Logsitics Journal No. 192/Januari 2018
 
cover jan 2018


Editorial - RAPIM PLUS
Agenda rutin di awal tahun RAPIM PLUS sudah dilaksanakan 19-21 Januari 2018, di Makassar. Dalam RAPIM PLUS tersebut menghadirkan Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dan PT (Persero) PELINDO IV di dalam suatu Focus Group Discussion (FGD). Selain itu tentunya menghasilkan dan menetapkan beberapa agenda Program Kerja Tahun 2018.
Hasil keputusan Program Kerja Tahun 2018 diharapkan mendapatkan ilustrasi lebih lengkap dalam pelaksanaannya melalui forum FGD yang digelar setelah RAPIM PLUS. Maksudnya, di perkembangan pendapat dan tanggapan di FGD memberikan gambaran lengkap kondisi lapangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja Tahun 2018 nanti.
Dari awal sebelum MUSWIL, sampai dengan MUSWIL dan dilaksanakan RAPIM PLUS. Ada upaya serius untuk mengarahkan kerangka pikir kita sebagai forwarder untuk lebih memfokuskan pada pemanfaatan e-commerce dalam beberapa bagian atau seluruh mekanisme usaha forwarder. Karena cepat atau lambat dalam tahun 2018 ini akan ada provider/operator yang akan menggerakkan usaha forwarder dalam pelayanannya akan menggunakan aplikasi berbasis on line.
Jika perusahaan anggota tidak segera menyadari perubahan yang sangat cepat ini dan sedang melanda semua bentuk bisnis konvensional yang mengandalkan bertemunya orang dengan orang, maka tidak lama akan tergilas oleh turbulensi pemanfaatan semua fasilitas on line. Semua bentuk pemesanan sudah berbasiskan on line antar muka (inter face) yang menggunakan smartphone. Sudah tidak tepat lagi kalau berlindung atas alasan yang bisa di pesan melalui online hanya barang-barang kecil yang bersifat personal. Sekarang sudah ada yang pesan/order secara on line dalam jumlah besar dalam hitungan ton, dengan pengiriman antar pulau.
Realitas di atas harus segera ditindak lanjuti dengan mengkonsolidir para persuhaan anggota untuk dengan segera mewujudkan suatu sistem on line. Sudah tidak waktunya lagi perusahaan merahasiakan rute atau tujuan pengiriman barangnya, jenis barang yang di handle, bahkan tarif/ongkos yang dikenakan, struktur tarif dan pos-pos pengenaan tarif harus standar, bahkan besaran tarif/ongkos yang dikenakan juga harus standar/sama tidak bisa seenaknya sendiri menentukan besaran tarif.
Konsumen atau pengguna jasa menginginkan kecepatan, ada standarisasi layanan, kepastian ongkos dan keamanan. Semua keinginan dan kehendak konsumen tersebut tuntutannya bisa disajikan dalam layar smartphone yang dibawa setiap saat disaku mereka. Penumpang moda apapun, kereta api dan pesawat udara bisa memilih hari kapan akan berangkat, naik maskapai apa dengan tujuan kemana, bahkan ingin tarif murah dipesan lebih dahulu jauh-jauh hari. Jika penumpang saja bisa, adalah suatu keniscayaan akan segera terwujud, barangpun akan memiliki aplikasi on line persis sama dengan penumpang, cepat atau lambat. Bahkan tidak lagi kata lambat lagi yang ada hanya cepat atau sangat cepat dengan semua hal yang berbasis online. (guslim-jan'18)

 proker2018

ALFI Inginkan Custom Bond Berlaku Untuk Semua Provinsi
JAKARTA (LOGISTICS) : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menginginkan kewajiban penyiapan uang jaminan pabean atau custom bond diberlakukan untuk setiap provinsi, bukan pada masing-masing kantor pelayanan kepabeanan dan cukai.
Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengatakan aturan custom bond saat ini sangat memberatkan dan mengakibatkan perusahaan forwarder dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) terancam bangkrut karena tidak mampu memenuhi kewajiban custom bond tersebut.
"Sebagai jalan tengahnya, kami minta satu custom bond diberlakukan untuk kegiatan di satu provinsi saja, bukan ditiap kantor layanan Bea Cukai," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (3/1/2018).
Dia mengutarakan Dirjen Bea dan Cukai semestinya mendorong keberlangsungan usaha dalam negeri sebagaimana program pemerintah saat ini.
Karenanya, kata Adil, ALFI mendesak revisi aturan registrasi kegiatan kepabeanan sebagaimana tertuang melalui Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu No: Per-4/BC/2017 yang mengatur tentang besaran uang jaminan kegiatan pabean atau custom bond itu.
"Jika dipaksakan akan membuat PHK massal pada sektor usaha forwarder dan PPJK di Indonesia," paparnya.
Sebelumnya, besaran custom bond yang disiapkan perusahaan forwarder disetorkan satu kali dalam setahun dan dapat berlaku diseluruh wilayah kepabeanan Indonesia dalam melakukan kegiatan sebagai jaminan freight forwarder maupun proses pegurusan jasa kepabeanan (PPJK).
Namun, imbuhnya, dengan adanya Perdirjen BC No:4/2017, custom bond ditetapkan hanya berlaku untuk kegiatan di masing-masing wilayah kantor pabean dan cukai tergantung klasifikasinya.
Berdasarkan beleid baru itu, custom bond untuk melakukan kegiatan di wilayah kantor pelayanan utama (KPU) dan kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai tipe madya ditetapkan sebesar Rp250 juta.
Untuk kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya pabean A sebesar Rp 150 juta, dan untuk kantor pengawasan dan pelayanan BC tipe madya pabean B sebesar Rp 100 juta, sedangkan pada kantor pelayanan Bea Cukai tipe madya pabean C sebesar Rp 50 juta.
Custom bond bisa berupa uang tunai, jaminan bank maupun jaminan dari perusahaan asuransi, sebagai persayaratan dalam melaksanakan kegiatan forwarder dan pengurusan kepabeaanan.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan akan mengecek terlebih dahulu terkait adanya keluhan dan protes kalangan pengusaha forwarder dan logsitik yang keberatan dengan aturan baru soal uang jaminan kegiatan pabean atau custom bond.
"Saya harus cek terlebih dahulu ya," ujar Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (3/1/2018).
Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, justru mengatakan kewajiban customs bond di Pelabuhan Priok sudah diberlakukan sejak 1 Juni 2017

GINSI Keluhkan Layanan Tanjung Priok Akibat Alat Bongkar Muat Rusak
Pelayanan pemeriksaan fisik peti kemas impor atau behandel di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) mengalami gangguan karena alat bongkar muat jenis reach stacker di terminal itu mengalami kerusakan.
Ketua BPD Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, Subandi mengatakan,kondisi itu terjadi sejak Sabtu (6/1/2018) hingga hari ini dan belum ada penanganan serius dari pengelola behandle di NPCT-1 tersebut.
"Akibatnya puluhan kontener impor yang sudah terjadwal dilakukan pemeriksaan sejak kemarin harus menunggu hingga Senin besok untuk bisa dilayani behandle," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (7/1/2018).
Subandi menyesalkan tidak profesionalnya pelayanan behandle di NPCT-1 itu lantaran kejadian seperti ini bukan yang pertama kalinya tetapi sudah sering terjadi.
Sesuai ketentuan ke pabeanan, imbuhnya, wajib diperiksa peti kemas impor atau behandle dilakukan sebanyak 30% dari total kontener yang hendak diperiksa.
Subandi mengatakan, bahkan mengalami langsung kondisi buruknya layanan behandle di NPCT-1 itu, dimana pada Sabtu (6/1/2018), perusahaannya mreakukan importasi 32 kontainer dan sesuai ketentuan maka 30% nya atau sekitar 10 kontainer mesti di periksa.
"Pemeriksaan karantina sudah selesai dilakukan. Namun saat petugas Bea dan Cukai baru melakukan pemeriksaan 8 dari 10 kontainer, tiba tiba reach stacker NPCT One rusak sehingga 2 kontainer lagi belum ditarik ke tempat pemeriksaan.
Setelah saya protes keras ke manajemen NPCT One baru sisa 2 kontainer ditarik ke long room. Namun kondisi ini terlanjur merugikan importir karena consigne terbebani biaya tambahan penumpukan," paparnya.
Dia mengatakan pelayanan buruk seperti ini mengakibatkan barang tidak bisa cepat ditarik keluar dan menimbulkan biaya tinggi di pelabuhan.
Pihak terminal dan pengelola bahandel tidak bisa sekedar minta maaf jika ada pelayanan seperti ini. "Kejadian ini tidak hanya dialami pada kargo saya tetapi juga pada kargo importir yang lain. Belum lagi masalah pungli oleh buruh di lokasi bahandel yang sudah keterlaluan dan berlangsung lama," tuturnya.
Subandi mengungkapkan, para buruh yang mengerjakan bahandel masih meminta uang pada forwarder atau pemilik barang dengan besaran bervariasi, dari mulai Rp100.000--Rp1 juta per kontener yang hendak di behandle.
“Bisa dibayangkan berapa besar pungli di lokasi bahandel yang dilakukan oleh para buruh per tahunnya. Pungli seperti ini diketahui oleh para operator bahandel dan terminal tetapi semuanya diam dan tidak mau bertindak. Sudah saat tim saber pungli diturunkan untuk menertibkan pungli itu," ujar dia. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
Pelindo I Sambut Kapal Pertama Yang Sandar di Belawan
BELAWAN (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I memberikan apresiasi kepada Kapal YM Harmoni Voyage 284E sebagai kapal pertama yang bersandar di 2018.
Apresiasi serupa diberikan kepada Kapal Wan Hai yang menjadi kapal terakhir yang berlabuh di Pelabuhan Belawan sepanjang 2017.
General Manager Belawan International Container Terminal (BICT) Aris Zulkarnain mengatakan apresiasi diberikan dalam bentuk untaian bunga dan songket khas Melayu kepada kapten Kapal YM Harmony Voyage 284 E Capt. Wang Sheng Ing. Kapal berbendera Taiwan ini datang dari Port Klang West Port, Malaysia dengan membawa bongkaran 564 TEUs bersandar pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 07.40 WIB.
Hal yang sama juga diberikan untuk kegiatan ekspor terakhir di BICT tahun 2017 oleh Kapal Wan Hai berbendera Singapura yang membawa muatan 1.369 TEUs.
General Manager Pelabuhan Belawan Yarham Harid juga menyambut kapal domestik perdana yang bersandar di Pelabuhan Belawan di 2018, yakni KM Menang Jaya yang bermuatan pupuk. Kapal itu berangkat dari Jakarta dan bersandar di Pelabuhan Belawan pukul 00.15 WIB.
Di jasa pemanduan, Pelindo I juga melepas Kapal LNG Tangguh Batur yang menggunakan jasa pemanduan Selat Malaka di penghujung 2017. Apresiasi diberikan secara simbolis lewat penyerahan cindera mata oleh Capt. Joko Lamani Putra kepada Capt. Ivica Juric.
Kapal pengangkut LNG berbendera Singapura ini menjadi kapal yang terakhir menggunakan jasa pemanduan Selat Malaka Pelindo 1 setelah berangkat dari Arun, Lhokseumawe menuju Singapura pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 12.00 WIB.
ACS Humas Pelido 1 Fiona Sari Utami menerangkan pemberian cinderamata merupakan bentuk apresiasi Pelindo I kepada para pelanggan utamanya. “Pelindo 1 terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa. Selain itu, hal ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan semangat dalam menyambut tahun 2018,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (1/1/2018).
Seremoni pemberian cinderamata untuk kapal yang terakhir berlabuh dan kapal perdana yang bersandar juga berlangsung di cabang milik Pelindo I lainnya seperti Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB), Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Dumai, Gunung Sitoli, Sibolga, Batam, dan pelabuhan lainnya di bawah naungan Pelindo I.

Pelindo I dan II Bentuk Perusahaan Patungan Tekuni Bisnis Pengelola Terminal
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) membentuk perusahaan patungan yang bakal menekuni bisnis pengelolaan terminal. Untuk tahap awal, perusahaan itu bakal berinvestasi Rp300 miliar.
Penandatanganan perjanjian pembentukan perusahaan patungan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas M. Adji dan Akhmad Hidayat Alcaff selaku Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik. IPC Terminal Petikemas adalah anak usaha Pelindo II, sedangkan Prima Indonesia Logistik merupakan anak usaha Pelindo I.
Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengatakan pembentukan perusahaan patungan merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman yang diteken dua pekan lalu di Manado. Nota kesepahaman itu antara lain mencakup sinergi dalam investasi di anak usaha.
"Jadi kami sudah sepakat untuk tumbuh bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dengan perusahaan patungan, ekspansi akan lebih cepat," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Bambang menambahkan perusahana patungan yang dibentuk oleh anak usaha perseroan dengan anak usaha Pelindo II ditargetkan beroperasi pada kuartal I/2018. Perusahaan ini bakal mengelola terminal di Pelabuhan Batu Ampar, Kepulauan Riau.
Selanjutnya, perusahaan patungan tersebut juga akan mengelola terminal di sejumlah pelabuhan seperti Dumai dan Lhokseumawe. Bambang menuturkan total investasi perusahaan patungan ini bakal mencapai US$600 juta dalam jangka panjang.
Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Massassya mengatakan porsi pembagian saham di perusahaan patungan belum ditentukan. Namun, dia menekankan perusahaan patungan merupakan bentuk konkret dari sinergi BUMN.
"Sinergi ini kami harapkan bisa membuat pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar lebih profesional dan dapat bersaing dengan pelabuhan internasional," ujar Elvyn.
Dia menuturkan, perusahaan itu akan menjadi acuan dalam pengelolaan terminal di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola BUMN sejalan dengan penerapan konsep Pelabuhan Indonesia Incorporated. Dengan konsep ini, pengelolaan pelabuhan tidak lagi mengacu pada wilayah kerja seperti yang berlangsung sekarang.

Pelindo II Cabang Bengkulu Lakukan Ground Breaking Pembangunan Terminal Curah Cair di Pulau Baai
PT Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu, hari Kamis (21/12/2017) melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Terminal Curah Cair di kawasan Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu
Pembangunan Terminal Curah Cair ini, merupakan realisasi agenda pengembangan Pelabuhan Bengkulu, yang juga bagian dari komitmen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu terhadap program dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang terlampir dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor 898 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 .
General Manager PT Pelindo II (persero) Cabang Bengkulu Drajat Sulistyo dalam siaran persnya menyebutkan pembangunan Terminal Curah Cair bertujuan mendukung secara penuh perkembangan industri Curah Cair di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Terminal Curah Cair ini akan dibangun di atas lahan HPL milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang dalam pelaksanaannya menggandeng dan melakukan kerjasama dengan mitra utama yaitu GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).
Terminal Curah Cair ini dibangun diatas lahan milik PT Pelindo II (Persero) seluas 17 Ha dan diproyeksikan mempunyai tangki penimbunan curah sebanyak 19 unit berkapasitas daya tampung sebesar 3.000 ton/tangki, serta mampu melayani kurang lebih 2 juta ton/tahun.
Mekanisme penanganannya, akan dilakuka dengan cara melakukan unloading dari truck yang mengangkut CPO ke tangki penimbunan. Sehingga, tidak lagi dilakukan kegiatan pemuatan secara langsung dari truck ke kapal.
Dengan menggunakan tangki timbun, maka kegiatan pemuatan CPO tidak lagi memakan waktu lama, karena sudah menggunakan fasilitas tangki penimbunan. Selain itu, diharapkan hal ini dapat memberikan rangsangan positif kepada seluruh pelaku usaha industri CPO untuk berkembang.
Dalam pengoperasian terminal curah cair, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu akan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak mitra yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Adapun pola yang diterapkan dalam hubungan kerjasama ini adalah pola kerjasama mitra usaha (KSMU), yang diharapkan akan memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak.
Sebelum dibangunnya terminal yang khusus menangani barang jenis curah cair ini, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sudah melayani penanganan dan pelayanan cargo curah cair jenis CPO (Crude Palm Oil). Namun hal itu masih dilakukan secara konvensional dengan metode truck lossing.
Metode truck lossing dilakukan dengan cara pengangkutan cargo CPO menggunakan kendaraan truck, lalu dimuat ke kapal secara konvensional di Dermaga Pelabuhan.
Penanganan secara konvensional untuk pelayanan curah cair sudah tidak dapat mengakomodir perkembangan dan peningkatan industri curah cair jenis CPO. Sementara, jika dibandingkan dengan era kemajuan industri curah cair yang semakin meningkat, maka pelayanan seperti ini akan kalah saing dan bisnis menjadi bersifat stagnan.
Untuk saat ini, PT Pelabuhan Indonesia telah menangani kegiatan pemuatan CPO dengan rata-rata throughput mencapai 420.000 ton. Operasional kegiatan ini menggunakan alat pompa kecil kapasitas loading rate hanya 1.300 ton/hari.
Akibatnya, setiap pemuatan CPO yang dilakukan di Pelabuhan Pulau Bengkulu, memakan waktu lama karena fasilitas yang digunakan masih konvensional dan tidak memadai.
Ground breaking ini diresmikan langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan disaksiskan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) diwakili oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Saptono Rahayu Irianto, Direktur SDM & Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Rizal Ariansyah serta Jhon Irwansyah Siregar, Ketua GAPKI Daerah Bengkulu. (Logistics/bisnis.com/hd)


Pelindo III Mulai Garap 4 Proyek Pengembangan Pelabuhan
SURABAYA (LOGISTICS) : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III tahun ini mulai menggarap proyek pembangunan empat pelabuhan penumpang yang ditargetkan selesai pada 2019.
Adapun keempat pelabuhan penumpang tersebut yakni terminal penumpang di Pelabuhan Kumai (Kalimantan Tengah), Kupang dan Maumere (Nusa Tenggara Timur), serta Bima (Nusa Tenggara Barat).
Director Engineering, Information, & Communication Technology Pelindo III, Husein Latief, mengatakan empat pelabuhan tersebut merupakan bagian dari perencanaan pengembangan 11 pelabuhan penumpang.
"Tahun ini juga mulai digarap supaya 2019 sudah bisa selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya melalui siaran pers pada Rabu (3/1/2018).
Dia mengatakan saat ini progres pembangunan terminal penumpang tersebut masih dalam tahap penyelesaian izin analisis dampak lingkungan (amdal) dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP).
Sementara itu, dalam kunjungan Komisi VI DPR RI ke kantor Pelindo III di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (3/1/2018), anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mengatakan pembangunan pelabuhan penumpang tersebut harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
"Walau terminal penumpang tidak berkontribusi besar terhadap kinerja Pelindo, harus berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Jangan sampai berhutang tapi tidak bermanfaat bagi yang lain," jelasnya.

Pelindo III Gandeng BPN Guna Sertifikasi Aset
PT Pelabuhan Indonesia IlI (Persero) meneken nota kesepahaman dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional terkait program sertifikasi tanah yang dinilai bakal meningkatkan aset perseroan.
Nota kesepahaman itu diteken oleh Direktur Utama Pelindo III, IGN Askhara Danadiputra dan Menteri ATR/BPN Sofyan A.Djalil di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
IGN Askhara Danadiputra atau biasa dipanggil Ari Ashkara mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah dalam reformasi agraria di mana pemerintah menargetkan sertifikasi 7 juta sertifikat di 2018.
Dia menambahkan nota kesepahaman yang diteken perseroan dengan Kementerian ATR bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam pengusahaan tanah di wilayah Pelindo II.
"Selain itu, kesepakatan ini sebagai Dukungan Pelindo IlI dalam rangka percepatan pencapaian program strategis Kementerian ATR/BPN dalam hal pensertifikatan aset tanah masyarakat," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Pada kesempatan terpisah, Direktur Komersial & Operasional Pelindo III, Mohammad l.bal mengungkapkan sertifikasi aset tanah diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan yang kini tengah gencar melakukan diversifikasi bisnis, terutama di sektor properti, bisnis kepelabuhanan dan pariwisata.
Di samping itu, sertifikasi aset bakal meningkatkan aset Pelindo III sehingga valuasi perseroan bakal terdongkrak. Hal ini menjadi modal penting untuk rencana aksi korporasi yang akan ditempuh tahun ini.
Sebelumnya, Pelindo III tengah mempertimbangkan penerbitan surat utang dengan maksimal emisi setara US$1 miliar.
BUMN berbasis di Surabaya itu mempertimbangkan untuk menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah, surat utang global berdenominasi rupiah atau Komodo Bond, dan surat utang global berdenominasi valuta asing atau global Bond. (Logistics/bisnis.com/hd)

 
IMLOW Keluhkan Layanan Pelabuhan Yang Picu Meroketnya Biaya Logistik
JAKARTA (LOGISTICS) : Indonesia Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW) menyatakan pengelola terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok perlu memberi kepastian kelancaran pelayanan kepada customernya agar biaya logistik bisa termonitor dengan baik.
Ketua Umum IMLOW Roelly Pangabean mengatakan ketidakpastian kelancaran pelayanan di pelabuhan berdampak merugikan pengguna jasa sehingga menyebabkan munculnya biaya tambahan yang sebelumnya tidak pernah dikalkulasi dalam hitungan bisnis logistik.
"Pengelola terminal peti kemas hendaknya dapat memberikan jaminan dan komitmennya terhadap seluruh aktivitas layanan di terminalnya," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (8/1/2018).
Dia mengatakan hal itu menanggapi karut marutnya pelayanan di sejumlah terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Priok saat ini.
Menurutnya, masih adanya keluhan pengguna jasa yang terjadi di New Priok Container Terminal One (NPCT-1) dan Jakarta International Container Terminal (JICT) saat ini mengindikasikan komitmen manajemen terminal dalam mendahulukan kepentingan pengguna jasanya masih rendah.
"Semestinya kepentingan pengguna jasa menjadi prioritas dalam layanan di terminal sehingga biaya logistik tidak ikut melambung," ujarnya.
Pada awal pekan ini, pengguna jasa pelabuhan yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta memprotes dan mengeluhkan layanan pemeriksaan fisik peti kemas impor atau behandle di NPCT-1 lantaran adanya kerusakan alat bongkar muat jenis reach stacker di terminal itu.
Kondisi itu mengakibatkan puluhan kontener impor yang sudah terjadwal dilakukan pemeriksaan harus menunggu hingga lebih dari 3 hari.
Ketidaklancaran atau pelambatan produktivitas layanan juga terjadi pada aktivitas penerimaan dan pengeluaran receiving delivery (R/D) peti kemas di JICT menyusul adanya peralihan operator alat bongkar muat di terminal peti kemas tersibuk di Pelabuhan Priok itu sejak awal bulan ini.
Di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terdapat lima pengelola terminal peti kemas ekspor impor yakni JICT, Terminal Peti Kemas Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Priok, dan NPCT-1.
Roely mengatakan pemerintah sedang berusaha keras dalam menurunkan biaya logistik yang perbandingannya terhadap gross domestik product (GDP) yang saat ini masih mencapai 24%.
"Seluruh stakeholders mesti memiliki komitmen bersama-sama untuk membantu program pemerintah itu, termasuk pengelola pelabuhan," ujarnya.

DPR : Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan Mesti Dikawal Bersama
DPR mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan untuk memprioritaskan kelancaran pelabuhan petikemas guna mendukung ekspor impor.
Prioritas kelancaran pelabuhan petikemas juga harus dikawal bersama dengan stakeholders terkait seperti Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan langkah strategis itu sudah tepat, mengingat kawasan Pelabuhan Tanjung Priok adalah salah satu dari pusat ekonomi nasional. Kelancaran arus lalu lintas barang akan membantu perekonomian nasional. "Kita harapkan lancarnya lalu lintas petikemas bisa berjalan hingga akhir tahun ini. Ini patut diapresiasi, sudah betul itu," kata Inas, Selasa (3/10).
Pernyataan Inas juga merespons adanya konflik antara manajemen PT JICT dan serikat pekerja JICT beberapa waktu lalu, yang hingga kini terus bergulir dengan adanya saling lapor antara kedua pihak kepada penegak hukum.
Seperti diketahui, saat terjadi aksi mogok SP JICT, layanan bongkat muat petikemas dialihkan ke New Priok Container Terminal One (NPCT1), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), sesuai arahan pemerintah.
Menurut Inas, kerja sama JICT dan pelabuhan petikemas lainnya seperti NPCT1, TPK Koja, Terminal 3, dan Terminal MAL dapat dicontoh oleh perusahaan BUMN lainnya. Lebih lanjut Inas menyebutkan sinergi kerjasama tersebut sudah tepat dan wajib didukung untuk mengutamakan kelancaran layanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Terlebih lagi, Pelabuhan Tanjung Priok berperan sentral dalam mendukung arus ekspor-impor yang menopang ekonomi nasional.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) juga mengapresiasi upaya kontigensi (contingency plan) dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL dalam rangka pengalihan layanan terminal petikemas menyusul terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja PT JICT.
Upaya kontigensi itu terbukti memperlancar arus layanan petikemas tanpa terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT di Awal bulan agustus tahun 2017 .
“Sejauh ini, berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal petikemas dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.
Dia menilai perhatian utama dari para pengusaha logistik dan forwarder adalah kelancaran layanan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut dia, semua pihak yang terlibat tersebut telah menunjukkan upaya Perhatian yang Tinggi dan kerja ekstra guna mendukung kelancaran arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL. Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” kata Yukki.

OP Minta Manajemen JICT Menjelaskan Adanya 13 Kapal Yang Delay
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta akan meminta penjelasan manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menyusul adanya informasi sejumlah kapal yang mengalami keterlambatan atau delay dilayani di terminal tersibuk itu, sejak awal bulan ini.
“Saya lihat dulu datanya, nanti kami pelajari dan cek langsung ke JICT untuk minta klarifikasi terlebih dahulu. Soalnya, sampai kemarin laporan dari petugas OP Priok di lapangan kondisi opersional di JICT masih berjalan seperti biasa,” ujar Kepala OP Tanjung Priok Arif Toha Tjahjagama kepada Bisnis, Selasa (9/1/2018).
Delay kapal terjadi lantaran merosotnya produktivitas JICT yang saat ini hanya 14,07 gerakan peti kemas per jam/move per hour (mph) dari sebelumnya rata-rata 26 mph, pasca peralihan operator alat bongkar muat mulai 1 Januari 2018.
Informasi yang diperoleh Bisnis, setidaknya terdapat 13 kapal mengalami delay layanan di JICT sejak 1 Januari 2018 yakni; CMA-CGM LA SCALA 115 (delay 44 jam), SM Jjakarta 1705E (delay 10 jam), Wanhai 216 N341 (delay 4 jam), Meratus Tomini 1801N (delay 6 jam), Northern Volution 1713N (delay 10 jam), MSC Imma HC752R (delay 7 jam), Princess of luck 008N (delay 24 jam), dan Sinar Sumba 482S (delay 10 jam).
Kemudian, MV.Bremen Helle 545 SEW (delay 19 jam), Cucko hunter 260QAN (delay 33 jam), Cosco Izmir 029N (delay 31 jam), MV.Star river 0020N (delay 41 jam), dan VNL Ruby 1705E (delay 19 jam).
Terhitung 1 Januari 2018, manejemen JICT melakukan peralihan tenaga outsourcing operator alat bongkar muat jenis rubber tyred gantry crane (RTGC) di terminal. Sebelumnya, vendor operator alat bongkar muat di JICT adalah PT Empco Logistic.
Namun, setelah dilakukan tender secara transparan, manajemen mengalihkannya ke PT Multi Tally Indonesia (MTI).
Dikonfirmasi Bisnis (9/1/2018) secara terpisah, Wakil Dirut PT JICT Riza Erivan belum bersedia mengomentari lebih jauh. “Saya cek dulu ya,” ujarnya.
Pada Senin (8/1/2018) manajemen JICT telah menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pelambatan sementara terhadap produktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran peti kemas atau receiving/delivery (R/D) di terminal karena adanya penyesuaian petugas operator peralatan bongkar muat di terminal sejak awal bulan ini.
Namun, JICT menargetkan seluruh kegiatan R/D itu sudah berjalan normal dengan tingkat produktivitas yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan pada awal Februari 2018.
"Kami akui ada pelambatan kegiatan receiving/delivery dan itu sifatnya hanya sementara. Hal ini dampak peralihan operator di JICT. Perlu waktu untuk operator baru menyesuaikan dengan pekerjaan baru walaupun tidak semuanya baru. Kami mohon maaf atas kelambatan ini dan kami harapkan situasi ini tidak terlalu lama," ujarnya Riza. (Logistics /bisnis.com/hd)


PT KAI Targetkan Volume KA Angkutan Barang Capai 50 Juta Ton Pada 2018
JAKARTA (LOGISTICS) : PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan angkutan kereta barang tahun ini dapat mencapai 50 juta ton.
Direktur Pengelolaan Prasarana Kereta Api Indonesia (KAI) Bambang Eko Martono mengakui target tersebut cukup tinggi, tapi tetap diyakini dapat tercapai. Saat ini, perusahaan pelat merah itu sedang menyelesaikan jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Pembangunan untuk rute peti kemas ini dijadwalkan mulai sebelum semester pertama 2018. "Jadi, nanti bisa dari Surabaya-Tanjung Emas, Jakarta-Tanjung Emas, atau Solo-Tanjung Emas," terangnya, Selasa (9/1/2018).
Sementara itu, tahun lalu perseroan membidik pertumbuhan angkutan kereta barang sebanyak 39,9 juta ton. Tetapi, realisasinya hanya 91% dari target atau 36 juta ton.
Meski demikian, perseroan menilai capaian tersebut sudah luar biasa.
Disisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berhasil membawa 36 juta ton barang pada 2017, atau hanya 91% dari target yang sebesar 39,9 juta ton.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan meski tidak mencapai harapan, jumlah barang yang diangkut tumbuh. Perusahaan pelat merah itu mengklaim sedang berupaya memindahkan pelaku usaha untuk beralih dari pengiriman logistik via jalan raya ke kereta.
"Tujuannya banyak yakni supaya kemacetan bisa berkurang, kecelakaan bisa berkurang, supaya jalan raya juga tidak cepat rusak," paparnya dalam Konferensi Pers Evaluasi Angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 serta Kinerja PT KAI 2017 di Kantor PT KAI, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Upaya yang terus dilakukan perseroan adalah dengan merumuskan perbaikan praktik angkutan kereta barang yang terhubung sampai pelabuhan. Selain itu, sedang dipertimbangkan agar barang yang dikirim bisa dijemput secara langsung.
"Kalau bisa, harganya lebih kompetitif dan bisa menggantikan [moda truk]," tambah Edi.
Menurutnya, kelemahan angkutan barang menggunakan truk adalah banyak sekali poin pemberhentian dan titik kemacetan yang mesti dilewati. Hal ini berbeda dengan pengangkutan barang menggunakan kereta yang hanya berhenti dari stasiun ke stasiun.

PT KAI Hidupkan Lagi Jalur KA Bandung - Cianjur
PT. Kereta Api Indonesia akan membuka kembali jalur kereta api Cianjur- Bandung dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT. KAI, Edi Sukmoro mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan studi kelayakan perihal rencana pembukaan jalur tersebut.
“Sekarang sedang dalam feasibility study [studi kelayakan]. Mudah-mudahan cepat selesai karena jalurnya sebenarnya sudah ada dari Cianjur-Padalarang-Bandung, bahkan saya berharap kalau perlu itu dari Bogor disambung listrik sehingga angkutannya bisa lebih banyak lagi,” kata Edi, Selasa (9/1).
Dengan begitu, nantinya masyarakat yang tinggal di Bogor tidak perlu ke Jakarta untuk menuju Bandung.
Sementara itu, selain berencana akan menambah jalur, pihaknya juga akan memberikan fasilitas wifi di setiap kereta.
Pemasangan jaringan internet tanpa kabel atau wifi tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. “Tahun ini harusnya, tapi bertahap.”
Terkait anggaran, Edi mengatakan hal tersebut masih dibahas. “Wifi itu anggarannya masih dibicarakan karena kita punya pagu yang harus sesuai.”

PT KAI Bakal Terbitkan Surat Utang Sebesar Rp. 2 Triliun
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyebut bakal kembali menerbitkan obligasi pada 2018 untuk mendanai sejumlah rencana kerja perusahaan.
Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengungkapkan pihaknya berencana kembali menerbitkan obligasi pada 2018. Langkah tersebut serupa dengan yang ditempuh pihak perseroan tahun lalu.
Edi belum menjabarkan secara detail berapa besaran obligasi yang bakal diemisi. Pasalnya, perusahaan pelat merah tersebut masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS) yang bakal dilakukan pada Rabu (10/1/2018).
“Ada rencana [menerbitkan obligasi] pikir saya sama seperti tahun lalu,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Dana yang dihimpun, sambungnya, bakal digunakan untuk meremajakan kereta milik perseroan yang telah berusia lebih dari 30 tahun. Diperkirakan peremajaan dilakukan terhadap 886 kereta.
Di sisi lain, dia menyebut kinerja perseroan pada 2017 mengalami pertumbuhan 20%. Salah satu faktor pendorongnya yakni peningkatan jumlah penumpang kereta api tahun lalu.
Perseroan mencatat jumlah penumpang pada 2017 mencapai 389 juta atau tumbuh dibandingkan dengan 2016 sebesar 352 juta. Jumlah tersebut melebihi target perseroan yang dipasang tahun lalu sebesar 373 juta.
Seperti diketahui, pada November 2017, perusahaan mengemisi Obligasi I PT KAI yang dibagi kedalam dua seri. Seri A dengan tenor 5 tahun memiliki tingkat bunga 7,75% dan Seri B bertenor 7 tahun dengan tingkat bunga 8,25%.
KAI menargetkan dana Rp2 triliun dari emisi obligasi tersebut. Sebanyak 55% dana yang dihimpun bakal digunakan untuk penyelesaian proyek infrastruktur kereta bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. (Logistics /bisnis.com/hd)