Logistics Journal / No.195 April 2018
 
cover April 2018
 

Editorial - Pelayanan Tanpa Biaya
Rangkaian kata di atas tidak terlalu memberikan makna yang mendalam, jika dikaitkan dengan trend yang semakin menguat tentang pelayanan berbasis internet/online. Karena pelayanan online sudah tidak perlu lagi mempertemukan antara pelayan dengan yang dilayani. Sehingga kemungkinan terjadinya praktik “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah” dalam pelayanan publik yang sifatnya gratis. Karena aturan/SOP tidak menyebutkan berapa biayanya alias gratis, tapi karena SOP diolah sedemikian rupa yang menimbulkan waktu tunggu yang tidak bisa ditoleransi. Maka muncullah praktik-praktik negatif yang menyebabkan keluarnya biaya ekstra yang sebenarnya tidak perlu biaya.
Fungsi pelayanan publik yang diemban oleh aparatur sipil negara sebenarnya hampir sebagian besar lebih mengedepankan pelayanan tanpa biaya. Namun sebagian besar tetap ada biaya ekstra, dengan menggunakan bahasa diplomatis “sebenarnya tidak ada biaya, kalau bapaknya tetap mau memberi dipersilahkan, kami tidak memaksa looh.” Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa diplomatis yang digunakan untuk mempertegas posisi, bahwa pihak yang meminta pelayanan yang sangat membutuhkan dan kalau perlu mengeluarkan biaya ekstra. Pihak yang melayani sifatnya pasif hanya mengikuti kehendak dari yang minta pelayanan.
Pertanyaannya, apakah memang pihak yang meminta pelayanan yang memulai praktik seperti itu ? Ataukah ada pemicu awal yang menyebabkan peminta layanan merasa atau menafsirkan “kalau ingin cepat harus ada extra fooding ? Atau budaya ini sudah dikenal sejak lama di institusi tersebut sehingga siapapun yang berhubungan dengan institusi tersebut harus mengikuti budaya yang ada.
Makna lebih spesifik dari “Pelayanan Tanpa Biaya” adalah praktik suap sudah diharamkan. Siapa yang mengharamkan ? Institusi yang memberikan pelayanan publik. Apakah yang dilayani mau menghentikan praktik haram tersebut ? Pelaku usaha sebagai pihak yang meminta pelayanan, pasti akan mengatakan, “tergantung berapa lama waktu pelayanan yang bisa ditoleransi, kalau menyebabkan kerugian dikemudian hari yang lebih besar akibat pelayanan tertunda-tunda. Maka lebih baik mengeluarkan buaya ekstra di depan daripada kerugian besar menghadang di depan”
Sosialisasi pelayanan tanpa biaya sebenarnya sebuah upaya paling akhir dari beberapa upaya sebelumnya seperti pembuatan alat peraga “NO TIPS” ditempat-tempat strategis dimana kegiatan pelayanan paling ramai. Tapi sepertinya tidak menghapuskan praktik-praktik yang sudah biasa dilakukan, akhirnya dilakukan sosialisasi ulang dengan narasi yang berbeda. Sebuah upaya yang tidak pernah putus asa, sekaligus mengungkap fakta bahwa untuk mengikis habis pelayanan yang selalu menimbulkan biaya yang seharus tidak perlu sudah menjadi budaya lama yang sudah berkerak susah dihilangkan.
Sebenarnya sudah solusi yang sangat baik dan cepat dan sekaligus merubah budaya gelap selama ini. Bahkan pelaku usaha sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan sudah sangat siap untuk mewujudkan. Tapi apakah pihak pemberi layanan siap jugakah ? Solusinya semua pelayanan dibuat secara online, kecuali diharuskan oleh aturan adanya pemeriksaan fisik barang. Semua pelayanan barang kalau secara konsisten menggunakan portal INSW dan semua stake holdernya sudah terkoneksi, maka akan bisa menekan biaya yang sangat besar. Namun yang mau hanya satu pihak sedang pihak lainnya ogah-ogahan. Itu nama gayung tidak bersambut alias bertepuk sebelah tangan. (guslim-mei'18)

PT Pelindo III Investasi Rp. 115 MiliarPT Pelindo III Investasi Rp. 115 Miliar
GM Pelindo III Gresik, Yanto mengatakan tahun ini, investasi yang dikucurkan untuk pengembangan pelabuhan mencapai Rp35 miliar. Dia menyebutkan kinerja arus barang di Pelabuhan Gresik melampaui ekspektasi.
Realisasi arus barang pada kuartal I/2018 mencapai 1,36 juta ton atau 105% dari target. Realisasi arus barang itu tumbuh 107% secara tahunan dibandingkan dengan kuartal I/2017.
Sejalan dengan peningkatan arus barang, pendapatan Pelindo III di Gresik mencapai target Rp41,8 miliar. "Peningkatan arus barang merupakan kontribusi dari peningkatan bongkar batu bara dan muat pupuk dalam kemasan bag," ujar Yanto dalam siaran pers Senin (16/4/2018).
Selain dari arus barang, pendapatan Pelindo III di gresik juga disumbang dari pendapatan properti dan pendapatan aneka usaha. Realisasi pendapatan dari masing-masing segmen mencapai 140% dan 138% dari target yang dipatok Pelindo III.
Yanto mengungkapkan pencapaian kinerja di kuartal I/2018 juga disumbang oleh penyelesaian piutang sewa lahan dengan beberapa perusahaan besar. BUMN kepelabuhan berkantor pusat di Surabaya itu juga melakukan penataan agar Pelabuhan Gresik semakin produktif. "Salah satunya dengan menata lapangan penumpukan di area dermaga Talud Tegak," ujarnya.
 
Pelindo III Batal Akuisisi Gresik Jasatama
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) membatalkan rencana akuisisi saham PT Gresik Jasatama, operator terminal curah di Pelabuhan Gresik.
Corporate Secretary Pelindo III Faruq Hidayat mengatakan rencana akuisisi dibatalkan karena hasil uji tuntas menunjukkan ada potensi risiko bila rencana akuisisi dilanjutkan. Sebagai perusahaan milik negara, Pelindo III berupaya memenuhi tata kelola yang baik.
"Pelindo III melihat beberapa risiko akuisisi termasuk tingkat leverage bisnis untuk target aset,secara komersial tidak menarik," jelas Faruq dalam siaran pers, Minggu (15/4/2018).
Pada Januari 2018 lalu, Pelindo III sempat meneken nota kesepahaman dengan Gresik Jasatama terkait akuisisi saham. Dalam catatan Bisnis.com, Pelindo III berniat mencaplok 60% saham Gresik Jasatama.
Untuk diketahui, Gresik Jasatama mengusahakan terminal curah yang terdiri dari enam dermaga dengan fasilitas sepuluh derek atau crane. Terminal berkapasitas 10 juta ton per tahun itu berdiri di atas lahan milik negara yang dikelola oleh Pelindo III.
Faruq menambahkan, Pelindo III akan melaksanakan kerja sama sampai dengan pihak lain karena kontrak Gresik Jasatama berakhir. Pelindo III menutup opsi perpanjangan durasi sewa lahan yang ditempati dan kini sedang dikaji opsi kerja sama dengan pihak lain.
Sebelumnya, Gresik Jasatama berniat melepas saham ke publik lewat penawaran umum perdana atau IPO tahun ini. Direktur Utama Gresik Jasatama Rudy Djaja Siaputra mengatakan perseroan akan menggunakan laporan keuangan Desember 2017 sebagai modal untuk melantai di Bursa Efek Indonesia.
Rudy menerangkan sebagian besar dana perolehan IPO akan digunakan untuk membayar utang. "Sekitar 50% untuk bayar utang, yang nilainya ratusan miliar," ujarnya.
Selain membayar utang,Gresik Jasatama juga berniat menambah peralatan dan meningkatkan fasilitas. Dia menggambarkan, perseroan butuh dana di atas US$1 juta untuk membeli satu unit crane. Di atas lahan 8,3 hektare, Gresik Jasatama sudah mengoperasikan delapan crane untuk bongkar muat curah kering.
 
Pelindo III Investasi Rp. 280 Miliar Pada 2018Pelindo III Investasi Rp. 280 Miliar Pada 2018
Dosen Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengatakan penugasan oleh pemerintah itu akan menyebabkan banyak biaya eksternal kepada yang diberi tugas, dalam hal ini Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.
“Dampaknya negatif terhadap biaya logistik dan ekspor impor. Ini sangat riskan jika pemerintah memaksakan CBL kepada Pelindo II,” paparnya di Jakarta, Sabtu (7/4/2018).
Pemerintah juga seharusnya membagi proyek tersebut dengan melibatkan pihak lain dan berkontribusi dalam memberikan penyertaan modal negara (PMN). Saut menjelaskan CBL harus bisa dipastikan keberlanjutan dan keseimbangan kargonya melalui jalur pengairan kanal (inland waterways) sehingga bisa menjadi kekuatan daya saing arus barang dibandingkan jalur darat.
Tidak hanya itu, dinilai perlu ada kelayakan kanal dan armada sebagai faktor penentu penting dalam pilihan pemakaian alternatif, baik secara operasional, komersial, maupun keandalan.
Dia melihat penggunaan CBL tidak akan membuat pelaku usaha serta merta berpindah mengirim barang dari via darat ke inland waterways. Di AS, terang Saut, dibutuhkan waktu selama 20 tahun untuk membuat mereka bisa beralih sepenuhnya.
“Dipaksa dulu, diingatkan, diyakinkan bahwa ini murah. Karena inland waterways juga lambat,” ungkapnya.
CBL diyakini menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol yang menuju Cibitung, Cikarang, dan Karawang serta menyediakan solusi logistik yang lebih hemat biaya dan efisien. Moda ini juga menjadi terobosan baru dan pertama di Indonesia dalam penggunaan kanal menjadi inland waterways.
Sebelumnya, Pelindo II mendapat mandat mengerjakan proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) senilai Rp3,5 triliun pada November 2015, yang diperuntukan bagi bijih besi, batu bara dan kontainer. CBL akan dibangun dalam tiga tahap dan akan dilengkapi dengan Terminal Peti Kemas dan Terminal Curah.
Kementerian Perhubungan menginginkan agar proyek ini sudah mulai masuk tahap konstruksi pada 2019.
 
Pelindo II Siapkan Dana Rp. 5,6 Triliun Untuk Proyek Pembangunan Terminal Kijing, Kalbar
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) menyiapkan dana sebesar Rp5,6 triliun untuk proyek pembangunan Terminal Kijing, di Mempawah, Kalimantan Barat.
Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya mengatakan biaya investasi sebesar Rp5,6 triliun akan digelontorkan secara bertahap hingga seluruh proses konstruksi rampung pada 2021.
“Dari total kebutuhan dana sebesar Rp. 5,6 triliun, pada tahun ini dana yang kami sediakan sekitar Rp1,5 triliun,” sebutnya di sela-sela acara pencanangan pembangunan Terminal Kijing di Mempawah, Rabu (11/4/2018).
Adapun pembangunan tahap pertama Terminal Kijing ditargetkan akan selesai dan bisa mulai beroperasi pada 2019. Pada pembangunan tahap pertama, IPC akan membangun empat terminal, yakni terminal multipurpose, terminal curah cair, terminal peti kemas, dan terminal curah kering.
Kapasitas terminal peti kemas diproyeksi mencapai 1 juta TEUs, sedangkan untuk curah cair dan curah kering masing-masing 8,3 juta ton dan 15 juta ton. Sementara itu, kapasitas terminal multipurpose untuk tahap pertama diproyeksi mencapai 500.000 ton per tahun.
Lebih lanjut, Elvyn menjelaskan sepanjang 2018 IPC menyiapkan belanja modal sebesar Rp11,6 triliun untuk mendanai sejumlah proyek strategis, termasuk proyek pembangunan Terminal Kijing.
Proyek-proyek strategis lainnya yang dikerjakan antara lain proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), Pelabuhan Sorong Seget, pembangunan maritime tower, dan pembangunan terminal peti kemas Kalibaru.
Terkait pembangunan Terminal Kijing, Direktur Teknik & Manajemen Risiko IPC Dani Rusli menyatakan pihaknya telah melakukan pembebasan lahan seluas 30 hektare (ha). Adapun total kebutuhan lahan untuk pembangunan Terminal Kijing diperkirakan mencapai 200 ha.
Menurutnya, proses pembebasan lahan dilakukan secara bertahap. Pembangunan fase pertama membutuhkan lahan seluas 70 ha dan IPC menargetkan proses pembebasannya bisa rampung tahun ini.
“Untuk pembebasan lahan, kami menyiapkan anggaran sekitar Rp. 800 miliar,” ujar Dani.
 
Pelindo II Sebut Kehadiran CFS di Tanjung Priok Akan Efisiensikan Layanan Kargo
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menyatakan, kehadiran fasilitas container freight station di Pelabuhan Tanjung Priok atau CFS centre merupakan bagian dari program penataan yang berkelanjutan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Guna Mulyana, Senior Vice President Bidang Pengembangan Bisnis PT Pelindo, mengatakan penyediaan fasilitas CFC center di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini berlokasi di gudang Agung Raya Warehouse dan Multi Terminal Indonesia (MTI) dan nantinya akan diperluas ke lapangan 22X Pelabuhan Priok.
“Kami tetap komitmen layanan di CFS center itu efisien, cepat dan murah serta transparan. Dulu kami pernah mengadakan penelitian biaya layanan LCL di lini dua pelabuhan itu ada sekitar 75 item,” ujarnya hari ini Rabu (11/4/2018).
Guna mengungkapkan hal itu di dalam Focus Group Discussion (FGD) Membedah Peran CFS Center Dalam Menurunkan Biaya Logistik di Pelabuhan yang digelar Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) bekerjasama dengan Pelindo II.
Dia mengatakan, untuk layanan CFS centre Priok itu, Pelindo II hanya mengenakan tariff receiving, delivery, mekanik (RDM), dan biaya storage atau penumpukan.
Pelindo II juga akan berkolaborasi dengan seluruh pelaku bisnis di pelabuhan Tanjung Priok dengan mengedepankan transparansi tarif dan pelayananan kargo impor.
“Ayolah kita bersama membangun kemajuan pelabuhan ini demi mewujudkan layanan logistik yang lebih efisien,” lanjut Guna.
Sebagaimana di ketahui, Pemerintah terus berupaya meningkatkan logistik performace indeks (LPI) Indonesia yang saat ini berada di posisi ke empat di negara Asean. Peringkat tertinggi adalah Singapore (peringkat 5), diikuti Malaysia (32), Thailand (45), Indonesia (63), Vietnam (64), Brunei Darussalam (70), Philippines (71), Cambodia (73), Myanmar (113), dan Lao PDR (152).
Hotman Sijabat, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut (Kabidlala) Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, menegaskan sebagai regulator instansinya menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan Priok.
“Kalau ada keluhan dan yang mengenakan tarif layanan impor LCL seenaknya silahkan laporkan ke Kantor OP Tanjung Priok. Pasti kami lakukan tindakan,” ujarnya.
 
Pelindo II Jajaki Kerjasama Dengan Djibouti Port
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) menjajaki kerja sama dengan Djibouti Ports and Free Zones Authority, pengelola kawasan bebas pelabuha di tanduk Afrika.
Berdasarka keterangan resmi IPC yang dikutip Bisnis.com, Kamis (12/4/2018), kesepakatan bersama itu diteken di sela acara Indonesia Africa Forum di Bali, 10 April 2018. Nota kesepahaman diteken oleh Direktur Operasi & Sistem Informasi IPC, Prasetyadi dan Direktur Administrasi Djibouti Port, Mohamed Aden Cheikh.
Prasetyadi menatakan, Afrika mencatata pertumbuhan ekonomi tertingggi kedua setelah Asia. Oleh karena itu, kerja sama dengan negara-negara Afrika dinilai sangat penting bagi Indonesia. "MoU ini merupaka bentuk dukungna IPC pada program Kementerian Luar Negeri dalam membina hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Afrika," ujarnya.
Prasetyadi menambahkan, kerja sama dengan Djibouti Port diharapkan bisa membuat sektor kepelabuhan menggeliat sehingga turut mendorong kemandiran ekonomi. Untuk diketahui, Djibouti terletak di Afrika Timur, di sebuah wilayah yang dikenal sebagai tanduk Afrika.
Djibouti berhadapan langsung dengan Laut Merah yang menjadi gerbang lalu lintas kapal dari dan menuju Terusan Suez di Mesir. Sebanyak 70% ekonomi Djibouti bergantung pada sektor kepelabuhan. Untuk itu, Djibouti mengeluarkan investasi US$15 miliar untuk membenahi fasilitas pelabuhan dan transportasi di negara tersebut. (Logistics/bisnis.com/hd)

PT Pelni Focus Garap Tol Laut di Wilayah Terluar
SURABAYA – (Logistics) : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni tahun ini fokus menggarap program Tol Laut untuk daerah perbatasan, terluar, dan tertinggal agar tujuan menekan disparitas harga komoditas dapat tercapai.
VP Pemasaran Kapal Tol Laut dan Ternak Pelni, Didik Dwi Prasetio mengatakan tahun ini Pelni mendapat mandat untuk mengoperasikan kapal angkutan barang bersubsidi atau Tol Laut sebanyak 6 trayek.
"Setelah ada evaluasi pada akhir tahun lalu, ada sedikit perubahan trayek kami untuk tahun ini. Jadi kami sudah tidak lagi melayari Papua karena akan dilayari oleh pelayaran swasta melalui lelang. Fokus kami sekarang berada di daerah terluar,” jelasnya di sela-sela sosialisasi penerapan Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) online, Kamis (12/4/2018).
Adapun 6 trayek PP yang siap dijalankan Pelni tahun ini adalah sebagai berikut:
T-2 (Tanjung Priok-Tanjung batu-Blinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan)
T-4 (Tanjung Perak-Makassar-Tahuna) dan taryek feeder
(Tahuna-Kahaktuang-Burias-Tagulandang-Blaro-Lirung-Melangoane-Kakorotan-Miangas-Marore).
T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai )
T-13 (Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Rote-Sabu)
T-14 (Tanjung Perak-Larantuka- Adonara - Lewolaba)
T-15 (Tanjung perak - Kisar - Namrole ).
Didik menambahkan, tahun ini tidak hanya menyiapkan trayek tetapi Pelni juga sudah memiliki sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) berbasis online yang bisa dimanfaatkan oleh para shipper dan consignee (para pengguna subsidi tol laut).
 
PT Pelni Sinergi Pengembangan Usaha Dengan Perum Damri, Perum PFN, PT RNI
Perusahaan pelayaran milik negara, PT Pelni (Persero) menjalin kerja sama pengembangan usaha dengan Perum Damri, Perum PFN, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Nota kesepahaman ditandatangani di atas KM Kelud oleh Direktur Utama Pelni, Insan Purwarisya L Tobing, Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi, RNI Agung P Murdanoto, Direktur Utama Perum Damri, Setia N. Milatian Moemin, dan Direktur Utama Perum PFN, Mohamad Abduh.
Corporate Secretary Pelni, Ridwan Mandaliko mengatakan sinergi antar badan usaha milik negara (BUMN) diyakini bisa mempercepat usaha masing-masing perseroan. Terlebih, sinergi BUMN sangat didukung oleh Kementerian BUMN. "Tanpa dorongan untuk sinergi BUMN, BUMN yang masih di level menengah sulit untuk cepat merangkak naik," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (2/3/2018).
Ridwan mengungkapkan, sejak Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengajak BUMN untuk bersinergi, arah pertumbuhan bisnis Pelni semakin baik. Sementara itu, kerja sama Pelni dengan RNI dan Damri mencakup kesepakatan bisnis di bidang logistik.
Kongsi turunan bisa melbar ke berbagai lini kegiatan masing-masing perusahaan, termasuk kegiatan bongkat muat yang mana Pelni punya anak usaha yang bergerak di bisnis tersebut, yakni PT Sarana Bandar Nasional. Secara umum, Pelni saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang dan 46 kapal perintis yang menjangkau kota besar dan daerah terpencil. Sejak 2015, Pelni juga telah ditugaskan untuk menjadi operator trayek Tol Laut dan angkutan ternak.
 
Kemenhub Siapkan Armada Angkutan Laut Lebaran
Kementerian Perhubungan merilis satu kapal perintis tipe 2.000 GT buatan galangan Steadfast Marine, Pontianak. Kapal ini siap menjadi armada angkutan Lebaran.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ir. Junaidi mengatakan proses peluncuran kapal ke perairan menandakan konstruksi kapal telah rampung. Selanjutnya pembangunan kapal berlanjut pada tahap penyelesaian akhir.
“Saya minta kepada pihak galangan untuk menyelesaikan pembangunan semua kapal sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati bersama dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan dan keselamatan” ujar Junaidi dalam siaran pers, Kamis (12/4/2018).
Menurut Junaidi, 50 kapal baru pesanan Kemenbub ditargetkan selesai pada April 2018. Kapal yang sudah siap beroperasi bakal digunakan untuk mendukung angkutan laut pada Idul Fitri tahun ini atau 1439 Hijriah.
Secara umum, kapal perintis menurut Junaidi akan membantu kelancaran arus barang dan penumpang ke seluruh wilayah tanah air. Oleh karena itu, keberadaan kapal perintis diharapkan turut merangsang perekonomian di daerah karena memperlancar distribusi logistik.
Kapal yang dirintis hari ini di Pontianak memiliki kapasitas 472 penumpang dan 36 awak kapal. Kapal sepanjang 68,5 meter itu juga bisa melaju dengan kecepatan 12 knot. (Logistik/bisnis.com/hd)

Bandara Soetta Bakal Bangun Runway Baru Atau Runway 3 Untuk Tingkatkan Lalu Lintas Penerbangan Hingga 30%
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah penumpang yang saat ini mencapai 63 juta penumpang akan naik mejadi 100 juta penumpang lebih.
"Untuk penerbangan kalau sekarang 81 penerbangan per jam bisa jadi 112 penerbangan per jam," katanya saat memantau pembangunan Runway, East Connection, dan Apron Cargo di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (15/4/2018).
Budi menjelaskan target tersebut akan dimulai pada 2025 setelah semua pembangunan selesai.
Pembangunan juga menggunakan padat karya dengan nilai proyek 5% -- 8% dari total keseluruhan. Pengerjaannya sendiri tambah Budi sudah dimulai sejak enam bulan lalu.
Runway 3 Bandara Soetta memiliki dua paket pembangunan,. tahap pertama menggunakan kontraktor PT PP (Persero) dengan nilai kontrak Rp800 miliar. Diperkirakan pembangunan berlangsung selama 425 hari kalender.
Sementara yang kedua dengan alokasi Rp725 miliar dalam waktu 425 atau diperkirakan selesai Januari 2019.
Disisi lain, Operasional landasan pacu (runway) ketiga Bandara Soekarno-Hatta diklaim mampu meningkatkan trafik menjadi 114 pergerakan pesawat per jam.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) M. Awaluddin mengatakan jumlah trafik pesawat saat lepas landas (take off) dan mendarat (landing) saat ini berjumlah 72 pergerakan per jam.
"Adanya runway ketiga bisa meningkat menjadi 114 pergerakan pesawat per jam," ujarnya, Rabu (28/2/2018).
Pembangunan runway tersebut akan membutuhkan waktu selama 16 bulan, sehingga baru bisa dioperasikan pada 2019.
Biaya pembangunannya didapatkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp4 triliun. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan AP II.
Pembangunan landasan pacu ketiga tersebut, termasuk untuk pembangunan jalur penghubung (taxi way) antara parkir (apron) ke landasan pacu. Pembangunan konstruksi taxi way dan runway akan membutuhkan dana sebesar Rp1,8 trilun, yang sebagian di antaranya berasal dari belanja modal internal perseroan.
Pembangunan runway tahap pertama akan mencakup pekerjaan geoteknik, perkerasan (pavement), drainase, jembatan, pagar, fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), dan Airfield Lighting System (AFL) atau Aeronautical Ground Lighting (AGL).
Dia menuturkan pembangunan runway ketiga ini merupakan pengembangan dalam upaya meningkatkan kapasitas sisi udara dan melengkapi pengembangan di sisi darat yang telah dilakukan.
Runway ketiga akan berdimensi 3.000 x 60 meter, yang bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777. Penambahan runway merupakan salah satu langkah antisipasi untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang pada 2025 yang diperkirakan mencapai di atas 100 juta orang.
Sementara itu, Pembangunan tahap pertama landas pacu (runway) ketiga Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan membutuhkan waktu 16 bulan yang mencakup tujuh pekerjaan.
Berdasarkan data PT Angkasa Pura II (Persero) yang diterima Bisnis.com, Rabu (28/2/2018), pembangunan runway tahap pertama akan mencakup pekerjaan geoteknik, perkerasan (pavement), drainase, jembatan, pagar.
Selain itu, pekerjaan pembangunan fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), serta Airfield Lighting System (AFL) atau Aeronautical Ground Lighting (AGL).
Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) M. Awaluddin mengatakan pembangunan runway tersebut akan membutuhkan waktu selama 16 bulan, sehingga baru bisa dioperasikan pada 2019.
Dana pembangunan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp4 triliun. Pembangunan konstruksi taxiway dan runway akan membutuhkan dana sebesar Rp1,8 trilun yang berasal dari belanja modal (capital expenditure) perseroan.
Runway ketiga akan berdimensi 3.000 x 60 meter, yang bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777. Penambahan runway merupakan salah satu langkah antisipasi untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang pada 2025 yang diperkirakan mencapai di atas 100 juta orang.
 
Bandara Soetta Bakal Bangun Terminal 4 dan Merevitalisasi Terminal 1 & 2
Bandara Soekarno -- Hatta akan membangun terminal 4 dan merevitalisasi terminal 1 dan 2. Diperkirakan total daya angkut penumpang pesawat akan mencapai 86 juta per tahun setelah proyek pembangunan dan revitalisasi itu terlaksana.
Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan terminal 1C akan menjadi awal pemaksimalan yang ditargetkan sebelum lebaran sudah ditentukan pemenang tendernya.
“Setelah 1C selesai, dia pindah ke terminal 1B. Baru setelah itu ke 1A,” katanya di Bandara Soetta, Tangerang, Minggu (15/4/2018).
Awaluddin menambahkan terminal 2F juga akan dicarikan pemenang proyek revitalisasi pada tahun ini. Pembangunan semuanya ditargetkan selesai dalam waktu dua setengah tahun.
Pengerjaan bisa dilakukan lebih cepat jika bandara tersibuk di Indonesia ini berhenti beroperasi di terminal yang akan dibangun. Akan tetapi jelas Awaluddin hal tersebut tidak akan terjadi.
Saat ini kapasitas angkut penumpang di terminal 3 adalah 25 juta per tahun. Terminal 4 juga tidak jauh berbeda.
Sementara itu, di terminal 1 kini hanya bisa membawa 9 juta penumpang setahun, begitu pula terminal 2. Setelah keduanya direvitalisasi, daya angkut akan meningkat 100% menjadi 18 juta per tahun.
Sementara itu, Bandara Soekarno Hatta akan membangun terminal 4 dalam waktu dekat. Lokasinya direncanakan berada di kampung kargo atau cargo village yang ada saat ini.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan perkembangan pembangunan masih dalam desain dasar yang akan diselesaikan tahun ini.
“Tahun depan dari basic design, kita masuk ke detail enginering design. Akhir 2019 triwulan IV kita persiapkan tender,” katanya di Bandara Soekarno -- Hatta, Tangerang, Minggu (15/4/2019).
Awaluddin menjelaskan luas terminal 4 kurang lebih tidak berbeda jauh dengan terminal 3 yang menjadi penerbangan internasional.
Saat ini AP II bersama tim masih melakukan peninjauan atas total lahan 390 m2 ini. Bedanya, pembangunan tersebut tidak akan melakukan pembebasan lahan seperti landasan pacu (runway) 3.
Dia menjelaskan terminal 4 akan rampung dibangun jika runway 3 beres. Ini untuk menjaga keseimbangan antara terminal dengan sisi udara. “Runway kan sudah ditunggu. Wong sekarang mau terbang saja harus ngantre,” jelasnya.
Saat ini lahan runway 3 yang sudah dibebaskan seluas 115 hektare dari total 216 hektare. Sisanya atau 101 hektare ditargetkan rampung paling lambat pada September tahun ini.
Runway akan dimulai secara paralel dari lahan yang sudah dibebaskan. Sementara itu pembangunan memakan waktu pengerjaan selama 16 bulan atau selesai pada Juli 2019. (Logistics/bisnis.com/hd)

Pelindo III Optimalkan Dermaga Jamrud Selatan Untuk Proyek Tol Laut
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan mengoptimalkan penggunaan Terminal Jamrud Selatan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk program tol laut yang dicanangkan pemerintah.
Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Ari Askhara menjelaskan saat ini Terminal Jamrud Selatan telah dilengkapi dengan fasilitas dermaga sepanjang 400 meter dan kapasitas lapangan penumpukan hingga 5.000 TEUs atau seluas 1,2 hektare (ha).
Posisi Pelabuhan Tanjung Perak memegang peranan penting karena menjadi gerbang logistik ke kawasan timur Indonesia. Untuk Program Tol Laut pemerintah, Terminal Jamrud Selatan kini dilayani oleh semakin banyak agen pelayaran.
“Tidak hanya BUMN Pelni, tapi juga swasta seperti Meratus, Temas, dan Mentari. Ini merupakan upaya Pelindo III sebagai BUMN yang hadir bagi masyarakat untuk mendukung penuh dalam mewujudkan program tol laut," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (8/4/2018).
Menurut Ari, ketersediaan peralatan di terminal tersebut juga ditingkatkan untuk mendorong produktivitas bongkar muat dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pelindo III kepada para pengguna jasa. Perseroan menyiagakan 5 unit harbour mobile crane, 2 reach stacker, dan 6 truk di Terminal Jamrud Selatan agar waktu pemuatan barang semakin efisien dan barang lebih cepat diterima oleh masyarakat di bagian timur Nusantara.
Direktur Komersial dan Operasional Pelindo III Mohammad Iqbal menambahkan kelompok usaha Pelindo III kini memiliki lini bisnis PT Berkah Multi Cargo Logistics (BMC Logistics) yang menawarkan layanan solusi pengangkutan multimoda yang terintegrasi.
"BMC Logistics menjadi inovasi Pelindo III untuk fokus pada layanan logistik yang mencakup angkutan darat, udara, dan laut, serta pengelolaan gudang, forwarding, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), serta custom clearance," paparnya.
Iqbal juga menyebutkan hadirnya BMC Logistics akan mendorong standarisasi operasional bongkar muat di pelabuhan dengan menjamin keselamatan pekerja dan barang, serta profesional dan efektif.
"BMC juga dapat berperan sebagai koordinator Program Tol Laut di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III," tambahnya.
Ke depannya, komoditas barang untuk Program Tol Laut akan total dikirim dalam peti kemas (kontainerisasi). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pelindo III akan mengembangkan penyediaan fasilitas, yakni optimalisasi lahan di Terminal Kalimas yang sebelumnya lebih banyak melayani pelayaran rakyat (pelra), akan disiapkan untuk menjadi area penumpukan peti kemas Program Tol Laut dengan jasa trucking dilayani oleh BMC Logistics.
Terkait pentingnya peran Program Tol Laut untuk menekan disparitas harga barang antara kawasan barat dan timur Indonesia, Iqbal yang pernah mengenyam pendidikan kepelabuhanan di Belgia dan Singapura itu memaparkan bahwa kunci dari penurunan harga barang di level konsumen adalah performa logistik yang efisien karena adanya konektivitas pengangkutan antara pasar, hinterland, pelabuhan, angkutan laut.
“Mulai dari pasar, misalnya untuk Program Rumah Kita [sinergi BUMN untuk distribusi semen ke NTT], Pelindo III menyediakan gudang sebagai stock point, distribution center, dan trading house. Lalu, antara hinterland dan pelabuhan, BMC Logistics menjadi inovasi Pelindo III untuk solusi integrasi multimoda. Kemudian, di pelabuhan Pelindo III mendedikasikan Terminal Jamrud Selatan dan fasilitas peralatan bongkar muat yang cukup untuk Program Tol Laut. Terminal terdedikasi ini juga akan mengoptimalkan fasilitas tambatan sehingga lebih banyak kapal yang sandar, sehingga kapasitas angkut komoditas barang untuk Program Tol Laut semakin besar," jelasnya.
(Logistics/bisnis.com/hd)