," kata Agus di sela-sela Forum Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Laut sebagai Moda Transportasi Angkutan Logistik, Selasa (17/7/2018).
Agus mengatakan pihaknya sangat mendukung proyek tersebut segera diwujudkan mengingat akan berdampak pada efisiensi biaya logsitik yang lebih murah dibandingkan melalui jalur darat. Selain itu, jalur darat menuju Pelabuhan Tanjung Priok sudah semakin padat.
"Kalau CBL [Cikarang Bekasi Laut] kan pasti akan lebih murah daripada jalur darat. Kepastian waktu, misalnya, sudah pasti tak akan terkendala. Sehingga dari segi biaya logistik pun akan lebih murah," ujarnya.
Hal ini, menurutnya, lantaran volume barang yang diangkut akan jauh lebih besar dengan menggunakan kapal tongkang sehingga dari segi biaya menurutnya akan jauh lebih murah. "Kalau lebih mahal, saya kira pengusaha-pengusaha tidak akan lewat situ, untuk apa [kalau lebih mahal]?" ucapnya.
Kendati demikian, dia belum melihat lebih jauh terkait berapa persen pemangkasan biaya yang dihasilkan bila kanal ini sudah berjalan. "Saya belum melihat pemangkasan biaya yang ada, nanti kalau kawan-kawan dari Pelindo II sudah punya hitungan yang pasti ada angka yang keluar seperti apa."
Di sisi lain, dia mengaku jika proyek ini memang tidak mudah dalam pelaksanaannya mengingat masih ada beberapa kendala di lapangan yang mesti dihadapi seperti cara mengatasi pipa kabel dan fiber optic yang dinilai tidak gampang.
"Maka kendala-kendala yang ada harus diatasi. Tolong cek di lapangan seperti pipa kabel dan fiber optic, soal itu harus benar-benar diatasi," tutur Agus.
Dia menekankan apabila PSN ini sudah mulai ada progres, manfaat yang akan dihasilkan sangat besar sehingga pihaknya mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II agar segera melakukan peletakan batu pertama.
Di samping itu, menurutnya, seharusnya pada tahun ini proyek tersebut sudah mulai dikerjakan sesuai dengan pencanangan awal.
"Kalau sudah jalan, manfaatnya sangat besar. Kalau memang sepakat, secara ekonomi dan regulasi bisa, ya, kita dukung penuh supaya jalan. Tahun ini mestinya proyek dimulai," paparnya.
Sebelumnya, salah satu upaya pemerintah dalam menghadirkan alternatif moda transportasi adalah dimasukannya pembangunan kanal CBL inland waterways ke dalam PSN.
Ini diharapkan dapat menjadi moda transportasi alternatif dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Perlu diketahui, bongkar muat peti kemas di pelabuhan itu mencapai 7 juta twenty-foot equivalent unit (TEUs) per tahun. Lebih 90%-nya diangkut dari dan menuju hinterland menggunakan transportasi berbasis jalan raya. (Logistics /bisnis.com/hd)