Logistics Journal No. 193 / Februari 2018
 
cover feb 2018
 

Editorial - Era Online
Dalam lima tahun terakhir di semua bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari mengalami perubahan dengan cepat, bergerak pada suatu tatanan praktikal kehidupan yang diatur secara online. Mulai dari tata pengelolaan administrasi pemerintahan, layanan publik, sistim keuangan sampai pada hal-hal yang kecil untuk konsumsi perorangan semuanya memakai online sistem.
Semua bisnis atau bentuk usaha apapun memaksakan diri untuk menggunakan sistim online, karena tidak hanya sekedar latah atau mengikuti trend mode. Tapi sudah memberikan bukti tentang efisiensi dan efektifitas tidak hanya kinerja bisnis tapi mampu memaksimalkan hasil usahanya. Semua industri baik barang dan jasa sudah hampir seluruhnya memakai sistim online, walau hanya sebagian kecil, misal transaksi keuangannya. Namun ada yang semua bentuk operasional usahanya full online karena keunggulan dari usahanya berbasiskan online.
Sementara ini yang nampak menonjol yang gunakan online adalah sistem penjualan ritel dengan ragam pemenuhan kebutuhan konsumsi, asesoris, home application, kebutuhan personal dan sebagainya. Pemanfaatan smartphone telah memperluas segmen konsumen dari kalangan masyarakat apapun. Rentang harga yang sangat luas mulai dari harga termurah sampai yang termahal semuanya tersedia dari beberapa provider online shopping.
Demikian pula dari sisi industri perhotelan dan transportasi sudah memanfaatkan online dalam menjaring konsumennya. Transportasi darat dan udara yang mengangkut penumpang sudah menggunakan online dalam memandu konsumennya untuk menentukan pilihan perusahaan transportasinya. Khususnya transportasi udara banyak pilihan air line, destinasi, flight hour, harga. Khusus harga banyak alternatif tidak harus seragam, diserahkan pada daya serap kebutuhan pasar dengan variabel beragam.
Variabel-variabel yang menentukan harga, seperti destinasi favorit, jam sibuk/favorit, rentang waktu booking, pemberian discount jasa provider online dan sebagainya. Yang pasti harus ada kepastian harga, bukan harga yang seragam/sama. Setiap perusahaan yang ikut dalam jaringan provider online tidak harus sama harga yang ditawarkan, tetap bisa berbeda. Konsumenlah yang akan menentukan pilihannya.
Usaha forwarder sebagai industri jasa lambat atau cepat akan dipandu oleh satu provider atau beberapa provider yang menyediakan jasa online untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Faktor yang harus dipastikan oleh perusahaan forwarder adalah kepastian harga seluruh proses handling barang yang ditawarkan. Tidak lagi boleh mengatakan harga/biaya handling itu relatif, antara perusahaan satu dengan lainnya tidak sama. Memang benar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya tidak akan sama, tapi perusahaan forwarder dengan menghandling barang yang sama dan destinasi yang sama harus memastikan biaya proses handlingnya, baik door to port, port to port, port to door maupun door to door. Konsumenlah yang menentukan pilihannya dengan cara meng “klik” smartphonenya.
Sebuah keniscayaan yang pasti ditunjukan kepada semua pengguna usaha jasa forwarder, bahwa setiap perusahaan forwarder mendeclair keseluruhan biaya handling plus jasa handlingnya dalam satu besaran biaya yang pasti. Persaingan terbuka tidak biasa dihindari antar sesama forwarder. Sudah bukan waktunya lagi merahasiakan biaya atau harga setiap perusahaan forwarder kepada pengguna jasanya. Semakin jujur dan terbuka terhadap harga, konsumen dapat merasakan manisnya sebuah hasil layanan. (guslim-feb'18)

 
ALFI : Egosektoral Hambat Proses Digitalisasi Pelabuhan
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan belum terintegrasinya sistem layanan jasa kepelabuhan untuk percepatan logistik melalui program digitalisasi layanan akibat masih adanya egosektoral masing-masing pengelola terminal peti kemas maupun operator pelabuhan.
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan semestinya poin penting dari perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut.
"Mari melihat beberapa perkembangan teknologi yang merubah bisnis, perilaku dan birokrasi.Begitupun Indonesia, kita sedang berusaha berubah menjadi lebih digital dan terintegrasi," ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (13/2/2018).
Yukki menegaskan ALFI sebagai praktisi logistik di Indonesia hingga kini belum merasakan program digitalisasi pelabuhan yang terintegrasi akibat adanya egosektoral dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
"Beberapa pelabuhan utama di Indonesia sedang mendigitalisasi layanannya, tetapi masih berjalan parsial dan tidak terintegrasi secara menyeluruh.Kondisi ini yang bikin pelabuhan di Indonesia jauh tertinggal dengan pelabuhan lainnya di dunia," ujar Yukki.
Dia mencontohkan di pelabuhan di Tanjung Priok Jakarta saja saat ini ada lima terminal untuk melayani kegiatan peti kemas ocean going/ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal 3 (TO3) Priok, terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).
Sayangnya, ujar Yukki, pada lima fasilitas terminal di Priok itu, setiap terminal mempunyai inhouse sistem layanannya masing-masing. Padahal pengguna jasa mengharapkan layanan satu portal yang terintegrasi sehingga performansi masing-masing terminal bisa terukur, dan menjadi referensi data bagi pemerintah.
Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation and Forwarders Association (AFFA) itu mengemukakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 120 tahun 2017, seluruh dokumen layanan jasa kepelabuhanan dan angkutan laut harus terintegrasi dengan sistem tunggal INSW dan Inaportnet.
Namun, imbuhnya, berdasarkan kajian ALFI, hingga saat ini masih terdapat terminal peti kemas di pelabuhan Priok yang memaksakan inhouse sistem mereka dibuat seakan-akan terintegrasi dengan Inaportnet dan INSW (Indonesia National Single Window).
"Kita juga bingung ketika salah satu terminal menyatakan siap sistemnya untuk mengakomodir sampai dengan ke cargo owner atau freight forwarder. Jika menggunakan sistem terminal, di mana independensinya? Padahal didalam aturan itu disebutkan keharusan integrasi dengan INSW, bukan mengacu kepada sistem salah satu terminal, jadi memang tidak sesuai dengan beleid itu terutama di pasal 3 ayat (2) dan (3),” jelas Yukki.
Oleh karenanya, ALFI mendesak agar egosektoral di masing-masing manajemen pengelola terminal/pelabuhan dihilangkan lantaran digitalisasi sistem layanan pelabuhan tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Yukki juga menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan anggota ALFI untuk menyukseskan program delivery order pelayaran secara daring atau DO Online yang terintegrasi dan sesuai dengan Permenhub 120/2017.
"ALFI minta ketegasan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai koordinator di lapangan dalam implementasi Permenhub itu," ujarnya.

Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Akan Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan
Disisi lain, Direktrorat Jenderal Perhubungan Laut bakal meningkatkan pengawasan kapal dan fasilitas pelabuhan guna meningkatkan keamanan. Kapal asing juga diminta memberikan informasi terkait potensi ancaman keamanan kepad otoritas yang berwenang.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut di Pantai (KPLP), Capt. Jhonny R Silalahi mengatakan Ditjen Perhubungan laut telah menerbitkan Surat Edaran pada 5 Februari 2018 lalu yang ditujukan kepada seluruh unit kerja yang berwenang terhadap keamanan kapal dan pelabuhan.
Unit kerja itu antara lain Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor KSOP, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dan Kepala Kantor UPP selaku Koordinator Port Security Committee (PSC). Edaran juga ditujukan kepda Kepala Pangkalan PLP, Port Facility Security Officer (PFSO), Company Security Officer (CSO), Ship Security Officer (SSO), dan Port State Control Officer (PSCO).
Jhonny menyebut, Ditjen Perhubungan Laut meminta para koordinator PSC untuk meningkatkan pengawasan keamanan fasilitas pelabuhan dan kapal yang sedang sandar maupun berlabuh di perairan wilayah kerja masing-masing. "Para Kepala Pangkalan PLP juga diminta mengoptimalkan kegiatan patroli kapal-kapal negara sesuai wilayah operasi dengan memperhatikan peta kerawanan wilayah," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/2/2018).
Dia mnerangkan, para PSCO ditugaskan untuk meminta keterangan kepada nakhoda kapal asing terkait potensi ancaman terhadap kapal saat berada di pelabuhan. Keterangan itu bisa menjadi masukan bagi otoritas keamanan untuk meningkatkan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
Para PFSO juga diminta melaksanakan prosedur keamanan sesuai dengan Port Facility Security Plan (PFSP) dan menjalin kordinasi yang efektif dengan SSO dan CSO serta melaporkan setiap potensi ancaman maupun gangguan keamanan kepada koordinator PSC setempat. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
IPC Terminal Peti Kemas Luncurkan Layanan E - Service
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Indonesia Port Corporation Terminal Peti Kemas (IPC TPK) mengembangkan sistem layanan dokumen dan billing untuk penerimaan dan pengeluaran peti kemas berbasis elekronik atau e-service pada fasilitas terminal yang dikelolanya.
IPC TKP adalah anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC).
Dirut IPC TPK M. Adji mengatakan e-service saat ini sudah diterapkan di terminal peti kemas yang dikelola perseroan di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan pelabuhan Panjang Lampung, kemudian akan diterapkan di empat pelabuhan lainnya yakni Palembang, Jambi, Teluk Bayur dan Pontianak.
"Pada fasilitas terminal peti kemas di empat pelabuhan itu juga akan diimplementasikan e-service guna mendukung program digitalisasi layanan jasa kepelabuhanan di wilayah operasional IPC," ujarnya kepada Bisnis hari ini Kamis (15/2/2018).
Dia mengatakan,dengan e-service pada pengelolaan terminal maka pengguna jasa/customer tidak perlu lagi datang kepelabuhan sangat mengajukan kegiatan receiving maupun delivery (R/D) peti kemas hingga penerbitan billing layanan secara keseluruhan.
"Semua bisa disampaikan dan diakses via elektronik,dan sudah didukung perbankan," paparnya.
Adji menambahkan untuk menjamin efektivitas dan produktivitas seluruh peralatan bongkar muat, IPC TPK sudah melakukan kerjasama kontrak full maintenance dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) yang juga merupakan anak usaha PT Pelindo II/IPC.
"Yang menyangkut peralatan bongkar muat sudah kami lakukan pengecekan ke cabang-cabang pelabuhan tersebut dan kondisinya masih layak operasional. Untuk 3 atau 4 tahun lagi kedepan (alat) itu masih oke," paparnya.
Mulai 1 Januari 2018, PT. IPC TPK memfokuskan bisnis penanganan dan layanan peti kemas domestik maupun internasional diseluruh cabang pelabuhan yang di kelola PT.Pelindo II, yakni Tanjung Priok, Panjang Lampung, Palembang Sumatera Selatan, Jambi, Teluk Bayur Sumatera Barat, dan pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat.
PT.Pelindo II juga mendorong IPC TPK menjadi global player dan untuk itu terus dilakukan pengembangan sistem operasional diterminal dan layanan dokumen termasuk yang menyangkut kompetensi SDM-nya.
"Kami juga terus berupaya melibatkan asosiasi pengguna jasa dalam rangka menjalankan program IPC TPK tersebut," ujar dia.

PT Pelabuhan Tanjung Priok Luncurkan Layanan Billing
PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan layanan billing center untuk mempermudah pengguna jasa dalam melakukan pembayaran.
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II, Saptono R. Irianto mengatakan fasilitas billing center PTP berlokasi di area Terminal Penumpang Pelabuhan tanjung Priok. Dia menyebut, fasilitas itu juga menjadi bagian dari program integrated billing system (IBS) yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Irianto, dengan adanya fasilitas billing center, pelayanan jasa kepelabuhan terpusat di satu lokasi pelayanan administrasi. Fasilitas ini juga memadukan kenotaan jasa bongkar muat, receiving/delivery secara online dengan pembayaran nontunasi.
Sebelumnya, Pelindo II memang telah bekerja sama dengan enam bank dalam bidang cash management yang memungkinkan pembayaran jasa kepelabuhan dilakukan secara nontunai lewat kartu debit maupun transfer ATM. Saptono mengatakan, penerapan sistem nontunai membuat pembayaran lebih cepat dan memudahkan pengguna jasa.
"Billing center diharapkan memberikan rasa nyaman kepada pengguna jas secara online sehingga akan didapatkan sistem layanan terpadu yang efisien," ujarnya dalam siaran pers, Senin (19/2/2018).

Pelindo II Atau IPC Targetkan Raih Dana Rp.1 Triliun via IPO IKT
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) menargetkan perolehan dana sebesar Rp1 triliun dari dari penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) anak usahanya PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT).
Direktur Pengembangan Anak Usaha IPC Riri Syaried Jetta mengatakan rencana IPO IKT diharapkan bisa terealisasi pada semester pertama 2018. Dia mengungkapkan IKT bakal menggunakan laporan keuangan Desember 2017 untuk bekal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Porsi saham yang akan dilepas [lewat IPO] sekitar 20%-30%, targetnya di semester pertama tahun ini," jelas Riri kepada Bisnis.com, Senin (5/2/2018).
Dana hasil IPO akan digunakan IKT untuk ekspansi, terutama ekspansi anorganik dengan cara akuisisi terminal milik pihak ketiga atau kerja sama operasi. Tahun lalu, IKT mencetak arus bongkar muat kendaraan sebanyak 400.000 unit atau yang terbesar di Indonesia.
Menurutnya, IKT juga berpeluang melebarkan sayap di Pelabuhan Patimban. Pasalnya, IPC saat ini sudah mengajukan surat ketertarikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjadi operator pelabuhan yang berlokasi di Kabupaten Subang tersebut.
Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Patimban tahap pertama ditargetkan beroperasi pada Maret 2019. Pembangunan tahap pertama Pelabuhan Patimban mencakup terminal peti kemas dan terminal kendaraan.
Dia mengatakan IKT adalah anak usaha kedua yang bakal melepas saham di BEI. Pada Desember 2017, anak usaha IPC lainnya, yakni PT Jasa Armada Indonesia Tbk sudah resmi melantai di BEI. Selain IKT, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang juga anak usaha IPC juga disiapkan melepas saham di BEI pada semester kedua 2018.
Direktur Utama IKT Chiefy Adi, sebelumnya, mengatakan membidik penanganan kendaraan di sejumlah terminal, seperti di Medan, Dumai, Makassar, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Menurut dia, opsi kerja sama yang dijajaki antara lain pembentukan perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO), maupun sewa lahan jangka panjang.
"Kami ingin menjadi IKT Incorporated. Jadi, kami kerja sama dengan terminal lain, throughput-nya masuk ke IKT," ujarnya kepada Bisnis.com.
IKT didirikan pada 2012 sebagai terminal kendaraan pertama di Indonesia. Secara bertahap, IKT bakal memperluas lapangan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 89,5 hektare di 2020 mendatang. Walhasil, IKT diproyeksi menjadi terminal kendaraan terbesar kelima di dunia dengan kapasitas 2 juta unit kendaraan per tahun.

NPCT-1 Targetkan Layanan Peti Kemas Ekspor-Impor 2018 Sebesar 1,1 Juta TEU's
Pengelola New Priok Container Terminal One (NPCT-1) di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, menargetkan mampu melayani volume arus peti kemas ekspor impor sebanyak 1,1 juta twenty foot equivalent units (TEUs) pada tahun ini atau naik sekitar 25% dibandingkan dengan pencapaian 2017 sebanyak 850.000 TEUs.
Direktur NPCT-1 Supardjo Kasnadi mengatakan target peningkatan volume peti kemas tersebut seiring dengan menggeliatnya aktivitas perdagangan internasional pada tahun ini.
"Targetnya mesti optimistis naik dong tahun ini. Mudah-mudahan bisa layani 1,1 juta TEUs," ujar Supardjo kepada Bisnis di sela-sela media port visit yang dilaksanakan PT Pelabuban Indonesia II/IPC [Indonesia Port Corporation] pada Senin (5/2/2018).
Dirut PT Pelindo II Elvyn G. Masassya mengatakan fasilitas NPCT-1 yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2016 itu saat ini berkapasitas 1,5 juta TEUs per tahun. NPCT, yang kelak dikembangkan hingga tahap ketiga, dikelola Pelindo II, BUMN bidang kepelabuhanan.
Dia menjelaskan sekarang ini pembangunan fasilitas container terminal 2 dan container terminal 3 di New Priok/Kalibaru terus dikerjakan dan diproyeksikan memiliki total area 72 hektare dengan kapasitas 3 juta TEUs per tahun.
Elvyn mengungkapkan untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas antar stakeholders terkait, IPC berencana membangun Maritime Tower di Jakarta Utara, yang akan menjadi pusat aktivitas seluruh stakeholders pelabuhan.

 
Pelindo IV Investasi Beli Fix Creane 2 unit
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) kembali menanam investasi dengan mendatangkan 2 unit Fix Crane. Alat tersebut ditempatkan di Pelabuhan Merauke dan akan dioperasikan pada minggu kedua Maret tahun ini.
Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo IV Farid Padang mengatakan dengan kedatangan 2 unit Fix Crane diharapkan sirkulasi keluar-masuk barang melalui Pelabuhan Merauke menjadi lebih cepat.
“Selama ini Pelabuhan Merauke hanya mengandalkan crane kapal untuk melakukan bongkar muat barang. Semoga dengan 2 unit fix crane yang baru tiba di Pelabuhan Merauke, produktivitas bongkar muat menjadi lebih tinggi dan otomatis waktu tunggu kapal juga menjadi lebih cepat,” kata Farid melalui siaran pers PT.Pelindo IV, Selasa (20/2/2018).
Dia menuturkan, selama ini antrean kapal di Pelabuhan Merauke mencapai 3 – 4 hari. Dengan 2 alat baru tersebut, diharapkan waktu bongkar muat bisa 1 hari, sehingga kapal bisa lebih cepat keluar dari area pelabuhan.
Menurutnya, dengan adanya 2 unit alat fix crane tersebut Merauke akan segera memproses peningkatan status pelabuhan dari konvensional menjadi terminal petikemas.
General Manager PT Pelindo IV Cabang Merauke Ayub Rizal menambahkan selama ini produktivitas bongkar muat dengan crane kapal mencapai 8 hingga 12 box per jam.
“Dengan fix crane, produktivitas bongkar muat barang dari atas kapal akan menjadi 24 box per jam, atau bahkan bisa lebih,” ujarnya.
Sementara itu, Pelabuhan Merauke yang terletak di Provinsi Papua memiliki lapangan penumpukan seluas 2 hektare, dengan trafik mencapai 30.000 TEUs per tahun.
Ayub berharap, dengan lancarnya sirkulasi barang yang dibongkar menggunakan dua alat fix crane akan memicu peningkatan trafik di lapangan penumpukan.
Sejauh ini lanjutnya, setiap minggu Pelabuhan Merauke selalu kedatangan 2 kapal yang mengangkut barang berupa sembako dan barang kebutuhan lainnya.
Sedangkan dari Pelabuhan Merauke, kapal barang tersebut akan mengangkut beras untuk dikirim ke provinsi lainnya di Papua dan ikan beku yang dilabuhkan ke Surabaya.

Pelindo IV INGIN AMBIL ALIH ANAK PERUSAHAAN Pelindo III
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tengah mengkaji untuk melakukan penyertaan modal di anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Corporate Secretary Pelindo IV, Iwan Sjarifuddin mengatakan kajian penyertaan modal muncul seiring niat empat badan usaha milik negara (BUMN) kepelabuhan melakukan sinergi agar standard layanan setara. Dia menjelaskan, Pelindo IV bisa menggunakan jasa pengerukan, jasa kapal, dan jasa lainnya dari anak usaha Pelindo III agar lebih efisien.
"Agar ada rasa memiliki, ada juga misalnya [wacana] untuk mengambil share daripada kami membuat anak usaha baru [di bidang yang sama]," jelasnya kepada Bisnis.com, Kamis (15/2/2018).
Iwan menambahkan, saat ini Pelindo IV belum memperkirakan persentase saham anak usaha Pelindo III yang akan diakuisisi. Namun, penyertaan modal ke anak usaha Pelindo III diharapkan bisa menguntungkan bagi Pelindo IV karena perseroan bisa mendapatkan dividen dari keuntungan operasional anak usaha Pelindo III. Sejauh ini, Pelindo IV tertarik untuk mengakuisisi saham anak usaha Pelindo III di bidang jasa kapal dan pengerukan.
Dalam catatan Bisnis.com, anak usaha Pelindo III yang bergera di bisnis jasa kapal adalah PT Pelindo Marine Service (PMS). Adapun anak usaha PMS, PT Alur Pelayaran Barat Surabaya bergerak di bidang pengerukan alur pelayaran dan jasa reklamasi.
Di lain pihak, Faruq Hidayat, Corporate Secretary Pelindo III mengatakan niat Pelindo IV untuk mengakuisisi sebagian saham anak usaha Pelindo IV merupakan bagian dari rencana Kementerian BUMN dalam mendorong sinergi antarBUMN.
"Kami memang diarahkan bersinergi [oleh Kementerian BUMN]. Kami juga tawarkan ke mereka [Pelindo IV]," ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (15/2/2018).
Untuk diketahui, pada 2013, empat BUMN kepelabuhanan juga mendirikan perusahaan bernama PT Terminal Petikemas Indonesia. Masing-masing BUMN kepelabuhan memegang porsi saham 25%. Sebelumnya, Kementerian BUMN juga mendorong operator pelabuhan pelat merah untuk melakukan konsolidasi anak usaha yang memilki bidang usaha sejenis.

Pelindo IV Sinergi Soal TI Dengan Pelindo III
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menjalin kerja sama pemanfaatan sistem teknologi informasi milik PT Pelabuhan Indonesia IIII (Persero). Penggunaan sistem teknologi informasi antar-BUMN kepelabuhanan ini dinilai bisa meningkatken efisiensi dan layanan kepada pengguna jasa.
Corporate Secretary Pelindo IV, Iwan Sjarifuddin mengatakan salah satu sistem teknologi informasi Pelindo III yang akan dipakai perseroan adalah Home Terminal, aplikasi jasa kepelabuhan yang baru dirilis awal bulan ini. Dia menambahkan perseroan tidak dibebankan biaya lisensi atas penggunaan aplikasi tersebut sehingga biaya investasi bisa dihemat.
"Mereka [Pelindo III] mau share, jadi kami tidak perlu buat baru lagi. Jadi, kami juga tidak perlu bayar lisensi atau konsultan yang mahal," jelasnya kepada Bisnis.com pada Rabu (14/2/2018).
Menurut Iwan, para karyawan Pelindo IV bakal mendapat pelatihan dari karyawan Pelindo III terkait penggunaan aplikasi Home Terminal maupun sistem teknologi informasi lainnya. Berkat sinergi di bidang teknologi informasi, Iwan yakin layanan kepada pengguna jasa bisa digenjot.
Sebelumnya, pihak Pelindo III memang membuka penggunaan aplikasi yang dibuat perseroan untuk BUMN kepelabuhan lainnya. Direktur Komersial dan Operasional Pelindo III, Muhammad Iqbal mengatakan aplikasi Home Terminal bisa digunakan di tempat lain karena model bisnis kepelabuhan yang mirip. "Kami terbuka karena proses bisnis di pelabuhan secara prosedur dan praktik hampir sama," jelasnya.
Untuk diketahui, aplikasi Home Terminal merupakan marketplace di mana pengguna jasa bisa memilih aneka jasa kepelabuhanan dari penyedia jasa yang ada di pelabuhan dengan harga yang transparan. Secara umum, layanan kepelabuhanan dalam aplikasi Home Terminal memadukan empat fitur layanan utama, yakni vessel service, port activities, logistics, dan container management.
Iqbal menyebut di tahap awal, Home Terminal ditujukan untuk pelayanan kapal atau vessel service. Layanan ini meliputi meliputi pemanduan (pilotage), penundaan (towage), penyandaran kapal (vessel berthing), dan pengisian bahan bakar (bunkering).
Selain itu, layanan kapal juga mencakup pengisian air bersih (fresh water), jasa tambat (mooring/unmooring), pelayanan kapal (vessel handling), port clearance, penampungan limbah (waste disposal), daya kelistrikan (shore plug electricity), crew transfer, dan jasa terkait lainnya.
Aplikasi Home Terminal diterapkan bertahap mulai hari ini untuk vessel services di Terminal Peti Kemas Surabaya dan Terminal Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Tahap berikutnya di pada Maret 2018 akan diperluas ke layanan terminal (port services) di seluruh terminal di Tanjung Perak. Sebulan berselang, Home Terminal sudah bisa digunakan untuk layanan logistik, depo peti. Adapun tahap selanjutnya bisa digunakan untuk layanan container management. (Logistics/bisnis.com/hd).

 
Proyek Rel Dwi Ganda Terkendala Pembebasan Lahan
JAKARTA (LOGISTICS) : Penyelesaian proyek rel dwi ganda atau double-double track (DDT) masih terkendala dengan beberapa masalah.
Kepala Balai Teknik Perkeratapian Kelas I Wilayah Jakarta-Banten Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Yus Rizal mengatakan upaya pemisahan rel untuk kereta jauh dan kereta rel listrik pihaknya masih mengalami kendala.
Sejumlah kenala tersebut terutama menyangku pembebasan lahan, peralatan, dan terjadinya kecelakaan pada awal bulan lalu.
“Satker mendorong warga untuk meminta hak atas tanah atas kotapraja,” katanya saat menyampaikan kunjungan kerja Menhub di Dipo Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (18/2/2018).
PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus membebaskan sekitar 8 hektar tanah milik warga.
Sampai saat ini baru bebaskan sekitar 54 persen. Meski begitu Yus optimistis proyek DDT akak selesai sesuai jadwal.
Tahun lalu Kemenhub telah meresmikan tiga DDT di Stasiun Bekasi Timur, Cibitung, dan Cikarang.
Tahun ini akan diproyeksikan lima stasiun baru, yaitu Stasiun Klender, Buaran Baru, Klender Baru, Cakung, dan Kranji.
Rencananya DDT di lima stasiun ini akan selesai pada bulan Oktober 2018 bersama dengan Dipo Cipinang.

Dua Unit Rangkaian MRT Dikirim Dari Jepang
PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyatakan rangkaian ke-1 dan ke-2 sarana transportasi massal berbasis rel itu sudah siap untuk dikirim ke Jakarta.
"Sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan dan menyaksikan uji coba kereta-kereta itu di pabrik pembuatannya, yaitu Toyokawa Plant milik Nippon Sharyo, Jepang," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar di Jakarta, Senin (19/2/2018).
Menurut dia, peninjauan sekaligus uji coba tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari prosedur yang wajib dilaksanakan sebelum kereta-kereta itu dapat dikirim ke Jakarta.
Dalam peninjauan tersebut, sambung dia, terdapat hal penting yang dilakukan, yakni memastikan memastikan komponen-komponen kereta MRT dapat bekerja dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknik yang dipersyaratkan.
"Selain itu, kami juga mengecek dan menjajal langsung performa kereta di jalur (track) yang berada di area pabrik tersebut. Sehingga kami bisa mengetahui performanya," ujar William.
Rencananya, dia menuturkan pengiriman kereta MRT itu akan dilakukan dari Pabrik Toyokawa Plant menuju pelabuhan di Kota Toyohashi mulai pekan depan dan selanjutnya akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut pada 7 Maret 2018.
"Nantinya akan ada dua set rangkaian kereta yang dikirim pertama kali dan diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada akhir Maret 2018," tutur William.
Dia mengungkapkan hasil tes rangkaian kereta ke-1 dan ke-2 itu memuaskan dan seluruh fitur yang ada di dalam rangkaian kereta tersebut dapat bekerja dengan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
"Kami juga meminta supaya Nippon Sharyo tetap menjaga kualitas terbaik dalam memproduksi rangkaian kereta ke-3 dan selanjutnya. Kami meminta suoaya aspek kualitas dan safety tetap dijadikan prioritas utama," ungkap William.
MRT Jakarta memiliki enam belas set rangkaian kereta, dengan rincian satu set rangkaian kereta terdiri dari enam kereta. Kereta akan dioperasikan dengan menggunakan sistem operasi otomatis level dua (GoA 2) dan sistem persinyalan Communication-based Train Control (CBTC) yang dikendalikan dari Operation Control Center (OCC).

MTI Minta Pemerintah Realistis Garap Proyek Perkeretaapian
Masyarakat Transportasi Indonesia meminta pemerintah tidak ambisius dalam mengejar target 23 proyek strategis nasional di sektor kereta api. Pemerintah disarankan mengevaluasi proyek-proyek yang berjalan lamban.
Menurut Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana proyek berbasis rel tidak mudah diwujudkan dalam waktu cepat. Dia menggambarkan, proyek Kereta Bandara Soekarno Hatta memerlukan waktu hingga 6 tahun meski jalur baru yang dibuat hanya 12,6 km.
Di samping itu, mega proyek kereta api di Kalimantan saat ini juga belum berjalan, ditambah lagi dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang baru mencatat pembebasan lahan 54%.
Aditya berpendapat sebaiknya pemerintah realistis dengan tidak mematok target yang terlampau tinggi dalam pengerjaan proyek berbasis rel. "Jangan sampai nafsu besar, tenaganya kurang," jelasnya kepada Bisnis.com, Minggu (18/2/2018).
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, proyek berbasis rel berjalan paling lambat di antara sektor lain di bidang transportasi. Hanya 7 proyek yang sudah memulai konstruksi sedangkan 16 lainnya stagnan. Perencanaan yang tidak matang dinilai menjadi penyebab proyek berjalan lambat di samping ketersediaan dana yang tidak memadai dan kendala pembebasan lahan.
Aditya menyebutkan ada proyek berbasis rel terkesan lambat karena ketersediaan dana yang tidak memadai, perencanaan yang tidak matang, dan kendala pembebasan lahan.
Di tengah simpang siur ihwal progres proyek itu, pemerintah melempar wacana agar trase diperpanjang hingga Kertajati. Menurut Aditya, hal itu menjadi inkonsistensi dan mencerminkan perencanaan proyek yang tidak matang. (Logistics/bisnis.com /antara /hd)


TPS Buka Layanan 24 Jam
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), mulai menerapkan layanan jasa pandu 24 jam sehari pada Februari 2018.
Direktur Teknik TPS Kartiko Adi mengatakan peningkatan layanan pandu akan mempercepat pergerakan kedatangan dan keberangkatan kapal. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan kapal untuk menunggu pandu dan menunggu sandar bisa dipangkas.
"Selain itu, utilisasi dermaga juga semakin optimal. Kami berharap TPS semakin berkontribusi terhadap efisiensi biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/2/2018).
Kartiko menerangkan layanan pandu non stop terbagi dalam dua grup kerja dengan masing-masing bergiliran siaga 24 jam, mulai pukul 08.00 WIB hingga jam yang sama pada hari berikutnya. Pelayanan akan terus berlangsung hingga selesai saat pergantian regu pemandu dengan maksimal jam penjaga hingga pukul 12.00 WIB.
Dia melanjutkan aspek keselamatan dan kualitas layanan harus tetap terjamin agar kepercayaan pengguna jasa tetap terjaga.
Sebagaimana diketahui, petugas pandu berperan penting untuk memberikan informasi pada nahkoda tentang kondisi perairan setempat agar navigasi pelayaran berjalan tertib dan lancar demi keselamatan pelayaran.

PMS Tambah 7 Unit Kapal Baru
PT Pelindo Marine Service (PMS), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), menambah tujuh unit kapal tunda baru. Kapal baru itu dilengkapi teknologi mutakhir yang diklaim digunakan pertama kali di pelabuhan Indonesia.
Direktur Utama PMS, Putut Sri Muljanto mengatakan kapal tunda baru perseroan dilengkapi teknologi Integrated Bridge System (IBS) yang memungkinkan nakhoda kapal memantau dan mengendalikan peralatan dalam satu konsol. "Olah gerak kapal menjadi lebih baik, sehingga pelayanan penundaan kapal pengguna jasa menjadi lebih aman dan nyaman," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/2/2018).
Putut menjelaskan tujuh kapal baru perseroan memiliki kekuatan masing-masing 1.500 Tenaga Kuda (Horse Power), 1.800 Tenaga Kuda, dan 2.400 Tenaga Kuda. Tambahan tujuh kapal ini membuat jumlah armada perseroan menjadi 21 unit. Jumlah armada sebanyak itu diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga biaya operasional logistik di pelabuhan yang dikelola Pelindo III semakin efisien.
Selain IBS, kapal tunda baru yang diberi nama seri Jayanegara itu juga dilengkapi teknologi Alarm Monitoring System (AMS). Teknologi ini dapat memantau kondisi kapal secara menyeluruh, mulai dari mesin, sistem penggerak, hingga penggunaan bahan bakar secara akurat dan langsung.
Menurut Putut, fitur itu akan membantu perseroan dalam perawatan kapal, dan membantu perseroan dalam mengelola operasional secara efisien. Teknologi dalam kapal tunda baru milik PMS itu diklaim menjadi yang pertama digunakan di pelabuhan Indonesia.

Pelindo III Jaminkan Resiko Asset ke Askrindo Senilai Rp. 11,274 miliar
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III menjaminkan risiko atas aset yang dimiliki melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan total premi sebesar Rp11,274 miliar.
CEO Pelindo III, I Gusti Ngurah Askhara Dana Diputra atau yang biasa disapa Ari Askhara mengatakan melakukan kerja sama asuransi dengan Askrindo tersebut merupakan sinergi BUMN, di mana Askrindo sendiri banyak menangani penjaminan aset perusahaan lain khusunya BUMN.
"Ada 7 sasaran yang akan dijaminkan yakni bangunan, gedung, fasilitas tambat, pengoperasian alat bongkar muat, dan pengoperasian peraitan pemetaan laut," katanya seusai penandatanganan kerja sama asuransi aset dan tanggung gugat Pelindo III, Senin (5/2/2018).
Dia menambahkan selain itu, juga ada polis asuransi yang mencakup tentang aspek manajerial serta keselamatan, baik kepada para pegawai maupun para pengguna jasa kepelabuhanan.
Direktur Operasional Komersil Askrindo, Dwi Agus Sumarsono menambahkan perolehan premi dari sektor pelabuhan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Askrindo. Sebelumnya kebanyakan menyasar sektor industri dan terutama BUMN.
"Sebelumnya kita sudah kerja sama dengan Pelindo II, sekarang Pelindo III," katanya. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo III Pesan 15 Kapal Tunda Dari Perusahaan Galangan Lokal
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memesan 15 unit kapal tunda seri Jayanegara dari dua perusahaan galangan dalam negeri. Kapal tunda itu akan melayani jasa pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan dan lepas pantai (ship to ship).
Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara mengatakan kapal tunda baru dipesan ke galangan PT Dumas Tanjung Perak Shipyards dan PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok. "Pelindo III memercayakan produksi kapal tunda baru pada galangan kapal nasional," ujar Ari dalam siaran pers, Selasa (13/2/2018).
tunda yang dipesan dilengkapi fitur AMS atau Alarm Monitoring System (AMS) yang bisa memantau kondisi kapal secara langsung sehingga operasional kapal efisien. Fitur AMS juga menjadi syarat bagi kapal tunda untuk mendapat notasi kapal UMS (unattended machinery space) yang mana kapal cukup diawaki tiga orang.
Penggunaan teknologi menurut Ari merupakan bagian dari transformasi manajemen di samping sumber daya manusia (SDM) dan proses bisnis. "Seperti pada kapal tunda baru PT PMS seri Jayanegara, teknologi diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja, biaya operasional, dan kualitas proses bisnis berupa pelayanan kepada pengguna jasa semakin prima," jelas Ari.
Ari menuturkan, dengan berbagai keunggulan fitur mutakhir, kapal tunda seri Jayanegara milik Pelindo III tidak hanya bisa digunakan untuk sarana bantu pelayanan pemanduan dan penundaan kapal. Kapap itu juga bisa ditugaskan untuk pelayanan kapal lain, seperti pada sektor minyak dan gas. (Logistics/bisnis.com/hd)