Logistics Jornal Nomor : 196 / Juni 2018
 
Cover juni 2018
 

Editorial - Bersama Untuk Berbagi
Halal bi halal pelaku usaha jasa kepelabuhanan Tg. Perak yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tg. Perak baru saja berlangsung. Thema halal bi halal “Bersama dan Berbagi Usaha di Pelabuhan Tg. Perak” cukup menggelitik bagi pelaku usaha yang ada di pelabuhan Tg. Perak. Karena saat ini sedang ada perubahan peruntukkan di salah satu dermaga di Pelabuhan Tg. Perak.
Dermaga Nilam sisi utara, awalnya difungsikan sebagai dermaga umum akan dialih fungsikan menjadi dermaga khusus untuk barang-barang curah cair. Perubahan fungsi ini akan mempengaruhi tatanan dan tata kelola yang ada di dermaga Nilam Sisi Utara tersebut. Dahulu bisa diusahakan atau dikerjakan dengan melibatkan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam jumlah yang banyak, jika dialihfungsikan keterlibatan TKBM tidak diperlukan lagi. Penggunaan alat-alat mekanis yang terkait dengan curah cair akan lebih banyak digunakan.
Surat Keputusan dari Otoritas Pelabuhan Tg. Perak yang menetapkan alih fungsi dari dermaga umum menjadi melayani curah cair dianggap akan merugikan secara langsung pelaku usaha bongkar muat. Karena penetapan tersebut tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi APBMI. Baik dari pihak terminal operator dalam hal ini PT PELINDO III Tg. Perak maupun Otoritas Pelabuhan Tg. Perak selaku Regulator tidak ada upaya duduk bersama membicarakan peralihan fungsi dengan pihak yang berkepentingan (stake holder). Diperlukan kerangka pikir yang sama untuk memaknai “kebersamaan” diantara pelaku usaha yang ada di pelabuhan Tg. Perak. Karena pelaku usaha jasa kepelabuhanan yang ada banyak ragamnya. Ada sebagai terminal operator, bongkar muat, Forwarding, pelayaran dan pemilik/penerima barang.
Semua stake holder tersebut di atas adalah mata rantai jasa kepelabuhanan yang akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Artinya, pihak regulator harus lebih proporsional dan rasional dalam menentukan kebijakan. Seyogyanya mempertimbangkan para pihak stake holder yang ada untuk membicarakan rencana dan dampak penetapan yang dilakukan OP sebagai regulator yang diharapkan mampu menjaga kondusivitas iklim usaha yang ada di pelabuhan Tg. Perak.
Bersama melakukan aktivitas usaha di pelabuhan Tg. Perak lebih diutamakan, karena kebersamaan ini akan menjaga tidak hanya pendapatan dan kinerja yang akan dicapai oleh masing- masing pelaku usaha lebih dari itu akan memperkuat rasa saling memiliki lahan pelabuhan untuk dapat dinikmati bersama-sama. Agar nikmat ini bisa di rasakan oleh semua yang melakukan aktivitas di pelabuhan, maka kemampuan saling berbagi usaha adalah landasan utama untuk dipertahankan oleh setiap pelaku usaha. Karena punya sifat mau berbagi tidak akan mematikan kesempatan tapi akan memperluas kesempatan baru untuk terus saling berbagi. (guslim-jun’18)

ALFI DKI Desak Pembebasan Biaya Progresif Penumpukan Container di Tanjung Priok
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pembebasan pengenaan biaya progresif penumpukan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok selama masa libur panjang Lebaran tahun ini.
Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan akibat libur Lebaran dan tidak adanya trucking yang melayani pengangkutan ekspor impor selama masa pembatasan operasional masa libur Lebaran, peti kemas impor tertahan menumpuk rata-rata lebih dari 7 hingga 10 hari di pelabuhan Priok.
"Kondisi ini akibat tidak bisa delivery lantaran banyak pabrikan libur dan armada trucking tidak beroperasi.Inikan sifatnya kondisional sehingga kami mendesak penumpukan peti kemas selama masa libur lebaran di Priok itu tidak dibebani tarif progresif 300% sampai 900%. ALFI minta agar dibebaskan dari progresif storage-nya di terminal peti kemas," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (24/6/2018).
Widijanto mengatakan selama ini penghitungan pengenaan tarif progresif penumpukan di terminal peti kemas pelabuhan Priok dilakukan melalui sistem billing IT layanan terminal, karena itu pembebasan progresif bisa dilakukan lewat cara restitusi/pengembalian langsung ke masing-masing pengguna jasa.
"Anggota ALFI banyak yang menanyakan soal pembebanan progresif storage itu. Sesuai aturan seharusnya tidak dikenakan sebab kondisi ini bersifat situasional dan masa libur Lebaran sesuai kebijakan pemerintah.Jadi tidak ada alasan bagi pengelola terminal peti kemas di Priok mengenakan tarif progresif kontainer selama masa libur lebaran itu," paparnya.
Widijanto mengatakan, ALFI juga mengimbau supaya forwarder di pelabuhan Priok tidak melakukan pengeluaran barang impor sebelum seluruh dokumen pabean dan persyaratan lainnya dilengkapi oleh mitranya dalam hal ini perusahaan importir supaya barang impor tidak terkena beban biaya nota pembetulan (Notul) di Bea Cukai yang bisa menyebabkan biaya logistik membengkak.
Dia mengatakan, ALFI DKI Jakarta sudah mendapat informasi komitmen pembebasan tarif progresif kontainer impor selama libur lebaran tahun ini dari salah satu manajemen terminal peti kemas ekspor impor di Priok yakni terminal Mustika Alam Lestari (MAL).
"Diharapkan pengelola terminal peti kemas lainnya di Priok punya komitmen yang sama dalam pembebasan progresif storage selama masa libur Lebaran itu," tuturnya.
Saat ini, di Pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas pengelola terminal kontener ekspor impor yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.
Widijanto juga memperkiaran, aktivitas logistik ekspor impor dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok pascalibur Lebaran akan kembali normal pada awal pekan mendatang.
"Oleh sebab itu, semua instansi dan stakeholders perlu bersama-sama menjaga priduktivitas agar pelabuhan terhindar dari stagnasi akibat keluar masuk barang secara masif pada pekan depan," ujarnya.

ALFI Jateng/DIY Minta PT Angkasapura Memindahkan Gudang Kargo ke Lokasi Lebih Strategis
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) wilayah Jawa Tengah dan DIY meminta kepada PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pengelola Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, untuk memindahkan gudang kargo ke lokasi yang lebih strategis.
Ketua Umum ALFI wilayah Jateng dan DIY Ari Wibowo mengatakan, usulan tersebut diajukan setelah terjadinya keterlambatan proses bongkar muat kargo pesawat menuju gudang kargo bandara. Kondisi itu terjadi setelah dipindahkannya aktivitas penerbangan komersial ke terminal baru, sementara gudang kargo masih berada di terminal lama.
“Kami mendapat laporan, memang banyak yang mengeluhkan kacaunya bongkar muat kargo menuju gudang kargo di Bandara Ahmad Yani. Makanya kita minta ke AP I untuk pindahkan gudang kargo ke lokasi yang lebih dekat dengan terminal baru,” ujar Ari hari ini Kamis (7/6/2018).
Menurutnya, dengan adanya terminal baru, barang-barang yang telah keluarkan dari pesawat harus diangkut kembali menggunakan truk menuju gudang kargo di terminal lama. Rute tempuh truk pengangkut yang panjang, dan belum siapnya sumber daya yang melakukan proses bongkar muat, menurut Ari, menjadi penghambat sekaligus memperlama proses tersebut.
Alhasil, lanjutnya, cukup banyak perusahaan ekspedisi atau kargo serta konsumen yang harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan barang mereka.
Salah satu konsumen jasa kargo pesawat, yakni Rulli mengaku kerepotan dengan proses bongkar muat dan pengangkutan barang dari pesawat menuju gudang.
“Saya harus bolak-balik ke gudang untuk menunggu empat barang saya, dari jam 10.00 pagi sampai 4.00 dini hari,” ujarnya.
Ari melanjutkan, berdasarkan kejadian tersebut, ALFI Jateng mendesak agar AP I memindahkan gudang kargonya ke lokasi yang lebih dekat dengan terminal baru Bandara Ahmad Yani.
“Semalam kami sudah rapat, mereka [AP I] setuju untuk mencari gudang baru di area yang lebih dekat dengan terminal baru. Paling cepat seminggu mereka sudah akan mendapatkan area gudang baru yang lebih dekat,” ujarnya.
Adapun, penggunaan gudang kargo di terminal lama disebabkan oleh masih dibangunnya gudang kargo yang baru, kendati layanan penumpang komersial telah dipindahkan ke terminal baru per 6 Juni 2018. AP I sendiri menargetkan pembangunan gudang kargo tersebut akan selesai pada Oktober 2018.
“Perkiraan gudang selesai Oktober 2018. Maka dari itu, sampai pembangunan belum selesai maka masih menggunakan terminal kargo yang lama,” ujar Kepala Satuan Kerja Proyek Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Toni Alam.
Dia menjelaskan, aktivitas bongkar muat akan dibantu menggunakan truk yang akan menyambungkan terminal komersial baru dengan terminal kargo yang lama. Saat ini, lanjutnya, proses penyesuaian pun masih dilakukan oleh para petugas bandara.
Adapun, terminal baru Bandara Ahmad Yani telah mulai beroperasi pada 6 Juni 2018, setelah melakukan penerbangan dan pendaratan perdana.
Sementara itu, peresmian terminal baru yang tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada Kamis (7/6), oleh Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, nilai investasi yang dihabiskan untuk membangun bandara tersebut mencapai Rp2,2 triliun dengan nilai investasi khusus untuk bangunan terminal baru mencapai Rp 930 miliar.

ALFI DKI Desak Implementasi Single Billing Layanan Over Brengen Kontenair Impor di NPCT-1
sosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mendesak implementasi single billing dalam layanan pindah lokasi penumpukan atau over brengen atas peti kemas impor di New Priok Container-One (NPCT-1), agar kepadatannya terurai.
Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, mengatakan sampai sekarang kegiatan over brengen dari NPCT-1 ke TPS pabean Priok belum single biliing tetapi mengunakan pola 'beli putus'.
"Akibat pola 'beli putus' dalam kegiatan over brengen (OB) peti kemas impor di NPCT-1 itu, pengelola TPS lini 2 enggan menampung kegiatan OB lantaran harus membayar terlebih dahulu dimuka (beli putus) kontainer impor yang hendak di relokasi yang nilainya gak sedikit,"ujarnya kepada Bisnis Rabu (30/5/2018).
Adil berharap layanan pindah lokasi penumpukan untuk peti kemas yang belum clearance kepabeanan dari NPCT-1 seharusnya berlaku sistem single billing seperti di Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL).
Selain itu, ujarnya, NPCT-1 juga belum menerapkan regulasi mengenai batas waktu peti kemas impor yang sudah selesai urusan pabeannya sesuai dengan Permenhub No.25/2017 tentang batas waktu penumpukan peti kemas di empat pelabuhan utama di Indonesia.
Adil mengatakan belum implementasikannya single billing di NPCT-1 menyebabkan peti kemas lebih lama mengendap di lini satu terminal karena TPS enggan menampung sehingga menimbulkan kepadatan.
"Selain itu Permenhub 25/2017, juga belum diterapkan diterminal tersebut sehingga kepadatan di kawasan NPCT-1 tak bisa dihindari saat ini," tuturnya.
Manajemen NPCT-1 diketahui saat ini terus melakukan pembenahan perbaikan layanan di terminal ekspor impor itu. Bahkan pada 23 Mei 2018, di common gate area telah di operasikan buffer truk yang bisa menampung 120 truk.
"Kami akan berkomitmen bersama stakeholders terus mencari solusi terbaik untuk kelancaran pelayanan," ujar Rino Wisnu Putro, Direktur Operasi NPCT-1, kepada Bisnis Rabu (30/5/2018). (Logistics/bisnis.com/hd)

PT Pelni Targetkan Peningkatan Penumpang Angkutan Lebaran 2018 Sebesar 2%
MEDAN (LOGISTICS) : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menargetan peningkatan penumpang pada masa angkutan lebaran akan mencapai 2% dibandingkan tahun lalu.
Direktur Keuangan PT Pelni Tri Andayani mengungkapkan pihaknya optimistis jumlah penumpang angkutan lebaran tahun ini bisa mencapai 592.000 jiwa atau lebih atau 12.000 penmpang lebih banyak dibandingikan tahun lalu.
“Kalau untuk arus mudik dan balik memang kita belum sampai arus balik. Arus balik kita kan berhenti di 1 juli. Kiia optimis meningkat dibanding tahun slalu sekitar2%. Tahun lalu 580.000 penumpang, tahun ini diproyeksikan di 592.000,” katanya dalam tinjauan arus balik Dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Minggu (24/6/2018).
Untuk melayani arus balik dan arus mudik ini, pihaknya pun mengerahkan 26.000 kapal reguler dan 46.000 kapal perintis yang bisa mengangkut masing-masing 53.000 penumpang untuk kapal reguler dan 13.000 penumpang untuk kapal perintis.
Andayani menambahkan bahwa Pelni Cabang Batam masuk dalam jajaran10 besar penyumbang penumpang terbanyak di seluruh Indonesia selama arus mudik. Cabang Batam yang merupakan mitra Cabang Belawan menjual tiket sebanyak 20.540 pelanggan tujuan Tanjung Balai dan Belawan.
“90 % penumpang dari Batam tujuan Belawan, sisanya 10 % ke Tanjung Balai, jadi masih banyak warga Sumut yang belum kembali ke Batam,” tutup Tri Andayani.
Khusus untuk Minggu (24/6/2018) atau H+8 lebaran, KM. Kelud yang tiba di Belawan dari Batam tercatat mengakut 3.124 penumpang. Sementara untuk rute keberangkatan dari belawan menuju Batam penumpang diprediksi akan mencapai kapasitas penuh sesuai yang diizinkan yakni 3.164 penumpang.
Saat ini, KM. Kelud masih menyisakan 3 trip pelayaran khusus Belawan-Batam. Pelni melakukan rerouting KM. Kelud pada arus mudik dan arus balik guna meningkatkan frekuensi perjalanan Batam-Belawan guna mengakomodiasi tingginya perjalanan penumpang dari dan ke kedua lokasi ini selama musim libur lebaran.
KM. Kelud yang bisanya tiba di Belawan sekali dalam seminggu dan melayani perjalanan hingga ke Jakarta, saat ini hanya melayani perjalanan hingga Batam sebanyak 8 trip pelayaran dari Batam-Belawan PP. Adapun pelayaran normal hingga Jakarta baru akan kembali diubuka pada 1 Juli nanti.
“Kami melakukan pelayanan khusus bagi warga Sumut dengan menambah frekuensi pelayaran, KM. Kelud bisanya seminggu sekali baru tiba, kami rubah menjadi 2 hari sekali,” kata Komisaris PT. Pelni (Persero) Satya Bhakti Parikesit yang juga merupakan Deputi Bidang Kemaritiman di Setkab dalam kesempatan yang sama.
Satya menambahkan, pelayanan angkutan lebaran tahun ini sudah lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya baik dari sisi pelayanan darat oleh Pelindo I maupun pelayanan di kapal.
Satya memastikan kendati menargetkan peningkatan dibandingkan tahun lalu, bahwa jumlah penumpang yang diangkut oleh KM. Kelud masih dalam batas tolerani atau tidak melampai ketentuan yang ditetapkan (overload)
“Masih dibawah batas toleransi yang diijinkan Kementerian Perhubungan sebesar 3.164 orang. Total warga Sumut yang kembali ke Batam dan Jakarta hingga hari ini sudah 6.281,” terangnya.
Adapun Sudarto yang juga komisari Pelni menilai bahwa pelayanan tiket kapal Pelni saat ini sudah lebih maju dibanding sebelumnya. Saat ini, tiket kapal Pelni sudah dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai channel penjualan seperti loket Pelni di seluruh kantor cabang, agen penjualan, gerai ritel modern, Pelni 162 dan juga melalui ponsel pintar berbasisi Android.
“Tiket sudah mulai digitalisasi, bayarnya bisa pakai kartu debet tidak perlu uang tunai. Ke depan tiket akan terus disederhanakan untuk lebih memudahkan pelanggan,” tambah Sudarto.
Sementara itu, Nahkoda KM Kelud Kapten Nursyamsi menyebutkan, selama menjalankan angkutan Lebaran 2018, pihaknya tidak mengalami kendala berarti. Meskipun sempat terdapat kemungkinan cuaca buruk pada 18 Juni lalu akibat siklon dari Barat, perjalanan bisa tetap terlaksana dengan aman.
Pasalnya, pihaknya selalu melakukan pemantauan cuaca sebelum melakukan perjalanan dengan mengacu pada data yang diperoleh dari BMKG. Pantauan cuaca pun dilakukan dalam tiga skala yakni mingguan, harian, dan perjamnya.
Kendati demikian, dia menambahkan bahwa pihaknya tetap bersiap-siap jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan.
Adapun sejumlah antisipasi yang dilakukan adanya dengan menyiapkan pelampung atau life jacket melebihi kapasitas maksimum penuppang atau lebih dari 4.000 pelampung, 12 life boat dengan kapasitas masing-masing 1,620 penumpang, kapsul dengan kapasitas 1.975 penumpang berikut cadangan.
“Jadi toal sudah 6.800. Jadi, memang sangat melebihi dari dispensasi jumlah maksimum penumpang sebanyak 3.164 orang,” katanya.

Pelindo III Hingga H+5 Lebaran Telah Layani 272.024 Orang Penumpang Lebaran
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mencatat arus penumpang kapal laut hingga H+5 Idulfitri mencapai 272.024 penumpang. Jumlah tersebut tercatat menjadi penumpang di 454 kapal yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo III.
VP Corporate Communication Pelindo III, Lia Indi Agustiana mengatakan para pemudik secara berangsung telah kembali ke daerah asalnya. Puncak arus balik menggunakan kapal laut diperkirakan terjadi pada H+15 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan H+10 di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
"Kami tetap mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pemudik. Layanan operasional Pelindo III harus tetap prima di periode lebaran tahun ini," jelasnya dalam siaran pers, Minggu (24/6/2018).
Pelindo III mencatat, jumlah kapal laut yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan kelonaan Pelindo III mencapai 52 kapal dalam periode arus balik H+1 hingga H+5. Kapal-kapal tersebut mengangkut 28.698 orang penumpang.
Jumlah penumpang berasal dari beberapa pelabuhan keberangkatan, antara lain Pelabuhan Tanjung Perak (9.466 orang), Tanjung Emas (5.446 orang), Tenau-Kupang (4.848 orang), Kumai (1.045 orang), dan Banjarmasin (2.586 orang).(Logistics/bisnis.com/hd)

PT Railink Uji Coba Layanan KA Bandara Soetta – Stasiun Bekasi
JAKARTA (LOGISTICS) : PT. Railink melakukan uji coba perpanjangan layanan kereta api Bandara Soekarno Hatta (BSH) dari dan ke Stasiun Bekasi sampai akhir Juni 2018.
VP Commercial Passenger PT. Railink, Fitri Kusuma Wardani menuturkan perpanjangan layanan KA BSH ke Bekasi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menambah pilihan transportasi publik bagi masyarakat Bekasi.
“Tak hanya itu, perpanjangan rute KA bandara juga bisa menambah pilihan transportasi publik bagi masyarakat Bekasi dan penumpang KA jarak jauh dari timur yang transit di Stasiun Bekasi dalam mengakses Bandara Soekarno Hatta,” kata Fitri, Selasa (19/6/2018).
Adapun uji coba perpanjangan rute KA BSH dimulai pada Selasa (19/6/2018), dengan jadwal operasi di Bekasi di luar jam sibuk kereta commuterline Bekasi atau KRL yakni di atas pukul 09.00 sampai sebelum pukul 16.00 WIB.
Terkait tarif, selama masa uji coba, PT. Railink memberlakukan tarif promo dari Stasiun Bekasi ke stasiun Soekarno Hatta senilai Rp70.000 dengan tarif normal senilai Rp100.000.
Sedangkan untuk rute lain yakni dari stasiun Bekasi ke stasiun Sudirman Baru senilai Rp35.000, dari Stasiun Bekasi ke stasiun Batuceper senilai Rp70.000.
Sebelumnya, uji coba perpanjangan rute perjalanan kereta api (KA) Bandara Soekarno Hatta sampai ke stasiun Bekasi dianggap menjadi solusi untuk memudahkan perpindahan moda bagi masyarakat.

Percepat Revitalisasi
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menuturkan saat ini ada satu kekurangan dari kondisi operasional KA Bandara Soekarno-Hatta yaitu belum terintegrasinya KA Bandara dengan stasiun KA jarak jauh.
Walaupun sudah ada bus pengumpan Trans Jakarta dari Stasiun Sudirman Baru-Gambir namun belum terintegrasi secara efektif.
“Nah jadi salah satu tujuan perpanjangan jalur ke Bekasi adalah untuk mengintegrasikan dengan KA jarak jauh seperti Argo Parahyangan ke Bandung dan Cirebon Ekspress ke Cirebon untuk memudahkan perpindahan moda bagi masyarakat. Selain itu juga untuk menjaring pengguna transportasi udara yang ada di kawasan timur Jakarta,” kata Aditya kepada Bisnis.
Kendati, imbuhnya, masih ada satu masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah sebelum memperpanjang rute perjalanan hingga stasiun Bekasi yaitu keterbatasan infrastruktur dan padatnya perjalanan KA terutama di ruas Manggarai-Bekasi.
Pasalnya, ruas tersebut selain digunakan oleh KRL, juga dilintasi oleh KA jarak jauh. Tak hanya itu, masih berlangsungnya proyek revitalisasi Stasiun Manggarai dan proyek pembangunan jalur dwiganda Manggarai-Cikarang, yang tentu dalam sementara waktu, juga berdampak mengurangi optimasi kelancaran perjalanan KA di ruas itu.
“Menurut saya, perpanjangan operasi KA Bandara hingga Bekasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat, karena kompleksitas permasalahannya lebih besar daripada di ruas Tangerang-Duri. Karena juga di lintas Bekasi ada operasional KA Jarak Jauh dan juga proyek pembangunan infrastruktur KA yang sedang berlangsung.”
Oleh karena itu, sebelum memperpanjang rute perjalanan KA Bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Bekasi, pemerintah perlu memastikan slot perjalanan KA bandara tidak akan menggangu perjalanan KRL serta kapasitas jalur di Stasiun Bekasi memadai untuk tambahan operasi KA Bandara.
“Dan juga untuk pergerakan penumpang di Stasiun Bekasi sudah disiapkan dengan baik, karena nantinya Stasiun Bekasi harus menampung 3 karakter pengguna KA sekaligus, yaitu KRL, KA jarak jauh dan KA Bandara.”
Dalam hal ini, Aditya menuturkan pemerintah perlu mempercepat infrastruktur jalur dwiganda di ruas Manggarai—Cikarang atau mempercepat revitalisasi stasiun Manggarai.
Sebab, jika dua hal tersebut terselesaikan maka perjalanan KA menjadi efektif dan optimal karena pemisahan penggunaan jalur dan Stasiun Manggarai bisa sebagai titik perpindahan moda KA Jarak Jauh dengan KA Bandara.

PT Railink Beri Discount Untuk Angkutan KA Bandara Rute Soetta - Stasiun Bekasi
PT Railink, perusahaan patungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), terhitung sejak Selasa memberikan diskon tarif perjalanan kereta rute Stasiun Bekasi menuju Bandara Soekarno-Hatta.
"Selama proses uji coba ini, kami memberikan diskon khusus kepada penumpang rute Stasiun Bekasi tujuan Bandara Soekarno-Hatta menjadi Rp70.000 per penumpang," kata Humas Railink Diah Suryandari di Bekasi, Jabar seperti dikutip Antara, Rabu (20/6/2018).
Menurut dia, tarif tersebut lebih murah dari yang semestinya mencapai Rp100.000 per penumpang untuk trayek Bekasi-Bandara.
Menurut dia, pemberlakuan diskon tarif tersebut belum ditentukan sampai kapan batas waktunya berakhir, karena pihaknya memanfaatkannya sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat.
"Sifatnya situasional, kalau manajemen memang perlu kembali ke tarif normal, maka pada saat itu juga kami berlakukan," katanya.
Untuk rute lainnya, berlaku tarif normal yakni Bekasi-Bini City (Sudirman Baru) sebesar Rp35.000 dan Bekasi-Batuceper Rp70.000 per penumpang.
Pada uji coba perdana Kereta Bekasi-Bandara yang dilakukan kemarin, di Stasiun Kota Bekasi (BKS) berangkat mulai pukul 10.05 WIB dengan tujuan Stasiun BNI City (SDB)- Stasiun Batu Ceper (BPR)- Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST).
Setiap harinya, terdapat empat kali jadwal keberangkatan kereta bandara baik rute Bekasi-Bandara maupun Bandara-Bekasi.
Dia mengatakan kereta Bekasi-Bandara berkapasitas tampung 272 penumpang, hanya menempuh perjalanan maksimal 90 menit.
"Sekitar 90% perjalanan kami 'on time' (tepat waktu) maksimal 90 menit sampai bandara dari Bekasi. Kemungkinan meleset dari waktu perjalanan hanya disebabkan oleh faktor alam, seperti hujan, pohon tumbang, atau gangguan teknis rel dan instalasi kelistrikan," katanya.
Menurut dia, kereta bandara juga dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang berupa pendingin ruangan, terminal USB, charger, bagasi koper besar, hand bag, toilet khusus pria dan wanita hingga anak-anak, serta layar komersial dan tayangan program TV.
"Kami pastikan tidak ada penumpang yang berdiri selama menempuh perjalanan di dalam kereta. Semua penumpang harus duduk," katanya.
Kereta tersebut juga terkoneksi dengan seluruh terminal penerbangan di Bandara Soetta melalui skytrain atau terminal bandara.
Berikut jadwal perjalanan kereta bandara relasi Stasiun Bekasi (BKS)-Bandara Soekarno-Hatta (BST):
Pukul 10:05 (BKS) 10.47 (SDB) 11.24 (BPR) 11.37 (tiba BST).
Pukul 11.10 (BKS) 11.47 (SDB) 12.24 (BPR) 12.37 (tiba BST).
Pukul 13.13 (BKS) 13.47 (SDB) 14.24 (BPR) 14.37 (tiba BST).
Pukul 14.11 (BKS) 14.47 (SDB) 15.24 (BPR) 15.37 (tiba BST).
Untuk perjalanan BST-BKS:
Pukul 07.50 (BST) 08.02 (BPR) 08.36 (SDB) 09.20 (tiba BKS).
Pukul 08.50 (BST) 09.02 (BPR) 09.36 (SDB) 10.15 (tiba BKS).
Pukul 10.50 (BST) 11.02 (BPR) 11.36 (SDB) 12.10 (tiba BKS).
Pukul 11.50 (BST) 12.02 (BPR) 12.36 (SDB) 13.15 (tiba BKS).

Sementara itu, Perpanjangan pelayanan rute kereta api Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) ke Bekasi dan sebaliknya dimulai Selasa (19/6/2018).
Layanan uji coba trek Soetta-Bekasi ini berlaku untuk masyarakat umum dan berbayar, menurut keterangan yang didapat Bisnis dari Humas PT Railink Diah Suryandari, Selasa (19/6/2018).
Jadwal operasi kereta api ini diluar dari jam sibuk KA KRL Commuter Line Bekasi, yaitu diatas dari jam 09.00 WIB sampai dengan sebelum 16.00 WIB.
Untuk saat ini, tarif yang diberlakukan adalah tarif promo seharga Rp70.000 sedangkan tarif normalnya adalah Rp100.000 yang akan berlaku sampai dengan akhir Juni 2018.
Untuk jadwal keberangkatan kereta api Stasiun Bekasi (BKS) - Stasiun Bandara Soekarno-Hatta (BST) sebagai berikut sebagai berikut:
a. Pukul 10:05 (berangkat BKS) – 10:47 (BNC) – 11:24 (BPR) – 11:37 (tiba BST)
b. Pukul 11:10 (berangkat BKS) – 11:47 (BNC) – 12:24 (BPR) – 12:37 (tiba BST)
c. Pukul 13:13 (berangkat BKS) – 13:47 (BNC) – 14:24 (BPR) – 14:37 (tiba BST)
d. Pukul 14:11 (berangkat BKS) – 14:47 (BNC) – 15:24 (BPR) – 15:37 (tiba BST)
Jadwal keberangkatan dari Stasiun Bandara Soekarno Hatta (BST) menuju Stasiun Bekasi :
a.Pukul 07:50 (berangkat BST) – 08:02 (BPR) – 08:36 (BNC) – 09:20 (tiba BKS)
b. Pukul 08.50 (berangkat BST) – 09.02 (BPR) – 09.36 (BNC) – 10.15 (tiba BKS)
c. Pukul 10.50 (berangkat BST) – 11.02 (BPR) – 11.36 (BNC) – 12.10 (tiba BKS)
d. Pukul 11.50 (berangkat BST) – 12.02 (BPR) – 12.36 (BNC) – 13.15 (tiba BKS)
Keterangan singkatan nama stasiun : Stasiun Bandara Soekarno Hatta (BST), Stasiun Batuceper (BPR), Stasiun BNI City / Sudirmanbaru (BNC), Stasiun Bekasi (BKS).
Untuk pembelian tiket dapat dibeli melalui Vending Machine yang terletak di stasiun dan melalui handphone yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. (Logistics/bisnis.com/hd)

MENHUB : Kelonggaran Operasi Angkutan Logistic Untuk Lebaran 2019 Dipertimbangkan
JAKARTA (LOGISTICS) : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya bisa saja memberikan kelonggaran bagi angkutan logistik agar bisa beroperasi normal saat libur Lebaran tahun depan.
Sebelumnya, Menhub menerbitkan regulasi pembatasan operasional angkutan logistik melalui Permenhub No. PM 34 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018.
Beleid pembatasan operasional mobil barang untuk arus mudik mulai diberlakukan 12 Juni 2018 (H-3) pukul 00.00 WIB sampai dengan 14 Juni 2018 (H-1) pukul 24.00 WIB.
Sementara itu, untuk arus balik diberlakukan sejak 22 Juni 2018 (H+7) pukul 00.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2018 (H+9) pukul 24.00 WIB.
Namun, Menhub sebelumnya akan sedikit memberikan catatan untuk pembenahan angkutan barang. Untuk itu, Menhub berencana akan menertibkan truk-truk yang over capacity maupun over dimensi.
“Dalam catatan kami angkutan truk ini mungkin hampir 90% itu overloaded atau over kapasitas. Oleh karenanya, kami akan melakukan suatu uji coba di jalan tol terutama di Jakarta-Bekasi, kami sudah koordinasi dengan Kepolisian akan kita lakukan sosialisasi,” katanya, Senin (25/6/2018).
Dengan adanya rencana ini, kata dia, maka harapannya kecepatan truk dapat meningkat, kemacetan lalu lintas berkurang di samping usia jalan akan dapat bertahan lebih lama.
Dia mengatakan jika rencana ini berhasil maka angkutan barang logistik tidak perlu berhenti beroperasi lagi pada masa angkutan Lebaran tahun depan.
Di sisi lain, Menhub mengatakan penyenggaraan mudik tahun ini berjalan lancar, hal tersebut tercermin dengan meningkatnya kecepatan kendaraan di jalan yang meningkat sebesar 9%.
“Kecepatan perjalanan rata-rata arus mudik tahun 2018 sebesar 72 km/jam, meningkat sebesar 9% terhadap kecepatan rata-rata pada Tahun 2017 yaitu sebesar 66 km/jam. Sedangkan kecepatan rata-rata pada arus balik tahun 2018 sebesar 79 km/jam, meningkat sebesar 22% terhadap kecepatan rata-rata pada tahun 2017 sebesar 64 km/jam,” ujar Menhub.

MENHUB : Penumpang Angkutan Lebaran 2018 Alami Kenaikan 5-7%
Kementerian Perhubungan melansir jumlah penumpang selama masa angkutan Lebaran 2018 mengalami peningkatan 5%-7%.
Meski jumlah penumpang naik, penyelenggaraan mudik tahun ini diklaim lebih baik dengan turunnya jumlah kecelakaan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan moda angkutan udara tumbuh 6% sedangkan moda angkutan laut naik 7%. Secara umum dia menilai seluruh matra bisa menyelenggarakan mudik dengan lancar.
"Angkutan massal naik, sepeda motor turun 25%. Kecepatan dan jarak tempuh juga naik. Angka-angka itu menunjukkan keberhasilan," ujarnya saat menutup Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Jakarta, Senin (25/6/2018).
Berdasarkan data Sistem Informasi Angkutan & Sarana Transportasi, jumlah pemudik hingga H+9 Idulfitri 1439 Hijriah mencapai 20,86 juta. Jumlah tersebut terdiri dari angkutan udara sebanyak 5,39 juta dan angkutan kereta api sebesar 5,13 juta.
Selanjutnya angkutan jalan 4,48 juta, angkutan penyeberangan 4,4 juta, dan angkutan laut 1,44 juta.
Budi Karya menuturkan penyelenggaraan mudik yang lancar tahun ini tak lepas dari koordinasi yang erat dengan beragam pemangku kepentingan. Kendati demikian, dia menekankan semua yang terlibat tidak berpuas diri.
Pasalnya, di tengah penyelenggaraan mudik terjadi musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba pada 18 Juni 2018.
Menhub mengungkapkan pihaknya sudah meningkatkan pengawasan keselamatan di beberapa lokasi, seperti Kali Adem, Kali Anget, Balikpapan, dan Samarinda.
"Tapi ini [Danau Toba] lolos dari pengamatan. Manifes tidak ada, jumlah penumpang melebihi, tidak pakai jaket, dan fungsi Syahbandar tidak ada," jelasnya.
Budi Karya menekankan musibah KM Sinar Bangun menjadi momentum untuk reformasi penegakan hukum di daerah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya telah membentuk tim ad hoc untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah Danau Toba.
Tim ini bakal bertugas sementara dengan jangka waktu 1-4 pekan dengan fungsi menggantikan pengawasan yang selama ini kurang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Utara. (Logistics/bisnis.com/hd)

SCI Nilai Pembatasan Operasinal Angkutan Barang Logistic Memberatkan
Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang logistik selama momen libur Lebaran 2018 dinilai memberatkan pengusaha lantaran menghambat sejumlah produktivitas.
Selain itu, penerbitan regulasi yang kerap mendadak mengakibatkan kurangnya antisipasi dari pengusaha jasa logistik.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan pihaknya memang memberikan apresiasi atas penyelenggaraan transportasi mudik dan balik dalam masa Lebaran yang secara umum lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya.
Namun, kelancaran tersebut juga diperoleh dengan sejumlah aturan yang dikeluarkan Pemerintah dengan membatasi kegiatan operasional armada barang melalui Permenhub No. PM 34 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018.
Kemudian, terbitnya surat Menteri Perhubungan No. AJ.201/1/24 PHB 2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Antisipasi Peningkatan Volume Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol tanggal 8-9 Juni 2018.
Juga surat No. AJ.201/2/15/DRJD/2018 tanggal 15 Juni 2018 perihal Antisipasi Peningkatan Volume Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol tanggal 19-20 Juni 2018.
Belum lagi peraturan dari Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar pada 28 Mei 2018 dengan surat No. 551.6/959/Perkeretaapian perihal Penghentian Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada saat menghadapi libur Lebaran.
Menurut Setijadi, kebijakan tambahan dari Dishub Jabar berpotensi mengganggu kegiatan pengiriman domestik maupun ekspor dan impor nasional, karena sebagian besar volume ekspor dan impor dari Pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk industri di wilayah Jawa Barat.
Berdasarkan data SCI, sekitar 79% volume ekspor dan 84% volume impor dari Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2016 dari Jawa Barat. Sebaran volume ekspor Jabar antara lain Bogor (4%), Bekasi (32%), Karawang (29%), Purwakarta (8%), dan Bandung (6%).
Sementara, sebaran volume impor Jawa Barat dari Bogor (10%), Bekasi (23%), Karawang (36%), Purwakarta (9%), dan Bandung (6%)
"Jika armada tidak bisa beroperasi, program pelayanan pelabuhan yang tetap buka dalam masa libur Idulfitri pun menjadi percuma," katanya, Minggu, (24/6/2018).
Dia mengatakan beberapa peraturan pembatasan operasional armada dikeluarkan kurang dari 2 bulan sebelum masa pemberlakuan. Namun, surat antisipasi arus mudik dan balik masing-masing diterbitkan sangat mendadak, yaitu 3 dan 4 hari sebelumnya.
Penerbitan peraturan yang relatif mendadak akan berdampak signifikan tidak hanya pada perusahaan transportasi yang sudah mengatur jadwal armada, namun juga perusahaan manufaktur, distributor maupun pengecer," ujarnya.
Industri manufaktur, misalnya, sudah menentukan tingkat persediaan (stok) dengan rencana pengiriman/transportasi bahan baku mengacu peraturan pembatasan operasional armada sebelumnya.
Perusahaan tidak mudah mengubah rencananya, sehingga penundaan penerimaan bahan baku dapat mengganggu proses produksinya.
"Selain itu, pengiriman produk jadi juga tertunda, sehingga persediaan produk akan menumpuk dan membutuhkan tambahan gudang. Hal ini sangat menyulitkan perusahaan yang harus melalui tol karena tidak memiliki akses langsung ke jalan arteri," ungkapnya.
Menurutnya, peraturan pembatasan operasional armada barang harus ditetapkan jauh hari sebelumnya karena waktu dan jarak perjalanan sebagian armada yang lama.
Perusahaan transportasi termasuk pihak yang paling banyak menanggung kerugian. Dengan pembatasan operasional armada tersebut, perusahaan tidak bisa mengoperasikan armada selama 2 minggu.
"Hal ini berarti tidak ada pendapatan selama 2 minggu tersebut, sementara perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya tetap, termasuk biaya cicilan armada," ujarnya. (Logistik/bisnis.com/hd)

PT AP I Siapkan Rp 400 miliar Kelola Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kaltim
Pengelolaan bandara yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu diharapkan bisa dimulai 6 bulan mendatang.
Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan Angkasa Pura I menyiapkan dana sekitar Rp400 miliar agar beberapa komponen di sisi udara seperti lampu landasan pacu kualitasnya sama dengan 13 bandara yang dikelola perseroan.
Saat ini perseroan masih merumuskan bentuk kerja sama dengan Pemprov Kalimantan Timur. Kedua belah pihak sebelumnya telah meneken nota kesepahaman terkait pengelolaan bandara yang juga dikenal sebagai Bandara Samarinda Baru itu.
"Bentuk kerja samanya pasti win-win solution. Pola kerja samanya nanti KSO [kerja sama operasi]. Harapan kami, dalam 6 bulan ke depan bentuk kerja samanya sudah selesai," jelas Faik kepada Bisnis.com.
Pengelolaan Bandara Samarinda Baru (BSB) oleh perseroan, menurut Faik, merupakan langkah yang ideal karena menguntungkan masing-masing pihak. Dia yakin trafik di Bandara Samarinda Baru bakal tetap optimal kendati berdekatan dengan Bandara Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan di Balikpapan, bandara yang juga dikelola Angkasa Pura I. "Karena berdekatan, idealnya dikelola operator yang sama," ujar Faik.
Untuk diketahui, Bandara APT Pranoto ini dibangun oleh Pemprov Kalimantan Timur sejak 2011 dan selesai pada 2017. Pada awal 2018 diserahkan pada Ditjen Perhubungan Udara untuk dioperasionalkan dan dikembangkan lebih lanjut melalui Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Temindung.
Bandara Samarinda Baru memiliki dimensi landasan pacu 2.250 m x 45 m dan akan dikembangkan hingga 2.500 m × 45 m agar bisa melayani pesawat sekelas Boeing B737 NG atau Airbus A320. Pesawat tersebut dapat melayani penerbangan jarak dekat dan jauh untuk membangun konektivitas penerbangan.
Direktur Marketing & Services Angkasa Puar I, Devy Suradji sebelumya mengatakan Bandara Samarinda Baru dan Bandara SAMS Balikpapan punya pangsa pasar yang berbeda. Di Balikpapan, pangsa pasar terbesar adalah penumpang dari kalangan keluarga, kemudian bisnis, dan pariwisata. Sementara itu, di Samarinda, arus penumpang didominasi kalangan yang bepergian untuk keperluan bisnis dan kedinasan.
Oleh karena itu, Angkasa Pura I menyiapkan sejumlah rencana untuk pengelolaan Bandara Samarinda Baru, mulai dari ragam destinasi dan jenis pesawat. "Jadi, keduanya akan kami kolaborasikan, seperti [Bandara] Cengkareng dengan [Bandara] Halim," terang Devy. (Logistics/bisnis.com/hd)


Swasta Tertarik Untuk Kelola Terminal 4 Bandara Soetta
(LOGISTICS) : Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan sejauh ini ketertarikan pihak swasta terhadap terminal 4 terlihat positif menyusul banyaknya proposal yang masuk untuk menjajaki kerja sama.
"Pihak swasta sudah ada yang berminat dan menyurati kita untuk mengajak partnership dalam bentuk kerja sama strategis," kata Awaluddin kepada Bisnispada Kamis (21/6/2018).
Proposal penjajakan kerja sama dengan swasta menurutnya datang dari airlines operator, airport operator, dan perusahaan konstruksi.
"Jadi, mereka tertarik, bahkan sudah mengirimkan proposal untuk menjajaki kerja sama dengan Angkasa Pura II untuk pembangunan terminal 4 ini," ujarnya.
Kendati demikian, saat ini pihaknya masih akan fokus pada penyiapan conceptual design, basic design dan penyelesaian detail engineering design (DED) sebelum memutuskan menggandeng pihak swasta dalam proyek ini.
"Tapi sejauh ini kita belum memutuskan sebelum tahapan-tahapan itu selesai. Nah, jadi kami baru mau menyeselaikan itu dulu baru fokus mencari partner," ungkapnya.
Setelah tahapan-tahapan itu selesai, kata Awaluddin, pihaknya akan melakukan tender apakah untuk untuk contruction atau strategic patnership.
Menurut perhitungannya, tahapan penyelesaian conceptual design termasuk merevisi basic design akan rampung pada akhir tahun ini. Sehingga pada kuartal I/2019 tinggal penyelesaian DED.
"Jadi, persis seperti yang disampaikan Pak Jokowi sampai akhir 2019 DED selesai, awal 2020 bisa persiapan untuk tender apakah untuk kontruksi atau strategic parnethsip," jelasnya.
Pagi tadi, Presiden Joko Widodo mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta guna meninjau pelaksanaan dua proyek yang tengah dikerjakan di Bandara Soetta yaitu pembangunan landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter dan taxiway sepanjang 3.160 meter.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyinggung soal pembangunan terminal 4 guna mengantisipasi lonjakan penumpang di masa depan.
Adapun lokasi terminal 4 akan dibangun di bekas lapangan golf Suwarna seluas 45 hektare dengan nilai proyek Rp11 triliun.

Harapan Keberadaan Terminal 4 Bandara Soetta
PT Angkasa Pura II (Persero) akan membangun Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp11 triliun guna memperluas cakupan aktivitas penumpang maskapai di masa mendatang.
Direktur Umum AP II (Persero) Muhammad Awaluddin menyebutkan setidaknya ada tiga harapan dari pembangunan yang berada di area bekas lapangan golf Suwarna seluas 45 hektare tersebut.
"Pertama, harapan kami bahwa terminal 4 ini sesuai masterplan Bandara Soekarno-Hatta, bahwa bandara ini cukup luas sekitar 102 hektare, dan itu lahan sudah dipersiapkan untuk terminal 4," katanya kepada Bisnis, Kamis (21/6/2018).
Menurutnya, dengan area seluas itu pihaknya tidak memiliki perencanaan pembangunan lain sehingga terminal 4 diproyeksikan untuk segera dibangun.
"Sehingga kita tidak akan mengubah peruntukan lahan yang luas itu untuk utilitas selain pembangunan terminal 4," katanya.
Kedua, pihaknya ingin mendapat desain terminal 4 tersebut secara baik dan fungsional serta dengan estika yang bagus. "Tapi memang kita harus mempertimbangkan bagaimana setelah kita punya terminal 3," ujarnya.
Ketiga, lanjutnya, memiliki terminal yang dikelola dengan konsep smartterminal dalam konteks mendukung smart airport di dalam Bandara Soekarna-Hatta. "Karena ini sudah masuk era digitalisasi," ungkapnya.
Bandara Soekarno-Hatta diyakini bakal masuk 10 jajaran bandara dengan kapasitas terbesar di dunia apabila proyek terminal 4 berhasil direalisasikan pada 2020 mendatang.
Sejauh ini, kapasitas penumpang berkisar 60-63 juta orang dan berada di urutan ke 20 besar di dunia.
Presiden Jokowi menyebut pada 2025 mendatang kapasitas bandara ini akan mencapai 100 juta orang per tahun.

Presiden Jokowi : Terminal 4 bandara Soetta untuk antisipasi lonjakan penumpang
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah harus merencanakan lebih awal dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat di masa depan dengan membangun Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.
Pernyataan itu disampaikan Presiden usai meninjau proyek pembangunan landasan ancang (taxiway) dan landasan pacu (runway) ketiga di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (21/6/2018). Presiden mengatakan jumlah penumpang pesawat sekarang mencapai 60 hingga 63 juta per tahun.
"Kita perkirakan 2025 lebih dari 100 juta (penumpang), kalau terminal ini tidak dipersiapkan, kita akan kedodoran," katanya.
Presiden mengatakan dirinya telah memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin untuk menyiapkan pembangunan Terminal 4.
"Kita harapkan betul-betul nanti pelayanan kepada penumpang udara bisa dilayani dengan baik," katanya.
Presiden mengatakan Terminal 4 masih dalam proses desain. Menurutnya, proses konstruksi Terminal 4 akan dimulai pada 2020. Lokasi terminal baru itu rencananya berada di lokasi yang kini menjadi Lapangan Golf Soewarna. Jokowi menyebut anggaran pembangunan Terminal 4 mencapai Rp11 triliun.
"Kita berusaha di setiap pembangunan selalu gandeng private sector, dari swasta, tapi terserah ini B2B (business to business) Angkasa Pura dengan siapa," kata Presiden.

Pengamat : Keberadaan Terminal 4 Soetta belum terlalu dibutuhkan
Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menilai proyek pembangunan terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta tidak mendesak sehingga tidak harus terburu-buru direalisasikan.
"Kita sudah berapa tahun tidak menikmati bandara yang nyaman, yang ada ketinggalan terus kapasitasnya," kata Gerry saat dihubungi Bisnis, Kamis (21/6/2018).
Menurutnya, kondisi saat ini memang belum mendesak karena situasi di bandara belum dirasa berdesakan. Namun demkian, AP II juga tidak perlu berleha-leha dalam pembangunan proyek ini.
"Tapi saya kira tak perlu buru-buru, tetapi bukan berarti berleha-leha juga. Mulai dari sekarang tak apa-apa," katanya.
Belum lagi ada dua proyek lain yang tengah dikerjakan di Bandara Soetta yaitu pembangunan landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter dan taxi waysepanjang 3.160 meter.
Kendati demikian, diamemiliki catatan tersendiri yaitu terkait pembenahan infrastruktur lain seperti akses ke bandara yang dinilainya sudah kritis, disamping pembangunan terminal 4.
"Akses ke bandara sudah mulai kritis. Juga akses jalan ke bandara sudah seharusnya ditambah. Selain itu jadwal kereta bandara juga harus ditambah. Hal-hal itu yang harus diperhatikan dan dibutuhkan selain pembangunan terminal," ujarnya.
Apalagi, menyoal aksesibilitas kereta bandara yang dinilainya hanya bisa menampung 25% dari total penumpang yang ada. Padahal, kunjungan ke bandara tidak hanya dari penumpang pesawat.
"Kalau bisa mencapai 50% karena orang yang keluar masuk bandara kan bukan hanya penumpang. Ini yang harus dipikirkan disamping pembangunan terminal 4 yang memang dibutuhkan," katanya.
Dia bahkan optimistis capaian 85 juta penumpang dalam setahun bisa terkejar apabila pihak terkait berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Apabila angka itu tercapai, maka bandara ini termasuk yang tersibuk di dunia.
"Saya rasa angka 85 juta bisa, tidak masalah, ini tinggal masalah waktu saja. Karena mayoritas penumpang keluar masuknya dari Jakarta. Sedangkan sekarang kalau tidak salah sudah sampai 65-an juta penumpang, bahkan bisa mencapai 70 juta dalam waktu yang sebentar," kata dia.
Meski demikian, dia tetap mengingatkan agar pihak terkait dapat segera melakukan pembenahan lain seperti yang sudah disebutkan disamping proyek-proyek yang tengah dikerjakan.
"Kalau ingin target 85 juta penumpang. Catatannya adalah perlu pembenahan akses keluar masuk bandara yang sudah saya sebutkan tadi," ungkap Gerry.
Pagi tadi, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan proyek yang tengah dikerjakan di bandara yaitu pembangunan landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter dan taxiway sepanjang 3.160 meter.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyinggung soal pembangunan terminal 4 senilai Rp11 triliun guna mengantisipasi lonjakan penumpang di masa depan. Jokowi memperkirakan jumlah penumpang di bandara ini pada 2025 mencapai 100 juta orang. (Logistics/bisnis.com/hd)